Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Pengamat Politik Unej: Jokowi Sowan ke Sri Sultan Hamengkubuwono X Pertanda Panik

    Pengamat Politik Unej: Jokowi Sowan ke Sri Sultan Hamengkubuwono X Pertanda Panik

    Jember (beritajatim.com) – Kedatangan Joko Widodo ke Yogyakarta untuk sowan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X, Rabu (15/1/2025), menandakan kepanikan, sekaligus strategisnya posisi sang raja dalam peta politik nasional.

    Jokowi menyatakan kedatangannya hanya silaturahim biasa. Namun di mata pengajar ilmu komunikasi Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Muhammad Iqbal menilai, Jokowi sangat memerlukan sosok Sultan.

    “Dia bergantung penuh pada sosok Sultan agar bisa memediasi terjadinya pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,” kata Iqbal, Kamis (16/1/2025).

    Jokowi agaknya ingin mengulangi pertemuan dengan Sultan menjelang pemilihan presiden pada 28 Januari 2024. Saat itu terungkap Jokowi meminta bantuan Sultan untuk memfasilitasi pertemuan Jokowi dengan Megawati.

    Dalam pandangan Iqbal, Jokowi jelas tidak ingin Megawati membuat perlawanan balik yang lebih sengit terhadapnya diri dan dinasti keluarganya, setelah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus Harun Masiku.

    Pernyataan Hasto tentang adanya puluhan bukti video kasus hukum yang melibatkan Jokowi dan dinasti keluarganya, menurut Iqbal, menjadi perhatian serius Jokowi. “Apalagi Megawati tegas pasang badan membela Hasto,” kata alumnus Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Sebagaimana Megawati, publik membaca ada serangkaian kriminalisasi yang makin intensif terhadap sejumlah elite PDIP terkait kasus hukum dan politik. “Sebaliknya, sejumlah laporan masyarakat sipil terkait kasus hukum dinasti Jokowi tampak masih jauh panggang dari api ada transparansi,” kata Iqbal.

    Saat ini publik dipertontonkan episode pertarungan antara Megawati melawan Jokowi. Di tengah pertarungan itu, menurut Iqbal, daya magnet Sultan terlihat besar untuk mempertemukan Megawati, Prabowo, dan Jokowi.

    Iqbal percaya, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya tak punya masalah serius dengan Megawati. “Justru Jokowi yang dinilai sangat bermasalah di mata Megawati, yang dibuktikan dengan pemecatan Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan,” katanya. [wir]

  • Jokowi Sambut Baik Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

    Jokowi Sambut Baik Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

    loading…

    Mantan Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada media di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) siang. FOTO/SEPTYANTORO

    JAKARTA – Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menanggapi rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri . Menurutnya, persatuan seluruh elemen bangsa sangat penting untuk pembangunan Indonesia.

    “Sangat bagus, untuk negara sebesar Indonesia ini, berangkulan, persatuan, akan memberikan kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita. Karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi bidang ekonomi kita,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) siang.

    Ketika ditanya mengenai peluang tidak adanya oposisi usai pertemuan tersebut, Jokowi tidak menanggapinya secara lugas.

    “Lah wong pertemuan, tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan,” katanya singkat.

    Sebelumnya, rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Bahkan, Muzani berharap pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” kata Muzani yang menjadi perantara pertemuan Prabowo-Megawati saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Menurut, pertemuan antara Megawati dan Prabowo punya manfaat dan dampak luas bagi masyarakat. “Manfaatnya begini, orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin,” tuturnya.

    Ketua MPR ini mengatakan, masyarakat akan senang kalau para pemimpin sering bertemu dan silaturahmi. Ia juga menilai, masyarakat akan lega bila para pemimpin bisa bertemu.

    “Karena itu kalau kemudian ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terjadi, apapun yang diobrolin maka situasi politik makin kondusif, suasana negara makin bagus sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif dan seterusnya,” kata Muzani.

  • Apa itu Family Office yang Disebut Luhut? Ini Penjelasannya

    Apa itu Family Office yang Disebut Luhut? Ini Penjelasannya

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini mengatakan tengah berencana membentuk Family Office. Dia juga telah berbicara kepada Presiden Terpilih Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto soal ini.

    Luhut pun menyebut sudah mendapatkan restu dari Prabowo terkait kebijakan pembentukan familly office, sehingga bisa secepatnya dieksekusi. Bahkan Luhut mengusulkan agar pembetukannya dapat dimulai Februari 2025 mendatang.

    Namun, tahukah Anda apa itu family office? Berikut pengertian dan manfaatnya untuk Indonesia.

