Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Disebut Hasto Minta Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Tanyakan ke Bu Mega atau Mbak Puan

    Disebut Hasto Minta Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Tanyakan ke Bu Mega atau Mbak Puan

    Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.

    Melalui tayangan video, Hasto menyampaikan bahwa PDIP adalah partai yang sealu menghormati keputusan KPK. Hasto menyadari risikonya sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintahan. Termasuk masuk penjara.

    “Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi,” kata Hasto Kristiyanto dalam video yang diterima, Kamis (26/12/2024).

    Selain itu, Hasto juga menyinggung berbagai intimidasi dari pihak lain yang meminta agar PDIP tidak memecat kader pelanggar konstitusi yang dimaksudnya adalah Joko Widodo (Jokowi).

    “Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” kata Hasto.

    Menurut Hasto, intimidasi terus datang bahkan oleh para aparat penegak hukum dengan segala cara untuk melakukan intimidasi. Kata Hasto, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis.

    “Maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” kata Hasto.

  • 2 Sertijab 8 Jabatan Strategis TNI AD, Eks Ajudan Jokowi Letjen Mohammad Fadjar Jadi Pangkostrad Nasional

    2 Sertijab 8 Jabatan Strategis TNI AD, Eks Ajudan Jokowi Letjen Mohammad Fadjar Jadi Pangkostrad Nasional

    Sertijab 8 Jabatan Strategis TNI AD, Eks Ajudan Jokowi Letjen Mohammad Fadjar Jadi Pangkostrad
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin upacara serah terima delapan jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat.
    Upacara berlangsung di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, pada Senin (30/12/2024).
    Serah terima jabatan (sertijab) ini merupakan upaya penyegaran organisasi.
    Maruli mengatakan, hal ini juga sebagai wujud komitmen menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis.
    Menurutnya, rotasi dan promosi jabatan penting untuk menjaga profesionalisme dan meningkatkan efektivitas organisasi.
    “Sertijab bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat sinergi, inovasi, dan dedikasi dalam mendukung tugas pokok TNI AD sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan bangsa,” kata Maruli dalam siaran pers, Selasa (31/12/2024).
    Delapan jabatan yang diserahterimakan meliputi posisi Komandan Kodiklatad.
    Jabatan ini berpindah dari Letjen TNI Widi Prasetijono kepada Letjen TNI Mohammad Hasan.
    Jabatan Panglima Kostrad berpindah dari Letjen TNI Mohammad Hasan kepada Letjen TNI Mohammad Fadjar. Adapun Mohammad Fadjar merupakan Presiden Ke-7 Joko Widodo periode 2015-2016.
    Posisi Pangdam VI/Mulawarman berpindah dari Letjen TNI Tri Budi Utomo kepada Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha.
    Selanjutnya, posisi Pangdam XII/Tanjungpura berpindah dari Mayjen TNI Iwan Setiawan kepada Mayjen TNI Jamallulael.
    Jabatan Pangdam XIII/Merdeka berpindah dari Mayjen TNI Candra Wijaya kepada Mayjen TNI Suhardi.
    Posisi Pangdam XIV/Hasanuddin berpindah dari Mayjen TNI Bobby Rinal Makmum kepada Mayjen TNI Windiyatno.
    Di sektor Lembaga Pendidikan (Lemdik), jabatan Komandan Secapaad diserahterimakan dari Mayjen TNI Windiyatno kepada Brigjen TNI Sachono.
    Jabatan Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Danpusintelad) berpindah dari Brigjen TNI Dian Hardiana kepada Brigjen TNI Ardian Triwarsana.
    Maruli memberikan apresiasi kepada para pejabat lama yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik.
    Ia juga memberikan arahan kepada pejabat baru untuk segera beradaptasi dan melanjutkan program yang telah dirancang demi keberlanjutan organisasi.
    Ia menegaskan, jabatan yang diemban adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
    “Ke depan, fokus akan diarahkan pada pembangunan dan perbaikan sarana di satuan-satuan, termasuk peningkatan kondisi alutsista kita,” tuturnya.
    Selain itu, KSAD juga mengungkapkan rencana TNI AD untuk memberangkatkan sekitar 300 personel melaksanakan ibadah umrah pada 2025.
    Ini adalah bagian dari program pembinaan mental dan spiritual prajurit.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Awal 2025 Presiden Prabowo Bakal Groundbreaking ke-9 Proyek Swasta di IKN, Ini Daftarnya – Halaman all

    Awal 2025 Presiden Prabowo Bakal Groundbreaking ke-9 Proyek Swasta di IKN, Ini Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan groundbreaking atau peletakkan batu pertama ke-9 proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Januari 2025. 

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, waktu pelaksanaan groundbreaking ke-9 akan menunggu jadwal dari Presiden Prabowo. 

    Namun, Basuki menyebut secara keseluruhan proyek yang akan digroundbreaking sudah bisa dilaksanakan.

    “Kalau kami sudah siap untuk Januari, tapi nanti tergantung jadwal Presiden (Prabowo Subianto). Tadi pada saat salaman dengan Bapak Presiden, beliau bilangnya, ‘kapan-kapan kita ngomong’,” kata Basuki dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/12/2024).

    Proyek swasta yang akan masuk groundbreaking ke-9 mencakup hotel, sekolah, restoran, hingga kantor dengan total nilai investasi Ro 6,5 triliun. 

    Sebelumnya, Basuki pernah menyampaikan ada lima proyek yang akan dibangun pada groundbreaking ke-9 saat ditemui di Menara Mandiri II, beberapa waktu lalu. 

    “Kami sedang mengusulkan kepada Pak Presiden untuk ada lima groundbreaking,” ujar Basuki. 

    Lima proyek baru tersebut adalah garapan swasta dengan sektor meliputi perkantoran, hotel, rumah makan, penghijauan, dan perumahan yang tengah diusahakan.

    “Yang satu Sojitz baru kita upayakan dari Jepang itu, Sojitz itu perumahan,” lanjut Basuki. 

    Sojitz Corporation adalah sebuah perusahaan perdagangan umum yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang. 

    Sojitz menjalankan berbagai macam bisnis, dan berinvestasi pada berbagai macam sektor dan mengadakan aktivitas finansial. 

    Seperti otomotif, energi, sumber daya mineral, kimia, sumber daya makanan, sumber daya pertanian dan kehutanan, barang jadi, dan kawasan industri.

    Sudah Delapan Groundbreaking

    Dalam pelaksanaan pembangunan IKN, pada pemerintahan era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), sudah terlaksana delapan kali groundbreaking.

    Dari delapan groundbreaking yang telah dilaksanakan, total investasi mencapai Rp58,4 triliun.

    Beberapa investasi swasta telah selesai dan mulai beroperasi, seperti Hotel Nusantara dengan 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat. 

    Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerjasama PLN dan Sembcorp Singapore.

    Berikut Daftar Proyek 8 Tahapan Groundbreaking:

    Groundbreaking ke-1  

    Swissôtel Nusantara
    Vasanta Hotel Nusantara by Vasanta Group
    RS Abdi Waluyo Nusantara

    Groundbreaking ke-2 

    RS Hermina
    Pakuwon Nusantara Superblock by Pakuwon Group (mal, tiga hotel, dan ballroom)
    Nusantara Intercultural School (NIS)
    RS Mayapada by Mayapada Group
    Astra Biz Center IKN by Yayasan Pendidikan Astra
    PLN Hub by PT PLN (Persero)

    Groundbreaking ke-3 

    Nusantara Superblock (pusat belanja, hotel bintang 4, perkantoran, fasilitas olahraga, dan apartemen) by PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
    Pulau Suaka Orang Utan by Yayasan Arsari Djojohadikusumo
    The Pakuwubono (apartemen) by PT Pakubuwono Mandiri Investama
    BSH Community Hub (restoran, Qubika Boutique Hotel, apartemen, dan pusat jajan) by Karya BSH Mandiri
    Qubika Boutique Hotel Grand Lucky by PT Mitra Belanja Anda (MBA)
    Transportasi Ramah Lingkungan by PT Blue Bird Tbk

    Groundbreaking ke-4

    SUN Hub by PT Sentra Unggul Nusantara
    Nusantara Warehouse Park by PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
    Jambuluwuk Nusantara Hotel by Jambuluwuk Hotel and Resorts

    Groundbreaking ke-5

    Mandiri Digital Service by PT Bank Mandiri Tbk
    BRI International Microfinance Center by PT BRI Tbk
    BNI Digital Banking bt PT BNI Tbk
    Telkom Smart Office by PT Telkom Indonesia Tbk

    Groundbreaking ke-6

    Bina Bangsa School
    Universitas Gunadarma Program Studi Doktor Internasional
    Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Nusantara
    Nusantara Sustainability Hub by Pertamina dan Bakrie Group
    Botanical Garden by Konsorsium Nusantara
    Arena Lifestyle F&B
    Central Telecommunication Office by PLN Icon Plus
    Kantor BTN by PT BTN Tbk

    Groundbreaking ke-7

    Kawasan mixed use (Grand Whiz Hotel, Nusantara Quarter Apartment, dan Royale Nusantara Golf and Residence) by Intiland Development
    BCA Office by PT Bank Central Asia Tbk
    Swiss-belhotel IKN by PT Papua Hotel Internasional
    Nusantara International Convention Center and Hotel by PT Royal Golden Eagle

    Groundbreaking ke-8

    Delonix Nusantara by Delonix Bravo Investment
    AIS Nusantara by Australian Independent School
    Teras Hutan Ibu Kota Nusantara by Plataran
    Magnum Resort Nusantara by Magnum Estate
    D’Prima Hotel Nusantara by PT Primahotel Management Indonesia

  • Lanjutkan Kasus Besar yang Mandek

    Lanjutkan Kasus Besar yang Mandek

    loading…

    KPK diminta melanjutkan penanganan kasus besar daripada menunggu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merilis video dugaan skandal korupsi pejabat negara. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penanganan kasus besar daripada menunggu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merilis video dugaan skandal korupsi pejabat negara. Pernyataan itu merespons KPK yang meminta Hasto melaporkan kepada pihak berwajib terkait dugaan praktik rasuah dengan bukti yang dia miliki.

    “Lanjutkan saja kasus-kasus besar yang lama mandek di KPK,” kata Guntur, Senin (30/12/2024). KPK harus menindaklanjuti segala informasi dugaan korupsi yang pernah disampaikan ekonom Faisal Basri terkait ekspor bijih nikel

    “Yang pernah disampaikan almarhum Faisal Basri yakni dugaan ekspor ilegal bijih nikel yang merugikan negara ratusan triliun, ada 2 nama Bobby dan Airlangga,” ujar Guntur.

    Tak hanya itu, dia juga meminta KPK menindaklanjuti informasi dugaan korupsi yang pernah disampaikan Ubedilah Badrun. “Laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan korupsi anak-anak Jokowi, itu lanjutkan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto berharap Hasto dapat melaporkan kepada pihak berwajib terkait dugaan praktik rasuah dengan bukti yang dia miliki.

    “KPK berharap siapa pun yang memiliki informasi tentang tindakan korupsi yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan kepada APH yang berwenang menangani perkara korupsi,” ujarnya, Minggu (29/12/2024).

    Laporan Hasto diperlukan sebagai bukti untuk mengungkap secara terang benderang. Menurut dia, Hasto bisa melaporkan kepada tiga Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang yakni KPK, Kejaksaan, maupun Polri.

    Sekadar informasi, Hasto telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Puluhan video itu akan menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi di Tanah Air.

    Hal itu disampaikan Guntur dalam program Interupsi bertajuk”Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang disiarkan iNews, Kamis, 26 Desember 2024. Guntur memastikan Hasto masih berada di Indonesia dan tak bepergian ke luar negeri.

    “Ya tentu saja masih di Indonesia, nggak ke mana-mana. Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif,” katanya.

    (jon)

  • Isu Politik Terkini: Pemerintah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi hingga Presiden Prabowo Sindir Balik Kritikus

    Isu Politik Terkini: Pemerintah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi hingga Presiden Prabowo Sindir Balik Kritikus

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik terkini di Beritasatu.com sepanjang Senin (30/12/2024) diisi dengan kabar mengenai komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024.

    Selain itu, Presiden Prabowo menyindir balik para kritikus yang kerap meremehkan bangsa sendiri. Kemudian, ada juga kabar dari anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

    Berikut isu politik terkini di Beritasatu.com, Senin (30/12/2024).

    1. Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi, Presiden Prabowo Subianto: Hilangkan Budaya Mark Up!
    Presiden Prabowo Subianto menyerukan pemberantasan praktik korupsi yang menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Dalam arahannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Prabowo menggarisbawahi pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran negara.

    Presiden menyoroti praktik korupsi seperti penggelembungan anggaran, penyelundupan, dan manipulasi proyek sebagai tindakan merampok uang rakyat. Ia menekankan bahwa penghapusan budaya korupsi harus dimulai dari seluruh jajaran pemerintahan.

    2. Sindir Balik Kritikus Dirinya, Presiden Prabowo Subianto: Merasa Pintar karena Punya Gelar Profesor
    Presiden Prabowo Subianto menyoroti sosok profesor yang kerap melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahannya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).

    “Segelintir orang yang merasa dirinya pintar selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia. Mereka kerap meremehkan bangsa sendiri meskipun memiliki gelar profesor dari universitas terkenal. Mentalitas rendah diri ini membuat mereka nyinyir terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bahkan sebelum kita mulai bekerja,” ujar Prabowo.

    Menanggapi berbagai kritikan, Prabowo menegaskan pemerintahannya memiliki tekad kuat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat dengan komitmen untuk memberantas korupsi.

    3. Dilaporkan ke MKD, Rieke Diah Pitaloka Bakal Cek Surat Pemanggilan
    Anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Surat panggilan sidang MKD kepada Rieke Diah Pitaloka pada Senin (30/12/202) tersebar di media sosial.

    Rieke Diah Pitaloka bakal mengecek terlebih dahulu apakah surat pemanggilan sidang di MKD resmi atau bukan sekaligus yang ditandatangani oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam. Sebab, menurut Rieke surat itu tidak dikirim pada hari kerja dan hanya melalui WhatsApp.

    “Surat tersebut dikirim oleh seseorang yang mengaku staf MKD pada hari Sabtu, 28 Desember 2024 pukul 11.20 WIB melalui pesan WhatsApp kepada staf saya,” kata Rieke melalui unggahan di Instagram resminya, Senin (30/12/2024).

    4. Sepak Terjang Jokowi di PDIP Selama 20 Tahun: Dari Solo Hingga Istana Negara
    Melenggang 20 tahun bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo diberhentikan sebagai kader partai pada 16 Desember 2024. Hal ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Kehormatan Partai.

    Melalui pengumuman tersebut, Komarudin menuturkan terdapat 27 kader partai yang diberhentikan termasuk Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Hal ini memutus hubungan antara Jokowi dan PDIP yang sudah berdampingan sejak pemilihan wali kota Surakarta hingga pemilihan presiden.

    5. Jokowi Tanggapi Hasto yang Bakal Ungkap Video Rahasia Petinggi Negara
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi video tentang rahasia pejabat tinggi negara yang akan diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, termasuk perihal isu Jokowi meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

    “Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” tandasnya saat ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).

    Ia pun meminta siapa pun untuk menanyakan kebenaran mengenai hal tersebut langsung kepada Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta kepada ketum partai politik (parpol) lainnya.  

    “Tanyakan saja ke ibu Mega (Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri) atau tanyakan saja ke Mbak Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani) atau tanyakan ke partai-partai kapan di mana atau siapa yang saya utus. Tidak pernah ada,” tandasnya

    Komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi tegas disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ia menegaskan juga akan menyoroti praktik korupsi seperti penggelembungan anggaran, penyelundupan, dan manipulasi proyek sebagai tindakan merampok uang rakyat.

  • Hasto Mau Buka ‘Borok’ Pejabat, MAKI: Jangan Cuma Gertak Sambal

    Hasto Mau Buka ‘Borok’ Pejabat, MAKI: Jangan Cuma Gertak Sambal

    Jakarta –

    Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mengkritik pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang kini menjadi tersangka dugaan suap dan perintangan terkait Harun Masiku mengaku memiliki video ‘borok’ pejabat. MAKI meminta Hasto menyerahkan video tersebut ke KPK apabila ada kaitannya dengan dugaan korupsi.

    “Saya yakin video-video itu banyak irisan banyak urusan dengan kekuasaan, jadi penting untuk diketahui KPK juga. Itu minimalnya, maksimalnya bisa dijadikan bukti tehadap penanganan korupsi, baik yang terjadi kemarin, sekarang atau nanti,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (30/12/2024).

    “Untuk itu saya memohon kepada Pak Hasto dan PDIP untuk menyerahkan termasuk Bu Conie, untuk menyerahkan video dan dokumen-dokumennya salinannya lah juga kepada KPK,” lanjutnya.

    Boyamin menyampaikan dengan diserahkan video ‘borok’ pejabat tersebut maka video tersebut berisi sesuatu yang serius dan bukan hanya ‘gertak sambal’. Selain KPK, Boyamin mengatakan, video yang dimaksud juga bisa diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian untuk ditndaklanjuti.

    “Karena itu untuk sesuatu yang bahwa ini serius, bukan sesuatu yang gertak sambal. Saya tidak ingin ini hanya jadi gertak sambal dan tidak ditindaklanjuti. Saya mengharuskan video atau dokumen apapun diserahkan kepada KPK, Kejaksaan Agung juga. Kejaksaan Agung 5 tahun terakhir hebat, profesional menangani korupsi juga. Kepolisian penting juga,” ucapnya.

    “Jangan melihat sekarang seakan-akan kekuasaan ada di pihak sana, suatu saat kan PDIP nanti bisa jadi gantian yang menang, jadi artinya data yang ada sudah diserahkan penegak hukum nanti tinggal nagih aja kalau suatu saat menang. Kalau memang ini betul-betul bukti sesuatu yang terkait dengan korupsi. Apakah ini terkait korupsi? Penilaian saya belum, karena ini hanya gertak sambal baru menyampaikan dan belum dibuka isinya gitu. Hanya spill dikit-dikit,” imbuhnya.

    Hasto Mau Bongkar Video ‘Borok’ Pejabat Negara

    “Kalau bahasa Jawanya ‘nabok nyilih tangan’, menampar pakai tangan orang lain. Pimpinan KPK saat ini proses seleksi dan pemilihan di era siapa? Petinggi-petinggi negara, khususnya penegak hukum, siapa yang memilih dan mengangkat? Pengaruh Jokowi masih sangat kuat,” kata Guntur, Jumat (27/12).

    “Apalagi kalau kita lihat di opini publik, medsos misalnya bagaimana Pak Prabowo, Presiden masih menunduk-nunduk ke Jokowi,” ujarnya.

    “Jadi Jokowi memang menginginkan tiga periode atau perpanjangan jabatan seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terdekat Jokowi, dan nanti bukti-buktinya ada di video yang akan dirilis Saudara Sekjen,” kata Guntur.

    Guntur mengatakan Hasto memiliki video lain yang memiliki daya ledak besar. Salah satunya terkait mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    “Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” ujarnya.

    “Khusus untuk seorang mantan petinggi, Saudara Sekjen selalu membersamai dan membela dia dan keluarganya sudah 23 tahun ini. Rahasia sekecil apa pun dan buktinya dipegang Saudara Sekjen,” katanya.

    (dek/idn)

  • Revolusi Mental Bertransformasi Jadi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

    Revolusi Mental Bertransformasi Jadi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

    Jakarta: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia memerlukan fondasi yang kokoh berupa Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (PKJB). Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa merupakan sebuah transformasi dari Revolusi Mental.

    Dalam 10 tahun terakhir, masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) telah mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup masyarakat demi mewujudkan SDM unggul dan bangsa berdaya saing. Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, GNRM bertransformasi ke PKJB sebagaimana tercantum dalam visi misi Asta Cita ke 1, 4, dan 8.

    Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olah Raga, Warsito menjelaskan PKJB sejatinya keberlanjutan dari GNRM. Transformasi ini juga bukan sekadar perubahan istilah, melainkan perluasan cakupan dan penguatan substansi. 

    Fokus utamanya adalah membentuk SDM yang unggul, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan. PKJB akan menyasar enam pilar, yakni sosial dan budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum, pendidikan dan keilmuan, dan lingkungan semesta. 

    Program-program intervensi langsung yang selama ini diinisiasi melalui gerakan Revolusi Mental tetap dilanjutkan. Namun, dalam konsep baru, pendekatannya diperluas sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita yang menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti yang diinternalisasi sejak dini.

    Langkah awal adalah penguatan sistem pendidikan, yang menjadi kunci dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keunggulan karakter yang khas sebagai bangsa Indonesia.

    “Hal ini menggarisbawahi pesan Bapak Menko PMK (Pratikno), yakni pentingnya keseimbangan antara fisik yang baik, sehat, termasuk penguasaan iptek dengan karakter moral. SDM yang dihasilkan harus mampu mengintegrasikan keduanya sehingga dapat berkontribusi secara maksimal bagi bangsa,” ujar Warsito, dalam keterangannya dilansir pada Senin, 30 Desember 2024.
     

    Warsito mengatakan tantangan transformasi GNRM ke PKJB tak gampang. Selain menghadapi tantangan internal berupa rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, mereka menemui tantangan global seperti digitalisasi, dan artificial intelligence, yang menghadirkan disrupsi informasi, berita bohong, intoleransi bahkan pemahaman radikal yang membanjiri dunia maya.

    “Pentingnya literasi digital, terutama untuk generasi muda dan melibatkan influencer untuk syiar konten positif sehingga meminimalkan ruang negatif di dunia maya,” ungkap dia.

    Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif anak muda tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang lebih besar, seperti inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan karakter bangsa juga tidak lepas dari nilai-nilai budaya lokal dan sejarah perjuangan bangsa. Identitas bangsa Indonesia bersandar pada nilai-nilai Pancasila, bahasa Indonesia, dan kearifan lokal.

    “Generasi muda harus didorong menguasai setidaknya tiga Bahasa, bahasa global, bahasa nasional, dan bahasa daerah. Kemampuan ini, yang akan menjadi identitas generasi emas masa depan Indonesia,” kata Warsito.

    Transformasi dari GNRM menuju PKJB adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia swasta dan media, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam identitas dan karakter yang sesuai ideologi Pancasila.

    Jakarta: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia memerlukan fondasi yang kokoh berupa Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (PKJB). Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa merupakan sebuah transformasi dari Revolusi Mental.
     
    Dalam 10 tahun terakhir, masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) telah mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup masyarakat demi mewujudkan SDM unggul dan bangsa berdaya saing. Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, GNRM bertransformasi ke PKJB sebagaimana tercantum dalam visi misi Asta Cita ke 1, 4, dan 8.
     
    Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olah Raga, Warsito menjelaskan PKJB sejatinya keberlanjutan dari GNRM. Transformasi ini juga bukan sekadar perubahan istilah, melainkan perluasan cakupan dan penguatan substansi. 
    Fokus utamanya adalah membentuk SDM yang unggul, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan. PKJB akan menyasar enam pilar, yakni sosial dan budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum, pendidikan dan keilmuan, dan lingkungan semesta. 
     
    Program-program intervensi langsung yang selama ini diinisiasi melalui gerakan Revolusi Mental tetap dilanjutkan. Namun, dalam konsep baru, pendekatannya diperluas sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita yang menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti yang diinternalisasi sejak dini.
     
    Langkah awal adalah penguatan sistem pendidikan, yang menjadi kunci dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keunggulan karakter yang khas sebagai bangsa Indonesia.
     
    “Hal ini menggarisbawahi pesan Bapak Menko PMK (Pratikno), yakni pentingnya keseimbangan antara fisik yang baik, sehat, termasuk penguasaan iptek dengan karakter moral. SDM yang dihasilkan harus mampu mengintegrasikan keduanya sehingga dapat berkontribusi secara maksimal bagi bangsa,” ujar Warsito, dalam keterangannya dilansir pada Senin, 30 Desember 2024.
     

    Warsito mengatakan tantangan transformasi GNRM ke PKJB tak gampang. Selain menghadapi tantangan internal berupa rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, mereka menemui tantangan global seperti digitalisasi, dan artificial intelligence, yang menghadirkan disrupsi informasi, berita bohong, intoleransi bahkan pemahaman radikal yang membanjiri dunia maya.
     
    “Pentingnya literasi digital, terutama untuk generasi muda dan melibatkan influencer untuk syiar konten positif sehingga meminimalkan ruang negatif di dunia maya,” ungkap dia.
     
    Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif anak muda tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang lebih besar, seperti inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan karakter bangsa juga tidak lepas dari nilai-nilai budaya lokal dan sejarah perjuangan bangsa. Identitas bangsa Indonesia bersandar pada nilai-nilai Pancasila, bahasa Indonesia, dan kearifan lokal.
     
    “Generasi muda harus didorong menguasai setidaknya tiga Bahasa, bahasa global, bahasa nasional, dan bahasa daerah. Kemampuan ini, yang akan menjadi identitas generasi emas masa depan Indonesia,” kata Warsito.
     
    Transformasi dari GNRM menuju PKJB adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia swasta dan media, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam identitas dan karakter yang sesuai ideologi Pancasila.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • Kemenko PMK: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kuatkan Asta Cita Presiden Prabowo

    Kemenko PMK: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kuatkan Asta Cita Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebutkan fondasi penguatan karakter dan jati diri bangsa (PKJB) merupakan transformasi dari revolusi mental yang menguatkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam 10 tahun terakhir, masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) telah mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup masyarakat demi mewujudkan SDM unggul dan bangsa berdaya saing. Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, GNRM bertransformasi menjadi PKJB sebagaimana tercantum dalam visi misi Asta Cita ke 1, 4, dan 8.

    “Jadi fokus utamanya adalah membentuk SDM yang unggul, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan. PKJB akan menyasar enam pilar, yakni sosial dan budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum, pendidikan dan keilmuan, dan lingkungan semesta,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Warsito memaparkan, program-program intervensi langsung yang selama ini diinisiasi melalui gerakan revolusi mental tetap dilanjutkan. Namun, dalam konsep baru, pendekatannya diperluas sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita yang menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti yang diinternalisasi sejak dini.

    Langkah awal adalah penguatan sistem pendidikan, yang menjadi kunci dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keunggulan karakter yang khas sebagai bangsa Indonesia.

    “Tentu ini menggarisbawahi pesan Menko PMK (Pratikno), yakni pentingnya keseimbangan antara fisik yang baik, sehat, termasuk penguasaan iptek dengan karakter moral. SDM yang dihasilkan harus mampu mengintegrasikan keduanya sehingga dapat berkontribusi secara maksimal bagi bangsa,” papar dia terkait transformasi dari GNRM menuju PKJB, seperti dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Warsito, tantangan transformasi GNRM menjadi PKJB tidaklah mudah. Selain menghadapi tantangan internal berupa rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, mereka menemui tantangan global seperti digitalisasi, dan artificial intelligence, yang menghadirkan disrupsi informasi, berita bohong, intoleransi bahkan pemahaman radikal yang membanjiri dunia maya.

    “Pentingnya literasi digital, terutama untuk generasi muda dan melibatkan influencer untuk syiar konten positif sehingga meminimalkan ruang negatif di dunia maya,” urai dia.

    Warsito menilai, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif anak muda, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang lebih besar, seperti inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

    Penguatan karakter bangsa juga tidak lepas dari nilai-nilai budaya lokal dan sejarah perjuangan bangsa. Identitas bangsa Indonesia bersandar pada nilai-nilai Pancasila, bahasa Indonesia, dan kearifan lokal.

    “Generasi muda harus didorong menguasai setidaknya tiga Bahasa, bahasa global, bahasa nasional, dan bahasa daerah. Kemampuan ini, yang akan menjadi identitas generasi emas masa depan Indonesia,” ujar Warsito.

    Transformasi dari GNRM menuju PKJB, seperti dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia swasta dan media, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam identitas dan karakter yang sesuai ideologi Pancasila.

  • Prabowo Pindahkan PNS ke IKN Tahun Depan, Jadi Dapat Insentif?

    Prabowo Pindahkan PNS ke IKN Tahun Depan, Jadi Dapat Insentif?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proses teknis pemindahan para aparatur sipil negara (ASN), termasuk para pegawai negeri sipil atau PNS untuk tahun depan masih belum jelas. Termasuk jadi tidaknya pemberian insentif atau tunjangan pioneer terhadap para PNS yang pindah pada 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, tanggal pasti pemindahan para PNS itu masih harus menunggu ketetapan dari Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan untuk insentif pioneer ia pastikan akan diperjuangkan oleh Kementerian PANRB.

    “Perpindahannya ini yang kita belum.. masih menunggu arahan dari presiden, tapi insentif itu sudah janji pemerintah sebelumnya, itu akan diberikan insentif dan tentunya itu akan menjadi salah satu yang akan kita bicarakan, kita upayakan,” kata Rini saat ditemui di kawasan Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, saat ditemui di lokasi yang sama mengatakan, untuk seluruh infrastruktur penunjang PNS di IKN sudah terpenuhi semuanya. Maka, bila setelah Lebaran 2025 PNS pindah ke IKN, ia pastikan tak akan ada kendala.

    “Kalau memang MenPAN mau memutuskan setelah hari Lebaran ke sana, kami sudah siapkan huniannya, kantornya, airnya, listriknya, kemudian ekosistem perkotaannya, restoran, kios-kios itu juga sudah mulai masuk ke sana,” ucap Basuki.

    Meski begitu, Basuki mengakui, infrastruktur seperti perumahan tambahan untuk menteri-menteri baru Kabinet Merah Putih memang belum siap, karena jumlah yang tersedia baru untuk menteri era Kabinet Indonesia Maju.

    Sebagaimana diketahui, total menteri kabinet Prabowo sendiri sebanyak 48 orang sedangkan wakil menterinya sejumlah 55 orang. Untuk era Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, jumlah menterinya 34 orang dengan jumlah wakil menteri nya sebanyak 18 orang.

    “Jadi kalau untuk rumah menteri tambahan, saya sudah dapat surat dari Pak Menteri PU, bahwa Menteri PU menyelesaikan multi-years yang baru diserahkan pada OIKN,” tutur Basuki.

    “Dan tadi pun saya ketemu Pak Ara, saya juga ingin ketemu. Saya besok ingin ketemu, karena jam 3 saya dengan Pak ATR, karena dekat kan saya mau jam 4, tapi beliau ngajak lain waktu,” tegasnya.

    (arj/mij)

  • Prabowo Wanti-wanti K/L: Jangan Ganggu Menteri Keuangan!

    Prabowo Wanti-wanti K/L: Jangan Ganggu Menteri Keuangan!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian/Lembaga (K/L) tidak meminta anggaran tambahan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. 

    Prabowo juga meminta K/L berbesar hati apabila anggaran yang mereka terima tak sesuai harapan. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ada banyak alokasi kebutuhan untuk berbagai program-program pemerintah yang harus diprioritaskan. 

    “Saya minta kebesaran jiwa dalam hal ini. Ada prioritas kita ya mungkin Kementerian/Lembaga sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya,” ujarnya pada agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 di gedung Bappenas, Senin (30/12/2024).

    Kepala Negara pun menekankan agar tak menyentuh atau mengganggu kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk meminta anggaran tambahan.

    “Jangan ganggu Menteri Keuangan terus karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya,” ucapnya.

    Prabowo pun bercerita saat masih menjabar sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dirinya seringkali mendapat batasan untuk mendapat anggaran yang diajukan oleh instansinya.

    Dia pun meledek Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar tak terkejut apabila menemukan kondisi serupa bahwa anggarannya menjadi lebih terbatas.          

    “Karena setelah saya jadi Presiden saya harus mikir pertahanan sangat penting tapi anak-anak ini harus makan Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki, rumah-rumah desa harus segera dibikin,” pungkas Prabowo.