Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Gaya Gibran Hadiri Indonesia-Africa CEO Forum: Pidato, Keliling Sapa Delegasi, dan Buat Catatan

    Gaya Gibran Hadiri Indonesia-Africa CEO Forum: Pidato, Keliling Sapa Delegasi, dan Buat Catatan

    Gaya Gibran Hadiri Indonesia-Africa CEO Forum: Pidato, Keliling Sapa Delegasi, dan Buat Catatan
    Tim Redaksi
    JOHANNNESBURG, KOMPAS.com
    – Di tengah ruangan konferensi yang berbentuk huruf U, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyapa dan menyalami satu per satu delegasi yang hadir dalam ajang internasional Indonesia-Africa CEO Forum.
    Mengenakan setelan jas warna gelap, dasi biru muda, dan peci hitam,
    Gibran
    mengelilingi ruangan untuk menyapa dan berbincang singkat dengan perwakilan delegasi
    Afrika Selatan
    yang hadir
    Indonesia-Africa CEO Forum
    di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat (21/11/2025).
    Momen ini terjadi tepatnya sebelum Gibran keluar meninggalkan ruangan acara.
    Jurnalis
    Kompas.com
    Rahel Narda Catherine ikut serta dalam kunjungan kerja rombongan
    Wapres Gibran
    di Afrika Selatan. Ikuti laporan langsung tentang kegiatan Wapres Gibran
    di Sini
    .
    Usai berfoto bersama dengan peserta forum, Gibran tampak berbincang dengan President of the South African Chamber of Commerce and Industry, Mtho Xulu serta para delegasi lain dari Afrika Selatan.
    Setelah itu, Gibran tampak menghampiri para tamu delegasi dari Afrika Selatan yang berada di sisi kiri ruangan konferensi.
    Satu per satu, dia menyapa para delegasi sambil berbincang singkat dalam bahasa Inggris.
    “Ya ini pertama kali saya ke Afrika Selatan,” ujar Gibran ke salah satu delegasi saat bersalaman.
    Dalam salah satu kesempatan, terpotret pula momen Gibran mengenalkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut mendampinginya berkeliling, kepada salah satu delegasi.
    Setelahnya, Airlangga tampak menjabat tangan delegasi tersebut, sementara Gibran melanjutkan menyapa delegasi lainnya.
    Setelah menyapa semua delegasi dari Afrika Selatan, Gibran melanjutkan menyapa para delegasi dari pihak Indonesia yang berada di sisi kanan ruangan.
    Sama seperti sebelumnya, sembari bersalaman, Gibran menyempatkan berbincang singkat dengan perwakilan RI yang hadir di forum itu.
    Selain berkeliling menyapa delegasi, selama forum berlangsung, Gibran juga terlihat membuat catatan kecil saat mendengarkan paparan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie.
    Dari pantauan
    Kompas.com
    , ada momen di mana Gibran menundukan kepala seolah sedang menulis catatan di atas kertas yang ada di mejanya.
    Momen ini terjadi beberapa kali ketika Anindya sedang memberikan pidato dalam ajang internasional tersebut.
    Selepas acara, Gibran bersama Airlangga serta para wakil menteri (wamen) terlihat berjalan kali bersama.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu berjalan diapit Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir.
    Di belakangnya terlihat pejabat lainnya seperti Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, serta jajaran perwakilan KBRI di Afrika Selatan.
    Sambil berjalan kaki dari lokasi acara Indonesia-Africa CEO Forum menuju tempat penginapan, mereka terlihat berbincang dan tertawa bersama.
    Gibran juga terlihat ikut tertawa dan tersenyum saat mengobrol santai dengan menteri dan wamen.
    Di forum internasional itu, Gibran membuka pidatonya dengan menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto.
    Dia juga menegaskan, Indonesia-Africa CEO Forum 2025 ini merupakan agenda pertamanya usai mendarat di Bandar Udara Internasional O.R. Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat sore.
    “Salam hangat dari Presiden Prabowo untuk Anda semua, dan juga apresiasi yang mendalam kepada pemerintah Afrika Selatan atas keramahan dan pengaturan yang sangat baik,” kata Gibran saat berpidato dalam bahas Inggris.
    “Sebenarnya, saya baru tiba sekitar satu jam yang lalu. Penerbangannya memang panjang, tetapi saya sangat senang melihat Anda semua di sini,” ujarnya lagi.
    Dalam rangkaian acara
    KTT G20
    ini, Gibran menyebut bahwa Indonesia-Africa CEO Forum merupakan langkah besar untuk memperkuat hubungan dan komitmen kedua negara.
    Dia pun berharap Indonesia dan Afrika Selatan dapat memperluas kerja sama.
    “Dengan kolaborasi, negara-negara ekonomi berkembang dapat membentuk masa depan. Pertumbuhan global tidak hanya harus kuat tetapi juga adil dan inklusif,” katanya.
    Gibran juga menyinggung pertemuan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa dan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2025.
    Menurut Gibran, lewat pertemuan antara kedua Kepala Negara telah disepakati adanya bebas visa antara Indonesia dan Afrika Selatan.
    “Kedua presiden sepakat untuk bebas visa masuk, jadi saya pikir ini kabar baik bagi Anda semua, tidak ada lagi visa dan juga untuk mendorong perdagangan dan investasi di bidang pertanian dan energi,” ujarnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Gibran turut menyatakan komitmen Indonesia memperluas investasi di Afrika Selatan.
    Sebab, dia menyebut, Afrika Selatan adalah mitra strategis Indonesia.
    “Indonesia juga berkomitmen untuk memperluas investasi di Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah mitra strategis dan pintu gerbang kami ke pasar Afrika,” kata Gibran.
    Di saat yang sama, Gibran menyebut Indonesia juga menawarkan sejumlah hal ke Afrika Selatan di antaranya kapasitas industri, sumber daya manusia, hinga akses ke pasar ASEAN.
    “Indonesia juga menawarkan kapasitas industri, sumber daya manusia, jaringan manufaktur, teknologi, dan akses ke pasar ASEAN,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Pamer Indonesia Investasi Besar-besaran Infrastruktur Fisik dan Digital di Ajang Bloomberg Singapura

