Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • 9 Eks Gubernur Lemhannas: RUU TNI untuk Legalkan Penempatan Perwira Aktif di Sipil sejak Era Jokowi Nasional

    9 Eks Gubernur Lemhannas: RUU TNI untuk Legalkan Penempatan Perwira Aktif di Sipil sejak Era Jokowi Nasional

    Eks Gubernur Lemhannas: RUU TNI untuk Legalkan Penempatan Perwira Aktif di Sipil sejak Era Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) periode 2022-2023,
    Andi Widjajanto
    , menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang (RUU) TNI hanya untuk melegalkan perwira TNI aktif yang mulai menempati jabatan sipil sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
    Praktik di luar ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 ini, kata dia, sudah berlangsung selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi.
    “Revisi yang teknokratik ini untuk saya juga merupakan legalisasi dari penempatan perwira aktif yang sudah berjalan selama masa Pak Jokowi, selama 10 tahun,” kata Andi dalam tayangan Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (19/3/2025) malam.
    Ia pun mencontohkan beberapa jabatan sipil yang sebelumnya tidak diatur oleh UU, justru pada kenyataannya telah diisi oleh militer aktif.
    Semisal, jabatan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dalam UU TNI 2004 sebelumnya tidak tercantum.
    “Di Pasal 47 yang asli, tidak ada kata bencana, nah sekarang dimunculkan, BNPB,” ujar Andi.
    “Di Pasal 47 asli juga tidak ada kata siber, yang ada adalah kata sandi, sekarang dimunculkan kata siber menjadi pertahanan siber,” sambungnya.
    Tak sampai situ, menurut Andi, masih banyak jabatan sipil yang sudah diisi oleh TNI sejak era Jokowi yang bakal dilegalisasi melalui RUU TNI kali ini.
    Namun, lanjut dia, ke depannya RUU TNI akan menjadi tanda tanya besar soal paradigma sejauh mana militer berperan membantu tugas-tugas sipil.
    “Nah nanti perdebatan paradigmanya adalah TNI berperan kah untuk perbatasan? Berperan. TNI berperan kah katakanlah untuk bencana? Berperan. Tapi apakah harus ada TNI aktif dalam organisasi itu? Nah itu belum tentu,” tutur penasihat senior Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) ini.
    Sebagai informasi, RUU TNI bakal disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada hari ini, Kamis (20/3/2025) di DPR meski menuai protes dari sebagian pihak.
    RUU ini dinilai telah melewati pembahasan yang secepat kilat, bahkan ada kesan tertutup.
    Adapun perubahan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.
    Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun.
    Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.
    Kemudian,
    revisi UU TNI
    juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat Sebut Butuh Komitmen Kuat Presiden Prabowo Usut Kasus Terorganisir Mafia Migas di Pertamina

    Pengamat Sebut Butuh Komitmen Kuat Presiden Prabowo Usut Kasus Terorganisir Mafia Migas di Pertamina

    Liputan6.com, Yogyakarta – Beberapa waktu terakhir kasus dugaan Mega Korupsi Pertamina yang merugikan uang negara mencapai hampir Rp. 1.000 triliun menjadi perbincangan masyarakat karena melibatkan jaringan terorganisir mafia migas yang melibatkan elit pemerintahan, aparat keamanan, pengusaha dan para pembantunya.

    Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menganalisis semenjak beredarnya rekaman di media sosial soal korupsi itu hingga kini tidak ada pihak yang menyangkal atau membenarkan soal itu.

    “Jaringan terorganisirnya ini serupa dengan mafia migas yang beroperasi di Petral, anak perusahaan Pertamina yang berkedudukan di Singapura. Saat itu, Tim Anti Mafia Migas, yang diketuai oleh Almarhum Faisal Basri, mengendus perampokan uang negara melalui modus bidding dan markup blending impor BBM Premium (RON 88) yang dilakukan oleh Petral”, ujar Dosen Sekolah Vokasi UGM di Kampus UGM, Jumat 14 Maret 2025

    Fahmi mengaku menyayangkan kelanjutan hasil endusan Tim Anti Mafia Migas saat itu karena tidak memiliki kewenangan penyidikan dan hanya melaporkan temuan kepada KPK. Saat penyerahan hasil temuan itu, dalam diskusinya KPK mengaku memiliki informasi serupa namun tidak menemukan alat bukti, dan sulit menyelidiki lantaran Petral berada di Singapura dengan posisi di luar teritorial Indonesia.

    Fahmi mengatakan Tim Anti Mafia Migas pun akhirnya hanya merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan impor BBM Premium, yang menjadi sasaran perampokan dan membubarkan Petral saat itu.

