Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Menko Budi Gunawan soal Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP – Page 3

    Menko Budi Gunawan soal Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP – Page 3

    Presiden ke-7 RI Jokowi masuk dalam finalis sebagai salah satu dari lima nama tokoh dunia yang dianggap paling korup menurut OCCRP. Dari laman www.occrp.org bahwa nominasi nama lima tokoh itu berasal dari pembaca, jurnalis, dan pihak lain di jaringan global OCCRP.

    Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilahkan kepada pihak yang memiliki bukti bahwa Jokowi melakukan dugaan tindak pidana korupsi agar segera melaporkan.

    “KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung, tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, untuk dapat dilaporkan,” ujar Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

    Tessa kemudian menyinggung semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Oleh sebab itu KPK mempersilahkan kepada pihak-pihak menggunakan hak hukumnya ke aparat penegak hukum yang ada.

    “Baik itu ke KPK, maupun ke Kepolisian atau Kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi,”kata dia.

  • Jokowi Sampaikan Permintaan Maaf Tidak Hadir di Acara Bentang Harapan JakASA

    Jokowi Sampaikan Permintaan Maaf Tidak Hadir di Acara Bentang Harapan JakASA

    TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Presiden Ketujuh RI sekaligus Mantan Gubernur Jakarta, Joko Widodo, menyampaikan permintaan maaf karena tidak menghadiri acara kumpul bersama mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Selasa (31/12/2024).

    Acara bertajuk Bentang Harapan JakASA itu dihadiri beberapa mantan gubernur seperti Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan.

    Mantan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dan peserta Pilkada Jakarta 2024 juga turut hadir.

    Jokowi mengungkapkan dirinya menerima undangan untuk hadir, tetapi tidak dapat memenuhinya karena harus menghadiri acara di Kota Solo. Ia juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi.

    “Saya sudah menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa datang,” ujar Jokowi kepada wartawan di kediamannya, Kamis (2/1/2025).

    Saat ditanya apakah ketidakhadirannya menandakan hubungan kurang baik dengan mantan gubernur lain, Jokowi membantah hal tersebut.

    “Baik-baik saja dengan semuanya, dengan Pak Ahok, Pak Anies,” terangnya.

    Jokowi memilih merayakan malam tahun baru di Solo dengan menghadiri Car Free Night (CFN) di Ngarsopuro, Jalan Slamet Riyadi.

    Kehadiran Mantan Wali Kota Solo itu disambut antusias masyarakat yang berdesakan untuk berfoto dan berjabat tangan dengannya.

    Menurut Jokowi, ia memilih Ngarsopuro sebagai lokasi perayaan karena kemudahan akses parkir.

    Ia juga memuji suasana tahun baru di Solo yang sangat ramai.

    “Mari kita menyongsong dengan optimisme, dengan semangat yang optimis untuk Indonesia yang lebih baik,” ucap Jokowi sebelum meninggalkan kawasan Ngarsopuro.

    Jokowi menghabiskan hampir satu jam di Ngarsopuro.

    Pemerintah Kota Solo sendiri menyiapkan CFN dengan dua titik pesta kembang api di depan Balai Kota Solo dan Taman Balekambang, serta 12 panggung hiburan sepanjang Jalan Slamet Riyadi.

  • 10 Absen Saat Pertemuan Mantan Gubernur Jakarta, Jokowi Sebut Hubungannya dengan Ahok dan Anies Baik Regional

    10 Absen Saat Pertemuan Mantan Gubernur Jakarta, Jokowi Sebut Hubungannya dengan Ahok dan Anies Baik Regional

    Absen Saat Pertemuan Mantan Gubernur Jakarta, Jokowi Sebut Hubungannya dengan Ahok dan Anies Baik
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    –
    Mantan Gubernur
    DKI
    Jakarta
    , Joko Widodo (
    Jokowi
    ), mengungkapkan alasan dirinya tidak ikut berkumpul dengan
    mantan gubernur
    lainnya saat perayaan malam tahun baru 2025.
    Pertemuan para gubernur dan mantan gubernur itu terjadi di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, menjelang perayaan malam tahun baru 2025, pada Selasa (31/12/2024).
    Mantan Gubernur yang datang yakni Sutiyoso (Bang Yos), Fauzi Bowo (Foke), Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ), Djarot Saiful Hidayat, dan
    Anies
    Baswedan.
    “Ya kan di sini, ada acara kecil-kecilan. Diundang, saya sudah menyampaikan permintaan maaf tidak bisa datang,” kata Jokowi saat di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (2/1/2025) siang.
    Presiden ke-7 Indonesia itu juga menepis kabar soal anggapan tidak harmonisnya hubungan dirinya dengan Anies dan Ahok.
    “Ow.. baik-baik saya, dengan semuanya. Baik-baik saya dengan semuanya, dengan Pak Ahok dan Pak Anies,” kata Jokowi.
    Akan tetapi, dirinya mengakui jika telah lama tidak bertemu secara langsung dengan keduanya.
    “Ya setelah beberapa bulan ini, belum ketemu,” ungkapnya.
    Sebelumnya, pertemuan para
    mantan Gubernur
    karena diundang oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta untuk mengikuti acara Bentang Harapan JakAsa, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang digagas Pemprov Jakarta untuk menyambut Tahun Baru 2025.
    Salah satu program utama dari acara itu adalah pemasangan kain putih sepanjang 500 meter yang terbentang di Balai Kota dan Monumen Nasional (Monas).
    Kain putih tersebut akan diisi dengan pesan-pesan harapan dari masyarakat Jakarta sebagai simbol optimisme menyongsong tahun baru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup Jadi Batu Uji Prabowo Buru Koruptor

    Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup Jadi Batu Uji Prabowo Buru Koruptor

  • Kata KPK soal Jokowi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP – Page 3

    Kata KPK soal Jokowi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP – Page 3

    Sekjen ProJo Handoko menyatakan penilian OCCRP itu sangat keliru. “Itu penilaian yang keliru. Yang mengetahui dan merasakan adalah rakyat Indonesia. Tolok ukurnya jelas, antara lain hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan,” kata Handoko saat dikonfirmasi, Rabu (1/1/2024).

    Handoko menyebut, sampai akhir masa jabatan Jokowi, penerimaan masyarakat kepadanya berada pada angka 80 persen, bahkan lebih. 

    “Tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Masak pendapat rakyat Indonesia bisa diabaikan begitu saja, ” ujar Handoko.

    Handoko justru mencontohkan pada pemerintahan Jokowi, banyak menteri koruptor ditangkap, termasuk dari PDIP.

    “Banyak contoh menteri yang ditangkap semasa Jokowi menjadi Presiden, termasuk dari PDIP. Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta. Jangan cuma omon- omon,” pungkas Handoko.

     

     

    Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com

  • Ahok Tiba-tiba Mesra dengan Anies, Loyalis Jokowi: Ndak Punya Harga Diri?

    Ahok Tiba-tiba Mesra dengan Anies, Loyalis Jokowi: Ndak Punya Harga Diri?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisaris PT Pelni Kristia Budhyarto atau Dede Budhyarto menyentil Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tiba-tiba mesra dengan Anies Baswedan belum lama ini.

    Bahkan Dede Budhyarto yang dikenal sebagai Loyalis Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini mempertanyakan harga diri Ahok. “Ahok @basuki_btp ndak punya harga diri?,” kata Kang Dede-sapaannya, dalam Akun X, Kamis, (2/1/2024).

    Menurutnya, Ahok memang tak memiliki harga diri karena melihat dari jejak karier politik Ahok yang kata dia lompat dari partai ke partai lainnya. Bahkan dia juga menyentil Anies Baswedan sebagai gelandangan politik.

