Jumlah Kementerian Bertambah, Seleksi CPNS Tahun 2025 Tunggu Arahan Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)
Rini Widyantini
mengatakan, pemerintah menunggu arahan Presiden
Prabowo Subianto
terkait pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) tahun 2025.
“Jadi saya belum membicarakan ini dengan Bapak Presiden, karena saya baru ditugaskan untuk melakukan penataan terlebih dahulu. Karena kan penataan pengisian orang-orangnya terlebih dahulu, setelah itu harus dihitung kembali,” kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Ia mengungkapkan, pemerintah saat ini masih memetakan ulang jabatan sebelum membuka tes CPNS tahun 2025, setelah kementerian dipecah menjadi 48.
Kemenpan RB pun akan menghitung kembali kebutuhan ASN untuk kementerian dan lembaga negara di era Prabowo Subianto.
“Nanti kan kita ada kementerian baru, nanti kan mereka harus melakukan pemetaan jabatan lagi, nah nanti baru kita hitung lagi. Tapi kan formasinya tentunya kan kemarin belum semuanya kan diisi,” ucap Rini.
Rini mencatat, jika ada 300-400 kursi ASN yang belum terisi usai kementerian dipecah, pihaknya akan mempertimbangkan pembukaan seleksi tahun ini.
Kendati begitu, seleksi harus ada arahan terlebih dahulu dari Prabowo.
“Tadi masih ada sekitar 400 atau 300-an ribu lagi yang memang masih belum terisi, misalnya seperti itu. Nanti kita akan, tentunya, kita akan kalau memang Bapak Presiden membolehkan lagi, tentunya akan dibuka lagi,” kata Rini.
Sebagai informasi, penataan kementerian/lembaga menjadi fokus utama kerja KemenPAN-RB selama 100 hari pertama di era Prabowo-Gibran.
Sejauh ini, ada 48 kementerian negara Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, jumlahnya sedikit lebih banyak dari total 34 kementerian di era Presiden ke-7 Joko Widodo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: joko widodo
-
/data/photo/2024/12/24/676a471633906.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jumlah Kementerian Bertambah, Seleksi CPNS Tahun 2025 Tunggu Arahan Prabowo
-

Opsi Pembukaan Seleksi CPNS 2025 Tergantung Instruksi Prabowo
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan ada atau tidaknya seleksi CPNS 2025 masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku belum membahas lebih lanjut mengenai pembukaan seleksi CPNS 2025.
Rini menjelaskan pemerintah saat ini masih memetakan ulang jabatan sebelum membuka pendaftaran CPNS 2025. Semua dilakukan setelah perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga.
“Nanti kami, tentunya kalau memang Bapak Presiden membolehkan lagi, tentunya kami akan buka lagi,” kata Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1) malam.
“Kan kita ada kementerian baru, nanti mereka harus melakukan pemetaan jabatan lagi. Nah, nanti baru kami hitung lagi,” ucapnya.
Jumlah kementerian dari era Jokowi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertambah 14 kementerian menjadi 48 instansi.
Penataan organisasi kementerian/lembaga (K/L) sejak awal dinyatakan menjadi fokus pertama di 100 hari kerja Kemenpan RB.
Rini merinci susunan Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian berubah nomenklatur atau pergeseran tugas, serta 2 lainnya hanya mengalami perubahan nomenklatur.
Di sisi lain, Rini mengakui kebutuhan formasi CPNS saat ini juga belum seluruhnya terisi. Ia pun menyatakan Prabowo telah menugaskannya untuk melalukan pendataan terlebih dulu.
“Tetapi tadi kan masih ada sekitar 400 atau 300an ribu lagi yang masih belum terisi,” ujar dia.
Pada Desember 2024, Rini menyampaikan penataan ASN sudah dibahas bersama dengan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Hal ini guna memastikan proses penerimaan ASN 2024 dirampungkan.
(mnf/chri)
-

KPK Geledah Rumah Hasto, Jubir PDIP: Ini Drama Saja
Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara Partai PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim menyebut bahwa penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya sebuah drama.
Chico mempertanyakan urgensi penggeledahan tersebut, apalagi Hasto juga telah menjadi tersangka. Selain itu penyidik lembaga antikorupsi juga telah banyak memeriksa saksi untuk mengungkap perkara Harun Masiku.
“Ini kan sebenarnya, ini drama aja, karena kan sebenarnya Pak Hasto sendiri udah jadi tersangka, ya kan. Sudah ada pemeriksaan terhadap orang-orang lain juga di sekitar beliau,” terang Chico di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Chico juga menuding penggeledahan di Rumah Hasto adalah pengalihan isu dari kasus yang lebih besar, namun belum diusut tuntas oleh KPK.
“Termasuk juga mungkin masuknya Presiden Joko Widodo dalam list atau daftar pemimpin dunia paling terkorup,” ujarnya.
Selumnya, Juru Bicara PDIP, Muhammad Guntur Romli menuding bahwa penggeledahan tersebut dilakukan KPK hanya untuk mengalihkan isu pengumuman OCCRP beberapa hari lalu.
OCCRP telah mengumumkan Presiden ke-7 Jokowi masuk sebagai finalis terkorup di dunia 2024. Tidak lama pengumuman itu muncul dan viral, lalu pengumuman itu langsung hilang.
“Kami mendapat informasi, Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu dan melakukan segala cara agar menutupi berita ini dengan mengerahkan buzzer dan intimidasi,” tuturnya di Jakarta, Selasa (7/1/2024).
Terlebih lagi, menurut Guntur, ada LSM dan aktivis yang mendorong KPK untuk segera menindaklanjuti pengumuman OCCRP itu agar menundaklanjuti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang oleh Presiden ke-7 Jokowi.
“Maka dari itu, dilaksanakanlah kegiatan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto untuk mengalihkan isu,” katanya.
-

KPK Tantang Warga Laporkan Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Ubedillah Badrun Mengaku Sudah Datang 5 Kali
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Ketua KPK, Setyo Budianto, yang mengaku akan menindaklanjuti jika ada laporan dugaan korupsi terhadap Jokowi dan keluarganya, kini dipertanyakan.
Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi oleh Jokowi dan keluarganya sudah berkali-kali dilakukan oleh sejumlah aktivis dan akademisi. Bahkan, Ubedillah Badrun mengaku sudah kelima kalinya datang menyampaikan laporan ke KPK.
“Kami hadir kembali untuk yang ke-5 kali dari tahun 2022-2024, tentang dugaan korupsi dan TPPU Jokowi dan keluarganya,” kata Ubedillah Badrun, di depan gedung KPK bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam Nurani ’98, Selasa (7/1/2025).
“Kenapa kami datang kembali ke sini karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu,” ujar Ubedilah Badrun.
Untuk diketahui, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Nurani ’98 menyayangkan sikap pasif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya menunggu laporan masyarakat untuk menindaklanjuti laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Laporan tersebut mencantumkan nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai finalis pemimpin dunia terkorup.
“Kami menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait dengan ramainya respons publik terhadap rilis OCCRP. KPK hanya menyebut akan menunggu laporan dari masyarakat terkait hal itu,” ujar Aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta 1998 (FKSMJ), Antonius Danar Priyantoro, di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).





/data/photo/2025/01/07/677ceae051d8e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)