Tag: joko widodo

  • Saat Jokowi Bilang Suasana Istana Merdeka Kini Berubah

    Saat Jokowi Bilang Suasana Istana Merdeka Kini Berubah

    Jakarta

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto untuk buka puasa bersama di Istana, Jakarta. Saat memasuki Istana Merdeka, Jokowi merasakan adanya perubahan suasana.

    Hal tersebut diungkap Jokowi saat mengobrol dengan Prabowo di meja makan. Momen buka puasa bersama itu berlangsung, Rabu (26/3).

    Dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi yang memakai baju batik langsung disambut Prabowo. Keduanya saling bersalaman dan menyapa.

    Jokowi juga menanyakan kabar Prabowo. Ia menyebut Prabowo kini terlihat segar.

    “Apa kabar?” kata Prabowo.

    “Seger banget,” kata Jokowi menimpali sambil menunjuk Prabowo.

    Dalam YouTube tersebut juga terlihat momen Prabowo dan Jokowi berbincang hangat. Di momen itu, Jokowi mengungkap suasana Istana yang kini berubah.

    “Ganti suasana ya, saya kira waktu saya masuk ke Istana Merdeka suasananya langsung kelihatan berubah,” kata Jokowi sambil tertawa.

    “Terima kasih Pak,” kata Jokowi.

    Jokowi purnatugas sebagai presiden sejak Oktober 2024 lalu. Jokowi menjabat presiden selama 2 periode sejak 2014-2024.

    (eva/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kebersamaan Presiden Prabowo dan Jokowi Buka Puasa Bareng di Istana Jakarta

    Kebersamaan Presiden Prabowo dan Jokowi Buka Puasa Bareng di Istana Jakarta

    Kebersamaan Presiden Prabowo dan Jokowi Buka Puasa Bareng di Istana Jakarta

  • Ingat Warga RI! Tanah Terlantar Bisa Langsung Dikuasai Negara

    Ingat Warga RI! Tanah Terlantar Bisa Langsung Dikuasai Negara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejak 2021 silam, Pemerintah Indonesia berkomitmen menertibkan tanah-tanah yang terlantar. Penertiban ini dilakukan dalam bentuk penguasaan langsung oleh negara.

    Ketentuan penertiban tanah terlantar ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021.

    “Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar,” dikutip dari bagian menimbang UU 20/2021, Kamis (27/3/2025).

    Dalam Pasal 6 UU 20/2021, disebutkan bahwa objek penertiban Kawasan Telantar meliputi kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, hingga kawasan perumahan atau permukiman skala besar maupun terpadu.

    “Atau kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang,” sebagaimana termuat di Pasal 6.

    Selain itu, seluruh bentuk hak atas tanah juga menjadi objek penertiban. Dalam Pasal 7 tertulis kalimat Objek penertiban Tanah Telantar meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah.

    Sebagai catatan, tanah hak milik menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan; dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.

    Sementara itu, tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai dua tahun sejak diterbitkannya hak.

    Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai dua tahun sejak diterbitkannya hak.

    Adapun untuk tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai dua tahun sejak diterbitkannya Dasar Penguasaan Atas Tanah.

    “Tanah Hak Pengelolaan yang dikecualikan dari objek penertiban Tanah Telantar meliputi tanah Hak Pengelolaan masyarakat hukum adat; dan tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah,” sebagaimana tertulis di Pasal 8.

    Proses penertiban kawasan terlantar akan dilakukan pemerintah melalui tiga tahapan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 PP 20/2021. Tiga tahapan itu ialah evaluasi Kawasan Telantar; peringatan Kawasan Telantar; dan penetapan Kawasan Telantar.

    Setelah seluruh tahapan penertiban itu dilakukan, pemerintah akan melakukan penetapan kawasan terlantar, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 nya. Di pasal itu, tertulis pernyataan Penetapan Kawasan Telantar memuat juga pencabutan lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha; dan/atau penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara.

    Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar, dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak penetapan, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah, sebagaimana tertulis di Pasal 32.

    “Dalam hal bekas Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan,” dikutip dari ayat 2 Pasal 32.

    (arj/haa)

  • Bos PPI Pesimis Jokowi-Mega Bertemu di Lebaran: Mukjizat Jika Terjadi

    Bos PPI Pesimis Jokowi-Mega Bertemu di Lebaran: Mukjizat Jika Terjadi

    Jakarta

    Ketua Fraksi PKB di DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan harapannya agar para Presiden terdahulu, termasuk Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri bisa saling bertemu di momen Lebaran. Lantas, mungkinkah itu terwujud di Lebaran 2025?

