Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Tanggapi Survei Litbang Kompas, Gerindra Siap Kawal Janji Kampanye Prabowo-Gibran

    Tanggapi Survei Litbang Kompas, Gerindra Siap Kawal Janji Kampanye Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pihaknya berkomitmen untuk terus membantu implementasi janji-janji kampanye Prabowo-Gibran jelang 100 hari kinerja pemerintahan. 

    Adapun, hal tersebut disampaikannya kala menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang mencapai 80,9% terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Gerindra akan terus membantu implementasi-implementasi di lapangan, sesuai dengan janji kampanye Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya seusai menemui Ketum NasDem, Surya Paloh di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Wakil Ketua DPR ini pun menyampaikan pihaknya bersyukur dengan tingginya tingkat kepuasan terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

    Namun di samping itu, Dasco mengemukakan dengan perolehan tersebut maka ada catatan bahwa harus tetap bekerja keras guna menjaga tingkat kepuasan masyarakat itu.

    “Kita imbau kepada pemerintah untuk kemudian setelah 100 hari ini tidak kendor dalam mewujudkan janji-janji kampanye atau merealisasikan program-program yang dilakukan jelang 100 hari ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari hasil tersebut, sebanyak 80,9% menyatakan puas dan 19,1% sisanya tidak puas.

    Diketahui angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari awal kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Januari 2015, yakni 65,1%.

    Adapun, survei ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 37 provinsi pada 4-10 Januari 2025. Sementara itu, margin of error sekitar 3,10%.

  • Nasdem Duga Ketegasan Prabowo Buat Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Tinggi Nasional 20 Januari 2025

    Nasdem Duga Ketegasan Prabowo Buat Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Tinggi Nasional 20 Januari 2025

    Nasdem Duga Ketegasan Prabowo Buat Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Tinggi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai
    Nasdem
    Hermawi Taslim menduga sikap tegas Presiden
    Prabowo Subianto
    menghadirkan tingkat
    kepuasan rakyat
    yang tinggi dalam 100 hari pemerintahannya.
    Hermawi menyebut hasil survei
    Litbang Kompas
    terkait kepuasan rakyat ini sebagai awal yang baik bagi Prabowo.
    “Hasil
    survei Litbang Kompas
    merupakan awal yang baik bagi pemerintahan Prabowo. Patut diduga ini berkat sikap Prabowo yang tegas, baik dalam pernyataan maupun dalam perbuatan,” ujar Hermawi kepada
    Kompas.com
    , Senin (20/1/2025).
    “Terakhir kita sudah sama-sama melihat ketegasan Presiden yang memerintahkan penyegelan pagar laut,” sambungnya.
    Hermawi mengatakan, Nasdem berharap Prabowo terus konsisten dalam melayani rakyat.
    Menurutnya, rakyat rindu dengan tipe pemimpin yang satu dalam hal perkataan, keteladanan, dan perbuatan.
    “Ini harus senantiasa menjadi acuan tunggal bagi seluruh pejabat yang membantu beliau dalam mengelola republik ini,” jelas Hermawi.
    Sementara itu, Hermawi menyebut Nasdem menyambut baik hasil survei Litbang Kompas tersebut.
    Sebagai partai pendukung, kata dia, Nasdem akan terus mendukung program Prabowo.
    “Demi kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
    Diketahui, berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto mencapai 80,9 persen.
    Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi, yakni 89,4 persen.
    Sementara, sebanyak 19,1 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kerja pemerintah Prabowo-Gibran.
    Lalu, responden yang tidak yakin sebesar 10,6 persen.
    “Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran itu tinggi banget ya, 80,9 persen. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
    Bahkan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu. “Sama-sama 100 hari pada tahun 2015, itu Pak Jokowi 65 persen, Pak Prabowo langsung 80 (persen),” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Istri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro – Halaman all

    Sosok Istri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sosok istri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Akhir-akhir ini, nama Satryo Brodjonegoro tengah disorot lantaran persoalan dugaan pemecatan pegawainya. 

    Terkini, puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Dalam aksinya, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam. Mereka membentangkan spanduk protes Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro.

    “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri,” tulis spanduk aksi tersebut.

    Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, menilai selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan secara tak sesuai prosedur.

    “Perubahan Kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi, dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ucapnya, Senin (20/1/2025).

    Seperti pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendiktisaintek.

    “Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin. Tapi harus jelas prosedurnya, ini tidak dilakukan sama sekali,” kata Suwitno.

    Namun, berdasarkan pantauan Tribunnews.com, massa mulai bubar sekitar pukul 11.00 WIB di kantor Kemendiktisaintek.

    Sosok Istri Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, Satryo Soemantri Brodjonegoro memiliki istri bernama Silvia Ratnawati Brodjonegoro.

    Dari pernikahannya tersebut, mereka memiliki dua orang anak.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro lahir di Delft, Belanda, pada 5 Januari 1956. Saat ini, ia berusia 69 tahun. 

    Saat ini, Satryo Soemantri Brodjonegoro menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Ia menjadi Mendiktisaintek di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

    Kemendikbudristek menggelar serah terima jabatan (sertijab) dan acara pisah sambut antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (21/10/2024).

    Di dunia pendidikan, Satryo Soemantri Brodjonegoro sudah tak asing lagi. 

    Satryo Soemantri Brodjonegoro lahir dari keluarga yang menggeluti dunia pendidikan. 

    Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan anak dari Soemantri Brodjonegoro.

    Ayahnya, pernah menduduki posisi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (1973), Rektor Universitas Indonesia (1964-1973).

    Satryo Soemantri Brodjonegoro memiliki saudara yang juga aktif di pendidikan, yaitu Irsan Soemantri, yang mengajar di ITB.

    Sementara, saudara lainnya, Bambang Brodjonegoro, sempat menjabat sebagai Dekan Fakultas EKonomi UI, Menteri Keuangan, Menteri Ristek, dan Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Foto Satryo Brodjonegoro dan sang istri saat Sertijab. (kemdikbud.go.id)

    Sebagai ilmuwan, Satryo sudah mengeluarkan berbagai karya tulis ilmiah mencapai lebih dari 99 publikasi.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro juga aktif sebagai dosen tamu di bidang teknik mesin di Toyohashi University of Technology, Jepang dan ITB saat ini.

    Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti pada tahun 1999-2007. 

    Semasa berkarier, Satryo Soemantri Brodjonegoro pernah bergabung dengan tim Japan International Cooperation Agency atau dikenal JICA, dalam perencanaan gedung fakultas teknik Universitas Hasanudin di Gowa.

    Dikutip dari TribunnewsWiki.com, Satryo Soemantri Brodjonegoro pernah menjabat sebagai Ketua AIPI Periode 2018-2023.

    Nama Satryo Soemantri Brodjonegoro ini, menjadi Anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsWiki.com dengan judul Puluhan Pegawai Satryo Soemantri Brodjonegoro

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Fahdi Fahlevi, TribunnewsWiki.com/Kaa)

  • Harta Kekayaan Menteri Dikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro Capai Rp 46 Miliar – Halaman all

    Harta Kekayaan Menteri Dikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro Capai Rp 46 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut harta kekayaan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi (Dikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro mendapat protes dari puluhan pegawai terkait dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendikti Saintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Para pegawai Kemendikti Saintek menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes terhadap Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri,” tulis spanduk aksi tersebut.

    Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur.

    “Perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ujar Suwitno.

    Puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). (Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi)

    Harta Kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Berdasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024, Satryo Soemantri Brodjonegoro memiliki harta senilai Rp 46 miliar.

    Mayoritas sumber kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro berasal dari aset tanah dan bangunan yang dimilikinya.

    Satryo memiliki tujuh tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Buleleng.

    Total nilai aset properti yang dimiliki Satryo mencapai Rp 33,65 miliar.

    Selain properti, Satryo Soemantri Brodjonegoro juga punya empat mobil.

    Yaitu BMW X3, BYD Seal, Toyota Innova Reborn, dan Ford Escape. Total nilai mobilnya mencapai Rp 1,4 miliar.

    Kemudian, besaran kas dan setara kas yang dimiliki Satryo berjumlah Rp 11 miliar.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro tercatat tidak punya utang.

    Sehingga, total harta kekayaannya mencapai Rp 46.050.000.000.

