Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Roy Suryo dan Rismon Sianipar Tanggapi Usulan Mediasi Kasus Ijazah Palsu Jokowi

    Roy Suryo dan Rismon Sianipar Tanggapi Usulan Mediasi Kasus Ijazah Palsu Jokowi

    Liputan6.com, Jakarta Roy Suryo dan Rismon Sianipar, dua dari delapan tersangka kasus ijazah palsu Jokowi menanggapi usulan agar kasus itu diselesaikan secara mediasi. Usul itu disampaikan aktivis’98, Faisal Assegaf, saat audiensi dengan Komisi Reformasi Polri.

    Menanggapi itu, Roy Suryo maupun Rismon Hasiholan Sianipar membuka ruang meski lebih dulu berkonsultasi dengan tim penasihat hukum.

    “Tunggu tanggal waktunya, yang jelas kami berterima kasih kepada Prof Jimly, terima kasih juga terhadap semua pihak, terima kasih kepada rakyat, terima kasih kepada media,” kata Roy di Polda Metro Jaya, Kamis (20/11/2025).

    Roy berterima kasih kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri dan seluruh pihak yang ikut menyoroti kasus tersebut. Menurutnya, perhatian publik adalah bentuk kepedulian yang patut dihargai.

    “Apapun itu adalah bentuk kecintaan terhadap kami, jadi kami juga sangat mengapresiasi itu tentu saja dengan petunjuk dari para kuasa hukum kami,” ucap dia.

    Roy menegaskan sikapnya masih menunggu keputusan tim hukum. Ia tidak ingin mendahului langkah apa pun sebelum ada arahan resmi.

    “Semua kami lakukan sesuai petunjuk kuasa hukum,” ucap dia.

     

  • Jokowi Hadiri Bloomberg New Economy Forum di Singapura

    Jokowi Hadiri Bloomberg New Economy Forum di Singapura

    Liputan6.com, Jakarta Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Bloomberg New Economy Forum yang berlangsung di Singapura pada 19 hingga 21 November 2025. Kehadiran Jokowi dalam forum bergengsi ini bukan hanya sebagai tamu undangan, melainkan sebagai anggota Dewan Penasihat Ekonomi Baru (New Economy Advisory Board) tahun 2025.

    Dalam struktur forum tahun ini, Jokowi bergabung dengan jajaran tokoh global terkemuka dalam Dewan Penasihat. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Mario Draghi (Mantan Perdana Menteri Italia), Rishi Sunak (Mantan Perdana Menteri Inggris), dan Gina Raimondo (Mantan Menteri Perdagangan AS).

    Berdasarkan undangan yang diterima Liputan6.com, Kamis (20/11/2025), forum tahun ini mengusung tema “Thriving in an Age of Extremes”. Para pemimpin sektor publik dan swasta akan berkumpul untuk menganalisis pergeseran dramatis dalam ekonomi global, mulai dari evolusi kecerdasan buatan (AI) hingga kebangkitan proteksionisme dan geopolitik.

    Bloomberg New Economy Forum 2025 dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu kritis melalui pilar editorial utama, termasuk disrupsi teknologi, transisi energi, dinamika finansial, dan risiko iklim. Acara ini akan dihadiri oleh komunitas yang terdiri dari 500 pemimpin berpengaruh yang berkomitmen membangun masa depan yang berkelanjutan dan inklusif.

    Lokasi utama forum ini bertempat di Capella Singapore Hotel, sementara beberapa agenda sosial diadakan di lokasi strategis lainnya di Singapura.

     

  • Jokowi Bakal Pidato di Bloomberg New Economy Forum, Ini Bocorannya

    Jokowi Bakal Pidato di Bloomberg New Economy Forum, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri agenda 7th Annual Bloomberg New Economy Forum, di Singapura. Dia menyatakan dirinya bakal memberikan pidato dalam acara tersebut.

    Jokowi menyatakan dirinya bakal berpidato sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Dia menyebutkan pidatonya akan berisi soal arah pembangunan dan juga peran Indonesia pada ekonomi global.

    Dia mengatakan dirinya akan berpidato esok hari, Jumat 21 November 2025. Dilihat dari website resmi Bloomberg New Economy Forum, Jokowi dijadwalkan mengisi sesi pidato penutupan acara sekitar pukul 12.20 waktu setempat.

    “Sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, saya dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran kita dalam ekonomi global pada Jumat mendatang,” ujar Jokowi dikutip dari Instagram resmi @jokowi, Kamis (20/11/2025).

    “Semoga dialog lintas-negara dan lintas-sektor di forum ini memperkuat kolaborasi dan mendorong inovasi,” lanjutnya.

    Bloomberg New Economy Forum sendiri akan dihadiri langsung oleh Chairman Michael Bloomberg serta lebih dari 50 tokoh dunia dari pemerintahan dan bisnis global.

    Agenda ini akan mengkaji prospek pertumbuhan dan kemakmuran global seiring prioritas baru Amerika di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang berbenturan dengan ambisi dan pengaruh China.

    Semua negara harus mengevaluasi dampak dari kondisi baru dan menantang ini, tidak hanya secara regional tetapi juga jauh melampauinya, di Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika.

    Berkembang di era yang ekstrem seperti ini membuat semua pihak harus mengevaluasi kembali asumsi lama tentang pergerakan perdagangan, teknologi, dan investasi. Hal ini membutuhkan pembangunan aliansi baru yang tangguh terhadap volatilitas geopolitik.

    Seiring pemerintah dan perusahaan bersiap menghadapi ketidakpastian selama bertahun-tahun, Bloomberg New Economy membentuk perdebatan penting tentang strategi untuk bertahan dan meraih kesuksesan.

    (hal/fdl)

  • Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Jokowi Bakal Pidato soal Ekonomi RI

    Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Jokowi Bakal Pidato soal Ekonomi RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi akan menyampaikan pidato di forum Bloomberg New Economy yang digelar pada pekan ini di Singapura.

    Jokowi akan berpidato pada hari Jumat (21/11/2025). Hadir sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Jokowi bakal memaparkan peran ekonomi Indonesia terhadap global.

    “Sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, saya dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran kita dalam ekonomi global pada Jumat mendatang,” tulis Jokowi melalui salah satu postingan di akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (20/11/2025).

    Jokowi berharap melalui forum bergengsi ini mampu memperkuat kolaborasi antar negara sehingga menciptakan berbagai inovasi untuk kedepannya.

    Forum Bloomberg New Economy dihadiri oleh Chairman Michael Bloomberg serta 50 tokoh dunia dari sektor pemerintah dan bisnis global.

    Jokowi telah terbang ke Singapura pada Rabu (19/11/2025). Agenda dari forum itu di antaranya akan diisi dengan program pleno, sesi diskusi kelompok, dan kesempatan berjejaring dengan tema utama “Thriving in an Age of Extremes”.

    Sejak didirikan pada 2018, Bloomberg New Economy berkembang menjadi komunitas global yang beranggotakan CEO perusahaan multinasional, pejabat tinggi pemerintah, inovator, serta tokoh keuangan dunia. 

    Melalui forum di Singapura, Beijing, Panama City, Dublin, Marrakesh, hingga Sao Paulo, serta lewat inisiatif Coalitions dan Catalyst, platform ini berhasil memperkuat kolaborasi lintas negara sekaligus menggerakkan modal untuk kepentingan publik

    Mitra pendiri tahun ini meliputi Envision, HSBC, dan Tata Sons, dengan PwC sebagai Presenting Partner, sementara Singapura kembali dipercaya sebagai Host Country Partner.

  • Feri Amsari Heran dengan Fenomena Purbaya dan KDM: Kerja Viralnya Ditonjolkan, Subtansi Tidak Jelas

    Feri Amsari Heran dengan Fenomena Purbaya dan KDM: Kerja Viralnya Ditonjolkan, Subtansi Tidak Jelas

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari heran dengan fenomena pejabat yang dipuja-puja. Seperti Menteri Keuangan Purbaya Yushi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Kenapa figur seperti Pak Pur dan Kang Gub itu masih midah dicintai,” tulis Feri dikutip dari akun Facebooknya, Kamis (20/11/2025).

    Menurut Feri, kedunaya hanya menonjolkan kerjanya yang viral. Sementara yang subtansi tidak.

    “Padahal kerja viralnya yang ditonjolkan, sementara kerja subtansi tidak jelas,” ucapnya.

    “Pak Pur baru juga itungan bulan kok sudah dinilai luar biasa,” tambahnya.

    Dia lalu mengungkit bagaimana Presiden ke-7 Jokowi menjadi presiden karena pencitraannya masuk gorong-gorong. Serta Presiden Prabowo Subianto yang berjoget.

    ”Kalian ngak jera dengan orang-orang kayak J dan P,” ucapnya.

    “Masuk parit dan goyang sudah bisa jadi presiden ya,” tmabahnya.

    Menurut Feri, masyarakat terlalu mudah percaya.

    “Ah kalian ini…buzzer, kang survey ama tim sukses mudah banget dipercaya,” imbuhnya.

    Karenanya, dia mendorong hal demikian dipertanyakan.

    “Ayo kita bangun masyarakat sipil yang mempertanyakan orang-orang politik-politikan ini,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Kaesang Target PSI Menang Besar di 2029: Siapkan “Isi Tas” dan Serbuan Baliho Berwajah Jokowi

    Kaesang Target PSI Menang Besar di 2029: Siapkan “Isi Tas” dan Serbuan Baliho Berwajah Jokowi

    Kaesang Target PSI Menang Besar di 2029: Siapkan “Isi Tas” dan Serbuan Baliho Berwajah Jokowi
    Tim Redaksi
    PALU, KOMPAS.com –
    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bertekad untuk menang besar pada Pemilu 2029, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng).
    Ketua Umum (Ketum) PSI
    Kaesang Pangarep
    pun memerintahkan PSI untuk menjadi pionir di Sulteng pada 2029 mendatang.
    “Saya ingin menyampaikan, di acara rakorwil perdana dari Partai Solidaritas Indonesia ini, saya ingin
    Sulawesi Tengah
    menjadi pionir dari PSI di 2029,” ujar Kaesang dalam Rakorwil PSI Se-Sulteng di Palu, Sulteng, Rabu (19/11/2025).
    “Dan saya juga ingin menegaskan, saya hadir di sini, kita bukan untuk main-main. Kita hadir di sini, DPP hadir di sini untuk mempersiapkan kita bisa menang di 2029,” sambungnya.
    Kaesang pun mengingatkan agar para kader PSI memperkuat struktur akar rumput sebelum 2029.
    Sebab, kata dia, mereka harus lolos verifikasi terlebih dahulu sebelum menjadi peserta pemilu.
    “Sebelum kita menuju 2029, kita akan menghadapi yang namanya verifikasi. Jadi saya minta tolong kepada seluruh jajaran pengurus di tingkat DPW, DPD, DPC, maupun nanti kalau sudah ada DPRT-nya, saya minta tolong strukturnya dibuat sebaik mungkin. Harus lebih baik dari partainya punyanya Pak
    Ahmad Ali
    sebelumnya (Nasdem),” kata Kaesang.
    Dalam kesempatan ini, Kaesang turut mengungkapkan harapannya, di mana pada 2029 nanti, PSI sudah bisa mengusung gubernur sendiri.
    Selain itu, dia juga meyakini PSI bakal mendapatkan jatah anggota DPR dari Sulteng.
    Lantas, apa saja strategi Kaesang untuk memenangkan PSI di 2029?
    Kaesang mengatakan, tanpa ‘isi tas’, maka elektabilitas tinggi menjadi sia-sia dalam kontestasi pemilu.
    Kaesang pun meminta agar PSI Sulteng bekerja keras agar bisa menjadi penyumbang suara dalam Pemilu 2029 mendatang.
    Lalu, terkhusus Sulteng, jika ada masalah dengan ‘isi tas’, Kaesang menyerahkan persoalan itu kepada Ketua Harian PSI Ahmad Ali.
    “Teman-teman, saya pingin Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu penyumbang suara terbesar nanti di pemilu. Jadi saya minta tolong kerja kerasnya, jangan lupa ini juga, turun ke masyarakat,” ujar Kaesang.
    “Percuma juga punya elektabilitas tinggi, tapi enggak punya isi tas. Loh iya dong, masa isi tas enggak punya? Kalau saya kan enggak bawa tas. Yang bawa Bendum semua. Kalau ada apa-apa terkhusus Sulawesi Tengah, masalah isi tas kita ke Ayahanda kita (Ahmad Ali) ya,” sambungnya disambut tepuk tangan hadirin.
    Kemudian, Kaesang mengingatkan agar kader PSI tidak melakukan gerakan tambahan.
    Menurutnya, arahannya kerap berubah ketika sudah sampai di kader tingkat bawah.
    “Saya ingatkan sekali lagi, enggak usah ada gerakan-gerakan tambahan. Biasanya kan gitu. Saya ketika perintah ke Ketua Harian, A, ketika Ketua Harian menyampaikan ke sini, A, ketika mulai turun lagi A plus plus. Turun lagi A plus plus plus plus. Ada selalu kegiatan tambahan yang enggak begitu berguna,” ucap Kaesang.
    Kaesang pun meminta kader PSI untuk menyempurnakan struktur partai di masing-masing daerah.
    Dia mengeklaim tidak akan meminta apa-apa lagi sampai tahun 2027.
    Sementara itu, Ketua Harian PSI Ahmad Ali meminta agar baliho PSI sudah terpasang di semua kecamatan di Sulteng.
    Ali menegaskan PSI sudah membeli dua mesin cetak untuk memproduksi baliho tersebut.
    Dia memerintahkan agar baliho-baliho mulai dimasukkan ke desa-desa.
    “Semua kecamatan sudah harus terpasang baliho Partai Solidaritas Indonesia. Mesin cetak kita sudah punya dua. Saya minta bendahara untuk mengoperasikan mesin percetakan baliho, dan semua DPC paling tidak setiap kecamatan ada lima baliho ukuran 3×4 yang sudah harus terpasang, dan pelan-pelan masuk ke tiap-tiap desa,” ujar Ali.
    Ali menyampaikan bahwa format baliho harus terpampang wajah Kaesang Pangarep, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), dan dirinya selaku Ketua Harian PSI.
    Khusus di Sulteng ini, Ali menyatakan dirinya terkenal, sehingga wajahnya juga perlu dipampang.
    “Foto standarnya Ketua Umum, Ketua Harian, dan Pak Jokowi. Minta maaf, pengurus lain, karena yang dikenal di Sulawesi Tengah ini, Ketua Umum dan Ketua Harian, Pak Jokowi. Karena ini kampung saya,” jelasnya.
    Lalu, Ali membeberkan bahwa sosok Jokowi sangat penting bagi PSI.
    Dia kembali mengungkit bahwa Jokowi kini merupakan patron PSI.
    “Kenapa kita ingin memasang Pak Jokowi? Pak Jokowi adalah contoh hidup bagi rakyat jelata. Pak Jokowi adalah harapan bagi para politisi yang tidak berasal dari keturunan pemilik partai,” kata Ali.
    “Pak Jokowi adalah contoh hidup bukan dari yang berasal dari keluarga kaya raya, yang kemudian meniti karirnya dari bawah sampai di pucuk pemerintahan. Pak Jokowi bukan dari keluarga ningrat, tapi dia bisa meniti karier dan sampai dengan Presiden Republik Indonesia,” sambungnya.
    Ali berharap, dengan Jokowi dijadikan patron PSI, anak-anak muda ke depannya bisa melihat politik sebagai harapan.
    Dia ingin anak-anak muda berpikir bahwa menjadi pejabat tidak harus jadi orang kaya atau anak ketua partai terlebih dahulu.
    “Cukup punya konsistensi dan menanamkan nilai-nilai baik pada diri dan masyarakat, Insya Allah masyarakat akan mendorong dan partai-partai politik akan mengejar kamu,” imbuh Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Ketika Kader Gerindra Menolak Budi Arie Nasional

    3 Ketika Kader Gerindra Menolak Budi Arie Nasional

    Ketika Kader Gerindra Menolak Budi Arie
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    ”
    Kesetiaan bukan berarti harus menjilat, melainkan juga mencegah beliau dari kesesatan yang justru dilakukan kaum penjilat itu
    .” – Leonardus Benyamin Moerdani
    LEONARDUS
    Benjamin (LB) Moerdani adalah Panglima ABRI dari tahun 1983 hingga 1988 dan pernah menjabat pula sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan periode 1988 – 1993.
    Berkat keberaniannya di medan laga seperti penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) serta Operasi Trikora di Irian Barat, Presiden Soekarno pernah menganugerahi Bintang Sakti untuk LB Moerdani.
    Peringatan yang disampaikan LB Moerdani di atas disampaikan kepada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari Presiden Soeharto ketika itu.
    Moerdani tidak ingin Soeharto salah langkah, sama sebangun dengan para penjilat kekuasaan yang “pura-pura” setia, tetapi “menusuk” dari belakang.
    Moerdani adalah sosok yang begitu konsisten, walau akhirnya tersingkirkan oleh kekuasaan yang dibelanya dengan segenap jiwa raganya.
    Walau saat ini kita begitu sulit menemukan figur-figur seperti Moerdani, tapi sejumlah kader
    Gerindra
    di berbagai daerah mulai berani mengejahwantahkan sikap Moerdani terhadap rencana Ketua Umum
    Projo
    ,
    Budi Arie
    Setiadi yang ingin bergabung dengan Gerindra.
    Budi Arie mencari “rumah politik” baru dengan berencana bergabung ke Partai Gerindra. Bahkan keinginannya itu dia sampaikan di forum internal organisasinya, yakni di Munas ke III ProJo di Jakarta pada Sabtu, 1 November 2025 lalu.
    Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Jokowi itu merasa Presiden Prabowo mempersilahkan dirinya bergabung ke Gerindra.
    Padahal, konteks pernyataan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra saat menghadiri Kongres PSI di Solo, 20 Juli 2025 lalu, adalah sekadar bertanya ke Budi Arie mengenai langkah lanjutan kariernya di politik.
    Jika “ke-ge-er-an” politik tersebut dianggap serius oleh Budi Arie, tentu dirinya kurang paham dengan basa-basi dalam pergaulan.
    Basa basi adalah adat sopan santun, tata krama dalam pergaulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia (KKBI), ungkapan yang digunakan hanya untuk sopan santun dan tidak untuk menyampaikan informasi.
    Jika melihat sepak terjang Budi Arie yang dianggap berbagai kalangan sebagai sosok yang oportunis, tentu penolakan sejumlah kader Gerindra adalah wajar.
    Jangan lupakan sejarah, ketika Projo dideklarasikan pada 2013, maksud pendiriannya sudah “cetho weleh-weleh”. Projo dididirikan untuk mendukung Joko Widodo dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2014.
    Di berbagai baliho, spanduk, dan atribut kampanye, kata “Projo” selalu berdampingan dengan foto Jokowi. Bahkan, diabadikan sebagai lambang resmi organisasi.
    Dalam konteks komunikasi politik, asosiasi ini bukan kebetulan, melainkan strategi simbolik yang efektif (
    Rmoljatim.id
    , 4 November 2025).
    Menjadi “lucu” ketika Jokowi sudah turun dari panggung politik nasional dan semakin menguatnya posisi politik Prabowo Subianto, tiba-tiba Budi Arie merevisi jati diri Projo.
    Projo bukan lagi akronim dari “Pro Jokowi”, melainkan menurut Budi Arie, berasal dari bahasa Sansekerta dan Kawi yang berarti “rakyat” atau “warga negara”.
    Pernyataan ini tentu sekilas terdengar seperti klarifikasi linguistik yang netral. Namun, jika ditarik ke dalam konteks politik, ia menyerupai upaya
    rebranding
    ideologis yang kaya makna. Bahkan terkesan ambigu, seperti ingin “mencari selamat”
    Penolakan kader Partai Gerindra di sejumlah daerah seperti dari Gresik, Blitar, Tulungagung, Sidoarjo dan Pati terhadap niatan Budi Arie untuk bergabung dengan Gerindra adalah realitas politik terkiwari.
    Selama ini, urusan “pindah-pindah” partai menjadi kewenangan elite partai, sementara kader di daerah hanya “manut” dan pasrah dengan kebijakan dewan pimpinan pusat partai. Praktik ini berlaku umum di semua partai politik.
    Ketika PDI Perjuangan (dulu PDI) berjaya jelang kejatuhan Orde Baru, sejumlah kader partai lain eksodus ke partai “banteng”.
    Begitu Demokrat menang di Pemilihah Presiden 2004, maka partai berlogo “mercy” pun sibuk menerima “naturalisasi” kader dari partai-partai lain.
    Pun demikian dengan kemenangan Jokowi di Pemilihah Presiden 2014, maka partai-partai pengusung Jokowi ramai dijadikan sasaran perpindahan kader partai. Kini fenomena “kutu loncat” terjadi di Partai Gerindra.
    Fenomena kutu loncat dalam partai politik adalah perilaku politikus yang sering berpindah-pindah partai tanpa alasan ideologis yang kuat. Sering kali didorong kepentingan pribadi seperti perebutan kekuasaan atau keuntungan.
    Dalam kasus niatan Budi Arie “loncat” ke Gerindra, tentu publik dengan mudah membacanya sebagai mencari “perlindungan” politik mengingat kasus situs judi online semasa dirinya menjabat Menkoinfo.
    Fenomena kutu loncat bisa terjadi karena partai politik tidak memiliki ideologi yang kuat, sehingga politikus lebih mudah “loncat” saat terjadi konflik internal atau mencari partai lain yang menawarkan peluang lebih besar.
    Kurangnya ikatan ideologis yang kuat membuat politikus tidak memiliki kesabaran untuk mengelola konflik internal dan lebih memilih “kabur”.
    Kasus Ruhut Sitompul yang “hatrick” pindah partai politik (dari Golkar ke Demokrat lalu ke PDI Perjuangan) adalah gambaran betapa partai sekelas PDI Perjuangan pun rentan dalam fondasi partai yang kokoh.
    Begitu pula Priyo Budi Santoso. Setelah lama menjadi kader Partai Golkar, Priyo yang sempat “mampir” di Partai Berkarya kini mukim di Partai Amanat Nasional.
    Ferdinand Hutahean pun kini menjadi kader banteng setelah sempat bercokol di Demokrat dan Gerindra.
    Fenomena kutu loncat dalam jangka panjang tentu akan menggerus kepercayaan publik terhadap partai politik. Publik menjadi resisten dan apatis terhadap partai dan politikus “bunglon”.
    Politikus yang sering berpindah dapat melemahkan partai dan menciptakan ketidakstabilan politik.
    Partai politik memberikan kesempatan kepada politisi “kutu loncat” untuk bergabung dengan harapan bisa mendongkrak suara partai karena dana atau tuah kepopuleran.
    Ketika “hijrah” dari Golkar ke Partai Berkarya, Priyo semula diandalkan untuk menjalankan mesin partai karena dianggap berpengalaman di partai sebelumnya.
    Di Pemilu 2019, Berkarya meraup 2.929.495 suara atau setara 2,09 persen. Sementara di Pemilu 2024, Berkarya malah tidak lolos sebagai partai peserta Pemilu.
    Sikap keterbukaan partai yang asal menerima kader “bunglon” merupakan sesuatu yang tidak elok dalam etika politik.
    Motivasi politisi seperti ini dipastikan hanya untuk kepentingan pribadi yang jelas-jelas mengabaikan prinsip etika dan norma dalam berpolitik.
    Partai yang memiliki ideologi yang kuat dan jelas sebenarnya dapat mencegah munculnya politisi “bunglon” dan tidak mudah memberikan privilege kepada politisi lain tanpa
    screening
    yang ketat demi menjaga kemurnian ideologi partai.
    Partai harus menghargai kader-kader yang loyal dan berdedikasi terhadap partai selama ini.
    Apakah Gerindra pada akhirnya akan memilih sikap yang sama dengan partai-partai lain yang “asal” menerima anggota tanpa pertimbangan?
    Apakah suara-suara penolakan sejumlah kader Gerindra di berbagai daerah menjadi pertimbangan elite Gerindra?
    Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi menyebut partainya belum final menerima atau tidak menerima permohonan bergabung dari Budi Arie.
    Sikap arus bawah tentu menjadi pertimbangan DPP Gerindra.
    “Kekuatan aksi nyata sekecil apapun lebih berarti daripada seribu kata” – Mendiang Prof Suhardi (salah satu pendiri Partai Gerindra).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Walk Out Massal Refly Harun Cs di Forum Komisi Reformasi Polri, Gara-gara Roy Suryo Dilarang Bicara Nasional

    7 Walk Out Massal Refly Harun Cs di Forum Komisi Reformasi Polri, Gara-gara Roy Suryo Dilarang Bicara Nasional

    Walk Out Massal Refly Harun Cs di Forum Komisi Reformasi Polri, Gara-gara Roy Suryo Dilarang Bicara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Akademisi dan pakar hukum tata negara Refly Harun bersama sejumlah tokoh masyarakat sipil melakukan
    walk out
    dari audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025).
    Keputusan itu dipicu larangan terhadap tiga peserta yang tengah berstatus tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma (Dr. Tifa), atau yang mereka sebut sebagai kelompok RRT, untuk berbicara dalam forum tersebut.
    Refly menjelaskan bahwa pihak panitia sejak awal telah mengundang dirinya dan 18 nama lain yang diajukan kelompok masyarakat sipil.
    Namun, menjelang pelaksanaan audiensi, muncul keberatan dari anggota Komisi Reformasi, salah satunya mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis, terkait kehadiran peserta yang berstatus tersangka.
    “Memang kami
    walk out
    karena kan ada 18 orang yang tertera dalam undangan yang kami ajukan. Ini mereka mengundang kita,
    Refly Harun
    dan kawan-kawan, kemudian ada 18 orang yang namanya dicatatkan untuk diundang. Dan rupanya ada keberatan dari tim, yang diperkuat mantan Kapolri Idham Azis yang mengatakan kalau tersangka tidak boleh ikut, opsinya keluar,” kata Refly saat ditemui di PTIK, Rabu.
    Ia menegaskan bahwa kelompoknya memilih meninggalkan ruang audiensi sebagai bentuk solidaritas apabila RRT diminta keluar.
    Sejumlah tokoh ikut keluar dari forum bersama Refly, termasuk Said Didu, Rizal Fadila, dan Aziz Yanuar.
    Menurut Refly, panitia memberi dua opsi kepada Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa, yakni tetap berada dalam ruangan tetapi dilarang berbicara, atau keluar dari forum.
    Namun, RRT memilih opsi terakhir.
    “Mayoritas ya, memilih keluar. Karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar,” ungkap Refly.
    Dalam kesempatan yang sama, Roy Suryo membenarkan bahwa dirinya dan dua rekannya ikut hadir atas undangan pribadi dari Refly.
    Roy membenarkan adanya opsi untuk tetap berada di ruangan tanpa bicara, tetapi mereka memilih
    walk out
    setelah berdiskusi internal.
    “Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimly untuk tetap duduk di dalam, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Nah, karena pilihan itu, maka kami sepakat (keluar),” tutur Roy.
    Roy juga menegaskan bahwa Refly hadir bukan sebagai kuasa hukum, melainkan sahabat yang mewakili kelompok masyarakat sipil.
    Refly mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri berawal dari diskusi pada 13 November, sehari sebelum RRT menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
    Dalam diskusi itu, sejumlah tokoh masyarakat sipil menilai kasus yang menjerat RRT sarat kriminalisasi terhadap kritik dan perbedaan pendapat. Mereka sepakat meminta perhatian
    Komisi Reformasi Polri
    .
    “Saya berinisiatif pada waktu itu tanpa disuruh, me-WA dan menelpon Pak Jimly (Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie) atau langsung menelpon, kurang lebih begitu. Pak Jimly menyambut baik untuk tim ini diundang,” kata Refly.
    Nama-nama peserta pun diajukan melalui staf Komisi, meski pada awalnya RRT belum disertakan.
    Setelah jadwal ditetapkan, Refly meminta agar ketiganya ikut hadir.
    Namun, satu hari sebelum audiensi, Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie mengirim pesan bahwa RRT tidak diperbolehkan masuk sebagai peserta karena status tersangka.
    “Saya sengaja tidak kasih tahu mereka (RRT) karena saya menganggap, ini apa-apaan.
    Ini kan lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang? Status tersangka itu, itu kan belum bersalah,” ungkap Refly.
    Ia menilai kasus-kasus yang menjerat RRT relevan untuk dibahas dalam konteks reformasi Polri, terlebih menyangkut isu kriminalisasi terhadap kritik publik.
    “Keyakinan kita adalah kasus ini adalah kriminalisasi, karena itu saya kira layak untuk didiskusikan, disampaikan aspirasinya kepada pihak kepolisian,” ujarnya.
    Ia mempertanyakan mengapa, di tengah desakan publik agar Polri berbenah, masih ada perkara yang dianggap menjerat warga hanya karena pendapat atau hasil penelitian.
    “Negara yang mentersangkakan atau mempidanakan orang berpendapat apalagi dengan penelitian dan lain sebagainya, itu negara yang demokrasinya sontoloyo. Nah Indonesia kan tidak ingin seperti itu harusnya, Indonesia haeus naik kelas menjadi negara demokrasi yang substantif,” terangnya.
    Menanggapi insiden
    walk out
    , Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyatakan menghormati sikap Refly dan kawan-kawan.
    “Saya sebagai ketua komisi menghargai sikap dari Refly Harun. Itu aktifis sejati mesti gitu, dia tegas,” kata Jimly dalam konferensi pers di PTIK, Rabu.
    Namun, ia menegaskan bahwa forum tersebut telah menyepakati bahwa tersangka tidak boleh menjadi peserta aktif.
    “Tapi kita juga mesti menghargai juga bahwa forum ini telah sepakat yang tersangka jangan, walaupun aspirasi tetap kita dengar kita bicarakan,” tegas Jimly.
    Polisi sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pada Jumat (7/11/2025).
    Mereka dibagi dalam dua klaster:
    Klaster pertama yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, M. Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis.
    Klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma (Dr. Tifa).
    “Berdasarkan hasil penyidikan kami bagi dalam dua klaster, antara lain lima tersangka klaster pertama yang terdiri atas RS, KTR, MRF, RE, dan DHL. Klaster kedua RS, RHS, dan TT,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di gedung Ditreskrimum Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bertolak ke Singapura, Jokowi Bakal Beri Pidato di Forum Bloomberg

    Bertolak ke Singapura, Jokowi Bakal Beri Pidato di Forum Bloomberg

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Singapura untuk menghadiri forum Bloomberg New Economy yang digelar mulai Rabu (19/11/2025) hingga Jumat (21/11/2025). Jokowi menghadiri acara itu sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy.

    Tidak hanya hadir sebagai tamu, Jokowi juga dijadwalkan menyampaikan pidato dalam forum tersebut pada Jumat. Informasi itu disampaikan Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, kepada awak media.

    “Bapak [Jokowi] diberikan kesempatan untuk memberikan pidato pada hari Jumat,” katanya dikutip dari Solopos, Rabu (19/11/2025).

    Forum Bloomberg New Economy digelar di Singapura pada 19-21 November 2025. Agenda dari forum itu di antaranya akan diisi dengan program pleno, sesi diskusi kelompok, dan kesempatan berjejaring dengan tema utama Thriving in an Age of Extremes.

    Sejak didirikan pada 2018, Bloomberg New Economy berkembang menjadi komunitas global yang beranggotakan CEO perusahaan multinasional, pejabat tinggi pemerintah, inovator, serta tokoh keuangan dunia. 

    Melalui forum di Singapura, Beijing, Panama City, Dublin, Marrakesh, hingga Sao Paulo, serta lewat inisiatif Coalitions dan Catalyst, platform ini berhasil memperkuat kolaborasi lintas negara sekaligus menggerakkan modal untuk kepentingan publik. 

    Forum New Economy, yang dikenal sebagai konferensi ekonomi paling berpengaruh di Asia, akan kembali digelar di Singapura pada 19–21 November 2025. Selama tiga hari, forum ini menghadirkan sesi pleno, diskusi tematik, serta jejaring bisnis dengan tema utama Thriving in an Age of Extremes. 

    Mitra pendiri tahun ini meliputi Envision, HSBC, dan Tata Sons, dengan PwC sebagai Presenting Partner, sementara Singapura kembali dipercaya sebagai Host Country Partner.

  • Bertolak ke Singapura, Jokowi Bakal Beri Pidato di Forum Bloomberg

    Bertolak ke Singapura, Jokowi Bakal Beri Pidato di Forum Bloomberg

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Singapura untuk menghadiri forum Bloomberg New Economy yang digelar mulai Rabu (19/11/2025) hingga Jumat (21/11/2025). Jokowi menghadiri acara itu sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy.

    Tidak hanya hadir sebagai tamu, Jokowi juga dijadwalkan menyampaikan pidato dalam forum tersebut pada Jumat. Informasi itu disampaikan Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, kepada awak media.

    “Bapak [Jokowi] diberikan kesempatan untuk memberikan pidato pada hari Jumat,” katanya dikutip dari Solopos, Rabu (19/11/2025).

    Forum Bloomberg New Economy digelar di Singapura pada 19-21 November 2025. Agenda dari forum itu di antaranya akan diisi dengan program pleno, sesi diskusi kelompok, dan kesempatan berjejaring dengan tema utama Thriving in an Age of Extremes.

    Sejak didirikan pada 2018, Bloomberg New Economy berkembang menjadi komunitas global yang beranggotakan CEO perusahaan multinasional, pejabat tinggi pemerintah, inovator, serta tokoh keuangan dunia. 

    Melalui forum di Singapura, Beijing, Panama City, Dublin, Marrakesh, hingga Sao Paulo, serta lewat inisiatif Coalitions dan Catalyst, platform ini berhasil memperkuat kolaborasi lintas negara sekaligus menggerakkan modal untuk kepentingan publik. 

    Forum New Economy, yang dikenal sebagai konferensi ekonomi paling berpengaruh di Asia, akan kembali digelar di Singapura pada 19–21 November 2025. Selama tiga hari, forum ini menghadirkan sesi pleno, diskusi tematik, serta jejaring bisnis dengan tema utama Thriving in an Age of Extremes. 

    Mitra pendiri tahun ini meliputi Envision, HSBC, dan Tata Sons, dengan PwC sebagai Presenting Partner, sementara Singapura kembali dipercaya sebagai Host Country Partner.