Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Teriakan ‘Hidup Jokowi’ Menggema Saat Kaesang Blusukan di Pasar Inpres Manonda Palu

    Teriakan ‘Hidup Jokowi’ Menggema Saat Kaesang Blusukan di Pasar Inpres Manonda Palu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di sela-sela agenda Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11), Ketua Umum Kaesang Pangarep blusukan ke Pasar Inpres Manonda.

    Kunjungan ini dilakukan Kaesang Pangarep sebelum memulai pembukaan Rakorwil DPW PSI Sulteng.

    Kaesang hadir didampingi Ketua Harian PSI Ahmad Ali, Bendahara Umum Fenty Noverita, dan jajaran DPP lainnya.

    Saat Kaesang berkeliling terdengar teriakan “hidup PSI” dan “hidup Jokowi”.

    Pria kelahiran 25 Desember 1994 itu juga sempat berbincang dengan pengunjung dan para pedagang pasar inpres.

    Seorang perempuan yang sedang hamil bahkan meminta Kaesang untuk mengelus perutnya.

    “Mas Kaesang, coba dulu elus perutku. Supaya ganteng dan lancar rezeki nanti anak ini,” ucap si bumil.
    Kaesang lantas tertawa mendengar hal itu lalu menurutinya.

    Dia juga meladeni setiap ajakan berswafoto dengan warga dan sempat memborong jajanan lokal.

    Saat ingin berkeliling pasar, Kaesang, Ahmad Ali menggunakan becak dan menarik perhatian warga sekitar.

    Dalam Rakorwil tersebut, Kaesang menegaskan dirinya jauh-jauh terbang ke Palu, Sulteng bukan untuk main-main. Ia menyampaikan, Sulawesi Tengah akan menjadi pionir dari PSI di 2029.

    “Saya juga ingin menegaskan, saya hadir di sini, kita bukan untuk main-main. Kita hadir di sini, DPP hadir di sini untuk mempersiapkan kita bisa menang di 2029,” tekannya.

    Ia mengingatkan kader PSI memperkuat struktur akar rumput mulai dari tingkat DPW hingga DPC. Putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu bahkan sesumbar mampu mengalahkan partai besar seperti Nasdem di Pemilu mendatang.

  • Ahmad Ali Sebut Jokowi Bukan Pembohong, Makanya Bisa Jadi Presiden

    Ahmad Ali Sebut Jokowi Bukan Pembohong, Makanya Bisa Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas dan terbuka sempat menyatakan mendukung penuh dan siap bekerja keras untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baik di DPP, DPD, sampai desa-desa.

    Jokowi mengucapkan komitmen itu pada Kongres PSI di Solo, akhir Juli 2025. Ia dipastikan akan turun gunung untuk memenangkan PSI di Pemilu 2029 mendatang.

    Ketua Harian PSI Ahmad Ali membeberkan, Jokowi telah berjanji segera membantu perjuangan partai berlambang gajah itu.

    Akan tetapi, PSI meminta ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ini untuk fokus beristirahat terlebih dahulu supaya bisa memulihkan kondisi kesehatannya 100 persen kembali.

    Sebab, mereka menilai, pertarungan yang sesungguhnya baru akan terjadi di tahun 2027, 2028, dan 2029.

    Bahkan, ketika Jokowi sudah turun gunung nanti, PSI jemawa akan terjadi badai politik, di mana kader partai pemenang pun rela pindah ke PSI.

    Ali menyampaikan ini saat Pra Rakerwil Seluruh Kader PSI Se-Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025) malam.

    “Pak Jokowi sudah berjanji pada saya, insya Allah beliau akan totalitas berjuang bersama-sama, akan tempur, turun ke lapangan, berjuang bersama-sama membersamai kita untuk memenangkan PSI,” ujar Ahmad Ali saat mengunjungi Ponpes Anharul Ulum di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (15/11/2025).

    Hanya saja, Ali menyebut PSI meminta Jokowi untuk lebih banyak beristirahat saat ini.

    “Hari ini beliau kami minta untuk lebih banyak istirahat, memulihkan supaya kondisinya fit 100 persen. Sehingga nanti 2027 beliau kembali prima seperti biasa. Dan beliau saya mewakili betul efek Jokowi itu masih sangat kuat di Indonesia,” jelasnya.