    Profil Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro. (AIPI)

    Mengutip laman Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soemantri Brodjonegoro lahir di Delft, Belanda pada 5 Januari 1956.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah putra dari Profesor Soemantri Brodjonegoro, mantan Rektor Universitas Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1973. 

    Salah seorang adiknya, Profesor Bambang Brodjonegoro pernah menjabat menteri di beberapa kementerian pada masa Presiden Joko Widodo. 

    Ia merupakan lulusan Ph.D di bidang teknik mesin University of California, Berkeley, Amerika Serikat (AS) pada 1985.

    Setelah itu, Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi dosen Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Pada tahun 1992, Satryo dipilih sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self evaluation pada jurusan tersebut.

    Belakangan, proses ini diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

    Di bawah kepemimpinannya, pembaharuan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember 2000 saat institusi pendidikan tinggi yang besar diubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

    Di dunia pendidikan Indonesia, nama Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah nama yang tidak asing lagi.

    Selama pengabdiannya di dunia pendidikan Indonesia, Satryo telah menghadapi berbagai masalah dan rintangan dalam usahanya memajukan pendidikan di Indonesia.

    Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Satryo Soemantri Brodjonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia.

    Di masa kepemimpinannya, Satryo Soemantri Brodjonegoro mengalami banyak rintangan di dunia pendidikan.

    Beberapa dilema di dunia pendidikan Indonesia terus menguji kegigihan Satryo dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia.

    Salah satu ujian terberat yang dihadapi Satryo adalah tingkat kualitas lulusan perguruan tinggi di dalam dunia kerja. Lulusan perguruan tinggi Indonesia dinilai kurang kompeten.

    Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa banyak putra-putri Indonesia yang bersekolah di luar negeri dan bahkan mengabdikan dirinya di luar negeri pula.

    Keadaan ini membuat kualitas sumber daya manusia di mata internasional juga tidak begitu baik.

    Banyak negara yang menilai Indonesia mempunyai kualitas tenaga kerja di bawah rata-rata.

    Bahkan generasi muda Indonesia sendiri pun memandang negaranya sebelah mata.

    Mereka lebih memilih bekerja untuk negara lain karena mereka menilai negara lain lebih menghargai kemampuan mereka dengan harga yang lebih tinggi.

    Hal inilah yang coba diperbaiki oleh Satryo selaku Dirjen Dikti Indonesia.

    Di sisi lain dari dilema-dilema yang muncul dalam masa jabatannya sebagai Dirjen Dikti, Satryo tidak berhenti berkarya.

    Ia bergabung dengan tim Japan International Cooperation Agency atau yang lebih dikenal dengan nama JICA, dalam perencanaan gedung fakultas teknik Universitas Hasanudin di Gowa.

    Saat ini, beliau adalah Ketua AIPI Periode 2018-2023 dan juga Anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Fahdi Fahlevi, Anita K Wardani)

  • Pengamat Nilai Rakyat Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran karena Lawan Politik Dirangkul Nasional 20 Januari 2025

    Pengamat Nilai Rakyat Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran karena Lawan Politik Dirangkul Nasional 20 Januari 2025

