Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Bukan Jawa, Ekonomi Papua Barat Tumbuh Paling Tinggi Capai Berkat Migas

    Bukan Jawa, Ekonomi Papua Barat Tumbuh Paling Tinggi Capai Berkat Migas

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik atau BPS memaparkan pertumbuhan ekonomi tertinggi bukan berada di Jawa, melainkan di wilayah Maluku dan Papua sebesar 7,81%, khusunya Papua Barat yang menyumbang 2,58% untuk periode 2024.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pertumbuhan Papua Barat terlihat didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada lapangan usaha industri pengolahan utamanya dari sektor minyak dan gas (migas).

    “Di mana peningkatan produksi migas ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi LNG yang merupakan penambahan Tangguh Train 3,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (5/2/2025).

    Amalia menyebutkan bahwa sejalan dengan peningkatan produksi, ekspor komoditas utama berupa gas juga tumbuh hingga 17,53% pada 2024.

    Sementara menurut catatan dari BPS Papua Barat, ekonomi pada kuartal IV/2024 tumbuh 22,11% (year on year/YoY) dan tumbuh 20,8% secara kumulatif atau c-to-c pada 2024.

    Sementara membandingkan dengan kuartal III/2024, ekonomi Papua Barat kuartal IV/2024 justru terkontraksi sebesar 2,21%.

    Di mana pertumbuhan produk domestik bruto regional (PDRB) Papua Barat ditopang oleh industri pengolahan yang tumbuh mencapai 32,9% pada 2024, dibandingkan dengan 2023.

    Untuk diketahui, Tangguh Train 3 merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pengembangan kilang LNG di lapangan gas Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, diresmikan oleh Joko Widodo pada 24 November 2023 lalu.

    Beroperasinya Tangguh Train 3 akan meningkatkan kapasitas produksi tahunan Tangguh LNG jadi 11,4 juta ton per tahun dan berkontribusi signifikan mendukung target produksi gas 12 standard kaki kubik pada 2030.

    Pertumbuhan Papua Barat ini tercatat jauh lebih tinggi dari realiasasi pertumbuhan ekonomi nasional 2024 sebesar 5,03%, dibandingkan dengan 2023.

    Bukan hanya wilayah Maluku dan Papua, Kalimantan, Bali dan Nusra, serta Sulawesi juga tumbuh lebih tinggi dari ekonomi nasional yang masing-masing sebesar 5,52%, 5,04%, dan 6,18%. 

    Sementara pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa dan Sumatera justru lebih rendah, yakni 4,92% dan 4,45%. 

  • Profil Japto yang Rumahnya Digeledah KPK: Anak Kolong Pimpin Ormas PP 44 Tahun – Halaman all

    Profil Japto yang Rumahnya Digeledah KPK: Anak Kolong Pimpin Ormas PP 44 Tahun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah kediaman Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Pengggeledahan tersebut terkait kasus gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang ditangani KPK.

    Sebelumnya, terkait kasus yang sama, penyidik KPK sudah menggeledah rumah mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem sekaligus mantan pengurus ormas Pemuda Pancasila (PP) Sulawesi Tengah Ahmad Ali.

    Satu tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Ahmad Ali di Kompleks Perumahan Taman Kebon Jeruk Intercon, Jalan Taman Kebon Jeruk Utama, Blok H2 nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Dari penggeledahan yang berlangsung sejak pagi ini, penyidik menyita dokumen, tas, jam tangan, hingga uang dalam mata uang rupiah dan valas.

    “Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang ada juga tas dan jam,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Pada hari yang sama, tim penyidik KPK lainnya juga menggeledah rumah pimpinan ormas Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.

    Dari penggeledahan di kediaman orang nomor satu ormas Pemuda Pancasila itu, tim KPK menyita 11 mobil, uang rupiah dan valuta asing, dokumen hingga barang bukti elektronik (BBE).

    “Hasil sita rumah JS: 11 kendaraan bermotor roda empat,” jelas Tessa.

    KPK menyatakan penggeledahan di rumah Ahmad Ali dan Japto adalah dalam rangka mencari, menyita dan memulihkan aset-aset diduga hasil gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

    Dalam proses penyidikan berjalan, KPK lebih dulu menggeledah rumah kediaman pengusaha batu bara yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu.

    Said Amin pun telah diperiksa pihak KPK pada 27 Juni 2024.

    Penyidik mendalami perihal sumber dana pembelian ratusan mobil yang telah disita sebelumnya.

