Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Temui Prabowo di Istana, Muzani Bahas HUT Ke-17 Gerindra dan Program MBG

    Temui Prabowo di Istana, Muzani Bahas HUT Ke-17 Gerindra dan Program MBG

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra serta evaluasi program makan bergizi gratis (MBG) yang sedang berjalan.

    Muzani menyampaikan Partai Gerindra akan merayakan hari jadinya yang ke-17 pada 6 Februari 2025. Ia juga berdiskusi dengan Prabowo tentang perjalanan panjang partai tersebut sejak didirikan.

    “Beliau banyak menceritakan kenangan panjang tentang perjuangan mendirikan Partai Gerindra. Keberhasilan partai ini bukan sesuatu yang instan, melainkan hasil perjuangan politik yang panjang,” kata Muzani seusai bertemu Prabowo.

    Sebagai bentuk perayaan, Gerindra berencana mengundang semua mantan presiden dan pimpinan partai politik, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Semua pimpinan partai politik akan kami undang, termasuk para mantan presiden,” imbuhnya.

    Selain membahas HUT Gerindra, Muzani juga menyampaikan perkembangan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.

    “Kami menyampaikan pandangan masyarakat terkait program MBG dan beberapa kebijakan lainnya, termasuk respons terhadap lawatan beliau ke berbagai negara,” ujar Muzani.

    Dalam evaluasi, Prabowo menerima berbagai catatan terkait pelaksanaan program MBG. Beberapa di antaranya adalah keterlambatan distribusi di beberapa daerah serta porsi lauk yang tidak sesuai standar.

    “Beliau memahami adanya keterlambatan di beberapa tempat serta ukuran lauk yang terlalu kecil. Semua masukan ini menjadi bahan evaluasi agar program berjalan lebih baik,” ungkapnya.

    Prabowo pun berkomitmen melakukan perbaikan agar program MBG lebih optimal dan sesuai harapan masyarakat.

    “Semua kritik dan catatan dari masyarakat akan digunakan sebagai bahan perbaikan. Program makan bergizi gratis mendapat atensi besar sehingga harus dikelola dengan baik,” tutup Muzani seusai bertemu Prabowo Subianto.

  • Anggaran PU Dipangkas Total, Komisi V DPR: Pembangunan Infrastruktur Bakal Tersendat

    Anggaran PU Dipangkas Total, Komisi V DPR: Pembangunan Infrastruktur Bakal Tersendat

    loading…

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyatakan pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian PU bakal menyebabkan sejumlah pembangunan infrastruktur strategis tersendat. Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal berbuntut panjang. Sejumlah pembangunan infrastruktur strategis dipastikan bakal tersendat.

    “Pengurangan anggaran Kementerian PU hingga lebih dari 60% pasti berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, bendungan, hingga irigasi. Kami tentu menunggu strategi baru pembangunan infrastruktur dari Pemerintah karena tidak mungkin pembangunan tanpa dukungan infrastruktur memadai,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Senin (3/2/2025).

    Baca Juga

    Huda mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Kementerian PU jika terjadi pemangkasan anggaran sebagai dampak Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Dari Rp110 triliun anggaran Kemen PU di APBN 2025 dipangkas menjadi Rp29 triliun saja.

    “Kami telah menerima pemberitahuan dari Kementerian (PU) jika memang ada pemangkasan besar-besaran anggaran di sektor infrastruktur,” kata politisi PKB ini.

    Pemangkasan anggaran di Kemen PU, lanjut Huda menjadi penanda ada pergeseran strategi pembangunan di era Presiden Prabowo.

    Jika sebelumnya Presiden Jokowi bertumpu pada pembangunan infrastruktur sehingga alokasi APBN untuk Kemen PU begitu besar, maka saat ini strategi tersebut tampak diubah.

    Baca Juga

    “Tentu ini menarik untuk ditunggu bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo dengan adanya pemangkasan besar-besar anggaran di Kemen PU,” katanya.

  • Ulama MUN ajak `tabayyun` sikapi PSN PIK 2

    Ulama MUN ajak `tabayyun` sikapi PSN PIK 2

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Ulama MUN ajak `tabayyun` sikapi PSN PIK 2
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Februari 2025 – 12:42 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah ulama yang menamakan dirinya Majelis Ulama Nusantara (MUN) menyambangi Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PSN PIK 2), Sabtu (1/2).

