Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Disebut Bakal Salat Id di Masjid Istiqlal – Halaman all

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Disebut Bakal Salat Id di Masjid Istiqlal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar berencana salat Id 1446 H bersama Presiden Prabowo di Masjid Istiqlal, Jakarta.

    “Insya Allah (salat Id bersama Presiden),” ujar Nasaruddin di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu (29/3/2025).

    Nasaruddin juga menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga akan melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal.

    “Iya,” kata dia.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto direncanakan melaksanakan salat idulfitri di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

    Tak hanya Prabowo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga disebut salat id bersama Prabowo.

    “Salat Id VVIP per siang ini yang akan hadir di Istiqlal: Presiden Prabowo, Presiden SBY, Presiden Jokowi,” kata Humas Sekretariat Masjid Istiqlal Ismail Cawidu kepada wartawan, Sabtu (29/3/2025).

    Dia mengatakan data yang didapat pihaknya kemungkinan bisa berubah. 

    Namun, ia berharap presiden dan wakil presiden RI akan melakukan salat perdana pada periode kepemimpinannya di Istiqlal.

    “Ya harapan kita begitu, karena dengan salat Idul Fitri ini menjadi salat Ied yang pertama bagi dia (Prabowo-Gibran) pimpinan kita yang datang salat dalam kapasitas sebagai Presiden dan Wapres,” imbuhnya.

    Adapun  Menteri Agama Nasaruddin Umar juga bakal melaksanakan salat Id di Masjid Istiqlal. 

    “Kalau Pak Menag pasti di Istiqlal karena beliau sebagai Imam Besar Istiqlal,” ujar Ismail.

    Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan hari raya Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah atau Lebaran 2025 jatuh pada 31 Maret 2025. 

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penetapan ini diputuskan berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag).

    Dipimpin langsung oleh Nasaruddin, sidang isbat dihadiri pimpinan Komisi VIII DPR, pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam dan perwakilan ormas Islam lainnya. Penetapan dilakukan setelah para peserta sidang isbat mendengarkan pemaparan hasil pemantauan hilal.

    “Posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk,” kata Nasaruddin di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025).

    Nasaruddin mengatakan kondisi itu belum memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), yakni ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. 

    “Disepakati bahwa tanggal 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin tanggal 31 Maret 2025,” ujar Nasaruddin.

    Pemantauan hilal dilakukan pada 33 lokasi di seluruh Indonesia, mengecualikan Bali yang sedang merayakan Hari Suci Nyepi. 

    Penetapan ini berarti menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Umat muslim di Indonesia pun masih diwajibkan berpuasa Ramadan besok.(Reza Deni)

  • Prabowo, SBY dan Jokowi Akan Salat Id Bersama di Masjid Istiqlal – Page 3

    Prabowo, SBY dan Jokowi Akan Salat Id Bersama di Masjid Istiqlal – Page 3

    Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sidang isbat untuk menentukan Idul Fitri 1446 H/2025 pada Sabtu (29/3/2025). Salah satu prosesnya adalah seminar pemaparan posisi hilal.

    Pada pemaparan posisi hilal, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama (Kemenag), Cecep Nurwendaya, menyampaikan posisi hilal di sejumlah negara.

    Cecep menjelaskan mengenai kriteria penentuan hilal di Indonesia berdasarkan kriteria MABIMS. Menurutnya, kriteria MABIMS itu sudah disepakati oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk menentukan pergantian bulan.

    Kriteria tersebut menetapkan, imkanur-rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal ketinggiannya 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

    Ia menyebut, ketinggian hilal pada 29 Maret 2025 di Jakarta pada ketinggian minus 1,85 derajat. Sementara, untuk ketinggian hilal di Jayapura berada pada posisi minus 3,26 derajat dan Banda Aceh minus 1,08 derajat.

    “Seluruh wilayah di NKRI tidak memenuhi kriteria tinggi hilal MABIMS,” ujar Cecep dalam paparannya.

    Untuk elongasinya, semua wilayah di Indonesia juga tidak memenuhi kriteria MABIMS. 

    “Sehingga, tanggal 1 Syawal 1446 H (diprediksi) jatuh pada Senin Pahing, 31 Maret 2025,” kata Cecep.

