Tag: joko widodo

  • Danantara: Pertaruhan, Keberhasilan, dan Kehormatan

    Danantara: Pertaruhan, Keberhasilan, dan Kehormatan

    Jakarta

    Tim Manajemen Danantara sudah ditetapkan. Artinya, Danantara akan segera berlari kencang, bahkan kalau perlu terbang. Agenda kini adalah, Danantara harus berhasil. Gagasan dan kebijakan besar dari Presiden Prabowo Subianto harus mencapai kinerja yang dijanjikannya kepada rakyat.

    Ada tiga alasan mengapa Danantara harus berhasil. Pertama, lembaga ini akan mengelola uang yang sangat besar, bahkan terbesar di Indonesia, yaitu kekayaan negara senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.648 triliun. Lebih besar dibanding holding BUMN Singapura Temasek (US$ 484,4 miliar), atau holding BUMN Malaysia Khazanah (US$ 36 miliar).

    Sebagai SWF, maka Danantara berada di ranking ke tujuh setelah Norway Government Pension Fund Global (US$ 1,8 triliun), China Investment Corporation (US$1,33 triliun), SAFE Investment Company, China (S$ 1,09triliun), Abu Dhabi Investment Authority (US$ 1,06triliun), Kuwait Investment Authority (US$ 980 miliar, dan Public Investment Fund of Saudi Arabia (US$ 925miliar).

    Artinya, di atas GIC Private Limited, Singapura (US$ 800,8miliar), Qatar Investment Authority (US$ 526,05miliar), Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio (US$5 14,35miliar), dan National Council for Social Security Fund, China (US$ 414miliar). Total kelolaan tersebut hampir tiga kali lipat dari anggaran belanja negara Indonesia pada 2025 (sekitar Rp 3.000 triliun) dan lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) (sekitar Rp 23.000 triliun). Dana yang Sak Hohah, Ngadubilah besarnya.

    Danantara boleh disebut pertaruhan terbesar bagi rakyat Indonesia, di bawah pimpinan Presiden Prabowo, dan tentunya tidak boleh disamakan dengan kisah pertaruhan antara Yudhistira dan Duryudana, yang membuat Pandawa kehilangan semuanya. Pertaruhan yang dimenangkan Kurawa itu kelak akan menjadi sumber dari Perang Baratayudha, yang menghancurkan semuanya.

    Jika Yudhistira melakukan pertaruhan karena emosi, maka Danantara adalah rancangan yang pastinya penuh perhitungan, manajemen risiko, dan semua rancangan yang perlu untuk membuatnya menang, berprestasi. Danantara akan memastikan Indonesia memasuki jaman kejayaan, kemakmuran, yang gilang gemilang, setidaknya pada tahun 2045. Istilahnya, tanpa Danantara, impian akan sirna.

    Kedua, karena organisasi Danantara adalah organisasi “Para Dewa”. Sudah disampaikan kepada publik tokoh-tokoh besar yang ada di dalamnya. Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya AnagataNusantara (BPI Danantara) adalah Rosan Roeslani. CEO Recapital Advisors, Ketua Umum KADIN periode 2015 – 2020, Menteri Investasi (2024 – sekarang), dan segudang Prestasi. Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir.

    Dewan Pengawas adalah Erick Thohir, Menteri BUMN, Muliaman Hadad, Ketua OJK (2018 – 2023), seluruh Menteri Koordinator, ditambah Menteri Sekretaris Negara. Dewan Pengarah adalah Joko Widodo, Presiden RI ke tujuh selama dua periode (2014 – 2024) dan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke enam selama dua periode (2004 – 2014). Di jajaran Dewan Penasihat adalah tokoh dunia dengan reputasi tertinggi. Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, Chapman Taylor, dan Thaksin Shinawatra. Komite Pengawasan dan Akuntabilitas pun luar biasa: Ketua PPATK, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung. Lembaga-lembaga Pengawas di Pemerintahan dan Negara, dan lembaga Penegak Hukum pun menjadi bagian Danantara. Artinya, kebenaran setiap langkah Danantara menjadi paripurna.

    Di jajaran pelaksana, ada Ten Commanders, Robertus Bilitea, Lieng-Seng Wee, Arief Budiman, Ali Setiawan, Mohamad Al-Arief, Rohan Hafas, Ahmad Hidayat, Sanjay Bharwani, Reza Yamora Siregar, dan Ivy Santoso. Untuk memastikan keterkendalian risiko, ada John Prasetio. Untuk Investasi dan Portofolio ada Yup Kim. Untuk Holding Operasionalada Agus Dwi Handaya, Febriany Eddy, dan Riko Banardi. Untuk Holding Investasiada Djamal Attamimi, Bono Daru Adji, dan Stefanus Ade Hadiwidjaja.

    Namun, yang luar biasa adalah kehadiran Presiden Prabowo untuk mengawali, menanggungjawabi, sehingga berada di puncak organisasi. Dasar hukum sudah jelas, yaitu UU No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang BUMN.

    Pada pasal 3E dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan (Danantara) yang dibentuk dengan Undang-Undang, yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, dan bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain. Badan ini (Danantara) bertanggung jawab kepada Presiden.

    Ada sebuah keyakinan, jika “Para The Very Top Leader” sebuah organisasi sudah turun ke “bumi”, maka selamatlah semua. Bahkan di pewayangan, para pimpinan sangat tinggi tersebut, dikenali sebagai “Para Dewata”, dengan kehebatan dan kesaktian tak tertandingi, dan ketika “turun ke bumi”, semua beres. Keberhasilan itu seperti keyakinan lama di kalangan masyarakat Jawa, manunggaling Gusti kepada para Kawulo. Rakyat selamat.