    “Petral memang telah menjadi sarang Mafia Migas, dan pada saat itu, Presiden Joko Widodo setuju dan mendukung pembubaran Petral,” terangnya.

    Fahmi mengatakan sejak saat itu, penyidikan kasus Petral dihentikan dan tidak ada satu yang menjadi tersangka. Untuk itu, agar penyidikan mega korupsi Pertamina tidak terhenti seperti kasus Petral, Presiden Prabowo seharusnya memiliki komitmen kuat soal ini.

    “Semua tentu berharap Presiden Prabowo berkomitmen dan serius membongkar ini, dan siapa pun yang terlibat dalam jaringan terorganisir harus ditindak tegas secara hukum”, harap Mantan Anggota tim Anti Mafia Migas.

     

    Putus Cinta, Pemuda Kebumen Nekat Sebar Foto Syur Mantan Pacarnya

  • Arief Poyuono: Jenderal Maruli adalah Calon Terkuat Panglima TNI

    Arief Poyuono: Jenderal Maruli adalah Calon Terkuat Panglima TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyebut Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai calon terkuat Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto ketika pensiun.

    “Calon terkuat Panglima TNI Jenderal Maruli,” kata Arief Poyo melak akun X pribadinya, Rabu, (19/3/2205). 

    Arief Poyuono menyebut Jenderal Maruli sebagai sosok yang tegas dan cerdas dalam memimpin. 

    “Tegas dan cerdas untuk memajukan dan Memodernisasi TNI. Maju terus Maruli,” tandasnya. 

    Jenderal Maruli saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sejak 29 November 2023. Maruli Simanjuntak memulai kariernya di TNI AD setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) di tahun 1992. 

    Maruli berasal dari kecabangan infanteri (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra.

    Maruli Simanjuntak merupakan menantu dari Luhu Binsar Panjaitan, setelah menikahi putrinya, Paulina Panjaitan pada tahun 1999.

    Maruli Pern menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di tahun 2018 hingga 2020 di era Joko Widodo. (*)

  • Empat BUMN Karya yang Garap Mega Proyek Jokowi Kini di Ujung Tanduk, Said Didu Bilang Ini

    Empat BUMN Karya yang Garap Mega Proyek Jokowi Kini di Ujung Tanduk, Said Didu Bilang Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Empat perusahan badan usaha milik negara terancam mengalami kebangkrutan dan saat ini mengalami kritis.

    Mantan Sekertaris BUMN, Said Didu pun memberikan sindiran halus melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia menyindir terkait ancaman bangkrutnya empat perusahan BUMN itu karena hasil kerja dari Jokowi.

    Rasio utang PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk dua hingga delapan kali lipat dibanding aset mereka.

    Keempat perusahaan BUMN ini ditugaskan oleh mantan Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur tanpa perhitungan matang membuat perusahaan-perusahaan pelat merah itu kini sekarat.

    Adapun untuk batas aman rasio utang terhadap aset perusahaan maksimal satu kali.

    Nama-nama BUMN karya itu berkibar sekitar lima sampai enam tahun lalu di papan proyek-proyek besar.

    Proyek pembangunan jalan tol, jalur kereta, bandar udara, pelabuhan, bendungan, hingga megaproyek Ibu Kota Nusantara.

    Kini, perusahaan-perusahaan itu tak mampu membayar kewajiban mereka kepada subkontraktor dan investor obligasi.

    Obligasi menjadi andalan BUMN karya mengumpulkan uang untuk membiayai proyek-proyek yang menjadi ambisi Jokowi.

    Utang itu kini harus dibayar karena jatuh tempo. Manajemen perusahaan negara kelimpungan menebusnya karena tak bisa lagi menciptakan utang baru akibat lembaga keuangan enggan menyalurkan kredit.

    Dan akhirnya pada Februari 2025, PT Pemeringkat Efek Indonesia menyatakan PT Wika tak akan mampu membayar obligasi karena likuiditasnya lemah.

  • Tuding Jokowi Kirim Utusan ke PDIP, Pasbata Sebut Deddy Sitorus Semena-mena – Halaman all

    Tuding Jokowi Kirim Utusan ke PDIP, Pasbata Sebut Deddy Sitorus Semena-mena – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus yang mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP memicu reaksi keras dari berbagai pihak.

    Bahkan, Jokowi yang merasa geram menantangnya untuk mengungkap siapa sosok utusan tersebut.

    Ketua Umum Pasbata (Pasukan Bawah Tanah) Jokowi, David Febrian pun meminta Deddy Sitorus jangan omon-omon dan menantangnya menunjukkan bukti yang jelas. Jika memang benar ada perintah seperti yang disampaikannya tunjukkan siapa yang memberi instruksi, jangan hanya menggiring opini.