  • Hoaks, Jokowi marahi Purbaya karena tolak tanggung utang Whoosh

    Hoaks, Jokowi marahi Purbaya karena tolak tanggung utang Whoosh

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah narasi di Facebook mengklaim Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudha, karena menolak menangani utang proyek kereta cepat Whoosh.

    Konten dengan video itu diawali sebuah cuplikan yang menampilkan Jokowi sedang berpidato membahas isu transportasi publik.

    Dalam paparannya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan bahwa Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), dan kereta cepat Whoosh memang masih menimbulkan kerugian negara secara pendapatan ekonomi.

    Walau demikian, kerugian yang dialami negara akibat kemacetan angkanya lebih besar, kata Jokowi dalam pidato itu.

    Unggahan tersebut disimpulkan sebagai bentuk kemarahan Jokowi terhadap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

    Dalam video di Facebook juga disematkan tulisan:
    Pak Purbaya Di Skak Jokowi, Terlalu Ikut Campur Urusan Kereta Cepat..!!!!!
    Baru kali ini liat Jokowi marah
    Beginilah pernyataan Jokowi atas kerugian kreta cepat yang Tak mau hutangnya di tanggung Pak Purbaya, Minggu (19/10/2025).

    Namun, benarkah konten itu memuat kemarahan Jokowi terhadap Purbaya yang menolak tanggung utang Whoosh?

    Tangkapan layar unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Jokowi marahi Purbaya karena tolak tanggung utang Whoosh (Facebook)

    Penjelasan:
    Video yang menampilkan Jokowi di Facebook itu merupakan pidato lama, tepatnya pada 13 Agustus 2024.

    Saat itu, Jokowi masih menjabat sebagai Kepala Negara dan sedang memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Video aslinya dapat dilihat di sini.

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa baru diangkat jadi Menteri Keuangan RI oleh Presiden Prabowo pada 8 September 2025, sebagaimana diberitakan Antara di sini.

    Purbaya memang sempat menarik perhatian publik karena pernyataannya soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan ikut menanggung beban utang Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Ia mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis itu dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), seperti dilansir berita Antara pada Oktober 2025.

    Namun, Purbaya mengaku akan ikuti arahan Presiden Prabowo soal penyelesaian utang Whoosh.

    Perbedaan waktu antara penayangan video pidato Jokowi dengan pernyataan Purbaya terkait Whoosh, memperlihatkan bahwa pengunggah konten di Facebook itu telah memuat narasi yang direkayasa.

    Faktanya, paparan Jokowi di video Facebook sama sekali tak terkait dengan pernyataan Purbaya soal utang Whoosh.

    Klaim: Jokowi marahi Purbaya karena tolak tanggung utang Whoosh
    Rating: Hoaks

    Cek fakta: Hoaks! Purbaya nyatakan uang negara 1000 triliun hilang tiap tahunnya di era Jokowi

    Cek fakta: Hoaks! Luhut minta Prabowo untuk ganti Menkeu Purbaya

    Cek fakta: Hoaks! Jokowi sebut utang Whoosh akan dibayar rakyat dalam waktu 3 tahun

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ahmad Ali Serang PDIP, Denny Siregar Bilang Lagi Pansos, Ferdinand Hutahaean: Cari Sensasi Murahan untuk Mengangkat PSI

    Ahmad Ali Serang PDIP, Denny Siregar Bilang Lagi Pansos, Ferdinand Hutahaean: Cari Sensasi Murahan untuk Mengangkat PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kisruh antara PSI dan PDI Perjuangan belakangan ini menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan.

    Kisruh ini diawali dengan sentilan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang menyebut PDI Perjuangan tidak menghargai sosok Presiden ke-7, Jokowi.

    Tidak terima dengan statement tersebut, Ferdinand Hutahaean menegaskan bahwa Jokowi tidak bisa jadi apa-apa jika bukan karena PDI Perjuangan.

    Sutradara sekaligus Pegiat Medsos, yang selalu mengaku kagum terhadap PDI Perjuangan merasa terpanggil memberikan statement.

    Ia pun meminta agar PDI Perjuangan tidak terlalu merespons setiap apa yang dikatakan Ahmad Ali Cs. “PDIP ga perlu nanggepin partai kecil,” ujar Denny di X @Dennysiregar7 (24/11/2025).

