Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • MKGR sebut Wapres Gibran akan hadiri puncak HUT Ke-65

    MKGR sebut Wapres Gibran akan hadiri puncak HUT Ke-65

    Jakarta (ANTARA) – Organisasi sayap Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal menghadiri puncak rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-65 MKGR pada Sabtu, 18 Januari 2025.

    Ketua Umum MKGR Adies Kadir mengatakan bahwa panitia kegiatan tersebut sudah mengirimkan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Adapun Prabowo tidak akan hadir secara langsung sedangkan Gibran direncanakan hadir ke lokasi.

    “Kita sudah mengundang Pak Wakil Presiden, tetapi kita sampaikan apabila Pak Jokowi berkenan hadir, kita juga sudah menyiapkan tempat untuk kehadiran beliau,” kata Adies di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa MKGR sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Hal itu diucapkannya ketika menjawab peluang Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo maupun Wapres Gibran untuk masuk ke organisasi.

    “Kalau ormas bukan hanya dari unsur partai politik, tetapi ASN juga boleh, kemudian masyarakat yang menghendaki boleh, siapapun kami terbuka untuk masuk ormas,” kata dia.

    Selain itu, menurutnya MKGR juga akan menggelar rapat pada saat puncak perayaan HUT tersebut untuk membahas penambahan atau pengurangan jabatan di organisasi. Nantinya bakal ada juga penambahan posisi-posisi dewan pakar hingga dewan penasehat.

    “Itu sudah kita inventarisir, dan juga kita kita ada penambahan beberapa posisi wakil ketua umum,” kata dia.

    Di sisi lain, dia mengatakan Presiden Prabowo pun akan mengirimkan rekaman video testimoni terkait HUT MKGR, walaupun tidak hadir secara langsung. Dia mengungkapkan bahwa Prabowo sempat menjadi Ketua Dewan Penasehat MKGR pada beberapa waktu silam, ketika masih menjadi kader Partai Golkar.

    “Beliau (Prabowo) mengucapkan terima kasih, dan bercerita bahwa memang dulunya beliau ada di Ormas MKGR. Yang pasti yang membawa undangannya ya orang-orang dekat beliau,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Selain Hina Prabowo, Rudi Valinka yang Dijadikan Stafsus Menkomdigi Juga Kedapatan Pernah Sebar Hoaks

    Selain Hina Prabowo, Rudi Valinka yang Dijadikan Stafsus Menkomdigi Juga Kedapatan Pernah Sebar Hoaks

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelantikan Rudi Sutanto yang dikenal warganet dengan nama Rudi Valinka di media sosial X masih jadi pembahasan hangat di media sosial.

    Bahkan, nama Rudi Valinka dan Kominfo masih jadi trending topik. Sejumlah pegiat media sosial bahkan masih heboh membahasnya.

    Selain menyebarnya tangkapan layar cuitan pria tersebut yang menghina Prabowo, juga ada cuitan hoaks yang cukup menggemparkan.

    Temuan warganet dengan nama akun Lambe Waras membagikan angkapan layar cuitan Rudi Valinka jelang Pilpres 2024 lalu.

    Isi cuitannya membahas tentang mantan gubernur Anies Baswedan yang ditudingnya telah memusnahkan 1449 gereja. Cuitan itu pun dipastikan hoaks,

    “Kemenkomdigi itu salah satu tugasnya adalah memberantas Hoax, tapi kalau Staffsusnya Raja Hoax Nasional begini, gimana nanti moralnya Netizen? Banyak pejabat ‘jaka sembung bawa golok’ sekarang ya…?,” tulis akun @abu_waras, dikutip Rabu (15/1/2025).

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital ( Menkomdigi ) Meutya Hafid buka suara terkait pelantikan Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi.

    Rudi Sutanto ramai dikaitkan dengan seorang selebtweet bernama Rudi Valinka, pemilik akun Twitter @kurawa yang selama ini dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial.

