Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Menko AHY Apresiasi Inovasi Pembangunan Tol Semarang-Demak

    Menko AHY Apresiasi Inovasi Pembangunan Tol Semarang-Demak

    Bisnis.com, SEMARANG – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau pengerjaan Tol Semarang-Demak pada Sabtu (11/1/2025) siang. Di lokasi tersebut, 7,5 juta batang bambu digunakan sebagai pondasi dan menjadi inovasi dalam proses pembangunan.

    “Ini adalah karya inovasi anak bangsa. Mengapa ini spesial? Karena menggunakan bambu yang disusun dengan teknik tertentu, pancangannya, kemudian juga layernya sampai dengan 13 layer bambu secara vertikal dan kalau dilihat tadi hamparannya luas sekali,” jelas AHY usai meninjau pembangunan proyek, Sabtu (11/1).

    AHY menyampaikan bahwa proyek Tol Semarang-Demak merupakan proyek padat karya yang membutuhkan banyak pekerja. Pemasangan bambu sebagai pondasi jalan tol juga memerlukan teknik dan ketelitian khusus.

    Proyek Tol Semarang-Demak sendiri merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat menyelesaikan dua permasalahan sekaligus. Yaitu mengurai kemacetan lalu lintas serta mengatasi banjir rob.

    “Semarang dan juga Demak merupakan dua kota di Provinsi Jawa Tengah yang juga memiliki potensi yang luar biasa secara ekonomi, tetapi juga kepadatan masyarakat dan kebutuhan sosial kemasyarakatan yang juga harus terus kita dukung,” terang AHY.

    Sebagai informasi, Tol Semarang-Demak membentang sepanjang 29,59 km dan terbagi ke dalam dua seksi. Seksi I sepanjang 10,64 km menghubungkan wilayah Kaligawe, Kota Semarang dengan Sayung, Kabupaten Demak dan sedang masuk pada tahapan pengerjaan.

    Sementara itu, Seksi II yang menghubungkan Sayung-Demak telah diresmikan Presiden Joko Widodo dan beroperasi sejak Februari 2023 silam.

    AHY mengungkapkan bahwa proses pengerjaan ruas Tol Semarang-Demak Seksi I untuk paket 1A telah mencapai 47,16%. Sementara itu, paket pembangunan 1B dan 1C masing-masing telah mencapai 28,70% dan 20,83%.

    Tiga paket pembangunan proyek Tol Semarang-Demak itu menghabiskan Rp10,8 triliun dan ditargetkan rampung pada 2027 mendatang.

    Adapun kontraktor yang dilibatkan dalam proses pembangunan antara lain Hutama Karya dan Beijing Urban Construction Group pada paket 1A, Pembangunan Perumahan, Wijaya Karya, dan China Road and Bridge Corporation pada paket 1B, serta Adhi Karya dan Sinohydro pada paket 1C.

  • Ekspor Tembaga Dilarang, Penerimaan Bea Keluar Bisa Hilang Rp 11 T

    Ekspor Tembaga Dilarang, Penerimaan Bea Keluar Bisa Hilang Rp 11 T

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengatakan penerimaan bea keluar pada 2025 akan turun seiring dengan larangan ekspor konsentrat tembaga per 1 Januari 2025.

    Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC M. Aflah Farobi mengatakan pemerintah tahun ini memproyeksikan penerimaan dari bea keluar hanya Rp 4,5 triliun, turun signifikan dari target 2024 yakni Rp 17 triliun. Pada 2024 penerimaan bea keluar tembus Rp 20,8 triliun.

    “Kompsoisinya dari Rp 20,8 triliun tadi sebenarnya yang tembaga itu sekitar Rp 11 triliun lebih sedikit dan yang sawit itu sekitar Rp 9,6 triliun untuk bea keluarnya,” katanya dalam acara Media Briefing terkait Kinerja DJBC 2024 dan Strategi 2025 di Jakarta, Jumat (10/1/2025) kemarin.

    Dengan adanya larangan ekspor konsentrat tembaga yang telah ditetapkan 1 Januari 2025, Aflah mengatakan penerimaan bea keluar ditargetkan hanya Rp 4,5 triliun yang hanya mengandalkan dari penerimaan ekspor produk sawit.

    “Memang sampai sekarang masih berlaku ketentuan larangan ekspor mineral jadi berdasarkan hal tersebut target tahun 2025 pemerintah ditargetkan untuk bea keluar itu hanya Rp 4,5 triliun ini tentunya sumbernya hanya dari sawit,” katanya.

