Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Survei Indikator: 79,3 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

    Survei Indikator: 79,3 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai angka yang cukup tinggi. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebanyak 79,3 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo jelang 100 hari kerja pemerintahan.

    “Sebanyak 13,5 persen menyatakan sangat puas dan 65,8 persen cukup puas sehingga total yang merasa puas adalah 79,3 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dilakukan secara daring pada Senin (27/1/2025).

    Sebaliknya, survei mencatat 16,3 persen responden merasa kurang puas, 0,6 persen tidak puas sama sekali, dan 3,8 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

    Burhanuddin menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinera ini menjadi modal politik yang kuat bagi Presiden Prabowo untuk melangkah ke tahap berikutnya. “Ini menunjukkan bulan madu politik antara publik dan Presiden Prabowo masih berlangsung,” tambahnya.

    Burhanuddin membandingkan hasil survei ini dengan awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama (2014-2015), yang sempat terdampak kebijakan tidak populer berupa kenaikan harga BBM. Ia juga menyoroti periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang bulan madu politiknya terganggu oleh kasus Century dan isu internal Partai Demokrat.

    “Hingga saat ini, belum ada isu besar yang mengganggu tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo meskipun sempat muncul wacana kenaikan PPN 12 persen yang akhirnya direvisi,” jelas Burhanuddin.

    Survei ini dilakukan pada 16-21 Januari 2025 terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling dengan distribusi yang proporsional di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error ± 2,5 persen.

    Responden Survei Indikator Politik Indonesia diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah terlatih terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo.

  • Usai PDIP, Hubungan Jokowi dengan Partai Demokrat Bakal Retak?

    Usai PDIP, Hubungan Jokowi dengan Partai Demokrat Bakal Retak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah PDI Perjuangan, hubungan Presiden ke-7, Joko Widodo dengan Partai Demokrat terancam retak.

    Hal itu berkaitan dengan polemik penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

    Kabarnya, 243 SHGB diterbitkan saat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 2024.

    Penerbitan SHGB paling awal dilakukan pada 14 Maret 2024. Adapun SHBG paling akhir dikeluarkan pada 11 September 2024.

    Namun, AHY sendiri mengaku tak tahu menahu soal penerbitan SHGB di sana. Partai Demokrat juga telah membantah penerbitan SHGB yang membuat polemik pagar laut di Tangerang makin memanas.

    Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus memberikan sentilan. Menurutnya, AHY yang dilantik Jokowi di akhir periode ternyata memiliki niat terselebung.

    “Ada hati yang berbunga-bunga setelah dapat jabatan. Ada hati yang tertawa setelah mangsa masuk perangkap. Ngoahahahahaha,” kata Jhon Sitorus dalam akun X, pribadinya, Senin, (27/1/2025).

    AHY menjabat sebagai Menteri ATR/BPN sejak 21 Februari 2024 hingga 20 Oktober 2024 lalu.

    Jhon Sitorus mengakui permainan Jokowi yang disebutnya menjadikan AHY sebagai tumbal.

    “Ngeri juga cara mainnya Jokowi, bahkan AHY juga ditumbal 😂.Kirain pelantikan AHY sebagai menteri ATR/BPN itu beneren tulus untuk melantik orang-orang terbaik. Ternyata Jokowi butuh tumbal yang harus dikorbankan di masa depan. Apalagi, AHY ngaku tidak tahu soal SHGB Pagar Laut 😂Gimana Demokrat? Keberlanjutan ora?,” tandasnya. (*)

  • Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

    Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.

    “Jadi, ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

    Selain itu, Burhanuddin menjelaskan bahwa saat ini belum ada indikasi masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat Indonesia akan berakhir.

    Terlebih, ketika ada isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, tetapi Presiden Prabowo dan jajaran dapat menyikapi dengan baik.

    “Kemarin sempat muncul isu kenaikan PPN (pajak pertambahan nilai) secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kementerian Keuangan sepertinya berubah. Hanya menaikkan PPN 12 persen untuk barang mewah, dan itu yang membuat kepuasan terhadap Presiden Prabowo relatif masih tinggi,” jelasnya.

