Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Abraham Samad Desak KPK Gercep Periksa Jokowi Setelah Dicap Pemimpin Terkorup di Dunia

    Abraham Samad Desak KPK Gercep Periksa Jokowi Setelah Dicap Pemimpin Terkorup di Dunia

    GELORA.CO –  Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut bahwa  masuknya Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalamnominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebagai tantangan buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

    Abraham Samad pun meminta agar KPK bergerak cepat memeriksa Jokowi dan keluarga

    Sebab jika tidak, maka anggapan publik soal pimpinan KPK yang dipimpin Setyo Budiyanto adalah orang-orang Jokowi memang benar adanya.

    “Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan,” kata Samad kepada Tribunnews, Rabu (1/1/2025).

    Diberitakan sebelumnya, dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. 

    Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. 

     OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, telah mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024.

    Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP.

    Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi.

    “Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa,” kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).

    Kendati demikian, dia mengungkapkan banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas.

    “Ya apa, apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan,” kata Jokowi.

    Disinggung soal kemungkinan ada muatan politis, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP.

    Mantan gubernur DKI Jakarta itu menekankan, saat ini siapa pun bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menfitnah dirinya.

    “Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” ujar Jokowi.

  • Niat Melerai Keributan, Jokowi Jadi Korban Penusukan di Bekasi

    Niat Melerai Keributan, Jokowi Jadi Korban Penusukan di Bekasi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

    TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI UTARA – Niat melerai keributan, pria bernama Muhammad Joko Widi Wicaksono malah diserang sekelompok orang hingga menderita luka tusuk. 

    Peristiwa terjadi tepat di Pertigaan Jalan Seroja, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Rabu (1/1/2026) dini hari. 

    Video CCTV yang merekam detik-detik kejadian viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @infobekasi.coo. 

    Dalam video CCTV, korban terlihat dihajar sejumlah orang dengan cara dipukuli. Ia terlihat tak bisa melawan lantaran jumlah pelaku cukup banyak. 

    Korban yang kerap disapa Jokowi mengatakan, aksi pengeroyokan yang menimpanya terjadi saat ia hendak melerai keributan. 

    “Awal ceritanya saya misahin supaya enggak ada keributan. Tiba-tiba salah satu pelaku pegang stik baseball langsung pukul kepala belakang saya,” kata Jokowi. 

    Jokowi merupakan penjaga kios di dekat tempat kejadian perkara (TKP), dia tak tahu persis awal mula penyebab keributan. 

    Merasa tak tenang ada keributan di dekat kiosnya, dia berinisiatif melerai dua kelompok pemuda tersebut. 

    “Ributnya karena apa saya kurang tahu, cuma yang pasti ada keributan dari sebelah sana (arah Bungur) sama dari sini (arah Seroja),” jelas dia. 

    Respons salah satu kelompok yang terlibat keributan rupanya tak senang saat Jokowi berusaha melerai, mereka langsung menghajar korban. 

    “Enggak ada yang kenal sama sekali sama pelaku, emang saya niat bantu misahin aja biar enggak ada keributan,” ucapnya. 

    Salah satu pelaku rupanya membawa pisau lipat, Jokowi baru menyadari perutnya menderita luka tusuk usai kejadian. 

    “Yang saya tahu ada yang mukul pakai steak baseball, karena pas ditusuk juga saya enggak berasa saya kira cuma mukul perut gitu ternyata pas saya lihat udah berdarah-darah,” jelas dia. 

    Korban mendapatkan tiga jahitan akibat luka tusuk, kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota agar pelaku dapat ditindak. 

    “Kurang lebih ada tujuh orang yang menyerang, sudah melapor ke Polisi,” terang dia. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • OCCRP Sebut Jokowi Masuk Tokoh Terkorup di Dunia, Noel Ebenezer Curiga Ada ‘Permainan’ Intelijen

    OCCRP Sebut Jokowi Masuk Tokoh Terkorup di Dunia, Noel Ebenezer Curiga Ada ‘Permainan’ Intelijen

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, sangsi dengan lembaga investigasi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang merilis bahwa Jokowi masuk ke dalam daftar finalis Person of The Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. 

