Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Prabowo Jangan Bermain Api, Jokowi Wabah Ganas Kejahatan Bernegara

    Prabowo Jangan Bermain Api, Jokowi Wabah Ganas Kejahatan Bernegara

    GELORA.CO -Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pihak mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menuai kritikan.

    Pasalnya, publik menilai banyak peninggalan buruk yang dilakukan rezim Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya.

    Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf mengingatkan pernyataan Prabowo bisa berakibat buruk buat pemerintahannya saat ini.

    “Jangan bermain api pak! Semakin nekat pamer kemesraan dan gelap mata membela kejahatan Jokowi akan berakibat fatal. Ini negara, bukan persekutuan jahat antar dinasti atau jaringan mafia yang saling berkolusi demi melanggengkan kejahatan berjamaah,” ucap Faizal dalam akun media X pribadinya, Senin, 10 Februari 2025. 

    Aktivis senior ini juga membeberkan perilaku Jokowi selama memimpin negara, sehingga pihak yang mengelu-elukan sama saja melakukan pembodohan kepada rakyat.  

    “Jokowi adalah wabah ganas kejahatan dalam bernegara yang telah terbukti 10 tahun berkuasa secara semena-mena. Bersikap licik untuk melindungi Jokowi adalah perilaku hipokrit, sangat tidak etis dan tidak bermartabat,” jelasnya. 

    “Modus kompromi politik busuk tersebut jelas melecehkan rasa keadilan rakyat. Stop bicara omon-omon seolah menjaga persatuan, tapi hakikinya membodohi rakyat dengan sikap yang sangat labil, norak dan merusak tatanan bernegara,” pungkas dia.

    Pamer kemesraan antara hubungan Prabowo dan Jokowi itu dinyatakan dalam acara Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 10 Februari 2025.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama pak Jokowi, lucu juga untuk bahan ketawa boleh. Jangan kita jangan ikut pecah belah, pecah belah. Itu adalah kegiatan mereka yang enggak suka sama Indonesia,” ujar Prabowo

  • Politik kemarin, TNI soal Dirut Bulog hingga retret kepala daerah

    Politik kemarin, TNI soal Dirut Bulog hingga retret kepala daerah

    “TNI selalu menghormati setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam penunjukan sebagai pejabat di lingkungan BUMN,”

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik telah terjadi pada Senin (10/2), dan berikut sejumlah topik yang dapat Anda baca kembali pada Selasa pagi ini, yakni mulai dari tanggapan Markas Besar TNI soal penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Direktur Utama Perum Bulog hingga kabar mengenai retret kepala daerah hasil Pilkada 2024.

    1. TNI hormati keputusan Erick Thohir tunjuk Novi sebagai Dirut Bulog

    Markas Besar TNI menghormati keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam menunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

    “TNI selalu menghormati setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam penunjukan sebagai pejabat di lingkungan BUMN,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto saat dikonfirmasi awak media, Senin (10/2).

    Selengkapnya baca di sini.

    2. TNI: Novi ditunjuk jadi Dirut Bulog berdasarkan MoU dengan BUMN

    Jajaran Mabes TNI memastikan penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog berdasarkan kesepakatan bersama yang telah disetujui TNI dengan jajaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto saat dikonfirmasi awak media, Senin (10/2).

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Wamendagri: Tak ada pembicara dari luar negeri di retret kepala daerah

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 tidak menghadirkan pembicara dari luar negeri.

    “Sejauh ini tidak ada pembicara luar negeri,” kata Bima saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin (10/2), mengenai ada atau tidaknya rencana menghadirkan pembicara dari luar negeri sebagai pemateri retret.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Prabowo tak hiraukan pihak yang ingin pisahkan dirinya dengan Jokowi

    Presiden RI Prabowo Subianto memilih untuk tidak menghiraukan pihak yang berupaya memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini berhubungan sangat baik.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Presiden RI siap sambut kunjungan kenegaraan Presiden Turki

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto bersiap menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta istrinya Emine Erdogan ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025.

    Yusuf dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (10/2) malam, mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan tersebut merupakan langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Kumpulkan 1000 Satuan Komandan di Istana Bogor, Apakah Baru Sadar dalam Ancaman?

    Prabowo Kumpulkan 1000 Satuan Komandan di Istana Bogor, Apakah Baru Sadar dalam Ancaman?

    Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA

    Selama Presiden Prabowo tidak mengamputasi orang-orang Jokowi di Polri, TNI, dan Kabinet, maka pemerintahan Prabowo akan stagnan, bahkan bisa lebih buruk.

    Saat ini pastinya Indonesia dalam ancaman kedaulatan. Oligarki sudah terlalui kuat dalam satu dekade pemerintahan Jokowi. Sebanyak 1000 Satuan Komandan dikumpulkan oleh Presiden Prabowo di Istana Bogor, sementara di saat yang sama Dirjen Kemenkeu ditangkap terkait raibnya dana Jiwasraya Tp16,8 trilliun. Lebih mengagetkan lagi,  di malam harinya kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR ) terbakar. Apakah ini pertanda oligarki sudah berani melawan negara?

    Ada beberapa peristiwa menarik pada tanggal 8 Februari 2025 kemarin, pertama ditangkapnya Isa Martamarwata Dirjen Kementrian Keuangan Negara atas dugaan korupsi pada kasus Jiwasraya yang merugikan negara Rp 16,8 trilliun.  Isa diketahui menjabat Dirjen Anggaran Kemenkeu sejak tahun 2021. Sebuah peristiwa yang mengejutkan karena malingnya berada di lingkungan Kemenkeu, yang seharusnya menjadi contoh bagi instansi pemerintahan lainnya.

    Peristiwa kedua terjadinya kebakaran di kantor Kementerian ATR di bagian arsip seluas 8 x 7 M². Tentu saja publik mengaitkan peristiwa kebakaran ini adalah upaya pihak-pihak yang kesal terhadap Kementerian ATR yang dengan berani mencabut puluhan sertifikat hak guna dan hak milik di atas laut Pantura Tangerang.

    Pada dasarnya negara tidak boleh kalah dengan preman, meskipun diback up oleh naga raksasa yang sedang berusaha mengangkangi negara lewat tangan tangan pejabat pengkhianat.

    Namun demikian rakyat harus terus mengawal dan mengawasi gerak gerik buzzeer dan orang-orang Aguan yang terus melakukan pembodohan publik lewat kuasa hukumnya Moanas Alaidid, dengan membelokkan fakta bahwa sertifikat dibuat berdasarkan kepemilikan oleh pemilik tanah yang mengalami abrasi dari tahun ke tahun. Ini adalah kebohongan besar antek-antek Aguan agar kasus ini bisa dilerai.

    Presiden Prabowo sadar bahwa negara dalam ancaman oligarki dan pejabat pengkhianat yang saat ini masih banyak bercokol di birokrasi, baik dari bawah sampai pusat. Makanya Presiden Prabowo berungkali mengingatkan pada aparatur negara untuk tidak main-main dengan amanah rakyat. Terakhir 1000 Satuan Komandan dikumpulkan di istana Bogor, mewanti-wanti agar aparat tetap berpihak pada negara dan rakyat, bukan pada pihak lain. Presiden Prabowo dengan tegas meminta kepada para menteri untuk mengembalikan aset negara yang telah dikuasai oleh pihak lain tanpa kompromi.

    Dua peristiwa di atas semoga menjadikan rakyat lebih jeli, lebih cerdas, dan paham bagaimana harus bertindak serta bagaimana harus berjuang..

    Yang kita hadapi adalah naga buas dan lapar. Rakyat harus bisa lebih buas daripada naga, penuh dengan akal, cerdik dan seimbangkan otot dan otak.

    Teringat pidato Presiden Prabowo beberapa hari lalu bahwa dengan tegas beliau katakan, “Silahkan bersih bersih sendiri, atau akan saya bersihkan!”. Pernyataan keras ini semoga bisa  menjadi pegangan rakyat bahwa beberapa  kalimat sudah beliau keluarkan, adalah kalimat perlawanan terhadap oligarki  

    Waktunya rakyat mendorong dan mengawal terus kinerja Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan..

    Jangan pernah berhenti apalagi menyerah menghadapi kekuatan oligarki yang makin hari makin arogan, karena sejatinya mereka bukan siapa-siapa. Jika rakyat bersatu, maka mudah bagi kita melawan mereka.

    Sepertinya bom waktu akan meledak jika Presiden Prabowo tidak cepat ambil-alih penyelesaian PIK 2 yang menjadi barometer bagi pemerintah Kabinet Merah Putih saat ini.

    Tak ada perjuangan yang sia-sia,  teruslah berdiri tegak bersama para penegak keadilan Republik Indonesia ini.

    #AdiliJokowi

    #TangkapAguan

    #BantenMelawan

    #PIK2AncamanNKRI

    #RatakanPIK2

    #ForumTanahAir

    #FTAForBrighterIndonesia

    #FAKSI

    #KembaliKeUUD1945Asli (*)

  • Prabowo Cerita Ada Peran Jokowi dalam Kedekatannya dengan Khofifah

    Prabowo Cerita Ada Peran Jokowi dalam Kedekatannya dengan Khofifah

    Surabaya, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto membuka Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025). Prabowo mengucapkan selamat kepada Ketua Umum Muslimat Khofifah Indar Parawansa yang kembali terpilih sebagai gubernur Jawa Timur.

    “Saya percaya Bu Khofifah menjadi gubernur untuk seluruh rakyat Jawa Timur, termasuk yang tidak memilih Bu Khofifah. Saya lihat ini banyak tim sukses saya di sini,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Prabowo mengungkapkan dirinya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah. Prabowo menceritakan awal pertemuan dengan Khofifah menjelang Pilpres 2024 karena diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi kala itu.

    Prabowo lalu mengungkap ada pihak yang berupaya memisahkan dirinya dengan Jokowi sekarang.

    “Sekarang ada yang coba misah-misahin saya dengan Pak Jokowi. Jangan, kita jangan ikut. Pecah belah itu itu mereka yang tidak suka dengan Indonesia. Devide et impera, enggak usah dihiraukan,” jelasnya.

  • Prabowo tak hiraukan pihak yang ingin pisahkan dirinya dengan Jokowi

    Prabowo tak hiraukan pihak yang ingin pisahkan dirinya dengan Jokowi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo tak hiraukan pihak yang ingin pisahkan dirinya dengan Jokowi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto memilih untuk tidak menghiraukan pihak yang berupaya memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini berhubungan sangat baik.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Presiden Prabowo, dalam tayangan langsung akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Senin.

    Pada kesempatan itu Presiden Prabowo awalnya menceritakan hubungannya dengan Gubernur terpilih Jawa Timur yang juga Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa tidak terlalu dekat.

    Prabowo menjelaskan bahwa dirinya baru berjumpa dengan Khofifah menjelang pemilihan presiden, yang merupakan mandat dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Enggak usah malu-malu lah. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua,” kata Presiden.

    Prabowo pun menegaskan bahwa praktik pecah belah yang sedang diupayakan pihak tertentu terhadap hubungannya dengan Jokowi itu merupakan kegiatan oleh pihak yang tidak suka dengan bangsa Indonesia.

    Menurut Prabowo, upaya itu sama saja dengan politik pecah belah atau divide et impera yang menjadi strategi penjajah untuk memecah belah bangsa Indonesia.

