Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengakui bahwa laporan dan penghargaan yang mereka buat terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memajukan agenda atau kepentingan politik tertentu. Hal ini disampaikan OCCRP dalam klarifikasinya usai laporan kontroversial yang memuat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu nominasi.

    “Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka,” demikian pernyataan resmi OCCRP dalam rilis yang dimuat Kamis, 2 Januari, dan dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.

    OCCRP menegaskan tujuan dari penghargaan ini tunggal: untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Pasalnya korupsi dan kejahatan melampaui afiliasi, politik atau lainnya.

    OCCRP menerima lebih dari 55.000 nominasi dari berbagai pihak di seluruh dunia. Namun, OCCRP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan.

    Baca juga: Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi

    “OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia,” jelas rilis tersebut. 

    OCCRP menangkap persepsi dari saran yang masuk secara daring bahwa pemerintahan Jokowi dikritik secara luas terkait pemberantasan korupsi dan nepotisme. Namun OCCRP menegaskan tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat atas apa yang dituduhkan.

    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya.

    Lebih lanjut, OCCRP menyebut bahwa keputusan akhir ditentukan oleh para juri berdasarkan penelitian investigasi dan keahlian kolektif mereka. Proses seleksi OCCRP diklaim melibatkan panel juri yang terdiri dari pakar masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi.

    OCCRP memutuskan penghargaan diberikan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Penghargaan ini bertujuan untuk menyoroti individu yang telah memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia.

    “Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, dengan memastikan adanya transparansi dan inklusivitas,” tegas OCCRP.

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengakui bahwa laporan dan penghargaan yang mereka buat terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memajukan agenda atau kepentingan politik tertentu. Hal ini disampaikan OCCRP dalam klarifikasinya usai laporan kontroversial yang memuat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu nominasi.
     
    “Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka,” demikian pernyataan resmi OCCRP dalam rilis yang dimuat Kamis, 2 Januari, dan dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    OCCRP menegaskan tujuan dari penghargaan ini tunggal: untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Pasalnya korupsi dan kejahatan melampaui afiliasi, politik atau lainnya.
    OCCRP menerima lebih dari 55.000 nominasi dari berbagai pihak di seluruh dunia. Namun, OCCRP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan.
     
    Baca juga: Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi
     
    “OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia,” jelas rilis tersebut. 
     
    OCCRP menangkap persepsi dari saran yang masuk secara daring bahwa pemerintahan Jokowi dikritik secara luas terkait pemberantasan korupsi dan nepotisme. Namun OCCRP menegaskan tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat atas apa yang dituduhkan.
     
    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya.
     
    Lebih lanjut, OCCRP menyebut bahwa keputusan akhir ditentukan oleh para juri berdasarkan penelitian investigasi dan keahlian kolektif mereka. Proses seleksi OCCRP diklaim melibatkan panel juri yang terdiri dari pakar masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi.
     
    OCCRP memutuskan penghargaan diberikan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Penghargaan ini bertujuan untuk menyoroti individu yang telah memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia.
     
    “Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, dengan memastikan adanya transparansi dan inklusivitas,” tegas OCCRP.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Prabowo Dinobatkan Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025, Bersanding Donald Trump dan Xi Jinping

    Prabowo Dinobatkan Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025, Bersanding Donald Trump dan Xi Jinping

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Prabowo Subianto kini dinobatkan jadi pemipin dunia yang bakal berpengaruh pada tahun 2025.

    Penobatan itu dilakukan oleh media asal Singapura, The Straits Times.

    Prabowo Subianto bersanding dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping hingga Presiden AS terpilih, Donald Trump.

    Mereka dinobatkan dalam artikel bertajuk “Meet 10 World Leaders to Watch in 2025′ yang terbit pada Sabtu (4/1/2025).

    Pemimpin dunia itu bakal memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dunia.

    “Dari Donald Trump dan Xi-Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia,” demikian tertulis dalam artikel tersebut.

    Dalam artikel tersebut, langkah Prabowo yang langsung melakukan kunjungan ke beberapa negara setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI menjadi sorotan.