    Ia justru mencurigai lembaga tersebut sengaja melakukan propaganda untuk menghancurkan sosok tokoh bangsa, seperti Jokowi. 

    “Menurut saya ini bukan sebuah sikap yang terhormat dari sebuah lembaga investigasi. Makanya jujur, saya curiga jangan-jangan ini sengaja proxy intelijen yang melakukan propaganda, yang ingin menghancurkan tokoh-tokoh bangsa yang dicintai oleh rakyatnya,” ujar Noel seperti dikutip dari Kompas TV yang tayang pada Rabu (1/1/2025). 

    Noel mengaku sudah paham dengan kerja-kerja senyap intelijen untuk merusak nama tokoh bangsa. 

    Ia juga mempertanyakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi merupakan tokoh yang melakukan kejahatan terorganisasi dan koruptif. 

    “Kita enggak tahu mereka darimana bukti-bukti bahwa Jokowi korup apakah ada proses peradilan, adakah semacam keputusan pengadilan harusnya ada parameternya dong, jangan lantas membuat framing kemudian disebarkan dirilis tanpa ada keputusan hukum,” ujarnya. 

    Menurut Noel, rilisan dari OCCRP ini tak akan mengubah pandangan rakyat kepada Jokowi. 

    “Artinya apa yang dilakukan OCCRP ini tidak akan mempengaruhi cinta rakyat indonesia terhadap Pak Jokowi sebagai pemimpin dan saya rasa ini kita harus lebih berhati-hati ke depan ya,” pungkasnya. 

    Respons Rocky Gerung

    Sementara itu, pengamat politik, Rocky Gerung menilai dinobatkannya Jokowi sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) , sudah tepat. 

    Rocky Gerung pun membeberkan dua alasan terkait hal tersebut.

    “Pertama, Jokowi memakai dan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara itu yang berkali-kali ditunjukkan dengan fenomena Fufufafa segala macam,” ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari Channel Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (31/12/2024). 

    “Yang kedua menggunakan kekuasaan dia untuk menghalangi para pejuang demokrasi,” tambahnya. 

    Rocky melanjutkan kritik keras yang dilayangkan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa kampus selama ini kepada Jokowi akhirnya mendapatkan sebuah justifikasi. 

    “Akhirnya memperoleh kejelasan ketika presiden jokowi dinobatkan sebagai satu di antara sedikit pemimpin terburuk di dunia.”

    “Terburuk dalam soal korupsi di dalam upaya untuk merusak demokrasi dan di dalam manuvering untuk memanipulasi konstitusi jadi itu semuanya benar, dan itu sebetulnya yang menyebabkan dunia itu menghitung Indonesia sebagai negara gagal,” pungkasnya. 

    Sejarah memalukan

    Mantan presiden RI Joko Widodo mendapatkan ‘kado’ akhir tahun yang sangat buruk.

    Ia dinobatkan sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Pengamat politik, Rocky Gerung, menyebut hal itu merupakan akibat dari perjalanan politik presiden Jokowi selama memerintah yang berujung ke dalam catatan buruk dunia. 

    “Pada akhirnya sejarah memalukan itu tiba. Di akhir tahun karena pemeringkat internasional mendaftarkan mantan Presiden Jokowi sebagai pemimpin otoriter dan korup di dunia, bersama-sama dengan Presiden Bashar al Asaad yang kemarin ditumbangkan di Suriah,” ujarnya seperti dikutip channel Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (31/12/2024). 

    Ia melanjutkan kritik-kiritk serta olok-olok yang diberikan masyarakat sipil kepada Jokowi selama ini akhirnya mendapatkan perhatian di tingkat internasional. 

