Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Bank Indonesia Makin Rajin Utangi Pemerintah, Apa Dampaknya ke Perekonomian?

    Bank Indonesia Makin Rajin Utangi Pemerintah, Apa Dampaknya ke Perekonomian?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepemilikan surat berharga negara atau SBN oleh Bank Indonesia terus meningkat sejak masa pandemi Covid-19. Bagi para ekonom, fakta tersebut bisa berdampak secara negatif sekaligus positif ke perekonomian nasional.

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat kepemilikan Bank Indonesia (BI) atas SBN mencapai Rp1.608,27 triliun atau setara 25,79% dari total surat berharga negara domestik yang diperdagangkan per 20 Maret 2025.

    Secara historis, nominal kepemilikan BI atas surat utang yang diterbitkan pemerintah memang melonjak tajam sejak 2020. Porsi kepemilikan BI atas SBN hanya berada di kisaran 9% hingga 10% selama 2015—2019, bahkan pada tahun-tahun sebelumnya kurang dari 4%. 

    Pandemi Covid-19 mengubah itu. Pada 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 yang memperbolehkan BI membeli SBN di pasar perdana sebagai upaya pemulihan ekonomi yang dihantam pandemi.

    Akibatnya, kepemilikan BI atas SBN domestik melonjak dari sebesar Rp273,21 triliun pada akhir 2019 menjadi Rp874,88 triliun pada akhir 2020. Jumlahnya terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya—kecuali 2023—hingga data terbaru mencapai Rp1.608,27 triliun.

    Terkait itu, Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menjelaskan yang menarik adalah perubahan instrumen operasi moneter yang dipakai oleh BI. Peningkatan kepemilikan BI atas SBN ternyata sejalan dengan peningkatan operasi moneter BI.

    Data keuangan BI menunjukkan operasi moneter mencapai Rp273,21 triliun pada akhir 2019, kemudian meningkat tajam menjadi Rp874,88 triliun pada akhir 2020—sejalan dengan lebih lonjakan kepemilikan BI atas SBN. Data terakhir menunjuk posisi operasi moneter BI sebesar Rp945,56 triliun pada akhir 2024. 

    “Dapat disimpulkan bahwa salah satu sumber dana pembelian SBN adalah dari operasi moneter BI,” ujar Awalil dalam keterangannya, Minggu (23/3/2025).

    Apalagi, sambungnya, bank sentral memperkenalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada September 2023. SRBI merupakan surat utang BI berjangka pendek dengan tenor 6, 9, dan 12 bulan.

    Awalil menunjukkan bahwa SRBI kini telah menjadi instrumen utama operasi moneter BI dengan porsi selalu di kisaran 90% dari total hingga saat ini. Catatannya, SRBI memiliki underlying kepemilikan BI atas SBN.

    Risiko meningkatkan ketika kepemilikan investor asing atas SRBI cukup tinggi yaitu sekitar 25%. Tak hanya itu, rata-rata yield SRBI lebih tinggi dari SBN dan bahkan dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang merupakan SBN berjangka pendek.

    “Secara pengamatan sederhana, BI melakukan ‘transaksi rugi’ berutang kepada para pihak dengan bunga bersih lebih tinggi dibanding yang diperolehnya dari SBN yang dimiliki. SRBI yang dibeli pihak asing tercatat sebagai utang luar negeri Bank Indonesia,” ujarnya.

    Perbandingan posisi SRBI dan operasi moneter Bank Indonesia. / data Bank Indonesia diolah Bright Institute

    Dia tidak menampik bahwa peran aktif BI membeli surat utang yang diterbitkan dapat menjaga stabilitas pasar SUN (surat utang negara).

    Tanpa keterlibatan aktif BI, dikhawatirkan pasar sekunder SBN menjadi sangat bergejolak (volatile) yang bisa membawa penurunan harga atau kenaikan imbal hasil (yield) yang cukup liar sehingga berdampak negatif pada semua indikator moneter dan keuangan. 

    Hanya saja, Awalil tetap melihat kepemilikan BI atas SBN sudah terlanjur sangat banyak. Oleh sebab itu, dia mendorong pengurangan secara perlahan setidaknya secara porsi apabila belum bisa secara nominal.

    Jika tidak maka terjadi peningkatan risiko ke industri keuangan dan moneter. Dia mencontohkan, perbankan akan terkendala dalam penghimpunan dana.

