Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Membangun dari Desa, dari Bawah untuk Pemerataan Pembangunan

    Membangun dari Desa, dari Bawah untuk Pemerataan Pembangunan

    Jakarta –

    Desa merupakan unsur pemerintahan terdepan dan terdekat dengan masyarakat dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran penting desa juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    Sebagai ‘garda terdepan’ dalam pembangunan nasional, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 menetapkan Hari Desa yang jatuh setiap 15 Januari.

    Hari Desa menjadi momentum untuk membangun pemahaman dan kepedulian masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah, serta desa sebagai titik sentral pembangunan.

    Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu ‘Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan’ yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pembangunan desa.

    Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Kemendes PDT) perdana menggelar ‘Peringatan Hari Desa’. Acara ini digelar di Lapangan Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jabar pada 14-15 Januari 2025.

    Nantinya, acara tersebut bakal dihadiri oleh Mendes PDT Yandri Susanto, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, dan beberapa Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Prabowo-Gibran, serta sejumlah kepala daerah, tokoh agama, hingga masyarakat sekitar. Selain itu acara ini juga dihadiri ribuan kepala desa dan masyatarakat yang juga memeriahkan acara Hari Desa.

    Pada acara puncak, ada pula launching festival bangun desa bangun Indonesia, launching buku panduan lomba, launching buku panduan pemuda-pemudi pelopor desa, serta gerakan ketahanan pangan di desa dengan penanaman padi dan jagung. Lewat acara tersebut, diharapkan semangat untuk membangun desa bisa terjaga.

    Peringatan Hari Desa yang didukung oleh PT Adaro Andalan Indonesia TBK.

    (akn/akn)

  • Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) disinyalir menjadi hambatan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, antara Megawati dan Jokowi memiliki gejolak psikologis.

    Sementara, Jokowi saat ini semakin menunjukkan kemesraan dengan Prabowo.

    Pendapat ini disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno pada Minggu (12/1/2025). 

    “Tapi (pertemuan Prabowo dan megawati) rada rumit karena kondisinya tak mendukung.”

    “Mungkin karena PDIP kalah pilpres, pilkada juga relatif tak sekuat sebelumnya, termasuk juga mungkin karena hambatan psikologis dengan Jokowi yang masih mesra dengan Prabowo,” ujar Adi dilansir Kompas.com.

    Hubungan antara PDIP dan Prabowo, kata Adi, sebenarnya baik-baik saja dari sisi politik. 

    Hal itu terlihat dari tidak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD dan DPRD) yang berpotensi membuat PDIP kehilangan jatah kursi Ketua DPR.

    Selain itu, di level pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), politikus PDIP, Said Abdullah, juga masih mendapat jatah untuk menduduki posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    “Publik melihatnya kendala utama PDIP faktor Jokowi yang masih di Prabowo,” ujar Adi menegaskan.

    Menurutnya, masuk atau tidaknya PDIP ke dalam barisan pemerintahan bergantung kepada suara kader partai yang memberikan masukan kepada Megawati.

    “Kalau suara kritis macam barisan Hasto yang lebih dominan, PDIP cenderung akan jadi oposisi.”

    “Tapi kalau yang dominan suara barisan Puan, PDIP sepertinya lebih tertarik berkoalisi dengan Prabowo,” imbuh Adi.

    Hubungan antara kedua pimpinan partai politik ini juga disinggung Megawati  saat pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Megawati sendiri menepis isu hubungan dirinya dan Prabowo dianggap bermusuhan.

    Putri Ir. Soekarno juga mengaku tetap berkomunikasi dengan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra hingga kini. 

    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayanya musuhan. Enggak! Enggak!” tegas Megawati.

    Megawati juga menjelaskan dirinya dan Prabowo memiliki posisi yang sama, yakni sebagai ketua umum partai.

    Dalam pembahasan ini, Megawati dan Prabowo juga membicarakan perasaan apabila anak buahnya di partai mendapat perlakuan tidak adil. 

    “Lha tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” ungkap Megawati kepada Prabowo yang disampaikan kepada publik.