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai hampir mustahil Jokowi dan Megawati bertemu dalam waktu dekat. Menurutnya, mukjizat jika keduanya bertemu pada Lebaran yang akan datang.

    “Melihat konflik politik sampai hari ini, rasa-rasanya pertemuan kedua tokoh ini di momen Idul Fitri sulit terwujud. Apalagi belakangan ini kedua belah pihak makin mengeras. Namun jika terjadi pertemuan antar keduanya, itu ‘mukjizat’ yang luar biasa karena secara nalar politik sulit dijangkau,” kata Adi Prayitno saat dihubungi, Rabu (26/3/2025).

    Meski begitu, Adi meyakini konflik keduanya akan menipis seiring berjalannya waktu. Terlebih, lanjut dia, jika anak-anak keduanya sering bertemu di banyak momen ke depannya.

    “Entah di kemudian hari, konflik politik kedua kubu mungkin bisa menipis karena seiring berjalannya waktu dan adanya regenerasi di kubu masing-masing. Buktinya Puan dan Gibran bisa terlihat bisa bertemu di banyak momen. Puan dan Gibran mewakili generasi Megawati dan Jokowi,” ucapnya.

    Adi pun meyakini hanya Puan Maharani dan Gibran lah yang bisa mempertemukan Megawati dan Jokowi. Puan dan Gibran, kata dia, tidak memiliki sekat apapun dalam politik.

    Lebih jauh, Adi menilai Idul Fitri sebetulnya memang momen yang tepat untuk Jokowi dan Megawati saling berdamai dan berbaikan. Namun, ia juga memahami realitas kehidupan dan politik tak semudah yang dibayangkan.

    “Secara agama Idul Fitri adalah ajang saling memaafkan antar sesama manusia yang mungkin selama berinteraksi ada salah khilaf dan dosa. Dalam tradisi Islam, Idul Fitri momen membersihkan diri dari segala dosa apapun. Secara substansi Idul Fitri itu kembali suci. Tapi dalam realitas kehidupan sosial dan politik tak semudah yang dibayangkan seperti momen islah politik antar elite,” jelasnya.

    Sebelumnya, Jazilul Fawaid menyambut baik pertemuan anak hingga mantu mantan presiden RI di ulang tahun putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo. Jazilul berharap, ke depan, saat momen Lebaran, juga ada perkumpulan Presiden RI terdahulu, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi).

    “Betul (harapan Megawati bertemu Jokowi), momen luar biasa kalau itu terjadi,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (26/3).

    Jazilul menilai hanya Didit yang mampu menjadi magnet bagi anak-anak mantan presiden RI untuk bertemu. Ia menilai pertemuan sejumlah tokoh di ulang tahun Didit menggambarkan keharmonisan.

    Ia berharap momen perkumpulan tokoh bangsa terjadi lagi di Idul Fitri. Jazilul menilai akan lebih baik jika orang tua dari masing-masing anak atau mantan presiden yang masih hidup bertemu kembali.

    “Harapan saya, sangat bagus bila dapat diulang pada momen Idul Fitri. Apalagi, bila bersama orang tua yang masih hidup,” ucapnya.

    (maa/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Saat Jokowi Kaget Lihat Istana Usai Prabowo Menjabat…

    Saat Jokowi Kaget Lihat Istana Usai Prabowo Menjabat…

    Saat Jokowi Kaget Lihat Istana Usai Prabowo Menjabat…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-7 Joko Widodo (
    Jokowi
    ) kaget dengan suasana
    Istana Merdeka
    yang berubah setelah ia lengser dari jabatan presiden.
    Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri undangan buka puasa bersama dengan Presiden RI
    Prabowo
    Subianto di Istana, Jakarta, pada Rabu (26/3/2025).
    Berdasarkan video Sekretariat Presiden, Kamis (27/3/2025), Jokowi awalnya disambut oleh Prabowo di dalam Istana.
    Setelah saling menyapa, Jokowi menyebut wajah Prabowo terlihat segar meski sedang berpuasa.
    “Selamat sore,” ujar Jokowi.
    “Apa kabar?” kata Prabowo.
    “Segar banget,” ucap Jokowi sambil menunjuk Prabowo.
    Lalu, Jokowi menyalami Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya.
    Setelahnya, Jokowi dan Prabowo masuk ke dalam
    presidential lounge
    .
    Pada momen ini, Jokowi menyatakan kekagetannya ketika menyadari suasana Istana sudah berubah.
    Jokowi sendiri telah menempati Istana selama 10 tahun sebelum Prabowo menjabat Presiden.
    “Saat saya masuk ke Istana Merdeka,
    woah
    , suasananya langsung kelihatan berubah,” kata Jokowi sambil terkekeh.
    Setelah buka puasa bersama, Jokowi pamit pergi dari Istana.
    Prabowo pun tampak mengantar Jokowi langsung ke mobilnya.
    “Terima kasih, terima kasih,” kata Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Menuju Partai Super Terbuka ala Jokowi