    “Bahkan, menambah keengganan mereka [perbankan] untuk menyalurkan kredit lebih besar bagi sektor riil,” simpul Awalil.

    Stabilitas Rupiah

    Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengaku khawatir kepercayaan investor kepada BI akan berkurang akibat otoritas moneter tersebut rajin membeli SBN.

    Wija menjelaskan bahwa jika BI terus-menerus membeli surat utang yang diterbitkan pemerintah maka akan merusak mekanisme alamiah pasar.

    “Investor akan mempertanyakan independensi BI, serta kualitas dan integritas kebijakannya,” ujar Wija kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

    Staf khusus Wakil Presiden untuk ekonomi dan finansial periode 2014—2019 itu menjelaskan BI mempunyai dua tugas utama yaitu menjaga tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

    Caranya, lewat dua mekanisme utama yaitu menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan dan menyerap atau melepas rupiah di pasar.

    Sementara itu, pemerintah memerlukan anggaran besar untuk membiayai program kerjanya. Masalahnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap mengalami defisit.

    Untuk menutup defisit APBN, pemerintah akan berutang dengan menerbitkan SBN. Dalam tahap ini, objektivitas BI dan pemerintah kerap berbeda.

    Wija menjelaskan jika pemerintah terus menerbitkan surat utang maka risiko SBN akan meningkat sehingga diperlukan suku bunga yang tinggi untuk tetap menarik investor. Jika risiko sudah teramat tinggi maka investor tidak akan membeli.

    “Mekanisme pasar ini membuat pemerintah terpaksa mengerem agresivitasnya dalam berutang, menghindarkannya dari debt trap [jebakan utang],” jelasnya.

    Permasalahan akan muncul ketika BI bisa membeli SBN di pasar perdana karena akan menyebabkan mekanisme pasar tidak bekerja. Akhirnya, pemerintah akan semakin agresif berutang.

    Jika BI menyerap SBN di pasar perdana, maka otoritas moneter tersebut sebenarnya sedang mengguyur pasar dengan rupiah (quantitative easing).

    “Semakin banyak rupiah yang diguyurkan maka nilai [tukar] rupiah akan semakin jatuh; BI gagal menjaga nilai tukar rupiah dan negara akan mengalami krisis nilai tukar mata uang,” ungkap Wijayanto.

    Lantas, bagaimana apabila BI menyerap SBN di pasar sekunder? Wija berpendapat sepanjang tidak ada komitmen awal sebenarnya tidak masalah.

    Hanya saja, jika ada komitmen awal seperti pada kasus rencana penerbitan SBN Perumahan maka artinya BI berperan sebagai standby buyer atau investor penjamin terselubung.

    “Ini tidak terlalu berbeda dengan membeli SBN di pasar perdana, sehingga independensi BI pun dipertaruhkan,” kata Wija.

  • Visi Indonesia Emas Disebut Bodohi Publik, Anthony Budiawan: Kegagalan Fiskal Jokowi Terulang di Era Prabowo

    Visi Indonesia Emas Disebut Bodohi Publik, Anthony Budiawan: Kegagalan Fiskal Jokowi Terulang di Era Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, mengkritik keras kegagalan pengelolaan fiskal selama pemerintahan Jokowi yang diulangi kembali oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Anthony, rancangan APBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memiliki landasan yang kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    “Pernyataan tentang nilai strategis APBN 2025 sebagai landasan Indonesia Emas terlalu mengada-ada. Ini hanya membodohi publik,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (23/3/2025).

    Ia menegaskan bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani terbukti gagal menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Anthony membeberkan sejumlah data yang menunjukkan kegagalan pengelolaan fiskal selama periode 2014-2024.

    Pertama, tingkat kemiskinan nasional hanya turun 2,39 persen, dari 10,96 persen (2014) menjadi 8,57 persen (2024).
     
    Kedua, utang pemerintah naik lebih dari 230 persen, dari Rp2.609 triliun (2014) menjadi Rp8.680 triliun (2024). 

    Ketiga, angka stunting masih sangat tinggi, mencapai 21,5 persen pada 2023, hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

    “Berdasarkan data-data ini, pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani terbukti gagal total dalam mengelola fiskal Indonesia,” tegas Anthony.

    Anthony juga memperingatkan sejumlah risiko serius dalam APBN 2025.

    Seperti penerimaan pajak anjlok lebih dari 30 persen dalam dua bulan pertama tahun 2024. 

  • Sosok Pontjo Sutowo yang Perusahaannya Disomasi Pemerintah, Diminta Cepat Hengkang dari Hotel Sultan – Halaman all

    Sosok Pontjo Sutowo yang Perusahaannya Disomasi Pemerintah, Diminta Cepat Hengkang dari Hotel Sultan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah bakal mengeksekusi Hotel Sultan yang berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

    Hal ini dilakukan karena Hak Guna Bangunan (HGU) yang dipegang PT Indobuildco sudah selesai pada 2023, tetapi perusahaan yang dipimpin Pontjo Sutowo sampai saat ini belum juga hengkang.

    Indobuildco memiliki hak kelola atas Hotel Sultan dengan dasar HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora atas nama PT Indobuildco dengan total luas 13,6 hektare (kawasan Hotel Sultan) telah berakhir pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023. 

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan sebelumnya pemerintah telah melayangkan somasi kepada Hotel Sultan yang dikelola PT Indobuildco.

    Somasi tersebut dikeluarkan oleh Sekretariat Negara (Setneg) pada Desember 2024 dengan tujuan pengosongan hotel.

    “Sudah ada somasi dari Sekretariat Negara (Setneg) untuk mengosongkan,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Nusron, jika perintah pengosongan tidak diindahkan, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa eksekusi. Namun, ia belum dapat memastikan batas waktu sebelum eksekusi dilakukan. 

    “Biasanya kalau sudah somasi ya sebentar lagi eksekusi kalau tidak diindahkan,” katanya.

    Lantas siapa sosok Pontjo Sutowo yang ogah mengembalikan Hotel Sultan ke pemerintah?

    Mengutip berbagai sumber, Pontjo Sutowo lahir pada 17 Agustus 1950 yang kini menduduki Direktur Utama PT Indobuildco.

    Ia merupakan anak dari Letjen TNI (Purn) Ibnu Sutowo yang merupakan mantan Menteri Minyak dan Gas Bumi Indonesia pada 28 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966, dan mantan Direktur Utama Pertamina periode 9 Oktober 1968 sampai 3 Maret 1976.

    Pontjo Sutowo diketahui terjun ke dalam bisnis sejak berusia 20 tahun.

    Ia memulai karirnya dari penjualan motor tempel kapal Mercury di daerah Pintu Air, Jakarta Pusat. Sebelum memimpin Indobuildco, Pontjo memulai dengan bisnis pembuatan kapal lewat PT Adiguna Shipyard.

    Saat itu, dirinya memulai bisnis perkapalan dengan membuat tongkang kecil yang kemudian membuat kapal berukuran sedang.

    Sampai tahun 1972, PT Adiguna Shipyard berhasil membuat sebanyak 500 buah kapal tanker dengan bobot mati 3.500 DWT. Jumlah galangan kapal pun telah bertambah menjadi empat.

    Kemudian, sekitar tahun 1980 Pontjoterjun ke usaha perhotelan. Di bidang ini Pontjo memulai kariernya dari Hotel Hilton (saat ini Hotel Sultan) yang sudah ada sejak tahun 1976.

    Pada tahun 1986, ia terpilih menjadi salah satu Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia dan tahun 1989 menjadi ketua umumnya sampai tahun 2001.

    Selain itu, Pontjo juga pernah menjadi Ketua Bidang Jasa Pariwisata Indonesia tahun 1994–2002.

    Ia juga terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pimpinan Nasional Masyarakat Pariwisata Indonesia pada 2001. Pernah pula ia menjadi anggota Organisasi Pariwisata Dunia (World Tourism Organization).

    Lalu, ia juga pernah dipercaya sebagai Presiden ASEAN Tourism Association (ASEANTA), anggota Pacific Asia Travel Association, Co-Chairman Australia Indonesia Development Area, Ketua Umum Bidang Pariwisata Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia (1999–2003).

    Sikap Indobuildco

    Kuasa hukum PT Indobuildco, Amir Syamsudin, menegaskan bahwa somasi Sekretariat Negara (Setneg) tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena status kepemilikan kawasan Hotel Sultan masih dalam proses hukum di tingkat kasasi.

    “Pernyataan Menteri ATR/BPN yang menyatakan bahwa Setneg telah melayangkan somasi untuk mengosongkan Hotel Sultan adalah pernyataan yang keliru dan tidak benar. Sengketa kepemilikan lahan ini masih dalam proses hukum dan belum memiliki putusan final,” ujar Amir.

    Ia juga membantah anggapan bahwa gugatan PT Indobuildco terhadap Setneg telah ditolak pengadilan.

    Menurutnya, gugatan tersebut dinyatakan niet ontvankelijk verklaard atau tidak dapat diterima karena kurang pihak, yakni tidak dilibatkannya Menteri Keuangan sebagai juru bayar negara atas tuntutan ganti rugi.

    Amir Syamsudin menegaskan bahwa PT Indobuildco masih memiliki hak hukum atas lahan Hotel Sultan berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora.

    Meskipun masa berlaku HGB tersebut berakhir pada 2023, hak tersebut masih dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021.

    Sementara itu, Hamdan Zoelva yang juga merupakan kuasa hukum PT Indobuildco, menegaskan bahwa klaim Setneg yang menyebut tanah Hotel Sultan otomatis kembali menjadi tanah negara setelah HGB berakhir adalah pernyataan yang keliru.

    “PT Indobuildco menolak klaim sepihak Setneg bahwa tanah Hotel Sultan kembali menjadi bagian dari HPL No. 1/Gelora. HGB No. 26 dan 27 diterbitkan di atas tanah negara bebas, bukan di atas HPL Setneg. Ini ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta tahun 2002 yang memberikan perpanjangan HGB tersebut kepada Indobuildco,” jelas Hamdan Zoelva.

    Hamdan membantah tuntutan pembayaran royalti kepada Setneg dari tahun 2007 hingga 2023. Menurutnya, tidak pernah ada perjanjian yang mewajibkan PT Indobuildco membayar royalti kepada Setneg.

    “Kami tegaskan, PT Indobuildco tidak memiliki kewajiban royalti kepada Setneg karena tidak ada perjanjian yang mengatur hal tersebut. Ini adalah tanah negara bebas yang telah diberikan hak penggunaannya kepada PT Indobuildco,” tambahnya.

    PT Indobuildco juga mengingatkan bahwa proses hukum masih berlangsung dan meminta Setneg serta PPKGBK untuk mematuhi Putusan Provisi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tertanggal 24 Januari 2024, yang melarang tindakan akesasi terhadap kawasan Hotel Sultan.

    “Kami meminta Setneg dan PPKGBK untuk taat hukum dan menghentikan segala bentuk klaim serta tindakan yang dapat mengganggu proses hukum yang masih berjalan,” kata Hamdan Zoelva.

    Kronologi PT Indobuildco Kuasai Lahan di GBK

    Hadi Tjahjanto yang merupakan mantan Menteri ATR/Kepala BPN era Presiden Jokowi, pernah menyampaikan kronologi HGB yang diberikan negara kepada PT Indobuildco.

    Ia mengatakan HGB di lahan tersebut dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1973 dengan jangka waktu 30 tahun.

    Sehingga, HGB tersebut akan berakhir tahun 2003.

    Kemudian, lanjut dia, pada tahun 1989 kantor ATR/BPN mengeluarkan Hak Pengelolaan (HPL) nomor 1 tahun 1989 untuk seluruh kawasan Gelora Bung Karno.

    Tembok beton dibangun oleh pihak PPKGBK, pada Senin (30/10/2023), tepatnya di pintu masuk Hotel Sultan yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. (Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani)

    Pada tahun 1999, PT Indobuildco sempat ingin memperpanjang HGB tersebut namun ditolak.

    Namun pada tahun 2003 dikeluarkan izin perpanjangan selama 20 tahun.

    “Sehingga 2003 ditambah 20 tahun masa berakhirnya adalah 2023, secara administrasi,” kata Hadi.

    Ia mengatakan terdapat dua HGB yang diterbitkan untuk PT Indobuildco.

    Pertama yakni HGB nomor 26 yang berakhir pada 4 Maret 2023.

    Kedua, HGB nomor 27 yang berakhir pada 3 April 2023.

    “Sekarang sudah masuk di bulan September. Artinya sudah beberapa bulan lalu, status tanah HGB nomor 26 dan 27 sudah habis dan otomatis kembali kepada HPL nomor 1 tahun 1989 yang status hukumnya atas nama Setneg. Jadi sudah tidak ada permasalahan lagi dengan HGB di atas HPL tersebut,” kata Hadi.

    “Pemilik awal PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut,” sambung dia.

    Dipasang Spanduk Aset Negara

    Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah memasang spanduk peringatan di depan Hotel Sultan Jakarta, sejak Rabu (4/10/2023) hingga saat ini.

    Adapun spanduk itu bertuliskan ‘TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.O PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PENINJAUAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011.

  • Gubernur Pram Tegaskan Bakal Perbaiki Pendidikan Warga Jakarta – Page 3

    Gubernur Pram Tegaskan Bakal Perbaiki Pendidikan Warga Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan memperbaiki kualitas pendidikan warga Jakarta sebagaimana janjinya pada saat sosialisasi kampanye Pilgub Jakarta 2024.

    Hal tersebut disampaikan dia pada saat acara buka puasa bersama dan santunan kepada 1.500 anak yatim. Adapun acara ini diinisiasi oleh Relawan Sahabat Mas Pram yang diketuai oleh Hardiyanto Kenneth, yang sekaligus Anggota Komisi C dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, bersama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU)Jakarta Barat.

    “Hari ini, tepatnya lebih dari satu bulan dua hari saya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika bersosialisasi, saya tidak pernah menjanjikan hal yang muluk-muluk. Yang saya janjikan adalah bagaimana memperbaiki umat, bagaimana pendidikan menjadi lebih baik, serta bagaimana hubungan antara umara dan ulama dapat berjalan dengan baik. Sebab, kita harus bersama-sama membangun Jakarta tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan,” kata Pramono.

    Dirinya bahkan sempat bernostalgia kepada salah satu warga ketika berkunjung ke masjid yang pernah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo itu. Pramono menyebut gara-gara mencicipi salah satu makanan warga sekitar, dirinya kini didapuk menjadi orang nomor satu di Jakarta.

    “Bulan Oktober saya juga ke sini, pada saat ke sini, saya bertemu salah satunya adalah Choirul Huda. Mudah-mudan ada enggak di ruangan ini? Yang saya datang ke rumahnya dimasakin sama istrinya yang luar biasa. Karena masakan istrinya lah saya jadi gubernur Jakarta,” guyon Pramono.

    Dirinya juga menyinggung soal janjinya yang akan memperbaiki sejumlah masjid yang ada di Jakarta termasuk Masjid KH. Hasyim Asy’ari. Pembahasan itu juga telah diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jakarta Barat.

     

  • Jokowi Bilang Hubungannya dengan Megawati Baik-baik saja, Pengamat: Bertolak Belakang dari Kenyataan – Halaman all

    Jokowi Bilang Hubungannya dengan Megawati Baik-baik saja, Pengamat: Bertolak Belakang dari Kenyataan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut hubungannya dengan Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri dan putrinya, Puan Maharani baik-baik saja menjadi sorotan.

    Ucapan itu dinilai bertolak belakang dari kenyataan.

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan nyatanya Megawati selaku Ketua Umum PDIP telah memecat Jokowi dari kader PDIP.

    “Klaim Jokowi, khususnya dengan Megawati, tampaknya bertolak belakang dengan realitas sebenarnya. Sebab, kalau hubungannya baik-baik saja, tentu Megawati tidak memecat Jokowi sebagai kader PDIP dengan tidak hormat,” ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Sabtu (22/3/2025).

    Jamiluddin mengatakan indikasi lainnya juga terlihat dari Megawati yang setiap pidato selalu menyerang Jokowi. Serangan itu meskipun tidak secara langsung ditujukan kepada Jokowi.

    “Namun orang yang mendengarkannya tahu bahwa pesan pidato Megawati ditujukan kepada Jokowi,” jelasnya.

    Sama halnya dengan hubungan Jokowi dan Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDIP. Menurutnya, hubungan keduanya juga tidak dalam kondisi baik-baik saja.

    “Hanya saja Puan tidak menunjukkan lebih frontal seperti yang ditunjukkan ibunya Megawati. Puan dalam berpolitik kiranya lebih mengikuti langgam ayahandanya Taufik Kiemas. Meski pun ia tak suka, tapi tidak dipertontonkan di depan umum ungkapnya.

    Ia menjelaskan Puan tidak frontal dalam berpolitik. Ketua DPR RI itu dipermukaan cenderung berpolitik akomodatif dan terkesan berupaya merangkul, termasuk terhadap lawan politiknya.

    Karena itu, lanjut dia, dipermukaan bisa saja hubungan Jokowi dengan Puan tampak seolah baik-baik saja. Akan tetapi, realitasnya justru menunjukkan sebaliknya.

    “Jadi, hubungan Jokowi dengan Megawati dan Puan bukan baik-baik saja. Hubungan mereka justru semakin hangat, seperti barah yang kapan saja bisa terbakar. Hubungan Jokowi, terutama dengan Megawati sudah seperti patah arang. Karena itu, sudah sulit untuk disambung kembali,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo bicara soal dirinya kemungkinan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu dikatakan Jokowi seusai menghadiri buka bersama dengan jajaran DPP Partai NasDem di NasDem Tower.

    Awalnya Jokowi ditanya soal kehangatan hubungan dengan PDIP pasca memanasnya situasi belakangan ini.

    “Hubungannya memang hangat betul, emang hangat, dengan Mba Puan hangat,” kata Jokowi kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

    Setelah itu, Jokowi menjawab apakah ada kemungkinan bertemu dengan Megawati setelah hari ini duduk satu meja dengan Puan.

    “Ya belum (ada rencana), tapi ke depan saya kira akan baik baik saja,” tandasnya.

  • Isu Politik-Hukum Sepekan, RUU TNI hingga Teror ke Redaksi Tempo

    Isu Politik-Hukum Sepekan, RUU TNI hingga Teror ke Redaksi Tempo

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini selama sepekan terakhir menarik perhatian pembaca. Berita terkait revisi UU TNI (RUU TNI) yang kini telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik dan hukum lainnya selama sepekan terakhir, yakni mantan Presiden Joko Widodo yang duduk satu meja dengan Surya Paloh dan Puan Maharani, TNI tembak polisi yang melakukan penggerebekan sabung ayam di Lampung, kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur, hingga teror terhadap redaksi Tempo.

    Isu Politik dan Hukum Sepekan Beritasatu.com

    1. DPR Sahkan RUU TNI Menjadi Undang-undang

    DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR ke-15 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Ketua DPR Puan Maharani menegaskan UU TNI yang telah disahkan tetap berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hukum nasional maupun internasional. Puan menegaskan DPR siap berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat yang masih meragukan atau menolak pengesahan UU TNI.

    Terdapat empat pasal yang diubah dalam revisi UU TNI. Keempat pasal itu, yakni Pasal 3 tentang kedudukan TNI dalam sistem pertahanan negara, Pasal 7 tentang penambahan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), Pasal 47 tentang perluasan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga, dan Pasal 53 tentang usia pensiun prajurit TNI.

    2. Jokowi Duduk Semeja dengan Puan dan Surya Paloh

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) duduk semeja dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada acara buka puasa bersama Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (21/3/2025) malam.

    Jokowi mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Puan Maharani dan Surya Paloh sehingga banyak hal yang dibicarakan. Jokowi tidak membeberkan pembicaraan khusus antara ketiganya. Dia mengaku, semua hal dibicarakan khususnya makanan yang disajikan di acara bukber Partai Nasdem tersebut.

    Jokowi sempat terdiam ketika ditanya apakah membahas soal hubungan dirinya dengan PDIP saat ngobrol bersama Puan Maharani.

    3. 2 Anggota TNI Akui Lakukan Penembakan 3 Polisi di Lampung

    Selain berita terkait RUU TNI, isu politik dan hukum lainnya, yakni dua anggota TNI mengakui sebagai pelaku penembakan tiga polisi saat penggerebekan arena perjudian sabung ayam di kawasan Register 44, Desa Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung pada Senin (17/3/2025).

    Hal itu diungkapkan oleh Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil investigasi bersama dengan Pomdam Sriwijaya. Kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri ke polisi militer.

    Dari oleh tempat kejadian perkara (TKP) penembakan tiga polisi di Lampung ditemukan 13 selongsong peluru, terdiri dari delapan butir selongsong amunisi kaliber 5,56 milmeter (mm), tiga butir kaliber 7,62 mm, dan dua butir kaliber 9 mm.

    4. Istana: Informasi Sri Mulyani Mundur sebagai Menteri Keuangan Hoaks!

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hariqo Wibawa Satria membantah isu Sri Mulyani bakal mengundurkan diri dari jabatan menteri keuangan di Kabinet Merah Putih.

    Masyarakat diminta tidak percaya dengan informasi yang disampaikan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Hariqo menegaskan Sri Mulyani masih bekerja sebagai menteri keuangan di Kabinet Merah Putih.

    5. Kapolri Perintahkan Kabareskrim Usut Tuntas Teror Kepala Babi Tempo

    Kantor redaksi Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta mendapatkan paket kiriman kepala babi pada Rabu (19/3/2025) yang diyakini oleh sejumlah kalangan sebagai bentuk teror atas sikap kritis media itu dalam pemberitaan.

    Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada Francisca Christy Rosana atau Cica, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kabareskrim Komjen Wahyu Widada untuk melalukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus teror kepala babi ke kantor redaksi media Tempo.

    Demikian isu politik dan hukum selama sepekan terakhir, di antaranya terkait RUU TNI.

  • Jokowi Buka Suara, Kemungkinan Akan Bertemu Megawati

    Jokowi Buka Suara, Kemungkinan Akan Bertemu Megawati

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal kemungkinan bertemu dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat. Mengutip CNN Indonesia, Jokowi mengakui saat ini belum membuat janji bertemu dengan Megawati yang merupakan RI yang juga merupakan Ketua Umum PDIP.

    Walau demikian, Jokowi menyatakan hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Ini disampaikannya usai bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang juga merupakan putri Megawati, di acara buka bersama NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025), dikutip dari CNN Indonesia.

    “Ya belum, tapi akan, akan apa ya, ke depan saya kira akan baik-baik saja,” ucap Jokowi.

    Pada acara itu, ia duduk bersama Puan. Jokowi mengklaim hubungannya dengan Puan tetap hangat. “Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat,” ujarnya.

    Sebelum acara itu dimulai, Puan mengatakan hal yang senada. Puan memastikan hubungan dengan Jokowi, yang merupakan mantan kader PDIP, tetap hangat. “Hangat dong. Orang enggak ada apa-apa. Hangat,” kata Puan. “Selalu, selalu, selalu hangat.”

    Mengingatkan saja, hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDIP nampaknya retak karena Pilpres 2024. Itu disebabkan oleh manuver anak dan mantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

    Gibran mencalonkan diri dan akhirnya terpilih sebagai wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Padahal, saat itu PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

    Sementara itu, Bobby menggalang dukungan untuk Prabowo-Gibran. Bobby juga pada akhirnya bergabung dengan Partai Gerindra.

    PDIP telah memutuskan memecat Jokowi dan keluarga. Mereka tak lagi berstatus kader PDIP saat ini.

    (pgr/pgr)

  • Momen Puan Maharani, Jokowi dan Surya Paloh Duduk Satu Meja di Acara Nasdem

    Momen Puan Maharani, Jokowi dan Surya Paloh Duduk Satu Meja di Acara Nasdem

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani duduk satu meja  dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, di acara buka bersama (bukber) yang digelar Partai NasDem.

    Puan mengakui bahwa keduanya menanyakan soal isu Rancangan Undang-Undang Tenatara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang baru saja disahkan sebagai UU terbaru TNI, pada Kamis (20/3/2025).

    Kemudian, cucu Proklamator RI ini menjelaskan kepada Jokowi dan Surya Paloh bahwa dalam revisi UU TNI hanya ada tiga pasal yang direvisi yakni Pasal 7, Pasal 47, dan pasal 53.

    “Dan beliau berdua menyampaikan ‘oh hanya tiga itu saja, jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah’, [saya jawab] tidak,” bebernya di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Kepada Jokowi dan Surya Paloh, mantan Menko PMK ini menyampaikan bahwa substansi yang direvisi dalam UU TNI memang hanya hal-hal yang diperlukan untuk diubah karena sesuai kebutuhan.

    “Dan beliau berdua menyampaikan, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, ‘wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman’, itu saja,” ujar Puan.

    Maka demikian, Puan memastikan pihaknya bersama pemerintah akan segera menyosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat, supaya tak ada kesalahpahaman terhadap UU TNI baru.

    Dikatakannya, DPR pun hanya menyetujui substansi yang sesuai dengan kebutuhan dan menegaskan UU TNI baru tetap mengedepankan supremasi sipil dan menjaga hak-hak demokrasi serta HAM.

    “Kami DPR RI dan Pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu sehingga publik dan masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kemudian kesalahpahaman,” pungkasnya. 

  • Danantara Dikelola Transparan, Bisa Diaudit Setiap Saat

    Danantara Dikelola Transparan, Bisa Diaudit Setiap Saat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas tinggi. Hal ini menjadi sangat penting karena Danantara mengonsolidasikan serta mengelola seluruh kekuatan ekonomi, dana, dan aset negara.

    “Kita ingin mengelola dengan sebaik-baiknya, setransparan mungkin, dengan akuntabilitas yang sangat tinggi. Saya beri petunjuk kepada pimpinan Danantara, jika perlu, keputusan-keputusan diambil dengan hati-hati. Tidak perlu terburu-buru. Ini adalah kekayaan anak dan cucu kita, harus dijaga dengan baik,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Untuk memastikan pengelolaan yang optimal, Prabowo meminta agar pengawasan terhadap Danantara dilakukan secara berlapis-lapis. Ia juga mendorong keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam pengawasan dan penilaian risiko.

    “Saya tegaskan bahwa setiap saat, pekerjaan dan semua kebijakan Danantara harus bisa diaudit, diawasi, serta dipertanggungjawabkan oleh siapa pun yang menginginkan,” kata Prabowo.

    Presiden juga memastikan bahwa manajemen Danantara akan menerapkan standar internasional dengan melibatkan penasihat tingkat global.

    “Dengan demikian, saya yakin pengelolaan seluruh aset di bawah Danantara akan lebih baik karena kita akan menggunakan manajemen berstandar internasional, serta melibatkan penasihat-penasihat tingkat global,” tambahnya.

    BPI Danantara diresmikan di Istana Kepresidenan pada Senin (24/3/2025) oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dalam peresmian tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan menjadi salah satu dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) terbesar di dunia.

    Peluncuran Danantara memiliki arti penting karena menjadi instrumen pembangunan nasional yang bertujuan mengoptimalkan kekayaan Indonesia, terutama aset terbesar dari BUMN. Proses penggabungan seluruh BUMN ke dalam Danantara dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret atau awal April 2025.

    Dengan pembentukan Danantara, diharapkan pengelolaan investasi nasional dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, efisien, dan transparan, sehingga membawa manfaat besar bagi perekonomian Indonesia.

  • Politik, Arahan Presiden di sidang kabinet hingga Jokowi-Puan bertemu

    Politik, Arahan Presiden di sidang kabinet hingga Jokowi-Puan bertemu

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik Jumat (21/3) menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan menjelang Idul Fitri hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dan duduk bersama.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Arahan lengkap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna jelang Idul Fitri

    Presiden RI Prabowo Subianto, yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri seluruh jajaran dari Kabinet Merah Putih, mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

    Sidang kabinet paripurna kedua pada tahun 2025 membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah dengan isi arahan lengkap, sebagai berikut:

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

    Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Menteri PANRB minta instansi simulasi-percepat pengangkatan CASN 2024

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta instansi pusat dan daerah segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

    Pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling lambat diselesaikan pada Oktober 2025.

    “Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. BG perkirakan 33,69 juta warga mudik dengan mobil pribadi saat Lebaran

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memperkirakan sebanyak 33,69 juta warga akan menggunakan mobil pribadi untuk pulang kampung pada masa Lebaran 2025.

    Hal tersebut dikatakan Budi Gunawan melalui berdasarkan data survei yang dimiliki Kemenko Polkam.

    “Mayoritas pemudik akan menggunakan mobil pribadi 23% yakni 33,69 juta orang, bus 16,9 persen yakni 24,76 juta orang, kereta api 16,1 persen yakni 23,58 juta orang, pesawat 13,5 persen yakni 19,77 juta orang dan sepeda motor 8,7 persen yakni 12,74 juta orang,” kata pria yang akrab di sapa BG itu dalam pesan singkatnya, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Anggota Komisi XII sayangkan masih ada SPBU curang kurangi takaran

    Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menyayangkan masih terjadinya praktik kecurangan dalam pengelolaan SPBU dengan cara modus kecurangan mengurangi takaran pengisian bahan bakar minyak (BBM), seperti yang terungkap di salah satu SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3).

    “Sangat disayangkan bahwa praktik kecurangan seperti ini masih terjadi. Padahal, BBM merupakan kebutuhan utama masyarakat, terutama menjelang arus mudik Idul Fitri. Konsumen harus mendapatkan haknya sesuai takaran yang telah ditentukan,” ujar Nurwayah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025