Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Chef Arnold Masak 100 Porsi Nasi Goreng di Kediaman Jokowi

    Chef Arnold Masak 100 Porsi Nasi Goreng di Kediaman Jokowi

    Solo, Beritasatu.com– Koki selebritas Arnold Poernomo memberikan kejutan bagi warga yang mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Jalan Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (8/2/2025).

    Pria yang akrab disapa chef Arnold ini membawa gerobak khusus untuk memasak 100 porsi nasi goreng. Nasi goreng tersebut kemudian dibagikan secara gratis kepada warga yang antre untuk bertemu dan berfoto dengan Presiden Jokowi.

    Pantauan Beritasatu.com di lokasi, Chef Arnold datang dengan gerobak merah lengkap dengan kompor, wajan, nasi putih sebakul, dan beragam bumbu. Di depan kediaman Jokowi, tepatnya di halaman rumah yang terletak di dekat gerobaknya, ia mulai memasak nasi goreng dalam jumlah besar.

    Antusiasme warga yang berada di sekitar kediaman Jokowi pun sangat terlihat. Mereka langsung mendekat untuk menyaksikan aksi Chef Arnold yang sedang memasak nasi goreng. 

    Begitu nasi goreng matang, makanan tersebut dimasukkan ke dalam mangkuk kertas dan dilengkapi dengan telur mata sapi serta sayur lalap. Warga pun dipersilakan untuk mengambil dan menikmati hidangan tersebut secara cuma-cuma.

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) melihat chef Arnold memasak nasi goreng di depan kediamannya Kota Solo, Sabtu, 8 Februari 2025. – (Beritasatu.com/Wijayanti Putri)

    Selama proses memasak, Jokowi sempat menyapa chef Arnold dan melihat secara langsung proses pembuatan nasi goreng. Mereka berbincang sejenak sebelum mantan wali kota Solo itu melayani permintaan warga untuk berfoto bersama. Setelah itu, Jokowi kembali masuk ke dalam kediaman.

    Tak lama setelah itu, chef Arnold masuk ke dalam rumah bersama istrinya, Tiffany Soetanto, dan kedua putranya, Arthur Miles Poernomo dan Timonthee Ocean Poernomo. Keluarga kecil tersebut keluar dari kediaman setelah sekitar 25 menit.

    Chef Arnold mengungkapkan, Jokowi dan Iriana menyukai nasi goreng yang ia masak secara khusus di kediaman kakek dari Jan Ethes itu. 

    “Kata bapak enak. Masakan yang dikirim ke bapak sama dengan yang dimasak di gerobak. Pakai bumbu brand baru kita yang rasa cabai merah,” ujar Chef Arnold.

    Mengenai kedatangannya ke kediaman Jokowi, chef Arnold mengungkapkan ia sudah mendapatkan izin sebelumnya. Juru masak asal Surabaya, Jawa Timur itu merasa tertarik untuk datang ke Solo lantaran selalu melihat antrean warga yang ingin bertemu dengan Jokowi.

    “Saya lihat di media sosial banyak yang antre setiap hari di sini. Jadi, saya izin kepada bapak, boleh enggak bagi-bagi nasi goreng di sini sambil memperkenalkan brand baru. Kata bapak, ‘silakan’. Jadi hari ini saya datang dan masak. Ada sekitar 100-150 porsi, dan ini sudah hampir habis,” jelasnya.

    Chef Arnold juga menyatakan, kegiatan ini bukan yang terakhir kalinya. Ia berencana untuk memasak lebih banyak porsi nasi goreng di kediaman Jokowi. 

    “Nanti kita akan siapkan lagi lebih banyak, 1.000 porsi nasi goreng. Hari ini baru 100 porsi, percobaan dahulu. Saya juga sudah izin kepada bapak Jokowi, nanti saat buka puasa, kita akan masak nasi goreng kambing di sini,” ujar chef Arnold.

  • Respon Jokowi Soal Anggaran Megaproyek IKN “Karyanya” Ditinjau Ulang Oleh Pemerintah Prabowo

    Respon Jokowi Soal Anggaran Megaproyek IKN “Karyanya” Ditinjau Ulang Oleh Pemerintah Prabowo

    GELORA.CO  — Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi merespon dengan santai ketika ditanya soal anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu yang ditinjau ulang oleh pemerintah.

    Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

    Menanggapi hal itu, Jokowi hanya mengatakan agar hal tersebut ditanyakan langsung ke pemerintah saja, bukan ke dirinya.

    Karena menurutnya ia tak berwenang menerima informasi secara langsung perkembangan IKN.

    “Tanyakan ke pemerintah. Itu kan urusan pemerintah. Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke Presiden,” tutur Jokowi dikutip dari Tribunnews, Sabtu (8/2/2025).

    Jokowi mengaku selama ini ia tak begitu mengikuti langsung perkembangan IKN.

    Dan jika berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, ia hanya menanyakan masalah pribadi.

    “Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas. Keluarga gimana,” ungkapnya.

    Seperti dilansir dari Kompas TV Sabtu (8/2/2025) IKN kembali menjadi perbincangan publik usai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang berujar anggaran diblokir sehingga proyek di IKN tak bisa dijalankan.

    Namun belakangan ia meralat perkataannya.

    Ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dampak dari efisiensi anggaran pihaknya harus mengajukan kembali perencanaan ke DPR RI untuk disetujui.

    “Sebetulnya bukan di-lock. Beberapa kali Bapak Presiden (Prabowo) mengatakan bahwa kita wajib efisien. Mengurangi kebocoran sana-sini. Salah satu cara Pak Presiden kepada menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi,” ungkapnya.

    Dody mengatakan anggaran belum bisa dijalankan karena masih dalam proses persetujuan.

    Anggaran yang dimaksud mencakup semua proyek, tak hanya yang berkaitan dengan IKN.

    “Saya nggak tahu kalau IKN. Saya terefisiensi. Nggak cuma IKN semua kena,” jelasnya.

    Disisi lain Prabowo sebenarnya sudah menyiapkan dan sebesar Rp 48 Triliun untuk IKN.

    Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI), Hasan Nasbi.

    Hasan menegaskan, Presiden tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Yang jelas komitmen dari bapak Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan.”

    “Bahwa selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan, kalau tidak salah Rp 48 T komitmen selama 5 tahun ke depan,” kata Hasan.

    Penegasan ini disampaikan untuk membantah kabar pemangkasan anggaran IKN

  • Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir memunculkan rumor bahwa proyek calon ibu kota baru itu bakal mangkrak.

    Kementerian PU terkena kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun sehingga hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas LPG 3 Kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 Kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung di acara talkshow ILC, dilansir pada Sabtu (8/2/2025).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres) yang khusus untuk menyenangkan Jokowi.

    “Untuk anaknya itu,” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (Pram/fajar)

  • Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir memunculkan rumor bahwa proyek calon ibu kota baru itu bakal mangkrak.

    Kementerian PU terkena kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun sehingga hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas LPG 3 Kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 Kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung di acara talkshow ILC, dilansir pada Sabtu (8/2/2025).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres) yang khusus untuk menyenangkan Jokowi.

    “Untuk anaknya itu,” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (Pram/fajar)

  • Konsekuensi Terbesar Jika Prabowo Copot Bahlil versi Gigin Praginanto

    Konsekuensi Terbesar Jika Prabowo Copot Bahlil versi Gigin Praginanto

    FAJAR.CO.ID — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menyebut Presiden Prabowo Subianto akan kehilangan dukungan Partai Golkar jika berani mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Bila Bahlil ditendang dari kabinet, Prabowo kehilangan dukungan Golkar, Parpol terbesar dalam koalisinya,” kata Gigin dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (8/2/2025).

    “Dia akan mengembalikan Erlangga sebagai Ketum Golkar yang dipaksa lengser oleh Jokowi dkk atau berkoalisi dengan PDIP,” lanjutnya.

    Menurutnya, merombak susunan kabinet tanpa merampingkan lebih tepat disebut sebagai basa-basi.

    “Sebab kabinet yang kegemukan identik dengan birokrasi yang ruwet, rawan korupsi dan boros,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PP Perisai, Chandra Halim, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dari jabatannya.

    Desakan ini muncul setelah kebijakan Bahlil dinilai menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, bahkan berujung pada meninggalnya seorang nenek yang antre untuk mendapatkan gas melon. Selain itu juga seorang ibu rumah tangga kecelakaan saat berburu LPG

    “Bahlil tidak layak dipertahankan sebagai anggota kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo. Bisa-bisanya seorang menteri membuat kebijakan yang tidak diketahui oleh Presiden,” tegas Chandra dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (5/2/2025). (*)

  • Pemblokiran Anggaran IKN, Jokowi: Tanyakan kepada Pemerintah

    Pemblokiran Anggaran IKN, Jokowi: Tanyakan kepada Pemerintah

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai kabar pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi meminta awak media menanyakan kabar tersebut ke pemerintah. 

    “Tanyakan ke otorita, tanyakan ke pemerintah ya,” ujar Jokowi saat ditemui di rumahnya, Jalan Kutai Utara nomor 1, Sumber, Solo, Jumat (7/2/2025). 

    Saat ditanyakan apakah masih ada komunikasi dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, Jokowi tak menampiknya. Namun, komunikasi tersebut hanya sebatas mengabarkan. 

    “Ya kadang-kadang mengabarkan saja, bukan urusan pekerjaan. ‘Sehat Pak Bas, warga gimana’, ya gitu aja,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tak mempermasalahkan perihal pemblokiran anggaran pembangunan IKN. Ia mengungkap efisiensi akan dilaksanakan di proyek-proyek lain. 

    Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 

    “Kan beberapa kali Pak Presiden mengatakan kita wajib efisiensi, begitu kan,” ungkap Dody Hanggodo di Solo, Jumat (7/2/2025). 

    Dikatakannya, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto maka seluruh instansi wajib mengurangi kebocoran anggaran. 

    “Terus ada salah satu kata Pak Presiden untuk menunjukkan kepada semua menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi, kira-kira begitu,” katanya. 

    Oleh karena itu, dikatakannya, efisiensi anggaran tidak hanya terjadi pada IKN tetapi juga proyek lain.

    Sebelumnya, Menteri Dody mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN tahun 2025. Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp 81,38 triliun dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 29,57 triliun saja. 

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, termasuk pemblokiran anggaran IKN,” katanya. 

  • Anggaran IKN Terancam Diefisiensi, Jokowi: Tanyakan ke Pemerintah, itu Urusan Pemerintah – Halaman all

    Anggaran IKN Terancam Diefisiensi, Jokowi: Tanyakan ke Pemerintah, itu Urusan Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Meski dibangun di eranya, Presiden ke-7 RI Jokowi mengaku tak memantau langsung perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) 

    Soal Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan efisiensi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

    Dimana Anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk yang ditinjau ulang untuk melaksanakan instruksi ini.

    Jokowi minta hal itu ditanyakan ke pemerintah, bukan ke dirinya.

    Menurutnya ia tak berwenang menerima informasi secara langsung perkembangan IKN.

    “Tanyakan ke pemerintah. Itu kan urusan pemerintah. Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke Presiden,” jelasnya Jokowi saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (7/2/2025).

    Jokowi mengaku selama ini jika berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ia hanya menanyakan masalah pribadi.

    “Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas. Keluarga gimana,” ungkapnya.

    Untuk diketahui IKN kembali diperbincangkan usai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang berujar anggaran diblokir sehingga proyek di IKN tak bisa dijalankan.

    Belakangan ia meralat perkataannya. Ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dampak dari efisiensi anggaran pihaknya harus mengajukan kembali perencanaan ke DPR RI untuk disetujui.

    “Sebetulnya bukan di-lock. Beberapa kali Bapak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien. Mengurangi kebocoran sana-sini. Salah satu cara Pak Presiden kepada menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi,” ungkapnya saat ditemui di Pendapa Ageng Pura Mangkunegaran, Jumat (7/2/2025).

    Ia mengatakan anggaran belum bisa dijalankan karena masih dalam proses persetujuan.

    Anggaran yang dimaksud mencakup semua proyek, tak hanya yang berkaitan dengan IKN.

    “Saya nggak tahu kalau IKN. Saya terefisiensi. Nggak cuma IKN semua kena,” jelasnya.

     

    Prabowo Berkomitmen Lanjutkan Pembangunan IKN, Siapkan Dana Rp48 Triliun

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Bahkan, pemerintah telah menyiapkan uang Rp48 triliun.

    “Yang jelas komitmen dari bapak Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan.”

    “Bahwa selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan, kalau tidak salah Rp48 T komitmen selama 5 tahun ke depan kata Hasan di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Penegasan ini disampaikan untuk membantah kabar pemangkasan anggaran IKN.

    Ia mengatakan anggaran masih diblokir dan belum dibuka.

    Namun, itu bukan berarti pemerintah tidak menganggarkan pembangunan IKN.

    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan? Anggarannya belum dibuka.”

     “Jadi anggarannya ada di IKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di Otorita IKN,” ujar Hasan.

    Adapun anggaran sebesar Rp48 triliun itu akan digunakan pembangunan gedung legislatif, yudikatif, hingga pusat pemerintahan.

    “Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” katanya.

     

     

    Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Solo, Jokowi Akui Tak Pantau IKN yang Terancam Kena Efisiensi : Itu Urusan Pemerintah, https://solo.tribunnews.com/2025/02/07/di-solo-jokowi-akui-tak-pantau-ikn-yang-terancam-kena-efisiensi-itu-urusan-pemerintah?utm_source=headline-4

    Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Berkomitmen Lanjutkan Pembangunan IKN, Siapkan Dana Rp48 Triliun, https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/07/prabowo-berkomitmen-lanjutkan-pembangunan-ikn-siapkan-dana-rp48-triliun

  • Benarkah IKN Mangkrak karena Anggarannya Diblokir Pemerintah? Nasional 8 Februari 2025

    Benarkah IKN Mangkrak karena Anggarannya Diblokir Pemerintah? Nasional 8 Februari 2025

    Benarkah IKN Mangkrak karena Anggarannya Diblokir Pemerintah?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki tahap kedua pada tahun 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Berbeda dengan tahap pertama yang fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tahap kedua akan berfokus pada penyempurnaan fasilitas.
    Tak terkecuali, fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder, perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri, serta perkantoran pemerintahan pusat, serta proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo menargetkan IKN mampu menjadi Ibu Kota pada tahun 2028.
    Oleh karena itu, pemerintah akan mengejar pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, setelah fokus pada pembangunan gedung-gedung eksekutif di tahap pertama.
    Namun terbaru, Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan penghematan anggaran hingga Rp 306,6 triliun, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
    Efisiensi itu mengharuskan kementerian/lembaga mengerem belanja, kecuali untuk bantuan sosial (bansos) dan belanja pegawai.
    Sejumlah pos pengeluaran yang sudah pasti dipotong, antara lain alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, rapat-rapat, dan seminar-seminar tanpa hasil nyata.
    Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, termasuk apakah anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), yang pembangunannya dimulai di era Presiden RI Joko Widodo, turut terkena imbas.
    Mangkraknya
    pembangunan IKN
    , nyatanya dibantah oleh Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw.
    Troy justru menjelaskan bahwa tahap kedua pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.
    Pernyataan Troy ini sekaligus membantah isu yang menyebut bahwa pembangunan calon ibu kota baru tersebut berhenti dan pekerja dipulangkan.
    “Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing,” kata Troy saat dihubungi Antara, Jumat (7/2/2025).
    Pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) IKN dilakukan karena adanya efisiensi.
    Pemblokiran ini disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).
    Diketahui, terdapat alokasi anggaran pembangunan IKN di Kementerian PU sekitar Rp 14,87 triliun.
    Hal ini mengingat Kementerian PU masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek infrastruktur IKN yang sudah terkontrak di tahun-tahun sebelumnya.
    “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody.
    Kendati begitu, bukan berarti anggaran pembangunan IKN lantas diblokir seluruhnya.
    Sebab, pemerintah sudah menganggarkan dana pembangunan IKN mencapai Rp 48,8 triliun untuk tahap kedua.
    Terkait anggaran IKN di Kementerian PU, Wakil Menteri Diana Kusumastuti menyatakan bahwa pemblokiran tersebut merupakan hal yang wajar dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Namun, ini bukan akhir dari segalanya mengingat pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan DPR RI untuk membuka blokir tersebut.
    “Jadi ini belum akhir dari segalanya, kalau saya mudah-mudahan masih ada jalan untuk kami melakukan ini (mengupayakan). Mudah-mudahan masih ada jalan,” ungkap Diana.
    Pembangunan IKN
    akan tetap berjalan meski terjadi efisiensi anggaran kementerian/lembaga.
    Kepastian ini disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga.
    Dia bilang, pembangunan IKN tetap berjalan, bahkan telah memasuki Tahap II periode 2025-2029.
    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pun menyatakan hal serupa saat menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu.
    Program pembangunan IKN Tahap II (tahun 2025-2029) ini adalah domainnya Otorita IKN yang ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.
    Dana senilai Rp 48,8 triliun yang dialokasikan adalah untuk pembangunan Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif, beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
     
    “Kami bertugas menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya,” jelas Danis kepada Kompas.com, Jumat (7/5/2025).
    Pernyataan Danis juga diperkuat oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
    Hasan mengatakan, jika anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diblokir, bukan berarti anggarannya tidak ada.
    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan. Anggarannya belum dibuka,” ujar Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
    Dia kemudian mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN.
    “Bahwa selama lima tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” kata Hasan.
    Adapun pada tahap awal, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluruhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Sementara itu, proyek-proyek pendukung seperti hotel hingga sekolah berasal dari investasi.
    Sementara di tahap kedua, sumber anggarannya lebih bervariasi.
    Selain dari APBN yang sudah dialokasikan senilai Rp 48,8 triliun, anggaran pembangunan bisa dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta yang diproyeksi senilai Rp 6,49 triliun hingga Februari 2025.
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, mengatakan, anggaran pembangunan IKN dari APBN sedikit demi sedikit bakal dikurangi.
    Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
    Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pendanaan untuk pembangunan IKN bisa bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Sementara sumber lain itu bisa berupa skema pendanaan yang berasal dari kontribusi swasta, pembiayaan
    creative financing
    , hingga pajak khusus IKN.
    “Pembangunan IKN yang tadinya 100 persen itu APBN, lama-lama di sini proporsi APBN memang harus dikurangi. Dan di sini investor, baik itu asing maupun dalam negeri, sudah melihat bahwa negara itu serius membangun IKN, baru mereka kemudian masuk untuk menanamkan modalnya,” jelas Uki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Warga Demo di Depan Kantor Polda Jatim

    Ratusan Warga Demo di Depan Kantor Polda Jatim

    Surabaya (beritajatim com) – Ratusan warga berunjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) pada Jumat, (7/2/2025). Massa dari Gerakan Arek Suroboyo (GAS), gabungan komunitas ojek online, buruh, mahasiswa, dan warga Surabaya serta Sidoarjo ini menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya.

    Para demonstran, yang sebagian besar mengenakan atribut GAS, menyampaikan tuntutan tegas terkait sejumlah kasus dugaan korupsi. Termasuk dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam kasus proyek infrastruktur. Mereka menyebutkan proyek BPMKS, korupsi di PT TransJakarta, dugaan penyelewengan dana KONI, kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), proyek Blok Medan, dugaan korupsi terkait rekomendasi tas bansos di Sritex, dan kasus pengurangan denda PT SM yang terlibat pembakaran hutan. Daftar panjang dugaan korupsi tersebut menjadi sorotan utama demonstrasi ini.

    Koordinator aksi, Yusak, dalam orasinya menyampaikan kecaman keras terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit sementara dugaan korupsi besar terus terjadi. Ia mengecam ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, dimana mereka yang dianggap berkuasa hidup bergelimang harta sementara rakyat kecil hidup dalam kesulitan. “Teman-teman, saudara-saudara, masyarakat ini kelaparan, tetapi mereka yang berkuasa malah merongrong dan merusak tatanan,” teriak Yusak di hadapan massa.

    Yusak juga menyoroti apa yang dianggap sebagai ketidakadilan sistemik. Menurutnya, rakyat hanya diingat saat pemilu, diberi sedikit uang, kemudian diabaikan setelahnya. “Lima tahun sekali kita dibeli dengan uang, kita dimiskinkan, tetapi mereka masih asyik berkuasa,” ujarnya dengan nada penuh amarah.

    Ia kemudian menyerukan perlawanan terhadap apa yang disebutnya sebagai ketidakadilan tersebut. “Hanya satu kata yang harus kita ucapkan: Lawan!,” teriaknya.

    Demonstrasi ini juga menyerukan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi polisi rakyat yang independen, berpegang teguh pada konstitusi, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Mereka mendesak agar semua kasus dugaan korupsi, termasuk yang melibatkan mantan pejabat tinggi negara, diusut secara transparan dan tuntas.

    Sementara itu, aksi ini menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar Polda Jatim dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Polda Jatim terkait tuntutan para demonstran.

    “Kami tidak akan berhenti sampai para koruptor, termasuk yang berada di lingkaran kekuasaan sebelumnya, diadili sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya. [uci/but]

     

  • IKN Terancam Mangkrak, Pendiri Indef Usulkan Jadi Tempat ‘Leyeh-leyeh’ Presiden

    IKN Terancam Mangkrak, Pendiri Indef Usulkan Jadi Tempat ‘Leyeh-leyeh’ Presiden

    GELORA.CO – Pemblokiran anggaran untuk pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), semakin memojokkan proyek mercusuar dari mantan Presiden Jokowi itu. Sejumlah ekonom senior menilai, potensi mangkrak membesar.

    Pendiri Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Prof Didin S Damanhuri menyebut proyek IKN yang investasinya mencapai Rp466 triliun adalah personal legacy dari Jokowi. Jadi kepentingannya sangat sempit.

    “Dan sejak awal saya selaku akademisi yang menentang IKN. Karena tak ada studi kelayakan dan perencanaan matang. Saya juga salah satu gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkap Prof Didin dalam Diskusi Publik dan Peresmian Ruang baca Faisal Basri bertajuk Merekam Gagasan Faisal Basri di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dia pun meyakini besarnya potensi IKN menjadi proyek mangkrak di masa depan. Alasannya, konsep pembangunan IKN memerlukan anggaran jumbo. Sayangnya, investor yang digadang-gadang, tak kunjung datang.

    “Ingat Softbank hengkang dari IKN. Karena mereka punya intelijen ekonomi yang melihat proyek IKN tak punya potensi cuan yang menggiurkan. Kalau investor lokal yang kabarnya masuk ke IKN, karena ada tawaran lain,” ungkapnya.

    Dia menduga, anggaran untuk melanjutkan pembangunan IKN, bakal tersendat-sendat. Bisa jadi malah disetop. Artinya, banyak sarana dan prasarana IKN yang tak terbangun. Karena istananya sudah jadi, IKN bisa menjadi tempat istirahat atau ‘leyeh-leyeh’ kepala negara, atau menjadi ibu kota Provinsi Kaltim.

    Ekonom senior Fadhil Hasan yang juga pendiri Indef, punya pandangan senada. Maklumlah, Fadhil termasuk yang menggugat judicial review (JR) UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Saya termasuk yang mengajukan judicial review UU IKN. Saya juga saksi ahli di sidang MK. Pernah jadi narasumber di Komisi II DPR saat Menyusun UU IKN.  Kala itu saya sampaikan penolakan,” kata Fadhil.

    Sejak awal, Fadhil menilai, proyek IKN tidak visible dan jauh dari suistanable. Tiap tahun selalu mengganggu APBN. Membabat hutan tanpa upaya pembenahan. “Tidak memiliki kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), Dan, masyarakat adat termarjinalkan gara-gara proyek ini,” imbuhnya.

    Dari catatan Fadhil, duit negara yang digelontorkan untuk pembangunan IKN diputuskan 20 persen dari total investasi Rp466 triliun. Atau setara Rp93,2 triliun. Namun realisasinya justru lebih gede dari kesepakatan itu.

    “Selama 2 atau 3 tahun, APBN digelontorkan Rp75,6 triliun untuk IKN. Janji semula 20 persen dari Rp466 triliun, sekitar Rp90 triliun. Sekarang dianggarkan Rp48 triliun dalam 5 tahun. Kalau ditotal lebih dari 20 persen. Melanggar kesepakatan itu,” kata Fadhil.

    Dia mendorong Presiden Prabowo Subianto membuat suatu keputusan politik terkait IKN. Sangat berat jika mengandalkan APBN untuk merampungkan pembangunan IKN.

    “Misalnya IKN jadi ibu kota Kaltim atau istana kepresidenan, atau dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK). Yang jelas bukan sebagai ibu kota negara baru dengan berbagai atribut yang disematkan Pak Jokowi,” kata Fadhil.

    Staf Khusus Kepala Otorita IKN, sekaligus Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw membantah kabar  pembangunan IKN dihentikan mulai bulan depan yang ramai di media sosial (medsos).  “Ini tidak benar,” kata Troy, Jumat (7/2/2025).

    Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan anggaran pembangunan IKN tahun ini untuk mendukung konstruksi kawasan legislatif dan yudikatif.

    Basuki menekankan, anggaran OIKN tak akan dipangkas efisiensi. Hal itu sebagaimana keputusan dalam rapat terbatas (ratas) yang dilakukannya bersama Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

    “Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun,” jelas Basuki.