Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Dede Budhyarto: Pendirian Kawasan IMIP Ditandatangani SBY, Diresmikan Jokowi

    Dede Budhyarto: Pendirian Kawasan IMIP Ditandatangani SBY, Diresmikan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris Independen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Dede Budhyarto memberi penjelasan soal polemik Bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dede Budhyarto menyebut ada penandatangan pendirian kawasan Bandara di IMIP ini.

    Ia menyebut Penandatanganan pendirian kawasan IMIP dilakukan pada 3 Oktober 2013.

    Dengan sama antara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Tiongkok Xi Jinping

    “Penandatanganan pendirian kawasan IMIP dilakukan pada 3 Oktober 2013 di Jakarta, melalui kerja sama antara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam Forum Bisnis Indonesia–Cina,” tulisnya dikutip Kamis (27/11/2025).

    Lalu dua tahun berikutnya, kawasan industri tersebut diresmikan oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

    “Dua tahun kemudian, pada 29 Mei 2015, kawasan industri tersebut diresmikan oleh Presiden RI ke-7 @jokowi
    Pondasi & kelanjutan pembangunan ini menunjukkan kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan dalam mendorong hilirisasi dan industri nasional,” jelasnya.

    Dede Budhyarto memberikan informasi tambahan dengan menyebut bandara ini dirancang sebagai ekosistem industri besar. D

    “Biar tambah jelas: Bandara IMIP tercatat resmi di Kemenhub—artinya kawasan ini memang dirancang sebagai ekosistem industri besar, bukan proyek dadakan seperti yang digoreng-goreng di medsos,” tuturnya.

    “IMIP itu lahir dari penandatanganan era SBY (2013), diresmikan dan dipacu pengerjaannya di era Jokowi (2015), lengkap dengan infrastruktur pendukung seperti bandara,” paparnya.

  • Ahmad Ali Sebut Jokowi Dicintai di Sulut: Orang Manado Tidak Gampang Balupa

    Ahmad Ali Sebut Jokowi Dicintai di Sulut: Orang Manado Tidak Gampang Balupa

    FAJAR.CO.ID, MANADO — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat Sulawesi Utara terkait sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pesan itu disampaikan di sela gelaran Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Sulawesi Utara di Manado Convention Center (MCC), Kota Manado, Kamis (27/11/2025).

    Ia menegaskan bahwa wilayah Sulawesi Utara memiliki modal politik besar, terutama karena kedekatan emosional masyarakat dengan Jokowi.

    “Apalagi di mana di Sulawesi Utara ini, kita punya modal yang besar karena di sini patron kita yang namanya Pak Jokowi, Kakek Jokowi itu sangat dikenal, sangat dicintai oleh masyarakat Sulawesi Utara,” ucapnya.

    Ahmad Ali juga menyampaikan keyakinannya bahwa masyarakat Manado tidak mudah melupakan jasa Jokowi.

    “Kita percaya orang Manado tidak gampang balupa. Tidak gampang balupa. Terus tentunya dengan modal itu kita berharap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai patron politik PSI ini nanti akan terus disuarakan oleh kader-kader PSI,” ucapnya.

    Ia menyoroti banyaknya program pembangunan Jokowi yang menurutnya dikapitalisasi oleh pihak lain tanpa memberikan pengakuan yang layak.

    “Sehingga kemudian kerja-kerja yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi tidak hanya dikapitalisasi oleh partai tertentu. Karena dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali kerja-kerja politik, kerja-kerja pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi atau Kakek Jokowi yang kemudian dikapitalisasi oleh partai tertentu, tapi tidak diakui,” ujarnya.

  • Ferdinand Hutahaean: Kalau Benar Bandara di Morowali Tanpa Otoritas, Jokowi Layak Diadili

    Ferdinand Hutahaean: Kalau Benar Bandara di Morowali Tanpa Otoritas, Jokowi Layak Diadili

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean angkat bicara terkait polemik bandara di kawasan industri Morowali yang sebelumnya diungkap Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

    Ferdinand menyebut kabar mengenai bandara yang disebut tidak berada di bawah pengawasan otoritas penerbangan Indonesia sebagai isu yang sangat serius dan berbahaya.