    Ketua Umum DPP PDIP itu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Prabowo perihal keputusan MPR RI yang resmi mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno atau Bung Karno.

    Dimana, dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terbukti.

    Said Abdullah menyebut Megawati selalu tersentuh hati saat berbicara dua hal, yakni tentang cita-cita Indonesia Raya dan kisah perjuangan politik Bung Karno yang di akhir kekuasaannya diperlakukan bak pesakitan politik. 

    Said pun mengatakan, bahwa setelah diberhentikan dari Presiden, Bung Karno diperlakukan sebagai tahanan kota, serta jauhkan dari keluarganya, dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana selayaknya sebagai proklamator dan mantan presiden. 

    Bahkan, di akhir hayat, Bung Karno wafat dengan kondisi yang sangat menyedihkan karena dalan kondisi sakit kerusakan ginjal, dan sengaja tidak diberikan pertolongan medis yang semestinya.

    Selain itu, anak anak Bung Karno, termasuk Megawati menghadapi berbagai tekanan, dan pembatasan politik di masa orde baru.

    “Sejarah itu tersimpan kuat dalam memori Ibu Mega. Saking kuatnya ingatan itu, maka ketika MPR mencabut TAP MPR NoXXXIII/MPR/1967, rasa haru dan terima kasih itu beliau ucapkan kembali.”

    “Sebab dengan pencabutan TAP MPR tersebut negara telah memulihkan nama baik Bung Karno,” kata Said, Jumat.

    Said pun menilai, tanpa andil Prabowo sebagai Presiden RI dan seluruh Pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat, mustahil TAP MPR yang menyangkutkan Bung Karno dengan G 30 S 1965 itu bisa dihapuskan. 

    Kerena itulah, lanjutnya, dalam pidato Megawati sungguh memberikan kesan yang mendalam. 

    “Apresiasi setulus tulusnya dari beliau kepada Presiden Prabowo, Pimpinan MPR dan seluruh rakyat,” ujar Said.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas.com)

  • Analisis Pengamat soal Alasan Apple Masih Pertimbangkan Buka Pabrik di RI

    Analisis Pengamat soal Alasan Apple Masih Pertimbangkan Buka Pabrik di RI

    Seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), CEO Apple Tim Cook mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk membuka pabrik di Indonesia. Pengamat IT Heru Sutadi pun menyebutkan sejumlah hal yang mungkin jadi pertimbangan Apple belum membuka pabrik di Indonesia. Apa saja? Berikut pernyataannya…

  • Tidak Ada Alasan Lagi, KPK Harus Panggil Jokowi dan Keluarga

    Tidak Ada Alasan Lagi, KPK Harus Panggil Jokowi dan Keluarga

    GELORA.CO –  Sudah banyak laporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga. 

    Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi tidak ada lagi alasan bagi KPK untuk tidak mengusut Jokowi dan keluarga, termasuk adanya temuan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebutkan bahwa Jokowi sebagai finalis presiden terkorup di dunia.

    “Dan karenanya KPK segera memanggil Jokowi, Gibran, Kaesang dan Bobby untuk diperiksa sebagai mana pengaduan masyarakat selama ini. Maka tidak ada alasan KPK untuk tidak segera memanggil Jokowi dan keluarganya,” kata Muslim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 12 Januari 2025.

    Apalagi, lanjut dia, desakan warga di berbagai wilayah untuk KPK segera menangkap dan mengadili Jokowi marak terjadi.

    “Kalau KPK masih berlama-lama tidak panggil Jokowi dan keluarganya untuk diperiksa, maka wajar bilang KPK dianggap lindungi Jokowi dan keluarganya. Dan itu sama saja dengan KPK jadi musuh rakyat,” bebernya.

    “Dan jangan salahkan rakyat kalau KPK didesak untuk dibubarkan atau minimal pimpinan KPK dibekukan,” pungkas Muslim.

  • Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rugikan Keuangan Negara, Begini Uraiannya

    Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rugikan Keuangan Negara, Begini Uraiannya

    GELORA.CO – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat beberapa tahun lalu terindikasi merugikan keuangan negara cukup besar.

