Tag: joko widodo

Polri Dinilai Perlu Melakukan Reformasi Total Bukan Hanya Reposisi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) jadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Hal itu menyusulnya munculnya berbagai kasus yang melibatkan polisi.

Mulai dari kasus pemerasan tersangka, penembakan polisi dengan polisi atau warga sipil, polisi menganiaya warga, dan aktivis, dugaan polisi jadi alat politik dan dugaan polisi melindungi kepentingan pengusaha.

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menegaskan tidak heran kalau publik mengaku tak puas dengan kinerja aparat penegak hukum khususnya Polri dan KPK.

“Karena bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Sebab pada realitasnya kedua lembaga tersebut (Polri dan KPK), kinerjanya sangat buruk,” ujar Ray saat menjadi narasumber di acara launching hasil survei ‘Civil Society for Police Watch soal ‘Pandangan Publik Terhadap Wacana Reposisi Polri’ di Hotel Ibis Budget Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2025).

Menurut Ray, Polri tidak saja dilakukan reposisi melainkan reformasi terhadap institusi Polri.

Pasalnya, reformasi Polri merupakan langkah perbaikan terhadap kultur dan institusi pada kelembagaan kepolisian.

“Perbaikan terhadap Polri pada dasarnya adalah kebutuhan mendesak, karena pada hari ini penegakan hukumnya buruk, pemberantasan korupsinya buruk, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga buruk. Maka dari itu, perlu melakukan perubahan, reformasi atau reposisi terhadap Polri,” imbuh Ray.

Jika ditelisik lebih lanjut, jelas Ray, problem utama kita sebagai bangsa yakni budaya atau culture, termasuk budaya kepolisian.

Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dia menilai budaya dan mentalitas tersebut yang kemudian melahirkan Polri yang koruptif.

“Apa yang kita dapatkan dari Polri di bawah Presiden yakni 10 tahun, semisal era Jokowi? Yang kita rasakan yakni polisi akan menjadi alat kekuasaan, menjadi alat politik atau terlibat dalam politik praktis seperti parcok (partai cokelat) dalam pemilu,” pungkas Ray.

Survei terbaru soal kepuasaan terhadap Polri

Hasil survei terbaru Civil Society for Police Watch menunjukkan tingkat kepercayaan publik dan kinerja Polri masih di bawah angka 50 persen.

Karena itu publik pun mengusulkan sejumlah reposisi Polri yang diharapkan bisa berdampak pada perbaikan kinerja dan peningkatan kepercayaan publik untuk Polri.

Reposisi yang diusulkan adalah agar Polri berada di bawah Kemendagri, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Hukum.

Dari hasil survei itu menyebutkan sebanyak 28,7 persen responden yang percaya dengan Polri.

Kemudian sebanyak 3,1 persen sangat percaya, dan 16,3 persen yang percaya pada Polri.

Lalu responden yang menjawab tidak percaya sebesar 10,6 persen, kurang percaya 34,1 persen.

Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 7,2 persen.

“Jika diakumulasikan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri berada di angka 48,1 persen atau masih di bawah 50 persen,” ujar Inisiator dan Peneliti Civil Society for Police Watch, Hasnu, dalam rilis hasil survei bertajuk ‘Pandangan Publik Terhadap Wacana Reposisi Polri’ di Hotel Ibis Budget Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2025).

“Begitu juga dengan kinerja Polri yang masih di bawah angka 50 persen,” ujarnya menambahkan.

Dari hasil survei, kata Hasnu, responden yang menjawab kinerja Polri cukup baik sebanyak 24,3 persen, sangat baik 4,3 persen dan baik 17,3 persen.

Hal ini berarti kinerja Polri berada di angka 45,9 persen.

“Sementara yang menjawab kinerja Polri tidak baik sebanyak 1,6 persen, kurang baik 3,7 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 48,8 persen,” tu tutur Hasnu.

Hasnu mengatakan pihaknya juga memotret kondisi penegakan hukum di Indonesia dengan aktor utamanya Polri, Kejaksaan dan KPK.

Dari hasil survei, menunjukkan responden yang menjawab cukup baik sebesar 29,1 persen, sangat baik 4,5 persen, dan baik 18,1 persen.

Sementara yang menjawab tidak baik sebesar 2,3 persen, kurang baik 37,4 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 8,6 persen.

Dengan kondisi Polri seperti, kata Hasnu, publik pun ingin membuka wacana soal reposisi Polri yang saat ini berada di bawah presiden.

Dari hasil survei, mayoritas responden tetap ingin Polri berada di bawah presiden sebanyak sebesar 32,3 persen.

“Hanya saja usulan di luar itu, banyak juga mendapatkan perhatian responden, yakni Polri di bawah Kemendagri 15,8 persen, di bawah Kejaksaan 24,6 persen, sementara yang menjawab Polri di bawah Kemenhan sebesar 15,2 persen, dan responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 12,2 persen,” jelas Hasnu.

Dari hasil survei tersebut, kata Hasnu, publik juga menginginkan Polri berada di bawah kementerian/lembaga selain Presiden, Kemendagri, Kemenhan dan Kejaksaan.

Responden menginginkan Polri di bawah Kementerian Hukum sebanyak 19,7 persen; di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebanyak 9,6 persen; di bawah TNI sebanyak 11,6 persen; dan lainnya 5,3 persen.

Sementara responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 38,6 persen.

Survei ini dilakukan pada 1-7 Februari 2035 terhadap 1.700 responden yang merupakan warga Indonesia berusia lebih besar 17 tahun/sudah menikah dan tersebar di 28 provinsi.

Responden dipilih menggunakan metode simple random sampling. Margin of error survei +/- 1,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Teknik pengumpulan informasi menggunakan wawancara tatap muka dan microsoft form. Surveyor minimal adalah mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan survei dari tim pusat.

Hasnu mengatakan perbaikan kinerja Polri menjadi hal penting ke depannya, termasuk diskusi reposisi Polri.

Pasalnya, Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran strategis seperti penegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Isu reposisi Polri ini kan muncul karena banyak isu-isu hukum yang terkait dengan oknum Polri, seperti isu dugaan bekingan judi online, dugaan pelibatan pada kartel narkoba, dugaan pemerasan, bekingan terhadap illegal logging (tambang, batu bara), represifitas terhadap mahasiswa dalam menangani aksi demonstrasi, kriminalisasi dan doxing terhadap aktivis HAM, aktivis lingkungan, dan jurnalis/media melalui UU ITE,” pungkas Hasnu.

10/02/2025 08:04
Satu Per Satu Jabatan Sipil Diduduki Militer Aktif… Nasional 10 Februari 2025

Satu Per Satu Jabatan Sipil Diduduki Militer Aktif…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Daftar perwira aktif yang menduduki jabatan sipil pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin panjang setelah Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya ditunjuk sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.
Asisten Teritorial Panglima TNI ini ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk menggantikan Wahyu Suparyono, Dirut Bulog sebelumnya yang baru menjabat selama lima bulan.
Novi mengakui bahwa ia memang masih aktif sebagai perwira tinggi (pati) TNI.
“Ya masih aktivitas, iya (masih prajurit aktif),” kata Novi Helmy usai rapat dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan jajaran di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).
Novi mengaku, dirinya hanya menjalankan arahan dari pimpinan meski tak menyebutkan secara gamblang pimpinan tersebut.
Ia mengaku ditugaskan untuk mempercepat swasembada pangan.
“Wah, ini sudah petunjuk dan arahan daripada pimpinan,” ujar Novi.
“Sudah langsung untuk melaksanakan tugas ini (menjadi Dirut Bulog) supaya kita cepat swasembada pangan,” ucap dia.
Sebelum Novi, satu per satu jabatan yang selama ini diduduki sipil memang mulai dikuasai oleh militer.
Salah satu yang paling diingat publik tentu saja pos Sekretaris Kabinet yang diduduki Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan.
Penunjukan Mayor Teddy sebagai Seskab pada Oktober tahun lalu menuai reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama mengenai statusnya sebagai prajurit aktif.
Namun, TNI Angkatan Darat menyebut hal itu tidak masalah karena jabatan yang disandang Teddy merupakan bagian dari penugasan di luar stuktur.
“Ini statusnya adalah penugasan di luar struktur sehingga tidak perlu menyelesaikan dinas aktifnya atau pensiunan itu tidak perlu,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana, 21 Oktober 2024.
Ia juga menyebut Seskab adalah jabatan yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, seperti Sekretaris Militer Presiden, sehingga dapat diduduki TNI aktif.
Selain Teddy, sejumlah jabatan di berbagai kementerian juga sudah diisi oleh tentara, antara lain, Mayjen Maryono sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Mayjen Irham Waroihan sebagai Irjen Kementerian Pertanian, dan Laksamana Pertama Ian Heriyawan di Badan Penyelenggara Haji.
Ketiganya ditunjuk oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melalui Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024, Desember 2024.
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai kasus ditempatkannya Mayjen TNI Novi Helmy pada Dirut Bulog jelas menyalahi aturan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
“Itu melanggar ketentuan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Dasar ya, soal bagaimana ketahanan keamanan wilayah kewenangannya hanya ada di ruang pertahanan dan keamanan,” ujar Feri kepada
Kompas.com
, Minggu (9/2/2025).
Feri tidak memungkiri bahwa UU tidak melarang TNI menduduki jabatan sipil.
Namun, berdasarkan UU, tentara aktif hanya dapat mengisi jabatan sipil yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.
Pasal 47 UU TNI menyebutkan, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang

membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
Dengan demikian, menurut Feri, penunjukan Novi sebagai Dirut Bulog melanggar UU TNI karena Bulog tidak masuk daftar jabatan sipil yang dapat diduduki perwira aktif.
“Undang-undang TNI membuka ruang militer untuk menjabat di jabatan sipil, sepanjang itu jabatan yang sudah ditentukan di pasal 47 UU TNI. Di luar itu tidak bisa, dan Bulog bukanlah salah satunya (yang termasuk diperbolehkan),” kata Feri.
Senada, pengamat militer Khairul Fahmi juga menekankan bahwa jabatan sipil yang diisi militer hendaknya adalah jabatan yang memiliki hubungan langsung dengan tugas-tugas pertahanan atau yang berkaitan dengan keahlian militer.
Akan tetapi, Khairul menduga, bisa saja pemerintah memiliki persepsi bahwa Bulog berkaitan erat dengan urusan ketahanan pangan dan logistik strategis, yang dalam beberapa hal dapat beririsan dengan tugas-tugas pertahanan.
“Karena itu, penempatan prajurit aktif di posisi tersebut mungkin dipandang sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan kecakapan, kedisiplinan, dan pengalaman militer dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan negara,” kata Khairul.
Berdasarkan aturan yang ada, Khairul menyebutkan, prajurit TNI semestinya mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan sipil, termasuk di BUMN seperti Bulog, agar tidak menggangu profesionalitas TNI.
“Selain itu, hal ini berpotensi mengganggu netralitas TNI, yang pada akhirnya dapat memengaruhi independensi dan objektivitas TNI dalam menjalankan tugas-tugas utamanya,” tutur Khairul.
Kendati demikian, ia menilai pendudukan jabatan sipil oleh militer bukanlah barang baru, hal ini juga sudah dilakukan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyonno dan Joko Widodo.
Menurut dia, hal ini menunjukkan adanya pelonggaran praktik dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan aturan yang ada.
“Karena itu, perubahan pada Pasal 47 UU TNI sebenarnya memang diperlukan agar lebih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan struktur pemerintahan saat ini,” kata Khairul.
“Kalau keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, khususnya di BUMN, diproyeksikan terus berkembang, maka penting untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap aturan hukum yang ada, terutama dalam rangka memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan mengakomodasi kebutuhan negara,” ujar dia.
Wacana merevisi UU TNI memang sempat bergulir beberapa waktu lalu untuk menambah posisi jabatan sipil yang dapat diisi militer aktif.
Berdasarkan draf
revisi UU TNI
yang tersebar, prajurit aktif TNI direncanakan dapat menduduki posisi di kementerian/lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden, tidak lagi dibatasi pada kementerian/lembaga tertentu.
Prajurit yang menduduki jabatan di kementerian/lembaga juga didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku.
Jika rancangan aturan ini gol, publik mesti bersiap untuk melihat lebih banyak lagi tentara yang menduduki jabatan sipil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/02/2025 06:05
Setop Anggaran IKN, Prabowo Disebut tetap Anggap Jokowi Figur Penting

JAKARTA – Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno menepis anggapan adanya keretakan hubungan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto setelah pemerintah memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Menurutnya, pemblokiran anggaran IKN tidak bisa dilihat sebagai indikasi keretakan hubungan kedua tokoh tersebut. Dia mengungkapkan, adanya koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang mencakup proyek strategi nasional, pengelolaan APBN, dan sektor infrastruktur, hal itu sama sekali tidak berarti bahwa Prabowo dan Jokowi mulai bermusuhan.

“Kalau dilihat dari gestur politiknya Prabowo masih menganggap Jokowi sebagai orang penting yang diperlakukan sama seperti presiden sebelumnya,” ujarnya, Minggu 9 Februari 2025.

Selain itu, koreksi yang terjadi merupakan bagian dari evaluasi kebijakan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran, bukan merupakan cerminan dari konflik personal atau politik antara kedua tokoh. “Hubungan baik antara mereka tetap dijaga dan dirawat,” imbuhnya.

Karena itu, dia meminta publik tidak mudah menyimpulkan bahwa revisi terhadap kebijakan-kebijakan strategis merupakan bukti adanya keretakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi. pasalnya, dalam dunia politik, perbedaan pandangan dan pendekatan merupakan hal yang wajar dan harus dilihat dari konteks upaya mencapai efisiensi serta kemajuan bagi bangsa.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025. Hal itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” katanya usai Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis, 6 Februari 2025.

10/02/2025 05:02
Pandji Pragiwaksono Tanggapi Pernyataan ‘Plin-Plan’ Jokowi Soal IKN: Kehilangan Pegangan…

GELORA.CO – Komika Pandji Pragiwaksono menanggapi viralnya cuitan akun X Jejak Digital, @ARSIPAJA, berisi perbandingan dua artikel berita yang sama-sama membahas mantan Presiden Joko Widodo, alias Jokowi.