    Senada dengan Ferdinand Hutahaean, Denny menuding PSI hanya sedang pansos agar menjadi pusat perhatian. “Itu lagi pansos,” tukasnya.

    Denny bilang, jika PSI tidak menyerang Partai seperti PDI Perjuangan hingga Demokrat, nama mereka tidak akan dibicarakan publik.

    “Mereka butuh nama besar untuk naik ke atas. Cari lawan yang sesuai,” tandasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, tidak tinggal diam dan menanggapi pernyataan Ahmad Ali.

    Dikatakan Ferdinand, pernyataan itu hanya sebagai manuver mencari perhatian. “Ahmad Ali itu sedang cari sensasi murahan saja untuk terus mengangkat PSI,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (23/11/2025).

    Ferdinand mengatakan, Ahmad Ali sengaja melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial demi menjaga PSI tetap berada dalam sorotan publik. “Supaya terus ada dalam frame pemberitaan, makanya dia serang NasDem lah, serang PDIP lah,” sebutnya.

  • Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali melontarkan pujian terbuka kepada Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Ia mengatakan, perjalanan politik Jokowi layak dijadikan inspirasi bagi rakyat kecil yang kerap merasa tidak punya ruang dalam dunia politik.

    Ali menegaskan, partainya ingin menghadirkan kembali kisah dan contoh nyata dari perjalanan hidup Jokowi. Khususnya kepada masyarakat yang selama ini merasa tidak memiliki privilese apa pun.

    “Kami ingin memberikan cerita, kami ingin memberikan gambaran dan ilustrasi Pak Jokowi,” kata Ahmad Ali dikutip dari unggahan PSI di X (24/11/2025).

    Menurutnya, latar belakang Jokowi justru menjadi bukti bahwa rakyat dari kalangan sederhana sekalipun dapat menembus batas-batas politik yang selama ini terlihat elitis.

    “Dengan cerita hidup bagi rakyat jelata. Bahwa rakyat jelata yang tinggal di kampung juga bisa jadi seperti Jokowi,” sebutnya.

    Ia menegaskan, keberhasilan Jokowi menjadi Presiden tidak datang dari garis keturunan bangsawan, uang berlimpah, ataupun kekuatan politik yang diwariskan.

    “Bisa juga jadi Presiden, tanpa partai politik, tanpa darah biru, tanpa uang yang banyak,” tandasnya.

    PSI sendiri belakangan semakin intens mengangkat kisah perjalanan Jokowi sebagai narasi politik mereka.

    Sebelumnya, Ahmad Ali, mengingatkan para kadernya agar mulai membuang kebiasaan bergantung pada kekuasaan.

    Ia menegaskan, masa-masa ketika partai bisa mengandalkan kedekatan dengan pemerintah sudah berlalu, dan kini PSI harus benar-benar belajar bergerak mandiri.

  • Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali melontarkan pujian terbuka kepada Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Ia mengatakan, perjalanan politik Jokowi layak dijadikan inspirasi bagi rakyat kecil yang kerap merasa tidak punya ruang dalam dunia politik.

    Ali menegaskan, partainya ingin menghadirkan kembali kisah dan contoh nyata dari perjalanan hidup Jokowi. Khususnya kepada masyarakat yang selama ini merasa tidak memiliki privilese apa pun.

    “Kami ingin memberikan cerita, kami ingin memberikan gambaran dan ilustrasi Pak Jokowi,” kata Ahmad Ali dikutip dari unggahan PSI di X (24/11/2025).

    Menurutnya, latar belakang Jokowi justru menjadi bukti bahwa rakyat dari kalangan sederhana sekalipun dapat menembus batas-batas politik yang selama ini terlihat elitis.

    “Dengan cerita hidup bagi rakyat jelata. Bahwa rakyat jelata yang tinggal di kampung juga bisa jadi seperti Jokowi,” sebutnya.

    Ia menegaskan, keberhasilan Jokowi menjadi Presiden tidak datang dari garis keturunan bangsawan, uang berlimpah, ataupun kekuatan politik yang diwariskan.

    “Bisa juga jadi Presiden, tanpa partai politik, tanpa darah biru, tanpa uang yang banyak,” tandasnya.

    PSI sendiri belakangan semakin intens mengangkat kisah perjalanan Jokowi sebagai narasi politik mereka.

    Sebelumnya, Ahmad Ali, mengingatkan para kadernya agar mulai membuang kebiasaan bergantung pada kekuasaan.

    Ia menegaskan, masa-masa ketika partai bisa mengandalkan kedekatan dengan pemerintah sudah berlalu, dan kini PSI harus benar-benar belajar bergerak mandiri.

  • Prediksi Faizal Assegaf Soal Gibran Bikin Heboh, PSI: Analisa Itu Nggak Bisa Diremehkan

    Prediksi Faizal Assegaf Soal Gibran Bikin Heboh, PSI: Analisa Itu Nggak Bisa Diremehkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf blak-blakan memberikan analisisnya terkait dinamika politik nasional yang belakangan ini menjadi perbincangan publik.

    Khususnya, mengenai pergerakan politik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka jelang 2029.

    Dikatakan Faizal, kegagalan oposisi membangun konsolidasi yang matang justru memberi ruang makin luas bagi Gibran untuk mengamankan berbagai momentum politik.

    “Sudah saya prediksi bila oposisi gagal berkonsolidasi secara konstruktif maka Gibran makin leluasa bergerak meraih semua momentum,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (24/11/2025).

    Ia juga menuturkan bahwa isu ijazah palsu yang sempat ramai diperbincangkan menjadi bumerang bagi kelompok kritis karena justru melemahkan fokus mereka sendiri.

    “Terlebih isu ijazah palsu jadi jebakan paling efektif oleh kubu Jokowi menguras kelompok kritis,” Faizal menuturkan.

    “Hasilnya Gibran terus melaju menuju kesiapan 2029 bersaing dengan AHY, Puan dan Prabowo,” tambahnya.

    Pernyataan Faizal tersebut memicu tanggapan dari kader PSI, Dedy Nur. Dedy mengatakan, analisis tersebut bukan sekadar spekulasi kosong dan layak diperhitungkan dalam peta persaingan politik ke depan.

    “Analisa macam ini tidak bisa diremehkan,” tegas Dedy di X.

    Ia bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa Gibran akan tampil lebih dominan dibanding sejumlah tokoh kuat yang disebut Faizal.

    “Bisa jadi memang Gibran Rakabuming Raka akan tampil lebih menonjol dari kandidat yang disebutkan oleh bang Faizal Assegaf,” sebutnya.

    Kata Dedy, salah satu penyebabnya adalah fokus oposisi yang menurutnya justru lebih sering tersita untuk isu-isu kontraproduktif.

  • Ahmad Ali Minta Kadernya Tidak Manja karena Jokowi Bukan Presiden, Herwin Sudikta: Ada Jokowi Saja PSI Sudah Tidak Istimewa

    Ahmad Ali Minta Kadernya Tidak Manja karena Jokowi Bukan Presiden, Herwin Sudikta: Ada Jokowi Saja PSI Sudah Tidak Istimewa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, menanggapi pernyataan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang sebelumnya meminta kader PSI untuk tidak manja karena Jokowi sudah tidak lagi berkuasa.

    Herwin mengatakan, pernyataan tersebut justru membuka kembali pertanyaan publik mengenai posisi PSI tanpa keberadaan Jokowi.

    Ia menyebut partai berlambang gajah itu selama ini terlalu bergantung pada figur mantan Presiden RI tersebut.

    “Ada Jokowi saja PSI sudah tidak istimewa. Apalagi sekarang, ketika bayangannya pun sudah tidak ada?,” ujar Herwin di X @bangherwin (24/11/2025).

    Herwin kemudian mempertanyakan alasan publik untuk memilih PSI saat ini. “Lalu apa alasan publik memilih PSI?,” timpalnya.

    Kata dia, partai tersebut tidak memiliki pijakan ideologis maupun rekam integritas yang dapat dijadikan alasan kuat oleh pemilih.

    “Ideologi? Nggak punya. Integritas? Jangan bercanda. Transparansi? Semakin jauh, bahkan urusan private jet Kaesang saja masih gelap,” imbuhnya.

    Herwin juga menyindir posisi PSI yang selama ini dinilai menikmati privilese politik.

    Ia menyebut wajar jika kini partai itu terlihat kehilangan pamor setelah tidak lagi mendapatkan keuntungan dari kedekatan dengan kekuasaan.

