Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Raffi Ahmad Minta Maaf Usai Ditegur MUI, Said Didu: Beginilah kalau Pejabat Bukan dari Keranjang Bersih

    Raffi Ahmad Minta Maaf Usai Ditegur MUI, Said Didu: Beginilah kalau Pejabat Bukan dari Keranjang Bersih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sekaligus mantan Sekertaris BUMN, Said Didu memberikan sorotan tajam ke Program Ramadhan yang digawangi oleh Raffi Ahmad.

    Sebelumnya, Raffi Ahmad yang membintangi program Kuis Gaspol (Games Asyik Paling Nampol) di SCTV dan Berkah Ramadhan di TransTV terindikasi melakukan pelanggaran.

    Pelanggaran yang diduga dilakukan adalah bentuk kekerasan fisik dan verbal saat tayangan tersebut berlangsung.

    Temuan itu merupakan hasil pemantauan tahap pertama, yaitu 10 hari pertama bulan Ramadhan, yang dilakukan oleh MUI bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

    Karena hal ini, Said Didu melalui cuitan diakun media sosial X pribadinya memberi pernyataan menohok.

    Said Didu menyindir sosok Raffi Ahmad yang disebutnya sebagai pejabat yang bukan berasal dari Keranjang Besi.

    “Beginilah kalau mengangkat pejabat bukan dari keranjang bersih,” tulisnya dikutip Selasa (25/3/2025).

    Ia juga menyebut bahwa Raffi Ahmad yang saat berstatus sebagai pejabat di Pemerintahan Presiden Prabowo juga merupakan titipan dari Jokowi Widodo.

    “Ini lagi pejabat titipan Jokowi,” sindirnya.

    Diketahui, Raffi Ahmad telah menyampaikan permohonan maaf atas dugaan pelanggaran siaran Ramadhan usai ditegur oleh Majelis Ulama Indonesia.

    Raffi Ahmad yang membintangi program Kuis Gaspol (Games Asyik Paling Nampol) di SCTV dan Berkah Ramadhan di TransTV terindikasi melakukan pelanggaran dalam bentuk kekerasan fisik dan verbal saat tayangan tersebut berlangsung.

    Temuan itu merupakan hasil pemantauan tahap pertama, yaitu 10 hari pertama bulan Ramadhan, yang dilakukan oleh MUI bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 

  • Beredar “PSI Partai Jokowi”, Waketum Jelaskan Posisi Ayah Kaesang Itu

    Beredar “PSI Partai Jokowi”, Waketum Jelaskan Posisi Ayah Kaesang Itu

    Beredar “PSI Partai Jokowi”, Waketum Jelaskan Posisi Ayah Kaesang Itu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Solidaritas Indonesia (
    PSI
    )
    Andy Budiman
    angkat bicara terkait narasi “PSI Partai
    Jokowi
    “.
    Andy mengatakan, sejak awal, PSI memang memposisikan diri sebagai partai yang memperjuangkan apa-apa yang memang sudah menjadi legacy atau warisan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
    “Warisan dalam artian kerja, dalam artian apa yang menjadi visi, misi Pak Jokowi dalam membangun Indonesia itu menjadi inspirasi kita,” ujar Andy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/3/2025).
    Andy menjelaskan, dalam dunia
    politik
    , ada sejumlah posisi. Di antaranya seperti posisi formal, informal, di depan, di belakang, dan lain sebagainya.
    Dia meminta publik untuk menafsirkan sendiri posisi-posisi yang dimaksud itu.
    Andy juga mempersilakan awak media menafsirkan sendiri posisi Jokowi di PSI, apakah di belakang layar atau apapun itu.
    “Jadi di dalam politik itu segala sesuatu mungkin enggak perlu terlalu formal, tapi orang bisa cukup menilai sendiri dengan apa yang ada saat ini,” jelasnya.
    “Ada posisi Mas Kaesang sebagai Ketum PSI, kemudian ada beberapa kali juga pernyataannya Pak Jokowi sempat sebutkan ide beliau tentanf partai terbuka ini sudah diadopsi oleh PSI dan lain-lain, jadi silakan tafsirkan sendiri mengenai posisi beliau (Jokowi),” sambung Andy.
    Menurut Andy, di dalam politik, tidak semua hal harus selalu bersifat formal, tapi juga ada yang sifatnya informal.
    Yang pasti, kata Andy, ayah dari Kaesang Pangarep itu selama ini selalu menjadi inspirator bagi PSI.
    “Jadi ya silakan berikan penilaian terkait dengan hal ini. Tapi yang jelas, selama ini kan Pak Jokowi menjadi mentor, menjadi inspirator bagi PSI. Dan kami ingin memang perjuangkan apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi selama ini dalam membangun Indonesia yang kami anggap itu adalah hal baik yang harus dilanjutkan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arsjad Rasjid Komut XLSmart, Eks Menlu Retno Marsudi Komisaris