    KPK juga telah memeriksa dan menggeledah rumah kediaman Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin alias Paulin Tan, di Surabaya, Jawa Timur.

    Diberitakan, eks Bupati Kukar Rita Widyasari sejak 2017 menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur atas vonis 10 tahun penjara.

    Ia terbukti menerima gratifikasi Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

    Dalam perkembangannya, pihak KPK menemukan bukti adanya pidana korupsi lainnya yang diduga dilakukan Rita Widyasari.

    Rita Widyasari kembali diproses hukum KPK karena diduga menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar 3,3 dolar Amerika Serikat (AS) hingga 5 dolar AS per metrik ton batu bara.

    Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan pasal TPPU.

    Sejumlah aset yang disinyalir bersumber dari hasil korupsi masih terus didalami. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memeriksa saksi-saksi.

    Rita Widyasari bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018.

    Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 436 miliar. 

    Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

    Profil Japto Soerjosoemarno

    Tokoh pemuda dengan nama asli Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistio Soerjosoemarno lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 16 Desember 1949 (usia 73).

    Lahir di Surakarta atau Solo, Japto adalah keturunan Belanda yang dibesarkan di tengah keluarga ningrat.

    Japto merupakan anak pasangan Mayor Jenderal (Purn) Ir. KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo  Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius, serta adik dari artis Marini Soerjosoemarno.

    GRATIFIKASI HASIL TAMBANG – Presiden Joko Widodo mendapat kartu anggota luar biasa dari Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno di Musyawarah Besar (Mubes) X dan Perayaan HUT ke-60 Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019). KPK kini mengusut kasus gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang diduga melibatkan Japto.

    Japto menikah dengan Retno Suciati, dikaruniai tiga anak yaitu Golda Nayawitri Betha Ridhuhita Kartika, Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno, dan Jedidiah Shenazar Kertidarpito Soerjosoemarno.

    Putranya Raden Mas Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno menikah dengan aktris Yasmine Wildblood.

    – Organisasi

    Japto muda pada usia 21 tahun sempat mendirikan geng bernama Siliwangi Boys Club alias Siliwangi Boys Communitty (SBC) di lingkungan tempat tinggalnya di Siliwangi, komplek perumahan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) di Jakarta Pusat.

    Selanjutnya, ia terjun ke organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila.

    Hal itu bermula dari Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III yang digelar di Cibubur tahun 1981 menetapkan Japto Soerjosoemarno sebagai Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, hingga terus memimpin Pemuda Pancasila hingga saat ini.

    Mengutip Wikipedia, pada Musyawarah Besar Pemuda Pancasila IX tahun 2014 di Batu – Malang, dirinya kembali dikukuhkan menjadi Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila hingga tahun 2019.

    Japto merupakan salah satu tokoh organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. Ia pun disebut-sebut menjadi satu-satunya tokoh utama organisasi tersebut lantaran memimpin ormas PP sejak 1981 atau sekitar 44 tahun.

    Selain aktif di Pemuda Pancasila, dia juga aktif di organisasi FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI). Didunia politik ia juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot.

    Di samping bergelut di dunia politik, dia juga adalah seorang tokoh penyayang dan pelestarian binatang WWF.

    Namun, ia ia juga mempunyai hobi berburu yang dapat dilihat dari trophy yang diperolehnya dari “Big Five” di Afrika dan serta koleksi binatang-binatang yang di-offset seperti hidup yang menghiasi interior rumahnya di kawasan Ciganjur, Jakarta.

    – Politik: Dirikan Partai Patriot hingga Dukung Anies di Pilpres 2024

    Japto juga terjun ke dunia politik pada 2001. Ia mendirikan Partai Patriot, sebelumnya bernama Partai Patriot Pancasila, pada 1 Oktober 2001.

    Partai Patriot lahir dibidani oleh kader-kader Pemuda Pancasila (PP).

    Partai dengan simbol burung garuda Patriot itu pun ikut menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu Legislatif 2004 dan 2009.

    Pada Pemilu Presiden 2024, Japto Soerjosoemarno bergabung dalam jajaran tim pemenangan dari capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN).

    Ia mendapat posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN, yang bekerja di bawah pimpinan ketua K.H Syukron Makmun.

    Japto merupakan salah satu dari tujuh orang wakil ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN. Adapun enam orang wakil ketua lainnya adalah Letjen (Purn) Sutiyoso, Muhammad Hidayat Nur Wahid, K.H. Manarul Hidayat, Sutrisno Bachir, Michael Manufandu, Komjen Oegroseno.
     

     

  • Ferdinand Hutahaean Sebut Kebijakan Bahlil Bukan Pengalihan Tapi Kecerobohan: Semua Menteri Prabowo Penuh Masalah

    Ferdinand Hutahaean Sebut Kebijakan Bahlil Bukan Pengalihan Tapi Kecerobohan: Semua Menteri Prabowo Penuh Masalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Spekulasi mengenai isu pagar laut bersertifikat sengaja ditutupi oleh aturan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan melarang pengecer jual elpiji 3 kilogram mendadak jadi perbincangan.

    Bagaimana tidak, Bahlil dikenal sebagai orang dekat Presiden ke-7, Jokowi, yang disebut-sebut sebagai sosok yang mempermudah segala urusan di PIK 2.

    Namun, pandangan lain datang dari Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, ia justru tidak melihat adanya kemungkinan tersebut.

    “Saya tidak melihat bahwa ini adalah sebuah rekayasa untuk menutupi pagar laut. Sama sekali tidak,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (6/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, kebijakan mendadak Bahlil itu merupakan sebuah kecerobohan yang menggambarkan tentang tidak pekanya pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.

    “Saya melihat ini memang betul-betul sebuah kecerobohan, kesoktahuan pemerintah terhadap rakyatnya, murni sebagai bagian dari kekacauan pemerintahan pak Prabowo,” cetusnya.

    Tambahnya, sejak awal pemerintahan Prabowo telah diselimuti berbagai masalah di kabinetnya.

    “Semua Menterinya penuh masalah. Dan, banyak sekali hal-hal yang dibatalkan setelah ramai di tengah publik,” sebutnya.

    Dibeberkan Ferdinand, mulai dari PPN, pagar laut, hingga teranyar mengenai elpiji 3 kilogram yang telah menelan dua korban jiwa.

    “Kabinet ini menjadi seperti sebuah kabinet kompromi politik yang tidak ada komando. Tapi karena Presiden punya kewenangan secara konstitusional, maka dia hanya bisa membatalkan apa yang tidak sejalan dengan hati dan pikirannya,” imbuhnya.

  • 15 Titik Vandalisme ‘Adili Jokowi’ Ditemukan di Jogja: Reaksi Warga hingga Satpol PP Turun Tangan – Halaman all

    15 Titik Vandalisme ‘Adili Jokowi’ Ditemukan di Jogja: Reaksi Warga hingga Satpol PP Turun Tangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Yogyakarta – Vandalisme bertuliskan “Adili Jokowi” ditemukan di 15 titik di Kota Yogyakarta pada Rabu (5/2/2025).

    Coretan-coretan tersebut tersebar di berbagai lokasi, menandakan adanya ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

    Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menyatakan bahwa pihaknya melakukan monitoring setelah melakukan pemetaan. “

    Pihaknya mendapati coretan tersebut di 15 titik sekaligus.

    Beberapa lokasi yang menjadi sasaran aksi vandalisme ini antara lain Pagar Stadion Mandala Krida, Halte Trans Jogja di Jalan Sultan Agung, Jembatan Layang Lempuyangan, hingga kawasan Simpang Empat Jetis.

    “Kami arahkan ke teman-teman BKO yang ada di 14 kemantren untuk ikut memonitor sekaligus menindaklanjuti jika ada temuan,” tambahnya.

    Ia juga memastikan bahwa coretan di beberapa lokasi, termasuk Pagar Stadion Mandala Krida, sudah diblok dengan cat semprot.

     “Cat semprot itu dari kami, semuanya sedang dalam proses pembersihan,” pungkasnya.

    Reaksi Warga

    Budi, seorang warga Yogyakarta, mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui banyaknya coretan vandal di kota tersebut.

    “Seharusnya coretan dinding seperti itu tidak boleh, karena sangat mengganggu pemandangan dan membuatnya kotor,” ujarnya.

    Budi baru mengetahui adanya tulisan tersebut pada Selasa (4/5/2025).

    Ia menilai coretan bertuliskan “Adili Jokowi” mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap presiden yang telah menjabat selama 10 tahun.

    “Mungkin coretan itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap salah satu pimpinan tertinggi,” tegasnya.

    Meskipun demikian, Budi menganggap bahwa aksi vandalisme tersebut tidak tepat, karena dilakukan tanpa izin.

    (TribunJogja.com/Azka Ramadhan)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Survei LSI, Kepuasan Publik terhadap 100 Hari Kinerja Prabowo Lebih Baik dari SBY dan Jokowi

    Survei LSI, Kepuasan Publik terhadap 100 Hari Kinerja Prabowo Lebih Baik dari SBY dan Jokowi

    loading…

    Kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,4 persen berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI). Foto/Dok Setpres

    JAKARTA – Kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto lebih baik dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo ( Jokowi ). Hal tersebut berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI).

    Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan bahwa hal itu terpotret dalam data surveinya dengan membandingkan angka kepuasan publik atas kinerja Presiden Prabowo, SBY, dan Jokowi. Dalam survei ini, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Prabowo mencapai 81,4 persen.

    “Ada beberapa hal menarik yang bisa kita bandingkan di sini. Pertama, di masa awal pemerintahan periode pertama untuk 100 hari ya, terlihat angka untuk Pak Prabowo ini paling tinggi dibandingkan dengan Pak SBY maupun Pak Jokowi,” kata Djayadi dalam paparan hasil surveinya secara daring, Rabu (5/2/2025).

    Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Dari data yang dipaparkan, Djayadi menunjukkan pada hasil survei LSI pada Maret 2005 atau 100 hari pertama kinerja SBY, kepuasan publik yang didapat berada di angka sekitar 65 persen. “Sedangkan Pak Jokowi, di sekitar Januari 2015 itu angkanya kecil sekali, di 50-an persen,” ujarnya.

    Djayadi meyakini tingkat kepuasan tersebut berpengaruh terhadap angka inflasi pada 100 hari pertama era kepemimpinan masing-masing. Saat era SBY yakni Maret 2005, angka inflasinya berada di 8,81 persen.

    Sementara, di era 100 hari kinerja Jokowi, angka inflasinya pada Januari 2015 itu berada di 6,25 persen. Djayadi berpendapat, ada hubungan yang negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat kepuasan kepada presiden.

    “Kalau inflasi tinggi itu artinya ekonomi buruk atau tidak stabil, maka tingkat kepuasan rendah. Tapi kalau inflasi rendah, maka tingkat kepuasan tinggi,” tuturnya.

  • Ara Minta Data Biaya Rumah Subsidi, Ini Jawaban Mengejutkan Pengembang

    Ara Minta Data Biaya Rumah Subsidi, Ini Jawaban Mengejutkan Pengembang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara meminta para pengembang untuk memberikan hasil perhitungan dari pembangunan rumah subsidi. Namun Ketua Umum Real Esstate Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan bahwa kajian dari setiap developer bakal berbeda sehingga pemerintah tidak bisa menyamaratakannya. Ada berbagai faktor yang bisa menjadi pembeda.

    “Ada 5 faktor pembeda dari developer, misal developer Indonesia timur, dari lokasi berbeda, (kedua) dari cara pengemasan proyek, (ketiga) ada proyek yang khusus rumah MBR, ada rumah mix, ini beda, (keempat) luasannya juga beda, kelima harus diwaspadai ketika perhitungan itu disampaikan mereka yang secara kredibilitas ngga punya passing grade yang sama,” sebut Joko Suranto di kantor REI dikutip Rabu (5/2/2025).

    Dibanding harus membuat perhitungan dari nol, pengembang menilai pemerintah bisa menggunakan perhitungan dari regulasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dulu, yakni tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 89/KPTS/M/2023.

    “Sekarang semua dimintain, kenapa nggak percaya (hitungan) PU pemerintah? karena mereka punya pedoman harga setempat menggunakan itu,”

    “Himbauan kita menggunakan, hargai instansi yang lain secara tupoksi ada disitu, hargai karya mereka yang selama ini sudah dihargai Menteri Keuangan, PU untuk jadi harga jual FLPP, itu hasil karya SBY, Jokowi. Harusnya isu kelanjutan menghargai dan meneruskan yang baik, bukan membuat hal-hal yang ngga pasti, ngga teratur,” lanjutnya.

    Sebelumnya Maruarar Sirait sudah meminta pengembang untuk menyerahkan data terkait biaya pembangunan rumah subsidi.

    “Saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

    “Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya,” ujarnya.

    Sementara itu, berikut daftar Harga Rumah Subsidi 2024 Keputusan Menteri PUPR Nomor 89/KPTS/M/2023.

    Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2024 sebesar Rp 166 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 162 juta.
    Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun tahun 2024 sebesar Rp 182 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 177 juta.
    Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 173 juta untuk tahun 2024, naik dari yang sebelumnya Rp 168 juta.
    Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2024 sebesar Rp 185 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 181 juta.
    Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2024 sebesar Rp 240 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 234 juta.

    (fys/wur)

  • Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Bikin Rakyat Menderita, Kebijakan Bahlil Disebut Salah Kaprah

    Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Bikin Rakyat Menderita, Kebijakan Bahlil Disebut Salah Kaprah

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat politik atau Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengkritik Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia atas insiden kelangkaan gas LPG 3 kg di Indonesia secara tiba-tiba. Dia menduga ada pembangkangan politik terhadap Presiden Prabowo.

    “Jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan dari Bahlil sendiri. Kebijakannya memang jauh dari slogan dan visi Prabowo yang peduli rakyat terhadap rakyat kecil,” ucap Jerry kepada Pikiran-Rakyat.com pada Rabu 5 Februari 2025.

    Terlebih Jerry menilai, sejak menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil sebagai salah satu menteri sudah merasa di atas angin.

    Untuk itu Jerry menyarankan Partai Golkar mengevaluasi kepemimpinanya. Begitu pula kalau sudah tidak berkompeten menjadi Menteri ESDM.

    “Jangan membuat gaduh dengan kebijakan yang membuat gaduh sampai ada yang meninggal dunia lantaran antre berjam-jam,” katanya.

    Muncul Penghianat dalam Kabinet

    Selain itu Jerry memprediksi bakal muncul penghianatan dalam kabinet Pemerintahan Prabowo. Ia secara gamblang menyebut seperti Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Ketua Jokowi Mania; Imanu Ebenhaezer; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno hingga Bahlil.

    “Bisa saja menteri-menteri kaki tangan Jokowi akan membuat kebijakan di luar kemauan Presiden Prabowo. Dan saya yakin akan muncul penghianat dalam kabinet Prabowo khususnya dari kaki-tangan Jokowi,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tentang Penyederhanaan Jabatan Eselon di Lembaga Pemerintahan

    Tentang Penyederhanaan Jabatan Eselon di Lembaga Pemerintahan

    JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bakal melakukan pemangkasan pejabat di tingkat eselon III dan IV di kementeriannya.

    Tjahjo mengatakan, pemangkasan eselon ini telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu ketika dirinya dilantik sebagai Presiden Indonesia untuk periode kedua masa jabatan 2019-2024.

    “Bulan ini di kementerian saya, Eselon III dan Eselon IV akan saya pangkas, mudah-mudahan ini menjadi contoh yang lainnya,” kata Tjahjo dalam paparannya dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 13 November.

    Perampingan eselon tersebut, kata dia juga bertujuan untuk mempercepat layanan dan perizinan seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Hanya saja, dalam melakukan perampingan eselon itu, Tjahjo akan berhati-hati untuk melakukan pengalihan ke jabatan fungsional lainnya.

    “Saya akan hati-hati karena memindahkan pejabat eselon ke fungsional tidak semuanya bisa,” tegas dia.

    Tak pengaruhi pendapatan

    Presiden Joko Widodo juga telah meminta aparatur sipil negara (ASN) tak perlu khawatir dengan pemangkasan eselon itu. Kata dia, pemangkasan eselon hanya bertujuan mempercepat proses birokrasi di Indonesia bukan untuk mengurangi pendapatan para pejabat di kementerian.

    “Kami tidak ingin memotong pendapatan, income, hanya ingin memotong kecepatan dalam memutuskan. Jangan dipelintir kemana-mana,” ungkap Jokowi dihadapan kepala daerah dan pejabat daerah lainnya saat membuka Rakornas.

    Pemangkasan ini, kata Jokowi dirasa penting karena birokrasi saat ini ruwet. Bahkan, dia mengatakan perputaran satu surat izin bisa memakan waktu empat bulan. Dia tahu hal ini karena pengalamannya.

    “Saya pernah dong ngikutin surat dari mana muter-muter Eselon IV ke Eselon III itu berapa meja. Gimana mau cepat kalau diteruskan,” tutupnya.

  • Normalisasi Sungai Ciliwung Baru 200 Meter, Terkendala Pembebasan Lahan Megapolitan 5 Februari 2025

    Normalisasi Sungai Ciliwung Baru 200 Meter, Terkendala Pembebasan Lahan Megapolitan 5 Februari 2025

    Normalisasi Sungai Ciliwung Baru 200 Meter, Terkendala Pembebasan Lahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Hendri menyatakan, lambatnya normalisasi Sungai Ciliwung disebabkan kendala dalam
    pembebasan lahan
    .
    Hingga 2024, proyek normalisasi baru mencapai 200 meter. Padahal, saat itu Presiden RI ke-7 Joko Widodo menargetkan normalisasi sungai yang tersisa 17 kilometer akan selesai di tahun 2024.
    “Kendalanya itu pertama pembebasan lahan,” ucap Herdian saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (5/2/2025).
    Menurut Hendri, pembebasan lahan bukanlah proses yang sederhana karena melibatkan berbagai prosedur hukum dan administrasi.
    Dalam beberapa kasus, kepemilikan lahan yang diwariskan kepada banyak ahli waris menjadi hambatan.
    “Misalnya ada satu orang yang punya tanah warisan berlima. Empat orang setuju, tapi satu orang tidak mau. Itu tidak bisa kita bebaskan,” jelas dia.
    Selain itu, ada pula kasus sengketa kepemilikan tanah, di mana lebih dari satu pihak mengeklaim hak atas lahan yang sama.
    Situasi ini membuat pemerintah berhati-hati dalam melakukan pembebasan lahan.
    “Terus ada pihak yang bilang ini tanah saya, ini tanah saya. Kita gak berani dong bebasin,” ungkap Hendri.
    Hendri menyebut proyek normalisasi Sungai Ciliwung merupakan kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    Ia tidak mengetahui secara pasti, lambatnya normalisasi disebabkan anggaran yang belum terpenuhi atau kendala teknis lainnya.
    “Bisa jadi ada juga kendala dari kementerian, apakah terkait anggaran atau lainnya, saya tidak tahu. Tapi kalau lahan sudah beres, pembangunan bisa langsung jalan,” kata Hendri.
    Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Ika Agustin Ningrum mengatakan, sepanjang tahun 2024 normalisasi Sungai Ciliwung hanya mencapai 200 meter.
    Itu berarti masih ada sekitar 17,17 km lagi yang perlu diselesaikan dalam program normalisasi Sungai Ciliwung.
    “
    Normalisasi Kali Ciliwung
    progresnya lumayan oke. Kalau sebelumnya sisa yang belum ditanggul kurang lebih sekitar 17,4 km sekarang per 2024 tinggal 17,17 km,” ujar Ika di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CT Soroti APBN Tak Ada Perubahan, Wanti-wanti Dunia Usaha Bisa Gamang

    CT Soroti APBN Tak Ada Perubahan, Wanti-wanti Dunia Usaha Bisa Gamang

    Jakarta –

    Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut pria yang akrab disapa CT ini APBN 2025 masih sangat erat kaitannya dengan pemerintahan Jokowi, karena dibahas era pemerintahan Jokowi, sementara kondisi di awal pemerintahan Prabowo ini ada sejumlah perubahan. Contohnya penambahan Kementerian, Asta Cita dan sebagainya.

    “Tapi kali ini tidak dilakukan APBN Perubahan. Nah, kalau tidak dilakukan, ini menjadi hal yang dilematis. Diskresi kementerian keuangan menjadi sangat besar. Nah, apalagi sekarang keluar Inpres 1 tahun 2025 ini membuat pasar ini menjadi gamang terhadap sinyal yang diberikan,” ujar CT di acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Padahal, menurut CT APBN ini berperan sebagai sinyal bagi pasar untuk melihat pemerintahan ini membawa negara ke arah yang menjanjikan atau malah merugikan pasar.

    “Sinyal ini berpengaruh sangat signifikan kepada, ya tadi, konsumsi domestik dan investasi. Karena kalau pasar tidak yakin, mereka akan setop spending. Ya, kalau investor tidak yakin, dia berhenti berinvestasi,” katanya.

    Oleh karena itu dengan APBN 2025 yang ada dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 ia meminta pemerintah dan DPR untuk melakukan sosialisasi terkait adanya perubahan anggaran kepada pasar.

    “Saya berharap juga pemerintah dan DPR lebih aktif untuk memberikan sosialisasi tentang perubahan-perubahan ini. Karena kalau tidak pasar bingung itu, mau dibawa ke mana kita. Tadi saya katakan, APBN itu kecil untuk driving pertumbuhan, tapi dia memberikan sinyal,” tutur CT.

    (hns/hns)