Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Karier Mantan Panglima TNI Yudo Margono Setelah Pensiun, Pernah Berencana Jadi Petani

    Karier Mantan Panglima TNI Yudo Margono Setelah Pensiun, Pernah Berencana Jadi Petani

    loading…

    Laksamana TNI Yudo Margono tersenyum dalam konferensi pers usai sertijab Panglima TNI di di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/11/2023). FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono tercatat telah meninggalkan militer dan kedudukannya sebagai Panglima TNI sejak 2023. Jabatan tertinggi di militer itu kemudian dilanjutkan oleh Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Yudo Margono mulai dipercaya menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2022. Kala itu, pria asal Balerejo, Madiun, itu menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun.

    Dalam riwayat kariernya, Yudo telah menduduki sejumlah posisi strategis di militer Angkatan Laut, seperti Pangkogabwilhan I di tahun 2019, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) pada 2020.

    Yudo juga pernah jabat posisi Kepala Staf Koarmabar di 2016, Pangkolinlamil pada 2017, Pangkoarmabar dan Pangkoarmada I pada 2018.

    Karier Yudo Margono Setelah PensiunSebelum meninggalkan kedudukannya sebagai Panglima TNI pada 2023, Laksamana Yudo Margono sempat mengaku akan menikmati masa-masa pensiun selepas dia purnatugas.

    “(Saya) akan menikmati masa-masa pensiun. Ya itu, kami nikmati dulu, kami lihat dulu,” kata Yudo menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas upacara serah terima jabatan (sertijab) Panglima TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

    Yudo juga sempat tertawa saat mendapat pertanyaan apakah akan membuka sanggar wayang setelah pensiun. Dia mengaku akan bertani dan merasa merdeka usai pensiun.

    “Hahaha ya itu tadi kita nikmati dulu, kita lihat dulu, kita lihat dulu. Ya, itu bertani. Merdeka,” kata Yudo saat ditanya perasaan usai resmi purnatugas.

    Namun sejak awal 2024, Yudo Margono justru mendapatkan jabatan baru sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Hutama Karya. Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-45/MBU/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020.

    Harta Kekayaan Yudo MargonoMenurut data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan Yuo Margono ketika menjabat sebagai Komut PT Hutama Karya di tahun 2024 lalu memiliki harta kekayaan mencapai Rp 31.138.176.766 atau sekitar Rp31,1 miliar.

  • Luhut Sebut Regulasi Bisnis Indonesia Kalah dari Tetangga, Andi Sinulingga: 10 Tahun Ngatur-ngatur Republik Ngapain Aja Om?

    Luhut Sebut Regulasi Bisnis Indonesia Kalah dari Tetangga, Andi Sinulingga: 10 Tahun Ngatur-ngatur Republik Ngapain Aja Om?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut regulasi bisnis di Indonesia kalah dengan sejumlah negara tetangga. Seperti Vietnam, Singapura, dan Filipina.

    Pernyataan itu ditanggapi politisi senior Andi Sinulingga. Ia menanyakan peran Luhut selama ini di pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.

    Luhut diketahui pernah menjabat Kepala Staf Kepresidenan di masa itu. Juga menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, serta jabatan lainnya.

    “10 tahun ngatur-ngatur republik ngapain aja om?” kata Andi Sinulingga dikutip dari unggahannya di X, Jumat (28/3/2025).

    Pernyataan Luhut itu sebelumnya disampaikan melalui unggahannya dj Instagram.

    “Proses penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan bahkan bisa memakan waktu hingga 150 hari. Ini semua adalah tantangan yang harus kita jawab dengan aksi nyata,” ungkap Luhut dikutip dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (28/3/2025).

    Ia mengaku telah berkonordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian untuk mencari solusi konkret terhadap berbagai kendala regulasi.

    “Tidak boleh ada lagi kebijakan yang hanya hangat di awal tetapi lemah dalam implementasi,” ucapnya.

    “Pendekatan “fire and forget” harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, saya ingin memastikan bahwa proses deregulasi kali ini benar-benar berjalan dan menghasilkan perubahan nyata,” tambah Luhut.