    Arsjad Rasjid Komut XLSmart, Eks Menlu Retno Marsudi Komisaris

    Jakarta –

    Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) di era pemerintahan Joko Widodo, yakni Retno Marsudi, ditunjuk sebagai salah satu Komisaris dari XLSmart, operator seluler hasil merger XL Axiata dan Smartfren.

    Pengumuman tersebut diumumkan langsung Bos Grup Sinar Mas Franky Widjaja dalam konferensi pers update merger XL Axiata dan Smartfren. “Eks Menlu, Bu Retno Marsudi jadi salah satu Komisaris XLSmart,” ujar Franky saat memperkenalkan satu persatu komisaris XLSmart.

    Selain itu, Franky juga memperkenalkan Arsjad Rasjid yang bakal diplot sebagai Presiden Komisaris alias Komisaris Utama XLSmart.

    Pada kesempatan ini juga, Franky mengumumkan Viviek Sood yang juga masuk ke dalam jajaran komisaris XLSmart. Susunan komisaris selanjutnya adalah L. Krisnan Cahya, lalu Nik Rizal Kamil, Sean Quek, dan terakhir David R. Dean.

    Sedangkan untuk dewan direksi, sosok dari Axiata Group yang didapuk sebagai President Director & CEO adalah Rajeev Sethi. Ia merupakan CEO Robi Axiata Bangladesh, anak usaha Axiata.

    XL Axiata dan Smartfren menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada hari ini, Selasa (25/3/2025). Setelah itu, diharapkan akan melahirkan entitas perusahaan seluler baru hasil merger XL Axiata dan Smartfren, yaitu XLSmart.

    Diberitakan sebelumnya, pada Desember 2024, XL Axiata, Smartfren, dan Smart Telecom mengumumkan kesepakatan definitif untuk melakukan merger yang nantinya menjadi XLSmart. Kesepakatan tersebut penggabungan perusahaan senilai Rp 104 triliun atau USD 6,5 miliar.

    Disebutkan bahwa XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart. Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memiliki 34,8% saham di XLSmart, dengan pengaruh yang sama terhadap arah dan keputusan strategisnya.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menetapkan XLSmart, entitas operator seluler baru hasil merger antara XL Axiata dan Smartfren, harus mengembalikan lebar pita 2 x 7,5 MHz ke negara.

    (agt/fyk)

  • BNPT-DPR kolaborasi bangun kerangka persatuan lewat Dialog Kebangsaan

    BNPT-DPR kolaborasi bangun kerangka persatuan lewat Dialog Kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membangun kerangka persatuan melalui Dialog Kebangsaan di Digital Learning Center Building, Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (24/3).

    Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengatakan kegiatan tersebut sangat penting untuk menguatkan wawasan kebangsaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dialog atau diskusi kebangsaan seperti ini sangat bagus untuk menyatukan persepsi bagaimana kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat dan maju,” ujar Sudaryanto dalam kesempatan itu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Ia berharap ke depannya Indonesia bisa menjadi bangsa yang hebat, maju, dan disegani bangsa-bangsa di dunia.

    Sudaryano menegaskan bahwa kegiatan Dialog Kebangsaan akan terus berlanjut. Adapun hasil kegiatan Dialog Kebangsaan itu akan menjadi penyambung lidah kepada masyarakat tentang kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara sehingga menjadi hal baik serta memberikan ketahanan kepada masyarakat dari paham radikal terorisme.

    Kegiatan bertema “Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan Untuk Menjaga Keutuhan Bangsa” tersebut menghadirkan pembicara kunci Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.

    Saat menjadi pembicara, Sugiat menjelaskan kegiatan Dialog Kebangsaan merupakan bagian dalam membangun kerangka persatuan dan kesatuan di Sumut.

    Ia menguraikan bahwa target kegiatan dialog kebangsaan itu, yakni untuk mengapresiasi kinerja BNPT di bawah komando Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono. Selama kepimpinan Eddy, BNPT dinilai mampu mempertahankan nol penyerangan teroris atau zero terrorist attack.

    “Kita sudah lama tidak mendengar ada teror di bawah kepemimpinan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono. Alhamdulillah kami Komisi XIII akan selalu mendukung seluruh program BNPT, baik anggaran maupun regulasi,” kata Sugiat.

    Komisi XIII DPR RI juga mengapresiasi laporan Kepala BNPT beberapa waktu lalu terkait kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang sudah menyatakan bubar dan berikrar setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    JI merupakan kelompok teroris yang berada di level puncak dalam tingkatan radikalisasinya di Indonesia.

    Menurut Sugiat, selama ini JI dikenal aktif dan masif melakukan radikalisasi dengan menolak ideologi Pancasila dan menilai demokrasi sebagai thaghut atau berhala.

    Dia berpendapat capaian itu sangat baik, apalagi dalam beberapa periode terakhir, setiap momentum politik selalu dimanfaatkan berbagai kelompok teroris untuk melakukan propagandanya.

    Hal tersebut seperti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, ketika sentimen politik identitas begitu kuat dan sangat mengganggu ketenteraman masyarakat karena perbedaan agama, suku, golongan, dan perbedaan pilihan politik.

    Sugiat juga bercerita saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Saat itu, pemimpin bangsa Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat menghentikan perseteruan politik karena tidak mau rakyat terpecah.

    “Mereka (Jokowi dan Prabowo) rekonsiliasi dan hasilnya Pilpres 2024 lalu suasananya lebih damai dan tidak ada lagi saling caci atau baku hantam, terutama di media sosial,” tuturnya.

    Kendati demikian, meski persaingan tingkat elit sudah selesai, kata dia, semua pihak tidak boleh berleha-leha karena kegiatan sosialisasi persatuan ke masyarakat, kampus, dan ke bawah harus terus diperkuat. Dengan begitu, penting agar tidak ada lagi peluang perpecahan di masyarakat.

    Selain kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, DPR RI juga gencar melakukan program sosialisasi empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Disebutkan bahwa apabila empat pilar ditegakkan, cara bernegara bangsa Indonesia akan kuat.

    “Jangan kira Indonesia sampai kiamat akan tetap ada kalau tidak dijaga. Lihat saja Rusia, Yugoslavia, dan negara-negara Timur Tengah pecah karena tidak memiliki empat pilar tersebut,” ucap Sugiat menambahkan.

    Dialog Kebangsaan juga berkolaborasi dengan USU, Medan. Dalam kesempatan itu, Rektor USU Prof. Muryanto Amin berterima kasih atas kepercayaan BNPT dan Komisi XIII DPR RI menjadikan USU sebagai tempat kegiatan.

    Hal tersebut membuktikan bahwa Sumut sebagai miniatur Indonesia bisa menjadi tempat kehidupan yang damai, aman, dan tenteram di tengah perbedaan yang ada.

    “Kebangsaan itu harus dipupuk, dirawat, dibesarkan, dan kalau berbuah dibagikan tentu akan dinikmati seluruh masyarakat. Maka dialog kebangsaan perlu dilakukan terus-menerus dan tidak boleh berhenti di satu titik,” ujar Muryanto.

    Dialog Kebangsaan kali ini dihadiri hampir 300 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, mahasiswa.

    Hadir pula dalam kegiatan, yakni pemuka agama Tuan Guru Batak Ahmad Sabban Rajagukguk, Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Firsal Ferial Mutyara.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apindo: Danantara Berpotensi Menjadi Instrumen Penting Pendorong Investasi – Halaman all

    Apindo: Danantara Berpotensi Menjadi Instrumen Penting Pendorong Investasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kalangan dunia usaha menyambut positif struktur kepengurusan PT Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Sebelumnya, saat memperkenalkan jajaran Managing Directors pada Senin (24/3/2025), Kepala Badan Pengelola (BP) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menegaskan pengisian jabatan di holding investasi dan holding operasional dilakukan secara hati hati dan profesional dengan melibatkan head hunter kelas dunia.  

    “Tidak ada satupun titipan. Bahkan pak Presiden (Prabowo Subianto) tidak menempatkan orangnya. Pun partai politik, tidak ada yang mewakili. Semua diserahkan ke kami berdasarkan prinsip profesional dan integritas tinggi,” kata Rosan.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, menyambut baik keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Keberadaan badan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemanfaatan aset dan menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

    Shinta mengatakan, jika dijalankan dengan tata kelola yang baik dan profesionalisme tinggi, BPI Danantara berpotensi menjadi instrumen penting untuk mendorong investasi, membuka peluang kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, khususnya pada sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi.

    “Terkait struktur tim BPI Danantara yang baru diumumkan, kami percaya bahwa penunjukan figur-figur tersebut telah mempertimbangkan aspek pengalaman, rekam jejak, dan kompetensi di bidang usaha, investasi, maupun pengelolaan aset,” ujar Shinta, Selasa (25/3/2025). 

    Dunia usaha berharap tim ini dapat bekerja secara profesional, menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, serta mampu menerjemahkan visi dan misi badan ini ke dalam strategi dan kebijakan yang konkret dan berdampak bagi perekonomian nasional.

    Dari perspektif pelaku usaha, kehadiran BPI Danantara membuka peluang bagi terbentuknya ekosistem investasi dan bisnis yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Kami melihat potensi kolaborasi yang besar, khususnya dalam optimalisasi aset negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

    Agar potensi tersebut dapat diwujudkan, dunia usaha mendorong adanya platform komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara BPI Danantara dan sektor swasta. Hal ini penting agar arah investasi dan kebijakan yang diambil senantiasa sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan industri serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja.

    “Kami juga berharap BPI Danantara tidak hanya menjadi entitas pengelola aset, tetapi berperan aktif sebagai enabler dalam memperkuat industri nasional, mendorong inovasi teknologi, serta mengakselerasi transformasi ekonomi menuju hilirisasi dan peningkatan nilai tambah,” ujarnya.

    Ke depan, penting untuk memastikan adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap dampak kegiatan investasi Danantara terhadap indikator utama pembangunan ekonomi, seperti pertumbuhan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing industri dalam negeri.

    Kapabel

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bidang Ekonomi Moneter dan Keuangan Telisa Aulia Falianty berpendapat, struktur pengelola Danantara telah sesuai dengan orang yang mampu di bidangnya.

    “Secara umum saya melihat ini kalau secara struktur pengelola diisi oleh orang orang yang capable di bidangnya,” kata Telisa saat dihubungi Tribunnews, Senin (24/3/2025).

    Selain itu, para pejabat eksekutif terpilih ini diharapkan memiliki rekam jejak yang panjang dan terkenal memiliki integritas tinggi. Prinsip profesional, kredibel dan berintegritas menjadi syarat mutlak bagi para pejabat yang akan mengelola aset Danantara yang diestimasi mencapai belasan ribu triliun. 

    Sejalan dengan Telisa, Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto menyebut bahwa nama-nama yang terpampang di struktur pengelola Danantara itu sangat kredibel. Sehingga menurutnya, peluang kesuksesan Danantara ini semakin terbuka lebar.

    “Ini nama-nama yang cukup menjanjikan. Menonjol unsur profesionalismenya dan kredibel. Peluang Danantara untuk sukses masih terbuka,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews.

    Sebagai catatan, selain mengumumkan jajaran managing directors, Danantara juga menyampaikan para dewan penasihat yang terdiri dari investor kawakan kelas dunia seperti Ray Dalio, F Chapman Taylor dan Jeffrey Sachs. 

    Berikut struktur Danantara Indonesia:

    Presiden

    Dewan Pengawas

    1. Erick Thohir

    2. Muliaman Haddad

    3. Jajaran kementerian yang ditunjuk oleh presiden

    Dewan Pengarah

    1. Joko Widodo

    2. Susilo Bambang Yudhoyono

    Dewan Penasihat

    1. Mantan Wakil Presiden

    2. Ray Dalio

    3. Helman Sitohang

    4. Jeffrey Sachs

    5. F. Chapman Taylor

    6. Thaksin Shinawatra

    Komite Pengawasan dan Akuntabilitas

    1. Kepala PPATK

    2. Ketua KPK

    3. Ketua BPK

    4. Ketua BPKP

    5. Kapolri

    6. Jaksa Agung

    Board of Danantara Indonesia

    – CEO: Rosan Roeslani

    – COO: Dony Oskaria

    – CIO: Pandu Sjahrir

    Managing Director Legal: Robertus Bilitea

    Managing Director Risk and Sustainability: Lieng-Seng Wee

    Managing Director Finance (CFO): Arief Budiman

    Managing Director Treasury: Ali Setiawan

    Managing Director Global Relations and Governance: Mohamad Al-Arief

    Managing Director Stakeholders Management: Rohan Hafas

    Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat

    Managing Director Human Resources: Sanjay Bharwani

    Managing Director/Chief Economist: Reza Yamora Siregar

    Managing Director Head of Office: Ivy Santoso

    Komiten Manajemen Risiko: John Prasetio

    Komite Investasi dan Portofolio: Yup Kim

    Holding Operasional

    Managing Director: Agus Dwi Handaya

    Managing Director Non Financial: Febriani Eddy

    Managing Director Risk: Riko Banardi

    Holding Investasi

    Managing Director Finance: Djamal Attamimi

    Managing Director Legal: Bono Daru Adji

    Managing Director Investment: Stefanus Ade Hadiwidjaja

     

  • Video Pernyataan-pernyataan Rosan Tentang Pemilihan Pengurus Danantara

    Video Pernyataan-pernyataan Rosan Tentang Pemilihan Pengurus Danantara

    Pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah diumumkan pada Senin (24/3). CEO Danantara Rosan Roeslani pun memberikan penjelasan terkait pemilihan pengurus Danantara ini. Mulai dari penunjukkan Jokowi-SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai dewan pengarah, track record para pengurus, hingga menyebut tak ada titipan nama dalam tubuh Danantara.

  • Peter Gontha Nilai Danantara Diisi Pengurus yang Kredibel

    Peter Gontha Nilai Danantara Diisi Pengurus yang Kredibel

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Duta Besar (Dubes) untuk Polandia Peter Frans Gontha menilai tepat sosok-sosok yang mengisi struktur pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Hal ini dikatakan Peter Gontha dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @petergontha, pada Senin (24/3/2025) malam.

    Menurutnya Danantara dikelola oleh dewan direksi yang kredibel sehingga tidak ada pihak yang dapat bertindak sembarangan. 

    “Akhirnya Danantara menunjukkan kekuatannya. Dewan direksi sudah jelas! Tidak ada lagi yang bisa bermain-main, siapa pun itu! Selamat kepada pemerintah,” tulisnya.

    “Semuanya kini sudah transparan! Puji syukur, Alhamdulillah! Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab!” tambahnya.

    Pernyataan tersebut muncul setelah CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengumumkan daftar pengurus badan yang dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat 38 pengurus yang terdiri dari dewan direksi, pengawas, pengarah, penasihat, hingga pelaksana Danantara, yang semuanya merupakan para profesional dengan keahlian di bidangnya dan telah melalui seleksi ketat.

    Dalam daftar pengurus yang dirilis, dua mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono, ditunjuk sebagai anggota dewan pengarah dana abadi Nusantara. Selain itu, nama-nama tokoh internasional seperti Ray Dalio, pendiri hedge fund terbesar di dunia Bridgewater, ekonom ternama Jeffrey Sachs, dan mantan Perdana Menteri Thailand sekaligus miliarder Thaksin Shinawatra juga masuk dalam jajaran penasihat.

    Saat mengumumkan daftar pengurus, Rosan menegaskan tidak ada pihak yang menitipkan nama dalam struktur kepemimpinan Danantara.

    “Kami menjamin seluruh nama yang terpilih bukanlah hasil titipan dari pihak manapun,” tegas Rosan.

    Ia juga menyoroti pentingnya eksekusi strategi yang tepat bagi Danantara Indonesia. Menurutnya, tim yang telah dibentuk memiliki pengalaman, profesionalisme, serta kompetensi tinggi untuk menghadapi tantangan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Ekspektasi publik terhadap Danantara Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, sejak hari pertama tim ini harus langsung bekerja untuk mewujudkan visi besar kami. Dengan rampungnya pemilihan jajaran eksekutif Danantara Indonesia dan selesainya proses pemindahan operasional (inbreng) BUMN, Danantara Indonesia berkomitmen menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru yang berlandaskan prinsip kepercayaan, transparansi, dan transformasi,” ujar Rosan.

  • Habis UU TNI, Terbitlah RUU Polri

    Habis UU TNI, Terbitlah RUU Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Sudarsono Saidi ikut bersuara terkait kondisi politik dan kebijakan yang diambil pemerintah belakangan ini.

    Ia mengibaratkan langkah-langkah pemerintah dan DPR seperti mengobati sakit perut dengan obat sakit kepala.

    “Dibilang salah, ngeyel. Yang kasih saran digebuki alat negara,” ujar Sudarsono di X @saidi_sudarsono (24/3/2025).

    Dikatakan Sudarsono, masalah utama bangsa ini adalah korupsi, yang seharusnya ditangani dengan undang-undang perampasan aset dan kebijakan yang bertujuan memiskinkan koruptor.

    “Masalah bangsa ini korupsi. Yang dibutuhkan UU perampasan aset koruptor dan upaya memiskinkan koruptor,” cetusnya.

    Sudarsono bilang bahwa yang justru disiapkan pemerintah adalah revisi Undang-Undang TNI, yang nantinya akan disusul dengan revisi UU Polri.

    “Eh yang disiapkan UU TNI dan akan nyusul Polri,” tandasnya.

    Tambahnya, kebijakan pemerintah bisa saja menimbulkan suara-suara teriakan ingin merdeka dan terpisah dari Indonesia.

    “Ini hasil pemerintahan Jokowi yg kini dilanjutkan. Sedih melihat Indonesia tak membaik,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ahli epidemiologi sekaligus pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, menyoroti revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan.

    Ia mengklaim bahwa langkah ini akan segera diikuti dengan revisi Undang-Undang Kepolisian (UU Polri), yang menurutnya menandai perubahan besar dalam arah pemerintahan.

    “Setelah UU TNI direvisi. Sebentar lagi akan ada Revisi UU POLRI. Selanjutnya, selamat datang Era Militerisme dan Otoritarianisme,” ujat Tifa di X @DokterTifa (23/3/2025).

  • Danantara Diisi Jajaran Berintegritas Tinggi dan Diakui Global

    Danantara Diisi Jajaran Berintegritas Tinggi dan Diakui Global

    Jakarta, Beritasatu.com –  Jajaran kepengurusan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diisi oleh individu-individu berintegritas tinggi yang telah diakui secara global. Menurut ekonom dari Juwai IQI, Shan Saeed, keberadaan para tokoh tersebut memberikan sinyal positif bagi pasar global dan para investor mengenai arah perkembangan ekonomi Indonesia ke depan.

    “Pemerintah telah mengirimkan pesan yang jelas kepada pelaku pasar keuangan bahwa penasihat Daya Anagata Nusantara memiliki reputasi global dan integritas yang kuat. Mereka akan berperan dalam memberikan arahan strategis dalam lanskap investasi sovereign wealth fund (SWF),” ujar Shan Saeed di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (25/3/2025).

    Beberapa tokoh nasional dan internasional yang menjadi bagian dari kepengurusan Danantara di antaranya adalah Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, yang bertugas sebagai anggota dewan pengarah.

    Selain itu, tokoh-tokoh internasional yang turut bergabung dalam kepengurusan Danantara mencakup Ray Dalio yakni pendiri Bridgewater sebagai hedge fund terbesar di dunia, Jeffrey Sachs yang merupakan penasihat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, serta Thaksin Shinawatra yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand ke-23.

    “Kehadiran figur-figur ini menambah kredibilitas dan integritas dalam dunia keuangan. Dengan pengalaman serta keahlian mereka yang mendunia, mereka dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan memberikan nasihat profesional guna memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan tata kelola investasi ini,” tambahnya.

    Shan menegaskan keberhasilan Danantara bergantung pada tim kepengurusan yang solid guna membangun kepercayaan investor serta memastikan keberlanjutan jangka panjang.

    “Melalui pemilihan individu-individu profesional dalam kepengurusan Danantara, ia menilai pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang tinggi dalam membawa perubahan signifikan terhadap perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek-proyek pembangunan yang didukung oleh investasi yang dikelola oleh Danantara,” tuturnya.

    Ia memprediksi Danantara akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, baik dalam skala domestik maupun internasional.

    “Mandat utama Danantara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan fondasi ekonomi makro yang kuat,” ujar Shan.

    Ia optimistis prospek ekonomi Indonesia akan terus menguat, dengan iklim investasi yang semakin menarik bagi investor global dalam jangka panjang.

    “Saya yakin prospek ekonomi Indonesia akan semakin cerah dalam tiga hingga lima tahun mendatang,” pungkas Shaan Saeed terkait Danantara.

  • Danantara Pastikan Tak Ada Titipan dalam Pemilihan Pengurus, KPK dan Kapolri Terlibat Pengawasan – Halaman all

    Danantara Pastikan Tak Ada Titipan dalam Pemilihan Pengurus, KPK dan Kapolri Terlibat Pengawasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia, dengan tegas memastikan bahwa tidak ada satupun pengurus yang terpilih merupakan titipan dari pihak-pihak tertentu. 

    Hal tersebut disampaikan Rosan dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung CIMB Niaga, Jakarta, pada Senin (24/3/2025).

    “Dari nama-nama ini, saya tekankan, tidak ada satu pun nama titipan,” kata Rosan, memastikan bahwa tim pengurus Danantara yang diumumkan telah dipilih dengan cermat melalui head hunter internasional, tanpa intervensi kepentingan tertentu.

    Rosan menegaskan pentingnya tim yang memiliki pengalaman, profesionalisme, dan integritas tinggi.

    “Tim ini harus segera bekerja untuk mewujudkan visi besar kami. Harapan publik terhadap Danantara Indonesia sangat tinggi, dan kami siap untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” tambahnya.

    Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Libatkan KPK, Kapolri, hingga Kejagung

    Dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, Rosan mengungkapkan bahwa Danantara memiliki Komite Pengawasan dan Akuntabilitas yang melibatkan tokoh-tokoh penting, termasuk Ketua KPK, Ketua PPATK, Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung.

    “Kami sangat terbuka untuk kapanpun mereka untuk melakukan pengawasan. Dengan kehadiran mereka, Danantara dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel,” kata Rosan.

    Selain itu, Rosan juga menyampaikan bahwa sosok-sosok yang terpilih sebagai pengurus Danantara bukan hanya berkompeten, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi terhadap pengabdian kepada negara.

    “Mereka tidak hanya ahli di bidangnya, tetapi mereka juga memiliki hati yang sama untuk kemajuan bangsa ini,” tambahnya.

    Kehadiran Tokoh Besar dalam Jajaran Dewan Penasihat

    Di jajaran Dewan Penasihat, ada sejumlah tokoh ternama seperti Ray Dalio, miliarder dunia, serta mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Thaksin, yang dikenal karena kontribusinya dalam meningkatkan PDB Thailand saat menjabat, dipilih untuk memberikan arahan strategis yang berharga bagi Danantara.

    Selain itu, Rosan juga mengungkapkan bahwa kedua mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, bergabung dalam Dewan Pengarah, memberikan pandangan dan wawasan dari pengalaman mereka memimpin Indonesia selama sepuluh tahun.

    Pentingnya Tata Kelola yang Baik dan Good Governance

    Dony Oskaria, COO Danantara Indonesia, juga menegaskan bahwa seluruh proses penunjukan dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik dan tanpa intervensi.

    Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam membangun sovereign wealth fundyang mengedepankan transparansi dan good governance.

    Pandu Sjahrir, CIO Danantara Indonesia, menyatakan bahwa dengan pengurus baru ini, Danantara dapat lebih terfokus pada implementasi strategi besar.

    “Kami kini dapat menerjemahkan strategi Danantara Indonesia dengan lebih konkret, dan setiap keputusan investasi yang kami ambil akan selaras dengan visi perusahaan dan target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Pandu.

    Rincian Pengurus Danantara Indonesia

    Dewan Penasihat:

    Ray Dalio

    Hellman Sitohang

    Jeffrey Sachs

    Chapman Taylor

    Thaksin Shinawatra

    Komite Pengawasan dan Akuntabilitas:

    Ketua PPATK

    Ketua KPK

    Ketua BPK

    Ketua BPKP

    Kapolri

    Jaksa Agung

    Managing Directors:

    Robertus Billitea

    Lieng Seng Wee

    Arief Budiman

    Ali Setiawan

    Mohamad Al-Arief

    Rohan Hafas

    Ahmad Hidayat

    Sanjay Bharwani

    Reza Yamora Siregar

    Ivy Santoso

    Komite Manajemen Risiko:

    John Prasetio

    Komite Investasi dan Portofolio:

    Yup Kim

    Holding Operasional:

    Agus Dwi Handaya

    Febriany Eddy

    Riko Banardi

    Holding Investasi:

    Djamal Attamimi

    Bono Daru Adji

    Stefanus Ade Hadiwidjaja

    Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Tidak Ada Titipan Pihak Tertentu, Pengurus Danantara Segera Bekerja Wujudkan Harapan Publik