    Dengan dinobatkannya Jokowi sebagai tokoh kejahatan terorganisasi dan koruptif, Indonesia pun disebut memamerkan sebuah keburukan di mata dunia. 

    “Jadi sebetulnya apa yang sudah kita pamerkan di luar negeri adalah keburukan. Apa yang kita catatkan di dalam global ideas adalah ide yang koruptif,” tambahnya. 

    Jokowi masuk daftar finalis

    Sejumlah pemimpin dunia masuk ke dalam daftar finalis Person of The Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Dalam daftar tersebut ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

    Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini.

    OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda telah mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat (22/11/2024).

    Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

     

     

  • Kala Jokowi Minta Buktikan Usai Namanya Masuk Tokoh Terkorup Versi OCCRP – Halaman all

    Kala Jokowi Minta Buktikan Usai Namanya Masuk Tokoh Terkorup Versi OCCRP – Halaman all

    “He-he-he…, ya terkorup, korup apa, yang dikorupsi apa, ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi sembari tertawa saat dimintai tanggapan oleh wartawan di rumahnya, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (1/1/2025).

    Joko Widodo menyebut saat ini banyak bertebaran fitnah serta framing jahat yang tidak disertai bukti. Karena itu, Jokowi meminta agar hal tersebut dibuktikan.

    “Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, yaitu yang terjadi sekarang kan,” tutur Jokowi.

    Disinggung apakah ada muatan politis terkait hal tersebut, Jokowi lagi-lagi menjawab dengan tertawa. Menurutnya, framing jahat bisa melalui ormas hingga partai.

    “He-he-he…. Ya ditanya aja, orang bisa memakai kendaraan apa punlah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas

    Daftar dirilis Organized Crime and Corruption Reporting Project

    Daftar tersebut sebelumnya dirilis oleh lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dalam situsnya.

    OCCRP merilis sederet finalis yang masuk Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi atau Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption.

    Presiden Suriah Bashar Al Assad yang telah digulingkan baru-baru ini menjadi pemenang Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption.

    Namun, ada lima tokoh lainnya yang masuk daftar kategori ini, termasuk Jokowi.

    Lima tokoh ini masuk sebagai finalis berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

    “Kami meminta (voting) nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah: Presiden Kenya William Ruto, Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Pengusaha India Gautam Adani,” demikian laporan OCCRP.

  • Politikus Nasdem Sebut OCCRP Tak Bisa Jadi Acuan Penilaian Korupsi – Halaman all

    Politikus Nasdem Sebut OCCRP Tak Bisa Jadi Acuan Penilaian Korupsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengatakan bahwa Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tidak dapat dijadikan acuan dalam menilai tingkat korupsi.

    Pernyataan ini disampaikan Irma menanggapi rilis OCCRP yang mencantumkan nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia.

    Irma menyebut bahwa daftar nama dalam rilis OCCRP tidak berdasarkan data dan fakta. 

    “Yang pertama, lembaga tersebut (OCCRP) merilis berdasarkan polling. Bukan data dan fakta,” kata Irma, Rabu (1/1/2025).

    OCCRP diketahui mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024.

    Irma juga berpendapat bahwa penilaian yang memasukkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup tidak hanya berkaitan dengan isu korupsi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri pemerintah.

    Menurut Irma, salah satu faktor yang mungkin mendasari penilaian tersebut adalah keputusan Jokowi yang lebih memilih untuk menjalin kerjasama dengan China, yang sering bersinggungan dengan Amerika Serikat (AS).

    OCCRP diketahui, merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda.

    “Dugaan saya karena Jokowi lebih memilih bekerja sama dengan lawan politik AS, yaitu China, karena investasi China jauh lebih menguntungkan daripada AS, di mana semua investasi AS selama ini merugikan Indonesia dalam bagi hasil,” papar Irma.