    Pakar ekonomi Anthony Budiawan mengurai cara Jokowi mengeluarkan kebijakan pembangunan proyek kereta cepat itu secara instan. Padahal, sebelum ada proyek KCJB, sudah lebih dulu ada proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    “Jadi kalau kita lihat dari 2015, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kebijakan ini langsung dibuatkan perpres pelaksanaan kereta cepat. Ini dasar UU-nya apa?” kata Anthony Budiawan dalam kanal Youtube Bicara DR Ahmad Yani, dikutip Minggu, 12 Januari 2025.

    “Tapi kereta cepat ini ujug-ujug saja, yang kita tahu memang sudah ada trayek yang awalnya Jakarta-Surabaya, kemudian Jokowi naik jadi Jakarta-Bandung,” ucapnya.

    Kemudian, China masuk dan mendapatkan tender untuk menggarap kereta cepat tersebut. Lantas, tender itu dianggap tidak profesional lantaran adanya evaluasi yang bisa merugikan keuangan negara cukup besar. 

    “Kalau kita perhatikan dalam tender itu, ini ada evaluasi yang tidak profesional. Sehingga diduga merugikan keuangan negara. Artinya apa, beberapa faktor yang memenangkan proyek kereta cepat Jakarta,Bandung ini, akhirnya harus dikoreksi,” jelasnya.

    “Artinya pada saat itu tidak benar, tidak benar bisa dilihat juga unsur kesengajaan, untuk memenangkan untuk memberikan proyek itu dari China,” sambung dia.

    Ia mengurai proyek dari China itu tidak memiliki garansi yang dibebankan ke negara, sedangkan dari Jepang mendapatkan garansi dalam proyek tersebut. 

    “Apa yang saya maksud. Ini selisihnya 6 miliar dan  6,2 miliar proyeknya. Yang 6 miliar ini dimenangkan karena pihak China itu tidak mewajibkan, tidak memerkukan yang namanya garansi dari negara dari APBN, Jepang sudah minta ini proyek sekian harus ada garansi dia bilang tidak ada,” bebernya.

    Yang kedua, kata Anthony, 75 persen dari proyek ini, jika biayanya sebesar 6 miliar USD, artinya sekitar 4,5 miliar USD dibiayai oleh pinjaman dari China dengan bunga 2 persen per tahun. Dari Jepang 0,1 persen per tahun.

    “Berarti 20 kali lipat lebih mahal dari Jepang. Ini tidak dimasukkan ke dalam biaya proyek. Saya menghitung kalau ini dimasukkan biaya proyek at least 10 tahun karena 10 tahun itu grass period kita gak bayar cicilan. Ini proyek yang 6 miliar ini sudah melebihi karena apa kalau kita itung2 itu bisa 700-900 juta USD artinya 6,9 vs 6,2,” tutupnya.

  • Isu Politik Terkini: Jepang Siap Bantu Makan Bergizi Gratis hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Isu Politik Terkini: Jepang Siap Bantu Makan Bergizi Gratis hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Sabtu (11/1/2025). Berita Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang menyatakan siap membantu pelaksanaannprogram makan bergizi gratis (MBG) menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait tim transisi Pramono-Rano, Raffi Ahmad yang melaporkan LHKPN, wacana libur sekolah selama ramadan, hingga KPK yang akan memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Prabowo Sambut Baik Tawaran Kerja Sama Jepang Bantu Program Makan Bergizi Gratis
    Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menyambut baik tawaran kerja sama dari Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba untuk terlibat dalam berbagai program pemerintah, yakni swasembada pangan dan energi, hingga program makan bergizi gratis (MBG).

    Hal tersebut ia sampaikan seusai menerima kunjungan kenegaraan PM Ishiba dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu, (11/1/2025).

    Menurut Prabowo, Jepang sudah memiliki pengalaman 80 tahun menjalankan program yang serupa. Nantinya, Pemerintah Jepang bakal membantu dari sisi pelatihan.

