Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Belum Lama Pecat Jokowi, Megawati Soekarnoputri: Mundur Wae, Jadi Paling Tidak Ada Kehormatan, Daripada Dipecat

    Belum Lama Pecat Jokowi, Megawati Soekarnoputri: Mundur Wae, Jadi Paling Tidak Ada Kehormatan, Daripada Dipecat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak henti-hentinya mengingatkan kadernya untuk memilih mundur jika merasa sudah tidak sejalan dengan perjuangan PDIP.

    Bahkan dia menyebut, kader PDIP yang tidak setia dan disiplin mewujudkan cita-cita partai agar mengundurkan diri.

    Sebab, kata Megawati, mundur dari PDIP lebih terhormat dibandingkan kader dipecat setelah tidak sejalan dengan cita-cita partai. Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam pidatonya di perayaan HUT ke-52 PDIP, pada Jumat (10/1).

    “Sekarang sudah, bagi yang enggak senang di sini mundur, wae, begitu, lo, jadi paling tidak ada kehormatan begitu, lo, daripada dipecat,” kata Megawati, dilansir jpnn, Jumat.

    Diketahui, Megawati berbicara soal mundur lebih terhormat daripada dipecat hanya kurang dari sebulan sejak PDIP mengumumkan pemecatan mantan Presiden Joko Widodo.

    Selain Jokowi, PDIP juga mengumumkan pemecatan ke anak dan menantu eks Gubernur Jakarta itu, yakni Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming hingga Gubernur terpilih Sumatera Utara Bobby Nasution dari PDIP.

    Megawati mengaku sering berbicara soal mundur yang lebih terhormat ketimbang dipecat jika sudah tidak satu cita-cita dengan PDIP.

    “Saya makanya sekarang setiap kali ngomong begitu, ya, enggak apa-apa, orang sudah enggak senang lagi, kok, disuruh nongkrong (di PDIP, red),” lanjut Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu.

    Megawati melanjutkan cita-cita di PDIP selama ini berjuang untuk rakyat. Bagi kader yang tidak suka silakan keluar dari partai berlambang Banteng moncong putih.

  • Tak Masuk Tim Transisi Pram-Rano, Anies dan Ahok Bakal Tetap Dilibatkan Dalam Transisi Kepemimpinan

    Tak Masuk Tim Transisi Pram-Rano, Anies dan Ahok Bakal Tetap Dilibatkan Dalam Transisi Kepemimpinan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Meski tak masuk daftar Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, sosok mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok bakal tetap dilibatkan dalam proses transisi kepemimpinan di Jakarta.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Transisi Pram-Rano, Ima Mahdiah yang menyebut pihaknya bakal tetap meminta masukan dari kedua sosok tersebut.

    “Oh ya pasti. Pasti kami dari tim transisi juga akan meminta masukan dari pak Ahok dan pak Anies,” ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Politikus muda PDIP ini menambahkan, Tim Transisi Pram-Rano nantinya juga akan meminta masukan pihak-pihak lain yang dinilai kompeten.

    “Dari beberapa orang yang memang punya kapasitas, ya pasti kita minta yang bagus-bagus dan yang belum sempurna kita sempurnakan,” ujarnya.

    Ima pun memastikan Tim Transisi ini sudah mulai bekerja hari ini dengan agenda pertemuan perdana.

    Selanjutnya, Tin Transisi ini bakal memberikan rekomendasi kepada Pram-Rano terkait program-program yang harus didahulukan di awal masa kepemimpinannya.

    “Tapi semuanya akan dikembalikan ke mas Pram dan bang Doel. Kami hanya memberikan masukan terkait itu,” tuturnya.

    Susunan Tim Transisi Pram-Rano

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno resmi mengumumkan struktur tim transisi yang akan membantunya sembari menunggu waktu pelantikan.

    Total ada 16 nama yang dipilih Pram dan Rano untuk masuk dalam tim transisi.

    Dari nama-nama tersebut ada yang merupakan politisi, pengamat hingga kalangan profesional.

    Untuk jabatan ketua tim transisi, Pram memilih nama Wakil Ketua DPRD Jakarta yang juga Politisi PDIP, Ima Mahdiah.