    Pengamat Nilai Rakyat Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran karena Lawan Politik Dirangkul
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keberhasilan Pemerintahan
    Prabowo Subianto
    dan
    Gibran Rakabuming Raka
    merangkul hampir semua partai politik memengaruhi
    kepuasan masyarakat
    terhadap kinerja mereka.
    Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, menilai, kubu Prabowo-Gibran tidak sekadar memenangkan Pilpres 2024 secara meyakinkan.
    Setelah kontestasi selesai, mereka langsung berupaya merangkul lawan politiknya agar bergabung dengan barisan pemerintahan.
    “Tidak saja kemenangan yang cukup baik,
    convincing
    begitu ya, tapi juga tidak lama setelah itu, kekuatan-kekuatan politik signifikan ini bergabung pada kekuasaan,” ujar Firman, dalam program Obrolan News Room di Kompas.com, Senin (20/1/2025).
    Kondisi tersebut, kata Firman, berpotensi membuat masyarakat yang tidak mendukung Prabowo akhirnya memberikan pandangan positifnya.
    Sebab, pihak yang didukungnya telah terlibat dalam kerja-kerja pemerintahan Prabowo.
    “Yang tentu saja mungkin akan membawa juga persepsi yang adem, positif terhadap mereka yang mungkin berseberangan. Tapi, demi melihat partai yang dia dukung juga, atau kandidat yang dia dukung juga bersahabat, mungkin akhirnya mengarah pada satu upaya untuk memahami situasi dengan lebih kalem,” sambung dia.
    Diberitakan sebelumnya, hasil
    survei Litbang Kompas
    mencatat 80,9 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Hanya 19,1 persen yang tidak puas. Bahkan, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 89,4 persen.
    Sementara yang tak yakin sebanyak 10,6 persen. Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu.
    Dalam survei tersebut, ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran.
    Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukkan baik. Kemudian, 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukkan merakyat.
    Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.
    Survei Litbang Kompas
    ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
    Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
    Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anies dan Ahok Lagi Mesra-mesranya, Bentuk Rekonsiliasi Psikologis

    Anies dan Ahok Lagi Mesra-mesranya, Bentuk Rekonsiliasi Psikologis

    Jakarta –

    Dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan, kini muncul akrab di publik untuk yang kedua kalinya. Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyambut positif momen itu dan dinilai sebagai rekonsiliasi psikologis.

    “Pak Ahok dan Mas Anies memang lagi mesra-mesranya. Kami berpandangan itu bagus sebagai bentuk rekonsiliasi psikologis, kalau pemimpin rukun kan bagus,” kata Guntur kepada wartawan, Minggu (19/1/2025).

    Guntur kemudian berbicara bahwa Anies dan Ahok dulunya adalah korban adu domba oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut pertemuan mereka selanjutnya tentu akan terus terjadi.

    “Dua pemimpin yang berkontribusi nyata terhadap warga Jakarta, yang dulunya diadu domba dengan polarisasi oleh Jokowi. Untuk ke depannya saya kira Mas Anies dan Pak Ahok mengalir saja,” ujarnya.

    Terkait dengan janji kejutan Anies dan Ahok, Guntur mengaku belum tahu. Dia mengatakan PDIP juga menunggu soal kejutan tersebut.

    “Belum (tahu apa kejutannya). Itu kejutan mereka berdua. Kami juga sedang menunggu kejutan itu,” katanya.

    Ahok dan Anies sempat menunjukkan kedekatan pada 31 Desember 2024 lalu. Kala itu, keduanya sama-sama mengikuti acara jelang tahun baru di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

    Tak sekadar bertemu, keduanya bahkan menjanjikan adanya kejutan di 2025. Mereka berdua juga sempat tertawa dan tersenyum bersama.

    Pantauan detikcom di lokasi, Anies tiba lebih dulu di lokasi. Dia terlihat mengenakan kemeja lengan pendek berwarna navy atau biru tua.

    Keduanya diketahui memang diagendakan memberi testimoni mengenai buku yang diluncurkan. Buku yang diluncurkan adalah ‘Makanya, Mikir!’, karya Abigail Limuria dan Cania Citta.

    (azh/imk)

  • Prabowo-Mega Bakal Ketemu, Jokowi Temui Sultan HB X, hingga Rumor Gibran Masuk Golkar

    Prabowo-Mega Bakal Ketemu, Jokowi Temui Sultan HB X, hingga Rumor Gibran Masuk Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA — Rumor Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merapat ke Partai Golkar semakin menguat di tengah rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    Kabar Gibran masuk Golkar sejatinya bukan sesuatu yang baru. Hal itu sering mengemuka setiap kali konflik antara PDIP dengan keluarga Joko Widodo (Jokowi) memanas. Golkar dinilai akan menjadi kendaraan politik Presiden ke 7 Jokowi pasca dipecat oleh PDIP.

    Menariknya isu Jokowi dan Gibran bergabung Golkar kali ini mencuat ketika wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati menguat. Jokowi bahkan telah sowan langsung Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang dulunya dikenal sebagai politikus senior Partai Golkar.