    Jokowi Pamer Indonesia Investasi Besar-besaran Infrastruktur Fisik dan Digital di Ajang Bloomberg Singapura

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hadir memberikan pidato di ajang Bloomberg New Economy 2025 di Singapura. Dalam pidatonya, dia menegaskan transformasi menuju ekonomi cerdas (intelligent economy) tidak akan menghilangkan pekerjaan. Sebaliknya, perubahan ini diyakini akan menghadirkan lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha di masa depan.

    Jokowi menilai perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus dilihat sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai ancaman bagi tenaga kerja. “Peluang kerja tidak akan hilang di era ekonomi cerdas. Saya sangat tidak setuju bahwa peluang kerja akan hilang,” ujar Jokowi dalam pidatonya, di Singapura, Jumat, 21 November 2025.

    Dia menekankan pemerintah dan dunia usaha harus mempersiapkan generasi muda serta UMKM dengan keterampilan digital yang relevan agar mampu memanfaatkan peluang tersebut.

    “Kita harus memastikan bahwa mereka memahami dan mempelajari AI, coding, algoritma, dan juga machine learning,” ujarnya.

    Jokowi mengungkapkan, Indonesia telah membangun fondasi kuat melalui investasi besar di infrastruktur fisik dan digital. Hal ini menjadi pijakan penting sebelum memasuki era ekonomi berbasis kecerdasan yang mengutamakan pemanfaatan data dan teknologi.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Ahmad Ali: PSI Bukan untuk Kepentingan Keluarga Jokowi, Kebetulan Kaesang Jadi Ketum

    Ahmad Ali: PSI Bukan untuk Kepentingan Keluarga Jokowi, Kebetulan Kaesang Jadi Ketum

    Ahmad Ali: PSI Bukan untuk Kepentingan Keluarga Jokowi, Kebetulan Kaesang Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    KENDARI, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menekankan bahwa PSI tidak didedikasikan untuk keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Ali memastikan bahwa
    Kaesang Pangarep
    menjadi Ketua Umum
    PSI
    hanyalah kebetulan.
    Dia mengeklaim, PSI tidak akan dilestarikan untuk
    keluarga Jokowi
    .
    Hal tersebut disampaikan Ali saat memberi arahan dalam Rakorwil PSI Se-Sultra di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (21/11/2025).
    “Partai ini, kami, atau Pak
    Jokowi
    tidak akan dedikasikan untuk kepentingan keluarga, hanya karena kebetulan Kongres mengamanati Kaesang sebagai Ketua Umum, yang kebetulan adalah putra beliau. Tapi, selamanya ke depan tidak akan dilestarikan untuk keluarga beliau,” ujar Ali.
    Ali mengatakan, untuk memutus mata rantai tersebut, PSI ke depan harus dimiliki oleh anggotanya sendiri.
    Maka dari itulah PSI kemudian dijadikan sebagai Partai Super Tbk.
    “Bisa jadi Pak Raji’un (Ketua DPW PSI Sultra) menjadi Ketua Umum, tapi kayaknya umurnya sudah lewat,” ucap dia, disambut tawa kader.
    Ali menyampaikan bahwa ke depan, setelah PSI mapan, partai tersebut akan menjadi harapan anak-anak muda Indonesia.
    Ali kembali menegaskan perihal alasan Jokowi dijadikan patron bagi PSI.
    “Tidak semata-mata karena dia adalah presiden. Kalau presiden itu anaknya mantan presiden, biasa saja. Kalau gubernur itu atau bupati itu anaknya mantan gubernur, biasa saja. Tapi, Pak Jokowi ini harus menjadi patron bagi PSI, bagi anak-anak Indonesia. Karena kenapa? Beliau dari kampung, dari desa sama dengan kita yang ada di sini,” papar Ali.
    “Bukan anaknya siapa-siapa, ayahnya, neneknya Kaesang, kakeknya Kaesang, bukan darah biru di dunia politik. Bukan orang kaya, tukang kayu, tapi dia bisa membuktikan, beliau bisa membuktikan bahwa ketika rakyat memberi kepercayaan,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Ahmad Ali Heran PSI Jual Nama Jokowi Terus tapi Tak Pernah Lolos 2 Pemilu Nasional

    6 Ahmad Ali Heran PSI Jual Nama Jokowi Terus tapi Tak Pernah Lolos 2 Pemilu Nasional

    Ahmad Ali Heran PSI Jual Nama Jokowi Terus tapi Tak Pernah Lolos 2 Pemilu
    Tim Redaksi
    KENDARI, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali heran dengan nasib PSI yang tidak pernah lolos pemilu meski sudah terus-menerus menjual nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Sebab, partai lain yang juga membawa-bawa
    Jokowi
    bisa lolos ke Parlemen.
    Hal tersebut disampaikan Ali saat memberi arahan dalam Rakorwil
    PSI
    Se-Sultra di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (21/11/2025).
    “11 tahun, dua kali
    pemilu
    kita tidak lolos. Karena kenapa? Kita selalu membawa-bawa…dua kali kita ikut pemilu, menjual nama Pak Jokowi. Dua kali kita ikut pemilu, memasang foto Pak Jokowi,” ujar Ali.
    “Tapi, partai-partai lain, yang membawa Pak Jokowi, semua lolos, hanya PSI yang tidak lolos. Siapa yang bodoh, kita atau mereka, atau partai-partai lain? Siapa?” sambung dia.
    Ali mengatakan, PSI tidak ada apa-apanya tanpa Jokowi.
    Sebab, kata dia, sejarah sudah mencatat perjalanan PSI yang selalu membawa sosok Jokowi.
    Ali pun menekankan bahwa Jokowi adalah emas. Dia berharap, PSI bisa melahirkan Jokowi-Jokowi muda ke depannya.
    “Ini pelajaran bagi kalian kader PSI. Ini emas, ini adalah contoh hidup bagi para politisi. Dan kita mau dari
    Partai Solidaritas Indonesia
    , akan lahir Jokowi-Jokowi muda, paling tidak di Sulawesi Tenggara,” ucap Ali.
    Ali meyakini, PSI akan melahirkan politisi muda dari kampung dan desa, persis seperti Jokowi.
    Jika ada kader PSI yang berhasil meraih jabatan, Ali berharap mereka tidak berpikir soal uang terus-menerus.
    “Ini akan lahir politisi-politisi muda dari kampung, dari desa, yang muncul secara rasional. Jangan kemudian hanya kita tahu, memanfaatkan (Jokowi). Nah, untuk itu saya minta kepada kader PSI, ingat, kalau beliau menjadi patron, ikuti gaya beliau, contoh beliau, jadikan beliau sebagai contoh. Kalau ada jabatan, di pikirannya jangan hanya uang. Jangan hanya pengadaan,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belum Tetapkan Tersangka, Ini yang Masih Digali KPK Terkait Kasus Kuota Haji

    Belum Tetapkan Tersangka, Ini yang Masih Digali KPK Terkait Kasus Kuota Haji

    Jakarta –

    Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 masih bergulir di KPK. Meski telah naik ke tingkat penyidikan, KPK belum menetapkan dan mengumumkan adanya sosok tersangka dalam kasus ini.

    Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan sampai saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus alias PIHK. Budi menyampaikan KPK menemukan beberapa PIHK yang tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan haji khusus namun bisa memberangkatkan jemaah haji khusus.

    “Jadi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini, dan juga fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik, ada sejumlah PIHK yang belum mempunyai izin untuk bisa menyelenggarakan ibadah haji khusus, tapi kemudian dalam praktiknya menyelenggarakan,” kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

    Dia menjelaskan, persoalan ini berkaitan dengan pemeriksaan pendalaman yang dilakukan oleh KPK terkait jual beli kuota. Dia menyebut KPK masih terus mengulik proses jual beli kuota yang terjadi, apakah dijual langsung ke calon jamaah atau ke biro-biro travel.

    “Kemudian pertanyaannya dari mana dia mendapatkan kuota khusus tersebut? Nah ini relevan dengan penjelasan di awal, bahwa dalam pemeriksaan terhadap PIHK ini, penyidik mendalami bagaimana proses jual beli kuota itu,” ungkap Budi.

    “Apakah dijual langsung kepada para calon jemaah, apa dijual kembali kepada PIHK? Yang di antaranya tentu adalah PIHK-PIHK yang belum berizin, sehingga dia belum mendapatkan atau belum memperoleh distribusi kuota haji khusus. Sehingga para PIHK yang belum berizin, tidak mendapatkan distribusi kuota, kemudian membeli dari PIHK lain yang mendapatkan plotting kuota tersebut,” imbuh dia.

    Seiring dengan pemeriksaan yang masih berlangsung, KPK juga sebelumnya mengungkapkan telah kembali melakukan penyitaan aset dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Aset yang disita itu milik pihak swasta.

    “Penyidik melakukan kegiatan penyitaan berupa satu bidang rumah berlokasi di Jabodetabek beserta dengan surat bukti kepemilikannya, satu unit mobil bermerek Mazda CX-3, dua unit sepeda motor berjenis Vespa Sprint Iget 150 dan Honda PCX,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (19/11).

    Budi menjelaskan penyitaan dilakukan karena harta itu diduga terkait dengan korupsi kuota haji. Dia mengatakan penyitaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

    “Karena diduga harta-harta tersebut diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi terkait perkara kuota haji dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama. Penyitaan ini untuk kebutuhan penyidikan sekaligus langkah awal optimalisasi asset recovery,” jelas dia.

    Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama. Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden RI saat itu, Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi-lobi ke Arab Saudi. Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia, yang bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih.

    Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah pada 2024. Setelah ditambah, total kuota haji RI tahun 2024 menjadi 241 ribu. Namun kuota tambahan itu malah dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

    Padahal, UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia. Akhirnya Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024.

    KPK menyebut kebijakan era Yaqut itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 malah gagal berangkat. KPK pun menyebut ada dugaan awal kerugian negara Rp 1 triliun dalam kasus ini. KPK telah menyita rumah, mobil, hingga uang dolar terkait kasus ini.

    Meski demikian, KPK belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK sejauh ini mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; eks Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Pencegahan dilakukan karena ketiganya di Indonesia dibutuhkan sebagai saksi untuk penyidikan perkara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

  • Herwin Sudikta Semprot Jokowi soal AI: Kamu Sibuk Glorifikasi, Tapi Nggak Paham Cara Kerjanya

    Herwin Sudikta Semprot Jokowi soal AI: Kamu Sibuk Glorifikasi, Tapi Nggak Paham Cara Kerjanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons pernyataan Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang sebelumnya menyebut dirinya tidak sependapat dengan anggapan bahwa lapangan kerja akan hilang di era ekonomi cerdas dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

    Dikatakan Herwin persoalan hilang atau terciptanya lapangan kerja akibat AI tidak sesederhana yang dipahami sebagian pihak.

    Ia menegaskan bahwa teknologi bukanlah penyebab utama, melainkan kesiapan manusia dan negara dalam membangun ekosistem pendukungnya.

    “Ya, memang tidak ada yang senaif itu. Masalahnya cuma satu,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (21/11/2025).

    “Kamu terlalu sibuk mengglorifikasi teknologi AI sementara kamu sendiri tidak paham bagaimana AI bekerja,” tambahnya.

    Lanjut Herwin, AI dapat menghilangkan sekaligus menciptakan lapangan kerja, bergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung yang dimiliki negara.

    “Apakah AI bisa menghilangkan lapangan kerja? Bisa kalau manusianya tidak siap. Apakah AI bisa menciptakan lapangan kerja? Juga bisa kalau infrastrukturnya ada,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa kunci transformasi teknologi terletak pada pemberdayaan manusia, bukan pemberian bantuan instan yang membuat masyarakat bergantung.

    “Kuncinya simple, empower the people, bukan feed the people,” imbuhnya.

    Herwin juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang menurutnya tidak sejalan dengan pembangunan SDM.

    “Kalau mau AI menciptakan lapangan kerja, bangun infrastrukturnya. Siapkan manusianya,” Herwin menuturkan.

  • Herwin Sudikta Semprot Jokowi soal AI: Kamu Sibuk Glorifikasi, Tapi Nggak Paham Cara Kerjanya

    Herwin Sudikta Semprot Jokowi soal AI: Kamu Sibuk Glorifikasi, Tapi Nggak Paham Cara Kerjanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons pernyataan Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang sebelumnya menyebut dirinya tidak sependapat dengan anggapan bahwa lapangan kerja akan hilang di era ekonomi cerdas dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

    Dikatakan Herwin persoalan hilang atau terciptanya lapangan kerja akibat AI tidak sesederhana yang dipahami sebagian pihak.

    Ia menegaskan bahwa teknologi bukanlah penyebab utama, melainkan kesiapan manusia dan negara dalam membangun ekosistem pendukungnya.

    “Ya, memang tidak ada yang senaif itu. Masalahnya cuma satu,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (21/11/2025).

    “Kamu terlalu sibuk mengglorifikasi teknologi AI sementara kamu sendiri tidak paham bagaimana AI bekerja,” tambahnya.

    Lanjut Herwin, AI dapat menghilangkan sekaligus menciptakan lapangan kerja, bergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung yang dimiliki negara.

    “Apakah AI bisa menghilangkan lapangan kerja? Bisa kalau manusianya tidak siap. Apakah AI bisa menciptakan lapangan kerja? Juga bisa kalau infrastrukturnya ada,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa kunci transformasi teknologi terletak pada pemberdayaan manusia, bukan pemberian bantuan instan yang membuat masyarakat bergantung.

    “Kuncinya simple, empower the people, bukan feed the people,” imbuhnya.

    Herwin juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang menurutnya tidak sejalan dengan pembangunan SDM.

    “Kalau mau AI menciptakan lapangan kerja, bangun infrastrukturnya. Siapkan manusianya,” Herwin menuturkan.

  • Modus Lama Korupsi Pajak, Kongkalikong dengan Pengusaha Buat Kurangi Tagihan Pajak

    Modus Lama Korupsi Pajak, Kongkalikong dengan Pengusaha Buat Kurangi Tagihan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pajak yang menyeret nama Direktur Utama PT Djarum Victor Hartono dan bekas Direktur Jenderal Pajak alias Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. 

    Namun demikian, Kejagung memastikan pihaknya tidak mengusut terkait pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya hanya mengusut kasus terkait pembayaran pajak pada periode 2016-2020.

    “Yang kedua, itu bukan terkait Tax Amnesty, ya. Ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan, bukan Tax Amnesty, ya,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

    Dia menambahkan kasus pembayaran pajak itu memiliki modus pengurangan kewajiban pembayaran dari wajib pajak maupun perusahaan.

    Dalam hal ini, pengurangan itu diduga dilakukan oleh oknum pada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. “Perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak, periode 2016-2020, yang dilakukan oleh oknum atau pegawai perpajakan di Kementerian Keuangan,” jelasnya.

    Dalam catatan Bisnis praktik dugaan pengurusan pajak tersebut merupakan modus lama yang kerap terjadi di dalam perkara pajak. Salah satu yang lazim adalah praktik suap atau korupsi terkait pengurangan pajak. 

    Kejadian Berulang

    Pengungkapan kasus suap di Ditjen Pajak menambah daftar panjang kongkalikong antara petugas pajak dengan pengusaha. Kasus bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno Aji misalnya juga terkait dengan perkara pengurusan besaran pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak. 

    Sementara itu pada 2019 lalu, misalnya, KPK juga telah mengungkap skandal suap pajak yang menyeret empat pegawai pajak dan seorang komisaris di PT Wahana Auto Ekamarga (WHE).

    Skandal tersebut juga menegaskan hipotesis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa restitusi sebagai salah satu titik rawan korupsi di sektor perpajakan.

    Sejak lama, proses pencairan restitusi memang menjadi sorotan. Tak hanya masalah administrasi. Bukan pula soal lama atau tidaknya pencairan restitusi. Pencairan restitusi justru kerap berujung suap antara petugas pajak dan pengusaha.

    Ada banyak kasus yang mencuat mulai dari PT WHE, skandal suap eks Ditgakum Ditjen Pajak Handang Soekarno, hingga kasus pemerasan terhadap PT EDMI yang juga terkait pencairan restitusi. Menariknya ketiga korporasi tersebut merupakan investor asing alias PMA.

    Khusus kasus PT WHE, sebelum diungkap KPK, pihak Kementerian Keuangan sebenarnya telah melakukan ‘penindakan’ terhadap empat orang pegawainya. Dua orang sudah dikenakan hukum disiplin,  sedangkan yang dua lainnya dibebastugaskan dan menunggu proses untuk mendapatkan sanksi.

    Namun, karena ada dugaan pidana korupsi berupa penyuapan dalam perkara empat pegawai pajak itu, lembaga antikorupsi kemudian turun tangan dan menetapkan empat pegawai pajak dan seorang komisaris PT WHE sebagai tersangka kasus pajak.

    “Alih-alih perusahaan membayar pajak ke negara, justru negara yang harus membayar klaim kelebihan bayar pada perusahaan,” ujar Saut Situmorang saat masih menjabat pimpinan KPK.

    Kasus Handang

    Terlepas bagaimana kasus ini berjalan nantinya. Bisa dibilang, upaya akal-akalan pajak PT WHE ini agak mirip dengan perkara penyuapan terhadap Handang Soekarno, eks Kasubdit Bukper Ditgakum Ditjen Pajak. 

    Handang ditangkap KPK seusai menerima ‘angpao’ dari Ramapanicker Rajamohanan Nair, Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia.

    Modusnya sama yakni dengan membantu permasalahan pajak korporasi. Di pengadilan, saat Handang disidang, dia tak hanya mengurus tax amnesty yang ditolak, dia juga mengurus pengajuan restitusi hingga bukper yang sebenarnya tengah dilakukan di KPP PMA Enam Kalibata.

    Bedanya dengan skandal PT WHE, dalam dokumen dakwaan KPK, kasus ini menyeret sejumlah pejabat di otoritas pajak dan orang dekat istana.

    Sebut saja dari eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, M. Haniv yang waktu itu menjabat Kakanwil DJP Jakarta Khusus, hingga ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. Bahkan ketiganya dikabarkan pernah bertemu.

    Haniv, saat dihubungi Bisnis.com pada Februari 2017, pernah mengungkap adanya pertemuan antara ketiga tokoh tersebut. Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Arif dan dia hanya membantu untuk menghubungkan dengan pejabat pusat.

    “Kalau soal apa yang dibicarakan saya tidak mau mengomentarinya. Karena saya hanya penghubung, tidak ikut pertemuan,” ungkapnya.

    Selain kasus Handang, perkara restitusi lainnya, yang sempat menjerat petugas pajak yakni pemerasan pajak PT EDMI salah satu penanaman modal asing (PMA) yang diungkap pada 2016.

    Bedanya dengan dua kasus di atas, posisi PT EDMI dalam perkara ini adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh tiga pegawai pajak di KPP Kebayoran Baru Tiga. Ketiganya kini telah divonis karena memeras atau meminta uang lelah, setelah mengurus restitusi milik PT EDMI.

  • Kaesang: PSI Harus Lebih Baik dari Partainya Ahmad Ali Sebelumnya

    Kaesang: PSI Harus Lebih Baik dari Partainya Ahmad Ali Sebelumnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memerintahkan kader PSI di Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk serius mempersiapkan struktur dn mesin partai guna memenangkan Pemilu 2029 mendatang.

    Kaesang mengingatkan kader PSI memperkuat struktur akar rumput mulai dari tingkat DPW hingga DPC. Putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu bahkan sesumbar mampu mengalahkan partai besar seperti Nasdem di Pemilu mendatang.

    “Sebelum kita menuju 2029, kita akan menghadapi yang namanya verifikasi. Jadi saya minta tolong kepada seluruh jajaran pengurus di tingkat DPW, DPD, DPC, maupun nanti kalau sudah ada DPRT-nya, saya minta tolong strukturnya dibuat sebaik mungkin. Harus lebih baik dari partainya punyanya Pak Ahmad Ali sebelumnya (Nasdem),” kata Kaesang dalam Rakorwil PSI se-Sulteng di Hotel Grand Sya, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11/2025).

    Ahmad Ali diketahui merupakan bekas kader Nasdem sebelum akhirnya berlabuh ke PSI dan langsung menduduki jabatan strategis sebagai ketua harian DPP PSI.

    Kaesang lantas menyinggung target tinggi yang dipatok Ahmad Ali bersama PSI.

    “Ya pasti Pak Ketua Harian kan pasti juga punya target. Enggak mungkin targetnya mau di bawahnya kan, targetnya ya harus menang di Sulawesi tengah,” tegas Kaesang.

    Lebih jauh Kaesang menegaskan dirinya jauh-jauh terbang ke Palu, Sulteng bukan untuk main-main. Ia menyampaikan, Sulawesi Tengah akan menjadi pionir dari PSI di 2029.

    “Saya juga ingin menegaskan, saya hadir di sini, kita bukan untuk main-main. Kita hadir di sini, DPP hadir di sini untuk mempersiapkan kita bisa menang di 2029,” tekannya.

  • Polisi Bakal Segera Periksa Eggi Sudjana dkk di Kasus Ijazah Jokowi Megapolitan 21 November 2025

    Polisi Bakal Segera Periksa Eggi Sudjana dkk di Kasus Ijazah Jokowi Megapolitan 21 November 2025

    Polisi Bakal Segera Periksa Eggi Sudjana dkk di Kasus Ijazah Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polda Metro Jaya akan segera memanggil Eggi Sudjana dan empat tersangka lainnya dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
    Keempat tersangka lainnya adalah Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis.
    “Nah, penyidik harus melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, setelah itu akan mengagendakan kepada lima orang tersangka lainnya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto saat ditemui di Mapolres Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2025).
    Kelima tersangka kasus 
    tudingan ijazah palsu Jokowi
    itu akan diperiksa setelah pemeriksaan terhadap ahli dan saksi dari Roy Suryo cs.
    “Ini masih diagendakan dari penyidik, karena masih pada saat pemeriksaan minggu lalu dari tiga tersangka mengajukan saksi dan ahli,” kata Bhudi 
    Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi setelah penyidikan yang panjang.
    “Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo,” kata Kapolda Metro Jaya, Arjen Asep Edi Suheri, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (7/11/2025).
    Secara umum, delapan tersangka dijerat dengan Pasal 27A dan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 310 dan/atau 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.
    Para tersangka ini kemudian dibagi ke dalam dua klaster sesuai dengan perbuatannya.
    “Klaster pertama lima orang berinisial ES, KTR, MRF, RE dan DHL dan klaster kedua RS, RHS dan TT,” ucap dia.
    Klaster pertama juga dijerat Pasal 160 KUHP dengan tuduhan penghasutan untuk melakukan kekerasan kepada penguasa umum.
    Eggi Sudjana
    , Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis dimasukkan ke dalam klaster ini.
    Sementara klaster kedua terdiri atas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma. Mereka dijerat Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE tentang menghapus atau menyembunyikan, serta memanipulasi dokumen elektronik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.