    “Pecah belah, pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun divide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan,” kata Prabowo.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto hadir dalam Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar lebih dari 7.000 warga Muslimat NU hadir dalam acara pembukaan tersebut dengan peserta resmi sejumlah 3.025 orang. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia, termasuk 10 pengurus cabang istimewa Muslimat NU yang ada di luar negeri.

    Dalam kongres ini, Muslimat NU akan meluncurkan tiga program nasional, yakni Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem), Mustika Darling (Muslimat Cantik Sadar Lingkungan), dan Mustika Segar (Muslimat Cantik Sehat dan Bugar).

    Sumber : Antara

  • Prabowo Sebut Ada ‘Raja Kecil’ Melawan Efisiensi Anggaran, Siapakah Dia?

    Prabowo Sebut Ada ‘Raja Kecil’ Melawan Efisiensi Anggaran, Siapakah Dia?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung ‘raja kecil’ melawan kebijakan efisiensi belanja anggaran. Menurut Prabowo, raja kecil tersebut merasa kebal hukum.

    Kira-kira siapakah ‘raja kecil’ yang dimaksud Prabowo? Direktur Segara Institut Piter Abdullah menilai, istilah ‘raja kecil’ ini lebih ditujukan kepada kepala daerah, khususnya kabupaten/kota.

    Menurutnya, tidak sedikit dari kepala daerah yang sudah bersikap seperti ‘raja kecil’ sejak lama.

    “Saya kira itu lebih ditujukan ke kepala daerah, khususnya kabupaten kota yang memang sudah cukup lama berperilaku seperti raja kecil dengan kewenangan dan anggaran yang mereka miliki,” kata Piter, saat dihubungi detikcom, Senin (10/2/2025).

    Menurut Piter ketentuan otonomi daerah di mana mereka dipilih langsung dan memiliki banyak kewenangan, membuat mereka seperti terpisah dan tidak perlu mematuhi pemerintah provinsi dan pusat. Akibatnya, koordinasi sering menjadi sulit.

    Senada, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menduga bahwa kepala daerah sebagai sosok yang disinggung sebagai ‘raja kecil’.

    Namun selain kepala daerah, menurutnya sosok tersebut juga bisa berarti sosok menteri.

    “Ada dua, bisa kepala daerah atau menteri yang merasa bahwa pemangkasan anggaran dilakukan secara berlebihan tanpa melihat dampaknya,” ujar Bhima, dihubungi terpisah.

    Bhima menilai wajar ada protes dari berbagai sudut karena model pemangkasan prabowo dalam Inpres 1/2025 berbeda dengan automatic adjustment era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dulu.

    Dulu, menteri atau kepala lembaga bisa kirim surat rekomendasi untuk membuka blokir anggaran apabila dirasa efisiensi salah sasaran, namun sekarang tidak demikian.

    “Sekarang main pangkas saja, padahal esensial, akhirnya kena kemana-mana. Ada pegawai yang disuruh beli BBM sendiri untuk operasional, sampai gangguan layanan publik lainnya. Ini kan nggak bener ya main pangkas asal-asalan begitu,” katanya.

    Bhima sendiri menilai, pemangkasan anggaran perjalanan dinas (perjadin) atau rapat di hotel masih dibenarkan karena sudah ada ruang di gedung pemerintah untuk rapat. Namun apabila sampai pelayanan publik terganggu, menurutnya wajar bila menuai protes.

    “Begitu juga soal masalah kewenangan daerah mengelola sendiri anggarannya jadi terganggu karena pemerintah pusat intervensi sampai ke APBD. Apalagi banyak daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas jadi terimbas pemangkasan,” ujar Bhima.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya menerapkan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah, untuk masyarakat. Prabowo menyinggung ada ‘raja kecil’ yang melawan kebijakannya tersebut.

    “Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” kata Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025) dikutip dari detikNews.

    (shc/hns)

  • Ini Dia Tol Terpanjang di Indonesia

    Ini Dia Tol Terpanjang di Indonesia

    Jakarta –

    Pembangunan infrastruktur terus dikebut pemerintah, salah satunya tol. Pembangunan tol dilakukan tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa.

    Tol di Sumatera memegang status tol terpanjang di Indonesia. Tol apakah itu?

    Status itu jatuh kepada Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Terpeka) dengan panjang mencapai 189,4 kilometer (km).

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan tol itu merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

    “Jalan tol ini berperan penting sebagai jalur perekonomian di Pulau Sumatera karena dapat mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan akses menuju kawasan wisata,” tulis Kementerian PU dalam Instagram resmi, Senin (10/2/2025).

    Setidaknya ada enam destinasi wisata yang dapat dikunjungi melalui jalan tol tersebut, yakni Danau Teloko Sumatera Selatan, Kawasan Kota Lama Kayu Agung, Danau Teluk Gelam, Taman Pantai Love, Danau Teluk Rasau dan Rumah Limas Seratus Tiang.

    Mengutip dari keterangan resmi Kementerian PU, Jalan Tol Terpeka telah diresmikan pada 2019 lalu. Jalan Tol ini merupakan salah satu ruas Jalan Tol Terpanjang yang pernah diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dan mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

    Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung merupakan Jalan Tol lanjutan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 141 Km yang sudah beroperasi penuh sejak Maret 2019 lalu. Konstruksi ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung telah dikerjakan sejak pertengahan 2017 dengan biaya investasi sebesar Rp 21,95 triliun.

    Pembangunan ruas Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung terbagi menjadi 2 seksi, yaitu Seksi I ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang sepanjang 112 km dengan beberapa dukungan konstruksi dari beberapa BUMN Karya.

    BUMN Karya yang menggarap proyek ini di antaranya, PT Jasamarga Semarang Batang (25 km), Waskita Bumi Kira (25 km), Citra Karya Jabar Tol (6 km), Jasamarga Japek Selatan (15 km) dan Jasamarga Jalan Layang Cikampek (12 km). Sementara sisanya merupakan merupakan penugasan Pemerintah kepada BUMN PT Hutama Karya.

    Sedangkan pada Seksi II ruas Pematang Panggang – Kayu Agung sepanjang 77 Km, pembangunannya dilakukan oleh PT Hutama Karya sepanjang 77,17 km dan sisanya merupakan dukungan dari Waskita Sriwijaya Tol sepanjang 2,4 km yang merupakan jalan akses.

    (acd/acd)

  • Emiten Sektor Konstruksi Terkena Imbas Kebijakan Pemangkasan Anggaran

    Emiten Sektor Konstruksi Terkena Imbas Kebijakan Pemangkasan Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah tak hanya berdampak terhadap kegiatan operasional Kementerian/Lembaga, melainkan juga ke sektor lain. Salah satunya terhadap kinerja saham sejumlah emiten.

    Head of Research Retail MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana mengungkapkan emiten yang terkena imbasnya adalah yang bergerak di sektor konstruksi.

    Herditya mengungkapkan, hal ini terjadi lantaran kegiatan usaha atau proyek yang digarap perusahaan konstruksi disebut akan berkurang. Diketahui, salah satu pos yang paling terdampak dari adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah adalah sektor infrastruktur.

    “Dengan adanya pemangkasan anggaran atau pengetatan ini, akan mempengaruhi emiten-emiten yang berada di sektor-sektor tertentu,” ungkap Herditya dalam program Investor Market Closing, Senin (10/2/2025).

    “Dengan demikian, secara sektor pergerakannya akan masih cenderung tertekan ke depannya, terutama juga dari sisi infrastruktur,” sambungnya.

    Herditya melanjutkan, langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto perihal pembangunan infrastruktur di Tanah Air cenderung berbalik jika dibandingkan dengan kepemimpinan Joko Widodo. Di mana, pada 10 tahun ke belakang, pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan.

    Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo lebih fokus terhadap program yang sifatnya populis atau sosial, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Herditya pun memprediksi, kinerja saham konstruksi akan sulit rebound apabila isu pemangkasan anggaran, terutama infrastruktur, terus menguat dan bergulir.

    “Adanya kebijakan (pemangkasan anggaran) seperti ini yang cenderung sosial populis, maka sektor infrastruktur di medium 2025 akan relatif cukup tertekan,” pungkasnya. 

  • Prabowo Cerita Ada Peran Jokowi dalam Kedekatannya dengan Khofifah

    Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya Sama Jokowi, Lucu Juga

    Surabaya, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada pihak yang berupaya memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menegaskan tak menghiraukan itu dan hubungannya dengan Jokowi tetap terjalin baik. 

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

    Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo awalnya menceritakan hubungannya dengan gubernur terpilih Jawa Timur yang juga Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa yang tidak terlalu dekat.

    Prabowo menjelaskan dirinya baru berjumpa dengan Khofifah menjelang Pilpres 2025, yang merupakan mandat dari Presiden Jokowi.

    “Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Enggak usah malu-malu lah. Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua,” kata Prabowo dikutip dari Antara.

    Prabowo Subianto menegaskan praktik untuk meretakkan hubungannya dengan Jokowi merupakan upaya dari pihak yang tidak suka dengan persatuan bangsa Indonesia.

    Menurut Prabowo, upaya itu sama saja dengan politik adu domba atau divide et impera yang menjadi strategi penjajah Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia.

    “Pecah belah, pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun divide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan,” kata Prabowo.

    Prabowo Subianto hadir dalam pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut informasi, lebih dari 7.000 warga Muslimat NU hadir dalam pembukaan kongres tersebut. Peserta resmi sekitar 3.025 orang. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk 10 pengurus cabang istimewa Muslimat NU di luar negeri.

    Dalam kongres yang dibuka Presiden Prabowo Subianto ini, Muslimat NU akan meluncurkan tiga program nasional, yakni Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem), Mustika Darling (Muslimat Cantik Sadar Lingkungan), dan Mustika Segar (Muslimat Cantik Sehat dan Bugar).

  • Prabowo: Ada yang Mau Misahin Saya dengan Pak Jokowi, Lucu Juga!

    Prabowo: Ada yang Mau Misahin Saya dengan Pak Jokowi, Lucu Juga!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku belajar ilmu politik dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia bahkan mengaku ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi. 

    Prabowo pun mengaku salah satu arahan dari Jokowi adalah melakukan komunikasi dengan Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa sebelum maju pemilihan Presiden (pilpres) 2024 lalu.

    “Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau Pilpres. Yang suruh saya jumpa dengan Bu Khofifah itu ya Pak Jokowi,” ujarnya saat membuka Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama, Surabaya, Senin (10/2/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengamini apabila soal politik, Jokowi lebih unggul darinya. Bahkan, Kepala Negara pun tak malu mengatakan banyak belajar untuk memahami peta politik di Tanah Air.

    “Memang kalau politik, saya belajar dari Pak Jokowi, engga usah malu lah,” ucapnya.

    Kendati demikian, Prabowo menyayangkan pada masa pensiunnya, Jokowi justru mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari banyak pihak dan namanya selalu dipandang buruk.

    “Kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyu-kuyu dijelek-jelekkin, jangan. Kita seharusnya hormati semua, hormati semua,” imbuhnya.

    Bahkan, Prabowo tak segan mengaku ada yang ingin membuat hubungannya dengan Jokowi jadi memburuk.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan sama sama pak Jokowi, lucu juga untuk bahan ketawa boleh. Jangan! Jangan ikut pecah belah pecah belah itu adalah kegiatan mereka yang engga suka sama Indonesia,” pungkas Prabowo.