    “Jangan hanya berbicara kosong alias omon-omon. Jangan biasakan menggiring opini publik untuk kepentingan tertentu. Kalau memang benar ada perintah seperti yang disampaikan Deddy Sitorus, tunjukkan siapa yang memberi instruksi itu dan siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan itu, Jangan hanya membuat fitnah yang merugikan banyak pihak,terutama pihak dari bapak mantan presiden jokowi,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Dalam pernyataannya Dedi Sitorus mengungkapkan, ada seorang utusan yang menemui jajaran PDIP pada Desember 2024. Kendati tak mengungkap sosok utusan tersebut, namun kata Deddy Sitorus, utusan tersebut merupakan orang yang berwenang.

    “Sekitar tanggal 14 Desember, ada utusan yang menemui kami, yang memberi tahu bahwa Sekjen harus mundur lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” kata Deddy Sitorus.

    Pasbata menegaskan bahwa klaim Deddy Sitorus itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh dijadikan alat politik yang ujungnya hanya untuk memecah belah atau merusak stabilitas politik Indonesia.

    Apabila pernyataan tersebut tidak terbukti, menurut ketua umum Pasbata, hal itu hanya akan menambah keruh situasi politik yang sudah cukup dinamis.

    Di sisi lain, David berharap Jokowi dapat menikmati masa purna tugasnya di Solo dengan tenang dan aman. Alih-alih menyebarkan isu negatif, menurutnya, lebih baik melihat banyaknya Jasa yang telah diberikan Presiden RI ke-7 itu. 

    Semua presiden itu baik, karena tujuannya sama yaitu untuk membangun bangsa, jangan dilihat kurangnya saja, karena setiap manusia pasti ada kurangnya dan jauh dari kata sempurna.

    “Biarkan Pak Presiden ke-7 Jokowi menjalani masa pensiun dengan tenang dan tidak terganggu oleh isu-isu politik yang tidak substansial, apalagi Pak Jokowi sangat berjasa pada bangsa ini” tambahnya.

    Ketua Umum Pasbata mengungkapkan, bahwa saat ini adalah era baru bagi Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    “Ini adalah era perubahan, di mana koruptor yang merugikan negara ditangkap, serta diungkap, ini harus didukung karena ini untuk kepentingan bersama,bukan bicara saat ini saja tapi untuk masa depan bangsa yang lebih baik,” ujarnya.

    Semua pihak pun diingatkan agar jangan mudah terbawa isu contohnya seperti ‘Indonesia Gelap’ yang jelas muatan atau pesanan pihak lain yang tidak mau Indonesia maju. Kerja-kerja Presiden Prabowo harus didukung dalam membangun Indonesia.

    “Jangan sampai kita diadu domba, presiden dan seluruh kabinet sedang bekerja dengan keras, malah pihak yang berkepentingan buat isu negative. Ini enggak bagus, intinya jangan suka mengadu domba rakyat hanya karena kepentingan pribadi dan golongan,” tegasnya.

    Meskipun era kepemimpinan Prabowo dan Gibran masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya maksimal, Pasbata percaya bahwa proses penataan negara ini memerlukan waktu dan usaha yang tidak mudah. 

    “Menata negara itu bukanlah pekerjaan mudah. Jangan hanya pintar berkomentar tanpa memahami bagaimana cara menata negara yang baik dan benar,” katanya.

    “Seluruh relawan di seluruh daerah di Indonesia sudah gerah dengan tingkah laku politisi PDIP yang semakin meresahkan. Jangan coba-coba adu domba rakyat Indonesia. Kami tidak akan tinggal diam!” imbuhnya.

    Ketua Umum Pasbata menekankan, bahwa tantangan ini jelas menggarisbawahi pentingnya bukti yang kuat dalam setiap klaim politik yang disampaikan kepada publik, serta harapan agar semua pihak dapat menjaga stabilitas politik yang sedang berlangsung. 

    Pasbata menyerukan agar segala bentuk fitnah dan manipulasi dihentikan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

    “Kami siap melawan, bukan hanya untuk membela Presiden ke-7 Jokowi, tapi juga untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian di antara rakyat Indonesia,” pungkasnya.

    Sementara Jokowi sebelumnya yang merasa gerah dengan tudingan tersebut melontarkan tantangan agar Deddy Sitorus menjelaskan maksud dari pernyataannya itu.

     Ia pun menegaskan bahwa tidak memiliki kepentingan untuk mengirim utusan, apalagi meminta agar dirinya tidak dipecat dari PDIP.