    “Saya nggak tahu ya. Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto, jadi saya tidak tidak mau berspekulasi mengenai apa siapa Rudy Sutanto,” kata Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Meutya menjelaskan, berdasarkan CV yang pihaknya terima, Rudi Suranto bekerja sebagai strategi komunikasi.

  • Ditangkap Hari Ini, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Pernah Kunjungi Indonesia Dua Kali Nasional 15 Januari 2025

    Ditangkap Hari Ini, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Pernah Kunjungi Indonesia Dua Kali Nasional 15 Januari 2025

    Ditangkap Hari Ini, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Pernah Kunjungi Indonesia Dua Kali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah kontroversi yang dibuat Presiden Korea Selatan (Korsel)
    Yoon Suk Yeol
    membuatnya ditangkap pada Rabu (15/1/2025).
    Penangkapan ini mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu atas upaya penangkapan Presiden Yoon yang dimakzulkan.
    Penangkapan Yoon itu juga menjadi sejarah di Korea Selatan karena ia menjadi presiden pertama yang ditahan selama masa jabatannya.
    Ia diketahui mendapat tuduhan pemberontakan usai menetapkan darurat militer di Korea Selatan.
    Kala itu, beberapa titik kota krusial dijaga ketat oleh militer, sementara demonstrasi dari masyarakat terus berdatangan tak kunjung padam.
    Kini, Yoon berpotensi mendapat hukuman mati atau penjara seumur hidup jika dia terbukti bersalah atas upaya pemberontakan.
    Selain itu, Yoon juga beberapa kali menghindar ketika para penyidik berusaha menangkapnya dari kediamannya.
    Bahkan, anggota Dinas Keamanan Presiden (PSS) juga berusaha melakukan barikade agar penyidik tidak bisa masuk ke kediaman Presiden Yoon.
    Yoon sebelumnya berhasil menggagalkan upaya penangkapan pertama pada 3 Januari.
    Yoon Suk Yeol menjadi presiden Korsel sejak 10 Mei 2022 hingga 14 Desember 2024.
    Sepanjang menjabat sebagai Presiden Korsel, Yoon tercatat dua kali mengunjungi Indonesia untuk sejumlah kegiatan.
    Kunjungan pertama Yoon terjadi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Indonesia, pada 2022.
    Sebelum menghadiri G20, Presiden RI saat itu, Joko Widodo, lebih dulu mengunjunginya di Seoul, Korea Selatan, di tahun yang sama.
    Pada kesempatan itu, Yoon menyatakan bakal hadir dalam KTT G20 di Bali.
    “Pemerintah Korsel memberikan dukungan penuh kepada Indonesia sebagai Presidensi G20. Saya sangat menantikan November tahun ini untuk menghadiri KTT G20 di Bali,” ujar Presiden Yoon dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/7/2022).
    Kunjungan perdana Presiden Yoon ke Indonesia lantas terjadi dalam momen KTT G20, didampingi sang istri, Kim Keon Hee.
    Kedatangan Yoon ke Indonesia sudah menarik perhatian sejak tiba di Bandara Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (13/11/2022), karena mobil yang dipilihnya.
    Keduanya dijemput tidak menggunakan Genesis G80 yang notabene merupakan mobil buatan Korea Selatan.
    Yoon dan istri malah terlihat menaiki Mercedes-Benz S600 Guard.
    Hal ini lantaran pihak Korea Selatan kemungkinan besar lebih mementingkan keamanan, sehingga yang dipilih adalah mobil mewah tersebut.
    S600 Guard telah mendapatkan sertifikat VR10, yakni sertifikasi tingkat perlindungan tertinggi untuk kendaraan non-militer.
    Pada momen itu, Yoon bersama Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri pertemuan dengan para pengusaha Republik Korea di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Senin (14/11/2022).
    Kedua Presiden itu terlebih dahulu berfoto bersama dengan para pengusaha Korea dan pengusaha Indonesia sebelum acara dimulai.
    Selepas itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid membacakan daftar sejumlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati baik oleh pemerintah maupun para pengusaha kedua negara.
    Presiden Yoon mengaku senang bisa berkunjung ke Indonesia dan bertemu Presiden Jokowi.
    “Senang bertemu dengan Presiden kembali, saya sudah bertemu tiga kali. Hari ini, saya mengunjungi beberapa tempat acara dan bisa merasakan banyak upaya dilakukan, terutama oleh Presiden Jokowi untuk mempersiapkan acara ini (G20),” ujar Presiden Yoon sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin.
    Pertemuan kedua antara Yoon dan Jokowi terjadi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN-Korea Selatan di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9/2023).
    Pertemuan tersebut membahas sejumlah kerja sama, terutama di sektor ekonomi baru atau emerging economy, seperti teknologi finansial, ekonomi digital, dan ekosistem perusahaan rintisan.
    Mereka juga mengangkat isu yang terkait dengan Semenanjung Korea, terutama peluncuran rudal dan program nuklir yang bertentangan dengan hukum internasional dan mengancam keamanan kawasan.
    Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi kala itu menyebut, Korsel mengumumkan kontribusi 30 juta dollar AS untuk peningkatan kapasitas di bidang
    artificial intelligence
    dan 16 juta dollar AS untuk implementasi AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific).
    “Dalam pertemuan diangkat juga pentingnya melakukan upgrade ASEAN-ROK FTA (free trade agreement),” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya.
    Kemudian, keduanya kembali bertemu di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (8/9/2023).
    Dalam kunjungan ke istana, Presiden Yoon Suk Yeol didampingi Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee.
    Presiden Suk Yeol dan Ibu Negara Keon Hee tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 08.32 WIB dan langsung disambut Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana.
    Keduanya melakukan pertemuan bilateral dengan membahas kerja sama di berbagai bidang.
    Dalam momen itu, Yoon menyatakan minat untuk investasi mobil listrik dengan Indonesia. “Korea akan mengembangkan dan mengajak tim kami ke Indonesia demi visi Indonesia emas 2045. Untuk itu kami akan melakukan kerja sama di bidang industri masa yang akan datang yaitu mobil listrik,” ujar Presiden Suk Yeol.
    Dia menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang penting di ASEAN.
    Salah satunya, karena Indonesia sangat mementingkan kebebasan dan perdamaian serta hukum yang luar biasa.
    “Jadi menurut Korea sangat cocok kerja sama dengan Korea, kami jadi ingin bekerja sama lebih jauh. Jadi saya berharap sekali, saya ingin solidaritas di kawasan ASEAN dengan Korea bisa terus berjalan,” tegas Presiden Suk Yeol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Said Didu ke Menteri Meutya: Janganlah Kami Semua Dianggap Bodoh

    Said Didu ke Menteri Meutya: Janganlah Kami Semua Dianggap Bodoh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti Menteri Komdigi Meutya Hafid soal pelantikan Rudi Susanto alias Rudi Valinka, buzzer Jokowi jadi staf khusus.

    Pasalnya, Menteri Meutya mengaku tak tahu menahu ihwal buzzer Jokowi tersebut.

    “Ibu Menteri @meutya_hafid yth, alasannya kurang masuk akal. Pengangkatan eselon I itu melalu berbagai tahapan seleksi. Janganlah kami semua dianggap bodoh,” kata Said Didu dalam akun X, pribadinya, Selasa, (14/1/2025).

    Said Didu juga menyentil Jokowi yang menempatkan orang-orangnya hingga ke eselon paling bawah.

    “Kirain Jokowi hanya menempatkan orangnya di jabatan Menteri dan wakil Menteri – ternyata sampai ke Eselon bawah. Tidak ada bedanya dengan 3 Periode,” tambah pria kelahiran Pinrang Sulsel ini.

    Sementara itu, Pegiat Media Sosial, Jhon Sitorus juga menyampaikannya hal serupa. Menurutnya, pejabat setingkat menteri tidak mengenal pejabat yang dilantiknya tidak lah etis.

    “Seorang Menteri Prabowo, Meutya Hafid bahkan gak tau siapa yang dilantiknya sendiri. Apakah Rudi Sutanto ini orang titipan? Titipan siapa? Mengapa seorang Menteri tidak tahu latar belakang pejabatnya sendiri? Mau dibawa kemana negara ini jika pejabat-pejabatnya diisi oleh manusia titipan dan diangkat tanpa tes kelayakan?,” ungkap Jhon.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sendiri mengaku tak tahu menahu soal Rudi yang dikenal sebagai salah satu buzzer Jokowi.

    “Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto,” kata Meutya Hafid. (*)

  • Jokowi Ungkap Pembicaraan dengan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X

    Jokowi Ungkap Pembicaraan dengan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X

    GELORA.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi pembicaraan yang dilakukan dengan Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pertemuan yang berlangsung di Kediaman Pribadi Sultan, Keraton Kilen Yogyakarta, pada Rabu (15/1/2025) pagi.

    “Saya sudah lama tidak berjumpa dengan beliau. Jadi ini hanya silaturahmi. Saya yang datang karena diundang,” kata Jokowi saat memberikan keterangan di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu siang.

    Jokowi menegaskan bahwa pembicaraan antara dirinya dan Sultan tidak berkaitan dengan politik.

    Meskipun demikian, ia mengakui bahwa mereka membahas berbagai topik selama hampir dua jam.

    “Enggak, silaturahmi biasa. Karena lama saya enggak berjumpa dengan beliau,” jelasnya.

    “Ya hampir dua jam ngomong dari banyak hal, banyak hal. Lebih banyak di geopolitik dan ekonomi global,” lanjut Jokowi.

    Sementara itu, Sultan HB X enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi pertemuan tersebut.

    “Ya enggak bisa diomongke, wong itu pribadi og,” ungkap Sultan saat ditemui di Kantor Gubernur DIY pada hari yang sama.

    Sultan menekankan bahwa pertemuan dengan Jokowi hanya sebatas silaturahmi. “Saya enggak mau komentar apa pun, ya silaturahmi itu,” kata Sultan.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembahasan isu politik, ia menegaskan bahwa diskusi tidak menyangkut hal tersebut. “Enggak,” tegasnya.

    Pertemuan ini menyoroti pentingnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menunjukkan komitmen kedua tokoh untuk menjaga komunikasi yang baik meskipun tidak membahas isu politik secara langsung.

  • Luhut Ingin Bertemu Presiden Prabowo untuk Pastikan Family Office Jalan Februari 2025

    Luhut Ingin Bertemu Presiden Prabowo untuk Pastikan Family Office Jalan Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pembentukan family office akan berlangsung pada 2025. Ia juga mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan menemui Presiden Prabowo Subianto dan mengusulkan family office bisa berjalan Februari 2025.

    Adapun studi terkait family office telah dilakukan sejak 2024, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Maka, lanjut Luhut, sudah selayaknya family office dapat berjalan di tahun ini.

    “Lanjut, (family office) harus lanjut. Presiden setuju mengenai itu, tinggal kita tangani lagi,” ucap Luhut saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    “Kalau saya ketemu Presiden Prabowo dan kalau saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan. Kita sudah lama studi,” sambungnya.

    Luhut mengungkapkan, Indonesia berambisi untuk tidak akan kalah dari Malaysia, dengan family office di Negeri Jiran yang telah berjalan.

    Terlebih, Malaysia sukses menjalankan program bebas pajak untuk family office.

    Diketahui, negara tetangga Indonesia ini telah memastikan untuk memberikan pajak 0 persen untuk family office yang berlokasi di kawasan keuangan khusus Forest City.

    “Kita enggak mau kalah dari negara tetangga kita. Alur berpikir kita harus dibalik, jangan ngitung untung saya saja, untungmu juga harus dipikir,” ucap dia.

    Seperti diberitakan sebelumnya, saat masih menjabat presiden, Jokowi telah menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk mengkaji skema investasi family office milik crazy rich di Indonesia.

    Family office atau kantor keluarga, didefinisikan oleh Binder Dijker Otte (BDO) sebagai lembaga yang bisa digunakan oleh keluarga konglomerat untuk membantu mengelola kekayaan yang didapat dari hasil bisnis mereka.

    BDO merupakan perusahaan internasional yang bergerak di bidang akuntansi publik, pajak, konsultasi, dan penasehatan bisnis.

    Family office digunakan untuk mengelola keuangan untuk berbagai kebutuhan hidup dari keluarga tertentu. Family office bisa digunakan untuk mengatur pendidikan, liburan, dan untuk meneruskan kekayaannya atau warisan kepada generasi selanjutnya.

    Family office beroperasi layaknya perusahaan konsultasi keuangan biasa yang dapat diatur sebagai lembaga terpisah atau tertanam dalam sebuah perusahaan keluarga. Dalam family office, terdapat akuntan, pakar investasi, ekonom, penasihat properti, dan pengacara.

  • Padahal Waktu Jadi Pejabat Maling Juga

    Padahal Waktu Jadi Pejabat Maling Juga

    GELORA.CO  – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung pihak-pihak yang mengkritik program makan bergizi gratis. Dia menegaskan jangan terlalu cepat mengkritik program tersebut.

    Menurutnya, makan bergizi gratis berdampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah. Sebab banyak transaksi lewat penyediaan makan bergizi gratis seperti belanja bahan baku pangan hingga proses distribusi makanan di sekolah.

    “Jadi pikiran presiden membuat makan bergizi itu, kalau ada kritik, sebenarnya jangan cepat kritik. Tunggu, lihat dulu. Kita ini kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat, dia juga maling juga,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Mantan menteri koordinator era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu meminta semua pihak untuk menunggu penyelenggaraan makan bergizi gratis hingga sesuai rencana. Dia meminta jangan terlalu dini mengkritik karena penyelenggaraan program tersebut masih tahap awal.

    “Jadi kita tunggu saja lihat. Sekarang Anda lihat, anak yang makan itu, mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, makan telur, sekarang banyak,” kata dia.

    Luhut mengatakan setidaknya ada Rp8-9 miliar perputaran uang di desa melalui program dana desa dan makan bergizi gratis. Dia yakin jumlah uang itu bisa memeratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah.

    “Sekarang ada makan bergizi, kita mau bikin the Govtech, kami hitung-hitung ada perputaran Rp8-9 miliar per tahun di desa, ini angka besar, itu akan membuat pemerataan, mengurangi kemiskinan dan stunting,” kata dia

  • Sultan HB X Beberkan Hasil Pertemuan dengan Jokowi: Ya Nggak Bisa Diomongke

    Sultan HB X Beberkan Hasil Pertemuan dengan Jokowi: Ya Nggak Bisa Diomongke

    GELORA.CO –  Persamuhan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan Sri Sultan Hamengkubuwana (HB) X di Keraton Kilen, Rabu (15/1/2025) berlangsung selama 1,5 jam.

    Pertemuan tersebut selesai sekira jam 10.23 WIB. Meski begitu Jokowi tidak memberikan keterangan resmi mengenai isi pertemuan tersebut.

    Selepas pertemuan, Jokowi langsung meninggalkan keraton menggunakan mobil Alphard hitam bernomor polisi B 1568 AZC.

    Saat mengonfirmasi mengenai pembicaraan dengan Jokowi, Sri Sultan HB X mengemukakan bahwa yang dilakukan Mantan Wali Kota Solo itu hanya kunjungan pribadi.

    Ketika ditanya mengenai isi pembicaraan tersebut, ia hanya menyatakan hal tersebut bersifat personal.

    “Soal pertemuan [dengan jokowi], ya nggak bisa diomongke, wong itu pribadi og,” ungkapnya seperti dilansir Suarajogja.id.

    Meski begitu, Sri Sultan HB X memastikan tidak ada pembicaraan politik dalam konteks pertemuan tersebut.

    “Pembahasan politik, enggak (ada),” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, Jokowi tiba sekira jam 08.51 WIB tanpa didampingi dengan keluarga. Ketika usai pertemuan, beberapa awak media menyapa Jokowi untuk meminta keterangan.

    Namun Jokowi memilih masuk ke dalam mobil dan membuka kaca jendela serta memberikan salam dengan menangkupkan tangannya sembari tersenyum.

  • Para Pejabat Kemenhub Ditugasi Menteri Setor Duit untuk Menangkan Jokowi di Pilpres 2019

    Para Pejabat Kemenhub Ditugasi Menteri Setor Duit untuk Menangkan Jokowi di Pilpres 2019

    GELORA.CO – Mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Danto Restyawan menyebut para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan ditugasi mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019.

    Hal tersebut disampaikan Danto Restyawan saat bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dengan terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, 13 Januari 2025.

    Danto mengatakan pada tahun 2019, Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides yang mendapat tugas dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan uang sekitar Rp5,5 miliar guna keperluan pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.

    Sementara Danto saat itu masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub.

    Menurutnya, uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian. “Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” ujarnya

    Kemudian, Danto diperintahkan oleh Menhub untuk menjadi pengganti Zamrides sebagai pengumpul dana dari para PPK.  Ia menjelaskan ada sembilan PPK yang menyetor masing-masing sekitar Rp600 juta, termasuk terdakwa Yofi Akatriza.

    Setoran lain yang berasal dari fee kontraktor, kata Danto, ditujukan untuk membeli 25 ekor hewan kurban.

    Selain itu, Biro Umum Kementerian Perhubungan juga diminta patungan sebesar Rp1 miliar untuk keperluan bahan bakar pesawat Menhub saat kunjungan ke Sulawesi.

    Sedangkan secara pribadi, Danto menerima uang dari terdakwa Yofi Okatriza sebesar Rp595 juta yang seluruhnya telah dikembalikan melalui penyidik KPK.

    Sebelumnya, mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza menerima suap Rp55,6 miliar dari belasan kontraktor pelaksana proyek di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada kurun waktu 2017 hingga 2020.

    Selain uang, terdakwa juga menerima hadiah berupa barang dengan nilai mencapai Rp1,9 miliar.

  • Jokowi Kunjungi Sultan HB X di Keraton Yogyakarta, Bahas Apa?

    Jokowi Kunjungi Sultan HB X di Keraton Yogyakarta, Bahas Apa?

    loading…

    Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) usai kunjungan pribadi ke Keraton Yogyakarta pada Rabu (15/1/2025) pagi. FOTO/GUNANTO FARHAN

    JAKARTA – Mantan PresidenJoko Widodo ( Jokowi ) melakukan kunjungan pribadi ke Keraton Yogyakarta pada Rabu (15/1/2025) pagi. Jokowi tiba di kompleks Keraton sekitar pukul 09.00 WIB, dengan iring-iringan mobil yang langsung menuju Keraton Kilen, kediaman Sri Sultan Hamengkubuwono X , Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kraton Yogyakarta.

    Pertemuan antara Jokowi dan Sultan HB X berlangsung secara tertutup selama sekitar satu jam. Setelahnya, Jokowi meninggalkan Keraton Yogyakarta tanpa memberikan keterangan kepada media. Namun, ia sempat membuka kaca mobil untuk menyapa awak media yang berada di lokasi.

    Sultan HB X enggan berkomentar mengenai kunjungan Jokowi ke Keraton Yogyakarta. Menurutnya, kunjungan Jokowi merupakan kunjungan pribadi.

    “Ya nggak bisa toh, wong itu pribadi kok. Saya nggak mau komentar apa-apa, cuma silaturahmi,” kata Sultan.

    “Pembahasan politik?” tanya wartawan.

    “Ndak,” kata Sultan sambil berlalu masuk ke Kantornya.

    Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi Jokowi ke Kraton Yogyakarta setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

    (abd)