Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Tim Reformasi Polri Diusulkan jadi Mediator Kasus Roy Suryo Cs Vs Jokowi

    Tim Reformasi Polri Diusulkan jadi Mediator Kasus Roy Suryo Cs Vs Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri mendapatkan usulan terkait dengan penyelesaian kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui mediasi.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan ide mediasi itu diusulkan oleh pengamat politik Faizal Assegaf dalam audiensi di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Jimly mengatakan mediasi ini dilakukan dengan menghadirkan pihak Jokowi selaku pelapor dan Roy Suryo Cs sebagai terlapor.

    “Pak Assegaf tadi mengusulkan, bagaimana bisa tidak mediasi? ‘Oh bagus itu’, coba tanya dulu mau tidak mereka dimediasi. Baik pihak jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dkk, mau ga di mediasi,” ujar Jimly.

    Jimly menekankan status tersangka dari Roy Suryo Cs ini tetap melekat saat mediasi itu. Namun, jika nantinya menemukan titik temu maka pidananya bisa gugur dengan penyelesaian restorative justice.

    “Jadi status tersangkanya tetap, tapi di mediasi dulu, kalau misalnya ada titik temu, bisa tidak dilanjutkan pidananya, tetapi kalau seandainya tidak berhasil ya lanjut,” imbuhnya.

    Terlepas dari itu, Jimly menekankan bahwa tim reformasi Polri bukanlah wadah untuk menyelesaikan proses hukum yang ada. 

    Pasalnya, tim reformasi hanya mengambil contoh kasus yang ada untuk merumuskan kebijakan untuk diterapkan terhadap Polri ke depannya.

    “Kasus-kasus itu boleh disampaikan, tapi kita tidak menangani kasus. Jadi kasus itu dijadikan evidennce untuk menawarkan kebijakan-kebijakan reformasi ke depan,” pungkas Jimly.

  • Ahmad Khozinudin: Jimly Asshiddiqie Memupus Harapan Publik

    Ahmad Khozinudin: Jimly Asshiddiqie Memupus Harapan Publik

    Baginya, langkah profesional justru mengharuskan kepolisian menuntaskan perkara lama tersebut sebelum melanjutkan perkara yang kini menjerat para pelapor.

    “Tidak boleh bersikap tidak adil. Di kasus Jokowi dilanjutkan, sementara laporan masyarakat terkait aduan ijazah palsu dihentikan,” tegasnya.

    Bukan hanya itu, Ahmad juga membantah klaim bahwa Faisal Assegaf memiliki peran dalam proses komunikasi terkait wacana damai.

    Ia menyatakan bahwa nama Faisal tidak pernah menjadi bagian dari tim advokasi.

    “Siapapun tidak punya kewenangan, hak, atau kredibilitas untuk bertindak atas nama kasus ini. Sejak awal tidak ada nama Faizal Assegaf itu dalam tim kami,” tukasnya.

    Lebih jauh, ia mengkritik pernyataan Jimly yang dianggapnya justru merusak harapan masyarakat terhadap proses reformasi institusi Kepolisian.

    “Sikap Jimly itu memupus harapan publik yang ingin polisi direformasi dan kembali bekerja profesional,” ungkapnya.

    Menurut Ahmad, tidak ada dasar hukum untuk menawarkan perdamaian pada kasus yang ia sebut sebagai murni tindak pidana, bukan perkara perdata yang bisa diselesaikan melalui mediasi.

    Ia juga menyindir rekam jejak Jokowi dalam berbagai momen sebelumnya.

    “Jokowi itu kan memang tidak pernah bisa dipegang kata-katanya. Ketika diundang dalam mediasi damai di berbagai gugatan di pengadilan, tidak mau datang memenuhi panggilan hakim,” tandasnya.

    Ahmad kemudian mempertanyakan apa yang sebenarnya bisa diharapkan publik dari seseorang yang ia nilai tidak konsisten.

    “Jadi apa yang mau diharapkan dari seorang Jokowi dengan kredibilitas seperti itu?,” kuncinya. (Muhsin/fajar)

  • KPK Sita Mobil Mazda hingga 1 Unit Rumah pada Kasus Korupsi Kuota Haji

    KPK Sita Mobil Mazda hingga 1 Unit Rumah pada Kasus Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil Madza CX-3 hingga satu unit rumah di wilayah Jabodetabek yang diduga terkait kasus korupsi kuota haji 2023-2024.

    Penyitaan dilakukan pada hari Senin (17/11/2025). Selain itu, KPK juga menyita beberapa unit sepeda motor.

    “Penyidik melakukan kegiatan penyitaan berupa 1 bidang rumah berlokasi di wilayah Jabodetabek beserta dengan surat/bukti kepemilikannya; 1 unit Mobil bermerk Madza CX-3; 2 unit sepeda motor berjenis Vespa Sprint Iget 150 dan Honda PCX,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (19/11/2025).

    Penyitaan berasal dari salah satu pihak swasta yang diduga harta-hartanya dari hasil dugaan korupsi kuota haji. Namun Budi belum bisa menyampaikan secara detail siapa sosok yang memiliki harta tersebut.

    Budi mengatakan penyitaan bertujuan untuk kebutuhan penyidikan sekaligus langkah awal optimalisasi asset recovery.

    Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 9 September 2025.

    KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

  • KPK Panggil 9 Bos Travel Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Hari Ini

    KPK Panggil 9 Bos Travel Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Hari Ini

    Jakarta –

    KPK memeriksa sembilan saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Saksi yang diperiksa merupakan pimpinan perusahaan travel.

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (19/11/2025).

    Budi menuturkan, pemeriksaan saksi digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Saksi yang diperiksa diantaranya:

    1. Muhammad Syafii Antonio selaku Direktur Utama PT Tauba Zakka Atkia

    2. Iwan Tigor Hamsana selaku Direktur PT Aril Buana Wisata

    4. Salmin Alweyni selaku Direktur Utama PT Mideast Express

    5. H Mohammad selaku Direktur PT Oranye Patria Wisata

    7. Nurbethi selaku Direktur PT Asia Utama Wisata

    8. Shady selaku Direktur PT Khalifa Wisata

    9. Laila Machmud selaku Direktur PT Nabila Surabaya Perdana

    Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama. Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden RI saat itu, Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi-lobi ke Arab Saudi. Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia yang bisa mencapai 20 tahun bahkan lebih.

    Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada tahun 2024. Setelah ditambah, total kuota haji RI tahun 2024 menjadi 241.000. Namun, kuota tambahan itu malah dibagi rata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Padahal, UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8% dari total kuota haji Indonesia. Akhirnya, Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada tahun 2024.

    KPK menyebut kebijakan era Yaqut itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 malah gagal berangkat. KPK pun menyebut ada dugaan awal kerugian negara Rp 1 triliun dalam kasus ini. KPK telah menyita rumah, mobil hingga uang dolar terkait kasus ini.

    Meski demikian, KPK belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK sejauh ini mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; eks Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Pencegahan dilakukan karena ketiganya di Indonesia dibutuhkan sebagai saksi untuk penyidikan perkara tersebut.

    Seiring proses penyidikan berjalan, KPK menyatakan telah menerima pengembalian uang dari sejumlah pihak terkait kasus ini. Uang itu diduga merupakan ‘uang percepatan’ yang awalnya telah disetor ke oknum Kemenag. Uang itu diduga dikembalikan lagi ke pihak travel oleh oknum Kemenag yang ketakutan dengan panitia khusus atau pansus haji DPR tahun 2024.

    (azh/azh)

  • 4 Refly Harun Cs "Walk Out", Jimly Asshiddiqie: Saya Hargai Sikapnya, Itu Aktivis Sejati Nasional

    4 Refly Harun Cs "Walk Out", Jimly Asshiddiqie: Saya Hargai Sikapnya, Itu Aktivis Sejati Nasional

    Refly Harun Cs “Walk Out”, Jimly Asshiddiqie: Saya Hargai Sikapnya, Itu Aktivis Sejati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menghargai sikap
    walk out
    yang dilakukan Refly Harun bersama sejumlah tokoh masyarakat sipil dalam audiensi terkait reformasi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025).
    Jimly menghormati keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai ekspresi sah dari seorang aktivis.
    “Saya sebagai ketua komisi menghargai sikap dari
    Refly Harun
    . Itu aktivis sejati mesti gitu, dia tegas,” kata Jimly, dalam konferensi pers di PTIK, Rabu.
    Akan tetapi, ia menegaskan bahwa mereka juga semestinya menghargai bahwa audiensi tersebut tidak memperbolehkan tersangka untuk ikut berbicara.
    Adapun dalam audiensi itu, tiga orang tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma alias Dr. Tifa, turut hadir dibawa oleh Refly Harun.
    “Tapi kita juga mesti menghargai bahwa forum ini telah sepakat bahwa tersangka jangan, walaupun aspirasi tetap kita dengar dan kita bicarakan,” ungkap Jimly.
    Diberitakan sebelumnya, akademisi dan pakar hukum tata negara, Refly Harun, bersama sejumlah perwakilan masyarakat sipil, melakukan
    walk out
    dari audiensi dengan Komisi Percepatan
    Reformasi Polri
    di PTIK, Jakarta, Rabu.
    Refly mengatakan, keputusan
    walk out
    diambil setelah Komisi Reformasi keberatan terhadap kehadiran tiga peserta yang sedang berstatus tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma (Tifa), atau yang mereka sebut sebagai kelompok RRT.
    Menurut Refly, pihak panitia semula telah mengundang dirinya beserta 18 nama lain yang diajukan kelompok masyarakat sipil.
    Namun, muncul penolakan dari Komisi, salah satunya dari anggota, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis.
    “Memang kami
    walk out
    karena ada 18 orang yang tertera dalam undangan yang kami ajukan. Ini mereka mengundang kita, Refly Harun dan kawan-kawan, kemudian ada 18 orang yang namanya dicatatkan untuk diundang. Dan rupanya ada keberatan dari tim, yang diperkuat mantan Kapolri Idham Azis yang mengatakan kalau tersangka tidak boleh ikut, opsinya keluar,” kata Refly, saat ditemui.
    Refly menegaskan, pihaknya memilih keluar dari forum tersebut sebagai bentuk solidaritas apabila tiga orang tersebut dipersilakan meninggalkan ruangan.
    “Berdasarkan solidaritas kita, kalau RRT (Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tyassuma) keluar, maka kita keluar,” ungkap dia.
    Refly menegaskan bahwa pertemuan itu tidak secara eksklusif membahas kasus yang menjerat tiga orang tersebut, termasuk dugaan ijazah palsu, melainkan mencakup isu-isu lain bersama para purnawirawan TNI dan tokoh masyarakat sipil.
    Namun, ia menilai kasus-kasus belakangan ini, termasuk pelaporan terhadap RRT, menjadi bagian dari persoalan yang penting untuk disampaikan dalam konteks reformasi Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Infrastruktur yang Diresmikan Prabowo, Habiskan Rp 1,94 Triliun

    5 Infrastruktur yang Diresmikan Prabowo, Habiskan Rp 1,94 Triliun

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto baru saja selesai meresmikan Jembatan Kabanaran, di DI Yogyakarta. Secara serempak dia juga meresmikan empat infrastruktur lainnya secara serempak dari Yogyakarta.

    Totalnya ada dua jembatan besar, dua underpass, dan satu flyover yang diresmikan Prabowo hari ini dari Jembatan Kabanaran yang menghabiskan anggaran total senilai Rp 1,94 triliun.

    “Hari ini kita dapat berkumpul pada acara peresmian Jembatan Kabanaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat, flyover Canguk di Magelang, underpass Gatot Soebroto dan underpass Jogja-Solo (Joglo),” ujar Prabowo saat peresmian yang ditayangkan virtual, Rabu (19/11/2025).

    Berikut ini data lengkap 5 infrastruktur yang diresmikan Prabowo:

    Jembatan Kabanaran

    Jembatan Kabanaran sendiri dibangun dengan biaya Rp 863,72 miliar. Pembangunan dilakukan selama 579 hari atau dimulai sejak November 2023 hingga Juni 2025.

    Dari data Kementerian PU, Jembatan Kabanaran dapat meningkatkan konektivitas di koridor Jalur Jalan Lintas Selatan DIY ruas Ngremang – Pandansimo dengan Pandansimo – Samas sehingga memangkas waktu tempuh 20 menit.

    Panjang jembatan mencapai 675 meter dengan lebar 24 meter. Sementara itu, total panjang penanganan jembatan mencapai 2.300 meter. Jembatan ini melintang melintasi Sungai Progo.

    Jembatan Sambas Besar

    Jembatan yang melintang di atas Sungai Sambas, Kalimantan Barat ink dibangun selama tiga tahun, mulai dari Desember 2021 hingga Desember 2024. Panjang jembatan dibuat hingga 1.262,60 mter dengan panjang jalan pendekat 1.342,40 meter.

    Jembatan besar ini menelan biaya pembangunan sebesar Rp 479,77 miliar dan mampu meningkatkan konektivitas pada koridor Lintas Selatan Kalimantan Barat antara ruas pada Kecamatan Tebas dengan ruas jalan pada Kecamatan Tekarang. Jembatan Sambas Besar diperkirakan dapat memangkas waktu tempuh kendaraan kurang lebih 2 jam.

    Flyover Canguk Magelang

    Panjang jalan layang ini mencapai 16 meter dengan panjang jalan utama 781,29 meter. Di bagian utara, Flyover Canguk terhubung Jalan Lokal Kopeng dan di bagian selatan terhubung Jalan Lokal Telagawarna.

    Biaya pembangunannya mencapai Rp 99,60 miliar dengan masa pelaksanaan konstruksi selama setahun lebih sebulan, mulai dari November 2023 dan selesai Desember 2024. Flyover ini akan mendukung aksesibilitas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.

    Underpass Jogja-Solo (Joglo)

    Dibangun untuk mengurai kepadatan pada jalan Simpang Joglo, yang menghubungkan Yogyakarta dan Solo. Panjang underpass mencapai 450 meter dengan lebar 18,3 meter.

    Pembangunannya menghabiskan biaya Rp 284,7 miliar. Dibangun sejak November 2023 dan selesai pada Juni 2025.

    Underpass Gatot Subroto Medan

    Panjang underpass ini mencapai 750 meter dengan lebar 19,8 meter. Dibangun untuk mengurai kemacetan yang terjadi pada Simpang Manhattan Medan.

    Biaya pembangunannya menelan Rp 217,83 miliar dengan masa pelaksanaan kerja 463 hari. Pengerjaan dimulai pada September 2023 dan selesai pada Desember 2024.

    Lihat juga Video ‘Prabowo Resmikan RS Kardiologi Solo: Inisiatif Jokowi, Saya Beruntung’:

    (hal/fdl)

  • Prabowo Perintahkan Menkes Bangun 66 RS Baru Berstandar RS Kardiologi Solo

    Prabowo Perintahkan Menkes Bangun 66 RS Baru Berstandar RS Kardiologi Solo

    Bisnis.com, SOLO — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menyediakan layanan kesehatan yang layak dan modern untuk seluruh rakyat. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu langsung memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menerapkan standar RS KEI sebagai acuan nasional.

    “Sebetulnya sudah alokasi, dan sudah saya instruksikan ke Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru, dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini,” tegas Prabowo saat meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia (KEI) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025).

     Saat berbicara di hadapan tamu undangan, Prabowo bahkan menanyakan langsung kesiapan Menkes Budi Gunadi Sadikin. 

    “Menkes bisa? Bisa dulu jawabnya,” katanya disambut tawa sejumlah hadirin.

    Sekadar informasi, Rumah sakit khusus jantung tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) kepada Kementerian Kesehatan RI dengan nilai mencapai Rp417,3 miliar atau setara US$25 juta.

    Peresmian itu turut dihadiri Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Persatuan Emirat Arab bidang Pembangunan dan Syuhada, Paduka Yang Mulia Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, yang mewakili pemerintah UEA. 

    RS KEI, yang dibangun sejak 2023, telah menjalani soft launching serah terima pada 29 September 2025 sebelum akhirnya resmi beroperasi penuh.

    Dalam sambutannya, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan atas perhatian besarnya terhadap Indonesia. 

    Dia juga menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit modern ini merupakan kelanjutan dari inisiatif yang digagas Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    “Pembangunan rumah sakit ini juga adalah salah satu inisiatif dari Presiden Joko Widodo. Dimulai atas inisiatif beliau, saat beliau menjabat. Ya, saya sangat beruntung sudah jadi, saya yang resmikan. Takdir itu tidak bisa ditolak, ya ini kebesaran hati,” kata Prabowo berkelakar.

  • Kala Refly Harun dan Roy Suryo Cs Walk Out dari Audiensi Bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Kala Refly Harun dan Roy Suryo Cs Walk Out dari Audiensi Bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Liputan6.com, Jakarta – Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri diwarnai aksi walk out. Sedianya, Refly Harun bersama Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar datang untuk membahas tentang dugaan kriminalisasi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

    Namun, mereka menilai diskusi tak adil karena peserta berstatus tersangka hanya diminta duduk tanpa diizinkan untuk menyampaikan pendapatnya.

    Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Refly Harun. Ia menghubungi Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie. Undangan kemudian disetujui, dan rombongan hadir sesuai waktu yang dijadwalkan.

    Namun jelang hari-H, beberapa nama disebut dicoret dari daftar hadir, antara lain Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar.

    Refly Harun tak mengubris, dan tetap mengajak mereka untuk ikut hadir. Bukan tanpa alasan, menurut Refly ini adalah forum publik. Apalagi, yang dibahas adalah kasus yang dialami oleh mereka bertiga.

    Setiba tiba di PTIK, Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar justru diberi dua pilihan tetap berada di dalam tanpa hak bicara atau meninggalkan forum.

    “Rupanya mereka memilih keluar. Mayoritas ya,memilih keluar. Karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar,” ujar Refly Harun.

    Tak hanya Refly dan Roy Cs, Edy Mulyadi yang akan membicarakan kasusnya ‘tempat jin buang anak’, Said Didu yang akan bicara soal pagar laut, Aziz Yanuar yang rencannya membahas kasus pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing atas enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, dan Habib Rizieq juga putusan untuk keluar

    “Ada beberapa yang tetap bertahan, terutama yang forum purnawirawan TNI. Sama ada teman civil society. Kira-kira dua komponen yang bertahan. Ada Habib Marathi juga tadi keluar. Jadi mayoritas keluar dengan temanya masing-masing,” ucap dia.

     

  • Dari Solo, Prabowo Lanjut ke Bantul Resmikan Jembatan hingga Flyover

    Dari Solo, Prabowo Lanjut ke Bantul Resmikan Jembatan hingga Flyover

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto langsung bertolak ke Bantul usai meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia di Solo. Prabowo akan meresmikan jembatan dan flyover.

    Pantauan detikcom, Rabu (19/11/2025), Prabowo bertolak dari Lanud Adi Sumarmo menggunakan helikopter pukul 11.47 WIB. Prabowo didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka Prabowo

    Di Bantul, Prabowo akan meresmikan Jembatan Kabanaran. Selain itu, secara hybrid Prabowo juga meresmikan infrastruktur lain di beberapa wilayah yakni Jembatan Sungai Sambas Besar Kalimantan Barat, Flyover Canguk Jawa Tengah, Underpass Gatot Subroto Sumatera Utara, dan Underpass Joglo, Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Prabowo meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia. Rumah sakit ini dibangun dengan dana hibah dari pemerintah Uni Emirate Arab (UEA) ke Indonesia senilai Rp 417,3 miliar atau setara dengan USD 25 juta.

    “Dengan ini kita resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia,” kata Prabowo saat peresmian, Rabu (18/11).

    “Pembangunan rumah sakit ini juga adalah salah satu inisiatif mantan presiden Jokowi dimulai atas inisiatif beliau, dimulai pada saat beliau menjabat, saya sangat beruntung saya yang meresmikan, takdir tidak bisa ditolak,” ujarnya.

    Dalam peresmian ini Prabowo didampingi Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Persatuan Emirat Arab bidang Pembangunan dan Syuhada, Paduka Yang Mulia Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Sheikh Theyab merupakan putra dari Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

    Rumah sakit ini dibangun dengan dana hibah Rp 417,3 miliar atau setara dengan USD 25 juta dari UEA ke Indonesia. Tahap awal pengelolaan rumah sakit dilakukan oleh RS Sardjito.

    Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang berada di kawasan kawasan Solo Technopark ini dibangun menggunakan dana hibah dari pemerintah Uni Emirate Arab (UEA) ke Indonesia senilai Rp 417,3 miliar atau setara dengan USD 25 juta. Seluruh anggaran pembangunan ditanggung UEA, sementara operasionalnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

    (eva/idn)

  • Prabowo Tantang Menkes Bangun 66 RS Baru Setara RS Kardiologi Solo

    Prabowo Tantang Menkes Bangun 66 RS Baru Setara RS Kardiologi Solo

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pusat jantung RS Kardiologi Emirates-Indonesia (RS KEI) di Solo, Jawa Tengah. Peresmian rumah sakit itu disebutnya sebagai simbol persahabatan kedua negara.

    “Rumah sakit ini adalah simbol persahabatan antara dua bangsa, Indonesia dan Uni Emirates Arab. Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirates Arab yang mulia Muhammad bin Zaid Al Nahyan yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita dari sejak beliau masih muda,” kata Prabowo kepada Menkes saat memberi pidato peresmian RS KEI dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

    Prabowo menjelaskan bahwa RS Kardiologi Emirates-Indonesia merupakan salah satu rumah sakit dengan peralatan canggih di Indonesia, bahkan satu-satunya di Jawa Tengah. Dia meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuat rumah sakit baru dengan standar yang sama dengan RS KEI.

    “Saya sudah alokasikan (anggaran) dan sudah menginstruksikan Menkes untuk segera membangun 66 RS baru dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta 66 tidak kalah dengan standar RS ini. Menkes kesehatan, bisa?” tantang Prabowo.

    Eks Menteri Pertahanan era Jokowi ini juga meminta Menkes Budi membuat RS secanggih RS KEI di tiap kabupaten/kota. Prabowo menargetkan rumah sakit dengan peralatan canggih dan berstandar internasional itu bisa dibangun dalam 4 tahun ke depan.

    “Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan,” beber Prabowo.

    (kna/kna)