Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Opini: Memilih Kembali Nuklir

    Opini: Memilih Kembali Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis energi sepanjang 2024 ditandai dengan beramai-ramainya perusahaan digital memilih nuklir sebagai sumber energi untuk data centre-nya. Amazon, Microsoft, dan Google berkomitmen untuk memanfaatkan nuklir guna mendukung pertumbuhan bisnis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang pesat.  

    Nuklir saat ini menyumbang sekitar 10% dari pasokan listrik dunia dan signifikan mendukung dekarbonisasi di berbagai negara (IEA, 2024). Per Mei 2024, terdapat 440 reaktor nuklir beroperasi di 32 negara dengan kapasitas 392 GW.

    Amerika Serikat mempunyai nuklir terbanyak yaitu 94 unit, disusul oleh China dan Perancis yang sama-sama mengoperasikan 56 unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Disamping yang sudah beroperasi, terhitung Juli 2024, sebanyak 59 PLTN sedang dikembangkan di China dan satu unit di Pakistan. 

    Pertumbuhan energi nuklir mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, isu lingkungan, dan persepsi publik. Kecelakaan nuklir di Three Mile Island pada 1975, Chernobyl pada 1986, dan Fukushima pada 2010, jelas berimbas signifikan terhadap perkembangan nuklir global.

    Setelah medio 2012—2020, banyak negara mengendorkan pengembangan PLTN, meskipun China dan India justru intensif membangun nuklir untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Kapasitas nuklir kembali tumbuh kendati lambat dengan pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) 0,6%, dari kapasitas 370 GW pada 2010 menjadi 392 GW pada 2020.

    Berbeda dengan pandangan publik, beberapa studi menunjukkan bahwa nuklir memiliki risiko tingkat kematian paling rendah dibanding pembangkit listrik lainnya.

    Jika PLTU batu bara memiliki laju kematian antara 24,62—32,73 per TWh listrik yang dihasilkan, pembangkit listrik BBM mencapai 18,43TWh; biomassa 4,63 TWh; pembangkit berbahan bakar gas 2,82 TWh; pembangkit hidro 1,3 TWh; energi angin 0,04 TWh, dan nuklir hanya 0,03 TWh, disusul paling rendah pembangkit surya 0,02 TWh (Markandya & Wilkinson, 2007; Sovacool et al., 2016; UNSCEAR, 2008; & 2018). 

    DAMPAK LINGKUNGAN RENDAH

    Nuklir juga memiliki dampak lingkungan paling rendah dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Untuk setiap 1 GWh produksi listrik, pembangit listrik tenaga uap (PLTU) menghasilkan emisi CO2 970 ton, disusul pembangkit BBM 720 ton, pembangkit gas 440 ton, biomassa 78—230 ton, pembangkit hidro 24 ton, energi angin 11 ton, dan nuklir 6 ton (IPP ARS, 2014; UNECE, 2020; Ember Energy, 2021).

    Sebenarnya Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara nuklir sejak 1956, sesudah Presiden Soekarno mengadakan kunjungan kenegaraan ke AS dan mencanangkan “Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai”.

    Pada 1958 dibentuklah Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Setelah itu dibangunlah reaktor atom pertama di Bandung yang mulai beroperasi pada 1965, disusul reaktor atom RA Kartini di Yogyakarta pada 1979, dan reaktor atom GA Siwabessy di Serpong Jawa Barat pada 1987.  

    Namun di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dikenal antinuklir, persiapan pengembangan PLTN stagnan dan malah mundur ke belakang. Pada 2011, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah dicanangkan rencana pembangunan PLTN ini, dan digelontorkan dana yang besarnya signifikan untuk kegiatan studi kelayakan, survei lokasi dan sosialisasi kepada masyarakat.  

    Di era Presiden Joko Widodo, isu nuklir seolah-oleh terlupakan dan jalan di tempat. Alih-alih melanjutkan rencana pengembangan PLTN, Jokowi malah meggenjot pembangunan PLTU batu bara secara masif lewat program nasional 35.000 MW pembangkit listrik.

    Isu nuklir kembali hangat di Tanah Air setelah Hasjim Djojohadikusimo, Ketua Delegasi Indonesia untuk COP-29, menyatakan pada 19 November 2024 di Baku, Azerbaijan bahwa Indonesia akan membangun PLTN berkapasitas 5 GW hingga 2040.

    Sebelumnya pembangunan PLTN sudah masuk dalam dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) pada 2023. 

    Merujuk pada kriteria dan pendekatan strategic planning (Johson and Schols, 1993), jika memang Indonesia serius mau memanfaatkan nuklir sebagai salah pemasok listrik beban dasar, pertanyaan fundamentalnya berapa kapasitas yang layak dibangun, kapan, dan di mana?

    Selanjutnya berdasarkan teori adopsi teknologinya Rogers (1962), terdapat beberapa faktor penentu yang perlu dipertimbangkan yaitu skala penerimaan publik, risiko operasional khususnya risiko geologi, pengelolaan limbah nuklir, dan ketergantungan bahan bakar serta teknologi.

    Diperlukan inovasi untuk pembangunan serta pengoperasian jenis pembangkit nuklir dengan penggunaan seminimal mungkin sumber daya seperti air baku, tanpa mengurangi keandalan produksi listrik, tingkat keamanan, dan bisa mengurangi dampak lingkungan secara signifikan.

    Dalam jangka panjang, pemanfaatan unit produksi bahan bakar nuklir yang sudah ada misalnya, akan lebih efisien dan memberi banyak benefit dibanding membangun unit produksi baru (Merk et al, 2017).

    Indonesia perlu belajar dari Finlandia bagaimana bisa membangun pembangkit nuklir Olkiluoto 3 dan sukses beroperasi sejak 2013, tanpa resistensi yang berarti dari masyarakat bahkan sesudah terjadinya kecelakaan PLTN Fukushima.

    Aspek yang tak kalah pentingnya adalah faktor ketergantungan terutama pasokan bahan bakar maupun teknologi kepada pihak luar.

    Jangan sampai pengembangan nuklir malah membuat Indonesia menjadi tergantung kepada suatu negara atau institusi asing. Hal yang jelas tidak sejalan dengan semangat “swa sembada energi” dari Presiden Prabowo Subianto. 

     

  • Menteri KKP Terseret Kasus Pagar Laut, Sosoknya Pernah Disinggung Prabowo: Bendaharanya Pak Jokowi

    Menteri KKP Terseret Kasus Pagar Laut, Sosoknya Pernah Disinggung Prabowo: Bendaharanya Pak Jokowi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono pernah disinggung Presiden Prabowo sebagai bendahara Jokowi.

    Seperti diketahui, Trenggono kini ramai terseret kasus 30 kilometer pagar laut di perairan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pagar laut yang menghalangi nelayan mencari ikan itu diduga tidak berizin, bahkan area laut yang terpagari itu sudah dikapling dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) sejak 2023.

    Sebagai Menteri KKP, laut adalah wilayah tanggung jawabnya.

    Trenggono Bendahara Jokowi

    Presiden Prabowo pernah menyinggung Trenggono saat berpidato di pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, (4/12/2024).

    Prabowo menyebut Trenggono sebagai bendahara Jokowi, lawan di Pilpres sebelumnya.

    Trenggono juga diangkat Jokowi menjadi menteri KKP sejak 23 Desember 2020.

    Kini, kala Prabowo terpilih menjadi presiden usai memenangkan Pilpres 2024, Trenggono tidak dicopot, lanjut memimpin KKP.

    “Saya ini dikalahkan Pak Jokowi, dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya.”

    “Benar ya, ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi, itu Trenggono itu,” kata Prabowo.

    Sambil berseloroh, Prabowo menyebut Trenggono sebagai dalang kemenangan Jokowi, sekaligus kekalahannya di Pilpres 2019.

    “Nyatanya saya tahu ini, dalangnya Trenggono ini,” kata Prabowo berseloroh.

    Prabowo pun mengungkap alasannya kembali memilih Trenggono sebagai Menteri KKP.

    “Saya dibilang ‘Oh Prabowo banyak pakai orangnya Jokowi’ bukan orangnya Jokowi saya pakai orang merah putih, saya pakai anak Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo sendiri sudah merspons terkait polemik pagar laut Tangerang yang menyedot perhatian masyarakat luas.

    Sejumlah menteri terkait dipanggil ke Istana untuk memberi penjelasan, dan diberikan instruksi penanganannya.

    KKP Kira Pagar Laut Penangkaran Kerang

    Usai dipanggil Prabowo ke Istana, Trenggono bicara ke awak media bahwa pemanfaatan wilayah laut memang harus seizin KPP dalam bentuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut  (KKPRL).

    “Untuk di Tangerang Banten, kita temukan memang tidak ada izin,” ujar Trenggono di Istana, Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (20/1/2025).

    Trenggono sempat mengira pagar laut di Tangerang sebagai tambak penangkaran kerang.

    Namun, setelah viral, Trenggono baru mengirimkan tim untuk menyelidiki dan ketahuan bahwa rangkaian bambu puluhan kilometer itu pagar.

    “Karena dulu itu kan tempat nelayan yang membuat penangkaran untuk kerang. Jadi kita berpikirnya ke arah sana gitu.”

    “Tapi ketika dia (pagar bambu) terstruktur maka itu adalah untuk menahan abrasi,” kata Trenggono.

    KKP pun mencanangkan pembongkaran pagar laut tersebut hari ini, Rabu (22/1/2025), setelah sebelumnya sempat disegel.

    Menteri ATR/BPN Ungkap SHGB di Laut

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membenarkan bahwa laut yang dipagari di wilayah Tangerang itu memiliki HGB dan SHM.

    Hal tersebut juga sesuai temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi BHUMI ATR/BPN dan hasilnya diunggah di media sosial.

    “Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos,” ujar Nusron dalam keterangan pers, Senin (20/1/2025), dikutip dari Tribunnews.

    Nusron mengungkapkan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB, dengan rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. 

    Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. 

    “Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi BHUMI, yaitu di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” kata Nusron.

    Menindaklanjuti temuan ini, Nusron menginstruksikan Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang untuk melakukan pengecekan bersama Badan Informasi Geospasial, Senin (20/1/2025). 

    Pengecekan dilakukan untuk memastikan apakah lokasi sertifikat berada di garis pantai Desa Kohod (daratan) atau di luar garis pantai (laut). 

    Jika ditemukan sertifikat berada di luar garis pantai, evaluasi dan peninjauan ulang akan dilakukan. 

    Jokowi Diduga Ketahui Pemilik Pagar Laut

    Sebelumnya diberitakan, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Petrus Selestinus, membeberkan sederet nama yang diduga mengetahui pemilik pagar laut di Tangerang.

    Sederet nama yang disebutkannya itu di antaranya, pendiri dan pemilik Agung Sedayu Grup (ASG), Sugianto Kusuma atau yang akrab dipanggil Aguan dan Presiden ke-7 RI, Jokowi. 

    “Jadi, menurut saya untuk bisa memastikan siapa pemilik, siapa yang menyuruh memasang, dan siapa yang membiayai ini saya kira orang pertama perlu didengar untuk memastikannya mulai dari Jokowi, Aguan, Ali Hanafi, Denny Wongso, Ahmad Ghozali dan beberapa nama lainnya yang selama ini sering kita dengar sebagai pelaku lapangan di wilayah Teluk Naga dan sekitarnya,” ujar Petrus seperti dikutip dari Youtube Abraham Samad Speak Up yang tayang pada Selasa (14/1/2025). 

    Petrus menyarankan agar lembaga hukum melakukan pemeriksaan terhadap para nama yang telah dibeberkannya itu. 

    Nama-nama tersebut pun diduga mengetahui siapa sosok yang memagari laut dan siapa yang membiayai pembangunan pagar laut.

    “Dengan mendengar orang-orang ini, oleh entah Mabes Polri, entah Kejaksaan atau KPK, kita pastikan mereka akan bisa memberikan informasi siapa sesungguhnya pemilik pagar 30 KM yang membentang di pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Kabupaten Tangerang,” katanya. 

    Petrus beralasan nama Jokowi juga patut untuk diperiksa karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Aguan. 

    “Kalau kita baca majalah Tempo hasil wawancara yang kemarin menjadi heboh, pernyataan Aguan bahwa pembangunan di IKN itu adalah atas perintah Jokowi demi menjaga nama Jokowi, menjaga muka Jokowi itu pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka sangat dekat dan hubungan antara presiden Jokowi dengan Aguan itu hubungan yang tidak prosedural hubungan, yang tidak profesional,” ucapnya.

    “Kalau hubungan yang profesional, hubungan itu ya sesuai aturan tidak ada perintah tidak ada jaga muka siapa-siapa. Yang harus mereka jaga itu adalah muka rakyat, karena mereka belum sejahtera juga,” tambahnya. 

    Pemagaran di laut sepanjang 30 KM itu, kata Petrus, merupakan salah satu sikap menutup-nutupi kejahatan. 

    Diduga kuat kejahatan ini dilakukan oleh pengembang-pengembang properti besar yang selama ini ‘bermain’ di atas tanah rakyat kecil. 

    “Kemudian muncul bambu (pagar laut) ini menjadi sesuatu yang luar biasa membuka tabir. Semua pihak baik pejabatnya tutup mata, perusahaan yang membiayai pemagaran ini pasti tidak berani membuka informasi bahwa dia lah pemiliknya atau dia yang menyuruh,” pungkasnya. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Harta Kekayaan Anak Buah Bahlil, Wamen ESDM Yuliot Tanjung yang Capai Rp12,6 Miliar

    Harta Kekayaan Anak Buah Bahlil, Wamen ESDM Yuliot Tanjung yang Capai Rp12,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Aset dan harta kekayaan para wakil menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran telah tercantum dalam e-lhkpn KPK. Tak terkecuali Wakil Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, yang kini pendamping Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

    Berdasarkan situs remsi e-lhkpn KPK dikutip Rabu (22/2/2025), total harta kekayaan Yuliot mencapai Rp12,6 miliar atau Rp12.610.626.656 yang telah dilaporkan per 13 November 2024. Harta tersebut mencakup tanah dan bangunan, alat transportasi, hingga kas. 

    Secara rinci, aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Yuliot yakni sebesar Rp8,27 miliar untuk 9 properti yang dihasilkan sendiri. Aset tersebut berada di berbagai kota seperti Bogor, Padang, Bekasi, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. 

    Di sisi lain, alat transportasi yang dimiliki anak buah Bahlil itu bernilai Rp1,18 miliar yang mencakup Tranlog Tractor roda 4 tahun 2019, mobil Honda HRV tahun 2021, mobil Toyotaa Fortuner tahun 2022, dan mobil Toyota Raize tahun 2022. 

    Sementara untuk harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp595 juta, surat berharga Rp1 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp1,56 miliar. Adapun, Yuliot tidak tercatat memiliki utang. 

    Lebih lanjut, dalam kurun waktu 2 tahun total harta kekayaan Yuliot meningkat 13,81% dari semula Rp11,08 miliar pada Desember 2022, menjadi Rp12,6 miliar pada November 2024. 

    Sebelumnya diketahui, Yuliot juga sempat berdampingan dengan Bahlil Lahadalia di Kementerian Investasi/BKPM pada pemerintahan Joko Widodo periode kedua. 

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sebelumnya Yuliot menjabat sebagai deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sejak September 2023 hingga Juni 2024. 

    Semasa di Kedeputian tersebut, pria kelahiran Padang Panjang, 7 Oktober 1963 itu fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan.

    Yuliot juga pernah menjabat sebagai deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal sejak Oktober 2020-September 2023. Karir Yuliot semasa di Kementerian Investasi/BKPM berawal pada tahun 1988. 

    Dia kemudian menjabat sebagai kepala kantor perwakilan BKPM di Taiwan, kepala Biro Perencanaan dan Informasi, direktur promosi dalam negeri, direktur pengendalian pelaksanaan wilayah II, dan direktur deregulasi.

  • UU Minerba Tiba-Tiba Direvisi, Ternyata Gegara Ini

    UU Minerba Tiba-Tiba Direvisi, Ternyata Gegara Ini

    Jakarta CNBC Indonesia – Badan Legislatif (Baleg) DPR RI resmi menyepakati perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) sebagai usulan inisiatif DPR. Adapun, usulan revisi ini mengejutkan banyak pihak karena dinilai mendadak.

    Anggota Baleg DPR RI Bambang Haryadi menjelaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan mineral dan batu bara.

    Salah satunya yaitu karena adanya pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keagamaan secara prioritas. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024. Padahal, kebijakan ini tidak ada di dalam UU Minerba.

    “Ormas kan dulu skemanya belum ada sih, makanya diperbaiki skema pemberian itu. Kan pemberian langsung itu kan di undang-undangnya nggak ada, makanya diperbaiki sekalian,” ucap Bambang kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (22/1/2025).

    Menurut Bambang, revisi juga mencakup pasal-pasal terkait hilirisasi di sektor pertambangan, guna mendorong peningkatan nilai tambah dari mineral dan batu bara.

    Selain itu, DPR juga berencana memperluas pembagian WIUPK kepada sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Tujuannya, untuk membantu mengurangi beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayarkan mahasiswa setiap semester.

    “Perguruan tinggi negeri untuk mengurangi biaya UKT lah. Ormas kan udah dikasih ormas keagamaan, nah perguruan tinggi UGM, Undip gitu-gitulah untuk biar mereka bisa mengelola dengan baik,” katanya.

    Meski begitu, Bambang menegaskan bahwa rencana revisi ini masih berada dalam tahap awal dan baru berupa usulan inisiatif dari DPR. Sehingga, masih banyak tahap yang harus dilewati.

    “Ini masih usul inisiatif, masih jauh. Nanti nunggu surpres (surat presiden) lah, baru mau diajukan ke Paripurna sebagai usul inisiatif. Setelah diparipurnakan baru ini dikirim ke pemerintah. Pemerintah setuju gak itu kan ntar baru ada daftar inventarisasi masalah,” ujar Bambang.

    Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Beleid anyar itu salah satunya memberikan ruang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk bisa mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di Indonesia.

    Beleid ini ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2024. Pemerintah menyisipkan pasal 83A yang mengatur tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK.

    “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi Pasal 83A ayat 1, dikutip Jumat (31/5/2024).

    WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

    Dalam ayat 3 disebutkan bahwa IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.

    Ayat 4 menyebutkan, kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.

    Sementara Ayat 5: Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya. Adapun pada ayat 6 disebutkan bahwa penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

    “Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden,” isi ayat 7.

    (wia)

  • Prabowo Bakal Evaluasi PSN Warisan Jokowi, Termasuk PIK 2 Coastland Tropical

    Prabowo Bakal Evaluasi PSN Warisan Jokowi, Termasuk PIK 2 Coastland Tropical

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajarannya mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahwa salah satu PSN yang akan dievaluasi, yaitu kawasan PIK 2 Coastland Tropical yang terletak di pantai utara. 

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    “Secara umum beliau [Prabowo] meminta kami [mengevaluasi], tentunya PSN ini kan melibatkan banyak pihak ya. Tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tetapi juga Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian teknis yang terlibat di dalamnya,” tuturnya kepada wartawan

    Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan bahwa Kepala Negara memang meminta jajarannya memastikan PSN sudah sesuai jalur atau perlu ada yang dikoreksi.

    Menurutnya, apabila proyek warisan dari Presiden Ke-7 RI Jokowi itu tak berada dalam jalur yang ditargetkan, maka perlu mendapatkan koreksi atau penyesuaian yang tepat.

    Bahkan, AHY mengatakan evaluasi tidak hanya dilakukan Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, tetapi bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain. 

    “Ya saya tentunya akan bersama-sama dengan yang lainnya juga. Tadi beliau menyampaikan juga hal tersebut. Sekali lagi PSN ini melibatkan banyak pihak, banyak K/L termasuk Kemenko yang lainnya bukan hanya infrastruktur,” pungkas AHY.

    Di kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perkenomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang digarap Agung Sedayu Group bukan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). 

    Airlangga menjelaskan bahwa PIK 2 sedari awal bukan merupakan PSN, melainkan hanya kawasan tropical coastland untuk ecopark tourism. 

    “PIK 2 tidak pernah jadi PSN, yang menjadi PSN adalah ecopark tourism, tropical coastland [red],” ujar Airlangga kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

    Untuk diketahui, proyek PIK 2 menjadi sorotan belakangan ini karena dikaitkan dengan penemuan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah memerintahkan pemerintah hingga TNI AL untuk membongkar pagar laut itu esok, Rabu (22/1/2025). 

    Prabowo juga disebut telah memerintahkan evaluasi terhadap sejumlah PSN, termasuk PIK 2. Airlangga memastikan bahwa evaluasi itu tidak hanya menyasar ke proyek milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan itu. 

    “Seluruh PSN akan dievaluasi, dan PIK 2 bukan PSN,” ujarnya.

  • RI Pangkas Produksi, Harga Nikel Bisa Melejit ke US$ 20.000/Ton!

    RI Pangkas Produksi, Harga Nikel Bisa Melejit ke US$ 20.000/Ton!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) buka suara terkait rencana pemerintah untuk memangkas produksi bijih nikel melalui evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025.

    Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menyebut, bila pemangkasan produksi bijih nikel ini terjadi, memang harga nikel dunia akan melejit.

    Berdasarkan analisis salah satu analis nikel dunia, Jim Lennon dari Macquarie, London, bila Indonesia memangkas produksi bijih nikel sampai 150 juta ton, maka harga nikel dunia bakal melejit ke level US$ 20.000 per ton, dari saat ini di kisaran US$ 15.000-16.000 per ton.

    Meidy menyebut, pada 2024, produksi bijih nikel RI tercatat nyaris 300 juta ton, tepatnya 298,49 juta ton.

    “Mungkin sudah dengar ya, analisis dari Jim Lennon, dari Macquarie itu sudah menyampaikan, Beliau adalah analisis nikel terbaik dunia, itu sudah menyampaikan jika Indonesia bisa memangkas kapasitas RKAB, produksi bijih nikel, sampai 150 juta (ton), artinya nikel akan menembus sampai di atas US$ 20 ribu, harga LME (London Metal Exchange) ya,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Rabu (22/1/2025).

    “Kalau Indonesia tidak mengontrol dari bijih nikel, menjadi nikel olahan, nickel matte, Nickel Pig Iron (NPI), feronikel, MHP, nikel sulfat, dan seluruh turunannya, itu akan mempengaruhi di harga,” ujarnya.

    Bahkan, dia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023 hingga 2024 lalu, produksi nikel Indonesia menguasai hingga 65% pasar nikel dunia.

    “Jadi sebenarnya nikel kita di Indonesia ini kan sudah jadi penentu dunia ya, terutama di tahun 2023 dan 2024 kita sudah memegang market size di atas 60%, ada yang 63% sampai 65%, khususnya nikel produksi Indonesia,” kata Meidy.

    Dia menyebut, “banjir”-nya produk nikel di pasar dunia, terutama karena meningkatnya produksi nikel olahan jenis Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dan nickel matte. Peningkatan produksi nikel tersebut mencapai 30% dibandingkan 2023.

    “Mungkin kalau kita lihat dulu di tahun 2023, kenaikan signifikannya output produksi dari nikel MHP, kemudian nikel matte, itu dari 2023 ke 2024 memang ada kenaikan sampai 30% dari kapasitas produksi,” ujarnya.

    Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 132/2024 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Minerba Nasional Tahun 2023, tercatat sepanjang 2023, realisasi produksi bijih nikel RI hampir mencapai 200 juta ton. Persisnya, yakni di level 175,6 juta ton atau tepatnya 175.617.183 ton.

    Pencapaian produksi bijih nikel tersebut tidak terlepas dari potensi nikel RI yang cukup melimpah serta kebijakan Presiden Joko Widodo yang saat itu menjabat, yang terus menggenjot program hilirisasi.

    Hingga 2023 misalnya, tercatat total sumber daya bijih nikel RI mencapai 18,5 miliar ton, tepatnya 18.550.358.128 ton dan nikel logam mencapai 184,6 juta ton, tepatnya 184.606.736 ton.

    Sedangkan, total cadangan nikel Indonesia tercatat sebanyak 5,3 miliar ton, tepatnya 5.325.790.841 ton, untuk bijih dan 56,12 juta ton, tepatnya 56.117.187 ton, untuk logam.

    (wia)

  • Di Acara Natal Demokrat, AHY Kenang Hampir 10 Tahun Jadi Oposisi Jokowi  – Halaman all

    Di Acara Natal Demokrat, AHY Kenang Hampir 10 Tahun Jadi Oposisi Jokowi  – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang perjalanan panjang partainya ketika menjadi oposisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Hal ini disampaikan AHY pada acara Natal nasional 2024 yang digelar Demokrat di Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025).

    AHY mengatakan, selama 10 tahun terakhir, Demokrat tetap konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat meskipun berada di luar pemerintahan.

    Menurutnya, posisi sebagai oposisi bukanlah pilihan yang mudah, namun tetap dijalani dengan komitmen tinggi.

    “Kita menjadi oposisi bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tetapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Betul? Politik memang seperti itu,” kata AHY dalam pidatonya.

    Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini meminta seluruh kader tak perlu menyesalinya.

    “Tidak ada perlu disesali, tetapi memang tidak mudah,” ujar AHY.

    Dia juga menyoroti pentingnya peran eksekutif dalam mendukung kerja-kerja legislatif untuk merealisasikan aspirasi masyarakat. Namun, selama menjadi oposisi, ruang itu dinilai terbatas.

    “Ketika kita ingin mewujudkan aspirasi dan harapan masyarakat, tentu kita bisa berkarya dan berperan di jalur legislatif, tetapi kita membutuhkan tangan-tangan di jalur eksekutif. Tetapi Tidak memungkinkan,” ucap AHY.

    Kini, AHY menyatakan bahwa Partai Demokrat kembali berada di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan berkontribusi aktif dalam mendukung program-program pemerintah.

    “Ini adalah kesempatan yang baik. Mari kita jadikan 2025 ini tonggak atau milestone baru bagi perjuangan dan pengabdian partai Demokrat. Jangan sia-siakan momentum yang baik ini,” tegasnya (*)

  • Jangan Kaget, Ini Bukti Kuatnya Pengaruh RI di Pasar Nikel Dunia

    Jangan Kaget, Ini Bukti Kuatnya Pengaruh RI di Pasar Nikel Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) membeberkan bahwa sejatinya Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap pasar nikel dunia.

    Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023-2024 lalu, nikel Indonesia menguasai hingga 65% pasar nikel dunia.

    “Jadi sebenarnya nikel kita di Indonesia ini kan sudah jadi penentu dunia ya, terutama di tahun 2023 dan 2024 kita sudah memegang market size di atas 60%, ada yang 63% sampai 65%, khususnya nikel produksi Indonesia,” kata Meidy kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Selasa (21/1/2025).

    Meidy menyebut, produksi nikel olahan dari fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Indonesia meningkat 30% pada 2024 dibandingkan 2023. Peningkatan ini terutama dari produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dan nickel matte.

    “Mungkin kalau kita lihat dulu di tahun 2023, kenaikan signifikannya output produksi dari nikel MHP, kemudian nickel matte, itu dari 2023 ke 2024 memang ada kenaikan sampai 30% dari kapasitas produksi,” paparnya.

    Dia menyebut, meningkatnya produk nikel olahan di Tanah Air juga sejalan dengan tingginya produksi bijih nikel. Pada 2024, lanjutnya, produksi bijih nikel RI tercatat nyaris 300 juta ton, tepatnya 298,49 juta ton.

    “Kita lihat kemarin di tahun 2024 hampir 300 juta (ton), ini untuk nikel. Kemudian di tahun 2024 update per hari ini sudah sampai 298.489.000. Hampir 300 juta (ton) juga ya, 298 juta (ton) lebih,” katanya.

    Tingginya produksi bijih nikel juga turut berdampak pada melimpahnya produksi nikel olahan dari smelter dalam negeri. Akibatnya, produk nikel logam RI pun membanjiri pasar global. Ujungnya, ini berdampak pada melemahnya harga nikel di pasar dunia.

    Pada awal Januari 2025 lalu misalnya, dilansir dari London Metal Exchange (LME) pada Jumat (10/1/2025), harga nikel dunia kontrak tiga bulan ditawarkan sebesar US$ 15.610 per ton. Posisi tersebut merupakan yang cukup rendah sejak 2021.

    Namun demikian, ketika Pemerintah Indonesia mengungkapkan ada rencana untuk memangkas produksi bijih nikel, harga nikel terpantau mengalami peningkatan.

    Melansir Trading Economics, harga nikel per Selasa (21/01/2025) tercatat sebesar US$ 16.095 per ton, meningkat 1,07% dibandingkan minggu lalu dan naik 4,85% dibandingkan bulan lalu.

    Bahkan, lanjutnya, analis Macquarie memperkirakan harga nikel dunia bisa melonjak menjadi US$ 20.000 per ton bila Indonesia benar-benar memangkas produksi bijih nikel hingga 150 juta ton.

    “Mungkin sudah dengar ya, analisis dari Jim Lennon, dari Macquarie itu sudah menyampaikan, Beliau adalah analis nikel terbaik dunia, itu sudah menyampaikan jika Indonesia bisa memangkas kapasitas RKAB, produksi bijih nikel, sampai 150 juta (ton), artinya nikel akan menembus sampai di atas US$ 20 ribu, harga LME (London Metal Exchange) ya,” jelasnya.

    “Kalau Indonesia tidak mengontrol dari bijih nikel, menjadi nikel olahan, nickel matte, Nickel Pig Iron (NPI), feronikel, MHP, nikel sulfat, dan seluruh turunannya, itu akan mempengaruhi di harga,” imbuhnya.

    Mengutip Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 132/2024 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Minerba Nasional Tahun 2023, tercatat sepanjang 2023, realisasi produksi bijih nikel RI hampir mencapai 200 juta ton. Persisnya, yakni di level 175,6 juta ton atau tepatnya 175.617.183 ton.

    Pencapaian produksi bijih nikel tersebut tidak terlepas dari potensi nikel RI yang cukup melimpah serta kebijakan Presiden Joko Widodo yang saat itu menjabat, yang terus menggenjot program hilirisasi.

    Hingga 2023 misalnya, tercatat total sumber daya bijih nikel RI mencapai 18,5 miliar ton, tepatnya 18.550.358.128 ton dan nikel logam mencapai 184,6 juta ton, tepatnya 184.606.736 ton.

    Sedangkan, total cadangan nikel Indonesia tercatat sebanyak 5,3 miliar ton, tepatnya 5.325.790.841 ton, untuk bijih dan 56,12 juta ton, tepatnya 56.117.187 ton, untuk logam.

    (wia)

  • Kepala OIKN Tegaskan Banyak Minat Investasi di Ibu Kota Nusantara

    Kepala OIKN Tegaskan Banyak Minat Investasi di Ibu Kota Nusantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal di IKN. Basuki tidak menyebutkan angka spesifik, tetapi pihaknya sudah menerima banyak letter of intent (LoI) atau surat pernyataan minat dari calon investor yang ingin berinvestasi di IKN.

    “Kalau untuk investor, saya kira marketing sudah jalan sejak dahulu, Pak Jokowi dan semuanya saya kira sudah berjalan untuk memasarkan IKN. Ini banyak juga (investor) sudah yang menyampaikan LoI-nya,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Basuki menambahkan investor kini semakin yakin untuk berinvestasi di IKN, terutama setelah pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. “Ini sekarang dengan lebih firm yakinnya pemerintahan ini akan melanjutkan IKN. Saya kira sekarang sudah banyak,” katanya.

    Di antara investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di IKN adalah Citadel Group, sebuah perusahaan swasta asal Malaysia. Citadel berencana untuk melakukan groundbreaking investasi di IKN pada 2025, dengan fokus pada pembangunan permukiman.

    “Citadel ini nanti lagi dari Malaysia (LoI) juga sudah masuk,” kata Basuki.

    Selain Citadel, Basuki juga mengungkapkan Taman Safari Indonesia berencana untuk membangun fasilitas wisata di IKN. “Jadi saya kira Taman Safari juga akan membangun Taman Safari di IKN. Jadi sudah banyak yang sudah mulai masuk,” tegas Basuki.

    Pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tercatat ada 472 investor yang mengajukan letter of intent (LoI) kepada Otorita IKN. Dari jumlah tersebut, hanya 220 investor yang dinilai serius dan telah lolos seleksi untuk berinvestasi di IKN.

    “Berkaitan dengan investasi, ada 472 investor yang ajukan dan tanda tangan LoI dengan OIKN, tetapi tetap diseleksi dan ketemu 220 investor yang serius dan ingin masuk ke IKN Nusantara,” ungkap Jokowi pada 12 Agustus 2024.

  • HGB Pagar Laut Tangerang Keluar di Era Jokowi, AHY: Saya Tidak Tahu-menahu

    HGB Pagar Laut Tangerang Keluar di Era Jokowi, AHY: Saya Tidak Tahu-menahu

    loading…

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan soal pagar laut di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menanggapi soal pagar laut di Tangerang, Banten yang mempunyai sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). AHY menyatakan tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut.

    AHY mengatakan HGB itu keluar pada 2023. Artinya, HGB pagar laut ini keluar di era Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, beredar nama pemilik sertifikat HGB tersebut adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Pasalnya, salah satu perusahaan miliknya memegang sertifikat atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI).

    “Saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024. Tentu tidak semuanya kan kita review, kecuali ada pelaporan, kecuali ada yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak manapun,” kata AHY di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    AHY menekankan pemerintah akan merespons laporan masyarakat jika ditemukan kejanggalan dalam penerbitan sertifikat. “Oleh karena itu, tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu, karena sekali lagi berbicara lahan, tanah dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia,” ujarnya.

    “Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek seperti itu. Nah justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan,” ujarnya.

    “Jika ada laporan ataupun ada temuan-temuan yang dirasakan tidak pas dan perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian ATR BPN, tentu kita mendorong agar ini segera dilakukan penelusuran, investigasi dan juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum dan aturan berlaku,” katanya.

    (abd)