Tag: joko widodo

  • Kejagung: Penyidikan Kasus Tom Lembong Hampir Tuntas

    Kejagung: Penyidikan Kasus Tom Lembong Hampir Tuntas

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan proses penyidikan tersangka Tom Lembong dalam kasus importasi gula sudah mencapai puncaknya.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan saat ini pihaknya tengah memeriksa Tom Lembong sebagai saksi mahkota untuk tersangka Charles Sitorus.

    Alhasil, menurutnya, ketika pemeriksaan tersangka terhadap tersangka lainnya itu menandakan bahwa proses penyidikan segera rampung.

    “Tapi yang pasti, biasanya kalau TTL sudah diperiksa untuk tersangka ini, tersangka ini sudah diperiksa untuk TTL, berarti kan penyidik sudah tinggal dipuncak. Dalam konteks penyelesaiannya,” ujar Harli disela-sela Rakernas Kejaksaan RI, Selasa (14/1/2025).

    Harli menambahkan, sejauh ini penyidik jampidsus masih fokus dalam melengkapi berkas perkara terkait Tom Lembong dan Charles Sitorus melalui pemeriksaan sejumlah saksi.

    Dengan demikian, berkas perkara Mendag di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bakal segera dilimpahkan ke Kejari untuk nantinya disiapkan untuk persidangan.

    “Sudah akan limpah ya, kita tegaskan bahwa penyidik tidak akan main-main, siang malam fokus bagaimana menyelesaikan perkara-perkara ini, termasuk pak TTL,”  pungkasnya.

  • Presiden Prabowo Bakal Evaluasi PSN, Jokowi: Ya Tidak Apa-apa, kan Baik

    Presiden Prabowo Bakal Evaluasi PSN, Jokowi: Ya Tidak Apa-apa, kan Baik

    Solo, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) warisan pemerintahan terdahulu. Menanggapi hal itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak mempermasalahkannya.

    “Ya enggak papa, kan baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” ujarnya saat ditemui di kediaman pribadinya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

    Jokowi mengatakan belum tentu apa yang diputuskan pemerintah saat itu, termasuk PSN 100% berjalan dengan baik. Sehingga, evaluasi memang dibutuhkan agar makin baik.

    “Belum tentu yang kita putuskan itu betul 100%. Kan bisa dikoreksi, bisa dievaluasi saya kira akan bagus,” kata dia.

    Saat ditanya mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) apakah dirinya akan keberatan jika nantinya juga dievaluasi oleh Presiden Prabowo, Jokowi meyakini Prabowo akan menjaga komitmen meski IKN tidak masuk dalam 8 Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Ya nyatanya anggarannya untuk IKN kan tetap. Wong sudah lama (dititipkan),” ucap Jokowi.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo akan mengevaluasi sejumlah PSN yang dinilai kurang berguna untuk masyarakat.

    “Pak Prabowo akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat,” kata Sufmi dalam seminar “Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan” di Jakarta.

    Diketahui, terdapat 233 PSN selama pemerintahan Presiden ke-7 RI Jokowi. Dari jumlah tersebut sebanyak 105 proyek dinyatakan rampung per November 2024 serta 28 proyek dan 10 program telah beroperasi.

    Sementara itu, total ada 44 proyek dan tiga program yang masih dalam tahap pembangunan serta lima proyek masih dalam proses transaksi. Adapun sebanyak 46 proyek dan tiga program masih dalam proses penyiapan. Beberapa ada yang diwariskan untuk diteruskan Presiden Prabowo. 

  • 3 Pihak Disebut Pemilik Pagar Laut Tangerang: 1 Membantah, 1 Mengklaim, 1-nya Lagi Misterius – Halaman all

    3 Pihak Disebut Pemilik Pagar Laut Tangerang: 1 Membantah, 1 Mengklaim, 1-nya Lagi Misterius – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Teka teki siapa pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di  perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, masih belum terungkap dan tetap misterius.

    Hingga kini, Selasa (14/1/2025), ada tiga pihak yang disebut sebagai pemilik pagar laut itu.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku sudah punya titik terang dan mengantongi pemilik pagar laut itu.

    “Ada sedikit titik terang dan kami itu sudah kantongi,” kata  Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, dikutip dari Kompas.TV pada Jumat (10/1/2025) lalu.

    Namun dia belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait temuan ihwal pemilik pagar laut di Tangerang.

    “Kami akan lapor ke pimpinan dulu dalam hal ini untuk ditindaklanjuti terkait pagar tersebut,” ujarnya.

    Namun demikian ada 3 pihak yang disebut-sebut pemilik pagar laut misterius itu adalah:

    Diduga Punya PIK 2 Tapi Dibantah

    Sejak awal banyak pihak mencurigai pagar laut yang terbuat dari bambu itu milik pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Maklum saja tak jauh dari situ, PIK 2 telah melakukan reklamasi pantai.

    Namun demikian, Manajemen PIK 2 melalui Toni, perwakilan resminya, menegaskan bahwa proyek mereka tidak ada kaitannya dengan pembangunan pagar laut tersebut.

    Pengembangan kawasan kota baru di PIK 2 saat ini masih akan terus berlangsung ke beberapa wilayah pesisir utara Tangerang hingga ke wilayah Kecamatan Kronjo. 

    Namun, Toni menegaskan tudingan bahwa pagar laut misterius itu adalah milik PIK 2, tidaklah benar.

    “Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut,” ujar Toni di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Toni menjelaskan bahwa pengembangan kawasan PIK 2, yang telah berjalan sejak 2009, berbeda dari proyek strategis nasional (PSN) yang baru dimulai pada 2024.

    “Ada empat hal yang perlu saya sampaikan untuk me-resume semua berita yang ada. Pertama adalah bahwa PSN dan PIK 2 itu adalah 2 hal berbeda,” kata Toni.

    “PIK 2 sendiri adalah proyek yang berorientasi ke real estate itu sudah berjalan sejak 2009,” imbuhnya.

    Menurut Toni, pengembangan kawasan PIK yang telah dilakukan sejak 2009 atau berjalan sebelum adanya penetapan PSN oleh Presiden Joko Widodo pada 2024.

    “Artinya PIK 2 itu sudah mulai melalui izin yang diterima sudah mulai berjalan sejak 2009. Sedangkan PSN ini adalah wilayah di luar perencanaan PIK 2 yang dari 2009 itu berjalan itu di luar dan itu menjadi bagian dari terintegrasi PIK 2 mulai Maret 2024,” ujarnya.

    Toni menambahkan, sejak diputuskannya area PSN PIK 2 seluas 1.800 hektare berdasarkan Keputusan Presiden RI Joko Widodo, maka pengembangan kawasan PIK dan PSN adalah dua hal berbeda.

    2. Ormas JRP Klaim Pemiliknya

    Di sisi lain, Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang mengklaim bahwa pagar laut tersebut dibangun oleh masyarakat setempat sebagai langkah mitigasi bencana.

    Sandi Martapraja, koordinator JRP, menyebutkan bahwa struktur bambu itu berfungsi mencegah abrasi dan melindungi ekosistem pantai.

    “Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah abrasi,” ujarnya pada Sabtu (11/1/2025) dikutip dari Kompas.TV.

    Menurut Sandi, keberadaan pagar laut memiliki beberapa manfaat, termasuk memitigasi ancaman tsunami, mencegah abrasi, dan mendukung kegiatan ekonomi seperti tambak ikan.

    “Tambak ikan di dekat tanggul juga dapat dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem tetap seimbang,” kata Sandi.

    Hal senada disampaikan Holid, nelayan anggota JRP, yang menekankan bahwa pagar tersebut juga membantu budidaya kerang hijau dan menjadi tambahan penghasilan bagi nelayan.

    “(Usaha itu) jadi penghasilan tambahan para nelayan,” katanya.

    3. Kata Nelayan Punya Artis

    Seorang nelayan di Pulau Cangir, dekat pagar laut, membocorkan sosok artis tanah air yang diduga menjadi pemiliknya.

    Adapun nelayan itu bernama Heru.

    Menurutnya, semua orang pasti mengenal artis itu.

    “Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya, siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming, kalau disebutin satu persatu takutnya banyak abcd-nya, yang jelas semua orang pasti tahu,” ungkap Heru.

    Selain terkenal, si pemilik pagar laut tersebut juga tak meminta izin kepada warga sekitar perairan.

    Minimal, menurut Heru, ada sosialisasi tentang pembangunan dan pemasangan pagar laut.

    Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refly Harun,  pun ikut menerka-nerka siapa nama artis tersebut. 

    Refly menduga bahwa sosok artis itu pastinya dekat dengan kekuasaan. 

    “Kita bisa membayangkan kalau clue-nya adalah selebriti yang lagi booming, kemudian yang berbisnis, maka harus tambah yang dekat dengan kekuasaan pastinya. Karena yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melakukan ini,” ujar Refly Harun seperti dikutip dari Youtube Channel-nya yang tayang pada Senin (13/1/2025). 

    Refly pun merasa miris jika keterangan yang disampaikan Heru itu benar adanya. 

    Sebab, tidak ada siapapun yang bisa membeli laut. 

    “Kalau ini tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah luar biasa, dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, karena laut itu belongs to the republic, belongs to the people, belongs to indonesian people yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even prabowo himself,” ujar Refly.

    Pemerintah Sedang Investigasi

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  meminta masyarakat untuk bisa menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Investigasi ini pun tak hanya dilakukan KPP sendiri, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah setempat.

    “Kita ikuti, Kementerian Kelautan juga tengah melakukan investigasi bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah setempat,” kata AHY dilansir Kompas TV, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut, AHY pun berharap agar pembuat atau pemilik pagar laut ini bisa segera diketahui.

    “Mudah-mudahan bisa diketahui segera (pembuat pagar laut),” imbuh Ketum Partai Demokrat itu.

    Selanjutnya AHY pun ingin berfokus dalam pembangunan di berbagai sektor.

    AHY juga menginginkan adanya kepastian hukum kepada masyarakat, salah satunya dalam kasus pagar laut misterius ini.

    Menurut AHY tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di tengah masyarakat.

    “Yang jelas kita ingin fokus pada pembangunan di berbagai sektor dan juga ingin menghadirkan kepastian hukum.”

    “Dan tidak boleh ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum,” kata AHY.

     

    Sumber: Kompas.com/Kompas.TV/Warta Kota/Tribun Jakarta

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Dugaan Refly Harun soal Sosok Selebriti Pemilik Pagar Laut di Tangerang: Pasti Juga Dekat Kekuasaan

     

     

  • Bukalapak Tutup Lapak Produk Fisik hingga PHK Karyawan, Bukti Kekejaman Politik Diungkap Jhon Sitorus

    Bukalapak Tutup Lapak Produk Fisik hingga PHK Karyawan, Bukti Kekejaman Politik Diungkap Jhon Sitorus

    “Tweetnya bernada kritik ke presiden petahana, Jokowi soal dana riset negara kita yang teramat sedikit, membuat istana gusar saat itu. Bahkan sampai muncul tagar #UnistallJokowi dari pendukung Prabowo-Sandiaga Uno,” ujarnya.

    Di sisi lain, buzzer Jokowi tak mau kalah. Saat itu rame-rame gaungkan tagar #Uninstallbukalapak . Yang lebih parah, review by buzzer dengan rating 1,0 di google play semakin tak tertahankan.

    Rating Bukalapak anjlok hanya dalam 1 hari. Alhasil, banyak user yang mulai beralih ke tokopedia dan shopee.

    Bukalapak kena mental. Review jelek di google, riuh di media sosial, berita media online dan elektronik menyerbu psikologi perusahaan, membuat Ahmad Zacky harus segera bersikap.

    “Besok harinya, Ahmad Zacky mendatangi Istana. Tujuannya jelas, memohon maaf kepada Jokowi atas cuitannya soal anggaran riset yang faktanya memang tertinggal dari negara lain,” ungkap Jhon.

    “Permintaan maaf ‘diterima’. Jokowi meminta agar ‘jangan uninstal bukalapak’. Tapi, siapa sangka pesan itu menyampaikan makna ambigu bagi semua lembaga terutama yang berhubungan dengan ekonomi dan start up,” lanjutnya.

    Meski Pilpres selesai, ternyata polemik ini tak kunjung selesai. Bukalapak yang malah ikutan selesai.

    Perlahan-lahan, Bukalapak mulai anjlok. Baik dari jumlah user, nilai saham, jumlah transaksi, jumlah seller dan juga bukalapak kurang friendly user dibanding aplikasi e-commerce lain.

    Menurutnya, dukungan pemerintah dan swasta perlahan-lahan mundur. Mungkin mereka takut berhubungan dengan perusahaan yang sudah mendapatkan warning dari semua menteri.

  • VIDEO: Jokowi Buka Pintu Untuk Pramono-Rano Jika Diminta Masukan

    VIDEO: Jokowi Buka Pintu Untuk Pramono-Rano Jika Diminta Masukan

    VIDEO: Jokowi Buka Pintu Untuk Pramono-Rano Jika Diminta Masukan

  • Benarkah Stafsus Menkomdigi Rudi Sutanto adalah Rudi Valinka Pendukung Jokowi? Meutya Hafid: Nggak Tahu

    Benarkah Stafsus Menkomdigi Rudi Sutanto adalah Rudi Valinka Pendukung Jokowi? Meutya Hafid: Nggak Tahu

    loading…

    Menkomdigi Meutya Hafid memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025). FOTO/RAKA DWI NOVIANTO

    JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital ( Menkomdigi ) Meutya Hafid buka suara terkait pelantikan Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi. Rudi Sutanto ramai dikaitkan dengan seorang selebtweet bernama Rudi Valinka, pemilik akun Twitter @kurawa yang selama ini dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial.

    “Saya nggak tahu ya. Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto, jadi saya tidak tidak mau berspekulasi mengenai apa siapa Rudy Sutanto,” kata Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Meutya menjelaskan, berdasarkan CV yang pihaknya terima, Rudi Suranto bekerja sebagai strategi komunikasi.

    “Yang dari CV yang kami terima beliau memang juga adalah strategi komunikasi. Dan jadi juga mewarnai di kementerian ini karena secara kementerian juga ini nggak cuma digital tapi juga di bidang komunikasi,” jelasnya.

    Terkait alasan Meutya melantik, menurutnya Rudi menjadi salah satu ahli di bidang komunikasi.

    “Karena ekspertis di bidang komunikasi kan tadi saya sudah jelaskan teman-teman,” kata Meutya.

    Saat dikonfirmasi kembali apakah Rudi Sutanto merupakan Rudi Valinka, Meutya kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut.

    “Saya enggak tahu Mas, saya juga enggak terlalu main Twitter,” tandasnya.

    (abd)

  • Jokowi Masuk Daftar Pejabat Terkorup di Dunia, Dokter Tifa: Betul Kata Pak Jusuf Kalla

    Jokowi Masuk Daftar Pejabat Terkorup di Dunia, Dokter Tifa: Betul Kata Pak Jusuf Kalla

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahli epidemiologi dan pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, memberikan komentar tajam dengan mengutip pernyataan lawas dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang Jokowi.

    Tifauzia mengungkapkan pandangannya dengan mengutip pernyataan JK yang pernah menyinggung kepemimpinan Jokowi.

    “Hancur negara ini, kalau Jokowi jadi Presiden,” ujar Tifa mengikuti gaya bicara JK dalam keterangannya di X @DokterTifa (13/1/2025).

    Tifa yang dikenal vokal memberikan kritikan terhadap pemerintah memberikan sorotan terkait kondisi yang dianggap semakin memburuk di bawah kepemimpinan Jokowi.

    “Betul kata Pak Jusuf Kalla,” tandasnya.

    Untuk diketahui, pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014, Jokowi dan JK keluar sebagai pemenang.

    Sebenarnya, Jokowi masuk dalam nominasi pejabat terkorup versi OCCRP yang merupakan singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Organisasi jurnalis anti korupsi terbesar di dunia.

    Organisasi itu merilus daftar finalis “Person of the Year 2024” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Dalam daftar tersebut, Jokowi masuk sebagai salah satu nama yang disebut sebagai pemimpin dunia paling korup.

    Menanggapi itu Jokowi menegaskan bahwa saat ini banyak fitnah dan framing jahat yang beredar tanpa didukung oleh bukti yang jelas.

    Baginya, tuduhan semacam itu hanyalah upaya untuk merusak reputasinya melalui berbagai kendaraan politik atau organisasi.

    “Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti,” kata Jokowi.

  • Buzzer Jokowi Diangkat Jadi Stafsus Menteri Komdigi, Denny Siregar hingga Yusuf Dumdum Beri Sentilan

    Buzzer Jokowi Diangkat Jadi Stafsus Menteri Komdigi, Denny Siregar hingga Yusuf Dumdum Beri Sentilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rudi Sutanto dikenal di media sosial dengan nama Rudi Valinka, yang juga pemilik akun X – @kurawa telah dilantik jadi Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi Meutya Hafid.

    Pelantikan Rudi itu digelar Senin, (13/1/2025). Hal ini pun jadi perbincangan publik. Rudi yang selama ini aktif di Media Sosial dan lebih dikenal sebagai buzzer Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sendiri mengaku tak tahu menahu soal Rudi yang dikenal sebagai salah satu buzzer Jokowi.

    “Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto,” kata Meutya Hafid.

    Sementara itu, Pegiat Media Sosial, Denny Siregar, memberikan sentilan kepada Rudi.

    “Selamat ya @kurawa akhirnya cita-citanya untuk jadi pejabat kecapai juga. Biar bisa selevel ama @kangdede78,” ungkap Denny Siregar.

    Hal senada juga disampaikan oleh, Pegiat Sosial Media Yusuf Dumdum.

    “Selamat @kurawa sudah jadi pejabat di Komdigi yang di curriculum vitae (CV) ditulis sebagai ‘pegiat strategi komunikasi’,” ungkap Yusuf Dumdum. (*)

  • Indonesia Gabung BRICS, Menko Airlangga Bilang Itu Hanya Kolaborasi Biasa – Halaman all

    Indonesia Gabung BRICS, Menko Airlangga Bilang Itu Hanya Kolaborasi Biasa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS sebagai kolaborasi biasa.

    Indonesia bergabung dengan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab di BRICS.

    Airlangga mengatakan bergabungnya Indonesia ke BRICS hanya kolaborasi biasa karena sebelumnya RI sudah pernah menjalin kerja sama dengan berbagai negara anggota lainnya.

    Contohnya seperti Indonesia yang merupakan bagian dari Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), di mana India merupakan bagian dari ini juga.

    Lalu, Indonesia juga bagian dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama negara Asia Tenggara lainnya. China ada di dalam ini karena mereka merupakan salah satu negara pendiri. 

    Indonesia juga sedang membahas perjanjian dagang Free Trade Agreement dengan Uni Ekonomi Eurasia, yang mana Rusia merupakan bagian dari uni kerja sama ekonomi ini.

    “Jadi tidak ada hal yang baru bagi kerja sama anggota BRICS dengan Indonesia, hanya kolaborasi biasa yang kami bangun dengan negara-negara di bagian selatan dunia,” kata Airlangga dalam acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Selain itu, kata Airlangga, Presiden Prabowo Subianto juga memastikan dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS tak berarti RI beraliansi.

    Prabowo memastikan hal tersebut ketika bertemu Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba.

    “Bergabung BRICS menjadi pembicaraan masyarakat internasional dan bapak presiden menjelaskan kepada PM Jepang bahwa Indonesia sendiri adalah negara yang tidak beraliansi,” ujar Airlangga.

    Sengaja informasi, Indonesia kini telah bergabung sebagai anggota penuh BRICS.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri RI menyebut, bergabungnya Indonesia dalam BRICS mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    Mengutip Britannica, istilah BRICS awalnya merujuk pada sekelompok negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat.

    Jika pertumbuhan ini dipertahankan pada tingkat yang sama, negara-negara tersebut, diyakini akan menjadi pelaku ekonomi dominan di abad ke-21.

    Dibentuk pada tahun 2009, BRICS diambil dari nama-nama anggota awalnya, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa).

    Sejak itu, nama tersebut, diadopsi sebagai nama organisasi antarpemerintah formal yang bertujuan untuk menciptakan integrasi dan koordinasi ekonomi serta geopolitik yang lebih kuat di antara negara-negara anggotanya.

    Untuk bergabung dengan BRICS, anggota baru harus disetujui secara bulat oleh semua anggota yang sudah ada.

    Pada pertemuan puncak BRICS 2023 di Afrika Selatan, BRICS mengundang Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, dan Argentina sebagai negara anggota baru.

    Semua negara tersebut, setuju untuk bergabung kecuali Argentina.

    Nama informal BRICS+ terkadang digunakan untuk menggambarkan perluasan organisasi ini.

    Indonesia sebenarnya telah dipandang sebagai kandidat anggota penuh BRICS sejak tahun 2011, mengutip eastasiaforum.org.

    Akan tetapi setelah menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan pada Kamis (24/8/2023), Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden, menyebut Indonesia masih mempertimbangkan keikutsertaannya.

    “Kita ingin mengkaji dan menghitung terlebih dahulu,” kata Jokowi, mengutip artikel Tribunnews pada 28 Agustus 2023.

    “Kita tidak ingin tergesa-gesa,” tambahnya.

  • Siap-siap! Memorial Living Park Pidie Aceh Rencana Diresmikan Februari 2025

    Siap-siap! Memorial Living Park Pidie Aceh Rencana Diresmikan Februari 2025

    Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bertemu membahas peresmian Memorial Living Park, Pidie, Aceh, pada Senin, 13 Januari 2025.

    Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu.

    “Sudah siap, telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya. Siap diresmikan dan insyaallah kita resmikan kira-kira bulan Februari,” jelas Mugiyanto kepada awak media saat ditemui di Gedung KemenPU.

    “Kita akan meminta arahan kepada presiden (Prabowo) apakah berkenan untuk meresmikan atau ada arahan lain dari beliau,” lanjutnya.

    Wamen PU Diana mengatakan bahwa proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp13 miliar. Pun, ini belum termasuk rumah-rumah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh pada saat tahun 1998 lalu.

    (Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

    “Memorial Living Park memang sudah diselesaikan 2024 lalu. Kami juga sudah diskusikan lingkupnya apa saja yang harus kita bangun,” kata Diana.

    Memorial Living Park di Aceh ini akan menghadirkan rumah ibadah, yakni masjid, dikarenakan mayoritas beragama muslim. Selain itu, ada tempat bermain anak-anak, dan juga lokasi untuk bercengkrama bersama.

    Dilengkapi pula dengan lahan parkir, Mugiyono mengharapkan tempat ini dapat menjadi situs edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. Tempat ini bisa dikatakan cocok untuk bertemu, bermain, dan bersilaturahmi.

    Baca juga: Kementerian Hukum Fokus Transformasi Digital di 2025

    “Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman rersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut,” tutur Mugiyono.

    Mugiyono juga menambahkan bahwa pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.
     
    Ada 29 unit rumah dibangun 

    Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa ada 29 unit rumah yang dibangun di sekitar Memorial Living Park, Kabupaten Pidie, Aceh. “Ada rumah rumah yang kita bantu dari korban HAM tersebut. Rumah-rumah itu ada 29 jumlahnya, waktu itu dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan,” jelas Diana kepada tim Medcom.id.

    Diana menambahkan bahwa total anggaran satu rumah di sana adalah sekitar Rp60 juta rupiah. Jika ditotal secara keseluruhan, anggaran ini menghabiskan sekitar Rp3,4 miliar, di luar anggaran Memorial Living Park.

    Pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

    Ada sekitar 19 kementerian yang membantu untuk pemulihan korban terjadinya pelanggaran HAM di Aceh ini. Salah satunya adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). 

    Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

    “Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi,” jelas Mugiyono.

    “Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan msnjalankan untuk pemulihan tersebut,” lanjutnya.

    Diana mengatakan bahwa keseluruhan rumah sudah tuntas. Namun, penyerahan kunci rumah untuk para korban belum dapat diketahui kejelasan waktunya. Sementara itu, Memorial Living Park ini akan diresmikan sekitar Februari 2025 atau sebelum Lebaran Idulfitri.

    Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bertemu membahas peresmian Memorial Living Park, Pidie, Aceh, pada Senin, 13 Januari 2025.
     
    Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu.
     
    “Sudah siap, telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya. Siap diresmikan dan insyaallah kita resmikan kira-kira bulan Februari,” jelas Mugiyanto kepada awak media saat ditemui di Gedung KemenPU.

    “Kita akan meminta arahan kepada presiden (Prabowo) apakah berkenan untuk meresmikan atau ada arahan lain dari beliau,” lanjutnya.
     
    Wamen PU Diana mengatakan bahwa proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp13 miliar. Pun, ini belum termasuk rumah-rumah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh pada saat tahun 1998 lalu.
     

    (Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)
     
    “Memorial Living Park memang sudah diselesaikan 2024 lalu. Kami juga sudah diskusikan lingkupnya apa saja yang harus kita bangun,” kata Diana.
     
    Memorial Living Park di Aceh ini akan menghadirkan rumah ibadah, yakni masjid, dikarenakan mayoritas beragama muslim. Selain itu, ada tempat bermain anak-anak, dan juga lokasi untuk bercengkrama bersama.
     
    Dilengkapi pula dengan lahan parkir, Mugiyono mengharapkan tempat ini dapat menjadi situs edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. Tempat ini bisa dikatakan cocok untuk bertemu, bermain, dan bersilaturahmi.
     
    Baca juga: Kementerian Hukum Fokus Transformasi Digital di 2025
     
    “Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman rersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut,” tutur Mugiyono.
     
    Mugiyono juga menambahkan bahwa pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.
     

    Ada 29 unit rumah dibangun 

    Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa ada 29 unit rumah yang dibangun di sekitar Memorial Living Park, Kabupaten Pidie, Aceh. “Ada rumah rumah yang kita bantu dari korban HAM tersebut. Rumah-rumah itu ada 29 jumlahnya, waktu itu dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan,” jelas Diana kepada tim Medcom.id.
     
    Diana menambahkan bahwa total anggaran satu rumah di sana adalah sekitar Rp60 juta rupiah. Jika ditotal secara keseluruhan, anggaran ini menghabiskan sekitar Rp3,4 miliar, di luar anggaran Memorial Living Park.
     
    Pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.
     
    Ada sekitar 19 kementerian yang membantu untuk pemulihan korban terjadinya pelanggaran HAM di Aceh ini. Salah satunya adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). 
     
    Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.
     
    “Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi,” jelas Mugiyono.
     
    “Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan msnjalankan untuk pemulihan tersebut,” lanjutnya.
     
    Diana mengatakan bahwa keseluruhan rumah sudah tuntas. Namun, penyerahan kunci rumah untuk para korban belum dapat diketahui kejelasan waktunya. Sementara itu, Memorial Living Park ini akan diresmikan sekitar Februari 2025 atau sebelum Lebaran Idulfitri.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)