    Dalam kunjungannya mereka melakukan salat berjamaah di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah PIK 2. MUM juga melakukan investigasi ke lokasi PSN. 

    Juru bicara Majelis Ulama Nusantara, Kiai Mohammad Assidiqi menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan PSN PIK 2, usai mengkaji konsep dan kebijakan pemerintah pusat tentang Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2)

    “Tugas ulama itu menengahi keadaan, melakukan tabayyun dan mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan, terutama di PSN PIK 2 ini,” ujar Kiai Assidiqi dalam keterangan yang diterima Reporter Elshinta, Heru Lianto, Senin (3/2). 

    Lebih lanjut Kiai Assidiqi mengatakan bahwa MUN sejalan dengan paham Ahlussunah Waljama’ah, bersikap dan  meminta pemerintah meneruskan keberlanjutan PSN yang sudah ditandatangani Perpresnya di jaman mantan presiden Jokowi dan wakil presiden Maaruf Amin.

    Bagi MUN jangan sampai permasalahan politik dan kepentingan lainnya, mengaitkan PSN PIK 2 yang memiliki tujuan baik untuk umat menjadi terhambat, bahkan tidak dilanjutkan.

    “Seperti nasehat dari Kyai Said Aqil Siradj, menelantarkan tanah yang tidak dirawat berdosa. Sedangkan PSN memiliki tujuan baik, kok malah dianggap Mudarat,” ujarnya.

    Untuk itu, MUN memandang agar semua pihak lebih bijak melihat kebaikan dari PSN PIK 2, bukan karena kepentingan sekelompok orang, atau ada misi membuat PSN PIK 2 dianggap lebih banyak mudharatnya.

    “Sudah jelas menteri Airlangga Hartato mengatakan PSN tidak ada hubungannya dengan PIK 2 dan tetap (PSN) dilanjutkan,”  terangnya.

    Status tanah PSN seluas 1.754 hektar adalah milik Pemerintah (Kementerian Kehutanan). Nantinya, di lokasi tersebut lahan mangrove yang tadinya 91 hektar diperluas menjadi 514 hektar.

    Selain itu, akan dibuat masjid seluas 4,5 hektar. Tak ada hunian komersil. MUN juga telah melakukan tabayyun ke para pihak, dan melakukan investigasi ke PSN.

    Hasilnya, tanah itu disebut bukan hasil merampas dari warga. Selama ini tanah di lokasi PSN terbengkalai dan tidak terawat sama sekali.

    Hal senada dikatakan  ulama yang juga warga Pakuhaji , Tangerang, Kiai Hasan Basri. Ia tidak sepakat dengan penghentian PSN PIK 2. 

    Pasalnya, jika proyek PSN PIK 2  dihentikan maka puluhan ribu warga setempat akan kehilangan lapangan pekerjaan. 

    “Karena dengan adanya PIK ini bermanfaat untuk masyarakat. Banyak pekerjaan dan lebih mengurangi penganggutan,’ ujar penceramah yang sering viral di media sosial ini. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo Pangkas Total Anggaran PU, Komisi V: Pembangunan Infrastruktur Bakal Tersendat – Page 3

    Prabowo Pangkas Total Anggaran PU, Komisi V: Pembangunan Infrastruktur Bakal Tersendat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal berbuntut panjang. Sejumlah pembangunan infrastruktur strategis dipastikan bakal tersendat.

    “Pengurangan anggaran Kementerian PU hingga lebih dari 60% pasti berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, bendungan, hingga irigasi. Kami tentu menunggu strategi baru pembangunan infrastruktur dari Pemerintah karena tidak mungkin pembangunan tanpa dukungan infrastruktur memadai,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai kebangkitan Bangsa Syaiful Huda, Senin (3/2/2025).

    Huda mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Kementerian PU jika terjadi pemangkasan anggaran sebagai dampak Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Dari Rp110 triliun anggaran Kemen PU di APBN 2025 dipangkas menjadi Rp29 triliun saja.

    “Kami telah menerima pemberitahuan dari Kementerian (PU) jika memang ada pemangkasan besar-besaran anggaran di sektor infrastruktur,” katanya.

    Pemangkasan anggaran di Kemen PU, lanjut Huda, menjadi penanda ada pergeseran strategi pembangunan di era Presiden Prabowo. Jika sebelumnya Presiden Jokowi bertumpu pada pembangunan infrastruktur sehingga alokasi APBN untuk Kemen PU begitu besar maka saat ini strategi tersebut tampak diubah.

    “Tentu ini menarik untuk ditunggu bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo dengan adanya pemangkasan besar-besar anggaran di Kemen PU,” katanya.

    Huda yakin jika pemerintah telah menyiapkan skema baru pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo menegaskan jika pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata kepada rakyat.

    “Pernyataan Presiden tersebut menjadi indikasi jika Pemerintah akan selektif dalam memilih proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu bisa jadi ada skema baru pembiayaan infrastruktur dengan tidak lagi bertumpu pada APBN,” kata Syaiful Huda.

     

  • Canda Prabowo ke Jokowi: Cawe-Cawe Artinya Apa Sih, Pak?

    Canda Prabowo ke Jokowi: Cawe-Cawe Artinya Apa Sih, Pak?

    Bisnis.com, JAKARTA – Terdapat momen menarik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri pernikahan putra politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, yakni Rasyid Rajasa dengan cucu dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, yaitu Tamara Kalla.

    Dalam video yang tersebar di media sosial itu, terlihat Presiden Prabowo mempertanyakan arti cawe-cawe kepada Jokowi. Awalnya, Prabowo berbincang dengan seseorang yang ada di depannya dan menyampaikan niatnya untuk mampir ke Solo.

    “Masalahnya apa sih? Saya padahal mau mampir ke Solo,” kata Prabowo seperti dilihat di Instagram story Jokowi, Senin (3/2/2025).

    Alhasil, Jokowi yang berada di samping Prabowo lalu menyauti Prabowo dan berkelakar bahwa niat dari Prabowo untuk mampir ke Solo untuk cawe-cawe bertemu dengan dirinya.

    “Mau apa, mampir ke Solo, beliau [Prabowo] mau cawe-cawe, bukan saya yang cawe-cawe, beliau,” ujar Jokowi disambut tawa Prabowo.

    Prabowo kemudian bertanya cawe-cawe bahasa apa. Jokowi menjawab bahwa istilah tersebut berasal dari bahasa Jawa dan menjelaskan arti dari cawe-cawe.

    “Cawe-cawe bahasa apa sih pak? Bahasa Jawa?” tanya Prabowo.

    “Bahasa Jawa,” jawab Jokowi.

    “Artinya?” timpal Prabowo.

    “Ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan,” balas Jokowi.

    Sempat terdiam, Prabowo pun lanjut berkelakar bahwa dirinya ingin cawe-cawe dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Gayung bersambut, Jokowi tertawa dengan guyonan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI di Kabinet Indonesia Maju (KIM) miliknya itu dan menimpali jika cawe-cawe dengan SBY memang diperbolehkan tetapi tidak dengan dirinya.

    “Saya mau juga cawe-cawe sama Pak SBY,” kata Prabowo.

    “Ke Pak SBY boleh, kalau ke saya enggak boleh,” saut Jokowi.

    “Ke Bapak enggak boleh? Ah bekas panglima saya kok,” pungkas Prabowo.

  • Bela Jokowi yang Disebut Bayar Orang Agar Rumahnya Dikunjungi Warga, Teddy Gusnaidi: Kalian Siapkan Dana…

    Bela Jokowi yang Disebut Bayar Orang Agar Rumahnya Dikunjungi Warga, Teddy Gusnaidi: Kalian Siapkan Dana…

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi memantang pihak yang menyebut kunjungan warga ke rumah Jokowi disetting.

    “Jadi, buat yang menuduh orang-orang yang datang ke rumah Pak Jokowi dibayar,” kata Teddy dikutip dari unggahannya di X, Senin (3/2/2025).

    Ia meminta orang yang menuding menyiapkan dana. Agar tuduhannya terbukti.

    “Supaya tuduhannya ada buktinya, maka kalian siapkan dana untuk memberangkatkan orang-orang yang ingin bertemu atau ingin ke rumah Pak Jokowi,” ucapnya.

    “Sehingga kalian punya bukti bahwa yang mendatangi rumah Pak Jokowi itu dibayarin. Supaya enak gitu,” tambah Teddy.

    Kemudian, bagi yang ingin ke rumah Jokowi tapi tidak punya dana. Ia menyarankan agar meminta ke yang menuduh.

    “Jadi tuduhan kalian itu ada buktinya, jadi ditungu yah. Kalau ada yang mau ke rumah Pak Jokowi, belum punya dana, segera minta ke yang nuduh. Supaya yang menuduh juga bisa punya bukti. Ini setuju nih,” terangnya.

    Diketahui, rumah Presiden ke-7 Jokowi di Solo disebut-sebut telah jadi wisata baru. Namun itu diragukan.

    Itu diungkapkan warganet @ZeroPnumbra. Ia menyebut hal itu settingan.

    “Semua itu setingan doank,” tulisnya dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (1/2/2025).

    Ia bahkan menyertakan video. Ia mengaku lewat di sana, dan merekam hal tersebut.

    “Nih gue kemarin siang lewat depan rumah di Mulyono yang pengidap NPD akut itu ada 3 bus yang dikoordinir untuk angkut orang-orang yang disuruh datang ke rumah dia,” ucapnya.

    Belakangan, rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah memang ramai pengunjung. Itu sejak eks Wali Kota Solo itu purna sebagai orang nomor satu di Indonesia.

  • Jebolan Akmil 90-an yang Sukses Jadi Danjen Kopassus, Nomor 1 dan 6 Peraih Adhi Makayasa

    Jebolan Akmil 90-an yang Sukses Jadi Danjen Kopassus, Nomor 1 dan 6 Peraih Adhi Makayasa

    loading…

    Tercatat ada 6 Jenderal TNI Angkatan Darat jebolan Akademi Militer (Akmil) 90-an yang sukses menjadi Danjen Kopassus. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Tercatat ada 6 Jenderal TNI Angkatan Darat jebolan Akademi Militer (Akmil) 90-an yang sukses menjadi Danjen Kopassus. Mereka saat ini menduduki sejumlah jabatan strategis di militer.

    Berdasarkan penelusuran SindoNews, Senin (3/2/2025) para perwira tinggi (Pati) tersebut ada yang menjabat sebagai Staf Khusus KSAD, Dankodiklatad, Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) dan Pangdam IV Diponegoro.

    Berikut ini 6 Jenderal TNI AD jebolan Akmil 90-an yang perah menduduki jabatan sebagai Danjen Kopassus:

    1. Letjen TNI I Nyoman Cantiasa

    Letjen TNI I Nyoman Cantiasa merupakan Pati TNI Angkatan Darat (AD) yang kini menjabat sebagai Staf Khusus KSAD (Penugasan di Kementerian/Lembaga).

    Lahir di Buleleng, Bali pada 26 Juni 1967, Cantiasa tercatat menjadi lulusan terbaik Akmil 1990 dari satuan Infanteri Kopassus sehingga berhak atas penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama.

    Cantiasa lama mengabdi di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Beberapa posisi penting yang pernah dijabat saat bertugas di Kopassus yakni Dansat 81/Kopassus (2010), Danpusdikpassus (2012), hingga Pamen Ahli Bidang Taktik Khusus Gultor Danjen Kopassus (2013).

    Seiring waktu, kariernya melejit dan moncer dengan sejumlah posisi penting yang dipercayakan. Pecah bintang 1 atau Brigjen TNI saat menjadi Danrem 173/Praja Vira Braja (2017), Cantiasa kemudian menduduki jabatan lain seperti Kasdam XVII/Cenderawasih (2017) dan Pa Sahli Tk III Bidang Polkamnas Panglima TNI (2018).

    Namanya semakin dikenal saat ditunjuk sebagai orang nomor 1 di Korps Baret Merah sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus pada 2019 menggantikan Eko Margiyono. Tak lama setelahnya, Cantiasa beralih menjadi Pangdam XVIII/Kasuari menggantikan posisi Ali Hamdan Bogra.

    Pada Januari 2022, Cantiasa ditunjuk menjadi Pangkogabwilhan III menggantikan Jeffry Apoly Rahawarin. Sejalan dengan tugas baru ini, pangkatnya naik menjadi bintang 3 atau Letjen TNI.

    Setelah itu, Cantiasa mengisi jabatan Koorsahli KSAD (2023). Barulah pada November 2023, dia ditunjuk menjadi Waka BIN menggantikan Teddy Lhaksmana. Pada Oktober 2024, Cantiasa mendapat tugas baru sebagai Staf Khusus KSAD (Penugasan di Kementerian/Lembaga).

    2. Letjen TNI Mohamad Hasan

    Letjen TNI Mohamad Hasan juga merupakan lulusan Akmil 1990-an yang pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus. Saat ini dia menjabat sebagai Komandan Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (Dankodiklatad).

    Jenderal TNI kelahiran Bandung, 13 Maret 1971 itu merupakan lulusan Akmil 1993 dari kecabangan Infanteri Kopassus.

    Karier militer Mohamad Hasan cukup cemerlang. Ia pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, antara lain menjadi pengawal Presiden Jokowi dengan jabatan sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

  • Feri Amsari Sindir Jokowi: Mantan Presiden Kok Masih Menari?

    Feri Amsari Sindir Jokowi: Mantan Presiden Kok Masih Menari?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyoroti peran Jokowi yang dinilai masih aktif dalam berbagai agenda pemerintahan meski telah lengser dari jabatannya sebagai Presiden.

    Dikatakan Feri, hingga saat ini Jokowi masih menerima tamu, membagikan bantuan sosial, serta berkeliling Indonesia.

    “Sampai hari ini mantan Presiden (Jokowi) masih terima tamu, bagi-bagi bansos, keliling Indonesia, apakah terlarang? Tidak terlarang,” ujar Feri dikutip dari unggahan akun X @ILCTalkshow (2/2/2025).

    Secara hukum, aktivitas tersebut memang tidak terlarang. Namun, ia mempertanyakan apakah keterlibatan Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru menjadi beban bagi kepemimpinan yang baru.

    “Tapi apakah seorang mantan Presiden yang mendukung Presiden saat ini ikut menari di dalam berbagai hal,” tukasnya.

    Feri menimbang bahwa kehadiran cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Presiden Prabowo akan menjadi duri dalam daging.

    “Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap Presiden saat ini,” Feri menuturkan.

    Kata Feri, apa yang dilakukan Jokowi selama ini tidak etis bagi seorang mantan Presiden.

    “Tidak wajar Presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari, itu yang dilakukan pak Jokowi,” cetusnya.

    Ia juga menyinggung persepsi publik bahwa pemerintahan saat ini masih didominasi oleh peran Jokowi.

    Padahal, masyarakat menanti langkah serta kebijakan nyata dari Presiden Prabowo

    “Apakah publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini, tarian pak Jokowi terlalu banyak, sementara orang menunggu tarian pak Prabowo,” tandasnya.

  • Pengamat Sebut Prabowo Hanya Lanjutkan 5-10 Persen Program Jokowi: Lebih Menyentuh Rakyat Kecil

    Pengamat Sebut Prabowo Hanya Lanjutkan 5-10 Persen Program Jokowi: Lebih Menyentuh Rakyat Kecil

    PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ini, program kerja Presiden Prabowo Subianto santer disebut-sebut melanjutkan program mantan presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Akan tetapi, pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie justru berpandangan lain. Menurutnya, persentase program Jokowi yang dilanjutkan Prabowo hanya 5-10 persen.

    “Secara average (rata-rata) program Prabowo sangat menyentuh rakyat kecil. Berbeda dengan 10 tahun 1 dekade Jokowi berkuasa yang mana banyak terjadi perampokan dan penggusuran tanah milik masyarakat kecil dan itu mulai diubah Prabowo,” kata Jerry kepada Pikiran-rakyat.com, Minggu, 2 Februari 2025.

    Lebih lanjut, Jerry menuturkan, memang ada 37 proyek dan semuanya harus dibatalkan lantaran berpotensi merusak lingkungan dan alam Nusantara. Proyek ini tidak memberikan manfaat bagi rakyat, tetapi hanya menguntungkan kaum feodal dan oligarki.

    “Program kelanjutan IKN belum tentu akan dilanjutkan apalagi anggaran di Kementerian PU terbatas dan ASN ditunda pindah ke IKN,” tuturnya.

    Sementara itu, program Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tambahan Rp71 triliun untuk APBN 2025, nantinya bakal ditambah menjadi Rp171 triliun.

    “Bukan hanya itu, namun pemeriksaan kesehatan gratis dengan total anggaran Rp4,7 triliun. Selain itu Prabowo mengadopsi penghentian program impor yang sukses ala Soeharto yakni jagung, beras, garam, dan gula. Seperti diketahui impor pangan di era Jokowi sangat ugal-ugalan,” ujarnya.

    Jerry mengatakan, nilai impor pangan hingga akhir 2023 naik menjadi 13,8 miliar dolar AS atau sekira Rp215,77 triliun (asumsi kurs Rp15.653 per dolar AS). Nilai tersebut meningkat 5,3 persen dibandingkan pada 2022 sebesar 13,11 miliar dolar AS. Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus 3,68 miliar dolar AS atau sekira Rp57,44 triliun.

    Tak hanya itu, program lain akan mengikuti di antaranya, sekolah rakyat gratis, pembangunan 3 juta perumahan, diskon tarif listrik 50 persen. Kalau program pemutihan utang 1 juta nelayan, petani, dan UMKM sudah dilakukan. Utang petani-nelayan yang dihapus, yakni Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perseorangan.

    “Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo saya kira akan menyamai prestasi Republik Irlandia yang surplus Rp125 triliun dan Argentina yang dipimpin Presiden Javier Milei surplus Rp26,7 triliun. Menurut saya ini langkah brilian dan cerdas saat Prabowo memangkas 90 persen anggaran belanja ATK yang mencapai Rp44 triliun. Bahkan anggaran pemerintah dipangkas Rp300 triliun,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Pangkas Anggaran, Proyek Infrastruktur Era Jokowi Bakal Dievaluasi

    Prabowo Pangkas Anggaran, Proyek Infrastruktur Era Jokowi Bakal Dievaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengonfirmasi adanya pemangkasan anggaran infrastruktur sebagai bentuk pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

    Dody menjelaskan, pemangkasan anggaran di Kementerian PU itu porsinya lebih dari 70%. Di mana, semula pagu anggaran Kementerian PU ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun.

    Dalam rangka penghematan itu, Dody menyebut dirinya mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar seluruh proyek konektivitas atau jalan untuk dilakukan evaluasi.

    “Pesan Pak Prabowo suruh mengecek konektivitas, suruh ngecek apakah yang dibangun kemarin-kemarin itu bermanfaat buat masyarakat,” kata Dody saat ditemui di Kantornya, Jumat (31/1/2025).

    Namun demikian, Dody memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tidak serta merta mengganjal pembangunan proyek infrastruktur ke depan.

    “Tidak [banyak berdampak], biasa saja. Nanti kalau kurang minta lagi lah,” tuturnya.

    Untuk diketahui, pembangunan jalan masif dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, total panjang ruas jalan bebas hambatan atau jalan tol yang dimiliki Indonesia bertambah hingga 2.113 kilometer (km).

    Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mencatat sejak 1978 hingga pertengahan 2024 atau tepatnya 4 bulan menjelang Jokowi lengser, 73 ruas tol telah beroperasi dengan total panjang mencapai 2.893 km.

    “Sejak 1978 hingga pertengahan tahun 2024, total panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.893 km,” tulis BPJT dalam unggahannya, dikutip Senin (24/6/2024).

    Artinya, selama 10 tahun kepemimpinannya, pemerintahan Presiden Jokowi membangun sekitar 73% dari panjang ruas tol yang saat ini dimiliki Indonesia.

    Proyek Terdampak

    Sebelumnya, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menjabarkan anggaran Kementerian PU dilakukan pemangkasan sebesar 80% atau sekitar Rp81 triliun. 

    Namun, Diana menekankan bahwa efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai. Selain untuk belanja pegawai Kementerian PU, Diana menjelaskan efisiensi anggaran Kementerian PU ini juga tidak termasuk untuk Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Luar Negeri (HLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

    Akan tetapi untuk sejumlah proyek yang diinisiasi oleh pemerintah seperti pembangunan jalan, pembangunan bendungan sampai pembangunan irigasi dikhawatirkan bakal terdampak.

    “Bangunan juga terganggu, semuanya. Kan kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan, karena yang harus jalan kan untuk yang HLN karena sudah commited, kemudian SBSN juga sudah commited juga. Nah, kalau yang itu tidak bisa diganggu gugat,” ungkapnya.