    Aflah mengakui bahwa untuk mencapai penerimaan bea keluar yang hanya mengandalkan ekspor produk sawit sulit untuk dicapai. Hal ini lantaran tren volume ekspor sawit 2024 sebesar 36 juta ton, jauh lebih rendah dari asumsi awal 39 juta ton.

    “Nanti kira-kira dampaknya berapa ini tergantung dari harga CPO di pasaran,” katanya.

    Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi dilarang mulai 1 Januari 2025.

    Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

    “Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah,” ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

    (ara/ara)

  • Puan berterima kasih kepada Jokowi atas ucapan selamat ultah PDIP

    Puan berterima kasih kepada Jokowi atas ucapan selamat ultah PDIP

    Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani saat memberikan keterangan kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (10/1/2025). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    Puan berterima kasih kepada Jokowi atas ucapan selamat ultah PDIP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 22:24 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani menyampaikan terima kasih atas ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (10/1).

    “Terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya kepada PDI Perjuangan untuk Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDI Perjuangan,” kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat.

    Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah yang berterima kasih atas ucapan Jokowi.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas ucapan hari ulang tahun yang disampaikan oleh Pak Jokowi,” ujar Basarah.

    Sementara itu, politikus senior Panda Nababan memaklumi ucapan selamat dari Jokowi. Pasalnya, Jokowi sempat lama menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

    “Ya terimalah kita datang dengan sikap yang tetap ini,” tambah Panda.

    Menurutnya, PDIP sudah legawa dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Hal itu terbukti dari partainya yang telah memasang foto Gibran sebagai wakil presiden di aula utama Sekolah Partai.

    “Artinya tidak ada masalah. Lihat di situ Prabowo-Gibran,” ungkapnya.

    Presiden ke-7 RI Jokowi turut mengucapkan selamat kepada PDIP yang berulang tahun ke-52.

    Diketahui, Jokowi kini tidak lagi menjadi anggota PDIP.

    “Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.

    Acara HUT PDIP digelar secara sederhana dan hanya dihadiri langsung oleh pengurus di jajaran DPP. Sementara, kader di tingkat daerah mengikuti secara daring.

    Acara mengusung mengambil tema ‘Satyam Eva Jayate: Api nan Tak Kunjung Padam’, dan untuk kali perdana tak dihadiri presiden atau wakil presiden.

    Sumber : Antara

  • Terungkap, Mobil RI 36 Ternyata Punya Raffi Ahmad

    Terungkap, Mobil RI 36 Ternyata Punya Raffi Ahmad

    Terungkap, Mobil RI 36 Ternyata Punya Raffi Ahmad
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni,
    Raffi Ahmad
    , membenarkan bahwa mobil berpelat RI 36 merupakan mobil dinasnya.
    Diketahui, video mobil dinas warna hitam berpelat RI 36 itu viral di media sosial karena membelah kemacetan dengan polisi patwal yang menyalakan lampu strobo.
    “Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan,” kata Raffi Ahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/1/2025).
    Namun, Raffi mengatakan, ia sedang tidak berada di dalam mobil saat kejadian tersebut.
    Ia menjelaskan, mobil pelat RI 36 itu sedang dalam perjalanan menjemputnya setelah sebelumnya mengambil beberapa berkas penting sebelum melanjutkan ke rapat berikutnya.
    “Namun, pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berpelat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” kata Raffi.
    Sebelumnya diberitakan, dalam video yang beredar di Instagram @pmi_official, terlihat seorang polisi patwal menyalakan lampu strobo sembari membuka jalan untuk iring-iringan mobil pejabat berpelat RI 36 di tengah kemacetan.
    Di depan iring-iringan tersebut, sebuah taksi Alphard tampak berusaha menyelinap di sela-sela kemacetan sehingga menghalangi laju rombongan pejabat.
    Polisi patwal yang mengawal rombongan itu segera menghentikan motornya di samping mobil taksi tersebut, lalu menunjuk sopir dengan gestur tegas sambil memberikan peringatan yang terlihat penuh amarah.
    Warganet lantas menuding sejumlah pejabat yang dianggap menggunakan mobil itu.
    Pejabat yang dituding antara lain Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, lantaran mobil berpelat RI 36 sebelumnya dipakai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lalu berubah nama menjadi Kemenkomdigi dan dipimpin oleh Meutya Hafid.
    Sebagian lainnya menuding Nusron Wahid hingga Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, ada di balik mobil tersebut.
    Ketiganya pun sudah menyampaikan bantahan atas tudingan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wacana Kepala Daerah Retreat di Akmil Magelang, Pramono Anung Tunduk dan Patuh