    Menurut media tersebut, kunjungan Prabowo tersebut lebih lebih bersifat untuk meningkatkan ekonomi Indonesia alih-alih membahas terkait geopolitik.

    Kendati demikian, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) era kepemimpinan Joko Widodo itu dianggap memiliki tujuan untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang turut berpengaruh dalam diplomasi internasional.

    Media tersebut turut menyanjung target Prabowo yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen.

     
    “Kurang dari sebulan setelah dilantik, Prabowo memulai kunjungan diplomatiknya dengan mengunjungi Tiongkok dan Amerika Serikat pada minggu yang sama serta menghadiri pertemuan-pertemuan multilateral besar sepert APEC, yang dengan cepat menandakan keinginannya untuk menempatkan Indonesia sebagai jantung diplomasi internasional.”

    “Motivasinya (kunjungan ke luar negeri) mungkin lebih bersifat ekonomi daripada geopolitik atau pribadi. Inti dari visi kepresidenannya adalah tujuan yang berani untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 8 persen, naik dari 5 persen saat ini,” tulis The Straits Times.

    The Straits Times juga menyanjung langkah Prabowo yang berani agar Indonesia masuk dalam kemitraan organisasi antar pemerintah, BRICS.

    Diketahui, BRICS saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

    “Pengumuman status kemitraan BRICS Indonesia dalam beberapa hari setelah ia menjabat sebagai presiden, ditambah dengan deklarasi bahwa negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara ini siap untuk menjadi anggota penuh, menunjukkan bahwa Prabowo tidak takut untuk melanggar posisi yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo,” tulisnya.

    The Straits Times juga turut menyoroti peran Prabowo terkait posisi Indonesia di ASEAN.

    Media tersebut memprediksi akan ada kerjasama yang erat dengan Malaysia untuk menunjang visi-misinya yaitu pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

    “Namun, yang lebih mungkin terjadi adalah skenario di mana Anwar (PM Malaysia) menemukan sekutu dalam diri Prabowo, yang diharapkan dapat memberikan dukungan kuat untuk hasil kerja sama ASEAN Malaysia.”

    “Hal ini akan memfasilitasi investasi lintas batas, konektivitas rantai pasokan, dan pembangunan berkelanjutan, dan selaras dengan penekanan pemerintahannya pada pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan,” tulis media tersebut.

    Di sisi lain, The Straits Times juga mewanti-wanti terkait pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo terkait hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan Rusia yang dianggap memicu perdebatan.

    Media itu mewanti-wanti agar Prabowo dapat menyeimbangkan antara kebijakan luar negerinya yang dinilai ambisius serta mengakomodir kritik di dalam negeri terkait keputusan kebijakan internasionalnya.

    “Para pengamat politik di negara terbesar di kawasan ini akan memantau dengan seksama bagaimana Prabowo menyeimbangkan antara mengejar agenda global yang ambisius dan mengelola kritik domestik terhadap keputusan-keputusan internasionalnya,” pungkas media tersebut.

    Sebagai informasi, selain Prabowo, ada sembilan pemimpin negara yang turut dinobatkan sebagai pemimpin dunia yang akan berpengaruh tahun 2025 yaitu:

    Presiden terpilih AS, Donald Trump

    Presiden Tiongkok, Xi Jinping

    Presiden Rusia, Vladimir Putin

    Presiden Israel, Benjamin Netanyahu

    Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba

    Presiden Korea Utara, Kim Jong-un

    Perdana Menteri India, Narendra Modi

    Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese

    Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim

    Jokowi Masuk Finalis Presiden Terkorup 2024 Versi OCCRP

    Beda dengan Prabowo, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) justru ditetapkan menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi lembaga independen, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Menurut organisasi tersebut, ‘pemenang’ dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

    Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

    Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

    Alia menilai, butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

    “Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri.”

    “Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya,” jelasnya.

    Di sisi lain, OCCRP turut memberikan ‘penghargaan khusus’ kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa ‘Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup’.