    Karenanya, Luhut telah meminta Apindo untuk membantu DEN dalam menyusun daftar regulasi yang dirasa tumpang tindih, berbelit-belit, atau membebani. Kata Luhut, mulai dari percepatan perizinan dasar hingga tingginya biaya sertifikasi, semuanya harus dibenahi. Pemerintah tidak ingin momentum ini terbuang percuma.

  • Guru Besar UI Kritisi Program Bersama 7 Lembaga Kemenkeu untuk Genjot Penerimaan Negara

    Guru Besar UI Kritisi Program Bersama 7 Lembaga Kemenkeu untuk Genjot Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Haula Rosdiana mengkritisi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kembali melaksanakan joint programme alias program bersama antar lembaga di Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara.

    Haula menjelaskan joint programme merupakan cara lama. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), program serupa sempat dilaksanakan oleh Sri Mulyani.

    Masalahnya, masih ditemukan kelemahan dari program tersebut sehingga tidak secara maksimal menambah kas negara. Haula mengaku sudah sempat melakukan evaluasi terhadap program tersebut.

    Dia mencontohkan, pertukaran data antara lembaga yang ikut dalam joint programme tersebut tidak terlaksana secara otomatis dalam sistem. Artinya, antar lembaga masih harus meminta konfirmasi apabila ingin menerima atau meminta data.

    Oleh sebab itu, Haula meyakini joint programme tersebut hanya sekadar kebijakan yang dipaksakan dari atas ke bawah. Masing-masing lembaga masih memiliki ego sektoral dan fokus ke target kelembagaan masing-masing.

    Akibatnya, nilai kerja sama antar lembaga tidak terinternalisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Akhirnya, simpul Haula, joint programme hanya sekedar formalitas saja.

    “Kata Einstein gitu kan, ‘Insanity [kegilaan] itu adalah kalau kamu mengharapkan result [hasil] yang berbeda tapi masih dengan cara-cara yang sama,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (28/3/2025).

    Profesor perempuan bidang perpajakan pertama di Indonesia ini melanjutkan, pelaksanaan kembali joint programme menunjukkan bahwa adanya suatu kelemahan mendasar dari aspek kelembagaan dalam hal memungut penerimaan negara.

    Oleh sebab itu, dia mendorong agar pemerintah menggunakan cara baru dalam menggenjot penerimaan negara. Menurutnya, akan lebih baik apabila Presiden Prabowo Subianto segera merealisasi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) seperti janji kampanyenya.

    Haula menjelaskan jika ada BPN maka tidak perlu ada joint programme karena otomatis sudah tersinergi dalam suatu lembaga.

    “Karena Pak Sumitro [Sumitro Djojohadikoesoemosaja, mantan menteri keuangan, ayah Prabowo], tahun 1955 itu sudah bilang kelembagaan itu satu hal yang krusial, satu hal yang penting. Jadi kalau mau ingin mengadakan transformasi di dalam penerimaan negara, ya memang kelembagaan itu menjadi hal yang penting,” jelas Haula.

    Joint Programme Kemenkeu Resmi Beroperasi

    Sebelumnya, Sri Mulyani meresmikan penyelenggara joint programme antara tujuh lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara pada Kamis (27/3/2025) kemarin.

    Sri Mulyani meyakini program bersama tersebut bisa membuat penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak akan terus meningkat.

    “Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

    Program bersama ini akan mensinergikan unit Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak atau DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).

    Nantinya, tujuh lembaga tersebut akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, hungga intelijen bersama. Sri Mulyani mengungkapkan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia.

    “DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen, dan LNSW yang akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan,” tutup bendahara negara tersebut.

    Cara Lama

    Pada 2018, notabenenya DDJP, DJBC, dan DJA sudah pernah melakukan program joint analysis atau kegiatan analisis bersama dalam rangka melakukan penelitian pemenuhan kewajiban terhadap 13.748 wajib pajak (WP).

    Kemudian pada 2019, melanjutkan dari tahun sebelumnya, dilakukan perluasan kepada 3.390 WP (termasuk WB PNBP), yang dicantumkan dalam Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB).