    Sedangkan untuk jabatan koordinator operasionalnya dipegang Emir Krishna yang memang merupakan ‘tangan kanan’ Pram.

    Kemudian koordinator komunikasinya Chiko Hakim, pasti teman-teman sudah kenal. 

    Sekretarisnya adalah Beno Mohamad yang sehari-hari menempel ke Bang Doel,” kata Pram usai penetapan Gubernur terpilih di Hotel Pullman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

    Berikut ini daftar lengkap tim transisi bentukan Pramono-Rano.

    Tim Transisi Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta

    Tim Inti (4 Orang)

    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah

    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna

    3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim

    4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

    Tim Bidang Teknis (5 Orang)

    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin

    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo

    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo

    4. Bidang Infrastruktur:John Oddius

    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan (5 Orang)

    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga

    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi

    3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya

    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali

    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

    Tim Pendukung (2 Orang)

    1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini

    2. Asisten Data & Komunikasi: Mandira Bienna Elmi

    Pram pun menjelaskan tugas dan fungsi dari tim transisi ini.

     “Mereka tidak memutuskan. Keputusannya tetap di saya dan Bang Doel sepenuhnya. Mereka hanya membantu menyiapkan persiapan sampai dengan saya dan Bangdul nanti akan dilantik,” kata dia.

    Sebelumnya, Pram menegaskan nama yang diambilnya dalam tim transisi merupakan para profesional di bidangnya dan bukan terkait politis.

    “Dan tim transisi ini sepenuhnya berisi orang-orang memang yang bekerja. Jadi bukan pendekatannya politik, tetapi betul-betul pendekatannya adalah orang-orang yang kerja, yang saya kenal dan juga orang-orang yang kemudian selama ini sudah punya pengalaman di Balai Kota,” papar Pram.

    Pram pun menegaskan bahwa dirinya tak akan membawa ASN ‘titipan’ untuk nanti membantunya bekerja di Jakarta.

    “Begitu ditetapkan karena kewenangannya sudah di kami, jadi saya juga akan segera mengumumkan tim transisi.

    Dan sebagai informasi karakter kepemimpinan saya yang selama ini saya yakini dan saya anut, dimanapun saya bekerja saya tidak pernah membawa ASN dari luar. Jadi ASN yang saya akan optimalkan adalah ASN yang ada di Jakarta,” ujar Pram.

    Baik ketika menjadi pimpinan DPR, menjadi Sekretaris Presiden, menjadi Menteri dua periode, saya tidak pernah membawa ASN dari luar.

    Saya yakini bahwa ASN di dalam, termasuk yang di Jakarta ini, menjadi modal dasar yang luar biasa untuk bekerja saat ini,” lanjutnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Sosok Pemilik Mobil RI 36 Terkuak, Viral Dikawal Patwal Tunjuk-tunjuk Sopir Taksi, 3 Menteri Disorot

    Sosok Pemilik Mobil RI 36 Terkuak, Viral Dikawal Patwal Tunjuk-tunjuk Sopir Taksi, 3 Menteri Disorot

    TRIBUNJATIM.COM – Belakangan ini sebuah video menyoroti mobil pelat RI 36 viral di media sosial.

    Dalam video, mobil tersebut tampak menerjang kemacetan Ibu Kota Jakarta menggunakan patwal.

    Namun, satu hal menarik perhatian publik, yaitu sikap patwal yang menunjuk-nunjuk sopir taksi.

    Sebab itu, netizen kini mencari tahu pemilik mobil pelat RI 36 itu.

    Tiga menteri pun ditunjuk-tunjuk sebagai si pemilik.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Diketahui, RI 36 jadi trending topik usai aksi petugas patwal viral tunjuk-tunjuk taksi online di jalanan Jakarta Pusat.

    Lantas, warganet menuding sejumlah pejabat yang dianggap menggunakan mobil itu. 

    Warganet menuding Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid lantaran mobil berpelat RI 36 sebelumnya dipakai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lalu berubah nama menjadi Kemenkomdigi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan dipimpin adalah Meutya Hafid. 

    Sebagian lainnya menuding Nusron Wahid hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ada di balik mobil. 

    Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan tidak memakai mobil berpelat RI 36 yang kini videonya tengah viral di media sosial. 

