Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Warisan Kasus Hingga Proyek IKN Jokowi jadi Beban Prabowo

    Warisan Kasus Hingga Proyek IKN Jokowi jadi Beban Prabowo

    GELORA.CO – Warisan kasus hingga protek dari pemerintahan Joko Widodo dianggap menjadi problem kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto di momentum 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Warisan kasus dari PIK 2, CSR BI dan IKN itulah program keberlanjutan yang jadi problem 100 hari pemerintahan Pragib (Prabowo-Gibran)” kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 28 Januari 2025.

    Menurut Hari, ke depan diyakini akan muncul persoalan keberlanjutan yang harus diselesaikan pemerintahan saat ini. Sehingga, diperlukan langkah pemangkasan dalam penggunaan keuangan negara dengan mengutamakan program penguatan pangan dan hunian layak.

    “Program keberlanjutan yang bermasalah baik ditunda atau dihentikan jika tidak memiiki manfaat strategis bagi bangsa dan negara,” pungkas Hari.

  • Prabowo dan Trump, Dua Pemimpin Nasionalis dengan Tantangan yang Berbeda

    Prabowo dan Trump, Dua Pemimpin Nasionalis dengan Tantangan yang Berbeda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di panggung dunia, dua tokoh dengan visi besar untuk negaranya mencuri perhatian, Donald Trump di Amerika Serikat dan Prabowo Subianto di Indonesia.

    Meski keduanya mengusung nasionalisme sebagai landasan kepemimpinan, mereka lahir dari situasi politik yang berbeda.

    Trump muncul sebagai antitesis politik liberal di AS, sedangkan Prabowo menavigasi tantangan politik dan ekonomi domestik yang kompleks.

    Donald Trump, politisi Partai Republik yang dikenal dengan pendekatan populis dan konservatifnya, tidak pernah segan menantang status quo politik Amerika.

    Dalam kampanyenya, ia mengusung slogan legendaris “Make America Great Again,” menandai keinginannya untuk mengembalikan kejayaan Amerika di pentas global.

    Saat pelantikannya, Trump menggambarkan momen itu sebagai awal dari “zaman keemasan baru” untuk Amerika Serikat.

    Baginya, kedaulatan nasional adalah prioritas utama, dan kebijakannya mencerminkan tekad tersebut.

    Dengan dukungan kuat dari basis konservatif, Trump relatif leluasa mengimplementasikan ide-idenya, meskipun sering kali menuai kritik dari pihak oposisi.

    Sementara itu, di belahan dunia lain, Prabowo Subianto baru saja memulai perjalanan sebagai Presiden ke-8 Indonesia pada 20 Oktober 2024.

    Sebelumnya, ia dikenal sebagai oposisi Presiden Joko Widodo, namun pada 2019 ia bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan.

    Pada Pilpres 2024, ia berkolaborasi dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, untuk memenangkan kontestasi politik yang penuh dinamika.

  • Salah Besar Prabowo Terus Dikaitkan dengan Jokowi

    Salah Besar Prabowo Terus Dikaitkan dengan Jokowi

    GELORA.CO – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat disamakan atau dikaitkan dengan gaya pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) alias Jokowi.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, sejak dilantik, Prabowo telah menunjukkan jati diri sebagai presiden yang independen dan tidak berada di bawah bayang-bayang siapa pun.

    “Adalah sebuah kesalahan besar jika masih ada pihak yang mengaitkan Prabowo dengan Jokowi dalam hal kepemimpinan,” ujar Adi Prayitno kepada RMOL, Selasa 28 Januari 2025.

    Prabowo tidak hanya meneruskan program-program yang baik dari era Jokowi, tetapi juga membawa banyak perubahan baru yang lebih sesuai dengan gaya dan visinya sendiri. 

    Hal ini menandakan bahwa Prabowo benar-benar presiden yang berdiri di atas kaki sendiri. Prabowo menjadi presiden dengan gaya kepemimpinan yang mandiri. 

