Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Efisiensi Anggaran Prabowo Imbas Kebijakan Rezim Jokowi

    Efisiensi Anggaran Prabowo Imbas Kebijakan Rezim Jokowi

    GELORA.CO – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan efisiensi anggaran. Dengan melakukan penghematan, Prabowo sepertinya ingin mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. 

    Menurut Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno ada dua faktor yang menyebabkan Prabowo terpaksa melakukan efisiensi anggaran.

    “Faktor pertama, saat ini anggaran negara tidak baik-baik saja, mungkin efek kebijakan rezim sebelumnya (Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi),” kata Adi lewat akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Hal ini kemudian mendorong pemerintahan Prabowo untuk melakukan pengetatan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

    Faktor kedua, langkah efisiensi ini juga bertujuan untuk memberikan contoh kepada birokrasi yang selama ini dinilai boros, lamban, dan berbelit-belit. Dengan melakukan penghematan, diharapkan birokrasi dapat bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Kebayang kan, di kantor AC dimatiin?” seloroh Adi Prayitno.

    Langkah-langkah efisiensi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendanai program-program unggulan Presiden Prabowo, seperti program makan bergizi gratis untuk siswa.

    Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola keuangan negara dengan lebih bijaksana, sambil tetap berupaya memenuhi janji-janji kampanye dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Namun, beberapa analis juga mengingatkan bahwa pemotongan anggaran yang terlalu drastis dapat mengganggu layanan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai efisiensi mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.

  • Mulyono Gusar IKN Terancam Jadi Kota Hantu

    Mulyono Gusar IKN Terancam Jadi Kota Hantu

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono diduga sedang galau luar biasa menyusul diblokirnya anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

    Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menilai IKN merupakan karya terburuk dan terkutuk Jokowi selama 10 tahun berkuasa di Indonesia.

    “Ambisi gilanya (Jokowi) memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur,” kata Amien Rais dalam sebuah video singkat yang dikutip Minggu 9 Februari 2025.

    Amien Rais menyesalkan banyak kritik dan opini masyarakat agar Mulyono hati-hati membangun IKN tidak pernah diindahkan.

    Di depan publik, lanjut Amien Rais, Jokowi selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia.

    Namun, sambung Amien Rais, saat kewarasan pikirannya muncul, Jokowi baru sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian liarnya.

    “Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu,” kata Amien Rais.

  • Isu Politik Sepekan: Efisiensi Anggaran hingga Kelanjutan Pembangunan IKN

    Isu Politik Sepekan: Efisiensi Anggaran hingga Kelanjutan Pembangunan IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik selama sepekan terakhir menarik perhatian pembaca. Berita efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pramono Anung yang akan mengembalikan program Kartu Jakarta Pintar seperti era gubernur sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto yang meminta kader Gerindra untuk tidak mengkhianati rakyat, hingga pembentukan dewan pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Anggaran Dipangkas Rp 3,66 Triliun, Menteri Maruarar Sirait Sebut Program 3 Juta Rumah Tetap Berjalan
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tetap optimistis dengan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto meski anggaran dipangkas Rp 3,66 triliun pada tahun anggaran 2025.

    Maruarar Sirait menyampaikan, program tiga juta rumah tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga merenovasi rumah masyarakat di desa, kota, dan pesisir. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih guna mewujudkan program tersebut.

    Maruarar menyebut selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 20 Oktober-5 Februari 2025, pihaknya telah merealisasikan KPR Subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 93.484 unit rumah.  

    2. Kementerian PU Tegaskan Pemblokiran Anggaran IKN 2025 Bukan karena Efisiensi
    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini menanggapi adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Kementerian PU menjadi salah satu kementerian yang terkena kebijakan efisiensi, dengan total pengurangan anggaran mencapai Rp 81,38 triliun sehingga menyisakan Rp 29,57 triliun untuk tahun ini.

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah menjelaskan, pemblokiran anggaran IKN merupakan mekanisme rutin pada awal tahun dan bukan bagian dari efisiensi anggaran. Ia juga memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari anggaran operasional Kementerian PU.

    3. Pramono Anung Bakal Kembalikan KJP Layaknya Era Gubernur Terdahulu
    Selain berita terkait efisiensi anggaran, isu politik lainnya yakni terkait gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, berencana mengembalikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus seperti yang diterapkan pada era gubernur sebelumnya. Ia menilai kebijakan tersebut penting bagi masyarakat Jakarta, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

    Diketahui, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) pertama kali diluncurkan pada 2013 oleh Gubernur Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan. Program ini merupakan bantuan sosial pendidikan yang diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA di Jakarta untuk meringankan biaya sekolah dan mendukung keberlanjutan pendidikan mereka.

    KJP Plus pada era Anies Baswedan memiliki perbedaan dengan versi sebelumnya, terutama dalam dana operasional yang bisa dicairkan dan manfaat tambahan yang diberikan kepada penerima.

    4. Presiden Prabowo Subianto Minta Kader Gerindra Tidak Mengkhianati Rakyat
    Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad  Muzani menyampaikan pesan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk para kader tidak mengkhianati rakyat. Pasalnya kemenangan Prabowo sebagai presiden merupakan pilihan rakyat.

    Atas hal tersebut, Muzani menyinggung kalau beberapa kali dalam pidatonya Presiden Prabowo selalu mengutarakan keinginan untuk bisa memberantas kemiskinan. Presiden Prabowo memiliki keinginan agar Indonesia bisa menjadi negara yang makmur rakyatnya, dengan memanfaatkan kekayaan alam.

    5. Dewan Pengawas BPI Danantara Ditetapkan Presiden Prabowo
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan ini disampaikan Dasco menanggapi kabar yang menyebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan menjadi ketua dewan pengawas BPI Danantara. Dasco menyampaikan, hingga kini DPR masih menunggu peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih lanjut mengenai aset BUMN ke depan. BPI Danantara sendiri memiliki tanggung jawab utama dalam mengoptimalkan investasi BUMN.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya terkait efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

  • AHY Ungkit Lagi Kenangan Demokrat Dijegal Satu Dekade, Sinyal Ketidaksetujuan PDIP Merapat?

    AHY Ungkit Lagi Kenangan Demokrat Dijegal Satu Dekade, Sinyal Ketidaksetujuan PDIP Merapat?

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lagi-lagi mengungkit perjuangan partainya yang sempat berada di luar pemerintahan selama satu dekade. Kini dia berkomitmen partai berlambang mercy tidak akan mengecewakan Presiden Prabowo Subianto yang sudah merangkulnya masuk dalam pemerintahan.

    “Kini dengan kembalinya kepercayaan di pemerintahan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Demokrat bertekad untuk terus menghadirkan solusi pro-rakyat, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat,” katanya saat menghadiri peletakan tiang pertama, Gedung DPD Partai Demokrat Jawa Barat terbaru di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Dalam kesempatan itu, AHY juga sempat menyinggung persiapan kongres yang akan digelar tahun ini. Dia memastikan internal partainya tetap solid. “Berkenaan dengan potensi pergerakan yang mencoba memecah belah Partai Demokrat menjelang kongres maka kami tetap solid. Kami pun tidak akan tinggal diam menghadapi upaya pihak eksternal yang ingin mengganggu stabilitas partai,” ucap dia.

    AHY mengatakan, Partai Demokrat sudah mengalami banyak tantangan, sehingga tidak akan kalah menghadapi hal-hal seperti itu. “Kader Demokrat adalah orang-orang yang sudah membangun partai ini sejak awal dengan keringat dan air mata. Kami tetap solid,” tutur AHY.

    Pernyataan soal Demokrat yang sempat tersisih selama satu dekade, sebelumnya juga pernah AHY lontarkan saat berpidato dalam acara Perayaan Natal dan Tahun Baru Partai Demokrat, di TMII, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025).

    Kala itu, dia bercerita pengalaman partainya sempat dijegal selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). AHY menerangkan ketika oposisi, Partai Demokrat sejatinya ingin masuk ke pemerintahan namun ada yang menjegal.

    “Setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Betul? Poltik memang seperti itu. Tidak ada perlu disesali, tapi memang tidak mudah,” ucap dia kala itu.

    Diduga AHY kembali mengungkit masa pahit Demokrat ini sebagai sinyal ketidaksetujuannya dengan kedekatan Gerindra dan PDIP beberapa waktu belakangan. Kabarnya, pertemuan Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto diinisiasi oleh Partai Gerindra tanpa persetujuan partai lainnya yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju.

    Diisukan juga sudah sempat terjalin komunikasi secara virtual antara Prabowo-Megawati, membicarakan sejumlah deal politik agar PDIP merapat. Mulai dari menunda KPK menahan Hasto hingga syarat mengganti Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan Prabowo memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun tanpa meminta persetujuan dari pihak manapun. Sebab, pertemuan itu kabarnya merupakan gerakan sendiri dari Gerindra, yang memancing penolakan dari beberapa ketua umum partai yang tergabung di KIM.

    “Yang pertama Prabowo bebas bertemu dengan siapa saja, tanpa harus minta persetujuan yang lain,” kata Dasco saat dikonfirmasi Inilah.com, Jakarta, Minggu (26/1/2025).

    Saat ditanya perihal apakah ada syarat khusus dari PDIP untuk masuk ke pemerintahan Prabowo, dia memastikan belum ada pembicaraan apapun. “Yang kedua belum ada pembicaraan mengarah ke koalisi, apalagi syarat-syarat tertentu,” ujarnya menambahkan.

    Asal tahu saja, Demokrat baru bisa masuk pemerintahan di tahun terakhir masa jabatan Jokowi. Tepatnya pada Rabu 21 Februari 2024, dia dilantik Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),

    Langkah Jokowi ini dinilai menjadi tanda bahwa ia sudah lepas dari bayang-bayang PDIP dan sang ketua umum Megawati Soekarnoputri yang ditengarai menjadi pihak yang menolak masuknya Demokrat ke pemerintah.

    Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diketahui memiliki sejarah ketidakakuran. Keputusan Jokowi memasukkan Demokrat ke kabinet pun diambil setelah hubungannya dengan PDIP dan Megawati memburuk.

    Pelantikan AHY dianggap banyak pihak sebagai tanda politik rekonsiliasi karena Demokrat yang sudah sembilan tahun berada di luar pemerintahan akhirnya mendapatkan kursi di kabinet. Selain itu, masuknya Demokrat juga diyakini sebagai penghargaan dari Jokowi karena Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

  • Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

    Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

    MASA kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode meninggalkan permasalahan yang signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang ekonomi dan hukum. Warisan kebijakan yang ditinggalkan tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga menyisakan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan berikutnya. 

    Dua isu yang paling banyak disoroti adalah meningkatnya utang negara dan berbagai persoalan hukum yang muncul selama maupun setelah kepemimpinannya.

    Salah satu kebijakan utama Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif, yang dilakukan dengan mengandalkan pinjaman dalam dan luar negeri. Total utang pemerintah meningkat secara signifikan selama pemerintahannya. 

    Pada awal kepemimpinan Jokowi di tahun 2014, total utang pemerintah berada di kisaran Rp 2.600 triliun, sementara pada akhir masa jabatannya di tahun 2024, angka tersebut mendekati Rp 8.444,87 triliun.

    Tahun / Utang dalam bentuk triliun 

    2014 / 2.608,78

    2015 / 3.165,13

    2016 / 3.515,02

    2017 / 3.938,70

    2018 / 4.418,30

    2019 / 4.779,28

    2020 / 6.074,56

    2021 / 6.908,87

    2022 / 7.733,99

    2023 / 8.000,00

    2024 / 8.444,87

    Data Kementerian Keuangan 

    Pemerintahan Jokowi mengklaim bahwa peningkatan utang ini digunakan untuk investasi jangka panjang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti jalan tol, bandara, dan proyek kereta cepat. 

    Namun, kritik bermunculan mengenai efektivitas investasi ini. Beberapa proyek infrastruktur menghadapi kesulitan dalam memberikan return on investment yang diharapkan, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal negara.

    Selain itu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami peningkatan. Walaupun masih dalam batas aman menurut standar internasional, namun tekanan terhadap anggaran negara semakin besar karena meningkatnya pembayaran bunga utang. 

    Untuk menutupi utang, Pemerintah Jokowi  berupaya meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menerapkan berbagai insentif serta sanksi bagi pelanggar pajak.

    Selama era Jokowi, rasio pajak (perbandingan antara penerimaan pajak) mengalami fluktuasi sebagai berikut:

    2015: 10,76%

    2016: 10,36%

    2017: 9,89%

    2018: 10,24%

    2019: 9,76%

    2020: 8,33% (terendah, dipengaruhi oleh pandemi Covid-19)

    Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan rasio pajak, capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, yaitu 10,7%-12,3%.

    Untuk menggenjot penerimaan pajak, pemerintah Jokowi pada April 2022 menaikkan Tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%.

    Pemerintah Prabowo sebagai penerus Rezim Jokowi harus menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara membayar kewajiban utang dan menjaga belanja publik tetap optimal. Ini menjadi beban yang cukup berat dari rezim sebelumnya.

    Di bidang hukum, pemerintahan Jokowi juga meninggalkan sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan kebijakan hukum yang kontroversial serta dugaan korupsi di berbagai proyek strategis nasional.

    Pertama, revisi Undang-Undang KPK. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah revisi Undang-Undang KPK pada 2019, yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Revisi ini mengubah struktur kelembagaan KPK dan mengurangi independensinya. 

    Akibatnya, kinerja pemberantasan korupsi di era Jokowi dianggap menurun, dengan beberapa kasus besar yang tidak terselesaikan atau proses hukumnya berjalan lambat.

    Kedua, kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional. Sejumlah proyek infrastruktur yang digagas Jokowi juga menjadi sorotan karena adanya dugaan korupsi. Misalnya Proyek Irigasi Lembudud di Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Proyek ini, yang dimulai pada tahun 2018 dengan anggaran sekitar Rp 19,9 miliar, bertujuan untuk mendukung pertanian padi organik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 

    Namun, pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Nunukan menemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp 11 miliar akibat proyek yang tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas, dan pelaksana kontrak

    Di era Jokowi proyek pengadaan bansos Covid-19 yang menyeret beberapa pejabat tinggi, serta berbagai kasus di sektor energi dan pangan. Berbagai pihak menilai kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana proyek-proyek besar tersebut.

    Kasus yang cukup ramai sekarang ini PSN PIK 2 di Banten, ada dugaan keterlibatan Jokowi di dalam proyek yang penuh kontroversi itu. Majalah Tempo menuliskan ada dugaan Sugianto Kusuma (Aguan) pemilik Agung Sedayu Group mendapatkan PSN PIK setelah membantu IKN.

    Dugaan keterlibatan korupsi mantan Wali Kota Solo itu menyebabkan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukkan nama Jokowi, mantan Presiden Indonesia, sebagai salah satu finalis untuk “Person of the Year” dalam kategori korupsi.

    Ketiga, kriminalisasi aktivis dan oposisi. Selama pemerintahan Jokowi, berbagai aktivis dan tokoh oposisi melaporkan adanya peningkatan kriminalisasi terhadap mereka yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Beberapa undang-undang seperti UU ITE sering digunakan untuk membungkam kritik. Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintahan Jokowi terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi.

    Kasus kriminalisasi terhadap aktivis:

    -Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Keduanya menghadapi proses hukum setelah mengkritik kebijakan pemerintah terkait isu HAM dan lingkungan. 

    -Ravio Patra: Aktivis ini ditangkap dengan tuduhan menyebarkan pesan provokatif, meskipun ia mengklaim bahwa akun WhatsApp-nya diretas.

    -Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan: Keduanya ditangkap dengan tuduhan menyebarkan informasi yang menimbulkan keonaran terkait penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

    Data Kriminalisasi:

    2020: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 132 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan 157 korban, termasuk dugaan kriminalisasi terhadap aktivis. 

    2019: YLBHI melaporkan 47 kasus dugaan kriminalisasi masyarakat sipil dengan 1.019 korban. 

    2024: SAFEnet mencatat 30 kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ranah digital selama Januari-Maret, dengan 52 orang terjerat kasus tersebut. 

    Mantan Presiden Jokowi meninggalkan warisan yang kompleks bagi pemerintahan Prabowo. Di satu sisi, investasi besar dalam infrastruktur diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian. 

    Namun, di sisi lain, beban utang yang besar menuntut kebijakan fiskal yang hati-hati agar tidak menimbulkan krisis ekonomi di masa depan.

    Presiden Prabowo pun melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran di berbagai lembaga negara.rmol news logo article

    *Penulis adalah Aktivis 98

  • Lagi-lagi, AHY Ungkit Demokrat Dijegal Masuk Pemerintahan Selama Satu Dekade, Sentil PDIP?

    Lagi-lagi, AHY Ungkit Demokrat Dijegal Masuk Pemerintahan Selama Satu Dekade, Sentil PDIP?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali mengungkit perjuangan partainya yang dijegal masuk pemerintahan selama satu dekade. Sejak Presiden ke-7 Jokowi berkuasa.

    Itu diungkapkan AHY saat menghadiri peletakan tiang pertama Gedung DPD Partai Demokrat Jawa Barat terbaru di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Ia mengungkapkan partainya kini berada di dalam pemerintahan. Setelah satu dekade di luar.

    “Kini dengan kembalinya kepercayaan di pemerintahan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Demokrat bertekad untuk terus menghadirkan solusi pro-rakyat,” kata AHY.

    Selain itu, ia membahas persiapan kongres partainya. Ia menegaskan, partai yang ia pimpin itu tetap solid.

    “Berkenaan dengan potensi pergerakan yang mencoba memecah belah Partai Demokrat menjelang kongres maka kami tetap solid. Kami pun tidak akan tinggal diam menghadapi upaya pihak eksternal yang ingin mengganggu stabilitas partai,” tegasnya.

    Anak dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan kader Demokrat adalah kader tangguh. Karena telah berjuang sejak partai itu dibentuk.

    “Kader Demokrat adalah orang-orang yang sudah membangun partai ini sejak awal dengan keringat dan air mata. Kami tetap solid,” terang AHY.

    Hal senada, sebelumnya diungkapkan AHY pada acara perayaan Natal Partai Demokrat di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini, Jakarta Timur, Selasa 21 Januari 2025.

    “Setelah 10 tahun kita berada di luar pemerintahan, bahkan kita menjadi oposisi, bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu jalan kita ditutup, betul?,” ucapnya kala itu.

  • Proyek IKN Terancam Mangkrak usai Pemblokiran Anggaran, Indef Usulkan Jadi Ibukota Provinsi Kaltim

    Proyek IKN Terancam Mangkrak usai Pemblokiran Anggaran, Indef Usulkan Jadi Ibukota Provinsi Kaltim

    FAJAR.CO.ID — Proyek mercusuar mantan Presiden Jokowi yakni Ibu Kota Nusantara atau IKN terancam mangkrak setelah pemblokiran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek IKN ini memerlukan anggaran jumbo, tetapi investor asing maupun lokal yang digadang-gadang membiayai tak kunjung datang.

    Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof Didin S Damanhuri menilai proyek pembangunan IKN untuk kepentingan yang sangat sempit tanpa studi kelayakan memadai. Proyek IKN dengan investasi Rp466 triliun yang kini hanya mengharap APBN sekadar personal legacy Jokowi.

    “Saya selaku akademisi sudah menentang IKN sejak awal. Itu karena tak ada studi kelayakan dan perencanaan matang. Saya juga salah satu yang menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Prof Didin dalam Diskusi Publik dan Peresmian Ruang baca Faisal Basri bertajuk Merekam Gagasan Faisal Basri di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Alasannya IKN bakal bernasib mangkrak di masa depan, karena butuh anggaran yang sangat besar. Di sisi lain, investor asing yang disebut antre untuk masuk di proyek IKN justru tak kunjung terealisasi.

    Awalnya, Presiden Jokowi menyebut Softbank akan mendanai proyek IKN, namun nyatanya hengkang.

    “Mereka punya intelijen ekonomi yang melihat proyek IKN tak punya potensi cuan yang menggiurkan. Kalau investor lokal yang kabarnya masuk ke IKN, karena ada tawaran lain,” ungkapnya.

    Prof Didin memprediksi anggaran kelanjutan pembangunan IKN bakal tersendat, bahkan besar peluang disetop. Banyak sarana dan prasarana IKN yang juga bakal tak terbangun.

  • Jokowi Puji Lokasi KEK Lido, Ternyata Jadi Penyebab Pendangkalan Danau yang Parah

    Jokowi Puji Lokasi KEK Lido, Ternyata Jadi Penyebab Pendangkalan Danau yang Parah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Joko Widodo alias Jokowi menyanjung pengusaha Hary Tanoe saat meresmikan KEK Lido, 31 Maret 2023 lalu. Presiden ke-7 RI itu menilai visi Hary Tanoe sangat tajam, karena waktu tempuh lokasi Lido ke Jakarta hanya 50 menit.

    Belakangan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menyetop proyek patungan Hary Tanoe dan Donald Trump itu karena merusak lingkungan. Bukaan lahan proyek yang tidak memiliki sistem pengaliran air hujan yang baik telah menjadi penyebab pendangkalan hulu Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

    “Infrastruktur yang kita bangun, baik itu airport, baik itu pelabuhan, baik itu jalan tol, sekarang satu per satu sudah kelihatan manfaatnya dan dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan nilai-nilai keekonomian,” kata Jokowi saat meresmikan KEK Lido, dikutip dari laman Presiden RI.

    Pendangkalan hulu Danau Lido merugikan masyarakat hingga akhirnya mengadukannya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Pengaduan itu lalu direspons Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

    Hasilnya, Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH Ardyanto Nugroho mengungkap perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan realisasi konstruksi di KEK Lido.

    Ardyanto mengatakan, tidak adanya pengelolaan air limpasan yang baik menjadi penyebab sedimentasi yang mengancam ekosistem di sekitar danau.

    “Ketidaksesuaian antara rencana lingkungan dan pelaksanaan fisik menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam,” jelas Ardyanto.

  • Jokowi yang Bertanggung Jawab Dunia Akhirat, Bukan Prabowo

    Jokowi yang Bertanggung Jawab Dunia Akhirat, Bukan Prabowo

    JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menyebut mantan Presiden Joko Widodo adalah orang yang paling bertanggungjawab atas tersendatnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, bukan Presiden Prabowo Subianto.

    Jamiluddin menilai logis pemblokiran anggaran Ibu Kota Negara (IKN). Sebab IKN bukanlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Logis karena Prabowo harus menyiapkan anggaran untuk membiayai program unggulannya. Karena itu, yang bukan program unggulan logis kalau anggarannya dipangkas. Jadi, sudah tepat anggaran IKN diblokir,” ujar Jamiluddin, Sabtu, 8 Februari.

    Jamiluddin menilai, rakyat tidak akan menuntut bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan. Rakyat, menurutnya, hanya menuntut Prabowo menunaikan janji kampanyenya.

    “Pembangunan IKN tidak termasuk janji Prabowo. Karena itu, Prabowo tak akan merasa bersalah bila tidak melanjutkan pembangunan IKN,” kata Jamiluddin.

    “IKN mangkrak atau tidak bukan tanggung jawab Prabowo. Rakyat justru akan marah pada Prabowo bila ia membangun IKN tapi janjinya justru tidak diwujudkan. Janji adalah hutang, akan terus ditagih rakyat,” sambungnya.

    Untuk itu, Jamiluddin menilai, Prabowo boleh saja mengabaikan ambisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait IKN. Sebab Prabowo tak punya beban moral atau merasa bersalah bila abai terhadap IKN.

    “Prabowo harus memilih, membangun IKN atau memenuhi janjinya kepada rakyat. Saya yakin, Prabowo akan memilih mewujudkan janjinya,” katanya.

    Jokowi, tambah Jamiluddin, bisa jadi hanya tinggal masa lalu. Termasuk IKN yang tak akan jelas rimbanya.

    “Biarkan Jokowi yang mempertanggungjawabkan IKN baik dunia maupun akhirat. IKN bukan urusan Prabowo, tapi urusan Jokowi,” pungkasnya.

    Diketahui, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 masih terkena blokir sehingga belum ada pembangunan baru yang dilakukan. Meski demikian, progres pembangunan mega proyek IKN sudah menyentuh angka 87 persen.

    Dody menyebut, saat ini Kementerian PU tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan pembangunan IKN.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody usai rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 Februari.

  • Susi Pudjiastuti Kritik Jakarta Tak Punya Pantai Bersih dan Gratis dalam Sejarah Hari Ini, 8 Februari 2018

    Susi Pudjiastuti Kritik Jakarta Tak Punya Pantai Bersih dan Gratis dalam Sejarah Hari Ini, 8 Februari 2018

    JAKARTA – Hari ini, tujuh tahun yang lalu, 8 Februari 2018, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti kritik Kota Jakarta yang notabene Ibu Kota tak memiliki pantai bersih yang gratis. Ia menantang Gubernur Anies untuk hadirkan pantai bersih yang gratis bagi warga Jakarta.

    Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta kerap kesulitan menghadirkan hiburan murah meriah di Jakarta. Dulu kala proyek Ancol dikerjakan supaya warga Jakarta bisa berlibur ke pantai gratis. Namun, warga Jakarta harus membayar jika masuk ke pantai.

    Hiburan murah meriah dan gratis kerap jadi pertanyaan di DKI Jakarta. Kondisi itu seraya hanya dihadirkan lewat taman kota belaka. Tidak banyak akses hiburan yang bisa diakses oleh semua kalangan. Hiburan yang berbayar banyak.

    Narasi itu kemudian membuat pemerintah era Ali Sadikin menggelorakan proyek Ancol. Gubernur era 1966-1977 itu mencoba menghadirkan pantai yang bisa diakses semua kalangan dan gratis. Namun, urusan membangun tak mudah. Kesulitan dana sempat menjadi kendala serius.

    Pendanaan dari sana sini terpaksa diterima. Akibatnya, akses masuk Ancol terpaksa berbayar. Artinya, warga Jakarta baru bisa menikmati pantai jika mengeluarkan uang. Pantai yang ada di Jakarta jadi tak gratis.

    Kadang kala kalau mau mencari pantai yang bersih dan cantik warga Jakarta harus ke Kepulauan Seribu. Ajaibnya kondisi itu berlangsung hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kondisi itu diteropong oleh Susi Pudjiastuti.

    Menteri KPP era 2014-2019 itu mengungkap ia kesulitan mencari pantai bersih dan cantik di Jakarta. ia mencoba mengekplorasi ke mana-mana. Jawaban tak kunjung didapat. Kondisi itu membuatnya kerap pulang kampung ke Pangandaran, Jawa Barat kala libur akhir pekan hanya untuk menikmati pantai indah.

    Rekaman tentang tiada pantai bersih yang gratis di Jakarta jadi amunisi Susi kritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan langsung pada pelatakan batu pertama Pasar Ikan Modern Muara Baru pada 8 Februari 2018. Susi menyebut Jakarta adalah Ibu Kota negara dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia.

    Namun, urusan pantai bersih yang gratis tak punya. Susi pun menantang Anies supaya mampu menghadirkan pantai bersih yang gratis bari warga Jakarta.

    “Masa pantai bersih yang gratis saja tidak punya. Nah, ini Pak Gubernur (Anies Baswedan). Pekerjaan rumah Bapak untuk menyelesaikan. Pak Anies, gratis. Free access to the beach itu harus dimiliki orang Jakarta.”

    “Tahun lalu sudah pernah marah-marah sama Ahok. Ya omelannya saya terusin ke Bapak. Dan saya cerewet. Jadi tidak akan berhenti ngomong sampai dapat, akan saya tanyakan lagi,” ungkap Susi langsung di depan Anies Baswedan sebagaimana dikutip laman tempo.co, 8 Februari 2018.

    Anies pun menerima kritik dan masukan dari Susi. Ia tak mengelak dari omongan Susi yang menyebut bahwa DKI Jakarta tak punya pantai bersih yang gratis. Anies pun mengungkap ia ingin Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta nantinya dapat bermanfaat bagi publik – jadi pantai misalnya.

    Anies pun berjanji pula akan mempercantik pantai-pantai lainnya di Jakarta. Kondisi itu karena Anies menyakini bentangan pantai di Jakarta luas. Nantinya, Anies akan mencoba bangun satu-satu. Masalahnya perkara mempercantik pantai bukan hal mudah. Hal itu sulit bukan main.

    “Menjadi areal yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pantai di Jakarta itu bentangannya luas. Justru itu yang nanti akan kami bangun satu-satu,” ujar Anies Baswedan sebagaimana dikutip laman tempo.co, 8 Februari 2018.