    Tanggapan Joko Widodo

    Menanggapi tuduhan tersebut, Jokowi mempertanyakan bukti yang mendasari penilaian tersebut.

    “Hehehe, ya terkorup, korup apa yang dikorupsi? Apa ya dibuktikan?” kata Jokowi di rumahnya di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo pada Selasa, 31 Desember 2024.

    Jokowi menambahkan, banyak tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan framing jahat.

    “Sekarang banyak sekali fitnah dan tuduhan tanpa ada bukti,” ujarnya.

    Ia juga meminta media untuk menanyakan langsung kepada pihak yang melontarkan isu tersebut.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah

    Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah

    Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Praktisi Hukum dari Universitas Trisakti,
    Albert Aries
    menilai, publikasi 
    Organized Crime and Corruption Reporting Project
    (
    OCCRP
    ) yang menominasikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo harus disertai bukti pendukung yang cukup. 
    Albert berpandangan, adanya nama Joko Widodo yang dicap sebagai tokoh korup di dunia tanpa bukti yang jelas merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia.
    “Publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia,” kata Albert kepada
    Kompas.com
    , Rabu (1/1/2025).
    Albert menilai, tuduhan
    korupsi
    tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau “trial by NGO” oleh OCCRP bukan hanya ditujukan terhadap Joko Widodo, melainkan juga Pemerintahan Indonesia.
    Sebab,
    Jokowi
    bekerja untuk negara selama 10 tahun memimpin Indonesia. 
    “Seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan atau supervisi terhadap Presiden ke-7 RI, yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR, apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945,” kata Albert.
    Ia pun mengingatkan LSM asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia.
    Albert meminta LSM tetap memegang teguh asas hukum internasional “omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur,” yang berarti setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum.
    “Menominasikan Presiden ke-7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain,” kata Albert.
    “Sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
    Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad, mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.
    Jokowi juga sudah menanggapi penilaian tersebut.
    Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup.
    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).
    Kendati demikian, dia mengungkapkan banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas.
    “Ya apa, apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan,” papar Jokowi.
    Disinggung soal kemungkinan ada muatan politis, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP.
    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan, saat ini siapa pun bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menfitnah dirinya.
    “Ya ditanyakan saja, tanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masukkan Jokowi sebagai Tokoh Terkorup, OCCRP Ternyata Lembaga yang Sangat Dipercaya Publik Dunia

    Masukkan Jokowi sebagai Tokoh Terkorup, OCCRP Ternyata Lembaga yang Sangat Dipercaya Publik Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Joko Widodo alias Jokowi hingga kini masih jadi perbincangan hangat publik. Diketahui, Presiden ke-7 RI itu masuk ke dalam daftar finalis pemimpin dunia paling korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Meski sejumlah pihak, khususnya para pendukung fanatik mantan kader PDIP itu, terus membela ayah dari Wapres Gibran tersebut, tampaknya upaya itu tak berpengaruh. Pasalnya, OCCRP bukanlah lembaga kaleng-kaleng yang bisa diframing negatif.

    OCCRP sendiri diketahui merupakan lembaga independen yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia.

    Selama beroperasi, OCCRP telah membuat lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan-laporan lembaga ini telah menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi.

    OCCRP pernah dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian pada 2023 oleh Profesor Wolfgang Wagner di Vrije Universiteit Amsterdam atas karyanya yang berkontribusi pada perdamaian dengan mengungkap korupsi politik dan kejahatan terorganisir.

    Pada 2017, OCCRP juga dianugerahi Penghargaan Pulitzer untuk laporan mengenai Panama Papers Series.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Uni Eropa juga pernah memberikan penghargaan kepada lembaga yang berfokus pada isu korupsi itu.

    Dilansir dari situs OCCRP, lembaga ini memiliki visi menjadikan dunia lebih terinformasi di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi.