Dua artikel tersebut juga sama-sama berkaitan dengan topik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Artikel pertama berasal dari Agustus 2024 lalu dengan judul “Jokowi Bilang Akan Terus Kawal IKN Meskipun Sudah Tak Jadi Presiden”.

Sementara artikel pembandingnya yang dibuat pada Sabtu (8/2/2025) kemarin berjudul “Jokowi soal Anggaran IKN Diblokir: Urusan Pemerintah, Saya Jangan Ditarik-tarik”.

Pandji Pragiwaksono pun menanggapi dua topik yang bertolak belakang itu dengan kalimat singkat dalam Bahasa Inggris.

“Losing his grip (Dia kehilangan pegangan),” cuitnya pada Minggu (9/2/2025).

Dari komentar tersebut, sahabat Deddy Corbuzier itu seolah ingin mengatakan bahwa ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sudah kehilangan kendali atas kritikan-kritikan yang ditudingkan kepada dirinya saat ini.

Di lain sisi, banyak warganet yang menyalahkan mantan presiden yang menjabat dua periode itu atas terhambatnya pembangunan IKN serta diblokirnya anggaran oleh Presiden RI sekarang, Prabowo Subianto.

Pasalnya, anggaran pembangunan IKN dianggap salah satu yang membebani ekonomi negara saat ini.

“Andai saja pindah Ibu Kota Negara itu tinggal mengembangkan lagi kota existing di Kalimantan sebelumnya, mungkin beban anggarannya nggak akan seberat ini dan penerimaan masyarakat juga mungkin akan jauh lebih baik dibanding sekarang,” kata seorang warganet di kolom komentar.

“Kebiasaan Siowi sen kiri, belok kanan, Makanya jangan pernah percaya omongannya apapun itu yang keluar dari mulut dia,” sindir warganet yang lain.

“Biasa ‘dicebokin’, sekarang bingung dia caranya ‘cebok’ dan ‘cuci tangan’,” ujar warganet lainnya menyinggung pernyataan terbaru dari Jokowi.

10/02/2025 00:42
Tuding Akun Hasan Nasbi Lebih Parah dari Fufufafa, Netizen: Presiden Harus Hati-hati

GELORA.CO – Setelah heboh akun yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka, netizen tuding akun Hasan Nasbi lebih parah dari Fufufafa.

Adapun akun yang dituding milik Hasan Nasbi selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia berisikan cacian pada Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui akun tersebut adalah @datuakrajoangek yang dituding oleh netizen adalah milik Hasan Nasbi.

Dalam postingan yang disebar di media sosial berisikan unggahan terkait penghinaan pada Presiden Prabowo.

Adapun akun @datuakrajoangek memiliki nama Tukang Sayur dengan profil picture Hasan Nasbi, di mana postingannya tertanggal pada 31 Oktober 2014 lalu.

Sayangnya saat ditelusuri, akun tersebut sudah tidak ada di jejaringan X.

Netizen juga menyinggung adanya perbedaan antara pernyataan Hasan Nasbi dengan Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra tentang permasalahan LPG 3 kg beberapa waktu lalu.

Nasbi dalam sebuah pernyataanya mengungkapkan bahwa kebijakan aturan larangan penjualan LPG 3 kg ke pengecer didukung oleh pihak istana.

Sedangkan Dasco menyebutkan jika kebijakan tersebut bukanlah kebijakan Prabowo.

Terang saja kabar akun @datuakrajoangek ini mendapatkan respon dari netizen yang menyebutkan adanya penghiatan di kabinet Prabowo.

“Ternyata di lingkaran kabinet presiden pak prabowo sekarang banyak pengkhianat dan orang2 yg dulu mencela Beliau,” tulis Damar8986 dnegan akun @helmanns8986.

“Mereka membawa misi lain.,mereka orang yg tidak ada harga diri n tid tau malu mental pecundang dan penjilat. Pak presiden harus hati2 dan bila perlu pecat semua,” tambahnya.

Netizen lain mempertanyakan apakah bahwa pihak Gerindra telah mengetahui akun @datuakrajoangek dan siapa pemiliknya.

“Orang2 @Gerindra atau para loyalisnya @prabowo ada gak yg pernah lihat tuitan tukang sayur ini ya?, tulis Didik dengan akun @Didikjzie.

“Kalau kalian tidak naik pitam dg alasan apapun, sejatinya kalian bukan kader atau loyalis partai, bahkan kalian punya bakat sebagai pengkhianat ketum ataupun partai anda sendiri!!!, tambahnya.

Selain itu juga mempertanyakan jika nebar akun @datuakrajoangek adalah milik Hasan Nasbi kenapa bisa masih ditarik ke dalam tim Pabowo.

“Ko bisa terima,pak prabowo orang yang menghina dia apa ga tau gada yang kasih tau,” komentar akun @kotaciwili31244.

Hal senada juga dipertanyakan Encus dengan akun @AndikaNgojek.

“Waduh,,,parah betul ni org, tp kenapa dia jd pejabat ya?, tulisnya.

Sedangkan netizen lainnya juga menyebar informasi terkait nama-nama pemilik akun yang diduga bazzer Jokowi yang eksis dilingkaran Prabowo.

“Bukan cuma menteri Jokowi, bahkan buzzer Jokowi juga eksis di sekitar Prabowo, jadi beneran ya tema keberlanjutan,” tulis Lukman Simandjuntak dengan akun @hipohan.

“Hasan Nasbi aka datuakrajoangek, Rudi Susanto aka kurawa, Dede Budhyarto aka kangdede78, Permadi Arya aka Abu Janda dan Immanuel Ebenezer aka Noel,” tulisnya.

09/02/2025 23:47
Muncul Majelis Ulama Nusantara, Dukung PSN PIK 2, Sebut Membiarkan Tanah Terbengkalai Itu Dosa

GELORA.CO – Nama Majelis Ulama Nusantara (MUN) makin mencuat usai mendukung kelanjutan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2).

Juru bicara MUN, Kyai Mohamad Ashshiddiqi, menegaskan bahwa ulama wajib mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi umat.

Menurut MUN, pendapat itu disampaikan setelah melakukan kajian dan meninjau lokasi pada 1 Februari 2025.

Sejalan dengan paham Ahlussunah Waljama’ah, MUN berharap proyek ini terus berjalan sesuai Perpres era Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, tanpa terhambat kepentingan politik.

Mereka menilai PSN PIK 2 bermanfaat dan bukan mudarat, sebagaimana disampaikan oleh Kyai Said Aqil Siradj, yang mengingatkan bahwa membiarkan tanah terbengkalai adalah dosa.

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa PSN PIK 2 tidak terkait dengan Pantai Indah Kapuk.

Proyek seluas 1.754 hektar di lahan milik Kementerian Kehutanan ini mencakup pengembangan wisata mangrove dari 91 menjadi 514 hektar, serta fasilitas eco-wisata, termasuk masjid 4,5 hektar, tanpa pembangunan rumah komersial.

Ditegaskan, keberadaan Majelis Ulama Nusantara (MUN) bukan untuk menyaingi Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan sebagai alternatif kemitraan yang mempererat hubungan antara ulama, umara, dan umat.

Sebagai organisasi yang hadir untuk membangun sinergi dengan masyarakat, MUN berkomitmen dalam memperkuat persatuan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

Juru Bicara MUN, Kiai Alwiyan Qosid Syam`un, menegaskan bahwa organisasi ini lahir sebagai wujud kebebasan berserikat yang telah dijamin oleh undang-undang.

Menurut Kiai Alwiyan, MUN berpegang teguh pada nilai-nilai nasionalisme serta memiliki komitmen kuat dalam membela kebenaran dan keadilan.

“Kami berkumpul dalam wadah ini untuk memperkuat peran ulama dan akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertama pada akhir Februari 2025, di Jakarta,” ujar Kiai Alwiyan, Sabtu (8/2/2025).

Dukungan terhadap MUN terus meningkat, dan Munas perdana ini diharapkan menjadi tonggak sejarah bagi gerakan alim ulama di Indonesia.

Dengan semakin banyaknya pihak yang mendukung, MUN optimis dapat memperkuat peran ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, Kiai Alwiyan menekankan bahwa kemitraan antara ulama dan umara menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah berbagai tantangan geopolitik serta kepentingan tertentu yang dapat mengancam persatuan.

“Oleh karena itu, MUN hadir untuk memastikan ulama, umara, dan umat tetap solid dalam membangun negeri,” jelasnya.

Meskipun bermitra dengan pemerintah, MUN tetap berpegang pada prinsip independensi dan tidak ragu untuk bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat.

“Yang membedakan MUN adalah pendekatan kami yang santun, mengutamakan dialog, serta mendahulukan tabayyun dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah,” pungkasnya. ***

09/02/2025 22:24
Pencitraan Jokowi Masih Pakai Cara Lama, Mantan Buzzer Buka Suara: Nggak Nyadar, Gobl*k!

GELORA.CO – Pengakuan mantan influencer atau buzzer Jokowi viral menjadi perbincangan. Ia mengaku bahwa permainan Presiden RI ke-7 itu sekarang ‘tak rapi’.

Salah satu contohnya adalah mobilisasi massa serta bus yang diparkir tak jauh dari rumah. Akun @Boediantar4 mengunggah video mengenai orang yang mengaku pernah menjadi timses Jokowi.