    “Iya sih. Kalau punya ndak mungkin dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) lompat ke Golkar, hinggap di Gerindra mencolok di PDI-P. Demi syahwat politiknya kini berangkulan dengan gelandangan politik,” ujarnya.

    Lebih jauh kata dia, kedekatan itu tidaklah etis terlebih Anies yang pernah menghancurkan Ahok dengan politik identitas di Pilkada DKI Jakarta 2017. “@aniesbaswedan yang pernah menghancurkan harga dirinya dengan politik identitas pada Pilkada DKI 2017. *Kutu loncat,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ahok dan Anies bertemu dalam rangka perayaan malam tahun baru 2025 di Pemprov DKI Jakarta. Keduanya nampak duduk bersebelahan dan sempat saling berbisik. Mereka juga sempat berpose bersama. Keduanya juga sama-sama mengenakan setelan batik.

    Ahok dan Anies sama-sama memberikan kode akan memberikan kejutan kepada publik. “Tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu, ya, harus tunggu dong kita,” ungkap Anies kepada media.

  • Makna Bisik-bisik Anies-Ahok, Simbol Oposisi hingga Kans Berduet di Pilpres 2029

    Makna Bisik-bisik Anies-Ahok, Simbol Oposisi hingga Kans Berduet di Pilpres 2029

    loading…

    Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlihat akrab bercengkerama dalam acara Bentang Harapan JakAsa di Balai Kota Jakarta pada Selasa (31/12/2024) sore. Foto/Tangkapan layar SINDOnews TV

    JAKARTA – Kedekatan antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengindikasikan eratnya hubungan kedua tokoh nasional tersebut. Banyak hal yang bisa dimaknai dari momen saling berbisik kedua tokoh di acara Bentang Harapan JakAsa di Balai Kota Jakarta tersebut.

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut bahwa keeratan hubungan Anies-Ahok tentu diharapkan menular ke para pendukungnya. Setidaknya, hubungan harmonis di antara kedua pendukung itu akan membawa suasana tenteram dan harmonis di Jakarta.

    “Harmonisnya pendukung Anies dan Ahok dapat menjadi kekuatan dalam membantu Pramono-Rano membangun Jakarta. Hal itu akan memudahkan Pramono-Rano merealisir janji-janji politiknya saat kampanye Pilkada 2024 ,” kata Jamil dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

    Selain itu, dia melihat momen saling bisik Anies-Ahok bisa saja keduanya secara bersama akan menyampaikan dukungan penuhnya kepada Pramono-Rano dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

    Meskipun dukungan itu sudah disampaikan saat Pramono dan Rano sebaga calon gubernur dan wakil gubernur, hal itu disampaikan secara terpisah. “Efek politis, psikologis, dan sosiologisnya akan berbedah bila disampaikan bersamaan,” ujarnya.

    Selain itu, Jamil melihat Anies dan Ahok tampaknya akan melakukan pidato politik bersama. Pidato politik itu bisa menjadi respons mereka terhadap persoalan berbangsa dan bernegara kontemporer.

    Di antaranya bisa jadi berkaitan dengan pilkada melalui DPRD, kembali ke UUD 1945, PPN 12 persen, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan penanganan pelanggaran HAM. Isu-isu tersebut bisa jadi menjadi topik utama bila Anies dan Ahok melakukan pidato politik bersama.

    “Jadi, Anies dan Ahok bisa saja menyampaikan hal-hal yang spesifik terkait Joko Widodo, terutama isu-isu sensitif terkait Jokowi pascapensiun presiden,” tuturnya.

    Anies dan Ahok, kata Jamil, menyampaikan hal itu bisa jadi sebagai awal mendeklarasikan sebagai simbol oposisi. “Mereka ingin menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang berkuasa saat ini,” katanya.

  • Yusuf Dumdum Semprot Jokowi: Masih Nanya yang Dikorupsi Apa?

    Yusuf Dumdum Semprot Jokowi: Masih Nanya yang Dikorupsi Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Yusuf Dumdum melontarkan kritik tajam kepada Jokowi usai pernyataan sang mantan Presiden yang mempertanyakan apa yang dikorupsi dirinya selama menjabat.

    Yusuf menyinggung bahwa korupsi bukan hanya sekadar “nyolong duit,” tetapi meliputi berbagai penyalahgunaan kekuasaan.

    “Kalau para ternakan memahami arti kata korupsi hanya sebatas soal nyolong duit, artinya mainan mereka baru nyampek gorong-gorong doang!,” ujar Yusuf dalam keterangannya di aplikasi X @yusuf_dumdum (2/1/2025).

    Ia menjelaskan bahwa korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, berarti tindakan merusak atau menghancurkan.

    Definisi ini berkembang dalam bahasa Inggris sebagai corruption dan dalam bahasa Belanda menjadi corruptie, yang akhirnya diserap dalam bahasa Indonesia sebagai korupsi.

    Lebih lanjut, Yusuf menyoroti bahwa korupsi tidak hanya soal uang, tetapi juga mencakup tindakan seperti abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan), pengacakan konstitusi, hingga praktik-praktik kotor yang merusak tatanan negara.

    Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Yusuf mengingatkan bahwa korupsi mencakup penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi maupun orang lain.

    Definisi ini, menurutnya, juga diperkuat oleh standar internasional yang dirumuskan World Bank pada tahun 2000.

    “Jadi masih nanya yang dikorupsi apa?” tandas Yusuf.

    Ia menyindir bahwa pertanyaan tersebut seolah mengabaikan tindakan-tindakan lain yang juga tergolong korupsi.

    Sekadar diketahui, Jokowi masuk dalam nominasi pejabat terkorup versi OCCRP yang merupakan singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Organisasi jurnalis anti korupsi terbesar di dunia.

  • Tuding Jokowi, OCCRP Harus Buktikan dengan Metodologi Riset secara Ilmiah

    Tuding Jokowi, OCCRP Harus Buktikan dengan Metodologi Riset secara Ilmiah

    JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) merilis daftar pemimpin yang dituding terlibat kejahatan terorganisasi dan paling korup di dunia, termasuk Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Daftar itu diusulkan serta berasal dari para pembaca, jurnalis, dewan juri, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.

    Menurut Pendiri Haidar Alwi Institute, R Haidar Alwi, segala bentuk tindak kejahatan tidak dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat, tapi melalui persidangan di pengadilan. Hingga saat ini, tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonis Jokowi bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

    Bahkan, tuduhan kejahatan terorganisasi dalam pilpres untuk memenangkan salah satu paslon juga tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK). “Jika metodologinya benar, seharusnya dewan juri OCCRP tidak meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa memasukkan nama seseorang ke dalam daftar tersebut sementara tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonisnya bersalah atas kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang nyata,” ujarnya, Rabu 1 Januari 2025.

    Dia menyatakan, predikat yang disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang tidak berdasar dari para pemegang hak suara dalam polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi dan nama baik Jokowi di mata masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

    “OCCRP harus meralat rilisnya dan meminta maaf kepada Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang berisi para jurnalis investigasi sama saja dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” imbuhnya.

    Haidar juga menyoroti tidak masuknya nama PM Israel, Benjamin Netanyahu dalam daftar tersebut. Pasalnya, Netanyahu selama ini sering dikaitkan dengan berbagai tindakan kejahatan kemanusiaan, terutama terkait kebijakannya terhadap Palestina. Dia juga menghadapi sejumlah dakwaan pidana, termasuk kasus penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi dalam pengadilan domestik Israel.

    “Netanyahu yang sudah diperintahkan untuk ditangkap oleh Pengadilan Kriminal Internasional justru luput dari riset OCCRP. Sedangkan Jokowi yang tanpa vonis kejahatan malah masuk. Ini semakin menunjukkan kelemahan OCCRP dalam melakukan risetnya,” tukasnya.

  • Fahri Hamzah Kritik Fenomena Politik Liberal di Indonesia

    Fahri Hamzah Kritik Fenomena Politik Liberal di Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengkritik fenomena politik liberal di Indonesia. Fahri menyebut sistem politik liberal menciptakan situasi yang saling bertentangan di antara anak bangsa.

    Hal ini, menurut Fahri, bisa memicu konflik dan perpecahan yang tidak produktif serta merusak semangat persatuan dan keharmonisan nasional. Dia mencontohkan, sistem politik liberal yang diterapkan di negara-negara Barat memiliki kelemahan seperti kurangnya konsolidasi dan moral yang merosot akibat peperangan.

    “Politik liberal bersifat centang perenang, membuat kita saling diadu, bertengkar, dan menghina. Padahal, efek dari pertengkaran itu tidak signifikan,” kata Fahri dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025’.

    Sebagai solusi, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional melalui kebijakan politik yang berorientasi pada jati diri Bangsa Indonesia.

    “Kita membutuhkan komando baru dalam politik untuk menciptakan arah yang jelas dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih kuat. Tetapi bukan godaan untuk meniru sistem pemerintahan otoriter seperti China,” tegasnya.

    Fahr Hamzah, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) itu mengatakan, ada tiga komando yang diperlukan untuk mengkonsolidasi bangsa Indonesia saat ini, meski dikritik sebagian orang sebagai feodalisme.

    Pertama adalah komando politik, kedua komando ekonomi dan ketiga komando sosial. Komando politik ini dalam pengertian prosedur dalam berpolitik atau konsolidasi politik.

    Sehingga ada keharmonisan antar anak bangsa di antara pusat dan daerah, suku dan agama, serta penghapusan dominasi partai-partai yang bersifat ekstremis.

    “Di masa Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), partai politik seenaknya main di belakang mentorpedo kekuatan presidensialisme, merusak sistem presidensialisme untuk untuk menyerang Pak Jokowi, yang seolah olah dia tidak ada jasanya,” ungkapnya.

    Padahal kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, Presiden Jokowi berhasil menata kembali sistem presidensialisme, membangun rekonsialiasi dan menciptakan transisi pemerintahan yang berjalan mulus ke Presiden Prabowo.

    Sedangkan komando ekonomi dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi ekonomi, meninggalkan ekonomi liberal yang memanjakan pemilik modal dan memperjuangkan ekonomi Pancasila, yakni koperasi dan sistem gotong royong.

    “Dalam hal ekonomi Pak Prabowo paling tidak ingin berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak acak alam ini. Bayarlah pajak, cukai serta berhentilah melakukan korupsi bersama para pejabat dan pesta pora atas sumber daya alam ini,” katanya.

    Karena itu, komando ekonomi ini diperlukan sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif dan menumbuhkan perekonomian di tingkat desa. Sebab, ekonomi liberal terbukti tidak membuat orang miskin menjadi kaya.

    Sementara komando sosial diperlukan untuk melakukan konsolidasi sosial dimana para pemimpin umat dan politik telah menyebabkan perpecahan dan adu domba terhadap umat. Mereka ingin melihat agar umat terus bertikai, sementara mereka berpesta pora mengambil keuntungan secara politik.

    “Janganlah kita mau diadu domba pemimpin politik kita, atau mereka yang belajar agama, umat diajak berantem terus sama negara dan pemerintah. Ini oposisi ngawur, jangan mau kita di setting terus berantem dengan negara, sementara mereka berpesta pora,” tegasnya.

    Karena itu, Fahri Hamzah optimistis upaya untuk melakukan konsolidasi sosial yang dilakukan Presiden Prabowo mulai 2025 untuk menjaga keharmonisan dan membina umat ini berjalan sukses, sehingga masyarakat dapat tertata kembali.

    “Partai Gelora optimis Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima besar dunia dan menjadi negara yang dihormati,” tegas Fahri. [hen/beq]