    Wacana Kepala Daerah Retreat di Akmil Magelang, Pramono Anung Tunduk dan Patuh

    loading…

    Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung memberikan keterangan kepada media di Makara Art Center Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025). FOTO/REFI SANDI

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung menanggapi wacana retreat di Akademi Militer ( Akmil ), Magelang, Jawa Tengah selama dua bulan bagi kepala daerah terpilih. Menurutnya, seorang kepala daerah tunduk taat patuh pada pemerintah pusat.

    “Jadi yang pertama sebagai kepala daerah, tunduk taat patuh kepada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata, kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat,” kata Pramono di Makara Art Center Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat pada Sabtu (11/1/2025).

    “Sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya seyogianya semua kepala dari mengikutinya dengan baik,” imbuhnya.

    Pramono mengatakan, dirinya bersama Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Rano Karno alias Bang Doel juga masih menunggu jadwal pelantikan dari pemerintah pusat. Sebab, ada sejumlah wilayah di Indonesia yang menjalani sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ya kalau retreat kan terserah pemerintah pusat dalam hal ini apa yang dipersiapkan, mengenai pelantikan sendiri kan masih debatable di dalam internal pemerintah, sehingga kami menunggu bagi kepala kepala daerah yang tidak ada gugatan di MK ya kami menunggu saja,” ucapnya.

    Mantan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menilai retreat bagus untuk mengawali sebuah pemerintahan di daerah.

    “Ya untuk mengawali pemerintahan tentunya bagus ya, karena ini semangat kebersamaan, intinya kan itu ya,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto ingin kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah seperti jajaran kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu.

    “Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang,” kata Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Yusril menjelaskan, tujuan Prabowo ingin kepala daerah mengikuti retreat agar dapat menyamakan perspektif. “Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah,” jelasnya.

    (abd)

  • Kurangi Ketergantungan Air Tanah, Bendungan Karian Banten Pasok Air Bersih ke 8 Juta Warga – Halaman all

    Kurangi Ketergantungan Air Tanah, Bendungan Karian Banten Pasok Air Bersih ke 8 Juta Warga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bendungan Multifungsi Karian di Desa Pasir Tanjung, Rangkasbitung, Lebak, Banten, mampu memasok air bersih bagi 8 juta jiwa.

    Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ketika meninjau bendungan multifungsi tersebut.

    Dalam tinjauan itu, ia turut didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti.

    Bendungan Karian, yang diresmikan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo pada 8 Januari 2024, memiliki fungsi utama untuk menyuplai air baku kebutuhan rumah tangga dan industri di Jakarta dan Banten.

    AHY berharap air baku yang bersumber dari Bendungan Karian dapat mengurangi pengambilan air tanah oleh warga.

    Sebab, pengambilan air tanah dapat menahan laju penurunan permukaan tanah (land subsidence), khususnya di wilayah Jakarta bagian utara.

    “Kita berharap ada 8 juta jiwa mendapatkan manfaat air bersih dengan asumsi 150 liter per orang di Banten, Jawa Barat, dan Jakarta,” kata AHY dikutip dari siaran pers Kementerian PU pada Sabtu (11/1/2025).

    “Kita tahu bahwa salah satu permasalahan terjadinya land subsidence karena terlalu banyak yang mengambil air tanah, sehingga pernukaan tanah menurun,” lanjutnya.

    Bendungan Karian memiliki kapasitas tampung 314.7 juta m3 dan luas genangan maksimum sebesar 1,740 hektar.

    Bendungan Karian dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan air baku sebesar 13.900 liter/detik.

    Detailnya, untuk Provinsi Jakarta sebesar 3.450 liter/detik, Jawa Barat 950 liter/detik, dan Banten sebesar 9.500 liter/detik.

    Sejalan dengan program swasembada pangan, bendungan ini menambah kebutuhan suplesi ke Daerah Irigasi (DI) Ciujung dengan luas 21.350 hektare guna meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 207 persen menjadi 271 persen.

    Selain untuk pangan dan air, Bendungan Karian juga memiliki potensi untuk mendukung ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 318,6 MW.

    Bendungan ini juga mampu menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) sebesar 1,8 MW serta sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Lebak.

    “Kita juga berharap Bendungan Karian dapat membantu mengurangi risiko banjir di wilayah hilir dengan mereduksi banjir seluas 1.221 hektare,” kata Diana Kusumastuti.

  • Pengamat Menilai PDIP Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ungkap 2 Persoalan Besar yang Dihadapi

    Pengamat Menilai PDIP Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ungkap 2 Persoalan Besar yang Dihadapi

    GELORA.CO  – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP menunjukkan partai berlambang banteng tersebut tidak dalam kondisi baik-baik saja. 

    Setidaknya ada 2 persoalan besar yang sedang dihadapi oleh internal partai.

    “Pada HUT ke-52 PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah,” ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).

    Dijelaskan Jamiluddin, permasalahan pertama yang dihadapi yaitu penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka. 

    Selain itu, ada upaya dari eksternal mengambil PDIP dengan adanya permintaan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari Ketua Umum PDIP.

    “Hal itu berbeda dengan situasi 9 tahun terakhir, saat PDIP sebagai partai penguasa. PDIP tampak begitu digdaya, seolah tak tersentuh berbagai persoalan. PDIP terkesan begitu kuat sehingga sulit goyah, apalagi untuk digoyahkan,” jelasnya.

    Dalam HUT itu, PDIP ingin mengambil pengalaman berharga atas kesalahan partai mengusung Jokowi pada Pilpres 2014. 

    Kesalahan itu menjadikan PDIP saat ini menjadi partai yang tidak stabil.

    Baca juga: Ketua DPC PDIP Solo Heran KPK Tetapkan Hasto Sebagai Tersangka Jelang Kongres Partai

    “PDIP juga bisa jadi merasa bersalah atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional saat ini. Kondisi saat ini bisa jadi dinilainya akibat salah arahnya Jokowi dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun,” ungkapnya.

    Karena itu, kata dia, PDIP merasa bersalah karena presiden yang diusungnya mewariskan banyak persoalan bangsa. 

    Hal ini membuat Prabowo Subianto sebagai presiden harus menanggung warisan tersebut. 

    “Ibaratnya, Prabowo harus melakukan cuci piring karena rezim sebelumnya meninggalkan banyaknya piring kotor,” jelasnya.

    Karena itu, ia menilai ada dua tantangan terbesar PDIP pada 2025. 

    Yang pertama, PDIP harus menyiapkan benteng pertahanan yang kokoh agar dapat bertahan dari serangan eksternal. 

    “Upaya melemahkan PDIP harus dapat ditangkal agar PDIP tetap eksis. Untuk itu, PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga Ranting harus solid dan satu komando,” jelasnya.

    “Hal demikian sudah pernah dilakukan Partai Demokrat. Upaya mengambil alih Partai Demokrat dapat digagalkan karena struktur partai solid dan satu komando,” sambungnya.

    Yang kedua, Jamiluddin menilai PDIP perlu segera melakukan regenerasi. Hal itu setidaknya perlu dilakukan saat PDIP Kongres pada tahun ini.

    Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non trah Soekarno. 

    Perpaduan ini dianggap dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus.

    “Setidaknya Ketua Umum PDIP bisa diambil dari trah Soekarno dan Sekjennya non trah Soekarno. Komposisi ini juga dapat dilakukan pada level Ketua DPP,” pungkasnya

  • Pengamat Menilai PDIP Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ungkap 2 Persoalan Besar yang Dihadapi – Halaman all

    Pengamat Menilai PDIP Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ungkap 2 Persoalan Besar yang Dihadapi – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP menunjukkan partai berlambang banteng tersebut tidak dalam kondisi baik-baik saja. 

    Setidaknya ada 2 persoalan besar yang sedang dihadapi oleh internal partai.

    “Pada HUT ke-52 PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah,” ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).

    Dijelaskan Jamiluddin, permasalahan pertama yang dihadapi yaitu penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka. 

    Selain itu, ada upaya dari eksternal mengambil PDIP dengan adanya permintaan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari Ketua Umum PDIP.

    “Hal itu berbeda dengan situasi 9 tahun terakhir, saat PDIP sebagai partai penguasa. PDIP tampak begitu digdaya, seolah tak tersentuh berbagai persoalan. PDIP terkesan begitu kuat sehingga sulit goyah, apalagi untuk digoyahkan,” jelasnya.

    Dalam HUT itu, PDIP ingin mengambil pengalaman berharga atas kesalahan partai mengusung Jokowi pada Pilpres 2014. 

    Kesalahan itu menjadikan PDIP saat ini menjadi partai yang tidak stabil.

    “PDIP juga bisa jadi merasa bersalah atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional saat ini. Kondisi saat ini bisa jadi dinilainya akibat salah arahnya Jokowi dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun,” ungkapnya.

    Karena itu, kata dia, PDIP merasa bersalah karena presiden yang diusungnya mewariskan banyak persoalan bangsa. 

    Hal ini membuat Prabowo Subianto sebagai presiden harus menanggung warisan tersebut. 

    “Ibaratnya, Prabowo harus melakukan cuci piring karena rezim sebelumnya meninggalkan banyaknya piring kotor,” jelasnya.

    Karena itu, ia menilai ada dua tantangan terbesar PDIP pada 2025. 

    Yang pertama, PDIP harus menyiapkan benteng pertahanan yang kokoh agar dapat bertahan dari serangan eksternal. 

    “Upaya melemahkan PDIP harus dapat ditangkal agar PDIP tetap eksis. Untuk itu, PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga Ranting harus solid dan satu komando,” jelasnya.

    “Hal demikian sudah pernah dilakukan Partai Demokrat. Upaya mengambil alih Partai Demokrat dapat digagalkan karena struktur partai solid dan satu komando,” sambungnya.

    Yang kedua, Jamiluddin menilai PDIP perlu segera melakukan regenerasi. Hal itu setidaknya perlu dilakukan saat PDIP Kongres pada tahun ini.

    Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non trah Soekarno. 

    Perpaduan ini dianggap dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus.

    “Setidaknya Ketua Umum PDIP bisa diambil dari trah Soekarno dan Sekjennya non trah Soekarno. Komposisi ini juga dapat dilakukan pada level Ketua DPP,” pungkasnya.

  • Gank Jokowi dan PDIP Merasa Diserang, Rudi Valinka: Perkelahian Bekas Satu Keluarga Memang Cukup Merepotkan

    Gank Jokowi dan PDIP Merasa Diserang, Rudi Valinka: Perkelahian Bekas Satu Keluarga Memang Cukup Merepotkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial, Rudi Valinka memberikan sentilan menggelitik kepada gank Joko Widodo (Jokowi) dan PDI Perjuangan.

    Pasalnya saat ini kata dia, pihak Jokowi dan PDIP sama-sama merasa diserang.

    “Curhat Gank Banteng; Kenapa sih cuma PDIP yang diserang? Curhat Gank Jokower, kenapa sih cuma Jokowi yang diserang?,” tulis Rudi Valinka dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (11/1/2025).

    Dia lalu memberikan sentilan kepada kedua kubu itu yang dahulunya merupakan satu kesatuan saat hubungan Jokowi dengan PDIP masih adem.

    Seperti diketahui, Jokowi merupakan mantan kader PDIP yang kini telah dipecat. PDIP yang mengantar Jokowi memulai kariernya di dunia politik hingga menjadi Presiden dua periode.

    Setelah PDIP memecat Jokowi, muncul kasus tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku.

    Sedangkan Jokowi saat ini, masih diperbincangkan dengan hasil rilis OCCRP yang telah memasukkan namanya sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia.

    “Perkelahian bekas satu keluarga memang cukup merepotkan,” tutur Rudi.

    Di sisi lain dia menyebut posisi Presiden Prabowo Subianto di kondisi aman karena bisa memantau apa yang terjadi diantara keduanya.

    “Enaknya jadi presiden Prabowo beliau kaya Drone aja cukup memantau,” tandasnya. (*)

  • Jokowi Beri Ucapan Selamat saat HUT PDIP, Puan: Terima Kasih Pak – Page 3

    Jokowi Beri Ucapan Selamat saat HUT PDIP, Puan: Terima Kasih Pak – Page 3

    Seperti diketahui hubungan antara Jokowi dan partai berlambang kepala banteng itu memanas sejak Pilpres 2024 lalu. Pasalnya, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju.

    Padahal, PDIP telah memutuskan untuk mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres. Jokowi sebagai kader PDIP pada saat itu lebih condong untuk mendukung putranya mendampingi Prabowo Subianto sebagai capres.

    Puncaknya, PDIP memutuskan untuk memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Bobby Nasution sebagai kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pada pertengahan Desember tahun lalu.

     

    Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka