Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Pertemuan Jokowi dan Sultan HB X Ada Kaitannya dengan Rencana Mega-Prabowo Bertemu, Motif Batik Jadi Sorotan

    Pertemuan Jokowi dan Sultan HB X Ada Kaitannya dengan Rencana Mega-Prabowo Bertemu, Motif Batik Jadi Sorotan

    loading…

    Pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen Yogyakarta, Rabu (15/1/2025) menyedot perhatian masyarakat. Foto/Dok Humas Pemda DIY

    JAKARTA – Pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen Yogyakarta, Rabu (15/1/2025) menyedot perhatian masyarakat. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu terjadi saat Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera bertemu.

    Lalu, apakah pertemuan Jokowi dengan Sri Sultan tersebut ada kaitannya dengan rencana pertemuan Prabowo dan Megawati?

    “Kemungkinan ke arah itu ada, menimbang Sultan punya relasi yang baik dengan semua elite termasuk Ibu Mega,” kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada SindoNews, Sabtu (18/1/2025).

    “Artinya arahan Sultan menjadi aktor yang menjembatani ‘rekonsiliasi politik’ antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi menguat di tengah pertemuan dengan Pak Prabowo,” sambungnya.

    Agung menambahkan, walaupun secara keseluruhan mestilah Sultan dan Jokowi juga membahas soal-soal kebangsaan dan kerakyatan.

    Motif Batik Sri Sultan HB X saat Bertemu Jokowi Jadi Sorotan
    Pemerhati Multimedia, Telematika, AI, dan OCB Independen KRMT Roy Suryo mengatakan makna batik Naga (Antaboga) yang dipakai Jokowi dan batik Gringsing yang dikenakan Sri Sultan banyak menjadi pertanyaan netizen dan masyarakat.

    “Antaboga atau Sang Hyang Antaboga dalam pewayangan berwujud naga dengan mahkota yang mengenakan kalung emas dalam mitologi Jawa dan Bali. Makhluk ini dianggap sangat sakti dan bisa menjelma sebagai manusia, bahkan gempa bumi dianggap sebagai peristiwa akibat Antaboga menggerakkan ekornya,” kata Roy dalam keterangan tertulisnya.

  • Kristia Budiyarto alias Kang Dede, Buzzer Jokowi Jabat Komisaris PT Pelni Punya Riwayat Pendidikan Janggal

    Kristia Budiyarto alias Kang Dede, Buzzer Jokowi Jabat Komisaris PT Pelni Punya Riwayat Pendidikan Janggal

    GELORA.CO – Kristia Budiyarto atau dikenal sebagai Dede Budhyarto saat ini menjadi sorotan publik. Sejak menjabat sebagai Komisaris PT Pelni, ia tidak lepas dari kontroversi.

    Hal ini bermula dari kabar yang menyebutkan adanya kejanggalan dalam riwayat pendidikan dan pekerjaan yang tercantum di profil resminya sebagai Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

    Penunjukan Kristia sebagai Komisaris sejak November 2020 menimbulkan berbagai pertanyaan setelah beberapa informasi profilnya diduga tidak sesuai fakta.

    Riwayat Pendidikan yang Dipertanyakan

    Dalam laman resmi PT Pelni, Kristia Budiyarto tercatat sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (Unhas), Sulawesi Selatan. Namun, informasi ini diragukan setelah hasil verifikasi menyatakan bahwa nama Kristia tidak tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

    Abdullah Sanusi, Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Unhas, mengonfirmasi bahwa Kristia Budiyarto tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa maupun alumnus universitas tersebut.

    “Sudah kami cek, yang bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin,” ujar Abdullah, seperti dikutip dari Tempo, Sabtu (18/1/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa Unhas tidak memiliki Fakultas Ilmu Komunikasi, melainkan Program Studi Ilmu Komunikasi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP).

    Riwayat Pekerjaan yang Janggal

    Selain kejanggalan dalam riwayat pendidikan, profil Kristia juga mencantumkan pengalaman kerja sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager di PT Planet Tecno.

    Namun, hasil penelusuran menyebutkan bahwa PT Planet Tecno tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

    Lebih jauh, pencarian melalui mesin Google juga tidak menemukan informasi terkait perusahaan tersebut. Lokasi perusahaan maupun detail aktivitasnya tidak dapat dikonfirmasi.

    Karier dan Aktivitas Sosial Kristia Budiyarto

    Melansir tribunnews.com, Kristia Budiyarto lahir di Cirebon, Jawa Barat. Ia memulai karier sebagai penyiar radio, termasuk di Radio Republik Indonesia (RRI) Kendari, Sulawesi Selatan, sebelum akhirnya bergabung dengan beberapa radio swasta lainnya.