    Apa itu family office?

    Ilustrasi family office. (Pexels.com/Antoni Shkraba)

    Secara umum, family office adalah perusahaan swasta yang dibentuk oleh keluarga besar untuk mengelola kekayaan mereka dan menyediakan berbagai layanan keuangan dan manajemen. 

    Biasanya family office menangani manajemen investasi untuk keluarga super kaya dengan aset ratusan juta hingga triliunan rupiah. Family office juga mengerjakan tugas-tugas perencanaan pajak, perencanaan warisan, dan administrasi filantropi.

    Dengan makin banyaknya bermunculan crazy rich di Tanah Air, pemerintah pun saat ini tengah berencana membentuk family office dalam mengelola kekayaan para crazy rich tersebut.

    Di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, Kepala Negara tersebut sempat menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengkaji skema investasi family office di Indonesia.

    Kini, pemerintah makin serius dalam merencanakan pembentukan family office.

    “Presiden setuju mengenai itu, tinggal kita tangani lagi,” kata Luhut kepada pers pada acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times di IDN HQ, Jakarta, Rabu (15/1).

    Dalam pertemuan terbaru, Luhut mengusulkan agar proses pembentukan family office dapat dipercepat. Dia bahkan berharap rencana ini dapat segera direalisasikan, yakni Februari 2025 mendatang. 

    Luhut pun mengeklaim pihaknya telah melakukan studi sejak lama ihwal penerapan family office di Tanah Air.

    “Kalau saya ketemu presiden, kalau saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan. Kita sudah lama studi kok,” ujar Luhut.

    Fungsi dan manfaat family office

    ilustrasi perusahaan investasi terbesar di dunia (unsplash.com/arlington research)

    Melalui penerapan family office, lanjut Aswin, Indonesia bisa mengadopsi manfaat seperti:

    Struktur organisasi yang jelas dan transparan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas Diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan Mempekerjakan profesional berpengalaman dalam bidang investasi, hukum, dan perpajakan. Penggunaan teknologi terkini untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan dan akses informasi yang cepat.

    Aswin juga melihat pembentukan family office sebagai langkah positif yang dapat memberikan banyak manfaat bagi konglomerasi dalam mengelola kekayaan mereka secara lebih terstruktur dan profesional. Namun, dia menekankan perlunya mengatasi kekhawatiran terkait transparansi, regulasi, dan biaya operasional.

    “Menjadi penting untuk mengevaluasi regulasi dan birokrasi yang berlaku agar dapat mendukung keberadaan mereka, seperti yang dilakukan Singapura untuk menarik minat mereka,” kata Aswin.

    Dia menilai bahwa pembentukan family office bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, yaitu:

    Peningkatan investasi dalam negeri Peningkatan keahlian di sektor keuangan Stabilitas pasar keuangan.

    Dengan mengalokasikan dana yang dikelola ke berbagai sektor ekonomi, family office ini dapat meningkatkan investasi dalam negeri, mendorong perkembangan profesional di sektor keuangan, dan meningkatkan standar pengelolaan kekayaan di Indonesia.

    Apakah family office bisa diterapkan di Indonesia?

    Ilustrasi orang ultra kaya. (Pixabay/un-perfekt)

    Dosen dari Kelompok Keahlian (KK) Risiko Bisnis dan Keuangan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), Raden Aswin Rahadi angkat bicara soal penerapan family office di Indonesia. Menurut dia, tujuan dari pembentukan family office untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan keluarga dari generasi ke generasi.

    “Tentunya dengan meminimalkan risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” sambung Aswin, dilansir laman resmi ITB, Kamis (16/1).

    Kemudian, dia menambahkan bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), negara-negara Eropa, dan Singapura sudah lama mempunyai pengalaman dengan family office. Banyak keluarga besar di negara-negara tersebut menggunakan layanan ini untuk mengelola kekayaan mereka dengan lebih efektif.

    Di mana lokasi family office di Indonesia?

    Lebih lanjut Aswin, manajemen risiko yang lebih baik pun berkontribusi pada peningkatan stabilitas pasar keuangan. Untuk diketahui, pemerintah Indonesia menyebut ada dua lokasi yang berpotensi menjadi lokasi family office, yakni Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Adapun Bali dipilih oleh pemerintah karena telah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara itu, IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru yang mendorong pertumbuhan di Indonesia Timur.

    Aswin juga mengusulkan agar Batam sebaiknya dipertimbangkan sebagai lokasi family office lainnya. Hal ini dikarenakan lokasinya yang strategis untuk bisnis dan mempunyai iklim investasi yang mendukung.

    Meski demikian, Aswin mengatakan bahwa penempatan family office di IKN bisa menjadi kontradiktif dengan memisahkan pusat ekonomi di Jakarta dan pusat pemerintahan di IKN. Sebab dapat berpotensi menjadikan kondisi di IKN bakal ramai (crowded), seperti Jakarta.

    “Konsep family office ini umumnya diperuntukkan bagi keluarga dengan kekayaan yang cukup besar. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan aman, konsep family office pun mulai beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan yang ada,” ujar Aswin.

  • Jelang 100 Hari Kerja, Prabowo Harus Lepas dari Bayang-bayang Jokowi

    Jelang 100 Hari Kerja, Prabowo Harus Lepas dari Bayang-bayang Jokowi

    GELORA.CO -Menjelang 100 hari masa kerja sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto dihadapkan pada sebuah tantangan besar. Prabowo harus membuktikan bahwa pemerintahannya bukan sekadar kelanjutan dari era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Jika Prabowo tidak mampu menghadirkan arah kebijakan yang berbeda, maka berisiko kehilangan kepercayaan publik yang mengharapkan perubahan signifikan.

    Karena itulah, pengamat politik Rocky Gerung, melihat langkah strategis yang harus diambil Prabowo adalah melepaskan diri dari “jeratan” kebijakan dan gaya pemerintahan Jokowi. 

    “Kalau arahnya sama dengan Presiden Jokowi, itu artinya Pak Prabowo tidak punya element of surprise di dalam upaya menghasilkan harapan,” kata Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis 16 Januari 2025.

    Dosen Ilmu Filsafat itu menegaskan bahwa persepsi terhadap keburukan era Jokowi telah menjadi opini global. 

    Sehingga, jika Prabowo tidak mampu menawarkan perbedaan nyata, ia khawatir persepsi negatif itu akan berlanjut dan membayangi pemerintahannya.

    “Persepsi ini sudah terbentuk. Kalau ini ditempelkan di dalam pemerintahan yang ada sekarang maka pemburukan persepsi ini akan menghasilkan negatif campaign Indonesia di luar negeri,” jelasnya.

    Evaluasi 100 hari kerja akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Masyarakat kini menantikan apakah Presiden Prabowo mampu keluar dari bayang-bayang pendahulunya dan membangun era baru yang lebih progresif dan transparan. 

  • Arief Poyuono: Biar Tidak Gaduh, Pertemuan Prabowo dan Megawati Harus Diatur

    Arief Poyuono: Biar Tidak Gaduh, Pertemuan Prabowo dan Megawati Harus Diatur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, memberikan pandangannya terkait pentingnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    “Harus kita atur pertemuan Presiden Prabowo dengan Ibu Mega,” ujar Arief dalam keterangannya di X @bumnbersatu (16/1/2025).

    Dikatakan Arief, pertemuan tersebut diperlukan untuk meredam situasi politik yang semakin gaduh.

    “Biar politik engga gaduh terus,” sebutnya.

    Ia menilai bahwa komunikasi antara dua tokoh besar ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas politik di tengah situasi yang penuh dinamika.

    Dengan hubungan yang baik antara Presiden Prabowo dan Megawati, diharapkan ketegangan politik yang terjadi dapat diminimalisir.

    Arief juga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah potensi gejolak ekonomi global atau yang ia sebut sebagai turbulence ekonomi.

    “Sementara negara akan menghadapi Turbulence ekonomi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, memberikan tanggapannya terkait pertemuan mantan Presiden Jokowi dengan Sultan Hamengku Buwono X, Raja Kesultanan sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Ia menilai bahwa pertemuan tersebut adalah hal yang baik. Sama seperti pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Pak Jokowi bertemu Sultan, baik. Jika Pak Prabowo bertemu Bu Mega, tentu juga baik,” ujar Anas dalam keterangannya di X @anasurbaninggrum (16/1/2025).

  • 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi Optimistis Nilainya Sangat Bagus

    100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi Optimistis Nilainya Sangat Bagus

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, optimistis jika kinerja 100 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan mendapatkan penilaian yang sangat bagus.

    “Optimistis sangat optimistis,” ujarnya saat ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025).

    Optimisme tersebut menurut Jokowi salah satunya didasari dari fakta yang ia lihat dari kalangan akar rumput serta masyarakat itu sendiri.

    “Ya kalau dari yang saya baca di akar rumput, di grass root, di rakyat, kita lihat sangat bagus dan nanti akan kelihatan lah, nanti disurvei kinerja ya approval rating-nya berapa. Kalau perasaan saya sangat bagus,” kata dia.

    Namun, saat ditanya secara pribadi berapa nilai yang ia berikan kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran, mantan wali kota Solo itu enggan memberikan penilaian. Menurutnya penilaian tidak hanya bisa diberikan satu orang saja.

    “Ya enggak bisa dong itu yang menilai keseluruhan dari rakyat kita. Saya enggak bisa (memberikan penilaian secara pribadi), wong ini negara besar ditanyakan ke satu orang tidak mewakili,” ucap Jokowi.

    Namun, ia menegaskan jika berdasarkan dari yang dilihatnya di akar rumput dukungan atas kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat bagus. Hal itu bisa dilihat salah satunya dari program Makan Bergizi Gratis dan kebijakan lainnya terkait ekonomi makro.

    “Saya melihat tingkat akar rumput sangat mendukung. Ini yang membuat kinerja Presiden Prabowo sangat bagus sekali. Program Makan Bergizi Gratis bagus, kemudian penanganan ekonomi makronya juga sangat baik,” paparnya.

    “Kalau kita lihat di negara lain ya misalnya di Eropa, negara-negara besar saja sudah masuk jurang resesi. Jadi harus kita syukuri bahwa ekonomi kita masih tumbuh di sekitar lima persen sangat bagus,” ungkapnya.

    Terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, Jokowi pun meminta masyarakat melihat sendiri nantinya. “Nanti dilihat, nanti dilihat,” pungkasnya terkait kinerja 100 hari Prabowo-Gibran.

  • Stafsus Wapres Gibran Temui Jokowi di Solo, Ada Apa?

    Stafsus Wapres Gibran Temui Jokowi di Solo, Ada Apa?

    Solo, Beritasatu.com – Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Bidang Pemerintahan dan Pendidikan Suwardi menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025).

    Dekan Fisip Unisri Solo tersebut bertemu Jokowi secara empat mata sekitar 1,5 jam. Suwardi mengatakan jika kedatangannya bukan atas perintah atau mewakili Wapres Gibran Rakabuming Raka melainkan inisiatifnya sendiri.

    “Oh enggak (menyampaikan pesan Gibran). Saya tidak atas perintah, tidak atas izin atau tidak atas pengetahuan mas wapres. Saya sowan Pak Jokowi inisiatif sendiri dalam rangka ya setelah saya di Jakarta, ya kami sowan bapak itu saja,” ujarnya.

    Ia mengaku sudah lama tidak sowan dan bertemu dengan Jokowi. Terutama setelah dirinya resmi ditunjuk menjadi stafsus wapres dan berada di Jakarta.

    “Terakhir bertemu Pak Jokowi ya satu bulan sebelum saya ditunjuk jadi stafsus. Sebelum saya ke Jakarta,” ucapnya.

    Saat ditanya apa yang dibahas dengan Jokowi, Suwardi mengatakan banyak hal yang dibicarakan termasuk sedikit membahas masalah politik tetapi bukan hal yang serius.

    “Ya ngobrol ngalor ngidul. Soal politik ya memang ada sedikit tetapi enggak yang serius, cuma biasa. Lebih banyak kami yang menyampaikan posisi kami saat ini seperti apa,” kata dia.

    Suwardi mengungkapkan sebagai stafsus wapres, ia menyadari tanggungjawab besar yang dimilikinya dan siap menjalankan tugasnya dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kita diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Karenanya saya akan gunakan kemampuan saya, pengetahuan saya untuk bisa berkontribusi membangun bangsa ke depan dalam posisi saya sebagai staf khusus wakil presiden tentu saja tetap dalam koridor kebijakan Presiden Prabowo,” pungkasnya.

  • Soroti Wacana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis, Mantan Menag Lukman Hakim: Etiskah?

    Soroti Wacana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis, Mantan Menag Lukman Hakim: Etiskah?

    loading…

    Menag era Presiden Jokowi, Lukman Hakim Saifuddin menyoroti wacana dana zakat digunakan untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto/Dok.SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Lukman Hakim Saifuddin menyoroti wacana dana zakat digunakan untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Etiskah dana zakat untuk MBG? Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan demi wujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan,” kata Lukman yang juga merupakan Anggota Gerakan Nurani Bangsa dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

    Lukman pun mengatakan Baznas sebagai lembaga mandiri yang bertugas mengelola zakat secara nasional terikat dengan ketentuan regulasi dan syariat Islam dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat.

    “Karenanya terkait adanya wacana dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis, Baznas harus berhati-hati dan cermat menyikapinya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Lukman menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) Pengelolaan Zakat menyatakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat harus direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

    Karenanya pemanfaatan dana zakat kepada kelompok masyarakat yg berhak perlu dilakukan secara terencana, terstruktur, terprogram, dan berjangka panjang.

    “Pemanfaatan dana zakat yang bersifat ‘charity’ (amal sosial seketika habis) hanya dimungkinkan pada kasus insidental seperti musibah akibat peristiwa alam, kecelakaan, atau situasi dan kondisi darurat,” katanya.

  • Setyo Budiyanto Bantah Tudingan PDIP soal KPK Jilid VI ‘Edisi Jokowi’

    Setyo Budiyanto Bantah Tudingan PDIP soal KPK Jilid VI ‘Edisi Jokowi’

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah pernyataan PDI Perjuangan (PDIP) bahwa dia dan rekan-rekannya sesama pimpinan jilid VI merupakan KPK ‘Edisi Jokowi’. 

    Sebagaimana diketahui, lima orang pimpinan KPK 2024-2029 dipilih oleh Komisi III DPR saat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat. Sebelum diseleksi di DPR, Panitia Seleksi (Pansel) KPK menyerahkan 10 besar nama calon pimpinan dan dewas ke Jokowi. 

    Meski demikian, Setyo membantah tudingan PDIP bahwa terpilihnya dia dan empat rekannya karena Jokowi. Dia menyebut bahwa pada akhirnya 10 besar calon pimpinan KPK saat itu secara resmi disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto untuk diproses di DPR. 

    “Ya, kalau menurut saya kami ini dipilih oleh rakyat melalui Komisi III dan kemudian diproses melalui kepemimpinan bapak Presiden RI, Pak Prabowo Subianto,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Rabu (15/1/2025). 

    Pria yang pernah menjabat Direktur Penyidikan KPK itu lalu menilai pernyataan PDIP soal ‘Edisi Jokowi’ adalah sekadar persepsi dan dugaan belaka. 

    “Semu orang boleh lah berpersepsi, tapi kami berlima merasakan bahwa tidak ada yang seperti itu,” pungkas Setyo. 

    Adapun, pernyataan PDIP dimaksud disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy, Kamis (9/1/2025). Hal itu tidak lepas dari kasus dugaan korupsi yang kini menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK. 

    Ronny awalnya mengingkap bahwa Hasto memang sudah ditarget agar ditahan di dalam jeruji besi sebelum pelaksanaan Kongres ke-VI PDIP pada April 2025 ini.  

    “Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” katanya dikutip dari siaran pers. 

    Dia menjelaskan penahanan Hasto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya.

    Menurut Ronny, yang juga merupakan tim hukum PDIP pada kasus Hasto di KPK, pimpinan lembaga antirasuah periode ini  dapat disebut sebagai KPK Edisi Jokowi. 

    “KPK ‘Edisi Jokowi’ ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal ijin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya,” ucapnya. 

    Untuk diketahui, KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru pada kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Kasus itu menyeret di antaranya buron Harun Masiku, yang merupakan mantan caleg PDIP pada Pemilu lima tahun yang lalu.

    Selain itu, Hasto turut ditetapkan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan pada perkara yang sudah diusut KPK sejak 2020 itu. 

  • Dolar AS Tembus Rp 16.300 Lagi!

    Dolar AS Tembus Rp 16.300 Lagi!

    Jakarta –

    Dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pagi ini. Mata uang Paman Sam sudah menyentuh level Rp 16.300.

    Dikutip dari data RTI, Kamis (16/1/2025), nilai tukar dolar AS pukul 09.07 WIB berada pada level Rp 16.370 atau naik 75 poin (0,46%). Pada perdagangan pagi ini, dolar AS dibuka di level Rp 16.295.

    Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap mata uang lainnya cenderung menguat.

    Nilai tukar dolar AS menguat 0,11% terhadap dolar Australia, menguat 0,04% terhadap euro. Mata uang Paman Sam naik terhadap dolar Singapura 0,01% dan menguat juga terhadap yuan China 0,06%. Sementara itu, melemah 0,50% terhadap yen.

    Sementara, data Reuters menunjukkan, dolar AS berada di Rp 16.272,08. Dolar AS melemah 0,29%.

    Pada hari ini, dolar AS bergerak di antara level Rp 16.272 hingga Rp 16.315.

    Tonton juga Video: Dolar AS Nyaris Rp 16.300, Jokowi: Semua Negara Tertekan!

    (acd/acd)