    Meski demikian, lanjut Cecep, masih perlu dikonfirmasi terlebih dahulu apabila petugas di 33 provinsi ada yang melihat hilal atau tidak. Ia meminta Masyarakat bersabar menunggu hingga ada putusan hasil sidang isbat yang akan disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

  • Said Didu Sebut Jokowi Hanya Punya Kekuatan Oligarki, Sementara Prabowo dalam Bukunya Ingin Meruntuhkan

    Said Didu Sebut Jokowi Hanya Punya Kekuatan Oligarki, Sementara Prabowo dalam Bukunya Ingin Meruntuhkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menyebut Presiden ke-7 Jokowi hanya punya kekuatan oligarki.

    “Jadi saya katakan begini, kekuatan Jokowi itu hanya satu. Oligarki saja,” kata Didu dikutip dari video yang dia unggah di X, Sabtu (29/3/2025).

    Karenanya, ia mengatakan, jika itu bisa dipotong. Maka Jokowi tak punya kekuatan lagi.

    “Kalau ini kita bisa potong, maka dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Kenapa? Di partainya juga sudah nggak ada,” ujarnya.

    Sementara itu, Didu membeberkan Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya menegaskan dua hal. Terkait oligarki.

    “Dia menyatakan saya masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari oligarki,” imbuhnya.

    Kedua, dalam buku itu ditegaskan agar kedaulatan rakyat dikembalikan dari oligarki.

    “Kedua, agar ekonomi kembali ke rakyat dari penguasaan oligarki,” ucapnya.

    Karenanya, ia menegaskan Prabowo mesti dibantu untuk memotong oligarki itu.

    “Membantu dia untuk melaksanakan yang di bukunya dia itu, Paradoks Indonesia. Kalau dia tidak melakukan, bisa jadi beliaulah paradoksnya,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Daftar Lokasi Salat Idul Fitri 2025 Prabowo, Jokowi, Pejabat dan Gubernur-Wagub Jakarta – Halaman all

    Daftar Lokasi Salat Idul Fitri 2025 Prabowo, Jokowi, Pejabat dan Gubernur-Wagub Jakarta – Halaman all

    Daftar Lokasi Salat Idul Fitri 2025 Prabowo, Jokowi, Pejabat dan Gubernur-Wagub Jakarta

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berikut ini daftar lokasi Salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 Prabowo, Jokowi, Menteri Kabinet Merah Putih, dan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta.

    Presiden Kedelapan Prabowo Subianto

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Masjid Istiqlal Jakarta

    Presiden Ketujuh Joko Widodo

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Masjid Istiqlal Jakarta

    Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Masjid Istiqlal Jakarta

    Menteri Agama Nasaruddin Umar

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Masjid Istiqlal Jakarta

    Gubernur Jakarta Pramono Anung

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Masjid Fatahillah Balai Kota Jakarta

    Wakil Gubernur Jakarta

    Rano Karno

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Masjid Fatahillah Balai Kota Jakarta

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Lapangan Gasibu

    Untuk diketahui, Salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 kemungkinan akan dilakukan pada Senin 31 Maret 2025.

    Hal ini karena hilal belum terlihat.

    Muhammadiyah menetapkan awal Lebaran pada Senin, 31 Maret 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga memperkirakan satu Syawal 1446 Hijriah pada Senin.

    Hilal 1 Syawal 1446 Hijriah dipastikan tidak terlihat di wilayah Aceh, Sabtu (29/3/2025).

    Berdasarkan perhitungan Tim Falakiyah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, ketinggian hilal di Aceh adalah minus (-) 1,07 derajat di bawah ufuk dengan elongasi geosentrik 1,2 derajat dan elongasi toposentrik 1,5 derajat.

    Merujuk pada data tersebut, maka hilal di Aceh belum memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dilansir Serambinews.com.

    Sebagai informasi, Kemenag akan menggelar sidang isbat pada Sabtu sore ini, terkait pengumuman kapan Idul Fitri 2025.

    Pemantauan hilal dilakukan di 33 wilayah, berikut daftarnya:

    Aceh – Observatorium Tgk Chiek Kuta Karang, Lhoknga

    Sumatra Utara – Anjungan Lantai IX Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan

    Sumatra Barat – Rooftop Hotel Rangkayo Basa Syofyan Inn, Padang

    Riau – Rooftop Premier Hotel, Pekanbaru

    Kepulauan Riau – Pantai Setumu Dompak, Kota Tanjungpinang

    Jambi – Rooftop Hotel Odua Weston, Kota Jambi

    Sumatra Selatan – Helipad Hotel Aryaduta, Palembang

    Bangka Belitung – Pantai Tanjung Raya, Bangka

    Bengkulu – Jalan Pariwisata No. 1, Kota Bengkulu

    Lampung – POB Pantai Canti, Kalianda, Lampung Selatan

    DKI Jakarta – Gedung Kanwil Kemenag DKI Jakarta

    Jawa Barat – POB Gunung Putri, Kota Banjar

    Banten – Pantai Anyer

    Jawa Tengah – Pantai Binangun, Rembang

    DI Yogyakarta – POB Syekh Bela Belu, Parangtritis, Bantul

    Jawa Timur – Bukit Condrodipo, Gresik

    Kalimantan Barat – Pantai Indah, Sungai Kakap, Kubu Raya

    Kalimantan Tengah – Menara Masjid Raya Darussalam, Palangka Raya

    Kalimantan Timur – Puncak Hotel Five Premiere, Samarinda

    Kalimantan Selatan – Rooftop Zuri Express Hotel, Banjarmasin

    Kalimantan Utara – SATRAD 225 Tarakan, Kota Tarakan

    NTB – Pantai Loang Baloq, Mataram

    NTT – Rooftop Gedung Pelayanan BMKG, Kota Kupang

    Sulawesi Selatan – Delf Apartemen, Makassar

    Sulawesi Barat – Tanjung Mercusuar Sumare, Mamuju

    Sulawesi Tenggara – Pantai Bahari, Kabupaten Kolaka

    Sulawesi Utara – Apartemen MTC Megamas, Manado

    Gorontalo – Obyek Wisata Hiu Paus, Bone Bolango

    Sulawesi Tengah – Gedung Observasi, Donggala

    Maluku – Halaman Samping Rumah Dinas Wakil Gubernur, Ambon

    Maluku Utara – Pantai Ropu Tengah Balu, Halmahera Barat

    Papua – The Hele’yo Yobeh, Sentani, Jayapura

    Papua Barat – Hotel Kota Sorong.

  • Prabowo Bersama SBY dan Jokowi Disebut Bakal Salat Idulfitri di Masjid Istiqlal – Halaman all

    Prabowo Bersama SBY dan Jokowi Disebut Bakal Salat Idulfitri di Masjid Istiqlal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto direncanakan bakal melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Tak hanya Prabowo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga disebut salat id bersama Prabowo di Masjid Istiqlal.

    “Salat Ied VVIP per siang ini yang akan hadir di Istiqlal: Presiden Prabowo, Presiden SBY, Presiden Jokowi,” kata Humas Sekretariat Masjid Istiqlal Ismail Cawidu kepada wartawan, Sabtu (29/3/2025).

    Dia mengatakan data yang didapat pihaknya kemungkinan bisa berubah. 

    Namun, ia berharap presiden dan wakil presiden RI akan melakukan salat perdana pada periode kepemimpinannya di Masjid Istiqlal.

    “Ya harapan kita begitu, karena dengan salat Idul Fitri ini menjadi salat Ied yang pertama bagi dia (Prabowo-Gibran) pimpinan kita yang datang salat dalam kapasitas sebagai Presiden dan Wapres,” kata Ismail.

    Adapun Menteri Agama Nasaruddin Umar juga bakal melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Istiqlal. 

    “Kalau Pak Menag pasti di Istiqlal karena beliau sebagai Imam Besar Istiqlal,” tandas Ismail.

    Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 syawal atau lebaranidulfitri 1446 h pekan depan.

    “Jadi sidang isbat itu tanggal 29 (Maret) ya sidang isbatnya, karena ikhtimanya itu tanggal 29 juga itu sekitar sore ya,” kata Nasaruddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2025).

    Nasaruddin juga berharap pada tanggal tersebut para perukyat hilal dari berbagai macam ormas sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

    “Akan tetapi, kalau melihat kondisi objektifnya hilal berdasarkan kisarannya masih di bawah 0. Masih minus 3 derajat,” kata dia.

    Kemudian, Nasaruddin mengatakan  elongasinya juga masih sangat rendah, belum memenuhi standar yang telah ditentukan, yaitu ketinggian hilal 3 derajat dan elongasinya sekitar 6 derajat. 

    “Ini jauh dibawa ya. Dari segi ilmu hisab, Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa ini artinya dicukupkan 30 hari bulan suci ramadan, dan dengan demikian lebarannya tanggal 31,” kata dia.

    “Namun kepastianya itu nanti menunggu sudang isbat pada tanggal 29 itu. Insyaallah, saya kira itu. Potensinya bersama seperti yang di awal,” tandasnya.

     

     

     

  • Rasio Pajak RI Rendah, Guru Besar UI Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara

    Rasio Pajak RI Rendah, Guru Besar UI Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Haula Rosdiana mendorong Presiden Prabowo Subianto segera merealisasi pembentukan Badan Penerimaan Negara.

    Haula menilai ada kelemahan mendasar dari aspek kelembagaan dalam hal memungut penerimaan negara. Akibatnya, rasio perpajakan Indonesia kerap menjadi salah satu yang terendah di dunia.

    Laporan Bank Dunia bertajuk Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia misalnya, yang mengungkap rasio pajak Indonesia menjadi yang terendah di dunia.

    Pada 2021, rasio pajak Indonesia hanya sebesar 9,1%. Di antara negara kawasan saja, rasio pajak Indonesia lebih rendah dari Kamboja (18%), Malaysia (11,9%), Filipina (15,2%), Thailand (15,7%), dan Vietnam (14,7%).

    Oleh sebab itu, Haula meyakini perlu adanya perombakan secara kelembagaan. Caranya, dengan peleburan lembaga-lembaga pemungut setoran penerimaan negara ke Badan Penerimaan Negara.

    “Pak Sumitro [Sumitro Djojohadikoesoemo saja, mantan menteri keuangan, ayah Prabowo], tahun 1955 itu sudah bilang kelembagaan itu satu hal yang krusial, satu hal yang penting. Jadi kalau mau ingin mengadakan transformasi di dalam penerimaan negara, ya memang kelembagaan itu menjadi hal yang penting,” jelas Haula kepada Bisnis, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Profesor perempuan bidang perpajakan pertama di Indonesia ini pun mengkritisi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kembali melaksanakan joint programme alias program bersama antar lembaga di Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara.

    Haula menjelaskan joint programme merupakan cara lama. Saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), program serupa sempat dilaksanakan oleh Sri Mulyani pada 2018 hingga 2019.

    Masalahnya, masih ditemukan kelemahan dari program tersebut sehingga tidak secara maksimal menambah kas negara. Haula mengaku sudah sempat melakukan evaluasi terhadap program tersebut.

    Dia mencontohkan, pertukaran data antara lembaga yang ikut dalam joint programme tersebut tidak terlaksana secara otomatis dalam sistem. Artinya, antar lembaga masih harus meminta konfirmasi apabila ingin menerima atau meminta data.

    Oleh sebab itu, Haula meyakini joint programme tersebut hanya sekadar kebijakan yang dipaksakan dari atas ke bawah. Masing-masing lembaga masih memiliki ego sektoral dan fokus ke target kelembagaan masing-masing.

    Akibatnya, nilai kerja sama antar lembaga tidak terinternalisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Akhirnya, simpul Haula, joint programme hanya sekedar formalitas saja.

    “Kata Einstein gitu kan, ‘Insanity [kegilaan] itu adalah kalau kamu mengharapkan result [hasil] yang berbeda tapi masih dengan cara-cara yang sama,” ujarnya.

    Joint Programme

    Sebelumnya, Sri Mulyani meresmikan penyelenggara joint programme antara tujuh lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara pada Kamis (27/3/2025) kemarin.

    Sri Mulyani meyakini program bersama tersebut bisa membuat penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak akan terus meningkat.

    “Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

    Program bersama ini akan mensinergikan unit Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak atau DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).

    Nantinya, tujuh lembaga tersebut akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, hungga intelijen bersama. Sri Mulyani mengungkapkan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia.

    “DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen, dan LNSW yang akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan,” tutup bendahara negara itu.

  • UMKM Tagih Janji 40% Uang Pemerintah untuk Belanja Produk Lokal – Page 3

    UMKM Tagih Janji 40% Uang Pemerintah untuk Belanja Produk Lokal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah sejak 2021 telah berkomitmen untuk mengalokasikan 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Amanat itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

    Sejak beberapa waktu kebijakan itu bergulir, realisasi pembelian barang dan jasa dari pemerintah untuk UMKM belum sesuai target. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero.

    Edy menceritakan, pada akhir 2023 silam dirinya sempat diajak berdiskusi oleh pemerintah dalam rangka pembuatan e-katalog. Sebuah platform yang memuat berragam informasi seputar barang dan jasa untuk belanja pemerintah.

    Lewat pertemuan itu, ia mendapati fakta bahwa belanja negara untuk produk barang dan jasa UMKM masih jauh dari ketetapan yang ada.

    “Mari kita jujur melihat, ternyata waktu itu di bawah 15 persen. Kenapa? Karena spesifikasi daripada kebutuhan banyak yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku UMKM. Sehingga, belanjanya bukan menjadi produk lokal,” ujarnya kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Atas dasar itu, penyusunan e-katalog dipacu agar pembelian produk-produk buatan UMKM bisa lebih dipacu. Sehingga tak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak membeli produk lokal.

    Usai 1 tahun lebih berjalan, Edy berharap ada 2 juta produk lokal ciptaan UMKM yang mejeng di e-katalog. Sehingga tak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak membeli barang lokal dari sisi pengadaan.

    “Sampaikan dong kepada kami, spesifikasi seperti apa yang Anda inginkan. Jangan, ah enggak ada nih (produk UMKM di e-katalog), kita belanja di luar aja. Sampaikan dong, supaya kami pelaku UMKM membuat produknya sesuai dengan harapan,” pintanya.

     

  • Mengapa Prabowo Begitu Mengistimewakan Jokowi?

    Mengapa Prabowo Begitu Mengistimewakan Jokowi?

    GELORA.CO –  Intensitas pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden RI Prabowo Subianto dinilai sudah tidak lazim. 

    Pasalnya, hal itu tidak terjadi pada Presiden sebelumnya, seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

    “Sehingga ini bisa ditafsir sebagai anomali, entah utang apa pada Jokowi sehingga Prabowo begitu mengistimewakan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Sabtu 29 Maret 2025. 

    Teranyar, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan sekaligus berbuka puasa bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025. 

    Menurut Dedi, Jokowi sendiri secara umum telah melampaui batas dengan masih menjaga rutinitas bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. 

    Tak hanya itu, dengan anggota kabinet merah putih Jokowi juga masih sering bertemu.

    “Kondisi semacam ini bisa mengurangi kepercayaan publik pada Prabowo, ia bisa dianggap tidak berdiri sendiri dan masih dalam intervensi Jokowi,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Bakal Siapkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan Jalan pada 2025

    Pemerintah Bakal Siapkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan Jalan pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini sedang menanti aturan baru untuk melanjutkan program perbaikan jalan daerah atau Inpres Jalan Daerah (IJD) pada 2025. IJD itu juga akan mengatur anggaran perbaikan jalan pada 2052.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, anggaran yang telah diusulkan untuk merealisasikan program yang dimaksud senilai Rp 15 triliun. Dirinya mengungkapkan, angka tersebut tidak jauh berbeda dengan usulan Kementerian PU untuk program IJD pada tahun sebelumnya.

    “(Nilai usulan anggaran) Inpres Jalan Daerah masih sama seperti tahun lalu, sekitar Rp 15 triliun. Nanti akan disesuaikan dengan perkembangan fiskal,” ungkap Dody dikutip Jumat (28/3/2025).

    Sebagai informasi, program IJD sendiri pertama kali dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program ini sejalan dengan adanya Instruksi Presiden Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

    Aturan ini ditujukan untuk penanganan sejumlah jalan non-nasional yang rusak dan peningkatan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia, dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    IJD menghubungkan pusat-pusat produksi, seperti pariwisata atau daerah industri dengan pelabuhan, bandara, pasar dan infrastruktur primer lainnya. Jadi, kawasan-kawasan produktif di daerah akan terhubung dengan jalan berstandar yang sesuai dengan anggaran perbaikan jalan 2025.