    PSI Menuju Partai Super Terbuka ala Jokowi

    PSI Menuju Partai Super Terbuka ala Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Partai Solidaritas Indonesia tengah bersiap menjadi
    partai super terbuka
    , istilah yang pernah dikemukakan oleh Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Istilah itu pertama kali disebut
    Jokowi
    dalam wawancara bersama Najwa Shihab pada 11 Februari 2025 ketika ditanya soal keinginannya berkiprah di dunia politik seusai lengser dari jabatan presiden.
    Dia memberikan istilah super Tbk (terbuka) yang mengacu pada dunia bisnis untuk perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik.
    “Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk (terbuka). (Partai) yang dimiliki oleh seluruh anggotanya,” kata Jokowi dalam wawancara tersebut.
    Hal ini diulangi kembali oleh Jokowi, dia juga secara gamblang menyampaikan keinginannya untuk mewujudkan partai super Tbk yang akan diakomodasi oleh
    PSI
    yang dipimpin putra bungsunya, Kesang Pangarep.
    “Kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” kata Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Jokowi berharap gagasan partai politik yang lebih transparan dan demokratis ini tidak hanya diterapkan oleh PSI, tetapi juga oleh partai-partai politik lainnya.
    Menurut dia, partai modern harus memiliki mekanisme yang terbuka, baik dalam pemilihan pemimpin maupun dalam pengelolaan organisasi.
    “Kalau semua partai terbuka, bagus. Jadi partai modern,” kata Jokowi.
    Gayung bersambut, Kaesang mengungkapkan bahwa PSI bakal bertransformasi menjadi partai super terbuka lewat kongres pada Mei 2025 mendatang.
    Ia menjelaskan, konsep super terbuka akan memberikan keleluasaan kepada para anggota partai politik untuk memilih ketua umum mereka.
    “Maksudnya, Ketua Umum dipilih langsung oleh anggotanya,” ujar Kesang.
    Meski terlihat senada dengan arahan Jokowi soal partai super terbuka, Kaesang enggan berkomentar lebih jauh terkait isu ayahnya akan masuk struktur kepengurusan partai.
    Isu bergabungnya Jokowi, yang merupakan eks kader PDI Perjuangan, ke PSI juga masih menjadi teka-teki hingga
    kongres PSI
    digelar.
    “Tanggalnya 30 atau 31 Mei,” jawab Kaesang.
    Pada kesempatan berbeda, Kaesang juga menghindari pertanyaan awak media terkait hal tersebut.
    Dia hanya menjawab sudah dijemput dan langsung pergi meninggalkan awak media.
    “Saya sudah dijemput, yuk,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Prabowo-Jokowi Bukber hingga Teror Tempo

    Isu Politik-Hukum Terkini: Prabowo-Jokowi Bukber hingga Teror Tempo

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik-hukum terkini diisi dengan berita soal buka puasa bersama (bukber) Presiden Prabowo dengan Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara hingga kelanjutan mengenai teror yang dialami media Tempo. 

    Ada juga soal arahan Prabowo kepada menterinya untuk memperbaiki komunikasi ke masyarakat dan kelanjutan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu.

    Berikut lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com:

    1. Momen Prabowo dan Jokowi Buka Puasa Bersama di Istana

    Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden dalam keterangan resminya menjelaskan Presiden ke-7 Jokowi tiba di Istana melalui gerbang utama.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Jokowi berbincang-bincang sambil menikmati hidangan buka puasa.

    “Acara ini mencerminkan pentingnya dialog antarpemimpin dalam menjaga kesatuan bangsa. Acara buka puasa itu juga menjadi kesempatan untuk berbincang lebih santai, saling bertukar cerita, dan menikmati kebersamaan di tengah rutinitas keduanya,” demikian siaran resmi Sekretariat Presiden.