    Kendati demikian, Ketua DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman membantah Jokowi dan Gibran bakal bergabung di badan beringin melalui Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

    Maman menegaskan bahwa kehadiran Gibran dalam HUT ke-65 MKGR untuk mewakili pemerintah. Pasalnya, pada Sabtu (18/1/2025) nanti Presiden Prabowo Subianto berhalangan hadir.

    “Saya belum ada dengar [Jokowi dan Gibran masuk MKGR]. Kehadiran mas Gibran di acara MKGR besok, saya juga enggak tahu final hadir atau tidak tapi mewakili Pak Presiden, karena pak Presiden berhalangan enggak bisa hadir karena ada agenda lain itu yang saya tahu, ” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

    Politkus asal Kalimantan Barat itu juga menyebut bahwa dalam internal partai berlogo pohon beringin itu belum ada pembahasan soal Jokowi dan Gibran gabung MKGR. Dia mengaku belum mengetahui ada isu Jokowi akan menjadi keluarga Golkar.

    “Setahu saya belum ada pembahasan itu jadi yang saya tahu kehadiran Mas Gibran mewakili pemerintah untuk hadir di acara,” jelasnya.

    Bagaimana Tanggapan Projo?

    Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum (Ketum) relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa isu kedua tokoh itu bergabung hanya spekulasi belaka.

    Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa kemungkinan Wapres Ke-14 RI itu masuk Golkar akan kembali diserahkan sepenuhnya kepada Gibran. “Spekulasi. Siapa pun boleh lah [masuk Golkar). Tapi, ya itu terserah [Gibran],” imbuhnya. 

    Budi pun tak mau berkomentar banyak saat ditanya rencana kehadiran Gibran dalam HUT ke-65 MKGR sebagai pertanda masuk Partai Golkar. Dia hanya meminta awak media bersabar. “Tunggu tunggu besok,” kata Budi.

    Jokowi Temui Sultan 

    Sementara itu, Presiden ke 7 Jokowi menemui raja Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwana ke X di Kraton Kilen, pada Rabu pekan lalu. 

    Kendati demikian, Sri Sultan memastikan pertemuannya dengan Presiden ke-7 Jokowi tidak membahas isu politik.

    “Enggak (bahas politik). pribadi saja,” ujar Sultan HB X dilansir dari Antara.

    Raja Keraton Yogyakarta itu menegaskan bahwa kedatangan Jokowi ke kediamannya hanya untuk bersilaturahmi dan bersifat pribadi.

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke 7 JokowiPerbesar

    Saat ditanya awak media mengenai isi pembicaraan bersama Jokowi, Sultan enggan mengungkapkan.”Ya enggak bisa (diungkap) dong. Wong itu pribadi kok. Ya, saya enggak mau punya komentar apa-apa. Ya silaturahmi saja,” ujar Sultan.

    Adapun Jokowi tiba di Keraton Kilen pada Rabu (15/1) sekitar pukul 08.51 WIB dengan mobil hitam berpelat nomor B 1568 AZC dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 10.23 WIB.

    Saat meninggalkan kompleks Keraton Kilen, Jokowi tampak tersenyum ke arah awak media dari dalam mobil.

  • Menerka Arti Pertemuan Megawati dan Prabowo bagi Keduanya

    Menerka Arti Pertemuan Megawati dan Prabowo bagi Keduanya

    loading…

    Rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto diyakini tinggal menunggu waktu yang tepat. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto diyakini tinggal menunggu waktu yang tepat. Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti pun memprediksi kisaran 70% kedua tokoh tersebut akan bertemu dalam waktu dekat.

    Sebab, menurut Ray, tidak ada lagi halangan cukup berarti untuk keduanya dapat bertemu. “Pilpres sudah selesai, pilkada juga. Kabinet juga sudah terbentuk. Maka, jika keduanya bertemu, tak ada bobot politik pragmatis menyertainya,” ujar Ray dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/1/2025).

    Ray menuturkan, Megawati dan Prabowo dapat bertemu dengan bobot persahabatan yang telah lama terjalin. “Maka kalaupun ada politik di dalamnya, maka bobot politik kebangsaannya akan jauh lebih kuat,” imbuhnya.