    Saat ini Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tengah berupaya menyelesaikan aturan Instruksi Presiden (Inpres) baru untuk merealisasikan kelanjutan program yang dimaksud.

    Namun, Dody masih enggan menjelaskan secara rinci daerah-daerah mana saja yang menjadi prioritas.

    “Kalau Inpres Jalan Daerah itu, Inpresnya sendiri masih digodok di Kemensetneg. Kalau Inpresnya belum ada, ya anggarannya belum ada,” pungkasnya terkait anggaran perbaikan jalan 2025.

  • Isu Politik-Hukum Sepekan, Bukber Prabowo hingga Kasus Ridwan Kamil

    Isu Politik-Hukum Sepekan, Bukber Prabowo hingga Kasus Ridwan Kamil

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum selama sepekan menjadi perhatian pembaca. Berita buka bersama (bukber) Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka menjadi fokus pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, KPK yang mulai mengumpulkan bukti dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB yang melibatkan Ridwan Kamil, Presiden Prabowo Subianto yang melantik 31 duta besar, lanjutan kasus polisi ditembak TNI di Lampung, hingga polemik UU TNI.

    Isu Politik dan Hukum Sepekan Beritasatu.com

    1. Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Prabowo Saat Bukber di Istana

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengungkap isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Subianto saat buka puasa bersama di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (26/3/2025).

    Menurut Jokowi, pertemuan dengan Prabowo hanya silaturahmi biasa. Ia mengaku keduanya hanya bicara beberapa hal termasuk isu politik.

    Jokowi mengungkapkan pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam. Jokowi membantah dirinya membahas mengenai Danantara bersama Prabowo.

    2. KPK Kumpulkan Bahan Sebelum Periksa Ridwan Kamil seusai Lebaran

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK) seusai Lebaran tahun ini. Dia hendak dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pengadaan iklan di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).

    Disampaikan Tessa, pada prinsipnya tim penyidik KPK mesti memiliki bahan-bahan terlebih dahulu sebelum memeriksa seorang saksi. Bahan tersebut bisa berupa keterangan para saksi lainnya, surat, petunjuk, maupun barang bukti elektronik.

    3. Presiden Prabowo Subianto Resmi Lantik 31 Dubes RI, Ini Nama-namanya

    Selain berita terkait bukber Prabowo dengan Jokowi dan kasus Ridwan Kamil, berita politik dan hukum lainnya yakni Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 31 duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Para dubes akan mewakili Indonesia di berbagai kawasan strategis di dunia, termasuk di sejumlah organisasi internasional. Pelantikan dubes didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

    4. Kasus Polisi Ditembak di Lampung, Kasad: 2 Prajurit TNI Pasti Dipecat

    TNI AD memastikan dua prajurit TNI AD yang terlibat dalam kasus polisi ditembak di Lampung hingga tewas akan dipecat. Sebanyak tiga polisi tewas saat penggerebekan arena judi sabung ayam, Kampung Karang Manik, Way Kanan, Lampung.

    Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan pemecatan dilakukan karena kedua prajurit tersebut telah menghilangkan nyawa tiga anggota polisi. Namun, ia memastikan proses hukum tetap dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

    Maruli juga menyampaikan komitmen TNI AD untuk bertindak tegas terhadap prajurit yang melanggar hukum, terutama terkait kasus polisi ditembak di Lampung.

    5. Polemik UU TNI: Perlu Seleksi Transparan Prajurit Duduki Jabatan Sipil

    UU TNI harus diperkuat dengan peraturan teknis untuk memastikan seleksi prajurit aktif yang menduduki jabatan pada 14 kementerian/lembaga benar-benar dilakukan secara demokratis, transparan, dan ketat tanpa mengorbankan supremasi sipil.

    Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan seleksi yang ketat untuk TNI aktif menduduki jabatan sipil perlu diatur secara jelas dalam peraturan teknis.

    Demikian isu politik dan hukum sepekan, di antaranya terkait bukber Prabowo dan Jokowi hingga kasus Ridwan Kamil.