  • Memori Hari Ini, 1 Januari 2019: Prabowo

    Memori Hari Ini, 1 Januari 2019: Prabowo

    JAKARTA – Memori hari ini, enam tahun yang lalu, 1 Januari 2019, pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengungkap tahun baru adalah ajang kebangkitan kembali. Penyataan itu diungkap keduanya karena April mendatang Pilpres 2019 digelar.

    Sebelumnya, Prabowo kembali menantang Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pilpres. Prabowo percaya diri hokinya berjalan pada 2019. Ia kemudian memilih pasangan yang tepat. Beberapa nama sempat hadir. Namun, pilihan jatuh kepada Sandi.

    Prabowo tak mau gegabah soal pilih pasangan untuk Pilpres 2019. Persoalan memilih Cawapres adalah urusan besar. Ia meyakini calon wakilnya paling tidak punya daya jual tinggi bagi rakyat Indonesia. Bekal itu dianggap bisa membawa banyak suara.

    Prabowo dan Partai Gerindra mulai bergerilya mencari calon potensial. Nama-nama tokoh nasional disiapkan, dari politikus hingga alim ulama. Prabowo mulanya ingin dipasangkan dengan Ustaz Abdul Somad (UAS). Namun, UAS menolak karena ingin fokus lewat jalan dakwah.

    Pilihan pun akhirnya mengarah kepada Anies Baswedan. Prabowo menganggap Gubernur DKI Jakarta pun punya potensi besar dalam menjaring suara rakyat Indonesia. Urusan kedekatan tak perlu diragukan. Prabowo pernah mengorbitkan Anies dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 dan menang.

    Capres serta Cawapres dalam Pemilu 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (ANTARA)

    Prabowo mencoba melobi Anies. Lobi yang dilakukan bukan saja sekali, tetapi tiga kali. Masing-masing pinangan itu dilakukan pada bulan puasa, beberapa hari setelah lebaran, hingga Anies dipanggil ke kediaman Prabowo pada Juli 2018. Hasilnya nihil.

    Anies menolak ketiga pinangan Prabowo. Anies beralasan bahwa ia tak ingin mengecewakan warga Jakarta. Janji-janjinya semasa kampanye coba diwujudkan termasuk bertahan hingga masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta habis. Prabowo Lalu mengambil opsi menjadikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai pasangannya.

    “Anies mengatakan dia menolak tawaran Prabowo karena ingin berkonsentrasi membenahi DKI Jakarta. Menurut Anies, banyak janji kepada pemilihnya, warga Jakarta, yang belum ditunaikan. Undangan menjadi calon wakil presiden adalah kehormatan. Pak Prabowo menghargai sikap untuk memegang komitmen.”

    “Penolakan Anies mendampingi Prabowo rupanya masuk radar sejumlah partai yang ingin membangun poros baru. Pendaftaran pemilihan presiden makin dekat. Mereka tak mau hanya terpaku pada blok Prabowo dan Joko Widodo dan tak mengusung calon sendiri,” ungkap Hussein Abri Dongoran dalam tulisannya di majalah Tempo berjudul Bubar Jalan Poros Ketiga (2018).

    Prabowo pun kian mantap dengan Sandi. Keduanya pun mulai merumuskan segala macam agenda ke depan termasuk janji kampanye. Kondisi itu membuat keduanya kian memantapkan langkah untuk memenangi Pilpres 2019.

    Kepercayaan diri itu ditunjukkan Prabowo-Sandi pada awal tahun baru pada 1 Januari 2019. Prabowo-Sandi mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Indonesia. Prabowo-Sandi secara khusus menyebut momentum tahun baru sebagai penanda kebangkitan kembali.

    Prabowo-Sandi juga menyebut tahun 2019 sebagai tahun penentuan. Tahun penuh kebaikan buat seluruh bangsa Indonesia. Ucapan itu merujuk kepada kontestasi Pilpres yang akan digelar pada April mendatang.