    “Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) gitu loh biar jelas,” kata Jokowi di Solo.

    Jokowi menegaskan, bahwa kesabarannya atas batasnya. Selama ini, Jokowi mengaku diam dengan berbagai tudingan yang ditujukan terhadapnya.

    “Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya,” ujar Jokowi.
     

     

  • Peneliti Ungkap Peran Bahlil dalam Pembangunan Smelter Emas Freeport

    Peneliti Ungkap Peran Bahlil dalam Pembangunan Smelter Emas Freeport

    Jakarta –

    Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menyoroti peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam sukses nya pembangunan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik, Jawa Tengah. PMR ini telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (17/3) kemarin, dan disebut bisa memproduksi emas hingga 70 ton per tahun.

    Menurut Unggul, pembangunan PMR di Gresik merupakan dampak dari hilirisasi yang sudah dijalankan Bahlil sejak masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahkan, saat ini Menteri Bahlil juga dipercaya Presiden Prabowo sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    “Peran beliau sangat strategis tidak hanya dalam memastikan bahwa proses hilirisasi ini menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi, namun juga dalam memastikan upaya hilirisasi berdampak signifikan dalam konteks penerapan dan inovasi teknologi di sektor-sektor yang dikembangkan,” kata Unggul dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, keberhasilan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari strategi Bahlil dalam mengintegrasikan teknologi, peningkatan sumber daya manusia (human capital), serta kepemilikan sumber daya yang dimiliki Indonesia.

    “Kombinasi teknologi, human capital, dan kepemilikan sumber daya dapat menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia,” jelas Unggul.

    Lebih lanjut, ia menilai peresmian PMR di Gresik menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Smelter ini, kata dia, akan berperan dalam pengolahan logam mulia seperti emas, perak, dan platinum, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    Unggul menyebut keberadaan PMR di Gresik membuka peluang besar bagi Indonesia dalam ekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi.

    “PMR di Gresik akan memungkinkan Indonesia untuk mengekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi, bukan hanya sebagai bahan mentah. Jika dibandingkan dengan ekspor emas mentah, pemurnian dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah hingga 30-40% tergantung pada kadar kemurnian dan produk akhir yang dihasilkan,” ujar Unggul.

    Selain manfaat ekspor, keberadaan PMR juga memberikan dampak signifikan terhadap industri dalam negeri. Unggul menjelaskan bahwa industri perhiasan, elektronik, serta katalis dan otomotif akan mendapat manfaat dari pasokan bahan baku berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh smelter ini.

    “Dengan pasokan emas dan perak yang lebih terjamin serta berkualitas tinggi, industri perhiasan dalam negeri dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Kota-kota seperti Surabaya dan Jakarta yang memiliki klaster industri perhiasan bisa memperoleh manfaat besar,” katanya.

    Jawa Timur, khususnya Gresik, telah memiliki ekosistem industri yang matang dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pelabuhan ekspor yang strategis. Dengan hadirnya PMR, wilayah ini diharapkan semakin berkembang sebagai pusat industri hilirisasi mineral dan metalurgi.

    “Integrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik serta penguatan pelabuhan dan logistik akan semakin meningkatkan efisiensi distribusi produk hasil pemurnian, baik untuk ekspor maupun kebutuhan domestik,” tutur Unggul.

    Lebih lanjut, Unggul menjelaskan, dengan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh PMR Gresik, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah serta memperkuat daya saing industri hilir berbasis mineral di tingkat global.

    Sebelumnya, Menteri Bahlil Lahadalia mengungkap nilai investasi smelter atau pabrik pemurnian emas PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik mencapai Rp 10 triliun. Bahlil menyebut smelter tembaga dengan design single line terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 – 700.000 ton per tahun.

    Seperti diketahui, PT Freeport berdiri di Indonesia sejak 1967 dan telah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia selama 58 tahun. Namun, selama kurun waktu tersebut konsentrat tembaga yang dihasilkan belum bisa diolah di dalam negeri sehingga harus diekspor. Dengan hadirnya smelter PTFI di Gresik ini maka konsentrat tembaga bisa diolah menjadi katoda tembaga dan lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak bisa diproduksi di dalam negeri.

    Jika menilik jauh ke belakang, peletakan batu pertama atau groundbreaking smelter ini dilakukan pada 12 Oktober 2021 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) atau dua tahun setelah kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM hingga akhirnya smelter ini benar-benar terealisasi.

