Tag: joko widodo

  • Perekonomian Suram, Tingkat Kepuasan Terhadap Pemerintah Prabowo-Gibran Patut Dipertanyakan

    Perekonomian Suram, Tingkat Kepuasan Terhadap Pemerintah Prabowo-Gibran Patut Dipertanyakan

    JAKARTA – Pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mempertanyakan tingginya angka kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran di saat perekonomian tengah sulit dan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran.

    Sebelumnya, survei Litbang Kompas mengungkap kinerja seratus hari pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap memuaskan oleh publik. Survei yang digelar pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan 80,9 persen masyarakat puas dengan kinerja Prabowo-Gibran, berbanding 19,1 persen yang menyatakan tak puas.

    Angka itu terbilang tinggi jika dibandingkan dengan masa 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode. Pada 2015, survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi hanya sekitar 65,1 persen, sementara 34,9 persen menyatakan tidak puas.

    Achmad menilai, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran terdongkrak oleh peluncuran program makan bergizi gratis (MBG). Apalagi, survei Litbang Kompas dilaksanakan tidak lama usai program andalan pemerintah tersebut diluncurkan.

    “Hal ini sesuai dengan teori psikologi sosial yang menyatakan bahwa pengalaman positif yang baru saja dialami memiliki dampak lebih besar pada persepsi dibandingkan pengalaman jangka panjang,” ungkapnya, Minggu 26 Januari 2025.

    Menurut dia, program MBG mampu menciptakan efek positif yang kuat di benak publik. Selain MBG, Prabowo juga diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan populis yang baru diberlakukan, termasuk di antaranya pembatalan kenaikan PPN sebesar 12 persen.

    “Hasil survei itu mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pemerintahan baru dan program-program yang baru diluncurkan. Namun, bila dilakukan di waktu yang berbeda, hasilnya mungkin menunjukkan angka yang lebih moderat,” sambung Achmad.

    Dia juga menyatakan, efek bulan madu politik juga turut membentuk persepsi optimisitis publik di awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski demikian, rezim Prabowo harus berhati-hati dalam menafsirkan angka kepuasan yang tinggi.

    “Tingkat kepuasan publik yang tinggi tidak selalu berarti bahwa masyarakat benar-benar puas secara mendalam. Dalam banyak kasus, angka ini mencerminkan harapan publik terhadap pemerintah baru, yang bisa berubah seiring waktu jika pemerintah gagal memenuhi ekspektasi tersebut,” terang Achmad.

    Dia menegaskan, tingginya tingkat kepuasan publik di saat kondisi perekonomian yang lesu, menunjukkan sebuah paradoks. Hal itu mengindikasikan persepsi publik cenderung dipengaruhi kuat oleh harapan terhadap Prabowo-Gibran, bukan oleh realitas objektif yang tengah mereka hadapi.

    “Komunikasi pemerintah yang efektif dalam mengelola ekspektasi publik juga memainkan peran penting. Narasi yang dibangun pemerintah tentang keberhasilan program MBG dan komitmen mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi mampu mengurangi rasa ketidakpuasan, bahkan di kalangan masyarakat yang terdampak langsung oleh kesulitan ekonomi,” tutup Achmad.

  • Konvoi Jokowi Bareng Legend Riders Touring Imlek di Solo…
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        26 Januari 2025

    Konvoi Jokowi Bareng Legend Riders Touring Imlek di Solo… Regional 26 Januari 2025

    Konvoi Jokowi Bareng Legend Riders Touring Imlek di Solo…
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com – Bersama
    Legend Riders
    , Presiden ke-7 Joko Widodo (
    Jokowi
    )
    touring
    keliling
    Kota Solo
    , Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).
    Aktivitas favoritnya ini dilakukan dalam rangka menyambut tahun baru Imlek yang jatuh pada 29 Januari 2025.
    Jokowi tampak mengendarai motor custom Kawasaki W175 hijau tosca dengan perpaduan silver metalik dan lis
    gold leaf
    , dari kediaman gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari.
    Motor ini pernah juga dipakainya berpacu di Tol Ibu Kota Nusantara (IKN).
    Jokowi memakai jaket jeans dengan gambar Garuda di dada depan dan di punggung bertuliskan Indonesia.
    Mantan Wali Kota Solo itu mengendarai sepeda motor dari Jalan Letjen Suprapto menuju ke kafe kawasan Jalan Menteri Supeno, pada pukul 16.00 WIB.
    Selama mengikuti
    city rider,
    Jokowi bersama rombongan tertib berlalu lintas.
    Setibanya di lokasi, Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan rombongan.
    Presiden ke-7 Jokowi mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi dengan para riders.
    “Ya ini saya menerima Legend Riders yang berkunjung ke Solo,” jelas Jokowi setelah touring city.
    Dilanjutkannya, terakhir mengendarai sepeda motor saat berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024.
    “(Mereka) pemotor kelas. Ya di IKN ya. Tapi kan pendek-pendek. Kalau ini kan yang
    Legend Riders,
    woo… Jakarta-Solo, Jakarta-Aceh kelasnya ini keliling Indonesia,” ujarnya.
    Sementara itu, koordinator
    touring
    Imlek, Rio Sarwono menjelaskan touring memperingati perayaan Imlek 2025.
     
    “Enggak ada apa-apa, kita memang suka
    touring-touring,
    nah kebetulan setiap Imlek kita selalu ke Solo,” jelas Rio, di sela-sela melakukan persiapan
    touring.
    Dikatakannya,
    touring
    bersama Jokowi baru pertama kali mereka lakukan.
    “Kita dari Jakarta ke Solo, besok istirahat, terus
    starting
    lagi. Nanti balik lagi ke Solo lagi. (Ini mengajak Pak Jokowi gitu ya) Iya. Beliau juga hobi naik motor juga,” paparnya.
    Bersama rombongannya, ia mengaku senang bisa touring bersama Gubernur DKI Jakarta itu.
    “Luar biasa senang bisa touring dengan Pak Jokowi,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Libur Panjang, Jokowi Sunmori Keliling Solo Bareng Legend Rider

    Libur Panjang, Jokowi Sunmori Keliling Solo Bareng Legend Rider

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sunmori berkeliling Kota Solo, Jawa Tengah bersama sejumlah mantan pembalap yang tergabung dalam komunitas motor Legend Rider, Minggu (26/1/2025).

    Pantauan Beritasatu.com, rombongan Legend Rider tiba di kediaman Jokowi di Jalan Kutai Utara nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 15.35 WIB.

    Rombongan sempat diterima Jokowi masuk ke kediaman sebelum akhirnya memulai sunmori berkeliling Kota Solo bersama-sama. 

    Sekitar pukul 16.00 WIB, Jokowi dan rombongan Legend Rider bergerak dengan sepeda motor masing-masing untuk keliling Kota Solo. 

    Mantan wali kota Solo itu mengendarai motor custom Kawasaki W175 Chopper hijau dengan ornamen tulisan RI 1 dan emblem bertuliskan Jokowi serta berplat nomor B 3450 INA. 

    Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu tampil modis dengan mengenakan setelan celana hitam, kaus warna cokelat serta jaket jin dengan gambar Indonesia.

    Dari kediaman Jokowi, rombongan sunmori menuju Kelana Cafe yang berada sekitar 1,8 kilometer. Sepanjang perjalanan, Jokowi sesekali tampak menyapa warga. Setelah itu Jokowi menikmati kudapan sembari ngopi bersama anggota Legend Rider. 

    Koordinator touring Rio Sarwono mengatakan, sunmori bersama Jokowi baru kali ini dilakukan Legend Rider, komunitas motor asal Jakarta yang selalu mengadakan touring ke sejumlah wilayah Indonesia. 