    “Jokowi itu sudah menjadi masa lalu dan tidak ada relevansinya lagi dengan Prabowo,” tegas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    Adi menggarisbawahi, setiap presiden memiliki karakteristik dan pendekatan tersendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Tidak ada ruang untuk membanding-bandingkan, karena tantangan yang dihadapi pun berbeda.

  • Hasto Bakal Gugat Keabsahan Pimpinan KPK yang Dipilih Jokowi, Kuasa Hukum: Harusnya Dipilih Prabowo

    Hasto Bakal Gugat Keabsahan Pimpinan KPK yang Dipilih Jokowi, Kuasa Hukum: Harusnya Dipilih Prabowo

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDIP, Hasto Kristiyanto akan menggugat keabsahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu akan dilayangkan kuasa hukum Hasto.

    “Inilah yang hendak kami uji di Mahkamah Konstitusi sebab tidak ada lembaga atau pejabat dalam tingkat apapun yang sah menurut hukum dapat mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi,” kata kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail kepada jurnalis, Selasa (28/1/2025).

    Alasannya, kuasa hukum Hasto menilai pimpinan KPK periode 2024-2029 dipilih oleh Presiden Joko Widodo sehingga diduga bertentangan dengan putusan MK No 112/PUU-XX/2022.

    Menurut kubu Hasto, pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 seharusnya dilakukan oleh Presiden RI periode 2024-2029.

    Karena pimpinan KPK secara hukum dinilai tidak sah, tim kuasa hukum Hasto menyatakan bahwa segala keputusan oleh pimpinan KPK juga harus dinyatakan tidak sah, termasuk penetapan status tersangka pada kliennya.

    “Pembentukan Pansel calon Pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 haruslah (dilakukan) oleh presiden terpilih periode 2024-2029 dalam hal ini oleh Presiden Prabowo Subianto,” terang Maqdir.

    Hasto sendiri ditetapkan sebagai tersangka suap kepada Komisioner KPU Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan pada 23 Desember 2024. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan KPK.

    Hasto disangka memerintahkan Harun Masiku melarikan diri saat penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan setelah lebih dulu merendam ponselnya ke air. (Arya/Fajar)

  • Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA — Setiap presiden memiliki strategi untuk membiayai program dan target-target yang telah dijanjikan selama kampanye. Presiden Prabowo Subianto misalnya, telah mengeluarkan instruksi berisi anjuran efisiensi anggaran besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung nilainya lebih dari Rp306 triliun.

    Langkah penghematan ala Prabowo itu dilakukan di tengah ruang fiskal yang masih terbatas. Rasio utang tembus di angka 39%. Sementara itu rasio pajak stagnan di kisaran angka 10%.

    Adapun sasaran efisensi anggaran Prabowo adalah sejumlah pengeluaran belanja di kementerian atau lembaga hingga dana transfer bagi pemerintah daerah (pemda).

    Dikutip melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 terdapat dua sumber utama pemangkasan tersebut.

    Dalam beleid yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025 ini, Kepala Negara bakal memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun. 

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming RakaPerbesar

    Prabowo juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Dia juga menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih agar segera mengidentifikasi pos-pos yang bisa ditekan. Meski begitu, efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

    “Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin,” demikian bunyi beleid ketiga poin kedua, dikutip Kamis (23/1/2025).

    Nantinya, setiap pejabat pemerintahan harus segera menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra komisi Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan.

    Prabowo menginginkan apabila sudah mendapat persetujuan DPR RI, maka pembantunya di kabinet merah putih itu segera melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025. 

    Tujuannya, Bendahara Negara itu akan bakal memblokir pos anggaran yang dihemat K/L. Sedangkan, kepala daerah diminta untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp50,59 triliun yang dipangkas Prabowo.

    “Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar-perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya,” demikian bunyi beleid ketujuh butir kelima.

    Jokowi Pangkas Subsidi 

    Langkah konsolidasi fiskal Prabowo  sejatinya juga dilakukan oleh Presiden ke Joko Widodo alias Jokowi. Pada awal pemerintahannya pada tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani mengambil kebijakan tidak populis. Belanja subsidi energi dipangkas kemudian dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif untuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya.