    Ia mengatakan bahwa masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat akan berlangsung lebih lama dibandingkan masa pemerintahan pertama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan periode kedua Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Ia menjelaskan bahwa pada 100 hari Presiden Jokowi menjabat saat periode pertama, terdapat kebijakan tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami masa bulan madu politik yang singkat pada periode kedua karena terdapat kasus Bank Century dan sejumlah kasus yang melibatkan elite Partai Demokrat.

    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16–21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan

    Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan.

    Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo Nasional 27 Januari 2025

    Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo Nasional 27 Januari 2025

    Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden
    Prabowo Subianto
    dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.
    Pendiri Indikator Politik Indonesia
    Burhanuddin Muhtadi
    mengatakan, hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasul survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.
    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen. Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).
    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 
    Di sisi lain, Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.
    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.
    “Mengindikasikan bulan madu politik dengan publik belum berakhir. Ini agak berbeda dengan misalnya kalau kita bandingkan dengan masa pemerintahan Jokowi ya,” ujar dia.
    Burhanuddin menyebutkan, pada 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo, angka kepuasan publiknya terpangaruh oleh kebijakan tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
    Situasi yang dialami Prabowo juga berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut tidak memiliki masa bulan madu cukup panjang.
    “Karena ada drama Century dan juga isu politik yang terkait dengan elite Partai Demokrat,” kata Burhanuddin.
    Ia pun memperkirakan masa bulan madu politik dengan publik di era Prabowo akan berlangsung lebih lama.
    Terlebih, Prabowo membatalkan kenaikan pajak pertumbuhan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang ditolak rakyat.
    “Kemarin sempat ada isu kenaikan PPN secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kemenkeu sepertinya berubah, hanya menaikkan PPN 12 persen hanya kepada barang mewah. Dan itu yang membuat kepuasan kepada Presiden Prabowo relatif masih tinggi,” kata Burhanuddin..
    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Inpres Efisiensi 2025 Diterapkan, Pengamat Sebut Penghematan Dilakukan agar Belanja Lebih Produktif – Halaman all

    Inpres Efisiensi 2025 Diterapkan, Pengamat Sebut Penghematan Dilakukan agar Belanja Lebih Produktif – Halaman all

    TRIBUNNEWS. JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

    Setidaknya ada tujuh efisiensi yang harus dilakukan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, mulai dari pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar.

    Khusus efisiensi kegiatan perjalanan dinas, Prabowo meminta dipangkas hingga 50 persen untuk seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

    Dengan pembatasan yang dilakukan melalui Inpres tersebut, diperkirakan dapat menghemat anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun, terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, mengatakan adanya penghematan ini bisa mengurangi beban fiskal dan patut dilanjutkan untuk tahun 2025 dan seterusnya.

    “Penghematan perjalanan dinas saya rasa untuk perjalanan ke luar negeri. Perjalanan dalam negeri memang harus ada penghematan juga walaupun seharusnya lebih rendah,” tutur Huda saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (27/1/2025).

    Huda menilai, penghematan perjalanan luar negeri dimulai dari menteri yang menemani Presiden ke luar negeri agar tidak membawa staf terlampau banyak.

    “Kadang menteri-menteri ini perjalanan luar negeri bawa seluruh deputi, deputi bawa staf-nya. Ini yang harus dihemat,” ungkapnya.

    Huda juga melihat pemerintah perlu membatasi kegiatan yang sifatnya seremonial dan sebagainya. Kebijakan ini persis dulu dilakukan di awal Jokowi dimana snack rapat diganti dengan hasil kebun dan dilakukan di kantor.

    “Kebijakan ini dilakukan untuk hemat anggaran agar anggaran belanja produktif bisa dilakukan, seperti untuk makan bergizi gratis, gaji guru, subsidi BBM dan sebagainya,” jelas Pengamat Celios.

    Jika dibandingkan, efek Inpres 1 2025 lebih besar dalam jangka menengah dan panjang jika belanja yang difokuskan Pemerintah adalah belanja produktif dibandingkan perjalanan dinas.

    “Jadi saya rasa kebijakan Prabowo ini cukup baik dan kita tunggu kelanjutan implementasinya seperti apa ke depan,” kata Huda.

  • Teddy Gusnaidi: Jokowi Seperti Kafilah, Tak Terpengaruh Gonggongan Anjing

    Teddy Gusnaidi: Jokowi Seperti Kafilah, Tak Terpengaruh Gonggongan Anjing

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, mengeluarkan pernyataan kontroversial saat membahas gaya kepemimpinan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Teddy, Jokowi ibarat peribahasa “anjing menggonggong, kafilah berlalu.”

    “Jokowi itu seperti seorang kafilah yang dia terus berjalan dengan programnya, pemikirannya,” ujar Teddy di X @TeddGus (26/1/2025).

    Teddy menuturkan bahwa Jokowi terus berjalan dengan pemikirannya meskipun di sekelilingnya penuh dengan teriakan yang bisa saja menjatuhkan dirinya.

    “Dia terus berjalan di antara teriakan gonggongan anjing-anjing yang sampai hari ini terus menggonggong,” tukasnya.

    Ia menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah peduli atau terganggu dengan keributan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang kerap mengkritiknya.

    “Dan beliau tidak pernah peduli, tidak pernah mengusir anjing-anjing tersebut,” Teddy menuturkan.

    Teddy bilang, keributan yang sering terjadi selama ini, menurutnya, disebabkan oleh pihak-pihak yang ia ibaratkan sebagai “anjing.”

    “Jadi mengibaratkan siapa yang membuat keributan yah tentu kita semua tahu bahwa anjing-anjing itulah yang membuat keributan selama ini,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Jokowi terus ramai menjadi perbincangan publik setelah masa pemerintahannya lengser.

    Bukan hanya termasuk dalam nominasi lima besar pemimpin terkorup di dunia, Jokowi bahkan diduga sebagai dalang dari terbitnya SHGB pagar laut di kawasan PIK2.

    Jokowi pun tidak tinggal diam, ia angkat bicara dan memberikan pandangannya terkait polemik pagar laut tersebut.

  • Seberapa Tinggikah Pangkat Mayor Teddy di TNI AD, Begini Penjelasannya

    Seberapa Tinggikah Pangkat Mayor Teddy di TNI AD, Begini Penjelasannya

    loading…

    Banyak yang penasaran seberapa tinggikah pangkat Mayor Teddy Indra Wijaya di TNI AD. Teddy saat ini menjabat Sekretaris Kabinet Merah Putih. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Banyak yang penasaran seberapa tinggikah pangkat Mayor Teddy Indra Wijaya di TNI AD. Teddy saat ini menjabat Sekretaris Kabinet Merah Putih.

    Pangkat Mayor Teddy bukanlah pangkat tertinggi di jajaran TNI AD. Mayor dalam kepangkatan TNI AD masuk jajaran Perwira Menengah TNI.

    Perwira Menengah TNI ini kedudukannya berada di atas golongan Bintara dan Tamtama. Perwira Pertama menjadi pangkat terendah di golongan Perwira. Pangkat yang masuk kategori Pama yakni Letnan Dua, Letnan Satu, dan Kapten.

    Kemudian, di atasnya ada Pamen terdiri dari pangkat Mayor, Letnan Kolonel, dan Kolonel.

    Sedangkan untuk pangkat tertinggi di TNI AD adalah Perwira Tinggi (Pati) yang terdiri dari Brigjen, Mayjen, Letjen, dan Jenderal.

    Seberapa Tinggikah Pangkat Mayor TeddyJika dilihat dari penjelasan di atas, Mayor TNI termasuk golongan pangkat Perwira Menengah yang posisinya berada di bawah Kolonel dan Letnan Kolonel.

    Mayor TNI masuk Perwira Menengah dalam jajaran TNI AD meski belum masuk golongan Perwira Tinggi. Selain menjadi Seskab, Mayor Teddy juga pernah menjadi Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Saat ini, Mayor Teddy yang merupakan lulusan Akmil 2011 diberi wewenang tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Posisi Seskab sebelumnya dijabat Pramono Anung, politikus PDIP yang memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dengan duet bersama Rano Karno (Doel).

    (jon)

  • Jokowi Motoran di Solo Pakai Kawasaki W175: Motornya Ringan

    Jokowi Motoran di Solo Pakai Kawasaki W175: Motornya Ringan

    Jakarta –

    Jokowi motoran pakai Kawasaki W175. Jokowi cukup senang dengan motor ini karena ringan.

    Kembali memamerkan kecintaannya pada dunia otomotif, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tampak menikmati sensasi menggeber motor custom Kawasaki W175 di sepanjang jalan Kota Solo.

    Dikabarkan sebelumnya oleh detikJateng, aktivitas motoran di dalam kota ini, dilakukan oleh Jokowi bersama dengan komunitas Legend Riders.

    Jokowi sejatinya memiliki beberapa kendaraan selain Kawasaki 175. Namun ia mengaku, memilih motor custom garapan Katros Garage ini lantaran lebih ‘ringan’ untuk digunakan.

    “Nggak (pakai Vespa), ini apa, saya senang karena ringan Kawasaki W (175) tahun 2018. (Udah lama koleksi) Ya (tahun) 2018. (Kustom) Ya beli kemudian dimodif di Katros (Garage), ya,” kata Jokowi, Minggu (26/1/24).

    Kawasaki W175 yang dipakai Jokowi berkelir hijau ini pertama kali dibeli pada 2018 dalam kondisi standar. Namun, Jokowi memilih mempercayakan Katros Garage untuk merombak tampilannya menjadi gaya Neo Retro Bobber yang lebih modern.

    Sebelumnya, motor ini sempat mengalami beberapa transformasi, mulai dari Bobber-Chopper hingga menggunakan fairing depan bergaya hornet klasik untuk digeber di sirkuit, sebelum akhirnya tampil dengan gaya yang lebih kekinian seperti sekarang.

    Dalam kondisi standar, Kawasaki W175 2018 ini memiliki harga sekitar Rp 17,7 juta. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk motor ini tercatat di angka sekitar Rp 389 ribu per tahun di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Samsat PKB Jakarta.

    Modifikasi yang dilakukan oleh Katros Garage terhadap motor Jokowi berfokus pada tampilannya. Sementara untuk spesifikasi, dalam kondisi standar, Kawasaki W175 hadir mesin klasik 177 cc satu silinder.

    Mesin klasik yang masih mengusung teknologi karburator ini diklaim bertenaga maksimal 9,6 kW di 7.500 RM an torsi 13,2 Nm di 6.000 RPM.

    (dry/din)

  • Teman Seangkatan Prabowo Berkarier Cemerlang, Nomor 2 Terjun Operasi Seroja hingga Penumpasan RMS

    Teman Seangkatan Prabowo Berkarier Cemerlang, Nomor 2 Terjun Operasi Seroja hingga Penumpasan RMS

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan dalam Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). FOTO/TIM MEDIA PRABOWO

    JAKARTA – Sejumlah teman seangkatan Presiden Prabowo Subianto memiliki karier cemerlang. Beberapa di antaranya berhasil mencapai pangkat Jenderal TNI hingga dipercaya menjabat menteri.

    Prabowo Subianto merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ( Akabri ) 1974. Berdasarkan situs Akmil, Akabri adalah hasil integrasi seluruh Akademi Angkatan (Akademi Militer Nasional/AMN, Akademi Angkatan Laut/AAL), Akademi Angkatan Udara/AAU, dan Akademi Angkatan Kepolisian/AAK) pada 16 Desember 1965.

    Dua tahun kemudian Akabri di Magelang diresmikan menjadi Akabri Udarat, yang meliputi dua Akabri bagian di bawah satu pimpinan, yaitu Akabri Bagian Umum dan Akabri bagian Darat. Akabri Bagian Umum mendidik taruna TK-I selama satu tahun, termasuk Pendidikan Dasar Keprajuritan Chandradimuka, sedangkan Akabri bagian Darat mendidik taruna Akabri Bagian Darat mulai TK-II sampai dengan TK-IV. Pada 29 September 1979, Akabri Udarat berubah namanya menjadi Akabri Bagian Darat.

    Dalam rangka reorganisasi di lingkungan ABRI, pada 14 Juni 1984 Akabri Bagian Darat berubah namanya menjadi Akmil (Akademi Militer). Kemudian pada 1 April 1999 secara resmi Polri terpisah dari tiga angkatan lainnya, dan ABRI berubah menjadi TNI. Sejak itu pula Akademi Kepolisian terpisah dari Akabri. Kemudian Akabri berubah namanya menjadi Akademi TNI yang terdiri dari Akmil, AAL, dan AAU.

    Salah satu lulusan Akabri 1974 adalah Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Beberapa teman seangkatan Prabowo memiliki karier cemerlang. Siapa saja mereka?

    Teman Seangkatan Prabowo berkarier Cemerlang:

    1. Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

    Teman seangkatan Prabowo berkarier cemerlang selanjutnya adalah Ryamizard Ryacudu. Karier militer terakhirnya sebagai KSAD periode 4 Juni 2002–5 Februari 2005.

    Ryamizard Ryacudu memiliki banyak pengalaman jabatan. Seperti Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak, Komandan Komando Resor Militer 044/Garuda Dempo, Panglima Divif 2/Kostrad, Kepala Staf Kostrad, Pangdam V/Brawijaya, Pangdam Jaya/Jayakarta, Pangkostrad, dan KSAD.

    Menantu mantan Wakil Presiden Try Sutrisno itu pernah dicalonkan sebagai Panglima TNI di akhir masa jabatan Presiden Megawati. Namun saat pergantian presiden dari Megawati ke SBY, nama Ryamizard Ryacudu dianulir dan digantikan Marsekal Djoko Suyanto.

    Pada awal pemerintahan Presiden Jokowi, Ryamizard Ryacudu ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Namun di periode kedua Jokowi, Ryamizard tidak lagi mendapat jabatan Menteri.

    2. Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo

    Agustadi Sasongko Purnomo adalah salah satu teman seangkatan Prabowo Subianto di Akabri 1974. Penerima penghargaan Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik itu menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 2007–2009.

    Karier militer Agustadi Sasongko Purnomo cukup cemerlang. Beberapa jabatan strategis pernah diemban, antara lain Dandim 0106/Aceh Tengah Kodam I/BB, Kasdam XVII/Trikora, Pangdivif 2/Kostrad, Pangdam XVI/Pattimura, dan Pangdam Jaya. Setelah itu, Agus diangkat menjadi Sekretaris Menko Polhukam, sebelum akhirnya mendapat promosi jabatan sebagai KSAD pada 2007 hingga 2009.

  • Soliditas KIM Plus jadi Kunci Keberhasilan Program Pemerintah

    Soliditas KIM Plus jadi Kunci Keberhasilan Program Pemerintah

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai bahwa soliditas partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menjadi kunci keberhasilan program-program pemerintahan Prabowo Subianto.

    Pasalnya, soliditas KIM Plus akan berdampak pada kondisi di internal Kabinet Merah Putih yang berujung pada kesuksesan pemerintahan Prabowo dan Gibran.

    Dia mencontohkan, tingginya tingkat kepuasan kepada pemerintah di angka 80,9 persen berdasarkan hasil survei Litbang Kompas juga dipengaruhi oleh kondisi kabinet.

    “Secara politik, dukungan KIM Plus di eksekutif dan parlemen yang sangat solid bisa menciptakan stabilitas politik bagi pemerintahan Prabowo,” katanya, Minggu 26 Januari 2025.

    Karena itu, Biran-sapaan akrab Subiran Paridamos- mewanti-wanti Prabowo agar jangan sampai muncul miskomunikasi dari kalangan menteri ataupun kepala lembaga di masa 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Dia juga menyatakan, sejauh ini peran Kantor Komunikasi Presiden sangat besar dalam memperkuat citra positif pemerintah.

    “Komunikasi politik maupun publik dari para menteri dan kepala badan sejauh ini cukup baik, rasional, dan populis dalam menjalankan kinerjanya. Kantor Komunikasi Presiden juga berperan dalam menarasikan kebijakan program pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama saat menjawab berbagai kritikan, saran, nyinyiran dari sebagian kecil rakyat yang belum puas bahkan tidak menyukai,” terangnya.

    Sebelumnya, survei Litbang Kompas mengungkap kinerja seratus hari pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap memuaskan oleh publik.

    Survei yang digelar pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan 80,9 persen masyarakat puas dengan kinerja Prabowo-Gibran, berbanding 19,1 persen yang menyatakan tak puas.

    Angka itu terbilang tinggi jika dibandingkan dengan masa 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode.

    Pada 2015, survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi hanya sekitar 65,1 persen, sementara 34,9 persen menyatakan tidak puas.