    Adapun ‘penghargaan’ ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

    Selain itu, Obiang dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

    Model kepemimpinan Obiang ini, membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

    Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

    “Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum,” kata Anas. 

    “Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia,” sambung Anas.

    OCCRP menilai, model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

    Selengkapnya, berikut daftar pemimpin terkorup tahun 2024 versi OCCRP:

    Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad

    Presiden Kenya, William Ruto

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)

    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu

    Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina

    Pengusaha India, Gautam Adani

    Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar ‘penghargaan’ ini sejak tahun 2012 silam.

    Tak hanya pemimpin, OCCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima ‘penghargaan’.

    Adapun berikut daftar ‘pemenang’ terkait pemimpin atau organisasi pemerintah terkorup di dunia tiap tahunnya sejak tahun 2012-2024:

    2012: Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev

    2013: Parlemen Rumania

    2014: Presiden Rusia, Ilham Aliyev

    2015: Mantan Presiden Montenegro, Milo Djukanovic

    2016: Presiden Venezuela, Nicolas Maduro

    2017: Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

    2018: Bank Danske di Denmark

    2019: Mantan Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat

    2020: Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro

    2021: Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko

    2022: Pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin

    2023: Jaksa Agung Guatemala, Maria Conseulo Porras

    2024: Mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad

    Di sisi lain, penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

    Sementara, penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.

  • Curiga Gibran dan Jokowi Punya Agenda Terselubung di Pemerintahan Prabowo, Lukas Suwarso Beberkan Bukti

    Curiga Gibran dan Jokowi Punya Agenda Terselubung di Pemerintahan Prabowo, Lukas Suwarso Beberkan Bukti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jurnalis senior, Lukas Suwarso menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming punya agenda sendiri di pemerintahan Prabowo. Itu dijalankan bersama bapaknya, Jokowi.

    Eks Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu mulanya menjelaskan, Prabowo dibuat menderita. Karena Gibran mengisi jabatan strategis sebagai wakil presiden.

    “Yang paling menderita nanti Pak Prabowo. Prabowo sebagai presiden yang seharusnya didampingi seharusnya, bisa membantu Pak Prabowo,” kata Lukas dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, Sabtu (4/1/2025).

    Namun alih-alih membantu. Gibran disebutnya malah buay repot Prabowo.

    “Tapi justru akan selalu mengganggu, jadi blunder dengan aksi-aksi politiknya,” terangnya.

    Ia pun menyebut Gibran seperti buah simalakama dalam pemerintahan Prabowo. Karena Prabowo mestinya menjalankan pemerintahannya dengan solid.

    “Nah simalakamanya begini. Kalau Prabowo mau sukses di eranya menjadi presiden, dia harus bisa membuat soliditas pemerintahan kerja bareng, kerja yang singular gitu. Jadi semuanya berdasarkan satu perencanaan yang matang,” ucapnya.

    Sementara Gibran, bersama Jokowi, malah menjalankan agenda lain. Menjadikan Gibran presiden.

    “Tapi kan Fufufafa dan bapaknya oke di tulisan itu saya sebut buah kesemek ya. Jokowi itu kan punya agenda sendiri. Dia kan tidak terlalu peduli dengan Prabowo, mau ngapain,” imbuhnya.

    “Dia sudah punya agenda tersendiri. Dia ingin Fufufafa segera jadi presiden,” tambahnya.

    Caranya, kata dia, dengan berbagai hal. Entah karena Prabowo yang sakit keras atau bagaimanapun caranya.

  • Presiden Prabowo Masuk 10 Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh di 2025

    Presiden Prabowo Masuk 10 Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh di 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto masuk daftar 10 pemimpin dunia yang dianggap akan berpengaruh di 2025 versi media Singapura, Straits Times.

    Mereka merilis laporan berjudul “Mengenal 10 Pemimpin Dunia yang Perlu Diperhatikan pada 2025 (Meet the 10 World Leaders to Watch in 2025)” pada Sabtu (4/1).

    “Dari Donald Trump dan Xi Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh ini akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia,” demikian laporan media tersebut.