    “Kepada sahabat-sahabat di mana pun berada, selamat tahun baru, semoga tahun yang akan datang tahun kebaikan untuk kita semua, untuk seluruh bangsa Indonesia. Tahun penentuan, dan tahun kebangkitan kembali. Happy new year, selamat tahun baru dan semoga Tuhan selalu beserta kita,” kata Prabowo bersama Sandi lewat video lewat Akun Twitter/X @sandiuno, 1 Januari 2019.

  • Kritik Pendukung Jokowi Terhadap OCCRP: Disebut Bias hingga Duga Ada Pesanan – Halaman all

    Kritik Pendukung Jokowi Terhadap OCCRP: Disebut Bias hingga Duga Ada Pesanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pendukung Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengkritik rilis lembaga nonpemerintah, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang mencantumkan Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin paling korup di dunia.

    Kritik ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Relawan Projo, Handoko, pada Rabu (11/2/2025).

    Kritikan Terhadap OCCRP

    Handoko menegaskan bahwa jika ada pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut, mereka dipersilakan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

    “Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta.” 

    “Jangan cuma sekadar omong-omong tanpa bukti,” kata Handoko, Rabu (1/1/2025).

    Ia menilai rilis OCCRP sebagai upaya framing jahat yang tidak hanya merugikan nama baik Jokowi, tetapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia.

    “Penilaian seperti ini hanya mencerminkan bias dan tidak menghormati pendapat rakyat Indonesia yang jelas-jelas masih percaya pada Pak Jokowi,” tuturnya.

    Handoko berpendapat bahwa penilaian OCCRP tidak mencerminkan realitas yang dirasakan oleh rakyat.

    “Itu penilaian yang keliru. Yang mengetahui dan merasakan langsung adalah rakyat Indonesia.”

    “Tolok ukurnya jelas, hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan masyarakat,” kata Handoko.

    Tudingan Pesanan

    Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, juga meragukan kredibilitas OCCRP.

    Ia mempertanyakan indikator korupsi yang digunakan untuk menilai Jokowi.

    “Kredibilitas dan netralitas tim penilai OCCRP sangat meragukan, terbukti dari hasil penilaian mereka yang ngawur. Apa yang dikorupsi Jokowi?” kata Noel, Rabu (1/1/2025).

    Noel menambahkan bahwa temuan OCCRP bisa jadi merupakan pesanan dari kelompok tertentu untuk menyudutkan Jokowi.

    Ia menegaskan pentingnya bersatu menghadapi serangan terhadap Indonesia.

    “Kalau OCCRP memang netral dan imparsial, jelaskan kriteria dan fakta mana yang dimasukkan dalam kriteria tersebut. Jangan menarik asumsi tanpa data dan fakta yang jelas. Jangan pula hanya berdasarkan persepsi yang tidak faktual,” jelasnya. 

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 2 Jokowi Tak Ikut Perkumpulan Mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota, Isyarat Politik atau Kebetulan? Megapolitan

    2 Jokowi Tak Ikut Perkumpulan Mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota, Isyarat Politik atau Kebetulan? Megapolitan