    “Ngeri ya, mungkin teman-teman semua sudah melihat di media sosial maupun di media tentang sebuah bandara di kawasan industri Morowali yang tidak dikuasai oleh otoritas penerbangan Indonesia,” kata Ferdinand dikutip pada Kamis (27/11/2025).

    Dikatakan Ferdinand, jika informasi tersebut benar-benar terjadi, maka kondisi itu merupakan kekeliruan fatal dan bahkan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang mengkhianati kepentingan negara.

    “Ini sangat mengerikan. Jokowi dengan kekuasaannya memberikan akses keluar masuk kepada pihak asing tanpa penjagaan dari otoritas negara dan bangsa,” sebutnya.

    “Ini adalah kekeliruan yang sangat dalam dan bahkan bisa dikategorikan pengkhianatan terhadap negara, kalau benar adanya,” tambahnya.

    Ferdinand juga menggambarkan potensi ancaman yang bisa terjadi jika bandara tersebut beroperasi tanpa kontrol keamanan negara.

    “Saya membayangkan bandara milik swasta di Morowali itu keluar masuk pesawat tanpa dikontrol oleh otoritas negara. Jangan-jangan bisa membawa narkoba, atau membawa intelijen asing, peralatan-peralatan untuk menyadap Indonesia dan mengontrol Indonesia secara dekat,” jelasnya.

    Ia juga menyinggung hubungan investasi asing, khususnya China, yang memiliki kepentingan besar di kawasan industri tersebut. Baginya, hal itu semakin menambah kekhawatiran.