    Dalam momen libur panjang Isra Mikraj dan Imlek 2025, mereka touring ke Kota Solo dan bertemu Jokowi.

    “Dari Jakarta ada 22 (orang), tetapi ada yang sakit, tinggal 12. Kita dari Jakarta ke Solo terus besok istirahat. Lusa ke luar kota lagi, terus balik ke Solo lagi. Setiap Imlek kami memang selalu turing dari Jakarta ke Solo,” kata dia.

    Rio mengatakan ajakan sunmori bersama Jokowi tidak direncanakan dari awal atau spontan. Lantaran Jokowi saat ini tinggal di Kota Solo setelah pensiun dari presiden. 

    “Memang kita suka turing-turing dan memang setiap Imlek kita selalu ke Solo. Iya (mengajak Jokowi). Kebetulan beliau kan hobi juga. Tetapi memang baru pertama ini mengajak Pak Jokowi dan beliau berkenan,” pungkasnya.

  • Mahfud Sarankan Kasus Pagar Laut Masuk Pidana: Ada Dugaan Kolusi-Korupsi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Januari 2025

    Mahfud Sarankan Kasus Pagar Laut Masuk Pidana: Ada Dugaan Kolusi-Korupsi Nasional 26 Januari 2025

    Mahfud Sarankan Kasus Pagar Laut Masuk Pidana: Ada Dugaan Kolusi-Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII),
    Mahfud MD
    , menyarankan agar kasus
    pagar laut
    di
    Tangerang
    , Banten, segera dinyatakan sebagai
    kasus pidana
    .
    Alasannya, menurut Mahfud, ada berbagai persoalan dalam pemasangan pagar sepanjang 30,16 kilometer di atas laut Tangerang itu, mulai dari perusakan alam hingga dugaan korupsi.

    Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi
    ,” kata Mahfud dalam akun media sosial X pribadinya
    @mohmahfudmd
    , Sabtu (25/1/2025).
    Kompas.com
    telah mendapatkan izin mengutip postingan tersebut dari tim Mahfud MD, Minggu (26/1/2025).
    Akan tetapi, Mahfud heran karena hingga kini tidak ada satu pun aparat penegak hukum yang mencoba menyoroti kasus pagar laut menjadi kasus hukum.
    Kata Mahfud, institusi penegak hukum tidak ada yang tegas terhadap kasus ini meski berbagai dugaan tindak pidana bisa terjadi di sekitarnya.

    Tetapi kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?
    ” tanya mantan Menko Polhukam ini.
    Maka dari itu, Mahfud menyarankan agar institusi penegak hukum segera menyatakan pagar laut sebagai kasus pidana.
    Ia berharap penyelesaian kasus ini tidak hanya dengan cara pembongkaran pagar.

    Bukan hanya ramai-ramai membongkar pagar. Segerakan lidik dan sidik,
    ” kata Mahfud.
    Berdasarkan temuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ada 263 bidang tanah dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di sekitar pagar laut tersebut.
    Rinciannya, atas nama PT IAM sebanyak 234 bidang, PT CIS 20 bidang, dan perorangan sebanyak 9 bidang. Sementara, sertifikat hak milik (SHM) berjumlah 17 bidang.
    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menduga ada praktik ilegal di dalam penerbitan SHGB dan SHM
    pagar laut Tangerang
    oleh pejabat di kementeriannya.
    Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pihaknya sedang memeriksa perusahaan yang disebut Nusron.
    Sakti juga mengakui sempat terkejut saat mengetahui area pagar laut itu memiliki SHGB.
    “Kenapa saya kaget? Karena tidak boleh ada sertifikat di dalam laut. Itu enggak bisa. Undang-undangnya kan begitu mengatakan. Jadi kalau sampai ada. Wah, baru saya kepikir. Oh ini tujuannya untuk ke sana. Kalau gitu ini bisa jadi untuk kepentingan reklamasi,” jelasnya.
    Namun, dia menyatakan tidak bisa menunjuk langsung soal keterikatan perusahaan yang diberi sertifikat pagar laut.
    Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didapat dari Kementerian ATR/BPN, sertifikat tersebut diterbitkan pada 2023 atau pada saat era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
    Sementara Jokowi meminta agar proses legal penerbitan pagar laut ini diperiksa secara menyeluruh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 243 Sertifikat SHGB Pagar Laut Diterbitkan Era Menteri AHY, Demokrat Disentil

    243 Sertifikat SHGB Pagar Laut Diterbitkan Era Menteri AHY, Demokrat Disentil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 243 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berkaitan dengan kasus pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, dikabarkan diterbitkan pada saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024.

    Kabar ini mencuat melalui unggahan seorang pegiat media sosial, Bang Nalar, yang menyebut dokumen tersebut mengindikasikan keterlibatan di era kepemimpinan AHY.

    “Update terbaru! Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024,” tulisnya di X @PaltiWest2024 (26/1/2025).

    Bang Nalar juga menyinggung partai Demokrat yang dianggapnya dalam posisi tertekan. “Panik nih kayaknya Demokrat,” tambahnya.

    Sebelumnya, kasus pagar laut di Tangerang telah menuai sorotan luas karena dianggap melibatkan penyalahgunaan sertifikat yang berpotensi melanggar hukum.

    Dugaan ini memicu kritik terhadap kebijakan era sebelumnya dan mendorong sejumlah pihak untuk meminta pemerintah mengusut tuntas skandal tersebut.

    Sebelumnya, terbitnya sertifikat di lahan pagar laut Tangerang diminta tak dikaitkan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Hal tersebut diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend)-nya, Jansen Sitindaon.

    “Jangan ada yg mengkaitkan HGB di pagar laut itu ke Ketua Umum kami mas @AgusYudhoyono,” kata Jansen dikutip dari unggahannya di X, Senin (20/1/2025).

    Jansen menegaskan, HGB itu terbit sejak Agustus 2023. Sebelum AHY menjabat Menteri ATR/BPN di era Presiden Jokowi.

  • Bansos & Makan Gratis Disebut yang Membuat Tingkat Kepuasan Pemerintahan Prabowo Capai 80,09 Persen – Halaman all

    Bansos & Makan Gratis Disebut yang Membuat Tingkat Kepuasan Pemerintahan Prabowo Capai 80,09 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti meyakini bantuan sosial dan program Makan Bergizi Gratis membuat tingkat kepuasan pemerintahan Prabowo Subianto capai 80,09 persen.

    Diketahui berdasarkan hasil survei opini publik yang dilakukan Litbang Kompas, 4-10 Januari 2025.

    Sebanyak 80,09 persen responden yang tersebar di 38 provinsi menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya 19,1 persen yang menyatakan tidak puas.

    “Jika kita menggunakan hasil survey Litbang Kompas yang menyebut 100 hari menjelang pemerintahan Prabowo-Gibran tingkat kepuasan mencapai 80,09 persen maka sudah dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu melakukan hal-hal signifikan lainnya,” kata Ray, Minggu (26/1/2025). 

    Selama bansos, makan siang, tunjangan sana sini dilakukan, kata Ray, tingkat kepuasan akan terjaga di kisaran 80%. 

    “Jika hal ini dapat dipertahankan, bisa jadi hingga 5 tahun ke depan, maka tingkat kepuasan akan selalu tinggi,” terangnya. 

    Maka dengan begitu, dinilainya isu-isu soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, reformasi institusi polisi, dan sebagainya, bukanlah isu-isu utama bangsa dan negara. 

    “Isu-isu seperti ini dapat ditutupi dengan pencapaian program populis seperti bansos, makan bergizi, tunjangan sana sini, dan sebagainya. Inti program ini hanya satu: kita memiliki ketahanan ekonomi untuk menopang seluruh program-program populis ini,” terangnya. 

    Atas hal itu ia menilai perlu dilakukan penghematan.

    Langkah memangkas belanja birokrasi dan pejabat sudah tepat. 

    “Tapi, tentu saja, tidak akan cukup. Langkah lainnya perlu juga dilakukan seperti pemangkasan jumlah kementerian dan turunannya. Termasuk di dalamnya para pembantu juru bicara dan sejenisnya,” lanjutnya. 

    Fungsi mereka dinilainya sudah tidak terlalu relevan dan signifikan. Pola bagi bansos, makanan bergizi, tunjangan sana-sini, dan sebagainya jauh lebih efektif memelihara tingkat kepuasan dari pada jubelan juru bicara istana. 

    “Lalu, apakah kita akan sampai ke target Indonesia emas 2030? Jawabannya jauh dari harapan. Survey Litbang Kompas itu hanya memotret bagaimana kepuasan rakyat dicapai, bukan bagaimana mestinya mengelola Indonesia mencapai Indonesia Emas 2030. Kalau hanya mengejar kepuasan rakyat saja, polanya sudah ditemukan. Bahkan sejak 5 tahun sebelumnya. Di mulai dari era Presiden Jokowi,” tandasnya.

  • Hendri Satrio Sebut Evaluasi PSN oleh Prabowo Bukan Pertanda Menjauhi Jokowi

    Hendri Satrio Sebut Evaluasi PSN oleh Prabowo Bukan Pertanda Menjauhi Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengkaji ulang proyek strategis nasional (PSN) era Joko Widodo. Menurutnya, langkah ini bukan pertanda bahwa Prabowo ingin menjauhi Jokowi, melainkan sebagai bagian dari dinamika pemerintahan yang selalu menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan zaman.

    “Ini bukan soal apakah Prabowo ingin meninggalkan Jokowi atau tidak. Tidak bisa dilihat seperti itu,” ujar Hensa kepada wartawan. Ia menekankan bahwa setiap presiden pasti memiliki prioritasnya masing-masing dalam menyusun kebijakan nasional.

    Hensa menjelaskan bahwa program pemerintah selalu berkembang sesuai dengan kondisi keuangan negara dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, PSN di era Jokowi dirancang berdasarkan situasi saat itu, sementara di bawah kepemimpinan Prabowo, kebijakan tersebut mungkin perlu disesuaikan agar lebih relevan.

    “Saya yakin setiap program pemerintah ada masanya. Saat era Presiden Jokowi, PSN memang dirancang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, bisa saja ada pertimbangan baru, baik dari sisi keuangan, keadilan, maupun prioritas nasional,” jelasnya.

    Ia juga menilai bahwa evaluasi terhadap PSN adalah langkah yang wajar dalam pemerintahan. Menurutnya, keputusan Prabowo untuk meninjau kembali proyek-proyek strategis harus diapresiasi, karena menunjukkan kepedulian terhadap efektivitas dan dampak kebijakan bagi masyarakat luas.

    “Evaluasi ini tidak berarti hubungan antara Jokowi dan Prabowo memburuk. Bisa saja PSN yang telah dirancang tetap dilanjutkan, tetapi ada juga kemungkinan beberapa proyek ditunda atau disesuaikan dengan situasi negara saat ini,” tambah Hensa.

  • Izin Tambang Perguran Tinggi Masih di Tingkat DPR, Kemendikti Saintek Belum Bahas
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 Januari 2025

    Izin Tambang Perguran Tinggi Masih di Tingkat DPR, Kemendikti Saintek Belum Bahas Surabaya 26 Januari 2025

    Izin Tambang Perguran Tinggi Masih di Tingkat DPR, Kemendikti Saintek Belum Bahas
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyebutkan, pembahasan terkait izin
    perguruan tinggi
    untuk mengelola tambang masih di tingkat DPR.
    Diketahui, DPR RI mengusulkan
    izin tambang
    untuk perguruan tinggi itu dalam Revisi Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) saat rapat paripurna, Kamis (23/1/2025) lalu.
    “Ya secara formal internal Kementerian belum pernah membahas tentang itu. Jadi itu masih di tingkat DPR,” kata Wamendiktisaintek,
    Fauzan
    , saat di Surabaya, Minggu (26/1/2025).
    Dengan demikian, kata Fauzan, pihaknya belum bisa memastikan terkait kesiapan penerapannya.
    Sebab, izin tambang untuk perguruan tinggi tersebut perlu kajian yang mendalam.
    “Kesiapannya seperti apa, kami belum melakukan pembahasan secara khusus. Bukan setuju dan tidak, tentu ada kajian yang lebih komprehensif, baru di situ dikeluarkan satu
    statement,”
    ujarnya.
    “Tetapi yang jelas di internal Kementerian, Pak Menteri belum mengadakan konsolidasi terkait (Revisi UU) Minerba itu. Tentu saja (perlu kajian), karena itu menyangkut perguruan tinggi,” tambahnya.
    Fauzan menyebut banyak yang harus dipertimbangkan saat memberikan izin.
    Salah satunya, terkait proses adaptasi perguruan tinggi mengenai bisnis di sektor pertambangan.
    “Pengertian mampu ini harus kita terjemahkan. Kalau yang dimaksud mampu itu adalah mandiri, investasinya tidak sedikit. Tidak hanya finansial, tetapi tata kelolanya ini perlu adaptasi,” jelasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Badan usaha milik perguruan tinggi menjadi salah satu pihak yang diusulkan mendapatkan Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP).
    Rencana ini tertuang dalam revisi UU Mineral dan Batubara yang sudah ditetapkan sebagai usul inisiatif dari DPR RI melalui rapat paripurna pada Kamis (23/1/2025).
    Pemberian pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi diusulkan oleh Asosiasi
    Perguruan Tinggi
    Swasta Indonesia.
    Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Indonesia, Budi Djatmiko, menyebut bahwa usul agar universitas diberikan hak untuk mengelola tambang datang dari lembaganya.
    Budi berkata, usulan itu pernah mereka sampaikan kepada Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo.
    Budi mengeklaim APTISI memberikan usulan pertama kepada Jokowi pada tahun 2016.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CEO GoTo Jadi ‘Kapten’ Perusahaan Tech RI di Forum Ini

    CEO GoTo Jadi ‘Kapten’ Perusahaan Tech RI di Forum Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), menjadi perwakilan perusahaan nasional untuk berdialog dan bertukar gagasan pada acara Indonesia-India Business Forum (CEO Forum) yang diselenggarakan di New Delhi, India, pada 25 Januari 2025.

    Dalam forum tersebut, CEO GoTo Patrick Walujo memimpin sektor teknologi. “Saya bangga dapat mewakili industri teknologi tanah air untuk berdiskusi di platform dialog tingkat tinggi antara pemimpin bisnis dari kedua negara ini dan menyampaikan rekomendasi agar sektor digital dapat mendukung pertumbuhan Indonesia dan India,” kata Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (26/1/2025).

    Di sektor teknologi, diskusi dalam forum ini akan fokus pada pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), penguatan ekonomi digital dan solusi fintech yang inovatif. GoTo, dengan pengalamannya di bidang teknologi digital dan finansial, diharapkan menjadi katalisator dalam membangun kolaborasi antara Indonesia dan India.

    “Ke depannya, (GoTo) akan meningkatkan investasi dalam produk dan sistem mutakhir, termasuk kecerdasan buatan. Salah satu inisiatif unggulan kami di bidang ini adalah Sahabat-AI, sebuah Large Language Model (LLM) open-source berbahasa Indonesia,” tambah Patrick.

    Selain Patrick Walujo, hadir pula beberapa CEO dan pengusaha ternama Indonesia di antaranya Ketua Dewan Penasihat Kadin Hashim Djojohadikusumo, Ketua Umum Kadin Anindya N Bakrie, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan CEO Indosat Ooredoo Vikram Sinha.

    Gelaran dialog internasional para pengusaha itu adalah hasil kerja sama antara Kadin dengan para pengusaha India anggota dari Confederation of Indian Industry (CII), sebagai rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ke India. Setidaknya Kadin mengutus 100 orang pengusaha Indonesia dalam forum tersebut.

    Pada tahun ini, CEO Forum menyoroti lima industri utama: teknologi, pangan dan pertanian, manufaktur, perawatan kesehatan dan farmasi, serta transisi energi. Perusahaan yang mewakili industri-industri ini termasuk Bukaka Teknik Utama, PLN, Indosat Ooredoo, dan Pertamina.

    Forum ini merupakan langkah lanjutan dari India-Indonesia CEO Forum kedua yang diadakan pada 2018, saat PM India Narendra Modi mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam keterangan resmi Setneg, kedatangan Presiden Prabowo di New Delhi, pada Kamis malam, 23 Januari 2025, pun disambut antusias oleh para mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di berbagai universitas di kota tersebut. Di India, Kepala Negara diagendakan menghadiri Upacara Perayaan Hari Republik India Tahun 2025 sebagai chief guest.

    Perayaan Hari Republik India dimulai pada tahun 1950 dengan Presiden Soekarno sebagai chief guest pertama. Selain menghadiri perayaan itu, Presiden Prabowo juga direncanakan menerima upacara penyambutan dari Presiden India, Droupadi Murmu di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan. Setelahnya, Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral bersama PM Narendra Modi di Hyderabad House.

    Dari India, Presiden Prabowo juga direncanakan menuju Malaysia untuk melakukan kunjungan kenegaraan sekaligus pertemuan bilateral dengan Yang di-Pertuan Agong Malaysia Sultan Ibrahim. Di samping itu, Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim. 

    (bul/bul)

  • Ini Alasan Megawati Soekarnoputri Gelar Puncak Perayaan Natal dan Tahun Baru PDIP di NTT – Page 3

    Ini Alasan Megawati Soekarnoputri Gelar Puncak Perayaan Natal dan Tahun Baru PDIP di NTT – Page 3

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terbiasa memberikan vitamin untuk kesehatan tubuh kepada tokoh-tokoh bangsa.

    Tokoh yang kerap dikirimkan vitamin ialah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    “Iya, kalau itu iya (kasih vitamin). Pak Prabowo itu terbiasa kalau beliau keluar negeri, ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik,” kata Ahmad Muzani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 25 Januari 2025.

    “Beliau sering kali membeli vitamin di satu negara dan karena beliau merasa enak badannya beliau menghadiahkan itu kepada Pak Jokowi, kepada Bu Mega dan kepada tokoh-tokoh lainnya,” Muzani menambahkan.

    Muzani menyebut alasan Presiden Prabowo Subianto memberikan vitamin agar tokoh-tokoh bangsa selalu sehat. Dia berkata, Prabowo ingin para tokoh punya daya tahan tubuh yang kuat untuk memimpin bangsa.

    “Karena vitamin itu baik dan Pak Prabowo merasa orang-orang ini harus sehat, orang-orang ini harus kuat, orang-orang ini harus fit, karena yang dipikirkan tokoh-tokoh ini adalah negara, bangsa, rakyat yang jumlahnya banyak dengan persoalan yang begitu kompleks. Sehingga vitalitas, daya tahan, itu menjadi sesuatu yang penting, imunitas,” tutur Muzani.

    “Karena itu Pak Prabowo menawarkan beberapa vitamin,” kata Muzani.