    Dalam catatan Bisnis, pada tahun 2015, sejak memegang tampuk kekuasaan, Jokowi awalnya tidak ingin mengulangi kebijakan subsidi pendahulunya. Subsidi diupayakan tepat sasaran. Jatah subsidi energi juga dipangkas. Tahun 2015 subsidi energi hanya dialokasikan sebesar Rp119,1 triliun.

    Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan APBN terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 yang tercatat menggelontorkan Rp341,8 triliun untuk subsidi energi. Alokasi anggaran itu terdiri dari Rp240 triliun untuk subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik senilai Rp101,8 triliun.

    Jika dikalkulasikan, anggaran subsidi energi tahun 2014 setara dengan 3,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang pada tahun itu mencapai Rp10.542,7 triliun. Angka ini berbanding terbalik dengan anggaran infrastuktur tahun 2014 yang hanya sebesar Rp178 triliun. 

    Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) Perbesar

    Pemangkasan anggaran subsidi pada awal pemerintahan Jokowi semula dilakukan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih lebar untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Tujuannya, uang yang semula habis dibakar untuk subsidi BBM dan tetek bengeknya itu, dialirkan untuk kepentingan infrastruktur. Pada tahun 2015, anggaran infrastuktur bahkan berhasil tembus di angka Rp290 triliun.

    Tren pemangkasan anggaran subsidi negeri terus berlanjut pada tahun 2016. Saat itu pemerintah hanya mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp106,8 triliun. Namun demikian, untuk anggaran infrastruktur angkanya naik menjadi Rp313,5 triliun. Kebijakan pemangkasan anggaran subsidi energi terus berlangsung pada tahun 2017.

    Pada tahun 2017, pemerintah menggelontorkan anggaran subsidi energi sebesar Rp97,6 triliun. Rata-rata subsidi energi tahun 2015-2017 menunjukkan adanya penurunan rata-rata sebesar 9,5 persen. Sementara anggaran infrasturktur terus meroket, pada waktu itu pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp400,9 triliun.

    Kebijakan pemangkasan subsidi energi berhenti pada tahun 2018. Pasalnya pada waktu itu, APBN mengalami turbulensi karena melonjaknya Indonesia crude price atau ICP yang diluar ekspektasi APBN. Akibatnya anggaran subsidi energi bengkak dari Rp97,6 triliun pada tahun 2017, menjadi Rp153,5 triliun pada tahun 2018.

    Meski anggaran subsidi energi naik, hal itu tidak mempengaruhi alokasi belanja infrastruktur yang justru naik menjadi Rp410,4 triliun.

    Anggaran subsidi berangsur turun pada tahun 2019 menjadi Rp136,9 triliun pada 2019 dan pada tahun 2020 menjadi Rp125,3 triliun. Pada dua tahun tersebut alokasi anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp415 triliun dan Rp423,3 triliun.

    Pada tahun 2021 seiring dengan berlakunya APBN pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp110,5 triliun. Namun angka subsidi energi kembali naik pada tahun 2022 dengan alokasi sebesar Rp134 triliun. Realisasi subsidi energi pada tahun 2022 bahkan membengkak di atas Rp200 triliun menyusul kenaikan tren harga minyak mentah global.

    Setali tiga uang, untuk mengantisipasi fenomena tahun 2022 terulang, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi energi pada tahun 2023 sebesar Rp211,9 triliun atau hampir mendekati jumlah subsidi energi yang digelontorkan oleh SBY pada akhir pemerintahannya sebesar Rp240 triliun.

    Tahun 2024, di tengah ketidakpastian global dan harga minyak yang cenderung fluktuatif pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebanyak Rp185,8 triliun atau turun dibandingkan alokasi tahun 2023. Ada sejumlah pertimbangan yang membuat penurunan alokasi anggaran tersebut. 