    Selain itu, dilakukan pula kegiatan pemblokiran akses kepabeanan bagi WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya (1243 WP pada 2018, di mana 424 WP memenuhi kewajibannya; dan 2181 WP pada 2019).

    Selanjutnya, joint audit yang merupakan pemeriksaan terhadap kewajiban pajak dan kepabeanan dari WP, yang pada 2019 terdapat 31 WP yang menjadi objek joint audit dan sudah melibatkan kantor vertikal DJP dan DJBC.

    Adapun dalam rangka mempercepat pencairan piutang pajak, dilakukan kegiatan penagihan bersama antara DJP dan DJBC (joint collection). Pada 2019, telah berhasil dilakukan joint collection antara KPU BC Tanjung Priok dengan Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Jawa Barat III.

    Sementara itu, terkait dengan efektivitas penegakan hukum, dilakukan investigasi bersama antara DJP dan DJBC terhadap arus lalu lintas barang (ekspor/impor) dan cukai.

    Berikutnya, joint proses bisnis, IT, dan pembentukan single profile WB (DJP, DJBC, DJA, dan K/L terkait) untuk memberikan perlakuan yang sama kepada WP berdasarkan tingkat risikonya.

    Hasilnya, program bersama tersebut ‘hanya’ mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp6,5 triliun pada 2019.

  • KPK Sita Duit dari Rumah Djan Faridz Saat Lakukan Penggeledahan

    KPK Sita Duit dari Rumah Djan Faridz Saat Lakukan Penggeledahan

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada uang yang disita rumah eks Dewan Pertimbangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Djan Faridz yang digeledah Rabu, 22 Januari lalu.

    Temuan ini didapat ketika upaya paksa dilakukan penyidik untuk mencari bukti terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 yang menyeret Harun Masiku. Hal ini baru disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika setelah Djan diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 26 Maret.

    “Info terakhir ada uang juga yang diamankan,” kata Tessa kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret.

    Meski begitu, Tessa belum bisa memerinci berapa jumlah yang diterima penyidik. “Belum tahu tapi infonya ada (uang, red),” tegasnya.

    Sementara itu, Djan Faridz usai diperiksa tak mau banyak bicara. “Tanya ke KPK,” tegasnya kepada wartawan di lokasi.

    Begitu juga saat disinggung soal penggeledahan rumahnya di Jalan Borobodur, Jakarta Selatan pada 22 Januari lalu. Djan memilih tak banyak bicara dan menyerahkan pada KPK.

    Diberitakan sebelumnya, KPK belum menahan dua tersangka dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Mereka adalah Donny Tri Istiqomah selaku pengacara dari PDIP dan Harun Masiku yang masih buron.

    Sedangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang terseret kasus suap ini sedang menjalani persidangan.

    Dia didakwa melakukan perintangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Jaksa menilai Hasto berperan dalam pelarian Harun saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 2020.

    Tak sampai di situ, jaksa juga mendakwa terlibat dalam pemberian suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Suap senilai Rp600 juta itu diberikan bersama-sama oleh advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku melalui mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio.

    Pemberian ini ditujukan supaya Harun bisa duduk sebagai anggota DPR RI dengan mekanisme pergantian antarwaktu.

  • Nasdem Hormati Keputusan Jokowi jika Bergabung dengan PSI

    Nasdem Hormati Keputusan Jokowi jika Bergabung dengan PSI

    loading…

    Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim merespons isu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke PSI. Foto/Dok.Nasdem

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim merespons isu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia menghormati pilihan Jokowi, termasuk jika nantinya akan merapat ke PSI.

    Hermawi menuturkan, kedekatan partainya dengan Jokowi merupakan silahturahmi politik pihaknya.

    “Nasdem mengembangkan politik silahturahmi, senantiasa berusaha dekat dan dialogis dengan semua kalangan, termasuk tapi tidak terbatas hanya dengan Jokowi,” kata Hermawi, Jumat (28/3/2025).

    “Dan Nasdem senantiasa menghormati pilihan politik semua pihak. Jadi ya biasa-biasa saja kalau seseorang dilihat mendekat dengan parpol tertentu, seumpama Jokowi dianggap dekat dengan PSI, itu biasa saja,” sambungnya.

    Kendati demikian, Hermawi mengaku belum mengetahui dengan pasti apakah Jokowi benar-benar akan bergabung dengan PSI.

    “Merapat kemana itu hak konstitusional Jokowi,” pungkasnya.

    Diketahui, spekulasi mengenai Jokowi bergabung dengan PSI semakin menguat. Terlihat bagaimana sang ketua umumnya, Kaesang Pangarep menyambut baik soal menganti nama Partai Super Terbuka, sebuah konsep yang sebelumnya pernah digagas oleh Jokowi.

    Di sisi lain, meski Jokowi dekat dengan berbagai partai, mantan Gubernur Jakarta itu hingga sekarang belum memiliki kendaraan politik baru usai keluar dari PDIP.

    (shf)

  • Gibran Siapkan Jembatan Politik Buat Lawan Prabowo di 2029

    Gibran Siapkan Jembatan Politik Buat Lawan Prabowo di 2029

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan membentuk Partai Super Tbk yang siap pentas di 2029.

    Jika partai itu terbentuk, maka sudah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal melenggang menjadi capres pada 2029.

    Menurut pakar politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, baik PSI maupun Partai Super Tbk yang siap dibentuk merupakan persiapan kendaraan untuk Gibran.

    “Ini bisa jadi brigde political atau jembatan politik bagi Jokowi untuk mengusung Gibran Rakabuming sang putranya maju di pilpres,” ujar Jerry dalam keterangannya, Kamis malam, 27 Maret 2025.

    Lanjut dia, Jokowi akan terus kasak-kusuk untuk menyiapkan perangkat bagi putranya menjadi orang nomor satu di negeri ini. 

    Namun di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga tetap akan maju di 2029. Artinya, akan ada pertempuran terbuka antara Prabowo dan Gibran dalam Pilpres mendatang. 

    “Prabowo berpotensi jadi lawan Gibran di Pilpres 2029. Prabowo harus menyiapkan strategi dari sekarang,” pungkasnya. 

  • Spek BMW i7 yang Dipakai Jokowi Ketemu Prabowo, Bukan Mobil Sembarangan

    Spek BMW i7 yang Dipakai Jokowi Ketemu Prabowo, Bukan Mobil Sembarangan

    Jakarta –

    Presiden Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo alias Jokowi menghadiri undangan buka bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (26/3). Jokowi datang menumpangi mobil listrik ‘sultan’ BMW i7. Apa spesialnya kendaraan tersebut?

    Disitat dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (28/3), Jokowi datang ke Istana tanpa pengawalan ketat. Dia duduk di kursi belakang mobil dan keluar saat tiba di depan pintu Istana. Mantan Gubernur Jakarta itu langsung disambut Prabowo di dekat kendaraan.

    Sebagian pihak merayakan kehangatan pertemuan Jokowi-Prabowo, namun tak sedikit yang salah fokus (salfok) ke mobil listrik mewah yang ditumpangi pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah tersebut.

    Jokowi bukber sama Prabowo naik BMW i7. Foto: Doc. Sekretariat Presiden.

    Biar tak penasaran, berikut kami rangkum spesifikasi mobil listrik BMW i7 yang membawa Jokowi ke Istana Merdeka. Kendaraan seharga Rp 3,4 miliar dengan status off the road itu punya banyak kelebihan yang tak dimiliki mobil listrik lain.

    Spesifikasi BMW i7 yang Ditumpangi Jokowi

    Versi terbaru BMW i7 meluncur di Indonesia dua tahun lalu. Kendaraan besutan Jerman tersebut menjadi salah satu mobil listrik termahal yang dijual di Tanah Air.

    Pada versi terbarunya, BMW i7 mengusung dua motor listrik yang mampu menyemburkan tenaga 544 dk dan torsi 795 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam bisa ditempuh dalam waktu 4,7 detik. Baterainya punya jarak tempuh maksimum hingga 590-625 km.

    Jokowi bukber sama Prabowo naik BMW i7. Foto: Doc. Sekretariat Presiden.

    BMW i7 dibekali teknologi BMW eDrive generasi kelima dan memungkinkan pengisian daya dari 10 ke 80 persen dalam 34 menit dengan pengecasan 195 kW (DC, fast-charging station).

    Soal hiburan, kendaraan tersebut punya BMW Theater Screen berukuran 31,3 inci yang memanjang ke bawah dari atap. Kemudian ada kursi baris kedua yang bisa disulap menjadi bioskop pribadi. Penumpang juga bisa memilih berbagai program hiburan pribadi dari layanan streaming.

    Tak hanya itu, pada i7 yang dipasarkan di Indonesia juga bisa merasakan pengalaman baru lewat BMW Iconic Sounds. Jadi setiap penumpang i7 bisa mendengar suara mobil listrik yang dirancang langsung composer dunia, Hans Zimmer.

    (sfn/din)

  • Tudingan Ijazah Palsu Karena Font Times New Roman, Ini Jawaban Jokowi – Halaman all

    Tudingan Ijazah Palsu Karena Font Times New Roman, Ini Jawaban Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Mantan Dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar menuding ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi palsu karena penggunaan font Times New Roman.

    Terkait tudingan tersebut, Jokowi hanya berkomentar singkat. Dia mengaku tuduhan ini adalah fitnah dan diulang-ulang. 

    “Itu fitnah murahan yang diulang-ulang,” ungkapnya saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/3/2025).

    Di akun youtube Balige Academy, Rismon menjabarkan ijazah S1 Kehutanan Jokowi yang diterbitkan pada tahun 1985 menggunakan font Times New Roman, yang menurutnya tidak ada pada era tersebut.

    Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menegaskan bahwa informasi yang disampaikan Rismon adalah menyesatkan.

    Ia menjelaskan, pada 1985, sudah umum bagi mahasiswa menggunakan font seperti Times New Roman mencetak sampul skripsi mereka di percetakan yang ada di sekitar kampus.

    Jokowi menegaskan tak ada yang perlu diragukan dari ijazahnya.

    Sebab dari pihak kampus hingga teman seangkatannya telah mengkonfirmasi bahwa ijazah ini asli.

    “Dari UGM sudah menyampaikan dekan fakultas kehutanan dengan tegas menyampaikan. Teman juga banyak yang menyampaikan,” ungkapnya.

    Ia pun mengaku tak begitu terganggu dengan adanya isu yang diulang-ulang ini.

    Ia hanya mengingatkan agar pihak yang menuduh pemalsuan ijazah ini yang perlu membuktikan.

    “Ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak bosan sih. Tapi sekali lagi yang mendalilkan yang membuktikan. Jangan saya yang membuktikan,” jelasnya. 

    Tanggapan UGM

    Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, tegas menjelaskan jika ijazah dan skripsi milik Jokowi adalah asli dan dapat diverifikasi.

    Menurutnya, banyak teman-teman satu angkatan Jokowi yang mengenal dengan baik keaktifan Jokowi selama kuliah di UGM.

    “Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa, beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” kata Sigit dalam keterangan resmi UGM, Sabtu (22/3/2025).

    Sigit mengungkapkan, pada masa itu, penggunaan gaya huruf Times New Roman untuk sampul skripsi dan ijazah sudah umum. 

    Bahkan, di sekitar kampus UGM ada percetakan yang menggunakan mesin untuk mencetak sampul dengan gaya huruf tersebut. 

    Hal ini menurut Sigit, semestinya juga diketahui oleh Rismon karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Selain itu seharusnya Rismon juga membandingkan skripsi dari mahasiswa Fakultas Kehutanan lain yang terbit pada tahun serupa.

    “Faktanya ada mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” katanya.

    Selain itu, mengenai nomor seri ijazah Jokowi yang menjadi perdebatan, Sigit menjelaskan bahwa pada saat itu, Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan penomoran ijazah yang berbeda.