    Setelah aktif di dunia radio, Kristia berhasil menjadi Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio. Ia memegang posisi tersebut di Makassar (2005–2008), Bandung (2008–2009), dan Jakarta (2009–2011). Kristia juga tercatat sempat menjadi General Manager di e-Commerce PT Planet Tecno.

    Selain berkarier di bidang penyiaran, Kristia dikenal aktif sebagai pegiat sosial. Ia menggunakan media sosial untuk menyuarakan pandangan dan dukungan politik.

    Di platform Twitter, ia memakai akun @kangdede78 untuk menyosialisasikan program pemerintah serta meng-counter berbagai isu yang menyerang Presiden Jokowi.

    Kristia Budiyarto juga memiliki rekam jejak politik yang erat dengan Presiden Joko Widodo. Ia pernah menjadi relawan Jokowi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta serta Pilpres 2014 dan 2019.

    Dalam kedua pilpres tersebut, ia bertugas sebagai koordinator tim media sosial, membantu menyebarkan program kerja serta meredam serangan politik di dunia maya.

    Pada Pilpres 2019, Kristia turut mengorganisasi Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf untuk berperang di udara melalui media sosial. Salah satu upayanya adalah meramaikan tagar #Albantani di Twitter, yang merujuk pada nama ulama besar asal Banten, Muhammad Nawawi al-Bantani.

    Kontroversi yang Pernah Muncul

    Sejak menjabat sebagai Komisaris PT Pelni, Kristia Budiyarto tidak lepas dari kontroversi. Salah satu yang mencuat adalah pembatalan acara bertajuk “Kajian Online Zoom Meeting Ramadhan 1442 H” yang seharusnya menghadirkan sejumlah ulama terkemuka.

    Kristia menyebut pembatalan acara tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara panitia dan direksi PT Pelni.

    Selain itu, Kristia juga pernah menjadi perbincangan publik karena cuitannya di Twitter pada Oktober 2022. Ia membuat plesetan diksi “khilafah” menjadi “khilaf*ck,” yang memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.

    Sejauh ini, Kristia Budiyarto belum memberikan tanggapan atas berbagai isu yang beredar, informasi lebih lanjut terus dikumpulkan.

  • Kabar Spekulasi Gibran Merapat ke Ormas Pendiri Golkar

    Kabar Spekulasi Gibran Merapat ke Ormas Pendiri Golkar

    Jakarta –

    Isu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bergabung ke ormas pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), kian berhembus kencang. MKGR terbuka bila pada akhirnya Gibran ingin bergabung.

    MKGR akan menggelar acara HUT ke-65 pada hari ini. MKGR turut mengundang Prabowo dan Gibran serta sejumlah tokoh dari Kabinet Merah Putih di acara sakral itu.

    Prabowo akan diwakili Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Sementara Gibran diyakini bakal hadir.

    Ketua Umum (Ketum) MKGR Adies Kadir seakan sudah memberikan kode untuk Gibran. Adies menegaskan organisasinya terbuka terhadap berbagai pihak dengan latar belakang apa pun.

    “Kalau ormas bukan hanya dari unsur partai politik, tetapi juga ASN juga boleh, kemudian masyarakat yang menghendaki boleh, siapa pun kami terbuka untuk masuk di ormas,” ujar Adies kepada wartawan di kantor DPP MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Di struktur kepengurusan MKGR sendiri, kata Adies, akan ada perubahan yang dilakukan dalam rapat MPO menjelang malam puncak acara HUT. Akan ada sejumlah penambahan posisi, termasuk di jajaran wakil ketua umum.

    “Nanti siapa-siapa, ya kita lihat nanti di tanggal 18 kira-kira penambahan dan pengurangan (komposisi pengurus) itu di mana. Yang pasti, untuk pengurangan, kita sudah inventarisir, banyak juga yang tidak aktif, banyak yang berhalangan tetap. Itu sudah kita inventarisir. Dan juga kita ada penambahan beberapa posisi wakil-wakil ketua umum,” kata dia.

    Gibran juga akan memberikan sambutan di acara HUT MKGR. Ketika ditanya apakah Gibran akan diumumkan bergabung dengan MKGR saat HUT hari ini, Adies menjawab singkat.

    “MKGR kan nggak suka kejutan-kejutan. Nanti kaget-kaget. Biasa-biasa saja,” katanya. Namun, ia mengaku bersyukur jika putra Joko Widodo (Jokowi) tersebut benar bergabung dengan MKGR.

    Jokowi Gabung Golkar Lewat MKGR?