    Ketiga, Danantara pastinya memiliki rencana yang hebat. Great Leader make Great Strategy. Kemenangan Sekutu di Perang Dunia II karena memiliki Jendeal terbaik. Demikian juga Majapahit, menguasai Nusantara karena punya Pimpinan terbaik. Para great leader tidak hanya membuat great speech, tapi juga great delivered promise. Menjadi SWF terbesar ke tujuh dunia sekaligus Holding BUMN raksasa, rasanya rencana itu pasti ada. Termasuk rencana untuk masuk ke jajaran elit Top 10 peringkat Fortune 500.

    Tiga PR Baru

    Tiga hal tentang Danantara tersebut memberi juga tiga pekerjaan rumah baru bagi kita. Pertama, bahwa Pemerintahan kita hari ini mungkin yang paling bold. Mungkin hanya Soekarno yang dapat mengalahkannya.

    Namun, tidak cukup menjadi sangat berani saja. Keberanian akan memberikan kemenangan jika dibarengi dengan kerendah-hatian. Apa itu? Kesediaan untuk mendengarkan setiap masukan, setiap kritik, dengan mengatakan kepada diri sendiri, bahwa pemberi masukan, pemberi kritik, bukan sekedar anjing penggonggong, namun rakyat yang cinta kepada bangsanya, kepada pemimpinnya.

    Dananatara memerlukan apa yang disebut karya klasik Jim Collins Good to Great (2001) sebagai Pemimpin Level 5, yang memiliki tekad yang kuat untuk memastikan kesuksesan organisasi, namun dengan menunjukkan kerendahan hati yang tulus, kesederhanaan, dan ketekunan. Itu bukan saja tugas dari CEO, tetapi semua yang ada pada daftar pimpinan Danantara, tanpa kecuali. Kerendah-hatian bukan saja bersedia mendengarkan masukan dan kritik, namun, seperti yang dinasihatkan guru manajemen Peter Drucker, mau dan mampu mendengarkan hal-hal yang tak terucap.

    Kedua, bahwa tokoh sehebat Yudhistira pun juga mengalami kegagalan yang fatal, bahkan ketika ia menerapkan risk management yang terbaik. Ia harus merelakan semua kekayaannya, istananya, adik-adiknya, bahkan istrinya Drupadi, yang ditelanjangi di depan semua orang, ketika kalah dalam pertaruhan melawan Duryudana plus Sengkuni. Untung, kisah itu hanya ada di Pewayangan. Katanya, Drupadi yang cantik jelita dan seksi, gagal ditelanjangi karena rambutnya terus tumbuh dan menutupi seluruh auratnya.

    Danantara adalah kenyataan, dan bukan wayang. Ketidakberhasilannya dapat membawa kepedihan terdalam yang mungkin pernah dialami bangsa. Jadi, kita mungkin perlu mengutip “resep” mengapa Singapura berhasil, bahwa mereka selalu menanamkan cara berfikir yang think ahead, think across, dan think again (Neo & Chen, Dynamic Governance, 2006). Kita tidak perlu malu atau cemas untuk sedikit berhenti sejenak dan berfikir, untuk mempertimbangkan setiap hal. Apakah ini benar-benar benar.

    Ketiga, dalam setiap sistem politik, tidak terkecuali yang paling demokrat, setidaknya seperti klaim mereka, seperti Amerika Serikat, atau yang berada di esktrem yang berbeda, Tiongkok, ada Pepatah yang faktawi yang umum kalangan orang kecil di Jawa: rakyat itu ibarat swargo nunut, neroko katut (kalau masuk surge hanya bisa ikut numpang, kalau masuk neraka ikut diseret- Jawa).

    Pepatah nenek saya, yang saya yakini benar. Rakyat kecil dituntut dan selalu menerima untuk ikhlas. Bahkan, di tempat ibadah saya, setiap minggu mendoakan Pemimpin Bangsa, untuk diberikan hikmah dan kebijaksanaan dari Tuhan YME untuk membawa bangsa Indonesia menuju kemakmuran yang sejati. Tidak pernah terlewat. Saya juga yakin, demikian yang dilakukan saudara-saudara saya di rumah ibadah masing-masing.

    Artinya, begitu dalamnya kepercayaan, kecintaan, sekaligus kepasrahan yang papa, dari bangsa Indonesia kepada pimpinannya, agar berhasil dalam setiap kebijakannya. Sebuah doa yang harus direspon sebagai kehormatan atas kekuasaan yang sedang dipegangnya. Dan, kekuasaan, adalah jubah milik Tuhan yang dipinjamkan kepada pemimpin. Hanya dipinjamkan, bukan dimiliki. Karena itulah, kehormatan yang membuat rakyat swargo nunut, neroko katut perlu menjadi pondasi penyelenggaraan negara, dan dalam kasus ini penyelenggaraan Danantara.

    Penulis: Riant Nugroho

    Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia

    (hns/hns)

  • 8
                    
                        Leganya Tom Lembong Usai Dengar Kesaksian Saksi Kasus Impor Gula yang Dihadirkan Jaksa
                        Nasional