    Ia menyatakan, Kementerian ATR mendapatkan mobil dinas berpelat RI 26. 

    Kompas.com sudah memperoleh izin dari Nusron untuk mengutip pernyataannya di Instagram. 

    “Plat nomor yang kami terima dari Sekretariat Negara RI 26. Itu pun jarang saya pakai,” kata Nusron, dikutip dari akun Instagram-nya, Jumat (10/1/2025). 

    Nusron menuturkan, ia lebih sering memakai mobil dengan pelat B 8588 ZZH. 

    Nusron pun meminta maaf karena menimbulkan kesalahpahaman akibat prasangka buruk warganet yang menuduh pelat RI 36 adalah miliknya. 

    “Mohon maaf atas prasangka buruk tanpa tabayyun atas komentar netizen yang viral di media atau sosmed sehingga menimbulkan salah paham,” ucap Nusron. 

    Di sisi lain, ia mengaku bersyukur, prasangka buruk itu bisa menjadi pertanda bahwa Allah tengah menambah kesabaran dirinya, terlebih di bulan Rajab. 

    “Semoga Allah mengampuni dan mengurangi dosa-dosa kita semua. Amin Yaa Rabbal Alamin,” harap Nusron. 

    Sejauh ini, Kompas.com masih terus berupaya mengonfirmasi sejumlah pihak terkait, termasuk kepolisian dan Kementerian Sekretariat Negara, untuk mengetahui identitas pengguna pelat dinas RI 36 tersebut.

    Bantahan Meutya Hafid

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membantah bahwa pelat mobil dinas yang dipakainya berpelat RI 36. 

    Meutya menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggunakan mobil berpelat RI 22. 

    “Kemkomdigi menggunakan mobil dinas dengan pelat nomor 22,” kata Meutya singkat saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

    Budi Arie Membantah Pakai Mobil Dinas RI 36

    Menteri Koperasi Budi Arie menegaskan bahwa mobil dinas berpelat RI 36, yang videonya viral karena pengawalnya menunjuk pengendara lain, bukanlah miliknya.

    “Bukan, bukan punya saya,” kata Budi, Jumat (9/1/2025).

    Meskipun dirinya pernah menggunakan pelat dinas RI 36 ketika menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, mobil yang terekam dalam video tersebut bukanlah kendaraan yang sedang digunakannya saat ini.

    “Saya sudah tidak menggunakan RI 36 lagi sejak pindah kementerian,” ungkap Budi Arie.

    Namun, Budi Arie mengaku tidak mengetahui siapa yang saat ini menggunakan mobil dinas berpelat RI 36 tersebut. 

    Viral di media sosial petugas patwal menunjuk-nunjuk sopir taksi di jalanan.

    Saat itu petugas tersebut mengawal mobil dinas berpelat RI 36 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

    RI 36 menjadi trending topik atau perbincangan di media sosial X, hari Jumat (10/1/2025) pagi.

    Sejak pukul 10.00 WIB, ada 6.619 postingan yang membahas kata tersebut.

    Dikutip dari, akun X @ilhampid, berawal dari motor patwal yang menggunakan lampu strobo tersebut terlihat membuka jalan agar mobil dinas RI 36 ini bisa melewati kemacetan.

    Namun yang menjadi sorotan publik adalah aksi petugas patwal yang mengendarai motor tersebut.

    Karena petugas Patwal tersebut terlihat menunjuk-nunjuk sopir taksi Silver Bird  yang tidak memberikan jalan untuk mobil dinas RI 36 lewat.

    Warganet langsung bereaksi mencari siapa pemilik mobil RI 36.

    Menanggapi hal tersebut, Dirgakkum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menegaskan bahwa petugas patwal dilarang untuk berperilaku arogan di jalanan.

    Slamet juga menyebut bahwa petugas patwal biasanya sudah dilatih dan di tes untuk bisa melakukan tugas pengawalan.

    “Enggak (boleh), itu namanya pengawalan, kan pasti semua kita latih, dan kita tes, seluruh petugasnya itu.”

    “Petugas pengawalannya itu tidak boleh nunjuk-nunjuk arogan seperti itu,” kata Slamet, dilansir Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

    Lebih lanjut Slamet menyebut pihaknya akan melakukan tindakan tegas jika memang petugas tersebut terbukti berperilaku arogan.

    Namun Slamet mengaku hingga kini pihaknya belum mendapatkan laporan soal adanya tindakan arogan dari petugas patwal.

    Slamet menjelaskan, petugas patwal ini ada yang berasal dari Korlantas, ada juga yang berasal dari Polda Metro Jaya.

    Sehingga pihaknya harus memastikan terlebih dahulu petugas patwal ini berasal dari mana.

    “Nanti kita lihat laporannya seperti apa, nanti kita cek dulu. Kita lihat pelanggarannya seperti apa.”

    “Sementara saya belum dapat laporan dari Kasubditwal, kan petugasnya ada yang dari Korlantas, ada yang dari Polda Metro Jaya, nanti kita pastikan dulu,” terang Slamet.

    Terakhir Slamet menambahkan, dalam aturan perundang-undangan, pejabat VVIP dan VIP memang berhak mendapatkan prioritas pengawalan.

    Pejabat VIP mencakup pejabat negara yang mendapatkan hak istimewa yang lebih penting daripada orang biasa, seperti pesohor, kepala negara, kepala pemerintahan, pakar politik, dan pemimpin sebuah usaha dagang.

    Sementara itu, pejabat VVIP adalah pejabat negara yang mendapatkan hak istimewa terpenting dan didahulukan daripada pejabat VIP, seperti Presiden beserta keluarganya, Wakil Presiden beserta keluarganya, tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, dan menteri.

    “Sesuai dengan aturan perundang-undangan, untuk pejabat VVIP dan VIP mendapat prioritas pengawalan,” imbuh Slamet.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • 8 Panda Nababan: Yang Bikin Kacau PDI-P Itu Jokowi Nasional

    8 Panda Nababan: Yang Bikin Kacau PDI-P Itu Jokowi Nasional

    Panda Nababan: Yang Bikin Kacau PDI-P Itu Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus senior PDI-P
    Panda Nababan
    menyebutkan bahwa kekacauan yang terjadi di partainya merupakan ulah eks kadernya sekaligus Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Panda menyampaikan itu usai mengungkap bahwa hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja.
    “Hubungan pribadi mereka itu baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi,” kata Panda ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    Panda menjelaskan bahwa Jokowi sudah tidak jujur kepada Mega karena mendukung Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.
    Ketidakjujuran itu kemudian dianggap telah menciptakan salah paham di mata publik.
    “Seakan-akan kemudian sentimen tidak mau Prabowo biar maju, gitu lho. Tapi kuncinya, Jokowi tidak terbuka, tidak jujur, mengatakan bahwa dia beralih dari Ganjar ke Prabowo. Itu cikal bakalnya,” terang Panda.
    Sementara itu, Panda memilih tak menjawab gamblang ketika ditanya kemungkinan PDIP merapat ke pemerintahan Prabowo.
    Ia hanya menyampaikan bahwa ke depan PDI-P akan lebih kuat dan solid.
    “Bakal lebih kuat lah, makin solid lah kita. Karena kita terus terang hampir tidak ada perpecahan atau klik-klik di dalam,” katanya.
    Meski begitu, ia kemudian mengungkit pengalaman PDIP berada di luar pemerintahan selama dua periode, yakni pada saat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat.
    “Iya lho. Dulu dua periode zaman SBY kita di luar, malah kita jadi tambah besar. Dua periode lho SBY. Kita total di luar. Ini pun kalau kita total di luar, tidak punya pengaruh,” katanya.
    “Bukan ceroboh, bukan gegabah ya. Ini berdasarkan empirik apa yang kita alami. Gitu lho. Waktu SBY berkuasa, kita dua periode. Kita enggak di dalam,” tandas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Beberkan Segudang Manfaat Bendungan Karian di Banten

    AHY Beberkan Segudang Manfaat Bendungan Karian di Banten

    Jakarta –

    Bendungan Karian di Lebak, dinilai potensial menopang ketahanan air, pangan, hingga energi bagi penduduk Banten. Untuk diketahui, Bendungan Karian merupakan bendungan terbesar ketiga di Indonesia.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap lima manfaat yang diperoleh masyarakat dari kehadiran Bendungan Karian.

    Pertama, kata AHY, Bendungan Karian mampu menyuplai air bersih untuk 8 juta jiwa dengan asumsi per hari sekitar 150 liter setiap orang. Ia mengatakan, air bersih dari bendungan ini juga dapat dirasakan hingga Jawa Barat dan Jakarta.

    “Jadi luasnya, besarnya ini bisa dikatakan nomor 3 se-Indonesia, 314 juta meter kubik tampungannya,” kata AYH kepada wartawan di Bendungan Karian, Lebak, Banten, Jumat (10/1/2025).

    Kedua, AHY mengatakan Bendungan Karian dapat mereduksi banjir akibat terjadinya land subsidence atau fenomena yang terjadi ketika permukaan tanah turun secara relatif terhadap titik tertentu di daerah pesisir pantai utara Jakarta.

    AHY mengatakan, banjir tidak hanya berdampak pada rumah-rumah masyarakat, melainkan juga lahan-lahan pertanian. “Oleh karena itu bendungan juga punya fungsi untuk mengendalikan banjir, mereduksi terjadinya banjir yang bisa melanda masyarakat, merusak rumah, sektor pertanian, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

    Ketiga, AHY menyebut kehadiran Bendungan Karian mampu mempercepat capaian swasembada pangan sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran bendungan, menjadi sumber irigasi perairan pada lahan-lahan pertanian.

    “Mendukung sektor pertanian utamanya meningkatkan IP, Indeks Pertanaman. Di mana luas tanamnya itu bisa lebih banyak lagi,” terangnya.

    Keempat, Bendungan Karian juga mendorong ketahanan energi bagi penduduk sekitar. AHY menyebut, bendungan ini memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung dengan produksi listrik 318 MW.

    “Belum lagi berbicara PLT Mikrohidro yang juga bisa berkontribusi pada peningkatan suplai energi untuk masyarakat sekitar sini,” ujarnya.

    Manfaat kelima, AHY mengatakan Bendungan Karian memiliki potensi sebagai tempat pariwisata air. Menurutnya, bendungan ini memiliki pemandangan yang indah dan potensial sebagai tempat wisata.

    Untuk diketahui, Bendungan Karian menjadi bendungan terbesar ketiga di Indonesia yang menelan anggaran hingga Rp 2,2 triliun. Bendungan ini berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan luas genangan 1.773 hektare (ha) dan daya tampung hingga 314 juta meter kubik.

    Bendungan yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo pada 8 Januari 2024 ini juga masuk dalam Objek Vital Nasional berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004.

    Lihat juga video: Penampakan Bendungan Karian Senilai Rp 2,2 T yang Diresmikan Jokowi

    (rrd/rrd)

  • PDIP Rayakan HUT Ke-52, Presiden Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat

    PDIP Rayakan HUT Ke-52, Presiden Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan ucapan selamat kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-52.

    “Saya mengucapkan selamat ulang ahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025).

    Namun, ketika ditanya mengenai harapannya untuk partai yang pernah membesarkan namanya, Jokowi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut.

    Jokowi bersama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Muhammad Bobby Afif Nasution, diketahui telah dipecat dari PDIP pada 4 Desember 2024. Pemecatan ini juga melibatkan 24 kader lainnya.

    Surat pemecatan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Sementara itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dijadwalkan menyampaikan pidato politik dalam peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Perayaan tahun ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate” dengan subtema “Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam.” Acara ini diikuti secara daring seluruh kader dan simpatisan PDIP di seluruh Indonesia, termasuk anak ranting, ranting, PAC, DPC, dan DPD, serta anggota legislatif dan kepala daerah dari PDIP.

    “Sebagaimana biasanya, kebudayaan juga dihadirkan dalam acara ini dengan penampilan seni, dilanjutkan pidato politik oleh Ibu Ketua Umum, dan diakhiri dengan pemotongan tumpeng,” jelas Hasto Kristiyanto, Jumat (10/1/2025).

    Hasto menambahkan peringatan HUT ke-52 PDIP menjadi pembuka rangkaian acara yang akan berlangsung hingga Juni 2025. Meski digelar sederhana, acara ini tetap menegaskan komitmen partai terhadap perjuangan rakyat di tengah tantangan perekonomian nasional dan tekanan geopolitik global.

  • Difitnah Tokoh Terkorup Hingga Terlibat Kasus Hasto, Arief Poyuono: Salah Apa Jokowi Selama Ini?

    Difitnah Tokoh Terkorup Hingga Terlibat Kasus Hasto, Arief Poyuono: Salah Apa Jokowi Selama Ini?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, kembali memberikan pembelaan terhadap Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, yang belakangan ini menjadi sorotan publik akibat berbagai tuduhan.

    “Udah difitnah OCRRP jadi tokoh terkorup, sekarang dituduh melindungi orang yang jadi tersangka oleh KPK,” ujar Arief dalam keterangannya di X @bumnbersatu (9/1/2025).

    Arief merujuk pada laporan dari sebuah organisasi internasional OCRRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang sebelumnya memuat tuduhan kontroversial terhadap Jokowi, meski tidak disertai bukti jelas.

    Kini, Jokowi kembali disudutkan dengan tuduhan Effendi Simbolon yang menyebut dirinya melindungi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    Arief menyayangkan berbagai tudingan yang dianggapnya tidak berdasar dan hanya bertujuan menjatuhkan nama baik Jokowi

    “Kasian banget mantan presiden kita Jokowi,” imbuhnya.

    Melihat tudingan dan serangan yang terus mengalir deras, Arief mempertanyakan kesalahan Jokowi selama menjabat Presiden hingga terus mendapatkan perlakuan negatif.

    “Salah apa dia selama ini sih,” tandasnya.

    Setelah Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

    Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

    Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

  • Intip Garasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono-Rano

    Intip Garasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono-Rano

    Jakarta –

    Pramono Anung dan Rano Karno ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih oleh KPU Jakarta pada Kamis (9/1/2025). Dua politisi PDIP tersebut bakal memimpin Daerah Khusus Jakarta pada periode 2024-2029. Bicara soal otomotif, ini isi garasi Pram dan Rano.

    Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pramono Anung punya total harta kekayaan senilai Rp 104.285.030.477. Harta itu dilaporkan periode 18 Maret 2024/Periodik – 2023) saat masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Dari total harta kekayaan tersebut, senilai Rp 35.427.059.686 berbentuk tanah dan bangunan, kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp 19.135.000.000, surat berharga Rp 37.250.208.528, kas dan setara kas senilai Rp 11.087.762.263.

    Untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya Rp 1.385.000.000. Rinciannya sebagai berikut:

    1. MOBIL, MINI COOPER Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    2. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000.

    Selanjutnya untuk Rano Karno, memiliki total harta kekayaan senilai Rp 18.493.410.489. Harta tersebut dilaporkan ‘Si Doel’ pada 31 Maret 2024/Periodik – 2023 saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

    Dari total harta kekayaan tersebut, Rp 13.255.300.000 berbentuk tanah dan bangunan, harta bergerak lainnya senilai Rp 207.244.560, surat berharga Rp 675.000.000, harta lainnya senilai Rp 140.000.000, dan kas dan setara kas Rp 3.367.319.729.

    Untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya Rp 848.546.200, dengan rincian:

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 352.800.000

    2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 135.055.000

    3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 225.691.200

    4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000.

    (lua/din)

  • 9 Viral Mobil RI 36, Meutya Hafid: Pelat Komdigi RI 22 Nasional

    9 Viral Mobil RI 36, Meutya Hafid: Pelat Komdigi RI 22 Nasional

    Viral Mobil RI 36, Meutya Hafid: Pelat Komdigi RI 22
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Komunikasi dan Digital
    Meutya Hafid
    membantah bahwa pelat mobil dinas yang dipakainya berpelat
    RI 36
    .
    Hal ini menanggapi mobil dinas warna hitam berpelat RI 36 yang viral di media sosial karena membelah kemacetan dengan polisi Patwal yang menyalakan lampu strobo.
    Tak hanya itu, polisi tersebut sempat menunjuk ke arah sopir taksi yang mengadang jalan untuk memperingati agar tidak menghalangi jalan mobil berpelat RI 36.
    Meutya menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggunakan mobil berpelat RI 22.
    “Kemkomdigi menggunakan mobil dinas dengan pelat nomor 22,” kata Meutya singkat saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat (10/1/2025).
    Diketahui, mobil berpelat RI 36 sebelumnya dipakai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berubah nama menjadi Kemenkomdigi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Menterinya adalah Meutya Hafid.
    Publik lantas sempat menganggap mobil berpelat RI 36 itu adalah milik Meutya Hafid.
    Sejauh ini,
    Kompas.com
    masih terus berupaya mengonfirmasi sejumlah pihak terkait, termasuk kepolisian dan Kementerian Sekretariat Negara, untuk mengetahui identitas pengguna pelat dinas RI 36 tersebut.
    Sebelumnya, dalam video yang beredar di Instagram @pmi_official, terlihat seorang polisi Patwal menyalakan lampu strobo sembari membuka jalan untuk iring-iringan mobil pejabat berpelat RI 36 di tengah kemacetan.
    Di depan iring-iringan tersebut, sebuah taksi Alphard tampak berusaha menyelinap di sela-sela kemacetan sehingga menghalangi laju rombongan pejabat.
    Polisi Patwal yang mengawal rombongan itu segera menghentikan motornya di samping mobil taksi tersebut, lalu menunjuk sopir dengan gestur tegas sambil memberikan peringatan yang terlihat penuh amarah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menlu Sugiono Ungkap Alasan Indonesia Gabung BRICS

    Menlu Sugiono Ungkap Alasan Indonesia Gabung BRICS

    Menlu Sugiono Ungkap Alasan Indonesia Gabung BRICS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia semakin dipandang sebagai negara penting dalam tatanan global.
    Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota dalam BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa), sebuah blok ekonomi besar yang menggabungkan negara-negara berkembang dengan potensi ekonomi yang signifikan.
    “Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, para anggota BRICS sepakat untuk menerima Indonesia sebagai anggota penuh. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara penting dalam tatanan global,” ungkap Menlu di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).
    Sugiono mengungkapkan, keputusan ini sempat diragukan beberapa pihak karena dianggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri Indonesia. 
    Namun, pemerintah menegaskan
    keanggotaan Indonesia di BRICS
    adalah implementasi nyata dari politik bebas aktif itu sendiri, yang telah menjadi fondasi diplomasi Indonesia selama puluhan tahun.
    “Keputusan ini bukan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi, dan keteguhan diplomasi Indonesia. Sebagai anggota BRICS, Indonesia akan menjembatani kepentingan negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, serta berkontribusi dalam meredakan persaingan geoekonomi dan geopolitik,” lanjut Menlu.
    Langkah ini juga sejalan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum global lainnya, seperti G20, APEC, IPEF, MIKTA, dan CPTPP, serta aksesi yang tengah berjalan untuk menjadi anggota OECD.
     
    Keanggotaan di BRICS menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia terus memperkuat posisinya dalam kerja sama internasional.
    Diberitakan sebelumnya, Indonesia diakui secara resmi sebagai anggota penuh BRICS.
    Hal ini disampaikan Brasil, yang merupakan ketua kelompok negara-negara berkembang dengan perekonomian besar di dunia tersebut, pada Senin, 6 Januari 2025, waktu setempat.
    “Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS,” kata Pemerintah dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AP.
    “Dengan populasi dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara anggota lainnya untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerja sama Selatan-Selatan,” tambah pernyataan tersebut.
     
    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyambut baik peresmian keanggotaan Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS.
    Setelah ditetapkan sebagai anggota BRICS, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam agenda-agenda yang akan digelar oleh aliansi ekonomi yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu.
    “Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat,” tulis Kemenlu RI, Selasa (7/1/2025).
     
    Keanggotaan ini dinilai sebagai hasil dari keterlibatan aktif Indonesia dengan BRICS selama beberapa tahun terakhir, termasuk saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri KTT BRICS di Johannesburg pada 2023 di bawah Keketuaan Afrika Selatan, dan kehadiran Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di KTT Kazan 2024 di bawah Keketuaan Rusia.
    “Partisipasi
    Indonesia di BRICS
    merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global,” tulis Kemenlu.
    Kemenlu juga menyebutkan bahwa Indonesia telah dan akan terus melanjutkan komitmennya dalam menjembatani berbagai kepentingan di berbagai forum multilateral.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.