“Mantan influencernya jokowi buka kedok mengapa rumah jokowi di serbu warga untuk salaman dan selfie,” tulis @Boediantar4. Postingan yang dibagikan viral setelah memperoleh 1.100 retweet dan 2.500 tanda suka.

Ia mengunggah ulang video milik akun TikTok Didi Lionrich (@didilionrich). Perlu diketahui, Didi Lionrich mempunyai 129 ribu follower TikTok. Beberapa postingan miliknya cenderung menyerang kubu Jokowi. Akun @didilionrich berpendapat bila Jokowi sekarang lebih mirip influencer dibanding seorang negarawan.

“Sebenarnya menyedihkan banget nggak sih, udah jadi mantan tapi nggak mau jadi negarawan, malah turun jadi influencer. Saat Bu Mega ada di Italia jadi keynote speaker untuk sebuah event internasional dan saat Pak SBY menikmati waktunya dengan melukis dan menulis buku, Si Jokowi ini yang beda sendiri. Dia pengen ngasih pesan ke publik, walaupun dia sudah jadi mantan, tapi tetap disamperin sama yang katanya rakyat untuk sekadar selfie dan sejenisnya,” kata Didi Lionrich.

Akun @didilionrich menceritakan bahwa ia tahu ‘permainan’ Jokowi. Pegiat media sosial tersebut mengklaim pernah berada di barisan Jokowi. Didi Lionrich menilai bahwa permainan Jokowi tak rapi karena beberapa bus terekam diparkir dekat jalan masuk rumah.

“Sebenarnya gue juga curiga, ingat ya, gue dulu pernah ada di barisan dia. Gue tahu permainan mobilisasi massanya kayak gimana, terus ngambil angle buat framing-nya kayak gimana, itu tahu semua. Dan ini baunya sama. Diajak mau ikut, dikasih bingkisan supaya mau ikut, terus angkut pakai bus. Sampai hafal kan gue! Cuma yang bikin gue kaget adalah ternyata cara kerjanya masih sama persis dengan kesalahan yang sama persis. Yaitu apa? Kagak rapi cara mainnya!” sindir Didi Lionrich.

Ia juga mengungkap bahwa Jokowi tak belajar kesalahan dari masa lalu. “Mereka kok pada nggak nyadar ya udah banyak mantan orang dalam yang sekarang udah di luar barisan. Bukannya pakai strategi lain malah pakai cara yang lama. Gobl*k,” pungkas Didi Lionrich. Postingan mengenai mantan buzzer Jokowi menuai beragam komentar netizen.

Mantan influencernya jokowi buka kedok mengapa rumah jokowi di serbu warga untuk salaman dan selfie 😀😀🫣 pic.twitter.com/DTOWYDOeHi

— bantoro_ (@Boediantar4) February 7, 2025

“Iya, aneh juga sih. Kenapa nggak bicara di seminar atau kampus buat ngisi pensiun ya? Nggak cukup otak kah?” cuit @ar**v_r.

“Kalau mantan ordalnya aja sudah buka suara. Kok ya masih banyak buzzeRp cecunguk dan para jongos masih bersedia memuja dan membela,” sindir @sal**ah**d07.

“Sekarang bongkar-bongkar, padahal dulu sudah nikmati cuannya. Dasar buzzer,” balas @***anda_ma**on.

09/02/2025 22:13
Warga Solo Konvoi Melintasi Rumah Jokowi, Desak Jokowi Diadili karena Merugikan Negara

GELORA.CO – Puluhan orang di Solo, Jawa Tengah menggelar konvoi menuntut agar Presiden ke-7 Joko Widodo diadili.

Massa berpendapat, saat dipimpin Jokowi, banyak proyek strategis justru diserahkan kepada pihak asing.

Hal tersebut membuat negara kehilangan banyak sumber daya

Merekamenamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Bergerak menggelar konvoi motor melintasi sekitar kediaman Mantan Presiden Joko Widodo di Sumber, Banjarsari, Solo, Minggu (9/2/2025).

Koordinator Aksi Usman Amirodin mengatakan, Jokowi layak diadili karena membuka investasi dari China salah satunya di Pantai Indah Kapuk (PIK).

Menurutnya investasi tersebut merupakan bentuk penjajahan oleh negara China.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk bela negara melawan penjajah.

“Kami melihat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini dijajah oleh kekuatan asing terutama China Komunis. Kalau sudah begitu UUD 1945 diamanatkan untuk bela negara,” jelasnya saat ditemui usai aksi.

Dalam pantauan TribunSolo.com, mereka tiba di Persimpangan Sate Sumber pukul 11:12.

Setelah itu mereka belok ke Jalan Ki Mangun Sarkoro.

Saat melewati persimpangan mereka berteriak-teriak, “Adili Jokowi.”

Ia juga menyinggung adanya pagar laut yang erat kaitannya dengan PIK.

Menurutnya ini bukti semasa pemerintahan Jokowi mengutamakan investasi China ketimbang kepentingan bangsa Indonesia.

“Di bawah pemerintahan Jokowi mengutamakan kepentingan China Komunis. PIK 1, PIK 2. Masak laut bisa disertifikatkan,” jelasnya.

Meski menuntut agar Jokowi diproses secara hukum, ia tidak menggelar aksi di hadapan para penegak hukum.

Ia mengklaim proses hukum telah dijalankan di Jakarta.

“Di Jakarta sudah berproses melaporkan Jokowi ke Mahkamah Konstitusi, kejaksaan, kepolisian. Kami memberikan dukungan mudah-mudahan tidak hanya di Solo,” tuturnya.

09/02/2025 22:06
Warga Menderita Pindah ke Rusunawa, Curhat Dulu di Kolong Jembatan Malah Bisa Makan: Blangsak Saya

TRIBUNJATIM.COM – Dampak relokasi dirasakan nyata oleh seorang warga Rusunawa Marunda.

Rohiah (57), bukan nama sebenarnya, seorang warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, membandingkan kehidupannya sebelum dan sesudah direlokasi dari kolong jembatan Kampung Walang, Jalan Lodan Raya, Ancol, Pademangan, pada 2017.

Ia mengaku kesulitan mendapatkan penghasilan setelah tinggal di Rusunawa Marunda.

“Mending saya tinggal di kolong jembatan lagi, tapi rezeki saya Alhamdulillah, buat makan enak,” ujar Rohiah kepada Kompas.com, Sabtu (8/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Minggu (9/2/2025).

“Pas pindah ke sini, saya enggak bisa apa-apa, enggak bisa bergerak. Sebenarnya, saya mau enggak mau pindah ke sini karena terpaksa. Di sini malah blangsak saya,” tambahnya.

Sebelum direlokasi, Rohiah dan suaminya berdagang di kawasan Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat.

Namun, setelah dipindahkan ke Rusunawa Marunda, mereka tidak bisa lagi berdagang.

Jarak yang jauh dari tempat usaha lama menjadi kendala utama, ditambah biaya transportasi yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka.

Rohiah mengungkapkan bahwa pemerintah sempat menjanjikan tempat usaha dan pekerjaan bagi keluarganya, tetapi janji tersebut tak pernah terwujud.

“Saya dijanjikan akan dikasih tempat usaha, pekerjaan untuk anak atau suami. Ternyata semua itu nol, tidak ada,” katanya.

Saat ini, satu-satunya sumber pendapatan Rohiah berasal dari anaknya yang bekerja sebagai kernet.

“Kalau ada kerjaan, anak saya dikasih Rp 50.000. Itu pun kadang dua atau tiga hari sekali. Itu bukan cukup untuk makan saya dan suami,” ungkapnya.

Selama tujuh tahun terakhir, Rohiah tidak mampu membayar cicilan bulanan unitnya di Rusunawa Marunda. Tunggakannya kini mencapai Rp 15 juta.

Kesulitan membayar cicilan ini diperparah dengan kondisi suaminya yang menderita diabetes hingga mengalami kelumpuhan.

WARGA RUSUNAWA MARUNDA – Pagar hingga kotak amal di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, juga ikut dijarah maling. (KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU)

“Dari pertama datang ke sini, dia memang sudah sakit diabetes, tapi belum lumpuh. Sekarang sudah tidak bisa usaha sama sekali,” jelasnya.

Selain merawat suaminya, Rohiah juga mengasuh tiga cucunya, termasuk satu anak yang bukan dari keluarga kandungnya, tetapi ia rawat setelah orangtuanya meninggal dunia.

Karena menunggak selama bertahun-tahun, unit tempat tinggal Rohiah disegel oleh pihak berwenang lima bulan lalu.

Namun, ia dan keluarganya tetap bertahan di dalam rusun tersebut.

“Sampai sekarang masih disegel. Saya diminta bayar, bahkan pernah diberi ultimatum, ‘Kalau enggak bayar, harus keluar’. Tapi saya bilang, ‘Kalau disuruh keluar, saya mau tinggal di mana? Suami saya sakit’,” ujarnya.

Kini, Rohiah hanya bisa berharap pemerintah memberikan keringanan terkait tunggakannya, termasuk penghapusan bunga yang terus bertambah bagi para warga yang kesulitan membayar.

Bicara relokasi, ada pula cerita warga yang tempat tinggalnya terdampak pembangunan IKN.

Siap-siap para warga yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terima ganti rugi Rp90 M.

Jumlah sebanyak Rp90 M tersebut sudah disiapkan oleh pemerintah untuk para warga terdampak.

Namun selain ganti rugi, pemerintah juga memberikan opsi relokasi.

Melansir Kompas.com, pemerintah telah menyiapkan dana ganti rugi sebesar Rp90 M untuk 2.086 hektar lahan warga yang terdampak dalam pembangunan IKN Kalimantan Timur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono, mengungkapkan hal ini di Jakarta, Jumat (2/8/2024) lalu.

“Kami sudah menyiapkan uangnya sekitar Rp 90 miliar untuk ganti rugi,” terang Basuki.

Basuki menjelaskan, dirinya belum bisa merinci berapa jumlah penerima ganti rugi tersebut karena masih diproses di lapangan oleh Tim Terpadu (Timdu).

Akan tetapi, lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan IKN yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, masyarakat bisa memilih untuk menerima uang ganti rugi atau relokasi saja.

Relokasi ini bisa dilakukan dengan skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus.

“Tapi dengan keluarnya Perpres 75 ini, ada alternatif untuk dibayar, nanti kita musyawarah lagi,” tambah Basuki.

Dilansir dari salinan Perpres 75/2024, penetapan nilai tanah di IKN dilakukan oleh Kepala Otorita IKN.

Tujuan penetapan nilai tanah adalah untuk pengelolaan tanah aset dalam penguasaan (ADP) Otorita IKN dan pelaksanaan investasi di IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Adapun yang dimaksud dengan ADP adalah tanah di wilayah IKN yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Nilai tanah ADP yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN berdasarkan Zona Penilaian Tanah mengacu pada perhitungan nilai tanah oleh penilai publik.

Sementara itu soal upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di IKN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku optimistis akan berjalan lancar.

Jokowi menyampaikannya setelah melakukan peninjauan kawasan Istana Kepresidenan IKN, Senin (29/7/2024).

“Kalau 17 Agustus enggak ada masalah, ini tinggal bersih-bersih,” ucap Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi tak memungkiri masih banyak pekerjaan besar yang belum selesai di IKN.

Pekerjaan besar IKN tersebut di antaranya adalah pembangunan fisik yang hingga kini masih berlangsung.

“Tapi memang masih pekerjaan besar, masih harus bersih-bersih, finishing akhir, pekerjaan besarnya masih banyak.”

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno meninjau sejumlah ruangan yang ada di kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk Kantor Presiden, Senin (29/7/2024). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Jokowi lantas memuji perkembangan pembangunan IKN sejauh ini.

“Sampai sejauh ini masih baik, sangat baik,” imbuhnya, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Adapun hari ini merupakan hari pertama Jokowi berkantor di IKN.

Jokowi hanya menjawab singkat saat ditanya sampai kapan akan berkantor di IKN.

“Melihat situasi aja,” jawab Jokowi singkat.

Saat disinggung tentang sudah berapa persen pembangunan IKN, Jokowi meminta awak media menanyakan langsung kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Ia hanya memastikan fasilitas air, listrik, serta jaringan internet di IKN sudah baik.

“Enggak ada masalah. Air melimpah, listrik oke. Internet bagus,” ucap dia.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

09/02/2025 21:52
Bahlil Klaim Siap Pertaruhkan Nyawa Demi Rakyat, Said Didu: Percaya? Sambil Cium Tangan Fufufafa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa dirinya ingin menyerahkan nyawanya demi rakyat mendapatkan komentar miring.

Bagaimana tidak, Bahlil dikenal sebagai sosok Menteri yang banyak membuat kebijakan tapi tidak pro terhadap rakyat kecil.

Sampai-sampai, beberapa tokoh nasional meragukan pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tersebut. Tidak terkecuali Said Didu.

Said Didu menyinggung sikap berbeda yang diperlihatkan Bahlil ketika bersalaman dengan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Percaya? Sambil cium tangan Fufufafa di depan Presiden Prabowo?,” kata Said Didu di X @msaid_didu (9/2/2025).

Sekadar diketahui, Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, mendadak menyemprot perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat berinteraksi dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sebuah momen, Gatot mencermati bagaimana Bahlil bersikap biasa saja ketika bersalaman dengan Prabowo.

“Ketika pak Prabowo dan mas Gibran jalan, menyalami para Menteri. Ketika Bahlil salaman dengan pak Prabowo, biasa aja,” ujar Gatot dikutip dari unggahan akun Instagram @anakabahsedunia (7/2/2025).

Namun, ketika giliran Gibran, Bahlil justru mencium tangan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.

“Tapi begitu Gibran lewat, dia cium tangannya Gibran,” cetusnya.

Gatot pun memberikan analisisnya mengenai hal tersebut. Ia menilai bahwa gestur Bahlil mencium tangan Gibran bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan menunjukkan adanya kekuatan besar di balik sosok Wapres termuda itu.

09/02/2025 20:38