    Keberadaan smelter ini juga membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Setelah smelter beroperasi penuh, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 2.000 orang yang terdiri dari 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan PTFI. Pembangunan smelter ini juga dapat melahirkan
    perusahaan dan industri turunan. Sebab produk limbahnya berupa tembaga mampu dijadikan bahan dasar pembuatan telepon seluler serta alat elektronik dan otomotif, sehingga akan semakin banyak lagi lapangan pekerjaan tercipta.

    (akd/ega)

  • Trump Kenakan Tarif Baja & Alumunium, Bos Inalum Beberkan Dampaknya

    Trump Kenakan Tarif Baja & Alumunium, Bos Inalum Beberkan Dampaknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menyampaikan dampak menyusul kebijakan tarif impor baja dan aluminium yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Ilhamsyah Mahendra menjelaskan bahwa kebijakan Trump tersebut berpengaruh terhadap harga aluminium.

    “Jadi mungkin mulai dari geopolitik, mungkin saya, terkait Trump 0.2, salah satu dia applied untuk tarif aluminium dan baja. Untuk industri aluminium di Indonesia akan impact pada harga,” ungkapnya dalam acara CNBC Indonesia Mining Forum di Jakarta, dikutip Rabu (19/3/2025).

    Meski demikian, Mahendra menilai bahwa bauksit sebagai bahan baku utama aluminium menjadi hal fundamental. Hal ini bisa memperkuat penguasaan domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor alumina.

    Akibatnya, kinerja operasional perusahaan bisa tetap terjaga meski ada faktor eksternal seperti kebijakan dari Pemerintahan AS tersebut.

    “Impact dari 25% tarif Trump adalah harga, hanya di harga. Jadi bagaimana efisiensi operasional yang harus kita jaga. Karena itu faktor eksternal yang nggak bisa kita tebak. Trump bisa bangun pagi ada kebijakan apa, tapi yang our internal control itu penting harus kita jaga. Efisiensi operasi. Kemudian resilient di bidang supply chain,” kata dia.

    Seperti diketahui, tarif impor Amerika Serikat (AS) dari negara mitra dagangnya membuat dunia ketar-ketir. AS mengenakan tarif impor sebesar 25% terhadap baja dan aluminium dari beberapa negara, seperti Kanada, Brasil, Meksiko, Korea Selatan, Vietnam, Jepang, dan lainnya.

    Dengan Kanada, tarif ini awalnya dijadwalkan berlaku pada 4 Februari, tetapi ditunda selama 30 hari untuk memberikan lebih banyak waktu bagi pembicaraan antara AS dan Kanada.

    Proyek Smelter Alumina

    Perlu diketahui, Inalum dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kini bekerja sama dan memiliki perusahaan patungan PT Borneo Alumina Indonesia (BAI). PT BAI mengoperasikan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit menjadi alumina di Mempawah, Kalimantan Barat.

    Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase 1 yang memiliki kapasitas produksi alumina hingga sebesar 1 juta ton per tahun ini telah resmi dilakukan injeksi bauksit perdana oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 24 September 2024 lalu.

    Adapun kebutuhan investasi untuk fase 1 ini diperkirakan menelan Rp 16 triliun.

    Bila smelter ini beroperasi penuh, maka bisa mengurangi impor alumina sebesar 1 juta ton per tahun.

    Proyek SGAR Fase 1 ini nantinya menghubungkan rantai pasokan antara mineral bijih bauksit di Kalimantan Barat yang di produksi PT Aneka Tambang Tak (ANTM) dan smelter aluminium Inalum di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

    Ilham menyebut, pengiriman perdana alumina dari Mempawah ke pabrik aluminium Inalum di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, diharapkan bisa dilakukan setelah Idul Fitri 2025 atau pada pertengahan April 2025.

    “Kita menuju 100% capacity. Harapannya after Lebaran mid atau akhir April, first alumina bisa dikirim di site Kuala Tanjung,” ujarnya.

    Proyek SGAR direncanakan akan terbagi ke dalam 2 fase dengan total estimasi biaya investasi sebesar US$ 1,7 miliar.

    Proyek SGAR Fase 2 merupakan ekspansi dari Proyek SGAR Fase 1 yang juga akan berlokasi di Mempawah, Kalimantan Barat dan juga akan memiliki kapasitas produksi alumina hingga sebesar 1 juta ton per tahun dengan target operasi pada 2028.

    Melalui pengoperasian Proyek SGAR Fase 1 dan Fase 2, produksi alumina domestik akan meningkat menjadi sebesar 2 juta ton per tahun dengan penyerapan mineral bijih bauksit hingga mencapai 6 juta ton per tahun.

    Hal ini sejalan dengan rencana aksi korporasi Inalum dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi aluminiumnya hingga mencapai 900.000 ton per tahun.

