Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Jokowi Kagetkan Warga Solo Saat Rayakan Tahun Baru 2025 di Car Free Night

    Jokowi Kagetkan Warga Solo Saat Rayakan Tahun Baru 2025 di Car Free Night

    Saat momen detik-detik pergantian Tahun Baru 2025, Jokowi pun tampak menikmati atraksi kembang api di kawasan tersebut ketika waktu menunjukkan pukul 00.00 WIB. Sambil mengenakan jaket dan topi berwarna biru, Jokowi melihat kembang api yang muncul dari berbagai arah di simpang empat Pasar Pon. 

    Setelah puas merayakan malam pergantian tahun bersama ribuan warga di car free night Solo, kemudian Jokowi pun berjalan kembali ke mobil yang diparkir di pertigaan depan Pura Mangkunegaran, Solo. Meski demikian antusiasme pengunjung untuk berfoto bersama Jokowi tetap tinggi, bahkan petugas Paspampres dan Satpol PP yang membuka jalur di depan tampak kewalahan.

    Kepada awak media, Jokowi mengaku bahwa perayaan malam tahun baru di Solo cukup meriah dan ramai. Ia memilih menikmat malam pergantian tahun baru di kawasan Ngarsopuro lantaran lokasi parkir kendaraannya mudah. “(Di Ngarsopuro) Karena mencari yang parkirnya mudah,” kata Jokowi usai merayakan malam tahun baru di Solo pada Rabu (1/1/2025).

    Kemudian, Jokowi pun menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada rakyat Indonesia. Tak lupa mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan pesan kepada semua warga negara Indonesia dalam memasuki tahun 2025.

    Dalam kesempatan itu, Jokowi tak lupa menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada rakyat Indonesia. “Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru 2025. Mari kita menyongsong dengan optimisme, dengan semangat yang optimis untuk Indonesia yang lebih baik, untuk masyarakat kita ke depan yang kehidupannya lebih cerah,” ujar dia.

  • Cek fakta, video pengakuan Felicia Tissue diminta menggugurkan kandungan

    Cek fakta, video pengakuan Felicia Tissue diminta menggugurkan kandungan

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video berdurasi dua menit 19 detik di X menampilkan pengakuan mantan kekasih Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yakni Felicia Tissue.

    Dalam video tersebut, Felicia menyebut dirinya diminta untuk menggugurkan kandungan saat masih menjalani hubungan asmara dengan Kaesang.

    Berikut narasi video Felicia:

    “Saya sangat terpukul dan tidak bisa berkata apapun. Namun, saya beruntung karena ada ibu dan kakak saya yang mewakili saya dan keluarga besar yang menguatkan saya. Beberapa bulan sudah berlalu, dan saya berusaha untuk membangkitkan diri dan menjalankan hidup baru saya ini….”

    Berikut narasi dalam video tersebut:

    “*Keluarga Jokowi tidak Bertanggung Jawab anaknya Kaesang Telah menghamili pacarnya hingga digugurkan*”

    Namun, benarkah video pengakuan Felicia Tissue yang diminta Kaesang untuk menggugurkan kandungannya?

    Unggahan yang menarasikan video pengakuan Felicia Tissue diminta Kaesang menggugurkan kandungan. Faktanya, isi video tidak sesuai dengan narasi judul. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, video tersebut merupakan video klarifikasi Felicia Tissue tahun 2021 yang diunggah dikanal YouTube-nya yang berjudul “The Revelation”.

    Dalam video tersebut, Felicia Tissue buka suara soal kandasnya hubungan asmaranya dengan putra bungsu Presiden ke-7 Indonesia tersebut.

    Felicia mengaku hubungannya baik-baik saja, bahkan Kaesang pada Desember 2020 sudah meminta restu keluarga dan mengatakan untuk menikah. Namun selang dua minggu Kaesang tiba-tiba menghilang dan memblokir seluruh kontak seluler.

    “Saya ingin tegaskan, ini bukan masalah jodoh atau tidak berjodoh, ini masalah etika dalam penyelesaian masalah,” kata Felicia Tissue dalam videonya.

    Felicia Tissue mengaku ingin hidup normal tanpa hujatan netizen. Ia menyebut menerima hujatan tidak hanya terkait asmara, tetapi juga menyentuh isu SARA. Tak hanya dirinya, keluarganya pun turut menjadi sasaran hujatan netizen.

    Dengan demikian, dalam video asli berdurasi sembilan menit tersebut, tidak ada narasi Felicia terkait dirinya hamil ataupun menggugurkan kandungan.

    Dalam unggahan Instagramnya, ibu dari Felicia Tissue yakni Meilia Lau, menegaskan bahwa isu tersebut adalah hoaks. Meilia menegaskan bahwa isu itu sangat keji dan tidak bermoral karena menyebarkan berita yang tidak benar.