    8 Leganya Tom Lembong Usai Dengar Kesaksian Saksi Kasus Impor Gula yang Dihadirkan Jaksa Nasional

    Leganya Tom Lembong Usai Dengar Kesaksian Saksi Kasus Impor Gula yang Dihadirkan Jaksa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Persidangan kasus dugaan korupsi importasi gula oleh Kementerian Perdagangan pada periode Menteri Thomas Trikasih Lembong (
    Tom Lembong
    ) bergulir pada tahap mendengarkan keterangan saksi.
    Lumrahnya, saksi yang dipanggil pada saat pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah saksi yang akan memberatkan terdakwa eks Menteri Perdagangan Tom Lembong.
    Namun sebaliknya, enam saksi yang diperdengarkan kesaksiannya pada Kamis (20/3/2025) dan Senin (24/3/2025) itu justru membuat Tom Lembong lega.
    “Saya hari ini semakin lega, karena kebenaran semakin terungkap, semakin banyak kebenaran yang terungkap,” kata Tom, Senin sore selepas sidang.
    Enam saksi yang dihadirkan JPU berasal dari para pejabat di dua kementerian, yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
    Dari Kementerian Perindustrian ada Perencana Ahli Muda Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Cecep Saepulah Rahman, dan Kasi Standarisasi di Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Edy Endar Sirono.
    Sedangkan dari Kemendag, terdapat Direktur Impor Kemendag; mantan Kasubdit 2 Importasi Produk Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kemendag (2014-2016) Muhammad Yany, Atase Perdagangan RI di Seoul, Eko Aprilianto Sudrajat, Direktur Bahan Pokok Strategis Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Robert J. Bintaryo, dan Kepala Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (September 2016-Januari 2018) Susy Herawati.
    Tom Lembong menilai, keterangan para saksi itu memperkuat argumen bahwa kebijakan importasi gula ini diperlukan dan tidak melanggar aturan apapun.
    Salah satu dinamika sidang yang terekam adalah ketika saksi Robert J Bintaryo yang membenarkan kebijakan importasi gula oleh Tom Lembong tidak merugikan para petani tebu.
    Tom awalnya menanyakan, apakah benar ada kesulitan pemenuhan stok gula sebesar 200.000 ton oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk pasokan dalam negeri.
    Dia menanyakan, target pengadaan gula untuk kebutuhan dalam negeri sulit didapat karena barangnya telah habis dijual petani secara langsung di pasaran dengan harga di atas Harga Pembelian Petani (HPP) yang ditetapkan pemerintah Rp 8.900 per kilogram.
    Petani, kata Tom, lebih banyak memilih menjual langsung ke pasaran karena saat itu harga gula jauh lebih tinggi dibandingkan dengan HPP yang ditetapkan pemerintah untuk menyerap hasil panen petani.
    “Berarti bahwa petani puas dengan harga yang mereka peroleh di pasaran ya, sehingga mereka tidak lagi perlu menjual kepada PPI ya? Jadi, berarti PPI tidak perlu menjalankan fungsi sebagai penjamin, menjamin bahwa harga tebu, harga gula tidak jatuh di bawah harga yang dipatok dalam hal ini Rp 8.900 ya?” tanya Tom.
    “Iya, benar,” jawab Robert.
    “Berarti petani sudah puas dengan asas
    willing buyer willing seller
    , mereka dengan sukarela, tidak dipaksa melepas gula, tebu mereka di harga yang di atas harga yang dipatok, betul?” tanya Tom lagi.
    “Iya,” jawab Robert lagi.
    Setelah mendapat jawaban Robert, Tom mengatakan hal ini harus ditegaskan karena salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah kebijakan impor gula di era Tom Lembong merugikan petani karena gula diimpor saat petani sedang panen.
    “Kenapa ini relevan? Karena saya dituduh melanggar UU Perlindungan Petani. Berarti kalau petani dengan sukarela, tanpa keluhan, melepas tebu mereka ke pasar dengan harga di atas, berarti kan tidak merugikan petani?” tanya Tom lagi.
    “Iya,” ujar Robert.
    Dalam sidang tersebut juga dijelaskan, impor gula Kementerian Perdagangan juga tak hanya dilakukan di era Tom Lembong.
    Dalam sidang bahkan dijelaskan, menteri perdagangan setelah Tom, Engartiasto Lukita, melakukan impor tanpa adanya rapat koordinasi terbatas (Rakortas) antar kementerian.
    Hal ini diungkap saksi Susy yang menyebut adanya “perintah pimpinan” agar impor gula dilakukan tanpa harus melalui prosedur rakortas.
    “Berjenjang, saya perintah dari direktur, tapi saya sudah sampaikan dari kondisi ketidakadaan rakortas tadi,” kata Susy.
    “Karena di sini saudara menjawab, namun pada saat itu direktur impor menyampaikan kepada saya, agar permohonan persetujuan tersebut tetap mesti diproses karena hal tersebut menurut direktur impor merupakan instruksi dari menteri bapak Engartiasto Lukita, dengan alasan kewenangan tersebut adalah diskresi dan kewenangan menteri,” kata kuasa hukum Tom Lembong.
    “Pada saat itu, seperti itu,” jawab Susy.
    “Apa yang saksi maksudkan diskresi dan kewenangan menteri?” tanya kuasa hukum Tom.
    “Saya sampaikan kepada pimpinan saya bahwa ini tidak memenuhi, kemudian bapak direktur mengatakan ini perintah bapak menteri,” imbuh Susy.
    Selain itu, saksi Eko membenarkan adanya dokumen surat-menyurat terkait kebijakan impor gula dari Tom sebagai Mendag 2015-2016 kepada Presiden Joko Widodo saat itu.
    Tembusan untuk kebijakan importasi gula ini telah diketahui, dan diberikan tembusan kepada kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Perekonomian hingga presiden.
    Awalnya, Tom Lembong menanyakan surat-surat terkait persetujuan impor apakah telah diketahui oleh para menteri kabinet dan atasan menteri, dalam hal ini presiden.
    “Ya,” jawab Eko.
    Eko kemudian ditanya kembali oleh Tom Lembong apakah termasuk ke eselon 1 kementerian lain, seperti Kementerian Koordinator Perekonomian.
    “Ada (juga) tembusan ke Presiden, Kapolri, KSAD?” tanya Tom.
    “Iya,” jawab Eko lagi.
    Tom Lembong kembali menanyakan, apakah Kementan saat dia menjabat telah melakukan importasi gula dengan transparan.
    Eko menjawab bahwa setiap ada rapat koordinasi terkait importasi selalu ada media massa dan pemberitaan, termasuk siaran pers yang akan dibagikan kepada media massa untuk ditayangkan sebagai pemberitaan.
    Dalam perkara ini, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar saat melaksanakan kebijakan importasi gula untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Lengkap Pengurus Danantara

    Daftar Lengkap Pengurus Danantara

    Jakarta

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah memiliki susunan pengurus lengkap. Mereka terdiri dari orang-orang dalam maupun luar negeri yang dianggap expert di bidangnya.