    Dia pun menganalisis arti pertemuan itu bagi Megawati dan Prabowo. “Bagi Ibu Mega, pertama, menegaskan bahwa antara tak ada jarak yang prinsipil antara beliau dengan Prabowo. Bahwa sebelumnya mereka berbeda, telah selesai dengan berakhirnya hajatan pemilu dan pilkada,” ujarnya.

    Kedua, memecah dominasi Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan Prabowo. Sehingga cawe-cawe Jokowi akan dapat lebih dipinggirkan.

    “Ketiga, saat yang sama, upaya mengganggu PDIP dari luar dapat diperlemah. Khususnya menjelang Kongres PDIP 2025 di tahun ini,” tuturnya.

    Sebab, ujar dia, langkah mengganggu keberadaan satu partai yang datang dari luar, umumnya berkaitan dengan pembiaran atau bahkan dorongan dari pemerintah yang sedang berkuasa.

  • Mengapa Pemerintah Ingin Memulangkan Hambali ke Tanah Air? Nasional 20 Januari 2025

    Mengapa Pemerintah Ingin Memulangkan Hambali ke Tanah Air? Nasional 20 Januari 2025

    Mengapa Pemerintah Ingin Memulangkan Hambali ke Tanah Air?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah berencana memulangkan mantan anggota kelompok teroris
    Jemaah Islamiyah
    (JI)
    Hambali
    alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin dari penjara militer AS di Teluk
    Guantanamo
    , Kuba, ke Tanah Air.
    Namun, pemerintah belum mengetahui bagaimana kewenangan penanganan hukum terhadap Hambali.
    Jika menilik ke belakang, wacana pemulangan Hambali ke Tanah Air pernah muncul di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo seiring dengan rencana Presiden AS Barack Hussein Obama ketika itu untuk menutup penjara Guantanamo.
    Namun, isu pemulangan Hambali ditepis oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan.
    Ia mengatakan, pemerintah tidak akan pernah mengembalikan Hambali ke Tanah Air.
    “Mereka (AS) tidak memiliki rencana untuk mengembalikan Hambali ke Indonesia. Ya alhamdulillah. Jangan tambah masalah di dalam negerilah,” kata Luhut, di kantornya, Jumat, 11 Maret 2016.
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak hanya menangani narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.
    Ia mengatakan, Hambali pernah menjadi buron pada 2002. Namun, ia ditangkap oleh pemerintah Pakistan.
    Meski ditangkap oleh pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan pemerintah Amerika.
    “Jadi, bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian,” kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.
    Yusril mengungkapkan, Hambali sudah 23 tahun ditahan, tetapi belum mendapat kepastian hukum di AS.
    Saat ini, kata dia, ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI.
    Hal ini seiring dengan JI yang telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan menghentikan aktivitas terorisme.
    “Kalau lebih 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme,” ujar dia.
    Yusril mengatakan, pemerintah bakal membicarakan rencana pengembalian Hambali dengan Amerika Serikat (AS).
    Terakhir, ia juga akan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana
    pemulangan Hambali ke Indonesia
    .
    “Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden (Prabowo) bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya? Nasional

    9 Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya? Nasional

    Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Survei Litbang
    Kompas
    periode Januari memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto dan Wakil presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sangat tinggi.
    Berdasarkan survei Litbang
    Kompas
    terhadap 1.000 respoden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia pada 4-10 Januari 2025, 80,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama.
    Sementara itu, hanya 19,1 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran.
    Tingginya tingkat kepuasan tersebut sejalan dengan tingginya tingkat keyakinan responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya.
    Hal itu terlihat dari 89,4 responden yang menyatakan yakin. Sedangkan, yang tidak yakin hanya 10,6 persen responden.
    Tingginya tingkat kepuasan publik pada
    100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
    terlihat dari penilaian publik pada kinerja di bidang politik dan keamanan (Polkam).
    Hasil survei
    Litbang Kompas
    , tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan mencapai 85,8 persen.
    “Ini kalau kita lihat per bindang, jadi di politik keamanan paling tinggi ya, 85,8 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei “Evaluasi
    100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
    ” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
    Dari data Litbang
    Kompas
    , tingkat kepuasan tersebut lebih tinggi dibanding bidang kesejahteraan sosial 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan hukum 72,1 persen.
    Meski menempati posisi paling tinggi, kenaikan tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan sebenarnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan pada hasil survei Litbang
    Kompas
    periode Juni 2024 atau saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Tingkat kepuasan pada bidang politik dan keamanan hanya naik 0,3 persen dari era Jokowi.
    Lonjakan paling tajam justru terlihat pada bidang hukum dengan angka kepuasan dari 57,4 persen pada Juni 2024 menjadi 72,1 persen pada Januari 2025 atau bertambah 14,7 persen.
    “Yang naik drastis yang penegakan hukum ini, dari pemerintahan
    jokowi
    terkahir itu 57,4 itu melonjak ke 72,1 karena isu korupsi yang gencar ini ditangkap-tangkap itu,” kata Kris.
    Sementara itu, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 74,5 persen atau naik 9,4 persen dari Juni tahun lalu dan kesejahteraan sosial 83,7 persen atau naik 1,7 persen.
    Meskipun, tingkat kepuasan publik di bidang hukum meningkat dibandingkan era Jokowi tetapi menjadi yang paling rendah di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Namun, secara keseluruhan, kinerja Prabowo-Gibran di bidang penegakan hukum mengalami peningkatan yang memang signifikan.
    Menariknya, survei Litbang
    Kompas
    juga memotret bahwa tingkat kepuasan paling tinggi terhadap 100 hari kerja Prabowo-Gibran diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan rendah.
    Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan responden justru semakin rendah apreasiasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran
    Terlihat, sebanyak 85,7 persen responden dengan level pendidikan dasar merasa puas dengan kinerja 100 hari pertama Prabowo-Gibran. Hanya, 14,3 persen yang merasa tidak puas.
    Kemudian, 77,8 persen responden yang mengenyam pendidikan hingga level menengah merasa puas dengan kinerja pemerintah sejauh ini. Sedangkan 22,2 persen menyatakan tidak puas.
    Sementara itu, sebanyak 70 persen responden yang mengenyam pendidikan tinggi mengaku puas dengan kinerja Prabowo. Tetapi, ada 30 persen dari mereka yang tidak puas.
    Demikian juga, jika dipetakan berdasarkan kelas sosial. Semakin tinggi kelas sosial responden maka semakin rendah kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran.
    Tingkat kepuasan responden kelas bawah tercatat mencapai 84,7 persen dan hanya 15,3 persen yang menyatakan tidak puas.
    Selanjutnya, tingkat kepuasan responden kelas menengah bawah tercatat 81,4 persen. Sedangkan yang merasa tidak puas 18,6 persen.
    Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terlihat semakin menurun pada responden kelas menengah atas yang mencapai 75,3 persen. Sementara yang tidak puas naik menjadi 24,7 persen.
    Kemudian, responden kelas atas hanya 67,9 persen yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo. Sedangkan 32,1 persennya merasa tidak puas.
    Namun, secara keseluruhan memang tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama kerja pemerintahan Prabowo-Gibran memang sangat tinggi mencapai 80,9 persen.
    Bahkan, Litbang
    Kompas
    memotret bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran melampaui tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi.
    Berdasarkan data Litbang
    Kompas
    , tingkat kepuasan publik pada 100 hari kerja Jokowi pada periode awal menjabat yakni periode 2014-2019.
    Pada Januari 2015 atau 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Litbang Kompas mencatat bahwa tingkat kepuasan publik berada di angka 65,1 persen.
    Meskipun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di akhir pemerintahannya, yakni pada 2024 mencapai 75,6 persen.
    “Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran tinggi 80,9 persen ini termasuk tinggi. Pak Jokowi kan 75,6 persen (di akhir periode pemerintahan),” ujar Kris.
    “Pak Jokowi 65 (persen, pada 100 hari kinerja), sementara Pak Prabowo langsung 80 (persen),” katanya lagi.

    Kris mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo lebih tinggi dibandingkan Jokowi.
    Salah satunya adalah Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis dalam tiga bulan ini. Di antaranya, makan bergizi gratis, tes kesehatan gratis, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah dan yang lainnya.
    “Walaupun beberapa program masih janji ya. Itu yang membuat harapan masyarakat tinggi sekali,” kata Kris.
    Tak hanya itu, euforia pemilihan presiden (pilpres) masih terasa selama tiga bulan ini.
    “Euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali ekspektasinya kepada Pak Prabowo, sehingga posisinya tinggi,” ujarnya.
    Apalagi, Kris mengatakan, Pilpres 2024 tidak menyebabkan polarisasi di masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019, di mana pendukung Jokowi dan Prabowo terfragmentasi.
    “Kalau kita lihat hasil Pilpresnya, itu Pak Jokowi menang cuma 54 persen. Sementara Pak Prabowo menang 58 persen. Itu saja sudah unggul,” katanya.
    Kris menyebut isu keberlanjutan program dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.
    Sementara itu, saat awal Jokowi memimpin tidak ada isu keberlanjutan program dari pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Sementara itu, data Litbang Kompas memperlihatkan beberapa hal yang membuat tingginya apresiasi publik terhadap kinerja awal Prabowo-Gibran.
    Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan Prabowo di 100 hari pertamanya dinilai cukup ampuh dalam menarik simpati rakyat dan populis.
    Sebanyak 30,2 persen responden menilai kinerja yang pemerintah tunjukkan dalam 100 hari pertama ini sudah baik. Kemudian, 18,1 persen responden menilai Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang merakyat.
    Selanjutnya, 14,4 persen responden menilai baik karena adanya kebijakan bantuan sosial (bansos), seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH).
    Selain tiga besar alasan ini, responden juga terkesan optimis dengan program perencanaan Prabowo untuk Indonesia dalam jangka panjang.
    Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah juga dinilai oleh Ignatius Kristanto sebagai salah satu alasan kenapa publik memberikan apresiasi pada kinerja Prabowo.
    Namun, dari hasil survei Litbang
    Kompas
    , responden juga menyimpan sejumlah ketidakpuasan kepada pemerintahan yang tengah berjalan.
    Sebanyak 29,2 persen responden menyebut, alasan yang paling kuat adalah karena bansos tidak disebar secara merata bahkan tidak tepat sasaran.

    Sejalan dengan itu, 17,1 persen mengeluhkan harga kebutuhan pokok atau sembako yang saat ini sangat mahal. Lalu, 12,6 persen responden tidak puas dengan kinerja pemerintah karena lemahnya penegakan terhadap pejabat yang korupsi.
    Selain empat alasan besar ini, masyarakat tampak terbagi, mereka menyatakan kekecewaan karena ada sejumlah program di era Prabowo yang tidak mengenakkan hati.
    Contohnya, naiknya harga BBM, potongan Tapera, hingga belum terpenuhinya janji-janji di masa kampanye.
    Namun, hasil survei Litbang
    Kompas
    juga memperlihatkan bahwa responden mengapresiasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang berupaya mewujudkan delapan misi yang diusung selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, atau dikenal dengan Asta Cita.
    Terlihat, sebanyak 85 persen responden merasa puas dengan program pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis.
    Kemudian, 82,1 responden puas dengan program pemerintah merenovasi sekolah-sekolah yang rusak. Lalu, 81 responden puas karena pemerintah membangun rumah sakit lengkap berkualitas.
    Selanjutnya, 78,1 persen responden puas karena pemerintah memberikan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Lalu, 74,6 persen puas karena pemerintah dinilai mampu menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun.
    Sebanyak 73,4 persen responden juga menyatakan puas karena pemerintah meningkatkan pembangunan infastruktur desa. Lalu, 71 persen puas atas kenaikan gaji ASN, TNI-Polri, dan pejabat negara. Serta, 70,8 persen puas karena pemerintah menambah program kartu kesejahteraan sosial.
    Sementara itu, beberapa kerja pemerintah lainnya tingkat kepuasannya berada di bawah 70 persen. Di antaranya, pemberian BLT, makan bergizi gratis, rumah murah, dan meningkatkan pendapatan negara.
    Survei Litbang
    Kompas
    ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dari tanggal 4-10 Januari 2025.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
    Tingkat kepercayaan 95 persen dengan
    margin of error
    penelitian lebih kurang 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
    Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian
    Kompas
    (PT. Kompas Media Nusantara).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.