  • 2 PSI Mengusik PDI-P Nasional

    2 PSI Mengusik PDI-P Nasional

    PSI Mengusik PDI-P
    Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
    AHMAD
    Ali adalah kader anyar Partai Solidaritas Indonesia. Celetukan warung kopi menyebut ia hasil “naturalisasi”, direkrut dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang langganan masuk DPR. Posisinya melenting, yakni ketua harian PSI.
    Majalah
    TEMPO p
    ernah menurunkan laporan tentang kencangnya
    PSI
    merekrut kader dari partai lain selepas kongres di Solo.
    Itu adalah langkah terobosan setelah partai ini bertekad bicara lebih banyak di panggung politik elektoral: Pemilihan Umum.
    Satu langkah yang lumrah dalam politik di negeri kita—terutama karena figur sosok begitu penting–dan juga dilakukan partai lain. Terkadang loncat pagar tak begitu dapat dibedakan dengan “kutu loncat”.
    Dalam kiprahnya di dua pemilu, langkah PSI berakhir murung: Gagal ke Senayan lantaran tak memenuhi
    parliamentary threshold
    atau ambang batas suara yang harus dipenuhi partai politik untuk masuk DPR dan absah disebut partai nasional.
    Dan yang lebih murung, kegagalan PSI itu diraih saat mereka “menjual” sosok Joko Widodo secara terang-terangan.
    Ahmad Ali
    dinilai sebagai sosok tepat untuk mengangkat PSI. Ia ditempa dari bawah. Pernah jadi anggota DPRD dari Partai Patriot. Lalu nyaman dalam pelukan Nasdem sejak 2013.
    Kepiawaiannya menggalang suara terbukti saat ia terpilih jadi anggota DPR periode 2019-2024 dari Sulawesi Tengah di pemilu 2019 (nasdemdprri.id).
    Di tangan Ali, PSI ingin naik kelas: Dari sekadar partai perkotaan yang karib dengan panggilan “sis dan bro” menjadi partai yang menjangkau wilayah perdesaan.
    Ia pun bersafari, menguatkan kepengurusan di daerah agar infrastruktur PSI lebih rapi dan luas. Pokok kata, sanggup bersaing dengan partai yang telah terlatih masuk DPR.
    Dengan posisi sebagai ketua harian, Ali lebih nyaring berbicara atas nama PSI. Sebagai politikus, Ali terbilang sosok yang artikulatif. Pilihan kata yang ia gunakan tidak berkabut, alias jelas dan terang.
    Di sebagian hal, Ali menggemparkan. Seperti usai memberi arahan dalam Rakorwil PSI se-Kepulauan Riau di Batam, 22 November lalu.
    “Sialnya Pak Jokowi ini gini, dia dihina, dimaki-maki. Tapi ketika dia melawan, dia disuruh, ‘Pak Jokowi harus jadi negarawan’. Terus ketika dia bicara politik, ‘ya sudah waktunya beristirahat’,” ujar Ali (
    Kompas.com
    , 23/11/2025).
    Masalahnya, dalam kalimat selanjutnya, ia seperti menyindir seorang perempuan yang sudah puluhan tahun menjadi ketua umum partai.
    Kalimat ini merespons kritik sebagian pihak yang menyoal pilihan Jokowi tetap berpolitik selepas tak lagi menjabat presiden.
    Namun, kali ini, diksi yang dipilih Ali menerbitkan kontroversi. Ia memilih tak menyebut nama tokoh yang digunakan sebagai pembanding buat Jokowi. Sebaliknya Ali hanya memberi “clue”–pilihan yang segera bikin “panas” partai lain: PDI Perjuangan.
    “Yang bilang mau pulang ke Solo, pensiun, jadi rakyat biasa, momong cucu itu Jokowi sendiri, tidak ada yang nyuruh-nyuruh dia,” kata Guntur (
    Kompas.com
    , 23/11/2025).
    Guntur mengingatkan, justru Jokowi yang ingin jadi rakyat biasa. Masih aktifnya Jokowi dalam medan diskusi serta politik praktis (menegaskan akan turun membantu PSI saat kongres di Solo), dalam kacamata ini, dinilai bertentangan dengan janji Jokowi—pensiun, jadi rakyat biasa dan momong cucu.
    Jokowi adalah politikus–kemudian menjadi wali kota, gubernur dan presiden–yang lahir dari rahim PDI Perjuangan. Ia dibesar partai ini dan meraih kebesaran lantaran mendapat tiket dari partai yang dinakhodai Megawati itu.
    Mega termasuk “berkorban” ketika memilih Jokowi sebagai capres di Pilpres 2014. Ia bisa saja mengondisikan partainya untuk mendaulatnya sebagai capres–terlebih lagi sebagai ketua umum, Mega punya hak prerogatif.
    Disokong PDI Perjuangan dan sekian partai dalam koalisi politik yang gendut, Jokowi memimpin Indonesia dengan pendekatan berbeda.
    “Jokowi adalah kita” yang dikampanyekan di masa pemilu mengangkat sosoknya menjadi pemberani, menerabas, meski kadang-kadang mewariskan jejak beban untuk penggantinya.
    Proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dan kereta cepat “Whoosh” adalah dua contohnya.
    Kisah manis hubungan PDI Perjuangan dengan Jokowi berakhir antiklimaks karena perhelatan Pilpres 2024. Mega dan Jokowi berbeda dalam urusan menentukan calon presiden.
    Mega memilih Ganjar Pranowo, sedangkan Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Semua tahu ujung kisah mereka: Berpisah dengan cara yang tak dapat disebut baik-baik saja.
    Puncaknya, PDI Perjuangan memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu, 14 Desember 2024.
    Ini menandai “talak” politik yang paling dramatis di masa reformasi. Dan keluarga Jokowi harus berpisah dengan partai yang membesarkannya.
    Setahun sebelumnya, 25 September 2023, anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, lebih dulu menerima lamaran PSI. Kaesang didapuk menjadi ketua umum dalam penobatan yang superkilat, cuma dua hari setelah dia bergabung dengan PSI.
    Sejak perpisahan itu, ada-ada saja “perang pernyataan” antara PSI dan PDI Perjuangan. Terakhir, dua partai ini berbeda pandangan menyangkut anugerah gelar pahlawan kepada Soeharto.
    Pernyataan Ali yang tak menyebut nama, tapi terarah pada nama tertentu, menerbitkan konflik dua partai. Konflik di sini merujuk pada “saling menyindir dan berbalas pernyataan” di ruang publik lewat media massa.
    Namun, jika yang dimaksud Ali dalam pernyataan terakhir itu adalah Megawati, secara substantif ia benar.
    Dalam orbit politik Indonesia, Megawati adalah politìkus gaek. Ia sudah malang melintang sejak akhir Orde Baru. Sebelum PDI Perjuangan lahir.
    Jika dihitung sejak PDIP, Mega memimpin partai itu sekitar 27 tahunan. Ia sosok tak tergantikan, pemersatu partai dan
    ngemong
    kader dari segala eksponen.
    Dan jika kita jujur meneropong PDIP, kisah partai ini adalah kisah di mana partai tak mampu keluar dari bimbingan tokoh kharismatik.
    Siapa pun boleh berpolitik. Tak terkecuali Mega, Jokowi atau Susilo Bambang Yudhoyono. Meski begitu, kisah tiga mantan presiden ini tidak sama. Mega terus menjadi ketua umum, SBY memilih berada di belakang Partai Demokrat, meski perannya masih sentral.
    Sedangkan Jokowi mengisi sejarah yang lain. Ia bukan ketua umum partai saat menjabat presiden. Ia cuma “petugas partai”. Selepas pensiun, Jokowi justru menunjukkan tanda-tanda bakal membantu PSI. Ini diucapkannya secara lugas di Kongres Solo.
    Pengurus PSI pun hingga kini berteka-teki dengan menyebut “Bapak J” sebagai sosok yang akan mengisi posisi strategis, yakni ketua dewan pembina. Spekulasinya, “J” itu adalah Jokowi, tapi bisa juga Jeffrie Geovanie yang selama ini identik dengan PSI.
    Jika dicermati pernyataan Ali, ia sesungguhnya tak menyinggung satu nama, tapi dua nama. Nama lain itu diungkapkannya dengan kalimat, “Ada Bapak Presiden yang sekarang sudah 20 tahun juga tidak disuruh berhenti. Apa sih takutnya (pada) Pak Jokowi ini?”
    Pernyataan ini dapat dibaca “ia sedang membicarakan SBY”. Sejak mundur dari kabinet Pemerintahan Megawati, lalu mendirikan Demokrat, SBY sudah lebih dari 20 tahun malang melintang dalam politik.
    Cuma, SBY dipuji oleh sebagian kalangan. Setelah masa baktinya sebagai presiden berakhir pada 20 Oktober 2014, ia mundur teratur dari hingar bingar politik.
    Dan satu lagi, ia menunjukkan fatsun politik yang baik dengan tak memaksa anak-anaknya terjun di medan politik elektoral saat menjabat 2004-2014. Agus Harimurti Yudhoyono ikut Pilkada Jakarta tahun 2016, dua tahunan setelah ayahnya tak lagi jadi presiden.
    Kisah mantan presiden kontras dengan mantan wakil presiden. Jusuf Kalla menjadi ketua umum Partai Golkar saat jadi wakil presiden di masa SBY.
    Setelah itu, ia tak lagi menjadi nakhoda Golkar, termasuk ketika terpilih lagi menjadi wapres di periode kedua bareng Presiden Jokowi (2014-2019).
    Selepas itu, JK tidak mengurus politik, tapi fokus pada masjid, kemanusiaan serta bisnisnya. JK tak mencengkeram Golkar, karena partai ini tak bergantung pada sosok setelah reformasi mengguncang tanah air.
    Ahmad Ali tidak intens menyenggol SBY. Sebaliknya ia berulang menyentil Mega.
    “Saya berharap dari Kepri ini akan lahir Jokowi-Jokowi muda, tanpa harus masuk, tanpa dia harus berasal dari keluarga darah biru politik, tanpa dia harus menjadi anaknya proklamator, tanpa dia harus anaknya pahlawan. Tapi dia ada anak petani pun, dia disamakan, dan Jokowi sudah membuktikan itu,” jelas Ali.
    Proklamator cuma ada dua orang, yakni Sukarno dan Mohammad Hatta. Putra-putri Bung Hatta tak terlampau bergelut dalam politik, tak pernah ada yang jadi presiden pula.
    Sementara dari trah Sukarno sudah ada sosok Mega yang pernah jadi wakil presiden (masa Abdurrahman Wahid) dan presiden menggantikan Gus Dur (2001-2004). Dengan begitu, kalimat Ali jelas sedang “mengusik” siapa.
    Entahlah komunikasi model apa yang sedang dilancarkan Ali. Pernyataannya termasuk “konfrontatif” dan meningkatkan tensi konflik dengan PDI Perjuangan.
    Apakah ini isyarat PSI sedang “memberitahu” khalayak bahwa mereka mengincar basis pemilih PDIP?
    Di Pilkada serentak 2024 lalu, nama yang disokong Jokowi menang di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.
    Di Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga menang di Jateng, basis konstituen partai banteng!
    Namun, jalan politik tidak selalu linier. Betapa pun setiap parpol memiliki misi masing-masing, hendaknya keteduhan tetap dirawat. Iya, meski demokrasi identik dengan gaduh dan percakapan bebas tentang semua hal dibolehkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agus Wahid soal Pidato Gibran di KTT G-20: Jangan Terlalu Kagum Dulu

    Agus Wahid soal Pidato Gibran di KTT G-20: Jangan Terlalu Kagum Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kemunculan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di panggung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Johannesburg Expo Center, Afrika Selatan, menuai beragam respons.

    Tidak sedikit yang memuji performanya saat menyampaikan pidato berbahasa Inggris di hadapan para pemimpin dunia.

    Analis politik, Agus Wahid, mengakui, penampilan Gibran di podium terlihat sangat percaya diri .

    “Penuh percaya diri. Itulah pidato Gibran Rakabuming Raka di forum Konverensi Tingkat Tinggi G-20, di Johanesburg Expo Center, Afrika Selatan,” ujar Agus kepada fajar.co.id, Rabu (26/11/2025).

    Dikatakan Agus, gaya berbicara putra Presiden ke-7, Jokowi, itu tampak lancar dan tenang. Para peserta forum pun memberikan tepuk tangan.

    “Dengan gayanya yang cool, Gibran tampak lancar membaca naskah pidatonya dalam edisi bahasa Inggris. Peserta KTT G-20 pun tepuk tangan penuh hormat. Tampak apresiasi,” sebutnya.

    Namun, ia menilai kekaguman dunia internasional terhadap Gibran belum tentu didasari pemahaman mengenai dinamika politik di Indonesia.

    “Karena, dengan usia 38 tahun, sudah menjadi pemimpin (Wakil Presiden) dan tampil di hadapan para tokoh dunia. Sosok pemuda yang luar biasa,” Agus menuturkan.

    “Dapat dimaklumi. Karena kekagumannya tak tahu proses persis politik internal Indonesia yang penuh devil of political drama,” tambahnya.

    Bahkan, ia menyebut bahwa sikap pendukung fanatik Gibran terlalu berlebihan dalam mengagung-agungkan penampilan tersebut.

    “Bagaimana pun drama itu, kini tampilnya Gibran di forum internasional membuat kaum Gibranis atau para ternak Mulyono (termul) demikian bangga. Mereka menunjukkan, inilah Gibranku. Hebat,” imbuhnya.

  • Ada Apa Partai Ummat Tiba-tiba Dukung Pemerintahan Prabowo, Gibran Juga?

    Ada Apa Partai Ummat Tiba-tiba Dukung Pemerintahan Prabowo, Gibran Juga?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais membuat langkah politik yang cukup mengejutkan publik.

    Partai yang sebelumnya berada di kubu oposisi kini menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dukungan serupa sebenarnya telah pernah disampaikan Partai Ummat. Tepatnya, setelah Majelis Syura dan DPP Partai Ummat menggelar pertemuan di Jakarta pada 7 Desember 2024 lalu.

    Dalam pernyataannya, mereka menegaskan siap mendukung serta mendoakan agenda kerja Presiden ke-8 Republik Indonesia.

    Keputusan ini menjadi perbincangan karena pada Pilpres 2024 lalu, Partai Ummat berdiri di barisan berseberangan dengan mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Namun kini arah politik partai besutan Amien Rais itu bergeser dengan alasan mempertimbangkan tantangan besar yang disebut sedang dihadapi Presiden Prabowo.

    Partai Ummat menganggap Prabowo tengah memikul beban berat yang disebut sebagai warisan pemerintahan sebelumnya (Jokowi), salah satunya soal utang negara.

    Dalam siaran persnya, Partai Ummat menyebut angkanya mencapai sekitar Rp8.000 triliun.

    “Presiden Prabowo memikul beban sangat berat, yang diwariskan Rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah,” bunyi siaran pers tersebut.

    Selain persoalan utang, Partai Ummat juga menyinggung persoalan sumber daya alam Indonesia yang disebut selama ini banyak bocor ke luar negeri.

    Mereka menaruh harapan agar Presiden Prabowo menggunakan kewenangannya untuk menekan lahirnya regulasi, baik melalui UU maupun Keppres, yang tegas memutus aliran kekayaan tersebut.

  • Bela Ahmad Ali, Dian Sandi PSI Minta PDIP Sama-sama Beradab

    Bela Ahmad Ali, Dian Sandi PSI Minta PDIP Sama-sama Beradab

    “Ahmad Ali, 2022 dicopot dari ketua fraksi Nasdem di DPR,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (25/11/2025).

    Tidak berhenti di situ, Ahmad pada 2024 lalu dicopot dari jabatan Wakil Ketua Umum Partai besutan Surya Paloh itu.

    “2025 rumahnya digeledah KPK, uang, jam dan tas disita.
    2025 gabung PSI,” Jhon menuturkan.

    Melihat Ahmad Ali yang dipenuhi masalah, Jhon menduga, keputusannya bergabung dengan PSI hanya mencari perlindungan.

    “Kesimpulannya, orang ini penuh dengan masalah, ditampung partai penuh masalah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, tidak tinggal diam dan menanggapi pernyataan Ahmad Ali.

    Dikatakan Ferdinand, pernyataan itu hanya sebagai manuver mencari perhatian.

    “Ahmad Ali itu sedang cari sensasi murahan saja untuk terus mengangkat PSI,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (23/11/2025).

    Ferdinand mengatakan, Ahmad Ali sengaja melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial demi menjaga PSI tetap berada dalam sorotan publik.

    “Supaya terus ada dalam frame pemberitaan, makanya dia serang NasDem lah, serang PDIP lah,” sebutnya.

    Ia menyebut pola tersebut kerap digunakan partai kecil untuk menjaga eksistensi mereka.

    “Ya begitulah cara Partai Gurem untuk selalu berada dalam frame pemberitaan supaya tidak hilang,” lanjutnya.

    Ferdinand juga menegaskan bahwa klaim Ahmad Ali bahwa Jokowi tidak dihargai PDI Perjuangan tidak berdasar.

    Baginya, hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan justru berlangsung baik selama dua periode pemerintahan.

    “Jokowi itu bukan tidak dihargai di PDI Perjuangan, Jokowi itu sangat dihargai,” Ferdinand menuturkan.

  • Pemeriksaan Tersangka Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Masih Dijadwalkan

    Pemeriksaan Tersangka Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Masih Dijadwalkan

    JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik masih menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima tersangka kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Agenda itu juga mencakup pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan oleh tiga tersangka dalam klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta dr. Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tiffa untuk kepentingan peringanan pada tahap penyidikan.

    “Masih diagendakan,” kata Budi Hermanto kepada VOI, Selasa, 24 November 2025.

    Ia menjelaskan bahwa penyidik Polda Metro Jaya saat ini masih berkoordinasi dengan wewenang pengawas penyidikan (Wassidik) untuk pelaksanaan gelar perkara khusus terkait kasus tersebut.

    “Saat ini penyidik masih koordinasi dengan Wassidik untuk gelar perkara khusus,” ujarnya.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan hadirnya Jokowi sebagai pihak pelapor dalam gelar perkara tersebut, Budi belum dapat memberikan keterangan lebih jauh.

    “Mohon waktu,” singkatnya.

    Sebelumnya, polisi telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Lima tersangka dalam klaster pertama adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

    Tiga tersangka dalam klaster kedua yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan dr. Tifauzia Tyassuma.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara atas laporan yang dibuat oleh Jokowi.

    “Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam dua klaster,” ujarnya.

    Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan dr. Tiffa tidak dilakukan penahanan karena ketiganya masih mengajukan ahli dan saksi yang meringankan.

    Para tersangka dijerat Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 27A juncto Pasal 32 juncto Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

  • Temuan Bandara Tanpa Pengawasan di Morowali, Negara ini sudah Rusak 10 Tahun Terakhir

    Temuan Bandara Tanpa Pengawasan di Morowali, Negara ini sudah Rusak 10 Tahun Terakhir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penulis Bambang Mulyono menyorot tajam terkait hadirnya Bandara di Morowali.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Bambang menyebut ada hal yang janggal dari hadirnya bandara ini.

    Menurutnya Bandara yang disebut-sebut milik PT IMIP adalah bandara yang hadir tanpa ada pengawasan.

    “Bandara PT IMIP : Bandara tanpa adanya pengawasan dari otoritas negara….,” tulisnya dikutip Selasa (25/11/2025).

    Karena adanya kejanggalan tersebut, ia menyebut negara ini sudah rusak selama 10 tahun terakhir.

    “Negara ini udah dirusak 10 tahun terakhir ini…,” tuturnya.

    Sebelumnya, Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline menyebut ada beberapa temuan terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang beroperasi di era mantan Presiden Joko Widodo pada 2019.

    Tidak hanya itu, ia menyebut ini bukanlah sesuatu atau isu baru melainkan bagian dari “kebocoran” sektor tambang yang sudah disorot sejak Pilpres 2014.

    “Kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal,” kata Edna lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV.

    Lebih jauh, Edna menuturkan ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI menggelar latihan di daerah-daerah dekat tambang ilegal.

    Yang di antaranya ada Bangka Belitung dan Morowali.

    Namun yang lebih mengejutkan justru temuan di Morowali.

    “Morowali itu kan luas banget. 4.000 hektare kawasan industri itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk,” ungkapnya.

  • Konflik Tak Berkesudahan Nahdlatul Ulama adalah Cermin Gejolak Elit Politik Indonesia

    Konflik Tak Berkesudahan Nahdlatul Ulama adalah Cermin Gejolak Elit Politik Indonesia

    JAKARTA – Konflik berulang yang terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) terjadi karena organisasi dengan basis nilai spiritual terlibat dalam politik dan bisnis.

    Polemik di tubuh NU kembali menyeruak setelah beredar risalah Rapat Harian Syuriah Pengurus Besar NU.  Dalam risalah tersebut ada lima poin keputusan, yang salah satunya menyatakan bahwa musyawarah antara Rais Aam dan Wakil Rais Aam memutuskan Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.

    Awal mula konflik ini terjadi karena Yahya dinilai melanggar nilai dan ajaran Ahlussunah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU lantaran mengundang tokoh pro-zionis, Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, isu yang mencuat ke publik tentang PBNU baru sebagian dari dinamika yang lebih besar.

    Rais Aam PB Nahdlatul Ulama, KH Miftahul Akhyar. (ANTARA)

    Polemik Melebar

    Isu yang mencuat ke permukan sekarang ini adalah pentolan PBNU dianggap pro-Zionis, lantaran mengundang akademisi asal AS yang dikenal pro Israel, Peter Berkowitz dalam AKN NU. Selain itu, muncul dugaan adanya masalah tata kelola keuangan organisasi yang dipimpin Yahya.

    Terkait kedekatan NU dengan Zionis, ini bukan isu baru. Pada pertengahan Juli 2024, lima simpatisan NU atau Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog di tengah meningginya konflik Gaza dan Israel.

    Lebih jauh ke belakang, tepatnya pada 2018, Yahya Staquf sendiri pernah bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu saat menghadiri sebuah forum di Yerusalem.

    “Saya itu tahun 2018 sudah pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Netanyahu, saya bertemu dengan Presiden Israel, saya bertemu dengan berbagai elemen di sana di dalam berbagai forum,” kata Yahya.

    Peter Berkowitz salam sebuah acara PBNU. (Istimewa)

    Ia menegaskan, kunjungannya ke Israel kala itu tidak pernah menjadi masalah di internal NU. Buktinya, mayoritas pengurus NU memilihnya sebagai Ketua Umum pada Muktamar NU ke-34 di Bandar Lampung 2021.

    Bahkan sebelum riuh tudingan NU pro-zionis sekarang ini, Presiden Keempat RI Aburrahman Wahid sempat dikecam lantaran wacana membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Derasnya kritik yang dilontarkan kepada Gus Dur membuat rencana tersebut batal terlaksana. 

    Di tengah konflik berulang, sejumlah pengamat meyakini ini lebih dari sekadar kisruh biasa. Bahkan isu kedekatan NU dengan Zionis hanya sebagian kecil dari masalah internal ormas tersebut, seperti dituturkan pengamat politik Adi Prayitno.

    Yahya Cholil Staquf saat bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 15 Juni 2018 di Yerusalem. (Twitter Benjamin Netanyahu/Anadolu Agency)

    Berawal dari isu pro-zionis, polemik melebar karena PBNU adalah organisasi besar dengan pengaruh politik, sosial, dan kultural yang luas. Artinya, setiap gesekan internal secara otomatis menjadi bahan perbincangan, terutama menyangkut kursi ketua umum.

    “Ada juga yang mengaitkan dengan banyak hal, mulai isu soal izin pengelolaan tambang, suksesi kepemimpinan, dan lainnya. Namanya publik, spekulasinya banyak sekali,” ujarnya.

    Masalah Kompleks

    NU menjadi sorotan ketika mereka melayangkan permintaan izin tambang usai organisasi kemasyarakatan keagamaan mendapat karpet merah dari Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) mengelola tambang. Hal ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 

    “Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasi yang lengkap, dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” tegas Yahya waktu itu.

    Dengan ini, ia juga berharap dapat memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya kepada umat.

    Keputusan NU untuk menerima konsesi tambang ini kemudian menjadi sorotan. Tak sedikit kalangan cedekiawan memberi respons negatif. Mereka mengingatkan soal dampak yang terjadi jika ormas keagamaan mau menerima konsesi tambang dari pemerintah.

    Bisnis tambang, diyakini memiliki daya destruktif, baik kepada lingkungan maupun manusia itu sendiri. Ormas keagamaan justru harus mengkritik tambang, bukan sebaliknya, malah menjadi aktor tambang.

    Sejumlah alat berat beroperasi di kawasan penambangan batu bara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (24/5/2024). (ANTARA/Syifa Yulinnas/foc/am)

    Bagi pengamat politik Rocky Gerung, prahara yang terjadi saat ini mencerminkan dilema klasik NU, antara bertahan di jalur kultural keagamaan atau terjun lebih dalam ke kubangan pragmatisme politik.

    Memang, undangan Peter Berkowitz menimbulkan kontroversi hingga berujung desakan mundur Yahya. Tapi menurut keyakinan Rocky, akar masalah sebenarnya jaluh lebih dalam dan kompleks. Ia juga menyinggung soal polemik konsesi tambang era Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, yang kabarnya nasibnya masih menggantung sampai sekarang.

    “Rentetan masalah ini berakumulasi sekarang dalam persaingan antar tokoh. Ada yang menerima bisnis tambang sebagai potensi organisasi massa, ada yang menduga terjadi tukar tambah dan kepentingan pribadi lebih diuntungkan ketimbang organisasi NU sendiri,” jelas Rocky.

    “Jadi ini bukan cuma soal satu undangan yang salah. Ada sejarah panjang dan kepentingan yang bertumpuk di baliknya,” sambungnya.

    Ia menduga ada persaingan internal dalam tubuh NU yang turut mendasari kisruh organisasi tersebut. Meski demikian, menurut dia, adanya persaingan atau kompetisi internal di tubuh NU adalah hal yang wajar, terutama di dunia politik Indonesia, di mana sudah banyak tokoh yang lahir dari NU.

    Rocky menyebut konflik berulang di NU seperti “nasib historis” organisasi yang didirikan dengan basis nilai spiritual kuat namun terlibat dalam politik dan bisnis. Nahdlatul Ulama, kata dia, akan selalu ada dalam kondisi prahara.

    “Ini dilema antara memilih menjadi organisasi kultural berbasis keagamaan atau organisasi kultural yang ada arah politiknya. Organisasi yang dirancang untuk memelihara nilai etika namun terlibat dalam soal-soal politik-pragmatis,” ungkap Rocky.

    “Gejolak NU, bagaimanapun adalah cermin dari gejolak elit politik nasional. Dan kegelisahan ini, dipastikannya, akan memengaruhi dinamika politik nasional,” pungkasnya.