    Sebagai tambahan, smelter aluminium Inalum saat ini memiliki kapasitas produksi aluminium hingga sebesar 275.000 ton per tahun yang seluruhnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan aluminium domestik.

    Namun kebutuhan aluminium dalam negeri saat ini mencapai 1,2 juta ton per tahun dan sejak tahun 2018 hingga tahun 2023, pemenuhan aluminium dalam negeri masih didominasi oleh produk impor dengan porsi impor sebesar 56% dan pasokan dari Inalum sebesar 44% pada tahun 2023.

    (wia/wia)

  • Peneliti Ungkap Peran Strategis Bahlil dalam Keberhasilan Hilirisasi

    Peneliti Ungkap Peran Strategis Bahlil dalam Keberhasilan Hilirisasi

    Jakarta, CNBC Indonesia– Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menyoroti kesuksesan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pembangunan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik, Jawa Tengah. PMR diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (17/3) lalu, dan disebut bisa memproduksi emas hingga 70 ton per tahun.

    Menurut Unggul, pembangunan PMR di Gresik merupakan dampak dari hilirisasi yang dijalankan Bahlil sejak menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahkan, saat ini Bahlil juga dipercaya menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    “Perannya sangat strategis tidak hanya dalam memastikan bahwa proses hilirisasi ini menciptakan nilai tambah ekonomi, namun juga dalam memastikan upaya hilirisasi berdampak signifikan dalam konteks penerapan dan inovasi teknologi di sektor-sektor yang dikembangkan,” kata Unggul dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/3/2025).

    Menurutnya, keberhasilan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari strategi Bahlil dalam mengintegrasikan teknologi, peningkatan sumber daya manusia (human capital), serta kepemilikan sumber daya Indonesia.

    “Kombinasi teknologi, human capital, dan kepemilikan sumber daya dapat menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia,” jelas Unggul.

    Lebih lanjut, dia menilai peresmian PMR di Gresik menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Smelter ini, kata dia, akan berperan dalam pengolahan logam mulia, seperti emas, perak, dan platinum, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    Dia menyebut keberadaan PMR di Gresik membuka peluang besar bagi Indonesia dalam ekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi.

    “PMR di Gresik akan memungkinkan Indonesia untuk mengekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi, bukan hanya sebagai bahan mentah. Jika dibandingkan dengan ekspor emas mentah, pemurnian dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah hingga 30-40%, tergantung pada kadar kemurnian dan produk akhir yang dihasilkan,” ujar Unggul.

    Selain manfaat ekspor, keberadaan PMR juga memberikan dampak signifikan terhadap industri dalam negeri. Dia menjelaskan bahwa industri perhiasan, elektronik, serta katalis dan otomotif mendapat manfaat dari pasokan bahan baku yang dihasilkan oleh smelter ini.

    “Dengan pasokan emas dan perak yang lebih terjamin serta berkualitas, industri perhiasan dalam negeri dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Kota-kota seperti Surabaya dan Jakarta yang memiliki klaster industri perhiasan bisa memperoleh manfaat besar,” katanya.

    Jawa Timur, khususnya Gresik, memiliki ekosistem industri yang matang dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pelabuhan ekspor yang strategis. Dengan hadirnya PMR, wilayah ini diharapkan semakin berkembang sebagai pusat industri hilirisasi mineral dan metalurgi.

    “Integrasi dengan KEK Gresik serta penguatan pelabuhan dan logistik akan semakin meningkatkan efisiensi distribusi produk hasil pemurnian, baik untuk ekspor maupun kebutuhan domestik,” tutur Unggul.

    Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan PMR Gresik, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah serta memperkuat daya saing industri hilir berbasis mineral di tingkat global.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap nilai investasi smelter atau pabrik pemurnian emas PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik mencapai Rp 10 triliun. Bahlil menyebut smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000-700.000 ton per tahun.

    Seperti diketahui, PT Freeport berdiri di Indonesia sejak 1967 dan telah memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia selama 58 tahun. Namun, selama kurun waktu tersebut konsentrat tembaga yang dihasilkan belum bisa diolah di dalam negeri sehingga harus diekspor.

    Dengan hadirnya smelter PTFI di Gresik ini, konsentrat tembaga bisa diolah menjadi katoda tembaga dan lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak bisa diproduksi di dalam negeri.

    Jika menilik ke belakang, peletakan batu pertama atau groundbreaking smelter ini dilakukan pada 12 Oktober 2021 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau dua tahun setelah kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM hingga akhirnya smelter ini benar-benar terealisasi.

    Keberadaan smelter ini turut membuka lapangan pekerjaan. Setelah smelter beroperasi penuh, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 2.000 orang, terdiri dari 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan PTFI.