    Klaim: Video pengakuan Felicia Tissue diminta Kaesang menggugurkan kandungan

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Selain Jokowi, Ini Daftar Tokoh Terkorup 2024 Menurut OOCRP

    Selain Jokowi, Ini Daftar Tokoh Terkorup 2024 Menurut OOCRP

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Nama Jokowi menjadi salah satu dari lima nama tokoh dunia yang mendapatkan paling banyak nominasi dari pembaca, jurnalis, juri serta jaringan dari OCCRP secara global.

    “Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto; Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina; pebisnis India Gautam Adani,” dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, Selasa (31/12/2024).

    Penentuan nominasi tersebut dilakukan melalui Google Form sejak November 2024. Hasilnya, Presiden Kenya William Ruto mendapatkan suara terbanyak dari lima tokoh tersebut.

    Lebih dari 4.000 orang menuliskan nama Ruto untuk dinominasikan sebagai Orang Terkorup 2024. Kemudian Presiden Suriah Bashar Al Assad mendapat julukan “Person of the Year” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Disebutkan, Assad berhasil membawa kabur kekayaan keluar Suriah dengan estimasi puluhan miliar dolar. Di mana setelah digulingkan oleh rakyatnya, ia kini berada di pengasingannya di Rusia.

    OCCRP juga menobatkan Presiden Guinea Khatulistiwa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo untuk mendapatkan titel “Lifetime Non-Achievement Award” sebagai salah satu diktator dengan periode kekuasaan terlama.

    Penerbit OCCRP Drew Sullivan menuturkan korupsi adalah bagian dasar dari membuat suatu negara dan pemerintah otoriter kuat.

    “Pemerintahan-pemerintahan yang korup ini melanggar hak asasi manusia, mengelabui pemilihan umum, menjarah sumber daya alam, serta menciptakan konflik dari ketidakstabilan negara mereka. Masa depan mereka hanyalah keruntuhan atau revolusi,” ujarnya.

    Proses Nominasi Tokoh Terkorup 2024

    Adapun proses nominasi tahap pertama dilakukan secara terbuka untuk kalangan jurnalis maupun publik, kemudian kelompok juri dan ahli dalam kejahatan terorganisasi serta korupsi memilih satu pemenang dan finalis.

    Para tokoh tersebut mengisi form nominasi dengan judul “Who is the Most Corrupt Person of 2024?”

    Sejak 2012, OCCRP telah menobatkan beberapa pemimpin dan tokoh dunia sebagai tokoh terkorup. Mulai dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte hingga Presiden Rusian Vladimir Putin.

    OCCRP terdiri utamanya dari para jurnalis lintas negara. Organisasi tersebut merupakan anggota dari Global Investigative Journalism Network (GIJN). Kantor jaringan OCCRP pertama dibangun di Sarajevo. Pendanaan untuk pusat kegiatan organisasi tersebut berasal dari United Nations Democracy Fund (UNDEF).

    Berawal dari enam jurnalis lintas negara, kini terdapat lebih dari 150 jurnalis dari 30 negara bergabung ke OCCRP.

    OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf di enam benua. OCCRP merupakan ruang redaksi nirlaba yang digerakkan oleh misi yang bermitra dengan media lain untuk menerbitkan cerita yang mengarah pada tindakan nyata. Pada saat yang sama, bagian pengembangan media membantu outlet investigasi di seluruh dunia agar berhasil dan melayani publik.

    Didirikan oleh reporter investigasi veteran Drew Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007, OCCRP dimulai di Eropa Timur dengan beberapa mitra dan telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif, dengan menjunjung tinggi standar tertinggi untuk pelaporan kepentingan publik.

  • Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Jakarta: Nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis “Person of the Year in Organized Crime and Corruption” yang diadakan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Namun, OCCRP dalam ajang ini tidak memberikan alasan spesifik mengapa Jokowi menjadi finalis, karena penghargaan ini berdasarkan jajak suara dari jaringan global mereka.

    Namun, OCCRP telah beberapa kali mengkritik pemerintahan Jokowi, ini kritikan-kritikan mereka.
     
    Kritik terhadap UU MD3 (2018)
    Laporan OCCRP menyebut bahwa UU MD3 memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR, yang dapat menghambat kebebasan pers dan demokrasi.

    “Sifat subjektif dari kata-kata tersebut memungkinkan jurnalis dengan mudah terjebak saat menjalankan tugasnya, dan undang-undang ini dapat menjadi alat lain untuk menekan…pers.” ujar Abdul Manan dari Aliansi Jurnalis Independen

    Andreas Harsono dari Human Rights Watch menambahkan, “Parlemen Indonesia adalah salah satu institusi negara yang paling tidak dipercaya. Tidak membantu bahwa mereka meloloskan undang-undang yang represif seperti ini.”
     
    Penggembosan KPK (2019)
    Revisi UU KPK yang meloloskan pengawasan KPK oleh badan pengawas dianggap sebagai upaya melemahkan independensi lembaga tersebut. Transparency International menyebut langkah ini dapat “mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dihormati.”

    Demonstrasi besar-besaran yang menentang revisi ini menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Ketua Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menegaskan,

    “Upaya untuk melemahkan independensi KPK memiliki potensi serius untuk merusak upaya anti-korupsi yang terpuji dalam beberapa tahun terakhir.”

    “Indonesia telah berada di sepertiga terbawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International selama beberapa tahun.

    Pemerintah seharusnya membuat upaya yang lebih besar untuk mengatasi korupsi dan tidak melakukan apa pun yang mungkin melemahkannya.”
     
    Kontroversi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2021)
    Laporan Greenpeace mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan di Papua, yang seharusnya dilindungi oleh moratorium hutan.

    “Kami mengidentifikasi adanya hubungan dengan elit politik dalam proses pemberian izin,” ujar Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.

    Izin-izin tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat. Greenpeace juga melaporkan bahwa lebih dari 685.000 hektar hutan Papua telah diberikan kepada perusahaan, meskipun banyak di antaranya seharusnya dilindungi.

    “Papua adalah garis pertahanan terakhir Indonesia,” kata Rompas, memperingatkan bahwa kelalaian ini berpotensi memusnahkan salah satu kawasan biodiversitas terbesar di dunia.
     
    Kritikan Diluar OCCRP
    Diluar OCCRP, media-media asing telah beberapa kali menyoroti Jokowi terutama menjelang akhir pemerintahannya pada tahun 2024 yang mungkin berkontribusi dalam pengambilan keputusan para jajak voter.

    South China Morning Post pada bulan September melirik Jokowi atas kasus percobaan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada oleh DPR

    Dikarenakan keputusan MK menutup pintu pencalonan Kaesang Pengarep karena umurnya yang tidak cukup dan membuka pintu untuk partai oposisi PDIP untuk mengusung calon di DKI Jakarta, banyak yang menduga bahwa upaya DPR  merupakan sebuah manuver politik

    Akhirnya demo besar terjadi pada bulan Juli, menuntut DPR mengikuti keputusan MK dan menurunkan popularitas Jokowi.

    Hal ini dan juga kemenangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumi Raka, dimana pencalonannya sebagai Wakil Presiden terbuka karena keputusan MK membuat banyak orang berspekulasi bahwa Jokowi tengah mencoba untuk menciptakan dinasti.

    “Hal ini dikarenakan upayanya untuk ikut campur dalam proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pandangan banyak orang tentang moralitas serta legalitas politik,” ujar Ian Wilson, ahli Sosiologu di Universitas Murdoch.

    Adapun dugaan Jokowi untuk mempertahankan kekuatan bahkan setelah dia lengser. Seperti halnya kursi Wapres yang dimenangkan Gibran, kritik melihat upaya reshuffle kabinet di akhir pemerintahan hanya untuk menaruh orang-orang yang setia terhadap Jokowi.

    Seperti Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua partai Golkar menjadi Menteri ESDM pada bulan Juli yang sebelumnya merupakan donor kampanye Jokowi pada pilpres 2019.

    “Reshuffle ini tidak ada sangkut pautnya terhadap kebijakan atau pemerintahan, hal ini hanya untuk memberikan kursi posis-posisi penting kepada orang-orang yang setia terhadap Jokowi,” ujar Ian.

    Demikian hal kurang lebih penjelasannya. Belum ada kejelasan dari OCCRP tentang nominasi Jokowi, sampai ada pernyataan resmi, keputusan mengapa Jokowi ada di daftar ini hanya berupa spekulasi belaka.

    Baca Juga:
    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 2024 Versi OCCRP, ‘Dikalahkan’ Bashar al-Assad

    Jakarta: Nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis “Person of the Year in Organized Crime and Corruption” yang diadakan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
     
    Namun, OCCRP dalam ajang ini tidak memberikan alasan spesifik mengapa Jokowi menjadi finalis, karena penghargaan ini berdasarkan jajak suara dari jaringan global mereka.
     
    Namun, OCCRP telah beberapa kali mengkritik pemerintahan Jokowi, ini kritikan-kritikan mereka.
     
    Kritik terhadap UU MD3 (2018)
    Laporan OCCRP menyebut bahwa UU MD3 memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR, yang dapat menghambat kebebasan pers dan demokrasi.
    “Sifat subjektif dari kata-kata tersebut memungkinkan jurnalis dengan mudah terjebak saat menjalankan tugasnya, dan undang-undang ini dapat menjadi alat lain untuk menekan…pers.” ujar Abdul Manan dari Aliansi Jurnalis Independen
     
    Andreas Harsono dari Human Rights Watch menambahkan, “Parlemen Indonesia adalah salah satu institusi negara yang paling tidak dipercaya. Tidak membantu bahwa mereka meloloskan undang-undang yang represif seperti ini.”
     
    Penggembosan KPK (2019)
    Revisi UU KPK yang meloloskan pengawasan KPK oleh badan pengawas dianggap sebagai upaya melemahkan independensi lembaga tersebut. Transparency International menyebut langkah ini dapat “mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dihormati.”
     
    Demonstrasi besar-besaran yang menentang revisi ini menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Ketua Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menegaskan,
     
    “Upaya untuk melemahkan independensi KPK memiliki potensi serius untuk merusak upaya anti-korupsi yang terpuji dalam beberapa tahun terakhir.”
     
    “Indonesia telah berada di sepertiga terbawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International selama beberapa tahun.
     
    Pemerintah seharusnya membuat upaya yang lebih besar untuk mengatasi korupsi dan tidak melakukan apa pun yang mungkin melemahkannya.”
     
    Kontroversi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2021)
    Laporan Greenpeace mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan di Papua, yang seharusnya dilindungi oleh moratorium hutan.
     
    “Kami mengidentifikasi adanya hubungan dengan elit politik dalam proses pemberian izin,” ujar Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.
     
    Izin-izin tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat. Greenpeace juga melaporkan bahwa lebih dari 685.000 hektar hutan Papua telah diberikan kepada perusahaan, meskipun banyak di antaranya seharusnya dilindungi.
     
    “Papua adalah garis pertahanan terakhir Indonesia,” kata Rompas, memperingatkan bahwa kelalaian ini berpotensi memusnahkan salah satu kawasan biodiversitas terbesar di dunia.
     
    Kritikan Diluar OCCRP
    Diluar OCCRP, media-media asing telah beberapa kali menyoroti Jokowi terutama menjelang akhir pemerintahannya pada tahun 2024 yang mungkin berkontribusi dalam pengambilan keputusan para jajak voter.
     
    South China Morning Post pada bulan September melirik Jokowi atas kasus percobaan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada oleh DPR
     
    Dikarenakan keputusan MK menutup pintu pencalonan Kaesang Pengarep karena umurnya yang tidak cukup dan membuka pintu untuk partai oposisi PDIP untuk mengusung calon di DKI Jakarta, banyak yang menduga bahwa upaya DPR  merupakan sebuah manuver politik
     
    Akhirnya demo besar terjadi pada bulan Juli, menuntut DPR mengikuti keputusan MK dan menurunkan popularitas Jokowi.
     
    Hal ini dan juga kemenangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumi Raka, dimana pencalonannya sebagai Wakil Presiden terbuka karena keputusan MK membuat banyak orang berspekulasi bahwa Jokowi tengah mencoba untuk menciptakan dinasti.
     
    “Hal ini dikarenakan upayanya untuk ikut campur dalam proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pandangan banyak orang tentang moralitas serta legalitas politik,” ujar Ian Wilson, ahli Sosiologu di Universitas Murdoch.
     
    Adapun dugaan Jokowi untuk mempertahankan kekuatan bahkan setelah dia lengser. Seperti halnya kursi Wapres yang dimenangkan Gibran, kritik melihat upaya reshuffle kabinet di akhir pemerintahan hanya untuk menaruh orang-orang yang setia terhadap Jokowi.
     
    Seperti Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua partai Golkar menjadi Menteri ESDM pada bulan Juli yang sebelumnya merupakan donor kampanye Jokowi pada pilpres 2019.
     
    “Reshuffle ini tidak ada sangkut pautnya terhadap kebijakan atau pemerintahan, hal ini hanya untuk memberikan kursi posis-posisi penting kepada orang-orang yang setia terhadap Jokowi,” ujar Ian.
     
    Demikian hal kurang lebih penjelasannya. Belum ada kejelasan dari OCCRP tentang nominasi Jokowi, sampai ada pernyataan resmi, keputusan mengapa Jokowi ada di daftar ini hanya berupa spekulasi belaka.
     
    Baca Juga:
    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 2024 Versi OCCRP, ‘Dikalahkan’ Bashar al-Assad
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Respon PDIP soal Jokowi Dinominasikan Tokoh Terkorup Dunia 2024 versi OOCRP

    Respon PDIP soal Jokowi Dinominasikan Tokoh Terkorup Dunia 2024 versi OOCRP

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat merespon soal Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mendapatkan nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

    Djarot menuturkan bahwa ia tidak berhak untuk menanggapi. Namun sebagai masukan, menurutnya selama 5 tahun kemarin tindak pidana korupsi di Indonesia sangat luar biasa. 

    “Termasuk yang kemarin korupsi timah yang merugikan negara sampai 300 T, tetapi tingkat tuntutannya cuma 6,5 tahun. Jadi tingkat korupsi di Indonesia itu nilainya fantastis banget. Gede gede banget, terutama terkait dengan pengolahan SDA,” terangnya ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

    Meski demikian, Djarot mengaku tak tahu apakah kasus-kasus tersebut berkontribusi terhadap masuknya Jokowi ke dalam nominasi. 

    “Saya tidak tahu apakah itu ada kaitannya dengan kasus-kasus korupsi yang besar seperti itu sehingga itu kemudian berkontribusi kepada predikat [mantan] Presiden Jokowi sebagai salah satu nominasi tokoh terkorup,” ujarnya. 

    Adapun Djarot juga menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui lembaga OOCRP tersebut. 

    “[Tetapi] saya tidak berhak untuk mengomentari karena saya juga tidak mengetahui lembaga tersebut,” ucapnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Jokowi menjadi salah satu dari lima nama tokoh dunia yang mendapatkan paling banyak nominasi dari pembaca, jurnalis, juri serta jaringan dari OCCRP secara global.  

    “Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto; Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina; pebisnis India Gautam Adani,” dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, Selasa (31/12/2024). 

    Selain Jokowi, Presiden Kenya William Ruto mendapatkan suara terbanyak dari lima tokoh tersebut. Lebih dari 4.000 orang menuliskan nama Ruto untuk dinominasikan sebagai Orang Terkorup 2024. 

    Meski demikian, tokoh terkorup atau ‘Corrupt Person of The Year’ versi OCCRP adalah mantan Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Presiden yang berhasil digulingkan setelah 20 tahun lebih berkuasa itu disebut memimpin rezim dengan kekuatan terpusat, pembungkaman suara-suara kritis dan penggunaan kekuatan negara. 

  • Ini Reaksi Jokowi Setelah Masuk Daftar Finalis Orang Terkorup Dunia 2024 versi OCCRP

    Ini Reaksi Jokowi Setelah Masuk Daftar Finalis Orang Terkorup Dunia 2024 versi OCCRP

    Jakarta: Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengejutkan publik setelah masuk dalam daftar finalis Person of the Year 2024 kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menanggapi hal ini, Jokowi meminta bukti konkret atas tuduhan tersebut.

    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” ujar Jokowi sembari tertawa saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024.
    Dugaan Fitnah
    Jokowi menyindir fenomena maraknya tuduhan tanpa dasar yang ia anggap sebagai bagian dari framing negatif. Pasalnya tuduhan atau cap tersebut tidak dilengkapi dengan pembuktian yang masuk akan di tengah masyarakat.

    “Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang,” katanya.

    Saat ditanya soal kemungkinan ada agenda politis di balik nominasi ini, Jokowi tak menampik adanya potensi manipulasi. Ia menyebut OCCRP bisa saja dijadikan alat oleh pihak tertentu.

    “Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, membuat framing jahat, tuduhan jahat-jahat seperti itu,” tegasnya.

    Baca juga:  Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Dugaan di Balik Cap “Terkorup”
    OCCRP belum merinci alasan spesifik masuknya nama Jokowi sebagai finalis. Namun, beberapa isu besar yang diduga menjadi latar belakang penilaian tersebut meliputi:

    Revisi UU KPK: Kebijakan yang dianggap melemahkan independensi lembaga antikorupsi pada masa pemerintahan Jokowi menjadi sorotan berbagai pihak.
    Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua: Greenpeace menyoroti eksploitasi sumber daya alam di Papua yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.
    Proyek Infrastruktur: Kritik atas proyek infrastruktur besar-besaran yang dinilai kurang transparan dalam hal pembiayaan dan tender.
    Keterlibatan Keluarga: Spekulasi tentang dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam bisnis negara meskipun belum ada bukti konkret.

    Daftar Finalis Lainnya
    Nama Jokowi berada di daftar bersama sejumlah tokoh internasional lainnya, yaitu:

    Presiden Kenya, William Ruto.
    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu.
    Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.
    Pengusaha India, Gautam Adani.

    Proses Seleksi OCCRP
    Daftar ini dirilis berdasarkan nominasi yang dihimpun OCCRP dari pembaca, jurnalis, dan jaringan globalnya sejak 22 November 2024. OCCRP, yang berbasis di Amsterdam, Belanda, selama ini dikenal kerap mengungkap kasus korupsi besar di berbagai negara.

    Bukti Adalah Kunci
    Meski menjadi sorotan global, Jokowi tetap meminta semua pihak untuk fokus pada fakta dan bukti. “Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa,” tutupnya, mengulangi pernyataan awalnya dengan nada tegas.

    Jakarta: Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengejutkan publik setelah masuk dalam daftar finalis Person of the Year 2024 kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menanggapi hal ini, Jokowi meminta bukti konkret atas tuduhan tersebut.
     
    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” ujar Jokowi sembari tertawa saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024.

    Dugaan Fitnah

    Jokowi menyindir fenomena maraknya tuduhan tanpa dasar yang ia anggap sebagai bagian dari framing negatif. Pasalnya tuduhan atau cap tersebut tidak dilengkapi dengan pembuktian yang masuk akan di tengah masyarakat.
     
    “Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang,” katanya.
    Saat ditanya soal kemungkinan ada agenda politis di balik nominasi ini, Jokowi tak menampik adanya potensi manipulasi. Ia menyebut OCCRP bisa saja dijadikan alat oleh pihak tertentu.
     
    “Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, membuat framing jahat, tuduhan jahat-jahat seperti itu,” tegasnya.
     
    Baca juga:  Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Dugaan di Balik Cap “Terkorup”

    OCCRP belum merinci alasan spesifik masuknya nama Jokowi sebagai finalis. Namun, beberapa isu besar yang diduga menjadi latar belakang penilaian tersebut meliputi:

    Revisi UU KPK: Kebijakan yang dianggap melemahkan independensi lembaga antikorupsi pada masa pemerintahan Jokowi menjadi sorotan berbagai pihak.
    Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua: Greenpeace menyoroti eksploitasi sumber daya alam di Papua yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.
    Proyek Infrastruktur: Kritik atas proyek infrastruktur besar-besaran yang dinilai kurang transparan dalam hal pembiayaan dan tender.
    Keterlibatan Keluarga: Spekulasi tentang dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam bisnis negara meskipun belum ada bukti konkret.

    Daftar Finalis Lainnya

    Nama Jokowi berada di daftar bersama sejumlah tokoh internasional lainnya, yaitu:

    Presiden Kenya, William Ruto.
    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu.
    Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.
    Pengusaha India, Gautam Adani.

    Proses Seleksi OCCRP

    Daftar ini dirilis berdasarkan nominasi yang dihimpun OCCRP dari pembaca, jurnalis, dan jaringan globalnya sejak 22 November 2024. OCCRP, yang berbasis di Amsterdam, Belanda, selama ini dikenal kerap mengungkap kasus korupsi besar di berbagai negara.

    Bukti Adalah Kunci

    Meski menjadi sorotan global, Jokowi tetap meminta semua pihak untuk fokus pada fakta dan bukti. “Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa,” tutupnya, mengulangi pernyataan awalnya dengan nada tegas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Kenapa Jokowi Tak Ikut Kumpul dengan Mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota? Megapolitan 1 Januari 2025

    Kenapa Jokowi Tak Ikut Kumpul dengan Mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota? Megapolitan 1 Januari 2025

    Kenapa Jokowi Tak Ikut Kumpul dengan Mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota?
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah mantan gubernur Jakarta dari berbagai periode, yakni Sutiyoso (Bang Yos), Fauzi Bowo (Foke), Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ), Djarot Saiful Hidayat, dan
    Anies Baswedan
    berkumpul bersama di
    Balai Kota Jakarta
    , Jakarta Pusat, menjelang perayaan
    malam tahun baru 2025
    , pada Selasa (31/12/2024) sore.
    Namun, sosok Presiden RI ke-7 yang juga pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta periode 2012-2014, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), tidak terlihat hadir dalam perkumpulan tersebut.
    Ketidakhadiran Jokowi dalam perkumpulan mantan gubernur Jakarta di Balai Kota pun sempat mengundang tanda tanya.
    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Jokowi tidak ikut berkumpul dengan para mantan gubernur Jakarta karena memilih merayakan tahun baru bersama keluarga di Solo, Jawa Tengah.
    “Semua gubernur dan wakil gubernur yang insya Allah sehat diundang. Kebetulan Bapak Jokowi merayakan tahun baru bersama keluarga di Solo, jadi beliau titip salam untuk para gubernur dan wakil gubernur lainnya,” ujar Teguh kepada wartawan, Selasa.
    Adapun Jokowi terlihat menghabiskan malam pergantian tahun dengan mengunjungi Pasar Malam atau Night Market Ngarsopuro, Kota Solo.
    Pantuan
    Kompas.com
    , Jokowi tiba pada Selasa malam sekitar pukul 23.30 WIB dan langsung menyusuri Jalan Diponegoro.
    Mengenakan jaket warna biru dongker, Jokowi menyapa warga dan pedagang. Di tengah jalan-jalan malam, Jokowi terlihat menikmati pertunjukan musik kawasan Ngarsopuro.
    Sekitar 10 menit, ia menikmati cover lagu Pelangi dari Band Bumerang. Selama menikmati suasana malam di Ngarsopuro, Jokowi nampak meladeni ajakan swafoto para warga. Dan dilanjutkan, menyusuri pasar malam di tengah Kota Bengawan itu.
    Sesampainya di Perempatan Ngarsopuro – Gatot Subroto, Jokowi bersama ribuan masyarakat menikmati pesta kembang api sekitar 10 menitan.
    Para mantan gubernur Jakarta berkumpul di bekas tempat kerja mereka karena diundang oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta.
    Mereka datang untuk mengikuti acara Bentang Harapan JakAsa, salah satu bagian dari rangkaian kegiatan yang digagas Pemprov Jakarta untuk menyambut Tahun Baru 2025.
    Salah satu program utama dari acara itu adalah pemasangan kain putih sepanjang 500 meter yang terbentang di Balai Kota dan Monumen Nasional (Monas).
    Kain putih tersebut akan diisi dengan pesan-pesan harapan dari masyarakat Jakarta sebagai simbol optimisme menyongsong tahun baru.
    Dalam acara ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno turut hadir. Selain itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria juga ikut hadir.
    (Penulis: Ruby Rachmadina, Fristin Intan Sulistyowati | Editor: Ardito Ramadhan, Andi Hartik)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Connie Bocorkan Isi Dokumen Skandal Pejabat Negara, Pastikan Menyeret Nama Jokowi – Halaman all

    Connie Bocorkan Isi Dokumen Skandal Pejabat Negara, Pastikan Menyeret Nama Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat Militer, Connie Bakrie sedikit membocorkan isi dokumen skandal pejabat negara yang ia notariskan di Rusia.

    Diketahui setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka KPK, Connie muncul dan mengaku telah mengamankan dokumen penting.

    Dokumen tersebut diklaim merupakan bukti-bukti berupa audio, video, dan teks, terkait skandal pejabat negara di Indonesia.

    Dalam wawancara bersama Abraham Samad, Connie tegas jika dokumen tersebut adalah dokumen penting yang menyangkut Indonesia.

    “Boleh gak dibocorkan satu saja yang paling urgent dalam dokumen itu. Ada gak keterlibatan ‘Mulyono’ dalam dokumen tersebut,” tanya Abraham Samad dalam laman YouTube-nya, Senin (31/12/2024).

    “Saya jawab dengan tegas dan jelas. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya,” tegas Connie Bakrie.

    Selanjutnya, Connie memastikan dokumen tersebut menyangkut ‘Mulyono’ alias nama yang kerap disematkan untuk Joko Widodo.

    “Bahwa menyangkut ‘Mulyono’ sedikit banyak pasti. Apakah ‘Mulyono’ saja? Belum tentu.”

    “Masih banyak yang lainnya?” tanya Abraham lagi.

    “Iya dong,” sahut Connie.

    Lantas Connie pun menerangkan jika Mulyono tidak melupakan masa-masa dekat dengan Andi Wijayanto.

    “Tapi kalau sekarang ditanya lagi, kira-kira apa. Saya mau bocorin aja ya, ‘Mulyono’ ini lupa ya ketika dia punya Gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto.”

    “Ini saya masuk ke Andi Wijayanto, seorang Gubernur namanya Andi Wijayanto saya main dengan Lemhanas dengan dengan Lemhanas sejak jaman Pamuladi.”

    “Dari jaman bahela, lewat semua sampai jaman Agus. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas. Tidak pernah ada Gubernur sedekat itu dengan presiden. Tiap hari Gubernur ketemu presiden,” terangnya.

    Andi Wijayanto yang kini digerus isu panas soal kedekatannya dengan seorang waria pun disebutkan oleh Connie.

    “Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan berita apalah gak penting soal waria saya gak tahu itu kehidupan pribadi. Saya sudah hapal, kalo orang dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang itu ditakuti,” tambahnya.

    “Habis mas Andi apa? Mas Hasto. Ketemu siapa, lagi cipika-cipiki. Haduh itu hanya cipika-cipiki terus itu kita anggap ngapain,”

    “Jadi kesel saya, sama buzzer-buzzer murahan ini. Pak Andi ini sakit hati pak. Dia orang Makassar, rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik. Track reccord kalian bisa tahu. Emang bisa ngecek yang bocorin yang ngarang-ngarang bikin itu berita itu siapa,” jelasnya.

    Selain itu, Connie juga ikut memperingatkan Iriana Jokowi untuk tidak tenang-tenang saja.

    “Jangan salah, Andi juga bisa punya kartu yang tadi saya bilang. Dia punya kartu Ibu Iriana.”

    “Ibu Iriana, by the way jangan tenang-tenang buk. Babak ibu belum keluar,” ujar Connire.

    “Jadi salah kali mas Hasto ke Felicia untuk urusan pribadi, aduh gak kelas kita. Hak orang pribadi mau ngapain aja.”

    “Jadi Mas Andi punya data juga,” jelas Connie.

    Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli membenarkan dokumen skandal petinggi negara yang disimpan Connie Bakrrie.

    “Sekjen PDIP menitipkan beberapa dokumen kepada Ibu Connie Bakrie, waktu terakhir Ibu Connie pulang ke Indonesia,” kata Guntur saat wawancara bersama Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (30/12/2024).

    Bukti-bukti itu dikatakan Hasto akan dibongkar buntut penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

    Guntur mengatakan, video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.

    “Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” ujar Guntur, Sabtu (28/12/2024).

    Mengenai publikasi video skandal tersebut, Guntur menyebut hal itu kapan saja bisa dilakukan. 

    Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi eks calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi.

    Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. 

    “Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya.”

    “Ada soal petinggi penegak hukum yang kewenangannya disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa.”

    “Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” tegas Guntur.

    Tanggapan KPK

    Terkait klaim Hasto Kristiyanto, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, meminta Sekjen PDIP itu untuk melaporkan bukti-bukti yang dimiliki ke aparat penegak hukum (APH).

    Sebab, kata Tessa, KPK sebagai lembaga anti-rasuah, berharap siapapun yang memiliki informasi mengenai dugaan korupsi, bisa segera melaporkan.

    “KPK berharap siapapun yang memiliki informasi tentang adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk bisa melaporkan hal tersebut kepada APH yang berwenang menangani perkara korupsi,” ujar Tessa kepada Kompas.com, Minggu (29/12/2024).

    Karena itu, Tessa menyarankan agar Hasto melapor ke KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung), atau Polri.

    Ia pun memastikan APH akan menindaklanjuti laporan Hasto sesuai prosedur.

    “Agar dapat dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku,” tukas Tessa.

    (Tribunnews.com/ Siti N/ Faryyanida Putwiliani)

  • Trial by NGO Dinilai Penghinaan Terhadap Kedaulatan

    Trial by NGO Dinilai Penghinaan Terhadap Kedaulatan

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menominasikan Presiden RI ke-7 Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi & Korupsi 2024. Menanggapi ini, Akademisi & praktisi hukum Albert Aries berpendapat publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. 

    Menurut Albert Aries, tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau ‘Trial by NGO’ oleh OCCRP jelas bukan hanya ditujukan terhadap Jokowi, melainkan juga Pemerintahan Indonesia. Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi.”

    “Seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap Presiden ke 7 RI, yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR, apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945,” terang Albert Aries.
     

    Albert Aries mengingatkan LSM Asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia, dan agar kembali pada asas hukum internasional “Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur”. Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum.

    “Menominasikan Presiden ke 7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi & korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005” tutupnya.

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menominasikan Presiden RI ke-7 Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi & Korupsi 2024. Menanggapi ini, Akademisi & praktisi hukum Albert Aries berpendapat publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. 
     
    Menurut Albert Aries, tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau ‘Trial by NGO’ oleh OCCRP jelas bukan hanya ditujukan terhadap Jokowi, melainkan juga Pemerintahan Indonesia. Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi.”
     
    “Seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap Presiden ke 7 RI, yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR, apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945,” terang Albert Aries.
     

    Albert Aries mengingatkan LSM Asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia, dan agar kembali pada asas hukum internasional “Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur”. Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum.
    “Menominasikan Presiden ke 7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi & korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)

  • [POPULER JABODETABEK] Profil Kombes Donald Parlaungan | Akhirnya Ahok dan Anies Duduk Bersebelahan di Balai Kota Megapolitan 1 Januari 2025

    [POPULER JABODETABEK] Profil Kombes Donald Parlaungan | Akhirnya Ahok dan Anies Duduk Bersebelahan di Balai Kota Megapolitan 1 Januari 2025

    [POPULER JABODETABEK] Profil Kombes Donald Parlaungan | Akhirnya Ahok dan Anies Duduk Bersebelahan di Balai Kota
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Berita Populer Jabodetabek
    sepanjang Selasa (31/12/2024) adalah berita soal profil
    Kombes Donald Parlaungan
    .
    Donald adalah salah satu anggota yang dimutasi imbas kasus polisi peras penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.
    Berita Populer Jabodetabek berikutnya adalah soal akhirnya
    Ahok
    dan
    Anies
    duduk bersebelahan di Balai Kota.
    Sementara itu, berita tentang
    Jokowi
    tak ikut kumpul dengan mantan gubernur Jakarta turut menjadi
    berita Populer Jabodetabek
    pada hari kemarin.
    Berikut ini adalah paparan dari tiga
    berita populer Jabodetabek
    di atas:
    Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak dimutasi di tengah penyelidikan kasus polisi diduga memeras sejumlah penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia.
    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan soal Donald dimutasi, yang mana ini tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2776/XII/Kep./2024.
    “Benar (dimutasi),” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Senin (30/12/2024).
    Profil Kombes Donald Parlaungan
    Dikutip dari
    Tribunnews.com
    , Donald menjabat sebagai Dirresnarkoba Polda Metro Jaya sejak 3 Juli 2024. Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terlihat duduk bersebelahan dalam acara “Bentang Harapan JakAsa” di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024).
    Dalam acara tersebut, Ahok dan Anies terlihat berbincang selama sekitar lima menit sebelum acara dimulai. Anies tampak lebih banyak mendengarkan Ahok yang berbicara.
    Di sisi lain, Ahok terlihat fokus berbicara dengan Anies, meskipun mantan Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat duduk di sebelahnya.
    Begitu pula Anies, meskipun Gubernur Jakarta periode 2007, Fauzi Bowo, duduk di sebelahnya, ia tampak lebih memilih berbicara dengan Ahok. Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggelar acara yang mengundang para mantan gubernur di Balai Kota pada Selasa (31/12/2024) menjelang Tahun Baru 2025.
    Acara ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, bersama sejumlah mantan gubernur dari berbagai periode, seperti Sutiyoso (Bang Yos), Fauzi Bowo (Foke), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan.
    Setiap mantan gubernur yang hadir tampak mengenakan pakaian batik dengan warna yang berbeda-beda.
    Namun, dalam acara bertajuk “Jati Diri Indonesia, Megapolitan Dunia” tersebut, sosok Joko Widodo (Jokowi) tidak terlihat. Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.