Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Kemenkeu masih mengkaji insentif untuk family office

    Kemenkeu masih mengkaji insentif untuk family office

    Insentif sedang digodok…

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji insentif yang sesuai untuk program family office yang telah diwacanakan sejak tahun 2024 lalu.

    “Insentif sedang digodok,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu.

    Thomas menyebut pihaknya akan merujuk pada standar di luar negeri agar insentif yang diberikan bisa lebih kompetitif. Dalam konteks itu, Kemenkeu akan turut melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    Thomas pun menegaskan regulasi perlu disusun dengan matang agar bisa memberikan kepastian hukum.

    “Hukumnya harus jelas. Bahwa family office di mana pun harus mempunyai kepastian hukum. Menurut saya itu menjadi tantangan, karena sekali lagi, bukan hanya insentif, tetapi secara keseluruhan harus kita pikirkan,” ujarnya.

    Dalam kegiatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan family office pada Februari 2025.

    “Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan,” kata Luhut.

    Luhut menambahkan studi mengenai penerapan family office di Indonesia telah lama dilakukan. Dia optimistis Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut.

    “Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,” ujarnya.

    Ketua DEN pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia. “Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” katanya lagi.

    Gagasan soal family office dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Wacana itu, ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gigin: Pendukung Aguan Memiliki Pola Berpikir Sama dengan Belanda Hitam di Jaman Penjajahan

    Gigin: Pendukung Aguan Memiliki Pola Berpikir Sama dengan Belanda Hitam di Jaman Penjajahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menyentil para pendukung konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Menurutnya, para pendukung Aguan memiliki pola pikir yang sama dengan Belanda hitam di jaman penjajahan.

    “Para pendukung Aguan memiliki pola berpikir sama dengan Belanda hitam di jaman penjajahan,” kata Gigin Praginanto dalam akun X, pribadinya, Rabu, (15/1/2025).

    “Berpihak ke Belanda/Aguan karena banyak warga bangsa saya menggantungkan hidup pada perusahaan Belanda/Aguan,” tambahnya.

    Diketahui, proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) garapan Agung Sedayu Grup milik Aguan yang ditetapkan sebagai PSN di masa Pemerintahan Jokowi terus berpolemik.

    Belum lagi pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di pantai Utara Tangerang juga disebut-sebut sebagai bagian dari proyek Aguan.

    Pagar laut yang disebut ilegal itu hingga saat ini juga masih berpolemik. Meksi tak sedikit yang menginginkan pagar itu dibongkar dan diusut pelakunya, tapi nyatanya hingga saat ini hanya sekadar ramai jadi perbincangan.

    Pemerintah sendiri baru sampai pada tahap menyegel pagar laut tersebut. (*)

  • Syahganda Nainggolan: Menteri Titipan Jokowi Pemalas

    Syahganda Nainggolan: Menteri Titipan Jokowi Pemalas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan memberikan pandangannya terkait polemik yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya mengenai visi ekonomi Prabowo Subianto.

    Dikatakan Syahganda, Prabowo telah memiliki konsep yang jelas untuk membawa Indonesia menuju kejayaan, namun ia menyoroti eksekusi program yang dinilai belum optimal.

    “Prabowo sudah pernah datang ke tempat saya, di Sabang Merauke Circle. Saat pidato tahun 2010 saja, beliau sudah punya visi besar,” ujar Syahganda dikutip dari Podcast Bambang Widjojanto (15/1/2025).

    Syahganda menarik sebuah contoh, ia mengatakan dalam 81 km harus ada akuakultur dan bisa menjadi solusi besar bagi Indonesia.

    “Itu saja sudah solusi besar, kita akan kaya raya,” Syahganda menuturkan.

    Ia menyoroti dua sektor utama yang menjadi fokus Prabowo, yakni akuakultur di kawasan pantai dan pengembangan industri petrokimia.

    Syahganda menilai akuakultur, seperti budidaya lobster dan udang di pinggir laut, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Selain itu, industri petrokimia yang sempat berkembang pesat di era Soeharto, menurutnya, perlu diteruskan untuk mengatasi permasalahan pupuk yang saat ini masih menjadi kendala besar.

    Namun, Syahganda mengkritik kinerja para pembantu Prabowo yang merupakan titipan Jokowi.

    “Cuma problemnya, pembantu-pembantu Prabowo ini ada yang kebanyakan pemalas. Sepuluh tahun di zaman Jokowi itu malas,” cetusnya.

    “Bayangkan saja sampai Pak Prabowo harus datang sendiri ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menjelaskan konsep Ekonomi Pancasila,” katanya.

  • Jokowi Terus Menyala meski Pensiun, Kini Diterima Sultan dalam Pertemuan Terbatas

    Jokowi Terus Menyala meski Pensiun, Kini Diterima Sultan dalam Pertemuan Terbatas

    Jakarta: Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan bahwa perannya tetap menyala meski telah pensiun dari jabatan pada 20 Oktober 2024. Mantan orang nomor satu di Indonesia ini terus aktif tampil di publik, menerima tamu di Solo, Jawa Tengah, melakukan kunjungan ke berbagai daerah, hingga bolak-balik ke Jakarta untuk berbagai keperluan.

    Kali ini, Jokowi melakukan kunjungan ke Keraton Kilen Yogyakarta dan bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Jokowi tiba di lokasi pada pukul 08.51 WIB menggunakan mobil jenis Alphard berpelat nomor B 1568 AZC.

    Ditya Nanaryo Aji, Koordinator Substansi Humas Kominfo DIY, membenarkan adanya pertemuan tersebut.

    “Iya benar, hadir pagi ini. (Jokowi) bertemu dengan Bapak Gubernur DIY di Keraton Kilen,” ucap Ditya, Rabu, 15 Januari 2025

    Namun, Ditya tidak mengetahui secara rinci isi pembicaraan antara Jokowi dan Sultan HB X.

    “Pertemuan terbatas, kami tidak diinfo membahas tentang apa,” tambahnya.

    Baca juga: OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    Jokowi Tetap Aktif Pascapensiun
    Sejak meninggalkan Istana, Jokowi tidak serta-merta hilang dari sorotan. Di Solo, tempatnya kini berdomisili, Jokowi hampir setiap hari menerima tamu dari berbagai kalangan, baik tokoh politik, pejabat daerah, hingga pengusaha. Tidak hanya itu, ia juga sering berkunjung ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan penting atau acara kenegaraan tertentu.

    Kegiatan Jokowi di masa pensiun juga kerap mencuri perhatian. Salah satunya adalah kunjungannya ke sejumlah daerah untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh lokal. Yogyakarta menjadi salah satu destinasi kunjungannya kali ini, dengan agenda pertemuan bersama Sri Sultan HB X di Keraton Kilen.

    Meski telah lengser, Jokowi tetap dianggap sebagai sosok sentral yang dihormati oleh banyak pihak. Kiprahnya dalam berbagai kegiatan menunjukkan bahwa ia masih memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek, mulai dari politik, sosial, hingga ekonomi.

    Belum diketahui detail isi pertemuan dengan Sultan HB X, namun langkah Jokowi untuk tetap aktif dalam percaturan sosial dan politik nasional mengisyaratkan bahwa semangatnya “terus menyala” meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

    Jakarta: Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan bahwa perannya tetap menyala meski telah pensiun dari jabatan pada 20 Oktober 2024. Mantan orang nomor satu di Indonesia ini terus aktif tampil di publik, menerima tamu di Solo, Jawa Tengah, melakukan kunjungan ke berbagai daerah, hingga bolak-balik ke Jakarta untuk berbagai keperluan.
     
    Kali ini, Jokowi melakukan kunjungan ke Keraton Kilen Yogyakarta dan bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Jokowi tiba di lokasi pada pukul 08.51 WIB menggunakan mobil jenis Alphard berpelat nomor B 1568 AZC.
     
    Ditya Nanaryo Aji, Koordinator Substansi Humas Kominfo DIY, membenarkan adanya pertemuan tersebut.

    “Iya benar, hadir pagi ini. (Jokowi) bertemu dengan Bapak Gubernur DIY di Keraton Kilen,” ucap Ditya, Rabu, 15 Januari 2025
     
    Namun, Ditya tidak mengetahui secara rinci isi pembicaraan antara Jokowi dan Sultan HB X.
     
    “Pertemuan terbatas, kami tidak diinfo membahas tentang apa,” tambahnya.
     
    Baca juga: OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    Jokowi Tetap Aktif Pascapensiun

    Sejak meninggalkan Istana, Jokowi tidak serta-merta hilang dari sorotan. Di Solo, tempatnya kini berdomisili, Jokowi hampir setiap hari menerima tamu dari berbagai kalangan, baik tokoh politik, pejabat daerah, hingga pengusaha. Tidak hanya itu, ia juga sering berkunjung ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan penting atau acara kenegaraan tertentu.
     
    Kegiatan Jokowi di masa pensiun juga kerap mencuri perhatian. Salah satunya adalah kunjungannya ke sejumlah daerah untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh lokal. Yogyakarta menjadi salah satu destinasi kunjungannya kali ini, dengan agenda pertemuan bersama Sri Sultan HB X di Keraton Kilen.
     
    Meski telah lengser, Jokowi tetap dianggap sebagai sosok sentral yang dihormati oleh banyak pihak. Kiprahnya dalam berbagai kegiatan menunjukkan bahwa ia masih memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek, mulai dari politik, sosial, hingga ekonomi.
     
    Belum diketahui detail isi pertemuan dengan Sultan HB X, namun langkah Jokowi untuk tetap aktif dalam percaturan sosial dan politik nasional mengisyaratkan bahwa semangatnya “terus menyala” meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Sultan HB X pastikan pertemuan dengan Jokowi tak bahas politik

    Sultan HB X pastikan pertemuan dengan Jokowi tak bahas politik

    Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Keraton Kilen, Yogyakarta, Rabu pagi, tidak membahas isu politik.

    “Enggak (bahas politik). pribadi saja,” ujar Sultan HB X kepada awak media usai melakukan pertemuan tertutup bersama Jokowi selama sekitar 1,5 jam di kediamannya itu.

    Raja Keraton Yogyakarta itu menegaskan bahwa kedatangan Jokowi ke kediamannya hanya untuk bersilaturahmi dan bersifat pribadi.

    Saat ditanya awak media mengenai isi pembicaraan bersama Jokowi, Sultan enggan mengungkapkan.

    “Ya enggak bisa (diungkap) dong. Wong itu pribadi kok. Ya, saya enggak mau punya komentar apa-apa. Ya silaturahmi saja,” ujar Sultan.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tiba di Keraton Kilen pada Rabu (15/1) sekitar pukul 08.51 WIB dengan mobil hitam berpelat nomor B 1568 AZC dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 10.23 WIB.

    Saat meninggalkan kompleks Keraton Kilen, Jokowi tampak tersenyum ke arah awak media dari dalam mobil.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut bakal ajukan ke Prabowo ‘family office’ jalan Februari 2025

    Luhut bakal ajukan ke Prabowo ‘family office’ jalan Februari 2025

    Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan family office pada Februari 2025.

    “Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan,” kata Luhut saat ditemui dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu.

    Luhut menambahkan studi mengenai penerapan family office di Indonesia telah lama dilakukan. Dia optimistis Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut.

    “Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,” ujarnya.

    Ketua DEN itu pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia. “Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” katanya lagi.

    Gagasan soal family office dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

    “Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut, di sela World Water Forum, di Denpasar, Sabtu (18/5/2024).

    Pada Juli 2024, Luhut mengungkapkan sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office atau keluarga kaya yang menginvestasikan dana di Bali.

    Menurut dia kala itu, tim untuk program kantor orang kaya dari luar negeri itu sudah mulai bekerja dan rencananya melakukan kunjungan ke negara-negara atau wilayah administrasi khusus yang menerapkan konsep serupa, seperti Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Singapura.

    Tujuannya untuk mengetahui pengelolaan dana orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur konsep investasi tersebut.

    Adapun penerapan family office dia harapkan dapat berlaku juga di kota-kota lain, seperti Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi Temui Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton, Bahas Apa ? – Page 3

    Jokowi Temui Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton, Bahas Apa ? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Kota Yogyakarta, Rabu, 15/1/2025).

    Pantauan di lokasi, Jokowi tiba di lokasi pada pukul 08.51 WIB menggunakan mobil hitam berpelat nomor B 1568 AZC. Sejumlah aparat keamanan terlihat berjaga di pintu gerbang kompleks kediaman Sultan HB X tersebut.

    Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji membenarkan pertemuan terbatas Jokowi dan Sultan HB X tersebut.

    “Bertemu dengan Bapak Gubernur DIY di Keraton Kilen. Pertemuan terbatas,” kata Ditya, seperti dilansir dari Antara.

     

    antan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengomentari laporan dan desakan Nurani 98 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta kekayaan dan keluarganya.

    Hingga saat ini, dia mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

    “Kami tidak diinfo membahas tentang apa,” ujar Ditya.

    Hingga berita ini diturunkan, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Sultan HB X masih berlangsung secara tertutup.

     

     

     

  • 9 Jokowi Bertemu dengan Sultan HB X di Keraton Kilen, Pertemuan Terbatas? Yogyakarta

    9 Jokowi Bertemu dengan Sultan HB X di Keraton Kilen, Pertemuan Terbatas? Yogyakarta

    Jokowi Bertemu dengan Sultan HB X di Keraton Kilen, Pertemuan Terbatas?
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ketujuh Republik Indonesia,
    Joko Widodo
    (Jokowi), berkunjung ke
    Keraton Kilen

    Yogyakarta
    pada Rabu (15/1/2025) pukul 08.51 WIB.
    Dalam kunjungannya, Jokowi menggunakan mobil jenis Alphard dengan nomor polisi B 1568 AZC.
    Saat dikonfirmasi, Koordinator Substansi Humas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ditya Nanaryo Aji, membenarkan adanya kunjungan tersebut.
    “Iya benar, hadir pagi ini. (Jokowi) bertemu dengan Bapak
    Gubernur DIY
    di Keraton Kilen,” ucap Ditya, Rabu (15/1/2025).
    Namun, Ditya mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui secara detail agenda pertemuan antara Jokowi dan Sri Sultan.
    “Pertemuan terbatas, kami tidak diinfo membahas tentang apa,” kata dia.


    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Retret Kepala Daerah hingga Eks Ketua PN Surabaya Ditangkap

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Retret Kepala Daerah hingga Eks Ketua PN Surabaya Ditangkap

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Selasa (14/1/2025). Rencana Presiden Prabowo Subianto menggelar retret dengan kepala daerah hasil Pilkada 2024 masih menarik perhatian pembaca.

    Isu politik dan hukum terkini lain yang masih hangat adalah soal penangkapan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono karena diduga terlibat dalam kasus suap terkait vonis bebas Ronald Tannur.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    Prabowo Mau Gelar Retret Kepala Daerah untuk Samakan Visi dan Misi
    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rencana Presiden Prabowo Subianto mengadakan retret kepala daerah terpilih di Pilkada 2024, bertujuan untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan daerah sekaligus membangun kekompakan. 

    “Agar program pemerintah pusat dapat dijalankan secara merata demi kebaikan rakyat di daerah,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Jokowi Persilakan Prabowo Evaluasi PSN Warisannya
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan rencana Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) warisan pemerintahannya.

    “Ya enggak papa, kan baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” ujar Jokowi di kediaman pribadinya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

    Jokowi mengakui evaluasi PSN dibutuhkan karena belum tentu keputusan pemerintah sebelumnya berjalan 100%.

    Pemerintah Akan Revisi UU Pemilu
    Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih menjadi sorotan publik adalah rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Pemilu setelah MK menghapus syarat ambang batas parlemen (parlementary threshold) dan presidential threshold.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan revisi UU Pemilu penting untuk menyesuaikan dengan hasil putusan MK. 

    “Dalam konteks politik ada rencana untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu,” kata Bima saat beraudiensi dengan petinggi B-Universe di Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    KPK Bantah Tidak Tahan Hasto karena Megawati Telepon Prabowo
    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyangkal rumor penyidik tidak menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghubungi Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya justru tidak mendengar soal kabar itu,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    Menurut Setyo, penyidik masih membutuhkan keterangan saksi lain untuk menahan Hasto.

  • Diperiksa Kejagung, Tom Lembong: Ada Harapan Baru di 2025

    Diperiksa Kejagung, Tom Lembong: Ada Harapan Baru di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menyampaikan dirinya memiliki harapan baru pada 2025.

    Hanya saja, Tom tidak menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. Dia juga menuturkan bahwa tahun ini juga dirinya akan menghadapi banyak tantangan.

    “Ada harapan yang baru di tahun ini meskipun menghadapi banyak tantangan,” ujarnya di Kejagung, Selasa (14/1/2025) malam.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, Tom telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Pengembangan PT PPI Charles Sitorus.

    Tom baru keluar dalam pemeriksaan Kejagung sekitar 20.00 WIB. Dia langsung dikerubungi awak media. Tom irit bicara saat keluar dari gedung Kartika Kejagung RI.

    Meskipun demikian, sosok yang sempat dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini, terus melempar senyumannya hingga masuk kembali ke mobil tahanan.

    “Terima kasih,” ucap Tom.

    Sebagai informasi, dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus pada kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016 pada (29/10/2024).

    Kasus itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. Berdasarkan perannya, Tom diduga memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015.

    Hanya saja, menurut Kejagung, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

    Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.