    CEO Danantara mengatakan mereka yang telah bergabung ini sudah melalui proses seleksi yang ketat. Selain expert di bidangnya, mereka yang terpilih dipastikan memiliki visi misi yang sama terkait Danantara.

    “Alhamdulillah kami dibantu oleh headhunter dalam maupun luar negeri dalam pemilihan nama-nama ini, harus melakukan interview satu per satu untuk memastikan bahwa tim yang ada ini bukan hanya expertise dan sesuai dengan bidangnya, tetapi memang mempunyai hati yang sama dengan kami. Salah satu tugas utamanya adalah pengabdian kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini,” kata Rosan dalam konferensi pers di Gedung Graha Cimb Niaga, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

    Rosan mengakui tugas yang diberikan kepada pihaknya sangatlah luar biasa yakni mengelola investasi negara. Untuk itu, diperlukan orang-orang yang mempunyai kapabilitas dan integritas.

    Berikut susunan pengurus Danantara:

    1. Board of Danantara
    – Kepala Badan/Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani
    – Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria
    – Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir

    2. Dewan pengawas
    – Erick Thohir
    – Muliaman Hadad
    – Sri Mulyani Indrawati
    – Para menko dan Mensetneg

    3. Dewan Pengarah
    – Joko Widodo (Jokowi)
    – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

    4. Dewan Penasihat
    – Ray Dalio
    – Helman Sitohang
    – Jeffrey Sachs
    – F. Chapman Taylor
    – Thaksin Shinawatra

    5. Komite Pengawasan dan Akuntabilitas
    – Ketua PPATK
    – Ketua KPK
    – Ketua BPK
    – Ketua BPKP
    – Kapolri
    – Jaksa Agung

    6. Managing Director
    – Managing Director Legal : Robertus Bilitea
    – Managing Director Risk & Sustainability : Lieng-Seng Wee
    – Managing Director Finance : Arief Budiman
    – Managing Director Treasury : Ali Setiawan
    – Managing Director Global Relations & Governance : Mohamad Al-Arief
    – Managing Director Stakeholder Management Rohan Hafas
    – Managing Director Internal Audit : Ahmad Hidayat
    – Managing Director Human Resources : Sanjay Bharwani
    – Managing Director/Chief Economist Reza Yamora Siregar
    – Managing Director Head of Office : Ivy Santoso
    – Komite Manajemen Risiko : John Prasetio
    – Komite Investasi dan Portofolio : Yup Kim

    7. Holding Operasional
    – Managing Director : Agus Dwi Handaya
    – Managing Director : Febriany Eddy
    – Managing Director untuk Risk : Riko Banardi

    8. Holding Investasi
    – Managing Director Finance : Djamal Attamimi
    – Managing Director Legal : Bono Daru Adji
    – Managing Director Investment : Stefanus Ade Hadiwidjaja

    (acd/acd)

  • Yuyu Sutisna bertekad perkuat hubungan segala bidang Indonesia-Maroko

    Yuyu Sutisna bertekad perkuat hubungan segala bidang Indonesia-Maroko

    Jakarta (ANTARA) – Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko, Yuyu Sutisna, bertekad memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, terutama dalam sektor perdagangan dan pendidikan.

    Yuyu dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (24/3).

    “Sejak zaman Pak Jokowi, kemudian Pak Mensesneg Pak Pratikno, saya diberitahu untuk mendapat penugasan baru ke Maroko,” kata Yuyu kepada ANTARA, Senin malam.

    Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu menegaskan akan fokus membina hubungan baik antara Indonesia dan Maroko, dengan menitikberatkan peningkatan bilateral dalam sektor perdagangan.

    “Kita tahu Maroko sekarang menjadi pintu perdagangan untuk Afrika Utara, Afrika Barat, dan juga ke Eropa Selatan. Mungkin itu yang akan saya tingkatkan,” kata Yuyu.

    Yuyu juga menyoroti kerja sama dalam bidang pendidikan, khususnya program beasiswa bagi pelajar Indonesia.

    “Banyak kerja sama untuk beasiswa para pelajar. Saya sendiri juga terlibat dalam impor fosfat dari sana, jadi banyak yang harus kita kerjakan, termasuk moderasi agama,” kata Yuyu.

    Mengenai perjanjian dagang Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dan Maroko yang telah berlaku sejak 2022, Yuyu menilai ada potensi besar untuk meningkatkan ekspor.

    “Yang jelas sekarang nomor satu sawit, kemudian kendaraan. Nanti mungkin saya akan inventarisasi lebih detail, mana yang harus kita tingkatkan. Yang jelas dari tahun ke tahun meningkat terus,” kata dia.

    Sebagai seorang mantan petinggi pada Korps Angkatan Udara, Yuyu juga melihat pengalaman militernya bermanfaat bagi tugas barunya.

    “Banyak yang bisa kita manfaatkan. Nanti kita inventarisasi dulu, pelajari permasalahan, kemudian apa yang harus kita tingkatkan. Yang jelas kita harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk negara kita,” katanya.

    Penugasan Yuyu Sutisna diharapkan semakin mempererat hubungan Indonesia dan Maroko, serta membuka peluang kerja sama lebih luas dalam berbagai sektor strategis.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Jafar M Sidik
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dwifungsi TNI Disebut Telah Dilakukan Sebelum Prabowo Jabat Presiden

    Dwifungsi TNI Disebut Telah Dilakukan Sebelum Prabowo Jabat Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA —  Bangsa Indonesia seolah-olah mengalami amnesia dan melupakan bahwa negara ini pernah dikuasai oleh militer yang melaksanakan dwifungsi.

    Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengatakan Indonesia punya pengalaman selama 32 tahun berada dalam rezim otoritarianisme militeristik Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

    Menurutnya, salah satu alasan kenapa presiden kedua itu bisa berkuasa selama puluhan tahun, karena disokong oleh dua hal yakni Golkar serta militer yang ketika itu bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). kedua adalah oleh ABRI.