    2. Tim Transisi Pramono-Rano Karno, Libatkan Ahok, Anies dan Jokowi
    Gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno mengumumkan tim transisi pemerintahannya. Mereka akan melibatkan mantan gubernur DKI seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan, Sutiyoso, Fauzi Bowo, hingga Joko Widodo (Jokowi).

    Pramono memastikan akan melibatkan orang-orang profesional dan mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing dalam tim transisi pemerintahannya. Dia menegaskan telah melibatkan orang-orang Betawi dalam tim transisi pemerintahannya. Salah satunya, yakni Ima Mahdiah.

    3. KPK Periksa Hasto Senin, Status Penahanan Bergantung Kecukupan Alat Bukti
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan periksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pada Senin (13/1/2025). Hasto yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024, serta perintangan penyidikan, kini menjadi fokus penyelidikan lebih lanjut.

    KPK masih enggan untuk mengonfirmasi apakah Hasto akan langsung ditahan setelah pemeriksaan. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan bahwa keputusan penahanan akan bergantung pada kecukupan alat bukti yang ditemukan saat KPK periksa Hasto.

    4. Raffi Ahmad Lega Serahkan LHKPN ke KPK: Harta 25 Tahun Kerja di Dunia Entertainment
    Utusan Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad menyatakan lega setelah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menjadi bagian dari kewajibannya sebagai pejabat publik.

    Raffi menjelaskan pelaporan LHKPN tidak sederhana dan memerlukan waktu. Ia menyebut pelaporan tersebut melibatkan registrasi dan verifikasi yang cukup panjang.

    5. Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan, Muhaimin Iskandar: Bisa Hambat Belajar Anak
    Wacana libur sekolah selama Ramadan masih menjadi perbincangan hangat dan menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, termasuk di antara para guru dan orang tua siswa.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai, libur panjang selama Ramadan tidak perlu diberlakukan. Pasalnya, ia khawatir hal tersebut akan berdampak negatif pada perkembangan akademik dan spiritual siswa.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Pemerintah Jepang yang siap membantu pelaksanaan makan bergizi gratis.

  • Polemik Patwal RI 36: Usai Ditegur Mayor Teddy, Raffi Ahmad Mengakui

    Polemik Patwal RI 36: Usai Ditegur Mayor Teddy, Raffi Ahmad Mengakui

    Polemik Patwal RI 36: Usai Ditegur Mayor Teddy, Raffi Ahmad Mengakui
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Teka-teki pemilik mobil berpelat nomor
    RI 36
    pun terungkap setelah viral di media sosial selama beberapa hari terakhir.
    Mobil tersebut milik
    Raffi Ahmad
    , Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni.
    Diketahui, mobil tersebut viral karena motor polisi pengawalnya diduga bersikap arogan saat berusaha membelah kemacetan di Jakarta.
    Lantas seperti apa kejadian viralnya mobil pelat nomor RI 36 hingga terungkap Raffi Ahmad sebagai pemilik mobil? Berikut rangkumannya.
    Arogansi polisi pengawal mobil pelat RI 36 itu pertama kali diketahui saat viral di media sosial.
    Pada unggahan di Instagram @pmi_official, terlihat seorang polisi patwal menyalakan lampu strobo sembari membuka jalan untuk memperlancar iring-iringan mobil pejabat berpelat RI 36 di tengah kemacetan.
    Di depan iring-iringan tersebut, sebuah taksi Alphard tampak berusaha menyelinap di sela-sela kemacetan sehingga menghalangi laju rombongan pejabat.
    Polisi patwal yang mengawal rombongan itu segera menghentikan motornya di samping mobil taksi tersebut, lalu menunjuk sopir dengan gestur tegas sambil memberikan peringatan yang terlihat penuh amarah.
    Hal ini kemudian membuat netizen bertanya-tanya, siapa penunggang mobil RI 36 itu. Sejumlah pejabat pun menjadi sasaran tudingan, antara lain Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, lantaran mobil berpelat RI 36 sebelumnya dipakai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    Sejumlah pejabat yang dituding pun angkat bicara.
    Meutya memastikan bahwa ia bukanlah pemilik mobil Lexus berkelir abu-abu metalik yang menggunakan pelat nomor RI 36 itu.
    “Kemkomdigi menggunakan mobil dinas dengan pelat nomor 22,” kata Meutya singkat saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat (10/1/2025).
    Hal yang sama disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. 
    “Plat nomor yang kami terima dari Sekretariat Negara RI 26. Itu pun jarang saya pakai,” kata Nusron, dikutip dari akun Instagram-nya, Jumat.
    Menurutnya, ia lebih sering menggunakan mobil dengan pelat B 8588 ZZH, alih-alih mobil dengan pelat dinas RI 26.
    Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie juga menepis bahwa mobil RI 36 adalah kendaraan dinasnya. Sebagai informasi, pelat RI 36 sebelumnya dipakai Budi Arie ketika menjabat Menkominfo.
    “Bukan, bukan punya saya. Saya sudah tidak menggunakan RI 36 lagi sejak pindah kementerian,” ungkap Budi Arie saat dikonfirmasi oleh
    Kompas.com
    , Jumat.
     