    Jokowi Tak Ikut Perkumpulan Mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota, Isyarat Politik atau Kebetulan?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah mantan gubernur Jakarta dari berbagai periode, yakni Sutiyoso (Bang Yos), Fauzi Bowo (Foke), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan berkumpul bersama di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, menjelang perayaan malam tahun baru 2025, pada Selasa (31/12/2024) sore.
    Namun, sosok Presiden ke-7 RI yang juga pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta periode 2012-2014, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), tidak terlihat hadir dalam perkumpulan tersebut.
    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno juga turut menyoroti ketidakhadiran Jokowi dalam acara perayaan malam tahun baru yang digelar di Balai Kota Jakarta itu.
    Menurut Adi, ketidakhadiran Jokowi menjadi sebuah pertanda penting mengenai hubungan politiknya dengan Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    “Ketidakhadiran Jokowi ini menjadi penegas bahwa Jokowi sangat berbeda dengan Anies, Ahok, dan PDIP. Itu artinya hubungan Jokowi dengan mereka sudah tak ada lagi,” ujar Adi kepada
    Kompas.com,
    Rabu (1/1/2025).
    Adi menilai bahwa ketidakhadiran tersebut mencerminkan bahwa tidak ada lagi kemistri atau kecocokan antara Jokowi dengan Anies maupun Ahok, yang menjadi pemenang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
    “Jokowi tak lagi merasa perlu hadir dalam forum yang sebenarnya dihadiri oleh pemenang Jakarta yang mengalahkan jagoannya, Ridwan Kamil dan Suswono,” tambahnya.
    Bagi Adi, momen ini semakin memperjelas bahwa hubungan politik Jokowi dengan Anies, Ahok, serta partai politik terkait tidak lagi harmonis, bahkan terkesan telah berakhir.
    Hal ini juga menjadi sebuah sinyal bahwa Jokowi mungkin mulai mengalihkan perhatian politiknya jauh dari peran-peran yang pernah dikaitkan dengan Anies dan Ahok.
    Dalam konteks ini, ketidakhadiran Presiden Jokowi di acara yang digelar di Balai Kota Jakarta tersebut semakin menguatkan gambaran bahwa hubungan politik pasca-pilkada 2017 kini memasuki babak yang baru.
    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Jokowi tidak ikut berkumpul dengan para mantan gubernur Jakarta karena memilih merayakan tahun baru bersama keluarga di Solo, Jawa Tengah.
    “Semua gubernur dan wakil gubernur yang insya Allah sehat diundang. Kebetulan Bapak Jokowi merayakan tahun baru bersama keluarga di Solo, jadi beliau titip salam untuk para gubernur dan wakil gubernur lainnya,” ujar Teguh kepada wartawan, Selasa.
    Adapun Jokowi terlihat menghabiskan malam pergantian tahun dengan mengunjungi Pasar Malam atau Night Market Ngarsopuro, Kota Solo.
    Pantuan
    Kompas.com,
    Jokowi tiba pada Selasa malam sekitar pukul 23.30 WIB dan langsung menyusuri Jalan Diponegoro.
    Mengenakan jaket warna biru dongker, Jokowi menyapa warga dan pedagang. Di tengah jalan-jalan malam, Jokowi terlihat menikmati pertunjukan musik kawasan Ngarsopuro.
    Sekitar 10 menit, ia menikmati cover lagu Pelangi dari Band Bumerang. Selama menikmati suasana malam di Ngarsopuro, Jokowi nampak meladeni ajakan swafoto para warga. Dan dilanjutkan, menyusuri pasar malam di tengah Kota Bengawan itu.
    Sesampainya di Perempatan Ngarsopuro – Gatot Subroto, Jokowi bersama ribuan masyarakat menikmati pesta kembang api sekitar 10 menitan.
    Para mantan gubernur Jakarta berkumpul di bekas tempat kerja mereka karena diundang oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta.
    Mereka datang untuk mengikuti acara Bentang Harapan JakAsa, salah satu bagian dari rangkaian kegiatan yang digagas Pemprov Jakarta untuk menyambut Tahun Baru 2025.
    Salah satu program utama dari acara itu adalah pemasangan kain putih sepanjang 500 meter yang terbentang di Balai Kota dan Monumen Nasional (Monas).
    Kain putih tersebut akan diisi dengan pesan-pesan harapan dari masyarakat Jakarta sebagai simbol optimisme menyongsong tahun baru.
    Dalam acara ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno turut hadir. Selain itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria juga ikut hadir.
    (Penulis: Ruby Rachmadina, Fristin Intan Sulistyowati | Editor: Ardito Ramadhan, Andi Hartik, Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.