    Jokowi (Foto: Grandyos Zafna)

    Kemudian, bagaimana dengan Jokowi? Ternyata Jokowi juga diterpa isu serupa. Jokowi dikabarkan akan segera bergabung Golkar melalui MKGR. Relawan Pro-Jokowi (Projo) meminta semua pihak menunggu saja momentumnya.

    “Spekulasi. Siapa pun boleh lah,” kata Budi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Budi ditanya soal isu Jokowi bergabung ke Golkar.

    Budi pun merespons isu serupa yang menerpa Gibran. Dia tak berkomentar banyak mengenai isu itu.

    “Ya itu terserah,” kata dia.

    Wartawan terus bertanya kepada Budi apakah Gibran akan bergabung ke Golkar melalui MKGR. Dia pun meminta semua pihak menunggu.

    “Tunggu, tunggu besok (hari ini),” imbuhnya.

    Diketahui, Jokowi dan Gibran sama-sama tidak berpartai usai dipecat dari PDIP pada Senin (16/12). Jokowi dipecat karena dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarganya.

    Sementara itu, Gibran dipecat karena menjadi cawapres Prabowo Subianto. Gibran dinilai melanggar kode etik dan disiplin kader PDIP karena menjadi cawapres dari partai lain.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/isa)

  • Isu Politik Terkini: Kemungkinan Gibran dan Jokowi Gabung Golkar lewat MKGR hingga 100 Hari Presiden Prabowo Subianto

    Isu Politik Terkini: Kemungkinan Gibran dan Jokowi Gabung Golkar lewat MKGR hingga 100 Hari Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (17/1/2025). Berita kemungkinan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Partai Golkar menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait kinerja 100 hari Presiden Prabowo Subianto, anggaran makan bergizi gratis yang ditambah Rp 100 triliun, hingga politisi PDIP Maria Lestari diperiksa KPK terkait kasus Hasto Kristiyanto.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Jokowi Buka Suara Soal Gabung Golkar melalui MKGR
    Jokowi buka suara terkait peluang bergabung dengan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Ormas pendiri Partai Golkar itu merayakan HUT ke-65 pada Sabtu (18/1/2025).

    Namun, Jokowi belum menerima undangan untuk hadir ke HUT MKGR. Padahal Ketua Umum MKGR Adies Kadir sebelumnya bilang akan menyiapkan tempat khusus untuk Jokowi.

    Saat ditanya soal apakah dirinya akan menerima tawaran untuk bergabung ke Partai Golkar melalui MKGR, Jokowi tak menjawab dengan pasti. Jokowi hanya tersenyum ke wartawan ketika ditanyai apakah kehadirannya di HUT MKGR nanti menjadi sinyal bergabung dengan ormas tersebut.

    2. Kabar Gibran Masuk Golkar Lewat MKGR, Bahlil: Kita Lihat Nanti
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal menguatnya isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Bahlil meminta awak media dan masyarakat bersabar dan menanti kemungkinan Gibran bergabung di organisasi sayap partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sabtu (18/1/2025).

    Diketahui, MKGR akan menggelar acara rakernas, rapat Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) dan acara puncak HUT ke-65 MKGR pada Sabtu (18/1/2025) dari pagi hingga malam hari. Hanya saja, Bahlil tidak mengetahui detail acara MPO hingga puncak HUT ke-65 MKGR tersebut. Pasalnya, dirinya juga menjadi undangan di acara tersebut dan teknis kegiatannya menjadi kewenangan MKGR.

    3. Prabowo Bakal Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis, Rp 100 Triliun untuk 82,9 Juta Penerima Manfaat
    Selain berita kemungkinan Jokowi dan Gibran gabung Golkar, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Presiden Prabowo Subianto berencana mempercepat perluasan program makan bergizi gratis (MBG) untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut akan ada tambahan anggaran dari Rp 71 triliun menjadi Rp 100 triliun. Dadan menyebutkan bahwa berdasarkan hitungan BGN, tambahan anggaran menjadi Rp 100 triliun sudah cukup untuk target 82,9 juta penerima manfaat.

    Selain itu, Dadan menekankan program makan bergizi gratis  juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam rantai pasok makanan bergizi.

    4. Apresiasi 100 Hari Kerja Presiden Prabowo: Program Prorakyat Jadi Sorotan
    Apresiasi diberikan terkait kinerja luar biasa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari kerja. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, berbagai program inovatif telah diluncurkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Ketua Harian DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Anan Wijaya memaparkan sejumlah program unggulan yang telah berhasil dilaksanakan. Pertama, program makan bergizi gratis (MBG). Program ini mendapatkan respons positif, terutama dari anak-anak sekolah karena mendukung kebutuhan nutrisi generasi muda.