    “Pembangunan smelter ini juga dapat melahirkan perusahaan dan industri turunan. Sebab produk limbahnya berupa tembaga mampu dijadikan bahan dasar pembuatan telepon seluler serta alat elektronik dan otomotif, sehingga akan semakin banyak lagi lapangan pekerjaan tercipta,” pungkas dia.

    (rah/rah)

  • Dulu Tak Ditempati Ahok dan Anies, Begini Rumah Dinas Gubernur yang Akan Dihuni Pramono Megapolitan 19 Maret 2025

    Dulu Tak Ditempati Ahok dan Anies, Begini Rumah Dinas Gubernur yang Akan Dihuni Pramono Megapolitan 19 Maret 2025

    Dulu Tak Ditempati Ahok dan Anies, Begini Rumah Dinas Gubernur yang Akan Dihuni Pramono
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Rumah dinas Gubernur
    Jakarta yang berlokasi di Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, menjadi sorotan saat Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    memutuskan untuk menempatinya.
    Pantauan Kompas.com di lokasi Selasa (18/3/2025) rumah dinas bercat putih tersebut masih mempertahankan arsitektur kolonialnya yang megah.
    Di halaman depan rumah berdiri plang yang bertuliskan “Tanah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Peruntukan
    Rumah Dinas Gubernur
    Prov. DKI Jakarta, Nomor Barang 11.09.00.02.01.01.01 01.01.11.01.01”.
    Dari tampak luar, tampilan eksterior rumah ini simetris dengan pilar-pilar tinggi yang memberikan kesan megah dan elegan.
    Atap rumah berbentuk curam dengan genteng berwarna merah menjadi ciri khas bangunan kolonial yang telah dibangun sejak lama.
    Dikelilingi halaman luas dan taman yang rimbun, suasana di sekitar rumah dinas terasa asri meski berada di tengah hiruk-pikuk Jakarta.
    Jendela-jendela besar dengan daun jendela kayu memungkinkan cahaya alami leluasa masuk ke dalam ruangan.
    Rumah yang akan ditempati kader PDI-P ini hanya berjarak sekitar 650 meter dari kediaman Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
    Rumah dengan gaya khas kolonial ini memiliki sejarah panjang sebagai kediaman resmi para gubernur.
    Namun, dalam beberapa periode terakhir, rumah ini tidak ditempati oleh gubernur yang menjabat.
    Jika dirunut ke belakang, Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ) dan
    Anies Baswedan
    memilih untuk tidak tinggal di rumah dinas tersebut selama masa jabatan mereka.
    Salah satu petugas keamanan mengungkapkan selama bertahun-tahun, rumah dinas ini sempat kosong setelah terakhir kali dihuni oleh Djarot Syaiful Hidayat saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2017.
    “Terakhir yang menempati itu Pak Djarot, tetapi dulu Mas Anies sempat tinggal di sini untuk isolasi saat beliau terkena Covid-19,” ujarnya.
    Ahok, yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta dari 2014 hingga 2017, memilih untuk tetap tinggal di rumah pribadinya di Pantai Mutiara, Jakarta Utara.
    Ahok memiliki ragam alasan yang mendasari keputusannya antara lain kebisingan dan keramaian.
    Ahok merasa lingkungan di sekitar rumah dinas terlalu ramai, berbeda dengan kediamannya di Pantai Mutiara yang lebih sepi, terutama setelah maghrib.
    “Saya itu enggak suka keramaian, kalau di sini (rumah dinas Taman Suropati) rame banget, dari pagi sampai pagi selalu rame. Kalau di rumah saya (di Pantai Mutiara) setelah maghrib saja, sudah seperti tidak ada kehidupan, sepi banget. Apalagi kalau weekend, tetangga saya kebanyakan pasti di luar negeri, tidak ada yang di rumah,” kata Ahok.
    Selain itu, selama kunjungannya ke rumah dinas, Ahok mengeluhkan banyaknya nyamuk yang mengganggu.
    Ia bahkan merasa heran bagaimana gubernur sebelumnya bisa betah tinggal di sana. “Nyamuknya ganas-ganas lho di sini, enggak enak ada tamu terus nyamuknya terbang-terbang. Aneh, kok Pak Jokowi bisa betah tinggal di sini,” ungkapnya.
    Bahkan, Ahok mengaku merasakan suasana yang kurang nyaman dan sedikit menyeramkan saat berada di rumah dinas tersebut, terutama ketika berada di kamar gubernur.
    “Kalian (wartawan) mau enggak tinggal di sini? Boleh, tidur di sini saja, paling yang nemenin (menemani) ada noni Belanda-nya,” kata Ahok.
    “Tadi ganti baju di kamar mandi sendirian saja seram banget,” lanjutnya.
    Alasan lain yang menyebabkan mantan Gubernur Jakarta itu enggan menempati rumah dinas karena lokasi rumah pribadinya lebih dekat dengan sekolah anak-anaknya, sehingga memudahkan aktivitas keluarga sehari-hari.
    “Anak-anak sekolahnya lebih dekat kalau di Pluit. Kalau jadi anak Menteng, susah, sekolahnya jauh,” kata dia.
    Anies Baswedan, yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta setelah Ahok, juga memilih untuk tidak menempati rumah dinas tersebut.
    Anies lebih memilih tinggal di kediaman pribadinya bersama keluarganya.
    Namun, alasan spesifiknya tidak banyak dipublikasikan.
    “Belum tahu seberapa siap itu langsung dipakai. Nanti kita lihat. Tapi yang jelas tidak buru-buru. Enggak langsung (ditempati) hari itu juga,” kata Anies di Jalan Tirtayasa II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).
    Meski begitu, Anies pernah menggunakan rumah dinas untuk isolasi mandiri usai ia dinyatakan positif Covid-19 pada Selasa (1/12/2020) pagi.
    Berbeda dengan pendahulunya, Gubernur Jakarta saat ini, Pramono Anung, berencana untuk menempati
    rumah dinas gubernur
    setelah Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025.
    Keputusan ini didorong oleh dukungan sang istri, Endang Nugraheni, yang menyarankan agar mereka menempati rumah dinas tersebut.
    Pramono juga sempat terkejut dengan usulan tersebut, mengingat sebelumnya istrinya tidak pernah ingin menempati rumah dinas.
    “Saya juga kaget, istri saya yang selama ini tidak mau (menempati rumah dinas) tiba-tiba bilang mau, alangkah lebih baiknya rumah jabatan gubernur ditempati,” ungkap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/03/2025).
    Selama 25 tahun berkarier sebagai pejabat negara, Pramono telah lima kali mendapatkan fasilitas rumah dinas, namun tidak pernah satupun yang ia tempati.
    Kali ini, setelah meninjau langsung kondisi rumah dinas gubernur, Pramono memutuskan untuk menempatinya.
    “Maka ketika saya menengok rumah itu, akhirnya saya memutuskan untuk ditempati. Mudah-mudahan setelah Lebaran akan saya tempati,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guntur Romli PDIP Siap Patuhi Puan untuk Sudahi Panas dengan Jokowi

    Guntur Romli PDIP Siap Patuhi Puan untuk Sudahi Panas dengan Jokowi

    Jakarta –

    Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta panas PDIP dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk disudahi. Politikus PDIP, Guntur Romli, mengaku akan menjalankan arahan Puan.

    “Ajakan simpatik dari Mbak Puan tentu harus kami hormati dan jalankan, apalagi beliau juga salah satu Ketua DPP Bidang Politik,” kata Guntur saat dihubungi, Selasa (18/3/2025).

    Tensi panas sejumlah politikus PDIP dan Jokowi ini telah terjadi sejak tahun 2024. Konflik terbaru berlanjut dengan pernyataan salah satu Legislator PDIP, Deddy Sitorus, yang menyebut adanya utusan yang dikirim Jokowi ke PDIP. Pernyataan itu dibantah Jokowi dan mendapatkan respons keras dari relawannya.

    Guntur mengatakan internal PDIP akan mematuhi arahan Puan yang juga putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia juga meminta Jokowi dan relawannya untuk tidak baper.

    “Kami juga minta Jokowi dan relawannya tidak baper dan harus tabayun (konfirmasi) dulu, jangan tiba-tiba bereaksi provokatif seperti itu. Karena Bang Deddy Sitorus tidak ada tuduhan bahwa ‘Jokowi mengirim utusan’ atau menyebut ada ‘utusan Jokowi’, tapi ada utusan yang datang yang permintaannya tidak memecat Jokowi, Sekjen mundur atau ditersangkakan kasus Harun Masiku,” tutur Guntur.

    Guntur juga bicara soal peluang rekonsiliasi PDIP dengan Jokowi. Dia menilai kans untuk adanya perdamaian itu tergolong kecil.

    Puan Minta Panas PDIP Vs Jokowi Disudahi

    Puan sebelumnya merespons memanasnya kembali hubungan PDIP dan Jokowi. Puan meminta agar hal itu disudahi, terlebih di bulan Ramadan.

    “Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif,” kata Puan kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).

    “Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna, kita semua pasti punya masa lalu, tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri,” kata Puan.

    (ygs/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu