Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • VIDEO Momen Jokowi dan Puan Maharani Satu Meja di Bukber NasDem, Surya Paloh di Tengah – Halaman all

    VIDEO Momen Jokowi dan Puan Maharani Satu Meja di Bukber NasDem, Surya Paloh di Tengah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.OM, JAKARTA – Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di NasDem Tower, Jakarta, saat Partai NasDem menggelar acara buka puasa bersama pada Jumat (21/3/2025). 

    Namun, yang membuat pertemuan ini menarik perhatian publik adalah kehadiran dua tokoh sentral politik Tanah Air: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani.

    Momen ini semakin menarik ketika keduanya duduk di meja yang sama, dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di tengah-tengah mereka.

    Puan duduk di sebelah kanan Surya Paloh.

    Sedangkan Jokowi duduk di sebelah kiri Surya Paloh.

    Jokowi tiba lebih dulu sekitar pukul 17.07 WIB, mengenakan batik lengan panjang bernuansa cokelat. 

    Kehadiran Jokowi langsung disambut Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni, Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Siti Nurbaya Bakar, dan Ketua Fraksi NasDem DPR Victor Laiskodat.

    Tak lama berselang, pada pukul 17.18 WIB, Puan Maharani datang dengan mengenakan busana serba putih.

    Ia disambut oleh Ketua Majelis Tinggi NasDem sekaligus Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat serta Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto.

    Puan Maharani Soal Pertemuannya dengan Jokowi

    Saat ditanya awak media apakah ada pembahasan khusus dalam pertemuan ini, mengingat kehadiran Jokowi, Puan menepis segala spekulasi dan menegaskan suasana akan berlangsung hangat.

    “Hangat dong, orang ga ada apa-apa. Hangat, hangat,” ujar Puan sambil tersenyum.

    Namun, yang menarik, Puan juga mengaku dirinya baru mengetahui bahwa Jokowi turut hadir dalam acara tersebut.

    “Saya baru tahu Pak Jokowi datang. “

    “Saya datang ke sini, ‘kan diundang oleh pak Surya Paloh untuk bukber di kantor NasDem. “

    “Nanti ini baru mau ketemu pak Jokowi,” ucapnya.

    Selain Jokowi dan Puan, sejumlah tokoh politik lainnya juga terlihat hadir, termasuk Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid.

    Jokowi Ngobrol Hangat Bersama Puan Saat Buka Puasa di NasDem Tower

    Jokowi tampak duduk semeja dengan Puan, ditemani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno. 

    Setelah menikmati hidangan buka puasa, Jokowi mengaku pertemuannya dengan Puan berlangsung dengan penuh kehangatan.

    “Hubungannya memang hangat betul, emang hangat, dengan Mbak Puan hangat,” ujar Jokowi.

    Jokowi Berkelakar: Bahas Apa? Ya, Makanan!

    Dalam suasana santai, Jokowi sempat berkelakar bahwa dirinya, Puan, dan Surya Paloh turut membahas menu makanan yang disajikan.

    “Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara, semua dibicarakan, terutama makanan, makanan yang disajikan,” kata Jokowi.

    Saat ditanya menu favoritnya, Jokowi dengan spontan menjawab, “Sate.”

    Puan: Hubungan dengan PDIP Baik-Baik Saja

    Senada dengan Jokowi, Puan Maharani juga menyatakan demikian, perbincangan dirinya dengan Jokowi terjalin hangat saat buka puasa bersama di NasDem Tower.

    Ia menegaskan hubungan mereka tetap harmonis, termasuk dengan PDIP.

    “Hubungan sama, hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja,” kata Puan singkat.

    Momen kebersamaan ini menarik perhatian, mengingat dinamika politik yang berkembang antara Jokowi dan PDIP dalam beberapa waktu terakhir.

    Hubungan Jokowi dan PDIP saat ini menjadi sorotan setelah politisi PDIP Deddy Sitorus menyebut ada utusan yang datang dan meminta PDIP tidak memecatnya.

    Jokowi menantang PDIP untuk membuka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud.

    (Tribunnews/Rizki/Reza Deni/Apfia Tioconny Billy/Malau)

     

  • Buka Puasa NasDem, Surya Paloh Jelaskan Alasan Duduk Bersama Jokowi dan Puan

    Buka Puasa NasDem, Surya Paloh Jelaskan Alasan Duduk Bersama Jokowi dan Puan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjelaskan alasan dirinya duduk di antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani dalam acara buka puasa bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Dalam kesempatan itu, Surya menyampaikan bahwa kebersamaan para tokoh bangsa menjadi kebutuhan untuk menunjukkan komitmen memberikan kontribusi bagi kepentingan Indonesia. Ia menilai perbedaan politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi upaya menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa.

    “Itu mengalahkan permasalahan-permasalahan subjektivitas perbedaan-perbedaan, baik yang sekecil maupun sebesar apa pun. Itu harapan bagi kita semuanya dan itulah saya pikir tugas kita bersama,” kata Surya.

    Surya juga menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Jokowi dan Puan. Ia mengaku sudah menganggap Puan Maharani sebagai keponakan sendiri, mengingat kedekatan yang telah terjalin sejak lama.

    “Berulang kali saya katakan, Puan saya anggap sebagai ponakan saya dalam representasi perjalanan panjang yang pernah kita lalui bersama,” ujar Surya.

    Hal serupa juga ia sampaikan mengenai kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Surya menyebut NasDem pernah mendukung Jokowi sebagai calon presiden dan presiden selama dua periode. Ia pun mengakui, dalam perjalanan itu, tidak lepas dari dinamika yang terjadi antara NasDem dan Jokowi.

    Kendati demikian, menurut Surya, semua pihak perlu menempatkan kepentingan bangsa di atas segala perbedaan. “Kita membutuhkan kesejukan harmonisasi dan komunikasi di antara kita. Apalagi tantangan yang semakin besar kita hadapi dalam kehidupan kita hari ini,” ucapnya.

  • Jokowi dan Puan Hadir di Bukber Nasdem, Surya Paloh: Kita Butuh Kesejukan…

    Jokowi dan Puan Hadir di Bukber Nasdem, Surya Paloh: Kita Butuh Kesejukan…

    Jokowi dan Puan Hadir di Bukber Nasdem, Surya Paloh: Kita Butuh Kesejukan…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Partai
    Nasdem
    ,
    Surya Paloh
    menjelaskan alasan di balik keputusannya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu dalam acara buka puasa bersama dengan sejumlah elite partai politik pada Jumat (21/3/2025).
    Dalam acara tersebut, Surya Paloh bahkan duduk di antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP
    PDI-P

    Puan Maharani
    .
    “Bagaimanapun juga, saya pikir adalah sesuatu kebutuhan bagi kita semuanya, bagi bangsa ini untuk melihat para tokoh-tokoh bangsa bisa mempergunakan
    lifespan
    yang masih dimiliki, sisa perjalanan hidup yang masih ada, energi yang masih ada, untuk bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa,” ujar Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jumat (21/3/2025).
    Menurut Paloh, kehadiran para tokoh bangsa dalam acara tersebut merupakan bentuk kontribusi dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah dinamika politik yang terjadi.
    Dia lantas menekankan pentingnya menciptakan suasana yang sejuk dan harmonis di tengah tantangan yang semakin besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
    “Kita membutuhkan kesejukan, harmonisasi, dan komunikasi di antara kita. Apalagi tantangan yang semakin besar kita hadapi dalam kehidupan kita keseharian hari ini,” kata Paloh.
    “Itu mengalahkan permasalahan-permasalahan subjektivitas, perbedaan-perbedaan baik yang sekecil maupun sebesar apa pun,” ujarnya lagi.
    Surya Paloh pun menegaskan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jokowi maupun Puan. Bahkan, dia telah menganggap Puan sebagai keluarganya sendiri.
    “Saya kebetulan mengenal baik kedua tokoh kita yang kebetulan hadir pada hari ini. Berulang kali saya katakan, Puan saya anggap sebagai ponakan saya, dalam referensi perjalanan panjang yang pernah kita lalui bersama,” katanya.
    Sementara dengan Jokowi, Paloh menyinggung soal dukungan yang diberikan Partai Nasdem dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
    Namun, Paloh mengakui bahwa hubungannya Nasdem dengan Jokowi juga tidak terlepas dari adanya dinamika perbedaan pendapat dan kesalahpahaman satu sama lain.
    “Pak Jokowi sama saja, beliau memang jelas didukung dari tempat ini sebagai calon presiden dan menjadi Presiden 10 tahun,” ujar Paloh.
    “Kalian juga bisa memahami ada dinamika perjalanan antara Pak Jokowi bersama Nasdem, bersama dengan saya. Ada dialektika, ada dinamika, ada kesalahpahaman, atau ada hal-hal prinsip yang barangkali belum ditemukan,” katanya lagi.
    Mendengar penjelasan Surya Paloh, Jokowi pun menyatakan bahwa rakyat akan senang melihat pemimpinnya rukun, kompak, dan harmonis
    “Rakyat itu senang ya kalau melihat pemimpinnya itu rukun, kompak, dan harmonis. Senang, rakyat itu senang. Coba ditanyakan aja ke bawah,” ujar Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco: Presiden Prabowo minta maaf tak bisa hadiri bukber NasDem

    Dasco: Presiden Prabowo minta maaf tak bisa hadiri bukber NasDem

    “Pak Prabowo tadi minta maaf karena ada rapat paripurna kabinet yang saat ini masih berlangsung,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak dapat hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    “Pak Prabowo tadi minta maaf karena ada rapat paripurna kabinet yang saat ini masih berlangsung,” kata Dasco saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia mengungkapkan bahwa Prabowo masih memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Kemudian, setelah buka puasa masih harus melakukan beberapa rapat terbatas kecil.

    “Setelah buka puasa, ada beberapa ratas kecil sehingga presiden belum bisa hadir pada hari ini,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim.

    Selain itu, sejumlah elite partai politik tampak menghadiri kegiatan ini, yakni Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

    Adapun DPP Partai NasDem juga mengundang Presiden Prabowo Subianto dan para pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Meski begitu, sampai malam hari Prabowo belum tampak hadir di NasDem Tower.

    Berdasarkan undangan yang diterima, kegiatan buka puasa bersama akan dimulai pukul 16.00 WIB.
    “Kami sampaikan bahwa DPP Partai NasDem akan mengadakan buka bersama Presiden Prabowo Subianto serta Partai Politik sahabat, Jumat, 21 Maret 2025, di Ballroom NasDem Tower,” tulis undangan tersebut.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi tanya Puan hasil persetujuan RUU TNI saat bukber NasDem

    Jokowi tanya Puan hasil persetujuan RUU TNI saat bukber NasDem

    “Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disahkan itu seperti apa,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanyakan revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang baru disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, dalam acara buka puasa bersama di NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    “Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru (disetujui DPR untuk) disahkan itu seperti apa,” kata Puan saat ditanya awak media terkait isi perbincangan dengan Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat buka puasa bersama.

    Dia mengatakan sebagai Ketua DPR RI, dirinya memberikan penjelasan kepada Jokowi dan juga Surya bahwa ada tiga poin utama dalam revisi UU TNI, yakni Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.

    “Dan beliau berdua menyampaikan, ‘Oh hanya tiga itu saja. Jadi, tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah’,” ujarnya.

    “Dan saya menyatakan bahwa kita di DPR memang menyampaikan semua hal yang direvisi itu memang sesuai dengan kebutuhannya,” sambung dia.

    Menanggapi penjelasannya, Jokowi dan Surya mengingatkan DPR untuk segera menyosialisasikan hasil revisi tersebut.

    “Dan beliau berdua menyampaikan, ‘Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman,’ itu saja,” tambah Puan.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk disahkan menjadi undang-undang.

    Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya mengenai kedudukan koordinasi TNI, penambahan bidang soal operasi militer selain perang, penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif, dan perpanjangan masa dinas keprajuritan atau batas usia pensiun.

    Pada perubahan Pasal 47 dalam RUU tersebut, jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari 10 bidang menjadi 14 bidang. Selain ketentuan 14 bidang jabatan sipil itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun dari dinas keprajuritan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Teman Seangkatan Akui Masuk UGM Bareng Jokowi dan Jamin Ijazahnya Asli: Orangnya Pendiam tapi Kocak – Halaman all

    Teman Seangkatan Akui Masuk UGM Bareng Jokowi dan Jamin Ijazahnya Asli: Orangnya Pendiam tapi Kocak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Muncul lagi tudingan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Tudingan itu berasal dari mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar yang mengaku menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.

    Alasan Rismon mengatakan demikian karena lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Time New Roman.

    Di mana, pada saat itu, menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.

    Seperti diketahui, sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi saat itu dicetak di percetakan, tapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik.

    Kabar tersebut pun sampai di telinga salah satu teman seangkatan Jokowi, yakni Frono Jiwo.

    Dia merasa prihatin dengan kabar yang beredar itu.

    Frono lantas menjelaskan bahwa dirinya merupakan teman seangkatan Jokowi yang sama-sama masuk pada 1980 dan lulus bareng juga pada tahun 1985.

    “Kami seangkatan dengan Pak Jokowi, masuk tahun 1980,” katanya, dilansir ugm.ac.id.

    Soal ijazah, Frono mengaku tampilan ijazahnya sama dengan Jokowi, yakni menggunakan font Time New Roman.

    Ijazah tersebut juga ditandatangani oleh Rektor Prof. T Jacob dan Dekan Prof Soenardi Prawirohatmodjo. 

    Hal yang membedakan hanyalah nomor kelulusan yang tertera di ijazah.  

    Dia bahkan mengatakan, ijazahnya itu bisa dibandingkan dengan milik Jokowi.

    “Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari Universitas dan Fakultas,” ujarnya.

     

    Sementara itu, mengenai skripsi, Frono menceritakan bahwa seluruh mahasiswa satu angkatannya membuat skripsi menggunakan mesin ketik.
     
    Sedangkan sampul, lembar pengesahan, dan penjilidannya, hampir semua dilakukan di percetakan.

    “Pembuatan skripsi semua pakai mesin ketik, walaupun sudah ada komputer tapi jarang sekali yang bisa. Kalau sampul, lembar pengesahan, penjilidan skripsi semua di percetakan,” katanya.

    Selama kuliah, kata Frono, Jokowi termasuk tipikal orang yang pendiam. 

    Namun, saat kumpul dengan temannya, Jokowi memiliki selera humor yang tinggi karena sering melontarkan candaan yang mengundang tawa teman dekatnya. 

    “Pak Jokowi orangnya pendiam, tapi kalau ngobrol selalu kocak, apa yang jadi pembicaraan selalu mengundang tawa,” kenangnya.

    Penjelasan UGM

    Klaim sepihak dari Rismon ini juga membuat Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta angkat bicara.

    Mengenai hal ini, Sigit menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh Rismon itu.

    Apalagi, yang menyampaikan adalah seorang alumni dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik UGM.

    “Kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat,” kata Sigit di Kampus UGM, Jumat (21/3/2025), dilansir ugm.ac.id.

    Menurut Sigit, sebagai dosen, seharusnya Rismon menyimpulkan suatu informasi dengan didasari pada fakta dan metode penelitian yang baik.

    Jadi, seharusnya, Rismon tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Jokowi saja yang ditelaah.

    Namun, dia juga harus membandingkan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan, jurusan Jokowi.

    Terkait dengan tudingan Rismon soal penggunaan Font Time New Roman pada sampul skripsi dan ijazah yang dianggap meragukan keaslian dokumen, Sigit menegaskan bahwa pada tahun itu sudah banyak mahasiswa menggunakan font tersebut.

    Terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. 

    Bahkan di sekitaran kampus UGM pada saat itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup-red) yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. 

    Hal-hal tersebut, menurut Sigit, seharusnya diketahui oleh Rismon karena dia juga berkuliah di UGM.

    “Fakta adanya mesin percetakan di sanur dan prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” tegasnya.

    Sigit pun menegaskan, banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan  mesin percetakan.

    “Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan  mesin percetakan,” katanya.

    Nomor Seri Ijazah Jokowi Disebut Berbeda

    Terkait dengan nomor seri ijazah Jokowi yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja, Sigit menegaskan pada saat itu Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas.

    Sigit menjelaskan bahwa penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Jokowi.

    Namun, berlaku juga pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. 

    “Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” katanya.

    Sekali lagi, Sigit menyesalkan tuduhan Rismon lewat konten video yang meragukan  ijazah dan  skripsi Jokowi itu.

    Sehingga, seolah-olah ijazah Jokowi yang diterbitkan oleh UGM adalah palsu. 

    Dia menegaskan kembali bahwa Jokowi pernah berkuliah di UGM, sehingga ijazah dan skripsinya dijamin asli.

    Sigit juga menyebutkan bahwa Jokowi dikenal baik oleh teman seangkatannya dan aktif mengikuti organisasi mahasiswa.

    “Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau.”

    “Beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegasnya.

    (Tribunnews.com/Rifqah)

  • Surya Paloh jelaskan alasan duduk di antara Jokowi-Puan pada bukber

    Surya Paloh jelaskan alasan duduk di antara Jokowi-Puan pada bukber

    “Itu mengalahkan permasalahan-permasalahan subjektivitas perbedaan-perbedaan baik yang sekecil maupun sebesar apa pun. Itu harapan bagi kita semuanya dan itulah saya pikir tugas kita bersama,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjelaskan alasan dirinya duduk di antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Adapun pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai. Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDIP, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

    Menurutnya, bangsa Indonesia mempunyai kebutuhan untuk melihat para tokoh bangsa menghabiskan hidup atau life spend yang masih dimiliki untuk bisa memberikan kontribusi yang baik bagi kepentingan Indonesia.

    “Itu mengalahkan permasalahan-permasalahan subjektivitas perbedaan-perbedaan baik yang sekecil maupun sebesar apa pun. Itu harapan bagi kita semuanya dan itulah saya pikir tugas kita bersama,” kata Surya saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia juga mengaku mengenal baik Jokowi dan Puan. Surya menegaskan bahwa dirinya sudah menganggap Puan seperti keponakannya sendiri.

    “Berulang kali saya katakan, Puan saya anggap sebagai ponakan saya dalam representasi perjalanan panjang yang pernah kita lalui bersama,” ujarnya.

    Ia juga menganggap Jokowi sama seperti Puan. Dia menegaskan Jokowi pernah mendapatkan dukungan sebagai calon presiden dan presiden selama satu dekade.

    Selain itu, selama mendukung Jokowi terdapat berbagai dinamika di antara NasDem dan Jokowi. Kendati Demikian, Surya menekankan perlu melihat kepentingan yang lebih absolut di atas segala kepentingan.

    “Kita membutuhkan kesejukan harmonisasi dan komunikasi di antara kita. Apalagi tantangan yang semakin besar kita hadapi dalam kehidupan kita hari ini,” jelas Surya.

    Sebelumnya, pada era kepemimpinan Presiden Ke-7 Jokowi, ada sejumlah menteri dari Partai NasDem, seperti mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate terlibat dalam kasus korupsi. Johnny terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS).

    Meski begitu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berkomitmen untuk mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024.

    Paloh mengatakan Partai NasDem akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengantarkan Jokowi hingga masa jabatan berakhir.

    “Melalui Kongres ke-III ini, saya menyatakan NasDem, sekali lagi ingin mengantarkan dan taat pada komitmennya menyelesaikan seluruh kemampuannya untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap penyelesaian masa dan jabatan Presiden Jokowi yang akan berakhir sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang,” kata Paloh dalam Kongres NasDem di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi akui punya hubungan yang hangat dengan Puan

    Jokowi akui punya hubungan yang hangat dengan Puan

    Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengakui mempunyai hubungan yang hangat dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani.

    “Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat,” kata Jokowi saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Jumat malam.

    Kemudian, saat ditanyai awak media terkait rencana pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dirinya mengatakan masih belum tahu kapan terealisasi. Menurutnya, hubungannya dengan Megawati juga baik.

    “Ya belum, tapi akan apa ya, ke depan saya kira akan baik-baik saja,” ujarnya.

    Diketahui, Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keberhasilannya memimpin Solo membawanya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

    Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

    Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

    Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai.

    Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDIP, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco Hadiri Bukber di NasDem, Duduk di Samping Jazilul

    Dasco Hadiri Bukber di NasDem, Duduk di Samping Jazilul

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka bersama yang digelar Partai NasDem. Dasco duduk di samping Waketum PKB, Jazilul Fawaid.

    Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (21/3/2025), Dasco tiba sekitar pukul 18.30 WIB di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Dia mengenakan batik bernuansa warna biru dan putih

    Dasco duduk si samping kursi Jazilul di meja panjang. Meja panjang itu berada di depan meja bundar yang menjadi tempat duduk Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Ketum NasDem Surya Paloh, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Bendum NasDem Ahmad Sahroni.

    Mereka tampak saling mengobrol sambil berbuka puasa. Suasana buka bersama ini diiringi lantunan selawatan.

    Tokoh lainnya yang telah tiba dalam acara ini yakni Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen DPP PAN Eko Patrio, politikus senior Golkar Rizal Mallarangeng dan Ketua fraksi PDIP di DPR Utut Adiant.

    Puan Maharani sebelumnya mengaku akan ngobrol hangat dengan Jokowi. Hal itu disampaikan Puan saat tiba di NasDem Tower.

    Puan mengaku baru tahu jika Jokowi menghadiri acara bukber tersebut. Dia juga tak tahu apakah nantinya akan satu meja dengan Jokowi.

    “Saya baru tahu Pak Jokowi datang, saya datang ke sini kan diundang oleh Pak Surya Paloh untuk bukber di kantor NasDem nanti ini baru mau ketemu Pak Jokowi,” ujarnya.

    (amw/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hasto sebut sempat diancam jadi tersangka jika PDIP pecat Jokowi

    Hasto sebut sempat diancam jadi tersangka jika PDIP pecat Jokowi

    Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3/2025). ANTARA/Agatha Olivia Victoria

    Hasto sebut sempat diancam jadi tersangka jika PDIP pecat Jokowi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan dirinya sempat diancam akan ditersangkakan dan ditangkap apabila PDI Perjuangan memecat Joko Widodo atau Jokowi.

    “Ada utusan yang mengaku dari pejabat negara, yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap,” ucap Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

    Tekanan tersebut, kata dia, terjadi terutama pada tanggal 4—15 Desember 2024, menjelang pemecatan Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan, setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024 atau 1 minggu setelah pemecatan kader PDI Perjuangan pada sore menjelang malam, Hasto ditetapkan sebagai tersangka.

    Penetapan tersebut, lanjut dia, bertepatan dengan malam Natal ketika dirinya sedang merencanakan ibadah Misa Nata, setelah hampir selama 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga lengkap. Tekanan yang sama, menurut Hasto, juga pernah terjadi pada partai politik lain, yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan.

    Diungkapkan pula bahwa penetapan tersangka terhadapnya diwarnai pula oleh aksi demonstrasi dari kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan untuk menggugat keabsahan kepemimpinan partai.

    “Bahkan, operasi politik terhadap saya sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik,” tuturnya.

    Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019—2024.

    Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu dalam kurun waktu 2019—2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Sumber : Antara