    Pertama, tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi energi. Kedua, LPG tabung 3 kg dan solar masih didistribusikan secara terbuka. Ketiga, validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat. Keempat,  kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

    Pengamat Mengkritisi 

    Lembaga think-tank Center of Economic and Law Studies alias Celios mengkritisi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun karena hanya menunjukkan inkonsistensi dan tebang pilih.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menilai penghematan belanja pemerintah merupakan langkah yang tidak perlu diambil apabila dari awal Prabowo membentuk kabinet yang ramping sehingga lebih efisien anggaran.

    Masalahnya, Prabowo malah membentuk Kabinet Merah Putih yang super jumbo. Setidaknya Ada 136 pejabat negara yang menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih.

    Riset Celios mendapati bahwa belanja pemerintah berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun untuk lima tahun ke depan akibat kabinet gemuk tersebut.

    Pembengkakan tersebut hanya berasal dari kenaikan anggaran untuk biaya gaji dan operasional para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun. Estimasi perhitungan Celios belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

    Singkatnya, Media menyebut penghematan belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun yang diinstruksikan itu menunjukkan langkah yang tidak konsisten.

    “Pemerintah terlihat hemat di bawah tapi boros di atas,” ujar Media kepada Bisnis, Senin (27/1/2025).

    Dia juga menilai Prabowo terkesan kompromistis. Media mencontohkan, anggaran untuk birokrasi kementerian justru besar akibat banyaknya pos baru dalam kabinet.

    Selain itu, sambungnya, proyek atau program ambisius seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun insentif untuk proyek strategis nasional (PSN) yang tidak ada urgensinya seperti PIK2 tidak masuk dalam sasaran pemangkasan.

    Media khawatir apabila efisiensi tidak dirancang secara hati-hati maka program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi energi, dan program pengentasan kemiskinan bisa ikut terpangkas.

    “Ini berbahaya, terutama di tengah meningkatnya kesenjangan dan dampak ekonomi global seperti kenaikan harga pangan atau energi,” jelasnya.

  • 5 Fakta Mayor Teddy, Seskab Merah Putih yang Miliki Kekayaan Rp15,3 Miliar

    5 Fakta Mayor Teddy, Seskab Merah Putih yang Miliki Kekayaan Rp15,3 Miliar

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat kepada Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya usai upacara pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). FOTO/ARIF JULIANTO

    JAKARTA – Mayor Teddy mendapat sorotan masyarakat lantara memiliki kekayaan yang cukup fantastis, lebih dari Rp15 miliar. Nilai kekayaan itu dilaporkan Sekretaris Kabinet (Seskab) itu dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Bernama nama lengkap Teddy Indra Wijaya, Mayor Teddy lahir pada 14 April 1989 di Manado, Sulawesi Utara. Tentara Kopassus itu adalah anak dari pasangan Kolonel Inf (Purn) Giyono dan Letkol Caj (K) Patris RA Rumbayan.

    Sosok Mayor Teddy mulai menjadi perhatian masyarakat setelah menjabat sebagai Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019, dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sejak 2020.

    5 Fakta Mayor Teddy

    1. Riwayat Pendidikan

    Mayor Teddy adalah alumnus SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus, ia masuk Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada tahun 2011.

    Tidak hanya itu, Teddy juga sempat menjalani beberapa pelatihan seperti Kursus militer spesialis di Kopassus, Sekolah intelijen di Australia, Airborne School, dan Air Assault School.

    Teddy juga sempat menimba ilmu di US Army Infantry School hingga lulus di tahun 2019. Serta menjadi bagian dari Ranger School pada tahun 2020.

    2. Riwayat Karier

    Karier Teddy di TNI bermula sebagai Komandan Peleton 3, 2, 1 di Kopassus sebelum ditunjuk menjadi Ajudan Kepala Staf Umum TNI. Setelah beberapa jabatan militer lain, ia ditunjuk menjadi Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo tahun 2014, dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 2020.

    Teddy juga sempat dimutasi menjadi Wakil Komandan Batalyon Infanteri 328/Dirgahayu Indonesia pada 26 Februari 2024. Hingga pada akhirnya, ia dipercaya untuk jadi Sekretaris Kabinet (Seskab) pada Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 lalu.

    3. Prestasi

    Mayor Teddy juga memiliki sejumlah prestasi membanggakan seperti mendapat predikat International Honor Graduate di US Army Infantry School pada 2019.

    Tidak hanya itu, ia juga meraih predikat International Honor Graduate di antara 185 perwira siswa (171 perwira Amerika dan 14 perwira asing).

    4. Brevet Militer

    Sepanjang kariernya di militer, Mayor Teddy telah mendapat banyak brevet yang terpampang di seragam kebesarannya, mulai dari Brevet hingga Satyalancana. Berikut ini daftarnya :

    – Brevet Kualifikasi Komando Kopassus
    – Brevet Free Fall
    – Brevet Para Madya
    – Brevet Kualifikasi Penanggulangan Teror (Gultor)
    – Pathfinder Badge (US Army)
    – Ranger Tab (US Army)
    – Basic Parachutist Badge (US Army)
    – Air Assault Badge (US Army)
    – SAS (Special Air Service)
    – Parachutist Badge (Royal Australian Army)

    5. Kekayaan

    Total kekayaan Mayor Teddy diketahui mencapai Rp15.380.000.000 berdasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mayor Teddy diketahui melaporkan harta kekayaannya pada 15 Januari 2025.

    Dalam rincian harta kekayaan tersebut, Mayor Teddy tercatat punya harta tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp8,2 miliar. Terdapat juga alat transportasi dan mesin dengan total nilai sebesar Rp1,3 miliar.

    Mayor Teddy juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp4,6 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp1,1 miliar. Ditambah lagi, ia tidak memiliki utang sama sekali.

    (abd)

  • PDIP Yakin Pertemuan Megawati dan Prabowo Tinggal Tunggu Waktu, Bicarakan Tatanan Masa Depan

    PDIP Yakin Pertemuan Megawati dan Prabowo Tinggal Tunggu Waktu, Bicarakan Tatanan Masa Depan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meyakini, pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu.

    “Ya baik (hubungan Prabowo-Mega), jadi yang sabar ajalah. Tapi saya meyakini pasti keduanya suatu saat di waktu yang tepat akan bertemu,” ucapnya saat ditemui di kawasan Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

    “Apalagi, mendiskusikan persoalan-persoalan bangsa ke depan, tatanan masa depan, tukar pikiran, dan saya yakin itu akan terwujud,” sambungnya.

    Kedua tokoh bangsa ini disebut Djarot punya hubungan yang sudah terjalin sejak lama dan selama ini komunikasi antara Prabowo-Megawati juga berjalan baik.

    “Komunikasi di antara keduanya itu tidak pernah ada masalah, masing-masing saling menghormati satu sama lain dan sejarah hubungan antara keduanya sudah sangat panjang,” ujarnya.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 ini bahkan menyebut, hubungan keduanya sudah terjalin kuat saat Prabowo masih tinggal di Yordania dan Megawati menjabat sebagai Presiden ke-5 RI.

    Ia pun mengklaim ada peran Megawati di balik kepulangan Prabowo kali itu.

    “Pada saat pak Prabowo masih di Yordania, ibu (Megawati) waktu itu jadi presiden, dan beliau, Bu Mega yang ngasih pak Prabowo ke tanah air,” tuturnya.

    “Jadi saya yakin (pertemuan itu) akan terwujud dan itu baik untuk bangsa kita ini,” tambahnya menjelaskan.

    Meski demikian, Djarot memastikan pertemuan tersebut belum akan terjadi dalam waktu dekat ini.

    Pasalnya, saat ini Prabowo masih dalam kunjungan kerja ke India dan di sisi lain Megawati juga dalam waktu dekat akan melakukan perjalanan ke luar negari.

    “Bu Mega ada acara keluar negeri, bertemu dengan Paus di Vatikan. Kemudian beliau juga akan menerima gelar doktor honoris causa du salah satu universitas,” kata Djarot.

    “Jadi ya kita tunggu saja yang sabar ya, pasti ketemu ya,” tambahnya menjelaskan.

    Prabowo Kirim Anggrek hingga Vitamin untuk Megawati

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat mengirimkan bunga anggrek untuk Megawati saat cucu Presiden pertama RI Soekarno itu ulang tahun beberapa waktu lalu.

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bilang, anggrek tersebut dikirim Prabowo lantaran itu merupakan bunga kesukaan Megawati.

    “Pertanyaannya, kenapa anggrek? Memang bu Mega itu mencintai anggrek. Di antara banyak bunga yang disukai oleh beliau itu antara lain anggrek, favorit,” ucapnya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

    Tak hanya anggrek, Muzani juga menyebut, Prabowo turut mengirimkan vitamin untuk Megawati.

    Vitamin itu pun dibeli Prabowo saat perjalan dinas ke luar negeri.

    Selain Megawati, vitamin itu juga diberikan Prabowo untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.

    “Dengan persoalan yang begitu kompleks, sehingga vitalitas, daya tahan itu menjadi sesuatu yang penting, imunitas. Karena itu, pak Prabowo menawarkan beberapa vitamin,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Budi Arie di Solo, Jokowi: Silaturahmi Saja

    Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Budi Arie di Solo, Jokowi: Silaturahmi Saja

    Solo, Beritasatu.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kutai Utara nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/1/2025).

    Wartawan tidak diperkenankan mendekat untuk wawancara atau mengambil gambar pertemuan Budi Arie dengan Jokowi. 

    Pantauan di lapangan, ketua umum Projo tersebut meninggalkan kediaman Jokowi sekitar pukul 11.00 WIB, setelah keduanya melakukan pertemuan tertutup di dalam rumah. 

    Budi Arie yang juga menteri komunikasi dan informatika era pemerintahan Jokowi sempat diminta foto bersama oleh warga yang mengantre di depan kediaman Jokowi. Setelah berfoto dengan warga, Budi Arie langsung pergi meninggalkan rumah Jokowi.

    Saat ditanya awak media terkait kedatangan Budi Arie, Jokowi mengatakan hanya pertemuan silaturahmi biasa.

    “Oh ya (bertemu Budi Arie), silaturahmi saja. Cuma sebentar ini juga banyak warga ya,” ujarnya.

    Jokowi mengaku sejak pagi memang lebih sibuk melayani permintaan masyarakat yang ingin bertemu dan berfoto bersamanya. Warga yang berasal dari berbagai daerah tersebut memang sengaja datang dan menunggu hingga mantan wali kota Solo itu keluar rumah untuk bertemu.

    “Mulai antre dari jam 7.30 WIB tadi. Ya, semua yang bisa saya layani, saya layani. Kalau sudah tidak ada masyarakat ya saya tutup pintunya, ada yang datang ya saya terima, kalau tidak diterima kan juga tidak baik,” kata Jokowi.

    Semenjak purnatugas sebagai presiden dan pulang ke Kota Solo, Jokowi membuka pintu rumahnya untuk dikunjungi masyarakat, terutama di saat akhir pekan.

    Warga kadang rela mengantre dan menunggu untuk bertemu Jokowi keluar dari rumah. Saat Jokowi keluar, mereka akan memanfaatkan momen itu untuk foto bersama. 

  • Gebrakan Gibran: Bikin Lapor Mas Wapres, Malah Banyak Laporan Iseng

    Gebrakan Gibran: Bikin Lapor Mas Wapres, Malah Banyak Laporan Iseng

    Bisnis.com, JAKARTA–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat inisiatif untuk menampung aspirasi warga melalui program Lapor Mas Wapres yang resmi dibuka mulai 11 November 2024 lalu.

    Gibran semula optimistis melalui program tersebut pemerintah bisa lebih responsif pada saat menangani laporan dan aduan dari semua masyarakat di Indonesia.

    Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang membuat laporan namun tidak ditindaklanjuti oleh lembaga maupun kementerian, sehingga dibuatlah program Lapor Mas Wapres.

    “Kepada yang saya cintai, seluruh warga negara Indonesia, mulai besok, saya akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum,” tulis Gibran melalui akun Instagram @gibran_rakabuming.

    Masyarakat pun bisa melaporkan seluruh aduannya baik secara langsung datang ke kantor wapres yang berlokasi di Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, maupun lapor secara daring, meskipun per hari hanya boleh 60 laporan saja.

    Namun sayang seribu sayang, fasilitas layanan yang memangkas birokrasi itu banyak digunakan masyarakat untuk membuat laporan aneh-aneh. Salah satu yang menarik adalah laporan tentang kebohongan Presiden Jokowi yang berjanji ingin memberikan sapi ke warga Bekasi atas nama Astinah Septiani (42) jika Covid-19 sudah hilang dari Indonesia.

    Tidak hanya itu, sejumlah nitizen pun turut serta melaporkan akun fufufafa ke Lapor Mas Wapres secara daring yang dibuka mulai pukul 08.00 WIB-14.00 WIB.

    Sejak 4 hari dibuka, 11 November 2024 lalu, jumlah aduan yang diterima Lapor Mas Wapres ada sebanyak 296 laporan dari masyarakat.

    Rinciannya, pada hari pertama Lapor Mas Wapres, jumlah aduan yang diterima ada sebanyak 62 aduan, lalu pada hari kedua ada 87 aduan, hari ketiga 81 aduan dan hari keempat 60 aduan. 

    Istana Mengapresiasi

    Tenaga Ahli Utama pada Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura mengemukakan antusiasme masyarakat sangat tinggi atas Program Lapor Mas Wapres tersebut.

    Dia menjelaskan Program Lapor Mas Wapres itu merupakan upaya dari pemerintah untuk memaksimalkan kinerja para penyelenggara negara di seluruh Indonesia. 

    “Jadi ini bagaimana penyelenggara negara bisa mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tuntas dan juga terkoordinasi dengan baik,” tutur Prita di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (14/11/2024)

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan bahwa program ‘Lapor Mas Wapres’ dan Lapor.go.id tidak tumpang tindih.

    Pasalnya, semua pelaporan di dua kanal tersebut tetap akan ditindaklanjuti pemerintah.”Jadi ini memperkuat, bukan menggantikan dan semua yang dicatat di sini, itu pun juga tercatat secara otomatis di input otomatis di lapor.go.id,” tuturnya di Kantor Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/11).

    Program Lapor Mas Wapres tersebut pun tidak hanya menuai pujian, namun juga kritikan. Salah satunya datang dari Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) Hendri Satrio yang menilai bahwa gebrakan dari orang nomor dua di Indonesia itu murni sebagai program pencitraan.  

    Apalagi, Hendri juga menilai bahwa tak ada kejelasan bagaimana hasil pengaduan akan direalisasikan secara eksplisit di lapangan. Maka dari itu, dia menilai bahwa program ini sebaiknya diserahkan ke Kepala Daerah.

    “Ini program bagus, tetapi ini level Kepala Daerah jadi harusnya setelah ini diturunkan ke level Bupati/Walikota. Mungkin Gibran masih bernostalgia sebagai Walkot, padahal penanganannya tidak bisa sekecil ini,” ujarnya.

  • Sektor Perhotelan Was-was Terdampak dari Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah – Halaman all

    Sektor Perhotelan Was-was Terdampak dari Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) was-was akan terdampak dari kebijakan pemangkasan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar minimal 50 persen.

    Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran, menyampaikan kebijakan tersebut berpotensi melumpuhkan aktivitas perhotelan dan restoran di luar pulau Jawa dan daerah kecil.

    Bahkan, menurutnya beberapa hotel di daerah mendapatkan kontribusi pendapatan dari kunjungan dan aktivitas Pemerintah Daerah dan Pusat sebesar 50 persen hingga 70 persen. Pangsa pasar di Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dapat mencapai 70 persen.

    “Porsinya bisa 40-50 persen. Ada daerah-daerah tertentu yang mungkin kontribusinya malah lebih besar, bisa sampai 60 bahkan ada 70 persen,” ujar Yusran saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).

    Menurutnya, dengan pemerintah melakukan penghematan atau pemotongan anggaran untuk memotong biaya perjalanan dinas, akan berdampak tidak hanya ke sektor perhotelan saja, tapi juga ke sektor transportasi.

    “Hotel bukan satu-satunya yang terdampak, karena banyak ekosistem usaha di dalamnya. Contoh kebutuhan kamar, kebutuhan kamar mandinya, belum makan minumannya. Itu kan mereka menyerap dari berbagai lini usaha. Sektor transportasinya juga akan berdampak,” tutur Yusran.

    Yusran mencontohkan, tahun 2015, Presiden Joko Widodo juga sempat menekan anggaran perjalanan dinas. Selama tiga bulan, sektor hotel dan restoran mengalami penurunan pemasukan karena sepi tamu. Akhirnya, pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut karena dianggap tidak tepat.

     “2015 pernah, dan itu hanya bertahan 3 bulan karena ternyata dampak ekonomi juga cukup besar akhirnya. Nah sekarang tahun ini dilakukan oleh Presiden. Mungkin pemerintah nanti akan melihat bagaimana dampak ekonomi kedepan dari keputusan yang sudah dikeluarkan tersebut,” terang Yusran.

    Yusran berujar, dampak dari pemangkasan anggaran dinas sudah terlihat dari kuartal empat 2024. Sebab, seharusnya akhir tahun tingkat okupansi hotel meningkat lantaran libur akhir tahun. Tapi, malah menurun di kisaran 1 persen.

    “Oktober ke November itu okupansi rata-ratanya meningkat, malah turun 1 persen kan. Padahal biasanya di kuartal keempat itu sampai bulan Desember itu kan terus berjadi peningkatan,” tambah Yusran.

    PHRI mengkhawatirkan, jika berdampak terlalu dalam akan terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri pariwisata. Gambaran bagaimana dampak kebijakan pemotongan anggaran dinas, akan terasa di Maret-April 2025.

    “Sudah pasti, karena setiap usaha itu tentu akan melihat kemampuannya untuk membayar karyawannya dan keberlangsungan bisnisnya itu sendiri. Tapi itu kan baru hotel, belum yang lain-lain. Nah ini yang kita beri gambaran ke pemerintah itu kan sebenarnya multiplier effect,” sambungnya.

    Sebelumnya, dalam upaya menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Dalam hal ini, Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L.

    Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

    Merujuk pada lampiran surat Menkeu tersebut, ada beberapa item identidikasi rencana efisiendi, di antaranya sebagao berikut:

    1. Alat Tulis Kantor (ATK), dengan efisiensi 90,0 persen.

    2. Kegiatan Seremonial, dengan efisiensi 56,9 persen.

    3. Rapat, Seminar dan sejenisnya, dengan efisiensi 45,0 persen.

    4. Kajian dan Analisis, dengan efisiensi 51,5 persen.

    5. Diklat dan Bimtek, dengan efisiensi 29,0 persen

    6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, dengan efisiensi 40,0 persen.

    7. Percetakan dan Souvenir, dengan efisiensi 75,9 persen.

    8. Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan, dengan efisiensi 73,3 persen.

    9. Lisensi Aplikasi, dengan efisiensi 21,6 persen.

    10. Jasa Konsultan, dengan efisiensi 45,7 persen.

    11. Bantuan Pemerintah, dengan efisiensi 16,7 persen.

    12. Pemeliharaan dan Perawatan, dengan efisiensi 10,2 persen.

    13. Perjalanan Dinas, dengan efisiensi 53,9 persen.

    14. Peralatan dan Mesin, dengan efisiensi 28,0 persen.

    15. Infrastruktur, dengan efisiensi 34,3 persen.

    16. Belanja lainnya, dengan efisiensi 59,1 persen.