    Dalam laporan tersebut, Straits Times mengurai peran para pemimpin negara di kancah global, kebijakan luar negeri yang diambil, hingga cara mereka menghadapi tahun baru.

    Media itu bahkan menjuluki Prabowo “presiden kebijakan luar negeri pertama” Indonesia saat menggambarkan soal kepemimpinan regional.

    Straits Times juga menyoroti lawatan luar negeri Prabowo ke sejumlah negara kurang dari sebulan usai dilantik menjadi presiden.

    Pada November 2024, Prabowo mengunjungi China, Amerika Serikat, Peru, Brasil hingga Inggris.

    Di China, Prabowo bertemu Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan ketua parlemen. Mereka sepakat memperkuat kerja sama kedua negara di bidang ekonomi hingga pertahanan.

    Usai dari Negeri Tirai Bambu, Prabowo ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden. Setelah itu, dia lanjut menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC di Peru dan melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral, kemudian menghadiri KTT G20 di Brasil.

    Setelah dari Brasil, Prabowo berkunjung ke Inggris. Di sana dia bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer.

    “[ini] menandakan keinginan dia [Prabowo] untuk menempatkan Indonesia di pusat diplomasi internasional,” lanjut Straits Times.

    Namun, media asal Singapura ini juga memandang motivasi lawatan itu lebih bersifat ekonomi ketimbang geopolitik atau ambisi pribadi.

    Selama menjadi presiden, Prabowo punya visi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.

    Pencapaian target itu, menurut analisis media tersebut, bergantung atas upaya menarik investasi substansial dan meningkatkan Indonesia sebagai tujuan investasi asing langsung.

    Di tingkat internasional, Prabowo akan mendorong Indonesia lebih tegas dalam kelompok multilateral. Straits Times juga menyoroti langkah negara ini bergabung ke forum ekonomi yang digawangi Rusia-China, BRICS.

    Dalam KTT BRICS di Rusia pada Oktober 2024, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan ketertarikan untuk bergabung BRICS.

    “Pengumuman status kemitraan BRICS Indonesia beberapa hari setelah ia memangku jabatan puncak, ditambah dengan pernyataan bahwa negara dengan penduduk terbanyak di Asia Tenggara itu siap menjadi anggota penuh, menunjukkan bahwa Prabowo tak takut menentang posisi yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya Joko Widodo,” lanjut Straits Times.

    Mereka juga menyoroti posisi Indonesia terkait rivalitas China dan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Menurut media tersebut, pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo memicu perdebatan soal langkah-langkah yang diambil untuk melayani kepentingan strategis nasional.

    Para pengamat akan memantau secara cermat langkah Prabowo mengarungi keseimbangan global dan mengelola kritik dalam negeri terhadap keputusan internasionalnya.

    “Dalam hal ini, mungkin aktivisme global Bapak Prabowo menggambarkan satu kebenaran: Para pemimpin membutuhkan dukungan kuat di dalam negeri, sehingga mereka dapat mengarahkan negaranya melalui masa-masa yang penuh tantangan,” demikian analisis Straits Times.

    Tak cuma bahas urusan luar negeri, media yang berbasis di Singapura ini menyebut Prabowo sebagai pemimpin “unorthodox” karena mengirim kabinet ke kamp pelatihan militer.

    Selain Prabowo, mereka yang masuk dalam daftar pemimpin yang bakal berpengaruh di 2025 versi Straits Times adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

    Selain mereka terdapat pula nama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hingga pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

    (isa/dna)

  • Jokowi Masuk Tokoh Terkorup versi OCCRP, Bahlil Ngaku Tak Ambil Pusing

    Jokowi Masuk Tokoh Terkorup versi OCCRP, Bahlil Ngaku Tak Ambil Pusing

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku tak ambil pusing soal nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam daftar nama pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menyatakan tidak tahu-menahu tentang organisasi OCCRP itu sendiri.

    “Saya enggak ngerti juga lembaga itu ya, dan, ya mohon maaf, masa negara kita diatur oleh negara lain, atau lembaga lain. Buktinya kan enggak ada, jadi saya enggak terlalu pusing lah dengan itu,” katanya di Kementerian ESDM dikutip, Sabtu (4/1/2025). 

    Lebih lanjut, Bahlil mengaku heran bahwa tiba-tiba nama Jokowi terseret dalam pemberitaan OCCRP itu. Menurutnya, selama Jokowi menjalankan tugasnya di pemerintahan tidak pernah ada bersangkutan dengan kasus hukum.

    “Memang ada apa dengan urusan-urusan hukum beliau, kan enggak ada apa-apa. Bahwa Presiden Jokowi, Presiden ketujuh dalam menjalankan pemerintahan kan emang ada kasus apa? Kan enggak ada. Masa tiba-tiba dikasih berita kayak begitu,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Jokowi menjadi salah satu dari lima nama tokoh dunia yang mendapatkan paling banyak nominasi dari pembaca, jurnalis, juri serta jaringan dari OCCRP secara global.   

    “Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto; Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina; pebisnis India Gautam Adani,” dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, Selasa (31/12/2024).  

    Selain Jokowi, Presiden Kenya William Ruto mendapatkan suara terbanyak dari lima tokoh tersebut. Lebih dari 4.000 orang menuliskan nama Ruto untuk dinominasikan sebagai Orang Terkorup 2024. 

    Sebagai informasi, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf di enam benua. 

    OCCRP merupakan ruang redaksi nirlaba yang digerakkan oleh misi yang bermitra dengan media lain untuk menerbitkan cerita yang mengarah pada tindakan nyata.

    Respons Jokowi usai masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP 

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal sebutan pemimpin terkorup yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).  

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?,” katanya dilansir dari Antara, Selasa (31/12/2024).  

    Jokowi meminta pihak yang mengklaim pernyataan tersebut agar membuktikannya. Menurut dia, saat ini banyak fitnah yang datang kepada dirinya.  

    “Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?” katanya.

  • Sejumlah Dugaan Korupsi Jokowi Selama 10 Tahun versi Said Didu, dari Tambang hingga PSN

    Sejumlah Dugaan Korupsi Jokowi Selama 10 Tahun versi Said Didu, dari Tambang hingga PSN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu membeberkan penyebab Presiden RI ke-7 Joko Widodo jadi finalis pemimpin terkorup versi OCCRP (Organized Crime Coruption Reporting Project)

    Menurutnya, penetapan Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia oleh OCCRP dapat dimaklumi karena menyangkut penilaian beberapa aspek.

    Diantaranya korupsi, perusakan demokrasi, perusakan dan penyerahan sumber daya alam, berbuat tidak adil dan menyebabkan bencana kemanusiaan.

    “Kelima aspek tersebut terjadi/dilakukan selama 10 tahun rezim Joko Widodo,” kata Said Didu dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (4/1/2025).

    Terkait dengan korupsi lanjut dia, selama rezim Joko Widodo diduga terjadi dalam 5 (lima) kluster.

    Pertama, korupsi untuk mendapatkan dan melanggengkan kekuasaan dan dinasti. Kedua, korupsi sprindik – korupsi pimpinan Parpol dan Pejabat untuk dijadikan “penjara” bagi politisi dan pejabat.

    Ketiga, korupsi untuk kepentingan pribadi, berupa untuk mendapatkan legacy pribadi, dan untuk kepentingan keluarga.

    Keempat kata dia, korupsi menyogok oligarki sebagai ganti biaya politik – ini terjadi dalam pemberian PSN dan bagi-bagi SDA. Terakhir morupsi “menyogok” rakyat lewat Bansos dll.

    Lebih jauh dia membeberkan terdapat 10 sektor tempat terjadinya korupsi selama 10 tahun rezim Joko Widodo.

    “Proyek Strategis Nasional, pembangunan infrastruktur, penyerahan sumber daya alam (tambang, lahan) ke asing dan oligarki, penambahan utang negara dan BUMN, korupsi di BUMN, kuota ekspor-impor, penyelundupan (ekspor dan impor), korupsi perpajakan, korupsi berbagai jenis mafia dan pengadaan barang dan jasa APBN/BUMN/APBD,” tandasnya.

  • 7 Respons soal Presidential Threshold: Bahlil, PDIP, Hingga Jokowi

    7 Respons soal Presidential Threshold: Bahlil, PDIP, Hingga Jokowi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus suara ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20 persen (presidential threshold) yang sebelumnya berlaku di Pilpres 2024.

    MK mengabulkan uji materi atas Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Majelis hakim konstitusi menilai pasal yang mengatur tentang ambang batas tersebut bertentangan dengan konstitusi.

    Adapun pasal tersebut menyatakan pasangan calon (paslon) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara sah secara nasional pada Pileg DPR sebelumnya.

    MK berpendapat Pasal 222 UU Pemilu tak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

    Berikut sejumlah respon dari berbagai pihak atas putusan MK tersebut:

    1. PDIP

    Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo meminta semua partai politik harus mempersiapkan diri usai MK memutuskan menghapus ambang batas pencalonan presiden di UU Pemilu.

    “Semua partai harus menyiapkan diri dengan baik. Karena putusan MK mengikat & final,” kata Ganjar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/1).

    Sementara Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Dolfie Othniel Fredric Palit meminta DPR dan pemerintah segera duduk bersama untuk segera melakukan revisi UU.

    “DPR RI dan pemerintah harus segera membahas UU, sebagai implikasi dari putusan MK tersebut,” kata Dolfie saat dihubungi, Kamis (2/1).

    Dolfie belum mengungkap sikap fraksinya soal putusan tersebut. Menurut dia, pihaknya masih perlu mengkaji sebab putusan MK cukup memiliki dampak luas terhadap sistem pemilu.

    “Masih perlu dikaji, karena punya banyak implikasi baik dari sisi regulasi, peserta pemilu, pencalonan presiden dan sebagainya,” kata dia.

    2. Bahlil Lahadalia

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ikut merespons putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden.

    Bahlil mengaku belum membaca secara rinci putusan tersebut. Namun, ia menegaskan menghargai apa yang telah ditetapkan MK.

    “Apapun yang diputuskan oleh MK, ya kita hargai, karena kan final,” katanya usai Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

    “Tetapi, kita harus juga betul-betul melihat bahwa sistem demokrasi kita ini juga jangan dibuat memperlemah posisi presidensial. Nah, ini yang kita lagi kaji sekarang,” imbuh Bahlil.

    Di lain sisi, Bahlil belum bisa menjawab apakah keputusan itu akan menguntungkan Golkar di Pilpres 2029. Ia hanya menekankan bakal mempelajari dulu putusan MK tersebut.

    “Saya baca, kami (Partai Golkar) baca dulu keputusan Mahkamah Konstitusi,” ucap Bahlil.

    3. NasDem

    Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menganggap keputusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional sebagai tindakan berbahaya lantaran MK bukan sebagai pembuat UU.

    “Keputusan MK final dan mengikat ini sesungguhnya juga berbahaya, karena pada dasarnya MK adalah lembaga penguji UU, bukan pembuat UU,” kata Irma kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/1).

    Irma mengatakan keputusan menghapus presidential threshold oleh MK hanya berdasarkan gugatan beberapa orang saja harus diperbaiki ke depannya karena tak mencerminkan partisipasi publik yang memadai.

    Meski begitu, Irma mengatakan keputusan parpol untuk mengusung kadernya sendiri di Pilpres imbas putusan ini pasti akan menjadi perimbangan.

    “Semua terpulang pada partai-partai politik, karena biaya pilpres itu sangat mahal, maka keputusan mengusung sendiri kadernya pasti akan menjadi pertimbangan tiap parpol,” kata dia.

    4. Yusril Ihza Mahendra

    Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah menghormati putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden.

    “Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding),” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1).

    Ia menegaskan semua pihak termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun. Pemerintah, kata dia, menyadari permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan lebih dari 30 kali, dan baru pada pengujian terakhir dikabulkan.

    Pemerintah, lanjut Yusril, melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu dibanding putusan-putusan sebelumnya.

    “Namun, apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis,” ucap Yusril.

    “MK berwenang menguji norma Undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” sambungnya.

    Yusril mengatakan setelah ada tiga putusan MK nomor 87, 121 dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, pemerintah akan membahas implikasinya terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

    “Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR,” ucap Yusril.

    “Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat pemilu dan masyarakat tentu akan dilibatkan dalam pembahasan itu nantinya,” pungkasnya.

    5. Mahfud MD

    Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memuji keputusan MK menghapus ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold yang berlaku selama ini.

    Mahfud menilai threshold selama ini kerap digunakan untuk merampas hak masyarakat dan partai politik dalam memilih dan dipilih.

    “Adanya threshold selama ini sering digunakan untuk merampas hak rakyat maupun parpol untuk dipilih maupun memilih. Oleh sebab itu, vonis MK ini merupakan vonis yang bisa menjadi landmark decision baru,” kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (3/1).

    Mantan Ketua MK ini mengakui bahwa dulu ia sering menganggap urusan ambang batas merupakan ruang open legal policy. Artinya kewenangannya menjadi ranah pembuat undang-undang dan tidak boleh diutak-atik MK.

    Namun, putusan MK lewat perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 mengubah pandangan lamanya. Menurut Mahfud, putusan itu harus diterima semua pihak. MK menurut dia telah melakukan judicial activism untuk membangun keseimbangan baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

    6. PKB

    Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai aturan ambang batas syarat pencalonan presiden 20 persen merupakan pasal yang masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy).

    Menurut Jazilul, dengan status itu, aturan ambang batas presiden mestinya harus melalui revisi undang-undang di DPR.

    “Pasal ini tersebut termasuk dalam open legal policy, yang mestinya DPR dan pemerintah yang akan menyusun kembali norma dalam revisi UU Pemilu,” kata Jazilul saat dihubungi, Jumat (3/1).

    Menurut dia, keputusan MK yang baru saja menghapus aturan tersebut menjadi kado tahun baru. Dia memaklumi jika vonis MK itu kini menuai polemik dan kontroversi.

    Menurut Jazilul, pihaknya akan segera menentukan langkah menindaklanjuti putusan tersebut. Namun, PKB menurut dia masih akan melihat dinamika di DPR dan pemerintah selaku penyusun undang-undang.

    7. Jokowi

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan semua pihak harus menghormati keputusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

    “Itu kan keputusan final dan mengikat. Kita harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK,” kata Jokowi di Solo, Jumat (3/1).

    Jokowi mengakui dihapuskannya presidential threshold ini berpotensi memunculkan banyak kandidat di Pemilihan Presiden mendatang. Namun hal itu masih harus dibahas di legislatif.

    “Ya harapannya kan seperti itu (banyak alternatif calon). Sehingga nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembuat UU yaitu DPR,” kata dia.

    (del/vws)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sebut Ahok dan Anies Gelandangan Politik, Loyalis Jokowi: Ndak Level

    Sebut Ahok dan Anies Gelandangan Politik, Loyalis Jokowi: Ndak Level

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan disebut sebagai gelandangan politik.

    Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto menyebut, wajar jika Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang tak menghadiri perayaan tahun baru 2025 di yang dihadiri para Mantan Gubernur DKI Jakarta karena tak selevel dengan Anies dan Ahok.

    Kang Dede-sapaannya menyatakan, Jokowi pernah dua kali jadi Wali Kota, lalu jadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian Presiden dua periode.

    Sedangkan Ahok dan Anies kata dia hanyalah pengangguran dan merupakan gelandangan politik.

    “Walikota 2 kali, menang Gubernur DKI, menangPresiden 2 kali, menang Harus ngumpul dengan gelandangan politik macam @aniesbaswedan & pengangguran macam Ahok @basuki_btp? Ndak level bro,” tutur Dede yang merupakan Loyalis Jokowi ini, dalam akun X, Sabtu, (4/1/2025).

    Selain Anies dan Ahok juga hadir Gubernur DKI Jakarta 1997-2007, Sutiyoso; Gybernur DKI Jakarta 2007-2012, Fauzi Bowo (Foke).

    Pada kesempatan itu, hadir juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno. Selain itu, juga ada Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.

    Ahok dan Anies nampak duduk bersebelahan dan sempat saling berbisik. Mereka juga sempat berpose bersama. Keduanya juga sama-sama mengenakan setelan batik.

    Ahok dan Anies sama-sama memberikan kode akan memberikan kejutan kepada publik. “Tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu, ya, harus tunggu dong kita,” ungkap Anies kepada media.

  • Bela Keras Jokowi, Dede Budhyarto Sebut OCCRP sebagai NGO Penjajah Binaan Yahudi

    Bela Keras Jokowi, Dede Budhyarto Sebut OCCRP sebagai NGO Penjajah Binaan Yahudi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto terus membela Presiden RI Ke-7, Joko Widodo atau Jokowi atas masuknya Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Menurutnya, OCCRP dikendarai oleh para lawan Jokowi yang telah kalah dalam pemilihan presiden. Meski kini viral namun dia menyebut serangan terhadap Jokowi itu gagal total.

    “Gerombolan bajingan tengik kalah pilpres mencoba menghantam Presiden ke-7 dengan menggunakan kendaraan NGO penjajah binaan Yahudi bernama OCCRP. Gagal total,” kata Kang Dede-sapaannya.

    Lebih lanjut dia menyebut dibalik OCCRP ada jurnalis berkedok NGO (Non Governmental Organization) yang duduk manis menertawakan hasil rilisnya tersebut.

    “Jurnalis oportunis pemakan duit berkedok NGO duduk manis ngisep cerutu & nge-wine di Cafe mewah sambil mentertawakn netijen KEOK IQ2416, meraung raung,” tambah loyalis Jokowi ini.

    Sebelumnya, OCCRP merilis sederet finalis yang masuk ke dalam Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Diketahui, OCCRP merupakan lembaga independen yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Dalam rilisnya, Jokowi masuk dalam finalis tokoh terkorup. Bersama empat tokoh lainnya.

    Jokowi sendiri menegaskan bahwa saat ini banyak fitnah dan framing jahat yang beredar tanpa didukung oleh bukti yang jelas. Baginya, tuduhan semacam itu hanyalah upaya untuk merusak reputasinya melalui berbagai kendaraan politik atau organisasi.

    “Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, membuat framing jahat,” kata Jokowi. 

  • Dibalik Pemecatan Jokowi di PDIP, Ketakutan Megawati Diungkap Teddy Gusnaidi

    Dibalik Pemecatan Jokowi di PDIP, Ketakutan Megawati Diungkap Teddy Gusnaidi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyampaikan, Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri takut.

    “”Saya bisa saja katakan bahwa Jokowi dipecat karena Megawati takut, arus bawah inginkan Jokowi jadi ketua umum PDIP, karena sangat layak,” kata Teddy Gusnaidi dalam akun X pribadinya, Jumat, (3/1/2025).

    Teddy Gusnaidi menyebut Megawati takut jika sampai arus bawah inginkan Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP. Hal itu kata dia tidak sulit karena Jokowi sangat layak setelah pernah menjadi presiden dan bisa mengembalikan kejayaan PDIP.

    Selain beliau pernah jadi Presiden RI, Prestasi beliau juga mengembalikan kejayaan PDIP,” tambah Teddy Gusnaidi.

    Lebih lanjut dua menyindir para tokoh yang selalu mengadakan podcast dengan menyebarkab informasu tanpa ada bukti.

    “Cuma saya bukan kayak podcast-podcast dan tokoh-tokoh kutu busuk itu yang kerjaannya menyebarkan informasi tanpa ada bukti. Itulah bedanya saya dan mereka, saya menggunakan ilmu dalam berpendapat dan mereka menggunakan pantat dalam berpendapat,” tuturnya.

    Sebelumnya, Jokowi dan Wapres yang sekaligus putranya sendiri Gibran Rakabuming Raka beserta Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution yang juga menantunya dipecat secara resmi dari PDI Perjuangan.

    Kans Jokowi tersebut dipecat bersama 27 kader lainnya. Hal itu sesuai dengan SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024.