    “Pak Harto menempatkan militer aktif pada saat itu dalam jabatan-jabatan yang strategis, jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan pemerintahan, yang kemudian dalam tahap tertentu berlawanan dengan demokrasi  dan sistem negara hukum yang baik,” ujarnya dalam program bincang Broadcash Youtube Bisniscom dikutip Senin (24/3/2025). 

    Menurutnya, pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet mengingatkan publik bahwa Indonesia pernah berada di zaman seperti saat Orde Baru itu, di mana TNI semua berkuasa dan supremasi sipil dipinggirkan.

    Dia menilai, praktik dwiifungsi pascareformasi sebenarnya diam-diam sudah mulai terjadi sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden. Namun, pada rezim saat ini dilakukan secara terang-terangan.

    Dia mencontohkan penunjukkan Majen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dinilai tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi TNI. Prajurit TNI tidak dilatih menjadi birokrat atau berbisnis sehingga penempatan jabatan sipil seperti itu merupakan sebuah kekeliruan yang nyata dan menandakan dwifungsi TNI itu sudah kembali.

    “Sebagai catatan kami menemukan data bahwa saat ini itu sudah lebih dari 2.500 TNI aktif di jabatan sipil. Artinya prinsip distingsi sipil dan militer ini sudah kacau,” katanya. 

    Dia membantah argumen yang menyatakan pihak militer tidak pernah akan kembali menduduki jabatan sipil. Hal ini dapat dibuktikan pada masa kepemimpinan Joko Widodo terdapat beberapa pelaksana tugas kepala daerah merupakan perwira militer aktif.

    Tentu saja penunjukkan anggota TNI untuk menduduki jabatan sipil menurutnya tidak adil. Di tengah masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan, pemerintah justru membuka ruang yang luas kepada TNI untuk masuk ke jabatan sipil.

    “Bayangkan ASN saja yang sudah terpilih pelantikannnya ditunda sampai Oktober. Tapi kok sekarang di tengah-tengah kondisi yang demikian, justru pemerintah berusaha membuka ruang kepada TNI  yang jelas-jelas sudah punya pekerjaan, dia untuk bisa double job bahkan, atau bahkan triple job di jabatan-jabatan sipil yang sama sekali tidak punya kaitannya dengan pertahanan,” tuturnya. 

    Oleh karena itu, seorang anggota TNI yang ingin menempati jabatan sipil semestinya mengajukan pengunduran diri atau pensiun dini dari dinas kemiliteran. Hal itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Ssecara konsep dalam negara demokrasi, prinsip pembedaan atau distingsi antara tugas-tugas sipil dan militer jelas diatur. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dimana Kementerian Pertahanannya dijalankan oleh mayoritas pejabat sipil.

     “Tanpa supremasi sipil, kita akan kembali ke Orde Baru. Bahkan dalam tahap yang paling parah, seperti Thailand, Myanmar, junta militer berkuasa, kudeta terjadi. Itu yang kita tidak inginkan,” ujarnya.

  • Pengurus Danantara Terbentuk, Ardi Bakrie Pede Bisa Tarik Investor – Page 3

    Pengurus Danantara Terbentuk, Ardi Bakrie Pede Bisa Tarik Investor – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, mengumumkan daftar pengurus lengkap BPI Danantara. Beberapa nama profesional dalam dan luar negeri masuk di dalamnya.

    Pada kesempatan ini, Rosan mengakui ada keterlambatan dalam pengumuman nama-nama pengurus Danantara.

    “Saya tahu ini sangat ditunggu-tunggu. Kami perkirakan minggu lalu, tapi ternyata dapat orang terbaik sesuai kompetensinya dan bersih, kami akui tidak mudah,” ujar Rosan Roeslani dalam sesi pengukuhan di Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Dalam jajaran kepengurusan ini, Rosan Roeslani duduk sebagai Kepala sekaligus CEO Danantara. Didampingi Pandu Sjahrir sebagai CIO, dan Wakil Menteri BUMN Donny Oskaria sebagai COO.Selain ketiga nama itu, BPI Danantara juga memasukan nama Menteri BUMN Erick Thohir di jajaran dewan pengawas. Bersama Muliaman Hadad, para menteri koordinator, dan Mensesneg.

    Sementara di dewan pengarah ada dua nama eks Presiden RI, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Di sisi dewan penasihat, BPI Danantara juga merekrut konglomerat asal Amerika Serikat, Ray Dalio. Nama beken lain yang muncul di posisi ini, yakni eks Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, hingga Chapman Taylor.

     

  • CEO Danantara Rosan Masih Bakal Jadi Menteri, tapi Pejabat di Bawahnya Dilarang Rangkap Jabatan – Halaman all

    CEO Danantara Rosan Masih Bakal Jadi Menteri, tapi Pejabat di Bawahnya Dilarang Rangkap Jabatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan pejabat di bawahnya tidak boleh merangkap jabatan.

    Hal itu ia sampaikan ketika mengumumkan kepengurusan Danantara Indonesia di gedung Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

    Ketika mengumumkan posisi Managing Director Finance Danantara, Rosan mengungkap jabatan tersebut akan diisi oleh Arief Budiman yang kini masih menjabat sebagai Deputy CEO Indonesia Investment Authority (INA).

    Rosan mengatakan Arief nantinya akan bergabung secara penuh di Danantara karena lembaga teranyar ini melarang adanya rangkap jabatan.

    Kemudian, ketika mengumumkan Managing Director Human Resources, Rosan menyebut Sanjay Bharwani.

    Sanjay kini masih menjabat sebagai Presiden Director Bester & Co, yang kata Rosan akan segera ditinggalkan jabatan itu dan fokus secara penuh di Danantara.

    Rosan mengatakan bahwa pejabat Danantara di bawah dirinya tidak boleh merangkap jabatan.

    “Jadi setelah ini beliau akan full ada di kami karena di kami tidak boleh ada yang merengkap pejabatan di level di bawah kami,” kata Rosan.