    Dirgakkum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menegaskan, petugas patwal tidak boleh arogan dalam menjalankan tugas.
    Ini disampaikan melihat viralnya petugas patwal pengawal mobil RI 36 yang menunjuk mobil taksi Alphard hitam karena menghalangi jalannya saat bertugas.
    “Enggak (boleh), itu namanya pengawalan, kan pasti semua kita latih, dan kita tes, seluruh petugasnya itu,” kata Raden kepada Kompas.com, Jumat.
    “Petugas pengawalannya itu tidak boleh nunjuk-nunjuk arogan seperti itu,” tambah dia.
    Namun, Slamet menilai pihaknya akan melakukan tindakan tegas jika memang terbukti melakukan tindakan arogan.
    Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengeklaim sudah menegur pejabat negara pemilik mobil berpelat RI 36 yang videonya viral.
    “Sudah, sudah kita tegur,” kata Teddy singkat saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).
    Teddy pun mengaku sudah kembali mengingatkan seluruh jajaran pejabat di Kabinet Merah Putih untuk semakin bijak dan berhati-hati, termasuk saat berkendara menggunakan mobil milik negara.
    “Sudah diingatkan kembali semuanya agar semakin berhati-hati dan bijak saat berkendara,” jelas Teddy.
    Namun Teddy enggan mengungkapkan siapa pemilik mobil yang ditegur itu, ketika dikonfirmasi.
     
    Usai muncul pengakuan bahwa Seskab Teddy telah menegur pemilik mobil RI 36, Raffi Ahmad mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya.
    Ia membenarkan bahwa mobil berpelat RI 36 merupakan mobil dinasnya.
    “Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan,” kata Raffi Ahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu.
    Namun, Raffi mengatakan, ia sedang tidak berada di dalam mobil saat kejadian tersebut.
    Ia menjelaskan, mobil pelat RI 36 itu sedang dalam perjalanan menjemputnya setelah sebelumnya mengambil beberapa berkas penting sebelum melanjutkan ke rapat berikutnya.
    “Namun, pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berpelat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” kata Raffi.
    Namun, dalam keterangan tertulisnya, Raffi menyebut, aksi petugas patwal itu dimaksudkan untuk menegur pengemudi mobil lain yang sedang beradu mulut dan menimbulkan kemacetan.
    Raffi menegaskan, petugas patwal itu tidak bersikap arogan seperti narasi yang ramai dibahas di media sosial.
    “Di depan taksi tersebut ada truk berhenti, sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur tersebut,” tulis Raffi Ahmad.
    Dalam keterangan yang disampaikan Raffi Ahmad, disebutkan bahwa penyebar video mobil berpelat nomor RI 36 telah menyampaikan permintaan maafnya.
    “Perekam video viral mobil RI 36 yang dikawal patroli dan pengawalan (patwal) menerobos kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta diketahui sudah menyampaikan permohonan maaf melalui akun TikTok,” tulis Raffi Ahmad.
    Disebutkan Raffi, pengunggah video,
    @whatareudoingbruhhh
    , menyampaikan permohonan maaf tersebut melalui akun TikTok miliknya. 
    Adapun akun
    @whatareudoingbruhhh
    , memang kerap mengunggah video pengawalan pejabat.  Akun tersebut memiliki 76.500 pengikut dan unggahannya telah mendapatkan 6,4 juta
    likes
    .
    Namun, dari penelusuran
    Kompas.com
    , tidak ada satupun unggahan pemilik akun
    @whatareudoingbruhhh
    yang berisikan permintaan maaf. 
    Sejak 1 Januari hingga berita ini diturunkan pada 12 Januari 2025, setidaknya ada lima unggahan yang diunggah @whatareudoingbruhhh, yaitu pengawalan Menpora Dito Ariotedjo, Menkomdigi Meutya Hafid, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, Presiden Prabowo Subianto, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
    Dalam permohonan maaf yang disampaikan Raffi, pengunggah juga disebut meminta maaf kepada sejumlah pihak yang terseret dalam pemberitaan ini.
    Termasuk Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    “Akun tersebut juga menyampaikan permintaan maaf kepada Patwal yang bertugas mengawal mobil RI 36 berinisial D yang diduga sudah terkena sanksi,” tulis Raffi.
    Penyebar video tersebut juga meminta maaf kepada institusi Polri atas dampak negatif yang ditimbulkan dari video tersebut.
    Pihak Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri diwakili Brigjen Pol Raden Slamet Santoso meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa terganggu dengan tindakan arogan patwal yang mengawal mobil RI 36.
    “Atas tindakan personel tersebut, kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa terganggu,” kata Slamet, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat.
    Slamet mengatakan, petugas patwal yang arogan dalam mengawal mobil RI 36 yang viral di media sosial adalah anggota Polda Metro Jaya (PMJ).
    Slamet menyebutkan, saat ini petugas patwal tersebut sudah dipanggil oleh Kasi Pamwal Polda Metro Jaya dan sedang ditindaklanjuti.
    “Yang bersangkutan sudah ditindaklanjuti oleh Kasi Pamwal Polda Metro Jaya (karena personel tersebut adalah anggota PMJ),” ujar dia.
    Saat ditanya apakah petugas patwal itu masih bertugas atau tidak, Slamet mengatakan masih menunggu hasil tindak lanjut dari Kasi Pamwal Polda Metro Jaya.
    “Kejadiannya kan Rabu sore, laporan lebih lanjut dari PMJ masih kita tunggu,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung: Tim Transisi Bakal Minta Pandangan Para Mantan Gubernur Jakarta – Page 3

    Pramono Anung: Tim Transisi Bakal Minta Pandangan Para Mantan Gubernur Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tim transisi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, akan melibatkan sejumlah mantan gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan baru. Beberapa nama yang disebut akan dimintai pandangan adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Anies Baswedan, Sutiyoso, Fauzi Bowo, dan Joko Widodo (Jokowi).

    “Tim transisi ini juga akan meminta pandangan para orang-orang yang pernah menjadi gubernur di Jakarta,” ujar Pramono dalam acara Pesta Rakyat Kemenangan oleh Sahabat Pram di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

    Pramono menegaskan, tim transisi akan diisi oleh para profesional dengan keahlian sesuai bidang masing-masing untuk memastikan pendekatan yang digunakan benar-benar profesional.

    “Ini profesional, orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang itu. Jadi saya betul-betul pingin pendekatannya profesional,” katanya.

    Selain itu, Pramono memastikan tim transisi pemerintahannya juga melibatkan tokoh Betawi. Salah satunya adalah Ima Mahdiah, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP.

    “Ada beberapa pertanyaan di publik, kenapa tokoh Betawi enggak ada? Bu Ima Mahdiah ini Betawi 1.000 persen asli dan juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi (PDIP) saya kebetulan,” imbuhnya, dikutip dari Antara.

     

  • KPK Seperti Tak Berani Garap Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Nurani 98: Memilukan!

    KPK Seperti Tak Berani Garap Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Nurani 98: Memilukan!

    GELORA.CO –  Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tidak berani mengusut dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.

    Pasalnya, hingga kini KPK tak kunjung menindaklanjuti laporan Nurani 98 yang sudah dilayangkan sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, terkait dugaan tindak pidana KKN dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) keluarga Jokowi.

    “Itu yang memilukan dari KPK yang sekarang,” kata Presidium Nurani 98, Ray Rangkuti, kepada RMOL, Sabtu, 11 Januari 2025. 

    Ray pun membandingkan cara kerja KPK dalam memburu dan kemudian menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. 

    “Urusan Hasto begitu gercep, urusan yang dekat kekuasaan seperti tutup mata. Kasus Hasto yang sebenarnya bobotnya sudah sangat turun, terus dikejar-kejar. Sampai pakai geledah dua rumah segala. Dramanya begitu kentara,” kata Aktivis 98 jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

    Padahal, berbagai laporan masyarakat terkait dugaan KKN Jokowi dan keluarga, hingga kasus-kasus besar lainnya justru terkesan dilakukan pembiaran. 

    “Terlihat seperti mengalihkan orang dari tuntutan besar: CSR BI, Blok Medan, dugaan pemerasan di DWP oleh oknum polisi, Sahbirin Noer, dan terakhir adalah laporan masyarakat tentang kekayaan keluarga Jokowi,” sesal pendiri LSM Lingkar Madani Indonesia ini. 

    Padahal, lanjut Ray, KPK sebelumnya terkesan menantang masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. 

    “Tetapi, KPK tetap saja bermain di kasus Hasto,” kritiknya. 

    Atas dasar itu, Ray berpandangan, tidak bisa disalahkan jika akhirnya publik ada yang menilai kerja-kerja pemberantasan korupsi hanya menyasar lawan politik. 

    “Tidak berlebihan pandangan pesimisme masyarakat atas hal ini. Yang bisa kita lihat dalam istilah: korupsi lawan politik dikejar sampai ke antartika, korupsi di lingkungan sendiri cukup antarkita,” tandasnya.

  • Ucapkan Selamat saat Ulang Tahun PDIP, Jokowi Dinilai Tunjukkan Sikap Negarawan  – Halaman all

    Ucapkan Selamat saat Ulang Tahun PDIP, Jokowi Dinilai Tunjukkan Sikap Negarawan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Relawan Jokowi untuk Prabowo Gibran atau ReJO for Prabowo Gibran, HM Darmizal MS, mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang mengucapkan selamat kepada seluruh kader atas ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan.

    “Tentu, itu sikap terpuji Pak Jokowi yang mengucapkan selamat ulang tahun ke 52 untuk PDIP dari kediaman beliau di Sumber Solo. Sikap dan ucapan itu, patut kita apresiasi bersama,” kata Darmizal kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025).

    Menurutnya, sikap Jokowi tersebut merupakan contoh yang baik dan patut untuk menjadi tauladan bagi kita semua, seluruh anak bangsa Indonesia.

    “Itu sikap negarawan sejati yang patut untuk di tauladani. Saya melihat ketenangan dan pancaran kesejukan dari beliau saat menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke 52 PDIP tersebut. Ungkapan tulus yang sejuk dan menyejukkan,” kat Darmizal.

    Menurut Darmizal, PDI Perjuangan adalah partai pemenang Pemilu Legislatif tahun 2024 lalu. 

    Partai yang punya sejarah panjang dalam perjuangan demokrasi di Indonesia. PDI Perjuangan juga sebagai partai politik terdepan bagi perjuangan nasib wong cilik yang sudah malang melintang dari masa kemasa. 

    “Doa terbaik kami dari Masjid Nabawi, Madinah Al Munawwarah, semoga ibu Prof DR Hj. Megawati Soekarno Putri, selalu sehat wal’afiat, dan dalam lindungan Tuhan, Allah Yang Maha Kuasa,” tandas Darmizal.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun ke-52 untuk PDIP. 

    Ucapan itu disampaikan Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025).

    “Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar PDIP yang hari ini ulang tahun,” kata Jokowi.

    Namun ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu enggan menjawab saat ditanya apa harapannya untuk partai yang pernah menaunginya itu.