    “Jika selama ini hidup dari privilese, jangan kaget kalau tanpa privilese kalian terlihat bahkan jauh dari apa adanya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, mengingatkan para kadernya agar mulai membuang kebiasaan bergantung pada kekuasaan.

    Ia menegaskan, masa-masa ketika partai bisa mengandalkan kedekatan dengan pemerintah sudah berlalu, dan kini PSI harus benar-benar belajar bergerak mandiri.

  • 6 Ini Alasan KPU Sembunyikan NIM dan Tanda Tangan Rektor di Salinan Ijazah Jokowi Nasional

    6 Ini Alasan KPU Sembunyikan NIM dan Tanda Tangan Rektor di Salinan Ijazah Jokowi Nasional

    Ini Alasan KPU Sembunyikan NIM dan Tanda Tangan Rektor di Salinan Ijazah Jokowi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan alasan pihaknya menyembunyikan sembilan informasi dalam salinan ijazah kelulusan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
    Diketahui, pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat (
    KIP
    ) karena
    KPU
    dinilai menyembunyikan informasi publik.
    Sembilan hal yang disembunyikan KPU RI dalam salinan ijazah
    Jokowi
    adalah nomor ijazah; nomor induk mahasiswa; tanggal lahir; tempat lahir; tanda tangan pejabat legalisir; tanggal dilegalisir; tanda tangan rektor UGM, dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM.
    Perwakilan KPU yang hadir dalam sidang menyampaikan, lembaganya sebagai badan publik mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi.
    “Oleh karena itu, kami mempedomani dalam undang-undang, misalnya kaya adminstrasi kependukan, jadi menurut kami tandan tangan dan nomor-nomor yang disebutkan sembilan item tadi memang kami hitamkan,” ujar perwakilan KPU dalam sidang sengketa informasi publik yang digekar KIP, dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (24/11/2025)
    Ketua Majelis Sidang kemudian bertanya, apa alasan KPU RI menyembunyikan atau mengaburkan sembilan informasi dari salinan
    ijazah Jokowi
    .
    Sebab, penyembunyian sembilan informasi tersebut bisa saja merupakan bentuk pengecualian terhadap ijazah Jokowi.
    Sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Jokowi yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Senin (24/11/2025).
    “Jadi kan Anda menghitamkan, oke. Anda beralasan bahwa itu untuk melindungi data pribadi dan lain-lain, gitu kan. Berarti kan Anda mengecualikan? Betul?” tanya Ketua Majelis Sidang.
    Perwakilan KPU RI kemudian menjawab bahwa salinan ijazah Jokowi merupakan dokumen publik yang terbuka, tetapi informasi yang ditampilkan terbatas.
    “Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kita hitamkan,” ujar perwakilan KPU RI.
    Ketua Majelis Sidang KPI pun memutuskan agar KPU RI melakukan uji konsekuensi dan diberi waktu satu minggu.
    “Nanti pada persidangan berikutnya Anda bawa itu hasil uji konsekuensinya, beserta bukti-buktinya, alat buktinya, sekaligus juga Anda bawa salinan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan itu,” ujar Ketua Majelis Sidang.
    Sebagai informasi, sengketa di KIP ini bermula ketika Bonatua meminta permohonan informasi ke KPU RI pada 3 Agustus 2025.
    Setidaknya terdapat tiga jenis dokumen yang dimohonkan ke KPU RI, meliputi:
    Kemudian pada 2 Oktober 2025, KPU RI hanya menyerahkan sebagian dokumen, yakni salinan ijazah Jokowi yang dipakai untuk Pilpres 2019, berkas hasil penelitian dokumen perbaikan syarat pencalonan, dan dokumen penetapan pasangan calon peserta Pilpres 2019.
    Ketidakpuasan atas jawaban tersebut membuat Bonatua mengajukan sengketa informasi publik ke KIP pada 15 Oktober 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Salinan Ijazah Jokowi Dipersoalkan, KPU RI Disebut Sembunyikan 9 Informasi Nasional

    5 Salinan Ijazah Jokowi Dipersoalkan, KPU RI Disebut Sembunyikan 9 Informasi Nasional

    Salinan Ijazah Jokowi Dipersoalkan, KPU RI Disebut Sembunyikan 9 Informasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi mempersoalkan sembilan informasi yang disembunyikan atau dikaburkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam salinan ijazah kelulusan Joko Widodo (Jokowi) dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
    Atas dasar hal tersebutlah, Bonatua mengajukan sengketa ke
    Komisi Informasi Pusat
    (
    KIP
    ) karena Komisi Pemilihan Umum (
    KPU
    ) RI dinilai menyembunyikan informasi publik.
    Sembilan hal yang disembunyikan KPU RI dalam salinan ijazah
    Jokowi
    adalah nomor ijazah; nomor induk mahasiswa; tanggal lahir; tempat lahir; tanda tangan pejabat legalisir; tanggal dilegalisir; tanda tangan rektor UGM, dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM.
    “Yang mana ini dalam ketentuan undang-undang bukan sesuatu yang yang harus ditutupin, dikecualikan,” ujar kuasa hukum Bonatua dalam sidang sengketa informasi publik yang digelar KIP, dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (24/11/2025)
    “Jadi (salinan) ijazah-ijazah ini kami dapatkan ada sembilan item (yang disembunyikan),” sambungnya.
    Adapun Bonatua mengatakan, dirinya membutuhkan data dan informasi dari salinan
    ijazah Jokowi
    untuk penelitian.
    Penelitiannya, kata Bonatua, merupakan kepentingan publik perihal keaslian ijazah pejabat publik.
    “Jadi penelitian saya memang saya lakukan pribadi, tapi sudah saya publish ke publik. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius,” ujar Bonatua.
    “Jadi ini untuk kepentingan publik, walaupun saya yang meneliti,” sambungnya.
    Setelah mendengarkan Bonatua sebagai Pemohon, Ketua Majelis Sidang meminta jawaban kepada KPU RI sebagai Termohon.
    “Berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, NIK, dan tanda tangan yang dihitamkan, Anda (KPU) punya alasan?” tanya Ketua Majelis Sidang.
    Perwakilan KPU RI yang hadir menjelaskan, lembaganya sebagai badan publik mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi.
    “Oleh karena itu, kami mempedomani dalam undang-undang, misalnya kaya administrasi kependudukan, jadi menurut kami tandan tangan dan nomor-nomor yang disebutkan sembilan item tadi memang kami hitamkan,” ujar perwakilan KPU RI.
    Ketua Majelis Sidang kemudian bertanya lagi, apa alasan KPU RI menyembunyikan atau mengaburkan sembilan informasi dari salinan ijazah Jokowi.
    Sebab, penyembunyian sembilan informasi tersebut bisa saja merupakan bentuk pengecualian terhadap ijazah Jokowi.
    “Jadi kan Anda menghitamkan, oke. Anda beralasan bahwa itu untuk melindungi data pribadi dan lain-lain, gitu kan. Berarti kan Anda mengecualikan? Betul?” tanya Ketua Majelis Sidang.
    Perwakilan KPU RI kemudian menjawab bahwa salinan ijazah Jokowi merupakan dokumen publik yang terbuka, tetapi informasi yang ditampilkan terbatas.
    “Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kita hitamkan,” ujar perwakilan KPU RI.
    Ketua Majelis Sidang KPI pun memutuskan agar KPU RI melakukan uji konsekuensi dan diberi waktu satu minggu.
    “Nanti pada persidangan berikutnya Anda bawa itu hasil uji konsekuensinya, beserta bukti-buktinya, alat buktinya, sekaligus juga Anda bawa salinan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan itu,” ujar Ketua Majelis Sidang.
    Sebagai informasi, sengketa di KIP ini bermula ketika Bonatua meminta permohonan informasi ke KPU RI pada 3 Agustus 2025.
    Setidaknya terdapat tiga jenis dokumen yang dimohonkan ke KPU RI, meliputi:
    Kemudian pada 2 Oktober 2025, KPU RI hanya menyerahkan sebagian dokumen, yakni salinan ijazah Jokowi yang dipakai untuk Pilpres 2019, berkas hasil penelitian dokumen perbaikan syarat pencalonan, dan dokumen penetapan pasangan calon peserta Pilpres 2019.
    Ketidakpuasan atas jawaban tersebut membuat Bonatua mengajukan sengketa informasi publik ke KIP pada 15 Oktober 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.