    Ketika ditemui usai acara pengumuman kepengurusan ini, Rosan mengungkap alasannya masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

    Menurut dia, jabatannya sebagai Kepala Danantara merangkap Menteri Investasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

    Berdasarkan PP 10/2025 Pasal 33, untuk pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Badan, Presiden dapat mengangkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai Kepala Badan Pelaksana.

    Selain itu, kata Rosan, tugas dia sebagai Menteri Investasi dan CEO Danantara saling menyempurnakan dan melengkapi satu sama lain.

    “Ini di PP juga sudah ada. Itu dengan [tugas sebagai] Menteri Investasi saling menunjang, saling melengkapi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dengan menjabat kedua posisi tersebut, ia dapat meminimalisir birokrasi yang sering menjadi hambatan dalam proses investasi.

    Ia menilai, dengan posisi rangkap jabatannya, birokrasi yang selama ini sering menjadi masalah bisa dikurangi.

    “Katanya, selama ini diributin soal birokrasi. Kita pemerintahannya sendiri-sendiri. Sekarang, dengan adanya ini kan diharapkan mengurangi birokrasi, mengurangi silo dan kebijakan masing-masing, sehingga ini bisa menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih transparan,” ucap Rosan. 

    Berikut struktur Danantara Indonesia:

    Presiden

    Dewan Pengawas

    1. Erick Thohir

    2. Muliaman Haddad

    3. Jajaran kementerian yang ditunjuk oleh presiden

    Dewan Pengarah

    1. Joko Widodo

    2. Susilo Bambang Yudhoyono

    Dewan Penasihat

    1. Mantan Wakil Presiden

    2. Ray Dalio

    3. Helman Sitohang

    4. Jeffrey Sachs

    5. F. Chapman Taylor

    6. Thaksin Shinawatra

    Komite Pengawasan dan Akuntabilitas

    1. Kepala PPATK

    2. Ketua KPK

    3. Ketua BPK

    4. Ketua BPKP

    5. Kapolri

    6. Jaksa Agung

    Board of Danantara Indonesia

    – CEO: Rosan Roeslani

    – COO: Dony Oskaria

    – CIO: Pandu Sjahrir

    Managing Director Legal: Robertus Bilitea

    Managing Director Risk and Sustainability: Lieng-Seng Wee

    Managing Director Finance (CFO): Arief Budiman

    Managing Director Treasury: Ali Setiawan

    Managing Director Global Relations and Governance: Mohamad Al-Arief

    Managing Director Stakeholders Management: Rohan Hafas

    Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat

    Managing Director Human Resources: Sanjay Bharwani

    Managing Director/Chief Economist: Reza Yamora Siregar

    Managing Director Head of Office: Ivy Santoso

    Komiten Manajemen Risiko: John Prasetio

    Komite Investasi dan Portofolio: Yup Kim

    Holding Operasional

    Managing Director: Agus Dwi Handaya

    Managing Director Non Financial: Febriani Eddy

    Managing Director Risk: Riko Banardi

    Holding Investasi

    Managing Director Finance: Djamal Attamimi

    Managing Director Legal: Bono Daru Adji

    Managing Director Investment: Stefanus Ade Hadiwidjaja

  • Tim Elite yang akan Menerbangkan Ekonomi Indonesia

    Tim Elite yang akan Menerbangkan Ekonomi Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), yang diinisiasi sebagai kendaraan ekonomi strategis Presiden Prabowo Subianto, kini resmi mengumumkan susunan lengkap jajaran pengurusnya.

    Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani, dalam konferensi pers di Jakarta.

    “Kami memastikan bahwa setiap individu yang terpilih adalah para ahli di bidangnya, dengan dedikasi tinggi untuk membawa perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Proses seleksi sangat ketat, bahkan kami melibatkan headhunter internasional,” tuturnya, Senin 24 Maret 2025.

    Susunan Lengkap Pengurus Danantara

    Berikut adalah susunan lengkap pengurus Danantara:

    Pimpinan Utama (Board of Danantara)

    Kepala Badan/Chief Executive Officer (CEO): Rosan Roeslani Chief Operational Officer (COO): Dony Oskaria Chief Investment Officer (CIO): Pandu Sjahrir

    Dewan Pengawas

    Erick Thohir (Menteri BUMN) Muliaman Hadad (Mantan Ketua Dewan Komisioner OJK) Para Menteri Koordinator dan Menteri Sekretaris Negara

    Dewan Pengarah

    Joko Widodo (Jokowi) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

    Dewan Penasihat

    Ray Dalio – Investor legendaris dan penasihat makro ekonomi global Helman Sitohang – Bankir senior Asia Jeffrey Sachs – Ekonom dunia dan penasihat pembangunan berkelanjutan F. Chapman Taylor – Pakar keuangan internasional Thaksin Shinawatra – Pengusaha dan mantan Perdana Menteri Thailand

    “Ray Dalio adalah investor paling sukses di dunia dan memiliki pengalaman panjang sebagai penasihat makroekonomi di berbagai negara,” ujar Rosan Roeslani.

    Komite Pengawasan dan Akuntabilitas

    Ketua PPATK – Ivan Yustiavandana Ketua KPK Ketua BPK – Isma Yatun Ketua BPKP Kapolri – Jenderal Listyo Sigit Prabowo Jaksa Agung – Sanitiar Burhanuddin

    Direktur Pelaksana (Managing Directors)

    Managing Director Legal: Robertus Bilitea Managing Director Risk & Sustainability: Lieng-Seng Wee Managing Director Finance: Arief Budiman Managing Director Treasury: Ali Setiawan Managing Director Global Relations & Governance: Mohamad Al-Arief Managing Director Stakeholder Management: Rohan Hafas Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat Managing Director Human Resources: Sanjay Bharwani Managing Director/Chief Economist: Reza Yamora Siregar Managing Director Head of Office: Ivy Santoso

    “Pak Arief Budiman masih di INA, tetapi akan bergabung penuh di Danantara tanpa rangkap jabatan. Beliau adalah sosok penting di pembentukan INA dan pernah menjabat sebagai CFO Pertamina,” kata Rosan Roeslani.

    Komite Manajemen Risiko

    John Prasetio

    Komite Investasi dan Portofolio

    Yup Kim

    Managing Director Tambahan

    Agus Dwi Handaya Febriany Eddy Riko Banardi – Khusus bidang Risk

    Holding Investasi

    Managing Director Finance: Djamal Attamimi Managing Director Legal: Bono Daru Adji Managing Director Investment: Stefanus Ade Hadiwidjaja

    Dengan susunan pengurus yang terdiri dari kombinasi tokoh nasional dan internasional, Danantara diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi baru bagi Indonesia. Rosan menekankan bahwa para pengurus ini tidak hanya punya keahlian teknis, tetapi juga semangat pengabdian.

    “Setiap orang yang kami pilih memiliki hati yang sama: ingin membangun negeri ini. Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga pengabdian bagi bangsa dan negara,” ujar Rosan Roeslani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ekonom: Figur Profesional di Danantara Bisa Membuat Pasar Saham Rebound – Halaman all

    Ekonom: Figur Profesional di Danantara Bisa Membuat Pasar Saham Rebound – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah ekonom mengapresiasi susunan struktur kepengurusan PT Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja diumumkan dalam acara “Meet The Team Danantara Indonesia” di gedung Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025). 

    Hal ini bisa menjadi pijakan yang kuat bagi institusi sovereign wealth fund (SWF) Indonesia dalam meyakinkan publik dan kalangan investor. Kepala Badan Pengelola (BP) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, menempatkan tokoh-tokoh profesional seperti Rey Dalio hingga Jeffrey Sachs.

    Ekonom dan Founder Next Policy Fithra Faisal Hastiadi, menilai figur-figur yang profesional yang ada di kepengurusan Danantara bisa membuat pasar saham rebound.

    “Memang sempat pasar dihantui kekhawatiran, karena kalau kita lihat di sesi pagi misalnya, lHSG itu cukup tertekan. Tetapi kalau kita lihat setelah pengumuman, itu mulai agak lunak. Bahkan ada rebound-nya, meskipun rebound-nya nggak sangat signifikan,” tutur Fithra saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Fithra menambahkan, sosok Rey Dalio yang menjadi Dewan Penasihat Danantara menjadi figur yang positif, karena ia merupakan billionaire yang menjadi magnet investasi dan juga menjadi poin referensi market.

    Tidak kalah mengejutkan ialah masuknya Jeffrey Sachs yang juga menjadi Dewan Penasihat Danantara, yang meski bukan seorang investor tetapi akademisi yang konsen terhadap isu pembangunan ekonomi.

    “Dia profesor yang memang sudah sangat terkemuka di dunia, terkenal dengan isu-isu pembangunan ekonomi dan juga kemiskinan. Dia adalah figur yang sangat kritis, sehingga ketika dia masuk ke jajaran Dewan Penasihat itu tentunya dia bukan asal nerima saja. Dia kritis dan rasionalisasinya, ini salah satunya adalah target pemerintah yang ingin juga mengentaskan kemiskinan lewat jalur investasi,” terangnya.

    Selain itu, nama Mohamad Al-Arief yang menjabat sebagai Managing Director Global Relations and Governance Danantara dirasa akan fokus pada pembangunan ekonomi.

    Fithra menyebut, figur-figur lain masuk ke pengurusan Danantara menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun badan ini menjadi suatu yang profesional dan juga bisa menarik investasi asing, serta bisa menjadi lead investor dan lead investment.

    “Untuk selanjutnya, Danantara memulai proyek-proyek pembangunan yang dapat mengejar target-target pertumbuhan ekonomi pemerintah,” ucapnya.

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bidang Ekonomi Moneter dan Keuangan Telisa Aulia Falianty berpendapat, struktur pengelola Danantara telah sesuai dengan orang yang mampu di bidangnya.

    “Secara umum saya melihat ini kalau secara struktur pengelola diisi oleh orang orang yang capable di bidangnya,” kata Telisa saat dihubungi Tribunnews, Senin (24/3/2025).

    Selain itu, para pejabat eksekutif terpilih ini diharapkan memiliki rekam jejak yang panjang dan terkenal memiliki integritas tinggi. Prinsip profesional, kredibel dan berintegritas menjadi syarat mutlak bagi para pejabat yang akan mengelola aset Danantara yang diestimasi mencapai belasan ribu triliun. 

    Sejalan dengan Telisa, Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto menyebut bahwa nama-nama yang terpampang di struktur pengelola Danantara itu sangat kredibel. Sehingga menurutnya, peluang kesuksesan Danantara ini semakin terbuka lebar.

    “Ini nama-nama yang cukup menjanjikan. Menonjol unsur profesionalismenya dan kredibel. Peluang Danantara untuk sukses masih terbuka,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews.

    Sebagai catatan, selain mengumumkan jajaran managing directors, Danantara juga menyampaikan para dewan penasihat yang terdiri dari investor kawakan kelas dunia seperti Ray Dalio, F Chapman Taylor dan Jeffrey Sachs. 

    Berikut struktur Danantara Indonesia:

    Presiden

    Dewan Pengawas

    1. Erick Thohir

    2. Muliaman Haddad

    3. Jajaran kementerian yang ditunjuk oleh presiden

    Dewan Pengarah

    1. Joko Widodo

    2. Susilo Bambang Yudhoyono

    Dewan Penasihat

    1. Mantan Wakil Presiden

    2. Ray Dalio

    3. Helman Sitohang

    4. Jeffrey Sachs

    5. F. Chapman Taylor

    6. Thaksin Shinawatra

    Komite Pengawasan dan Akuntabilitas

    1. Kepala PPATK

    2. Ketua KPK

    3. Ketua BPK

    4. Ketua BPKP

    5. Kapolri

    6. Jaksa Agung

    Board of Danantara Indonesia

    – CEO: Rosan Roeslani

    – COO: Dony Oskaria

    – CIO: Pandu Sjahrir

    Managing Director Legal: Robertus Bilitea

    Managing Director Risk and Sustainability: Lieng-Seng Wee

    Managing Director Finance (CFO): Arief Budiman

    Managing Director Treasury: Ali Setiawan

    Managing Director Global Relations and Governance: Mohamad Al-Arief

    Managing Director Stakeholders Management: Rohan Hafas

    Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat

    Managing Director Human Resources: Sanjay Bharwani

    Managing Director/Chief Economist: Reza Yamora Siregar

    Managing Director Head of Office: Ivy Santoso

    Komiten Manajemen Risiko: John Prasetio

    Komite Investasi dan Portofolio: Yup Kim

    Holding Operasional

    Managing Director: Agus Dwi Handaya

    Managing Director Non Financial: Febriani Eddy

    Managing Director Risk: Riko Banardi

    Holding Investasi

    Managing Director Finance: Djamal Attamimi

    Managing Director Legal: Bono Daru Adji

    Managing Director Investment: Stefanus Ade Hadiwidjaja

  • Rosan Sebut Headhunter Egon Zehnder saat Pengumuman Kepengurusan Danantara, Ini Profilnya – Halaman all

    Rosan Sebut Headhunter Egon Zehnder saat Pengumuman Kepengurusan Danantara, Ini Profilnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dibantu tiga headhunter untuk melengkapi struktur kepengurusan mereka.

    Headhunter adalah perusahaan penyedia jasa konsultasi serta rekrutmen karyawan untuk mengisi posisi strategis, manajerial, atau level c-suite.

    Satu dari tiga headhunter tersebut adalah Egon Zehnder. Rosan tidak membeberkan dua headhunter lainnya.

    “Headhunter ada tiga berskala global. Kami kan terbuka gitu ya, daripada ada dusta di antara kita, kami dibantu oleh Egon Zehnder salah satunya. Terus kami bicara juga dengan yang lain-lainnya,” ujar Rosan ketika sesi tanya jawab usai mengumumkan nama-nama orang yang mengisi Danantara, di gedung Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

    Ia mengatakan, para headhunter ini memberi daftar berisi minimal tiga nama untuk satu posisi, beserta CV dari orang-orang tersebut.

    Setelah mendapat nama-nama dari headhunter, Danantara melihat mana yang cocok, setelah itu baru mereka ajak bicara.

    Proses berikutnya adalah para petinggi Danantara melaporkan orang-orang pilihan mereka ke Presiden Prabowo Subianto.

    Rosan menyebut Prabowo tidak menolak nama-nama yang diberi dan langsung menyetujuinya.

    “Kami sampaikan ke Bapak Presiden CV-nya satu per satu. Bapak Presiden menyatakan ini nama yang baik, nama yang memang mempunyai kemampuan, dan ter-report yang baik, ya sudah jalankan,” ucap Rosan.

    “Tidak ada titipan satu nama pun dari beliau (Prabowo). Itu yang membuat kami senang dan beliau tidak menolak satu nama pun yang kami usulkan,” jelasnya.

    Egon Zhender merupakan firma konsultasi manajemen dan pencarian eksekutif global yang berpusat di Zurich, Swiss.

    Dari situs resminya, Egon Zehnder menawarkan layanan di antaranya pencarian pimpinan perusahaan seperti CEO, dewan (board), dan juga penasihat.

    Egon Zhender didirikan pada 1964 oleh Egon PS Zhender dan kemudian berkembang hingga kini beroperasi di 36 negara. Mereka sekarang memiliki konsultan sebanyak lebih dari 600 orang. 

    Posisi CEO Egon Zhender kini dijabat oleh Francesco Buquicchio. Pada 2023, perusahaan ini meraup pendapatan sebesar 883 Franc Swiss (CHF). 

    Berikut struktur Danantara Indonesia:

    Presiden

    Dewan Pengawas

    1. Erick Thohir

    2. Muliaman Haddad

    3. Jajaran kementerian yang ditunjuk oleh presiden

    Dewan Pengarah

    1. Joko Widodo

    2. Susilo Bambang Yudhoyono

    Dewan Penasihat

    1. Mantan Wakil Presiden

    2. Ray Dalio

    3. Helman Sitohang

    4. Jeffrey Sachs

    5. F. Chapman Taylor

    6. Thaksin Shinawatra

    Komite Pengawasan dan Akuntabilitas

    1. Kepala PPATK

    2. Ketua KPK

    3. Ketua BPK

    4. Ketua BPKP

    5. Kapolri

    6. Jaksa Agung

    Board of Danantara Indonesia

    CEO: Rosan Roeslani

    COO: Dony Oskaria

    CIO: Pandu Sjahrir

    Managing Director Legal: Robertus Bilitea

    Managing Director Risk and Sustainability: Lieng-Seng Wee

    Managing Director Finance (CFO): Arief Budiman

    Managing Director Treasury: Ali Setiawan

    Managing Director Global Relations and Governance: Mohamad Al-Arief

    Managing Director Stakeholders Management: Rohan Hafas

    Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat

    Managing Director Human Resources: Sanjay Bharwani

    Managing Director/Chief Economist: Reza Yamora Siregar

    Managing Director Head of Office: Ivy Santoso

    Komiten Manajemen Risiko: John Prasetio

    Komite Investasi dan Portofolio: Yup Kim

    Holding Operasional

    Managing Director: Agus Dwi Handaya

    Managing Director Non Financial: Febriani Eddy

    Managing Director Risk: Riko Banardi

    Holding Investasi

    Managing Director Finance: Djamal Attamimi

    Managing Director Legal: Bono Daru Adji

    Managing Director Investment: Stefanus Ade Hadiwidjaja