    5. Diperiksa KPK, Maria Lestari Bantah Komunikasi dengan Hasto Terkait PAW
    Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Maria Lestari menepis dugaan dirinya berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto (HK) terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu.

    Hal itu disampaikannya seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikannya, Jumat (17/1/2025). Total ada tiga tersangka dalam kasus tersebut yakni Harun Masiku (HM) yang kini buron; Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto (HK); dan tangan kanan Hasto, Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya terkait kemungkinan Jokowi dan Gibran gabung Golkar.

  • Serangan Balik Khofifah ke Risma dalam Sidang Sengketa Pilbup Jatim Nasional 18 Januari 2025

    Serangan Balik Khofifah ke Risma dalam Sidang Sengketa Pilbup Jatim Nasional 18 Januari 2025

    Serangan Balik Khofifah ke Risma dalam Sidang Sengketa Pilbup Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Beragam dugaan pelanggaran yang dilontarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini-Gus Hans, dalam sidang sengketa
    Pilgub Jatim
    kini dibalas oleh paslon nomor urut 2,
    Khofifah Indar Parawansa
    -Emil Dardak.
    Mereka melakukan serangan balik dalam agenda sidang mendengar keterangan pihak termohon, terkait, dan Bawaslu yang digelar
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) pada Jumat (18/1/2025).
    Dalam sidang itu, kubu Khofifah-Emil Dardak yang diwakili kuasa hukum Edward Dewaruci tidak hanya membantah, tetapi juga menuding balik kubu
    Risma-Gus Hans
    dalam dalil pokok permohonan mereka.
    Serangan balik kubu Khofifah-Emil Dardak terlihat dalam bantahan dalil politisasi bansos yang dituduhkan kubu Risma-Gus Hans.
    Khofifah-Emil Dardak berkilah bahwa bansos tidak lagi bisa dikendalikan karena jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur berakhir jauh sebelum proses pilgub berlangsung, yakni pada Februari 2024.
    Orang yang tidak memiliki jabatan lumrahnya tidak bisa mengendalikan bansos untuk menaikkan perolehan suara seperti yang dituduhkan oleh Risma-Gus Hans.
    Bantahan ini juga didukung oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang menyebut adanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri RI yang meminta agar bantuan sosial yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dihentikan sementara hingga proses pilkada berlangsung untuk menghindari politisasi bansos.
    Kubu Khofifah-Emil Dardak menilai bahwa politisasi bansos justru menuding bahwa orang yang bisa merencanakan politisasi bansos adalah Risma, yang mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial RI pada Agustus 2024.
    “Jika pun menggunakan asumsi tuduhan dari pemohon, maka yang bisa menggunakan bansos untuk memengaruhi perolehan suara adalah Mensos periode 2020-2024 yang lalu (Risma),” kata Edward.
    Edward Dewaruci juga membantah tudingan kubu Risma-Gus Hans yang mendalilkan adanya kecurangan manipulasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan (Sirekap).
    Dalil Risma-Gus Hans dinilai tidak berdasar. Pasalnya, tidak ada manipulasi untuk menciptakan stabilitas persentase perolehan suara pihak terkait yang menggambarkan pola tidak wajar Sirekap.
    “Faktanya, KPU tidak pernah menampilkan grafik menunjukkan persentase dalam websitenya dalam proses Sirekap,” imbuh Edward.
    Ditambah, dalil Risma-Gus Hans dinilai tidak menyentuh substansi karena Sirekap bukanlah dasar keputusan hasil perolehan suara.
    “Demikian juga berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024, Sirekap hanyalah alat bantu dan sarana transparansi kepada masyarakat dan bukan menjadi dasar penetapan hasil,” ucapnya.
    Kemenangan Khofifah-Emil Dardak juga tidak luput dari dugaan “cawe-cawe” Presiden Ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).
    Tuduhan bahwa Jokowi mengangkat Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, untuk mengamankan suara Khofifah-Emil Dardak dibantah.
    “Tuduhan pelanggaran aparat oleh Presiden Jokowi, dalil pemohon tentang aparat yang dilakukan oleh mantan presiden Jokowi dengan melakukan panggilan telepon video untuk mengucapkan selamat kepada pihak terkait, hal itu sama sekali tidak beralasan hukum untuk dipersoalkan, apalagi dinyatakan terjadinya TSM,” kata Edward.
    Menurut kubu Khofifah, Jokowi juga tidak bisa menggerakkan aparatur sipil negara karena sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala negara.
    “Mantan Presiden bukan aparat yang berperan aktif dalam proses pilkada,” imbuhnya.
    Terakhir, terkait dugaan pengurangan suara, secara tegas kubu Khofifah-Emil Dardak menyebut hal ini sebagai tuduhan yang paling tidak jelas.
    “Dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas karena tidak bisa menguraikan subyek hukum, tempus, lokus, dan dengan cara apa dugaan pengurangan suara itu dilakukan,” ucap Edward.
    Dia mengatakan, kubu Risma-Gus Hans sekonyong-konyong menyimpulkan perolehan suara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berkisar 0-30 suara merupakan indikasi terjadinya kecurangan.
    Padahal, minimnya perolehan suara Risma-Gus Hans bukanlah bukti terjadinya manipulasi, sehingga tidak boleh disebut anomali yang mengindikasikan kecurangan dan pelanggaran.
    “Faktanya, perolehan suara 0-30 juga dialami oleh pihak terkait dan juga paslon nomor urut 1. Jika dianggap ada pengurangan, sejauh mana signifikansi perolehan suaranya?” ucap Edward.
    Dari berbagai alasan itu, Edward meminta agar Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi mereka dan menolak seluruh permohonan Risma-Gus Hans.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Serangan Balik Khofifah ke Risma dalam Sidang Sengketa Pilbup Jatim Nasional 18 Januari 2025

    1 Serangan Balik Khofifah ke Risma dalam Sidang Sengketa Pilgup Jatim Nasional

    Serangan Balik Khofifah ke Risma dalam Sidang Sengketa Pilgup Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Beragam dugaan pelanggaran yang dilontarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini-Gus Hans, dalam sidang sengketa
    Pilgub Jatim
    kini dibalas oleh paslon nomor urut 2,
    Khofifah Indar Parawansa
    -Emil Dardak.
    Mereka melakukan serangan balik dalam agenda sidang mendengar keterangan pihak termohon, terkait, dan Bawaslu yang digelar
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) pada Jumat (18/1/2025).
    Dalam sidang itu, kubu Khofifah-Emil Dardak yang diwakili kuasa hukum Edward Dewaruci tidak hanya membantah, tetapi juga menuding balik kubu
    Risma-Gus Hans
    dalam dalil pokok permohonan mereka.
    Serangan balik kubu Khofifah-Emil Dardak terlihat dalam bantahan dalil politisasi bansos yang dituduhkan kubu Risma-Gus Hans.
    Khofifah-Emil Dardak berkilah bahwa bansos tidak lagi bisa dikendalikan karena jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur berakhir jauh sebelum proses pilgub berlangsung, yakni pada Februari 2024.
    Orang yang tidak memiliki jabatan lumrahnya tidak bisa mengendalikan bansos untuk menaikkan perolehan suara seperti yang dituduhkan oleh Risma-Gus Hans.
    Bantahan ini juga didukung oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang menyebut adanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri RI yang meminta agar bantuan sosial yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dihentikan sementara hingga proses pilkada berlangsung untuk menghindari politisasi bansos.
    Kubu Khofifah-Emil Dardak menilai bahwa politisasi bansos justru menuding bahwa orang yang bisa merencanakan politisasi bansos adalah Risma, yang mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial RI pada Agustus 2024.
    “Jika pun menggunakan asumsi tuduhan dari pemohon, maka yang bisa menggunakan bansos untuk memengaruhi perolehan suara adalah Mensos periode 2020-2024 yang lalu (Risma),” kata Edward.
    Edward Dewaruci juga membantah tudingan kubu Risma-Gus Hans yang mendalilkan adanya kecurangan manipulasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan (Sirekap).
    Dalil Risma-Gus Hans dinilai tidak berdasar. Pasalnya, tidak ada manipulasi untuk menciptakan stabilitas persentase perolehan suara pihak terkait yang menggambarkan pola tidak wajar Sirekap.
    “Faktanya, KPU tidak pernah menampilkan grafik menunjukkan persentase dalam websitenya dalam proses Sirekap,” imbuh Edward.
    Ditambah, dalil Risma-Gus Hans dinilai tidak menyentuh substansi karena Sirekap bukanlah dasar keputusan hasil perolehan suara.
    “Demikian juga berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024, Sirekap hanyalah alat bantu dan sarana transparansi kepada masyarakat dan bukan menjadi dasar penetapan hasil,” ucapnya.
    Kemenangan Khofifah-Emil Dardak juga tidak luput dari dugaan “cawe-cawe” Presiden Ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).
    Tuduhan bahwa Jokowi mengangkat Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, untuk mengamankan suara Khofifah-Emil Dardak dibantah.
    “Tuduhan pelanggaran aparat oleh Presiden Jokowi, dalil pemohon tentang aparat yang dilakukan oleh mantan presiden Jokowi dengan melakukan panggilan telepon video untuk mengucapkan selamat kepada pihak terkait, hal itu sama sekali tidak beralasan hukum untuk dipersoalkan, apalagi dinyatakan terjadinya TSM,” kata Edward.
    Menurut kubu Khofifah, Jokowi juga tidak bisa menggerakkan aparatur sipil negara karena sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala negara.
    “Mantan Presiden bukan aparat yang berperan aktif dalam proses pilkada,” imbuhnya.
    Terakhir, terkait dugaan pengurangan suara, secara tegas kubu Khofifah-Emil Dardak menyebut hal ini sebagai tuduhan yang paling tidak jelas.
    “Dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas karena tidak bisa menguraikan subyek hukum, tempus, lokus, dan dengan cara apa dugaan pengurangan suara itu dilakukan,” ucap Edward.
    Dia mengatakan, kubu Risma-Gus Hans sekonyong-konyong menyimpulkan perolehan suara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berkisar 0-30 suara merupakan indikasi terjadinya kecurangan.
    Padahal, minimnya perolehan suara Risma-Gus Hans bukanlah bukti terjadinya manipulasi, sehingga tidak boleh disebut anomali yang mengindikasikan kecurangan dan pelanggaran.
    “Faktanya, perolehan suara 0-30 juga dialami oleh pihak terkait dan juga paslon nomor urut 1. Jika dianggap ada pengurangan, sejauh mana signifikansi perolehan suaranya?” ucap Edward.
    Dari berbagai alasan itu, Edward meminta agar Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi mereka dan menolak seluruh permohonan Risma-Gus Hans.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pagar Laut Tangerang Proyek Utang Budi Jokowi ke Aguan

    Pagar Laut Tangerang Proyek Utang Budi Jokowi ke Aguan

    GELORA.CO –  Pemagaran laut di wilayah Perairan Tangerang harus terus disoroti karena hanya untuk kepentingan oligarki. Proyek itu menurut Ketua Riset dan Advokasi Publik, LBH PP Muhammadiyah, Ghufroni, terindikasi menjadi proyek balas budi Presiden ke-7 RI, Jokowi kepada pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

    “Ini proyek di zaman Jokowi, karena utang budi Jokowi dengan Aguan. Tidak berdiri sendiri, karena Aguan memberikan kontribusi kompensasi IKN,” katanya saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up, dikutip redaksi pada Jumat, 17 Januari 2025.

    Ghufroni yang menjadi salah satu sosok pelaku pemasangan plang somasi pada pagar laut tersebut mengatakan, somasi terbuka menjadi pilihan aksi yang mereka lakukan kepada seluruh pihak yang terlibat pemagaran laut. Dengan begitu, mereka bisa menuntut siapa saja yang terlibat pemagaran tersebut.

    “Yang memasang, yang menyuruh, yang membiayai, semua. Makanya kita buat plang somasi,” ujarnya.

    Sejauh ini kata Ghufroni, terdapat beberapa indikasi yang melatarbelakangi pemagaran laut sepanjang 30 kilometer tersebut. Pertama yakni sebagai upaya mengusir nelayan agar tidak mendekati pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) II. 

    “Kemudian, indikasi lain adalah penguasaan lautan oleh kekuatan oligarki. Karena tidak mungkin nelayan secara swadaya membangun itu, pemagaran itu pakai bambu mahal sementara nelayan saya susah hidupnya, apalagi alasannya abrasi itu tidak masuk akal,” pungkasnya.

    Saat ini kata Ghufroni semua pihak harus mengawal kasus pemagaran ini. Dengan begitu tidak ada satu pun bentuk penguasaan laut untuk kepentingan oligari.

  • Pendukung Jokowi Harus Tahu Diri IKN Tidak Bermanfaat untuk Rakyat

    Pendukung Jokowi Harus Tahu Diri IKN Tidak Bermanfaat untuk Rakyat

    GELORA.CO – Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang digagas Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sejak awal merupakan ambisi pribadi dan tidak berdasar pada kebutuhan rakyat.

    Menurut Pengamat politik Rocky Gerung, argumen yang mendasari pemindahan IKN semakin lemah, bahkan partai di Senayan juga telah mengakui bahwa proyek ini terlalu boros. 

    “Itu keterangan yang rasional, bukan mengolok-olok Jokowi,” kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 17 Januari 2025.

    Lebih lanjut, dosen ilmu filsafat itu menilai konsep menjadikan ibu kota sebagai pusat pemerintahan justru kontraproduktif karena menjauhkan pemerintah dari masyarakat.

    “Jokowi ingin menjadikan IKN sebagai pusat kekuasaan, tetapi konsep ini akhirnya batal,” tegas Rocky.

    Rocky juga mengkritik pendukung Jokowi yang masih bersikeras mempertahankan wacana IKN. Ia meminta mereka untuk berhenti memaksakan proyek tersebut dan lebih fokus pada kebutuhan rakyat.

    “Pembatalan itu memang menyakitkan. Tetapi anak buah yang masih melindungi Jokowi juga harus tahu diri bahwa memang tidak mungkin memaksakan. Jadi berhentilah melemparkan wacana IKN akan diteruskan,” tandas Rocky Gerung.

  • Makna Batik Tolak Bala Sultan Jogja hingga Sosok di Tengah Jokowi Jadi Sorotan, Ternyata Bukan Wanita Biasa

    Makna Batik Tolak Bala Sultan Jogja hingga Sosok di Tengah Jokowi Jadi Sorotan, Ternyata Bukan Wanita Biasa

    GELORA.CO – Pertemuan antara raja sekaligus Gubernur Jogja, Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan mantan Presiden ke-7 RI, Jokowi menuai sorotan banyak pihak.

    Dua tokoh bangsa itu terlihat berbincang cukup lama di Keraton Kilen, Yogyakarta pada Rabu, 15 Januari 2025.

    Data yang dihimpun menyebutkan, pertemuan antara Jokowi dan Sri Sultan Hamengku Buwono X itu berlangsung sekira dua jam itu menarik perhatian publik, lantaran berlangsung di tengah dinamika politik nasional yang kian memanas.

    Namun Jokowi menegaskan, bahwa pertemuannya dengan Sultan HB X ini tidak memiliki agenda politik.

    Menurutnya pertemuan tersebut hanya untuk menjalin silaturahmi yang telah lama tertunda.

    “Silaturahmi. Saya sudah lama tidak bertemu dengan beliau.  Tidak ada pembicaraan politik. Kami hanya membahas isu geopolitik dan ekonomi global,” katanya dikutip pada Jumat, 17 Januari 2025.

    Nah terkait hal itu, warganet juga menyorot motif batik yang dikenakan dua tokoh Jawa tersebut. Ada yang berpendapat, bahwa pakaian yang dikenakan Raja Jogja itu memiliki arti khusus.

    “Sultan menemui JKW pakai batik motif gringsing yang bermakna tolak bala,” tulis akun media sosial X @MurtadhaOne1.

    Selain batik, sosok yang wanita di tengah pertemuan tersebut juga menyita perhatian publik. Siapakah dia? 

    Wanita di Tengah Raja Jawa

    Usut punya usut, wanita tersebut adalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendoro, putri bungsu atau anak kelima dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas.

    Lahir pada 18 September 1986, GKR Bendoro merupakan salah satu 10 Besar kontes Miss Indonesia 2009 dan sarjana di bidang perhotelan dari salah satu perguruan tinggi di Swiss. 

    Pada 18 Oktober 2011, ia menikah dengan Achmad Ubaidillah yang diberi gelar Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara yang berasal dari Bandar Lampung. 

    Pernikahan ini banyak diberitakan karena ia adalah menantu pertama Hamengkubuwono X yang bukan berasal dari Jawa melainkan dari etnis Melayu, dan bukan keturunan bangsawan melainkan hanya orang biasa saja

    GKR Bendoro terlahir dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurastuti Wijareni di Yogyakarta. 

    Ia menuntut pendidikan di kota kelahirannya hingga bangku sekolah menengah pertama. Setelah tamat SMP, GKR Bendoro melanjutkan sekolah ke Singapura di International School of Singapore. 

    Setelah lulus dari sekolah tersebut, sang ratu melanjutkan ke International Hospitality Management Institute di Swiss dan melanjutkan pendidikan S-2 jurusan warisan budaya di Napier University di Edinburgh, Skotlandia.

    Pada akhir pendidikannya, ia menulis tesis yang mengangkat topik tentang Yogyakarta

    GKR Bendoro sempat terpilih mewakili provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kontes kecantikan Miss Indonesia pada tahun 2009. 

    Di akhir acara ia termasuk dalam finalis 10 Besar Miss Indonesia 2009, tetapi ia tereliminasi di tahap tersebut dan tidak masuk dan melaju pada babak 5 besar.

    Selain aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan, GKR Bendoro saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional Spa Nurkadhatyan. 

    Spa yang dimiliki lima putri keraton ini berlokasi di Hotel Ambarukmo Yogyakarta dengan menawarkan perawatan ala putri-putri keraton.

  • Bukan Cuma Aguan, LBH Muhammadiyah Juga Kaitkan Jokowi di Kasus Pagar Laut Tangerang

    Bukan Cuma Aguan, LBH Muhammadiyah Juga Kaitkan Jokowi di Kasus Pagar Laut Tangerang

    GELORA.CO – Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak pihak kepolisian untuk turut memanggil dan memeriksa Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek pemagaran tersebut.

    Menurut Gufroni, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH Muhammadiyah, keterlibatan Jokowi dalam proyek tersebut tak bisa diabaikan. Sebab, pemagaran laut ini berhubungan erat dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas pada era pemerintahannya.

    “Oh iya, nanti kita coba pertimbangkan ya, karena soal penetapan PSN ini kan memang di era Jokowi. Tentu, karena memang PSN dianggap merugikan masyarakat dan lebih memprioritaskan kepentingan swasta, Jokowi harus diminta pertanggungjawabannya. Kami tentu mendorong agar Jokowi diperiksa oleh Polri,” kata Gufroni kepada Inilah.com di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Sebelumnya, Gufroni telah menyerahkan sekitar sembilan nama ke pihak berwajib terkait dugaan keterlibatan dalam pemagaran laut di lepas pantai Kabupaten Tangerang. Dari sembilan nama tersebut, salah satu pihak yang diduga terlibat langsung dalam aktifitas ilegal tersebut ialah Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Gufroni bilang keterlibatan Agung Sedayu Group dalam kasus pagar laut ilegal terungkap melalui sebuah video viral yang beredar di media sosial. Video yang turut dilampirkan sebagai salah satu bukti dalam aduan ke Bareskrim Polri, menunjukkan seorang pekerja pekerja bambu yang mengakui, tindakan yang ia lakukan atas perintah dari Agung Sedayu Group.

    “Itu terjadi di daerah Kronjo jadi ada orang yang menanyakan ini dari mana, untuk apa? Dan dia tanya ini dari Agung Sedayu? Dia menjawab ‘iya’. Jadi terkonfirmasi bahwa pagar bambu ini tidak misterius, tapi jelas ada. Ada pekerjanya, ada yang membiayai. Jadi PT Agung Sedayu sebagai badan hukum saya kira perlu dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri,” kata dia.

    Kekisruhan pagar laut ini sudah berlangsung sejak Selasa (7/1/2025) lalu. Diduga dalang pemagaran ini adalah Agung Sedayu, pengembang PSN PIK 2. Dugaan ini sempat dibantah oleh pihak kuasa hukum, Muannas Alaidid. Dia mengklaim perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan, ke sumber daya laut.

    “Tidak ada keterlibatan Agung Sedayu Group dalam pemasangan pagar laut. Kami menegaskan hingga saat ini tidak ada bukti maupun fakta hukum yang mengaitkan Agung Sedayu Group dengan tindakan tersebut,” ujar dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Klaim Muannas bertolak belakang dengan kesaksian warga sekaligus nelayan Desa Kronjo, Tangerang, Heru Mapunca. Saat ditemui awak media, Kamis (9/1/2025), pria berusia 47 tahun ini mengaku pernah bertemu dengan pelaku pemasangan pagar laut.

    Dia menuturkan, pemasangan dilakukan pada malam hari. Kala itu, dia melihat lima unit mobil truk sedang konvoi membawa muatan bambu menuju Pulau Cangkir. Karena penasaran Heru mengecek ke lokasi pada keesokan harinya, dia kaget ada sejumlah tukang yang sedang sibuk memilah bambu.

    Dia menambahkan, para tukang misterius itu berjumlah 10 orang. Dalam melancarakan aksi pemasangan pagar laut, menggunakan 3 perahu. “Oh banyak, 10 orang (tukang). 3 perahu kalau enggak salah. Hebat pemborongnya laut saja diuruk, dipager-pager gitu,” ujarnya sambil terkekeh.

    Heru pun bertanya kepada salah satu tukang dan akhirnya dia mengetahui bahwa pagar laut tersebut merupakan proyek garapan Agung Sedayu. Dia menambahkan, para tukang misterius itu berjumlah 10 orang. Aksi pemasangan pagar laut, menggunakan 3 perahu. “Mang ini bambu buat apa?” tanya Heru kepada tukang tersebut yang dijawab, “Mau buat pagar di laut.”

    “Ini proyek siapa?” tanya Heru lagi, kemudian dijawab si tukang, “Agung Sedayu.”