    Nomor ijazah ditentukan berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang lulus, dengan tambahan singkatan fakultas (FKT) di belakangnya.

    Senada dengan Sigit, Ketua Senat Fakultas Kehutanan, San Afri Awang, yang juga senior Jokowi saat kuliah, menyatakan bahwa pada tahun tersebut sudah ada tempat percetakan yang menggunakan komputer untuk mengetik, termasuk untuk mengolah data statistik. 

    “Jangan heran di sekitar UGM juga sudah ada jasa pengetikan menggunakan komputer IBM PC, saya sempat pakai buat mengolah data statistik,” kata Awang.

    Ia pun menganggap tuduhan yang menyerang UGM dan Jokowi ini tidak berdasar. 

    Menurutnya tuduhan itu lebih mengarah kepada hoaks atau informasi bohong karena tidak dibarengi dengan analisis sesuai fakta. Ia mengira hal ini sengaja dimunculkan demi mencari sensasi semata.

    “Dia (Jokowi) lulus dari sini dan buktinya ada kok,” katanya.

    Prono Jiwo, teman satu angkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM, juga memberikan penjelasan serupa.

    Prono mengaku bahwa dirinya dan Jokowi lulus bersama pada tahun 1985.

    Menurutnya, gaya huruf pada ijazah Jokowi mirip dengan ijazahnya sendiri, yang juga ditandatangani oleh Rektor Prof. T. Jacob dan Dekan Prof. Soenardi Prawirohatmodjo. Perbedaan hanya terletak pada nomor kelulusan.

    “Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari Universitas dan Fakultas,” katanya.

     

     

    Penulis: Ahmad Syarifudin

    Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Jokowi Jawab Santai, Soal Tudingan Ijazah Palsunya di Solo: Fitnah Murahan

    dan

    Nikmati Pensiun di Solo, Jokowi Diterpa Isu Ijazah Palsu, UGM hingga Teman Kuliah Buka Suara

  • Tak Terima Jokowi Disalahkan soal Mobil Esemka, Si Inisiator Pasang Badan: Ayo Debat dengan Saya!

    Tak Terima Jokowi Disalahkan soal Mobil Esemka, Si Inisiator Pasang Badan: Ayo Debat dengan Saya!

    GELORA.CO – Inisiator mobil Esemka, H Sukiyat angkat bicara soal tuduhan yang dilayangkan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan kebohongan mobil Esemka itu.

    Dengan tegas dia menyatakan, Jokowi tidak salah dalam hal proyek mobil Esemka itu. Bahkan, H Sukiyat pasang badan jika Jokowi terus-terusan disalahkan.

    “Jangan asal menyalahkan Jokowi, kok nuduh-nuduh Jokowi. Jokowi sudah memulai dan itu karena Sukiyat bukan Jokowi yang minta. Salahkan saya jangan salahkan Jokowi, wong yang membuat mobil saya kok,” tegas Sukiyat, Kamis (27/3/2025).

    Sukiyat mengaku terpanggil untuk memberikan pembelaan setelah melihat video-video yang beredar memojokkan Jokowi. Pihak-pihak yang menghujat Jokowi, dipersilahkan untuk bertemu dirinya atau memanggil dirinya. Sukiyat lantas mengaku siap untuk debat sesuai fakta antar pribadi maupun di kampus.

    “Saya ga terima. Tanya pada saya, saya akan bicara, ayok debat dengan saya. Jangan asal ngomong. Kemarin saya dikirimi video-video itu, jadi saya terpanggil untuk bicara seperti ini,” tegas Sukiat.

    Pun, Sukiyat menceritakan awal mula mobil Esemka. Bahwa ketika itu, dia diminta menjadi pengurus komite sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Trucuk, Klaten. Sukiyat berupaya untuk membangkitkan sekolah tersebut, dengan meminta sekolah membuka jurusan otomotif.

    Sukiyat membuat miniatur mobil-mobilan supaya murid-murid bisa praktik langsung bagaimana cara menekuk plat, menyambungkan plat dan lainya. 

    “Ada dua grup separuh bodi depan dan separuh belakang. Mobilnya hardtop. Sukiat bukan dosen, tapi orang swasta yang menguasai bidang otomotif secara otodidak. Buktinya yang lulus SMK periode pertama banyak yang berhasil. Mereka pulang dari perantauan naik pesawat, padahal orangtuanya dulu ada yang nyuci untuk bayar sekolah. Terharu ga?” jelas Sukiyat.

    Menurut Sukiat, kalau tidak bisa membuat jalan raya buatlah jalan setapak menuju mata air (penghidupan). Anak-anak SMK yang tidak melanjutkan kuliah sudah punya keahlian, khususnya yang di otomotif bisa bekerja atau membuka lapangan kerja jasa poles bodi, membersihkan kaca, membersihkan bodi, membersihkan plafon, jok, interior dan lainnya.

    “Satu bidang otomotif ini saja punya banyak cabang keahlian. Ada yang ahli AC, stel pintu, stel mesin, ada yang ahli kabel. Ada yang ahli radiator, kaki-kaki dan sebagainya. Begitu lulus mereka bisa mandiri. Coba saya tanya, perguruan tinggi per tahun mencetak apa? Mengapa Indonesia banyak yang nganggur?” ungkap Sukiyat.

    Pada perkembangan selanjutnya, Sukiat ingin keahlianya di bidang otomotif bisa meningkatkan derajat petani. Yakni dengan membuat Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes). Kendaraan “Pak Tani” ini dirancang khusus untuk medan pedesaan dengan areal ladang dan persawahan.

    AMMDes dilengkapi dengan power take off (PTO), alat pengubah tenaga dari mesin untuk peralatan lain sesuai kebutuhan. Dengan multifungsi peralatan tambahan seperti pompa air, mesin perontok, padi perontok jagung, mesin pengolahan pelet dan lainnya yang bisa dipasang di kendaraan tersebut diharapkan meningkatkan kreativitas dan produktivitas petani.

    “Untuk menjadi bangsa yang mandiri, mestinya setiap karya anak bangsa didukung. Kritik boleh, silahkan, tetapi juga harus memberikan solusi, sehingga semua memberikan kontribusi positif untuk kemajuan bangsa Indonesia,” kata Sukiyat.

    Sejarah Esemka

    Pada 2007, pemilik bengkel Kiat Motor tak lain adalah Sukiyat menjadi tokoh utama pelopor gagasan pembuatan mobil Esemka. Selain mengelola bengkel, Sukiyat sering diminta untuk mendampingi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah Solo dan Jawa Tengah. 

    Bersama para siswa di bidang otomotif, dia berhasil mewujudkan impiannya untuk memproduksi mobil sendiri.

    Memasuki tahun 2009, prototipe mobil Esemka pertama, yakni Rajawali (R1) berhasil diperlihatkan ke hadapan masyarakat. Dengan alasan untuk masuk ke jalur industri dan pengembangan produk, Esemka membentuk badan usaha PT Solo Manufaktur Kreasi. Diketahui, seratus persen sahamnya dimiliki oleh swasta sejak 2010.

    Bantuan modal dan investasi mulai berdatangan sehingga Esemka kembali bersemangat berinovasi membuat prototipe kedua yang dikenal dengan Esemka Bima 1.1 dan Esemka Rajawali R2. Pada 2012, Walikota Solo saat itu, Joko Widodo melirik Esemka untuk menjadi kendaraan dinasnya sejak 2012. Sayangnya, mobil Rajawali gagal melalui tes kelayakan dan batas emisi.

    Pamor Esemka kembali meredup pasca Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, peluncuran prototipe ketiga dengan nama Esemka Rajawali R2 MT tetap berjalan. Pada 2014, mobil buatan dalam negeri ini kembali meroket ketika kampanye pemilihan presiden.

    Semenjak 2015, PT. Solo Manufaktur Kreasi (SMK) resmi bergabung dengan Adiperkasa Citra Lestari menjadi ACEH (Adiperkasa Citra Esemka Hero). Pendirian pabrik di Boyolali mulai digarap. Selang dua tahun atau 2017, Esemka diagendakan untuk memproduksi mobil secara massal. Namun dengan dalih kesiapan, baru terealisasi pada 6 September 2019.

    Mobil Listrik Esemka

    Esemka memiliki beberapa model prototipe yang dipamerkan saat peresmian pabrik pada 9 September 2019. Satu di antaranya adalah sebuah pikap listrik yang ditempatkan bersama dua unit SUV Garuda. Pikap dengan kelir putih itu diberi nama Digdaya. Di sisi kiri dan kanan tertulis “Pindad Esemka” dan “Electric Car”. Di bawah kap mesin, tidak lagi tampak mesin seperti pada mobil umumnya, tetapi diganti dengan sejumlah baterai untuk menggerakkan motor listrik. Namun, kerja sama dengan Pindad ini tidak berlanjut. 

    Selain itu, Esemka juga memilki prototipe mobil VVIP dengan teknologi antipeluru. Mobil ini dibangun dari basis Volco XC-90. 

    Dalam perkembangannya, Esemka juga melakukan pengujian terhadap delapan model sebagai syarat perizinan produksi. Model-model itu adalah Esemka Bima 1.0 M/T, Esemka Bima 1.2 M/T, Esemka Bima 1.3 M/T, Esemka Bima 1.3 L M/T, Esemka Bima 1.8 D M/T, Esemka Digdaya 2.0 M/T, Esemka Garuda 2.0 (4×4) M/T, dan Esemka Borneo 2.7 D.

    Dari semua model yang menjalani pengujian itu, baru Esemka Bima 1.2 dan 1.3 yang diproduksi. Kini, Esemka kembali memamerkan Esemka Bima EV di IIMS 2023. Eddy Wirajaya mengklaim mobil listrik Esemka itu sudah menjalani pengujian dan homologasi di Indonesia. 

  • Jangan Saya yang Disuruh Membuktikan

    Jangan Saya yang Disuruh Membuktikan

    GELORA.CO –  Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menilai kembali merebaknya isu ijazah palsunya sebagai sebuah fitnah murahan.

    “Ya itu fitnah murahan yang diulang-ulang terus,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Kamis (27/3/2025) siang.

    Kasus ijazah Jokowi di Universitas Gadjah Mada palsu kembali mengemuka setelah mantan Dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, dalam akun YouTube Balige Academy.

    Rismon menuding bahwa ijazah S1 Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1985 dengan jenis huruf Times New Roman yang menurutnya pada masa itu belum ditemukan.

    Lebih dari itu, Jokowi juga telah menegaskan sebenarnya tudingan tersebut juga telah dibantah oleh almamater tempat dirinya menimba ilmu.

    “Wong sudah dari UGM dulu sudah menyampaikan. Dekan kehutanan juga menyampaikan secara jelas dan tegas menyampaikan ya kan,” lanjut Jokowi.

    Selain itu juga rekan-rekan seangkatan di bangku kuliah juga menyatakan Jokowi berkuliah di UGM sehingga tudingan ijazah palsu tersebut tak berdasar.

    “Teman juga banyak sekali yang menyampaikan,” tegas Jokowi.

    Meski demikian, Jokowi memilih santai untuk menanggapi tudingan yang telah ada sejak mencalonkan diri sebagai Calon Presiden RI tahun 2014 silam tersebut.

    Namun, mantan Gubernur Jakarta ini juga meminta kepada pihak yang menggulirkan isu itu untuk bisa membuktikan tudingan terkait ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya.

    “Ya enggak apa-apa. Kalau saya tidak bosan sih, tapi sekali lagi yang mendalilkan suruh membuktikan. Jangan saya yang disuruh membuktikan,” pungkas Jokowi.

    Sementara itu, beberapa waktu sebelumnya. Civitas Akademika UGM juga angkat bicara mengenai tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Jokowi.

    Salah satunya adalah Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta. Sigit menegaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh Rismon merupakan penyesatan. Sigit menambahkan bahwa pada tahun 1985, jenis huruf Times New Roman telah lazim digunakan sebagai sampul skripsi dan telah ada di banyak percetakan di sekitar UGM.