    2. Soal Arahan Prabowo, Bahlil: Perbaikan Komunikasi Menteri Penting

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya arahan Presiden Prabowo Subianto agar para menteri dan anggota Kabinet Merah Putih meningkatkan komunikasi kepada masyarakat.

    Menurut Bahlil, komunikasi yang baik dapat mencegah pemelintiran informasi mengenai hasil kerja pemerintah dan memastikan ruang publik dipenuhi dengan fakta.

    “Tujuannya, agar apa yang sudah kita lakukan benar-benar tersampaikan ke publik sehingga ruang komunikasi diisi oleh fakta-fakta terkait kerja pemerintah, bukan informasi yang diplintir oleh segelintir kelompok untuk membelokkan kebenaran,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    3. Djan Faridz Irit Bicara Seusai Diperiksa KPK Terkait Harun Masiku

     Isu politik-hukum lainnya mengenai mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz (DF) rampung menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (26/3/2025). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. 

    Djan Faridz rampung menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK sekitar pukul 13.50 WIB. Dia terlihat mengenakan jaket warna gelap dan berjalan sembari memakai tongkat. Djan Faridz memilih irit bicara seputar pemeriksaannya kali ini. Dia hanya meminta agar materi pemeriksaan ditanyakan ke penyidik KPK. “Tanya sama penyidiknya, kok tanya sama saya,” kata Djan Faridz di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

  • Ini Alasan Jokowi Dinilai Layak Jadi Ketua Wantimpres

    Ini Alasan Jokowi Dinilai Layak Jadi Ketua Wantimpres

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diunggulkan sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Pengalaman dan kedekatan Jokowi dengan Prabowo dinilai menjadi nilai tambah untuk memaksimalkan peran strategis Wantimpres.

    Pengamat politik dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menyampaikan pandangan ini merespons survei Rumah Politik Indonesia yang menunjukkan mayoritas responden memilih Jokowi sebagai ketua Wantimpres.

    “Survei ini menarik. Dari beberapa kandidat, Jokowi paling diunggulkan. Hal ini dapat dipahami mengingat rekam jejaknya sebagai presiden selama dua periode,” ujar Karyono saat berbicara di acara peluncuran survei bertajuk “Kenapa Jokowi Calon Ketua Wantimpres RI Terbaik?” di Aryaduta Hotel, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Peran Strategis Wantimpres

    Menurut Karyono, Wantimpres memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia optimistis Jokowi dapat menjadikan Wantimpres sebagai lembaga yang berdampak positif terhadap pembangunan Indonesia.

    “Wantimpres sangat strategis dalam memberikan arahan untuk pembangunan berkelanjutan dan mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Karyono terkait penilaian terhadap Jokowi.

    Wantimpres, tambah Karyono, berfungsi sebagai mitra utama presiden dalam memberikan pandangan dan nasihat yang komprehensif, konstruktif, dan relevan. Nasihat tersebut mencakup berbagai dimensi strategis, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan, untuk mendukung perumusan kebijakan yang integratif.

    “Nasihat dari Wantimpres harus memperkuat koordinasi antarsektor sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sektoral, tetapi juga berkelanjutan,” tegasnya.

    Sebelumnya, hasil lembaga survei Rumah Politik Indonesia menunjukkan 81,01% responden menilai Jokowi layak menjadi ketua Wantimpres. Faktor yang mendorong persepsi ini meliputi:
    1. Kemampuan bekerja sama dengan Presiden Prabowo (29,15%)
    2. Pengalaman sebagai presiden selama dua periode (25,11%)
    3. Kemampuan akselerasi mencapai Asta Cita untuk keberlanjutan (21,97%)
    4. Dukungan pada pembangunan Indonesia Emas 2045 (13,15%)
    5. Penguatan peran pemerintah (7,39%)

    Tokoh lain yang muncul sebagai kandidat ketua Wantimpres adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tingkat keterpilihan 11,93%, KH Ma’ruf Amin 4,2%, dan Luhut Binsar Pandjaitan 1,12%.

    Survei ini dilakukan pada 17-24 Maret 2025 di 23 provinsi menggunakan metode snowball sampling melalui platform online seperti google form, email, dan WhatsApp. Survei soal Jokowi layak jadi ketua Wantimpres melibatkan 500 responden berusia 17 tahun ke atas dengan margin of error 4,38% dan tingkat kepercayaan 95%.

  • Mayoritas Publik Nilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres

    Mayoritas Publik Nilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres

    Jakarta, Beritasatu.com – Survei terbaru dari lembaga Rumah Politik Indonesia mengungkapkan mayoritas masyarakat menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) layak menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

    Sebanyak 81,01% responden menyatakan Jokowi memiliki kualitas untuk memimpin tokoh-tokoh lain dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, baik secara diminta maupun tidak.

    “Mayoritas responden sebanyak 81,01% memilih dan menilai Jokowi layak menjadi ketua Wantimpres,” ujar Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas dalam peluncuran survei bertajuk “Kenapa Jokowi Calon Ketua Wantimpres RI Terbaik?” di Aryaduta Hotel, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Selain Jokowi, tokoh lain yang muncul dalam survei sebagai kandidat ketua Wantimpres, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar 11,93%, KH Ma’ruf Amin 4,2%, Luhut Binsar Pandjaitan 1,12%, Said Aqil Siradj 1,07%, Wiranto 0,42%, Moeldoko 0,14%. Sebanyak 0,11% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

    Survei menunjukkan beberapa alasan utama mengapa publik mendukung Jokowi sebagai ketua Wantimpres:
    1. Kemampuan bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto (29,15%)
    2. Pengalaman sebagai presiden selama dua periode (25,11%)
    3. Kemampuan akselerasi mencapai Asta Cita untuk keberlanjutan (21,97%)
    4. Dukungan pada pembangunan Indonesia Emas 2045 (13,15%)
    5. Penguatan peran pemerintah (7,39%)

    Fernando menekankan isu Wantimpres kurang mendapat sorotan di ruang publik. Padahal institusi ini memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Publik berharap Wantimpres dapat lebih optimal dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan dan agenda pemerintahan,” ungkap Fernando.

    Survei Rumah Politik Indonesia dilakukan pada 17-24 Maret 2025 di 23 provinsi dengan metode snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui jaringan komunikasi online seperti Google Form, email, dan WhatsApp.

    Survei soal Jokowi layak menjadi ketua Watimpres melibatkan 500 responden berusia 17 tahun ke atas dengan margin of error 4,38% dan tingkat kepercayaan 95%.

  • Pengamat Prediksi Jokowi Bakal Gabung PSI untuk Hadapi Pemilu 2029 – Halaman all

    Pengamat Prediksi Jokowi Bakal Gabung PSI untuk Hadapi Pemilu 2029 – Halaman all

    Pengamat memprediksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Tayang: Kamis, 27 Maret 2025 02:19 WIB

    Tribun Solo/Ahmad Syarifudin

    MANUVER POLITIK JOKOWI – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Pengamat prediksi Jokowi bakal gabung PSI untuk hadapi Pemilu 2029. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, memprediksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang notabene dipimpin oleh anak bungsunya, Kaesang Pangarep.

    Fernando berpendapat bahwa jika Jokowi mengambil peran strategis di PSI, baik sebagai pembina atau dalam jabatan lainnya, hal ini akan memberikan dampak signifikan bagi partai tersebut.

    Menurutnya, kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum PSI dan Jokowi dalam posisi strategis akan meningkatkan daya saing dan elektabilitas PSI dalam menghadapi Pemilu 2029.

    “Kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum dan Jokowi sebagai Pembina atau jabatan lainnya akan mampu meningkatkan suara PSI 2029 yang akan datang,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

    Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi terkait langkah politiknya setelah 2024, spekulasi mengenai kemungkinan bergabungnya dengan PSI semakin menguat. 

    Jika benar terjadi, maka langkah ini akan menjadi salah satu strategi politik yang menarik untuk disimak dalam perjalanan politik Indonesia ke depan.

    Terlebih, menurutnya Jokowi membutuhkan wadah politik untuk mempertahankan eksistensinya setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.

    Ia menilai, salah satu opsi yang masuk akal adalah bergabung dengan partai politik yang selama ini memiliki peran dalam dinamika politik nasional.

    “Joko Widodo membutuhkan wadah untuk bisa mempertahankan eksistensinya dalam politik Indonesia. Sehingga perlu bergabung dengan salah satu partai politik yang selama ini selalu memberikan warna dalam politik Indonesia,” pungkas Fernando. (*)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini