Tag: joko widodo

  • Prabowo-Megawati Tak Kunjung Bertemu, Konflik PDIP vs Jokowi Jadi Penghalang? Ini Kata Pengamat – Halaman all

    Prabowo-Megawati Tak Kunjung Bertemu, Konflik PDIP vs Jokowi Jadi Penghalang? Ini Kata Pengamat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menduga faktor Joko Widodo (Jokowi) menjadi penghalang pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tak kunjung terlaksana. 

    Burhanuddin kembali mengungkit masalah keluarga besar Jokowi dengan PDIP yang dinilai belum rampung hingga kini. 

    Hal itu diungkapkan Burhanuddin dalam tayangan Kompas Petang, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (4/4/2025). 

    Menurut Burhanuddin, pengaruh Jokowi dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 sangat kuat. 

    Sehingga, Burhanuddin menilai hal tersebut berpengaruh dalam terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati.

    “Ada banyak momentum dan variabel lain yang harus dihitung. Pak Prabowo di 2024 bisa sukses memenangkan Pilpres dengan perolehan yang sangat besar karena variabel Pak Jokowi, dengan Mas Gibran yang berada di samping Pak Prabowo sebagai cawapres,” ujar Burhanuddin.

    “Sementara kita tahu urusan PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi belum tuntas.”

    Kendati demikian, Burhanuddin menilai belum terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati lebih disebabkan karena masalah politik. 

    Ia pun menyinggung Kongres PDIP yang bakal digelar pasca-lebaran 2025.

    Burhanuddin mengatakan, kini PDIP terkesan lebih aktif untuk mewujudkan pertemuan Prabowo-Megawati demi melancarkan Kongres partai banteng tersebut.

    “Jadi itu yang saya kira membuat PDIP berpikir panjang untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Ini bukan masalah personal tapi bersifat politik,” bebernya.

    “Sekarang kalau PDIP terlihat lebih aktif untuk membidani lahirnya pertemuan dengan Pak Prabowo, lagi-lagi konteks Kongres PDIP bulan ini tidak bisa diabaikan.”

    Kendati demikian, Burhanuddin belum dapat menyimpulkan apakah nanti pertemuan Prabowo-Megawati akan berujung dengan bergabungnya PDIP ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Tapi apakah akan berujung koalisi PDIP dengan Pak Prabowo, itu lain soal. Jangka pendek PDIP ingin memastikan urusan internal berlangsung sesuai dengan rencana,” tandasnya. 

    Pertemuan Prabowo-Megawati Tinggal Tunggu Waktu 

    Dalam kesempatan itu, Politisi PDIP Seno Bagaskoro menyebut pertemuan Prabowo-Megawati hanya menunggu waktu yang tepat. 

    Seno menegaskan bahwa selama ini hubungan Megawati dan Prabowo masih terjalin baik. 

    Apalagi, putra Prabowo, Ragowo Hediprasetyo atau Didit Prabowo sempat mengunjungi kediaman Megawati saat momen Lebaran. 

    “Kalau bicara pertemuan, itu hanya masalah teknis. Tinggal menunggu waktu yang tepat dan kecocokan jadwal antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, maka pertemuan akan terjadi.” 

    “Sebenarnya kalau melihat konteks pertemuan Mas Didit dengan Bu Mega, itu terjadi dalam suasana Lebaran yang penuh dengan tradisi silaturahmi.”

    Seno mengatakan kedatangan Didit ke kediaman Megawati mencerminkan hubungan baik antar dua keluarga. 

    Bahkan, Megawati sempat meminta agar sajian yang disajikan kepada Didit ditambah hingga lima kali sebagai simbol lima sila dalam Pancasila.

    Hal ini menunjukkan bahwa suasana pertemuan Didit dengan Megawati saat itu terasa akrab dan hangat, serta penuh nuansa kekeluargaan.

    “Artinya suasananya betul-betul akrab dan hangat, tidak ada pembahasan politik di sana, tetapi penuh dengan nuansa kekeluargaan,” imbuhnya.

    Untuk itu Seno pun berharap agar pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini bisa segera terlaksana.

    “Kita semua berharap ini bisa segera terjadi. Sejak Pilpres hingga Pilkada, wacana pertemuan ini sudah sering kali diharapkan banyak pihak.”

    (Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Faryyanida Putwiliani)

     

  • Dokter Tifa Sebut Isu Ijazah dan Skripsi Palsu Jokowi Harus Dibawa Ke Ranah Internasional

    Dokter Tifa Sebut Isu Ijazah dan Skripsi Palsu Jokowi Harus Dibawa Ke Ranah Internasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Isu ijazah palsu presiden ke-7, Joko Widodo kembali ramai dibahas di X.

    Dokter Tifa menjadi salah satu yang cukup sarat menggemborkan isu ini. Terbaru muncul beberapa analisa-analisa yang menguji kebenaran ijazah tersebut.

    Menurut dokter Tifa isu tersebut kini perlu dibahas secara luas tidak hanya direpublik tetapi dikancah imternasional.

    “Sudah waktunya soal Ijazah Palsu dan Skripsi Palsu dibawa ke ranah Internasional,” katanya dikutip Jumat (4/4/2025).

    Menurutnya, ini adalah sebuah skandal korupsi dan skandal politik terbesar di negara ini.

    “Karena ini bukan sekedar soal Pemalsuan yang dilakukan Koruptor Kelas Dunia versi OCCRP. Ini adalah Skandal Politik Terbesar di Indonesia,” jelasnya.

    Dia menyarankan agar pakar digital internasional melakukan analisis untuk membuktikan kebenaran soal ijazah Jokowi dan Universitas Gadjah Mada.

    “Mungkin bisa melibatkan Pakar Digital Forensic Internasional seperti INTERPOL Digital Forensic, National Center for Media Forensic (NCMF), Berkeley Digital Forensic US,” sambungnya.

    Bahkan, dia menyarankan agar media-media ternama dunia dapat memuat soal isu ini.

    “Dan Media-Media Besar seperti BBC, CNN, Al Jazeera,” pungkasnya. (Elva/Fajar).

  • Nicho Silalahi Tantang Prabowo Brantas Korupsi, Seret Nama Jokowi

    Nicho Silalahi Tantang Prabowo Brantas Korupsi, Seret Nama Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aktivis Nicho Silalahi menantang Prabowo Subianto untuk membrantas korupsi di Indonesia.Dalam postingannya, Nicho menuliskan soal permasalahan korupsi salah satunya berasal dari presiden sebelumnya, Joko Widodo.

    “Pak @prabowo kalau pemerintahan bapak serius mau brantas korupsi di negeri ini maka segera “TANGKAP ADILI JOKOWI,” katanya dikutip X Jumat (4/3/2025).

    Menurutnya banyak dugaan penyelewengan uang negara di era kepemimpinannya selama sepuluh tahun.

    “Sebab banyak dugaan penyelewengan uang negara di kepemimpinan @jokowi, misalnya bapak usut tuntas dari beberapa poin,” jelasnya.

    Nicho menuliskan 5 poin yang diklaimnya sebagai dugaan korupsi yang dilakukan di eranya. Pertama adalah adanya minyak oplosan berupa belanja masyarakat pertamax yang ternyata berisi pertalite sejak 2018-2024.

    “Dari Tahun 2018 – 2024 ± 1.000 T Uang Rakyat Dirampok Dengan Minyak Oplosan Beli Pertalite Bayar Pertamax,” sebutnya.

    Kedua adalah soal Perppu No 1 Tahun 2020 tentang kebijakan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka : 1) penanganan COVID-19 dan/atau (2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

    “Keluarnya Perppu No 1 Tahun Tahun 2020 Sehingga Legallah Perampokan ± 2.000 T Uang Rakyat Dirampok Secara Berjamaah Untuk Plandemik Akal-Akalan Yang Membuat Bahagia Kartel Farmasi Dalam Bisnis vaksin,” sambungnya.

    Poin ketiga soal adanya ‘pencurian’ uang rakyat atas nama subsidi yang diperuntukkan pada konglomerat sawor 2018 yang menimbulkan kelangkaan minyak goreng.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Tarif Impor Trump hingga Retret Jilid 2

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Tarif Impor Trump hingga Retret Jilid 2

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Kamis (3/4/2025) hingga pagi ini. Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto menghadapi gejolak ekonomi global imbas penerapan tarif impor baru Amerika Serikat yang diberlakukan Presiden Donald Trump masih menjadi perhatian publik.

    Isu lain yang banyak jadi sorotan soal retret kepala daerah gelombang kedua yang sedang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Waktu dan tempat masih belum pasti.

    Isu Politik dan Hukum Terkini

    1. Ini 3 Langkah Prabowo Hadapi Tarif Impor Trump

    Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan tiga Langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global terutama akibat kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

    Tiga langkah Presiden Prabowo itu, adalah memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri

    2. Kemendagri Minta Pemda Tak Angkat Pegawai Honorer Baru Lagi

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak mengangkat pegawai non aparatur sipil negara (ASN) alias honorer baru. 

    “Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat,” kata Bima.

    3. 700 Narapidana Narkoba Lolos Verifikasi Amnesti

    Isu politik dan hukum terkini lainnya yang masih menjadi sorotan, adalah terkait sebanyak 700 narapidana (napi) kasus narkoba telah lolos verifikasi untuk mendapatkan amnesti atau pengampunan dari presiden. 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan para napi itu dikategorikan sebagai pengguna narkoba dan memenuhi kriteria yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 untuk mendapatkan amnesti.

    4. Soal SKK Jurnalis Asing, Polri: Harus Ada Penjamin

    Polri buka suara terkait informasi jurnalis asing yang meliput di Indonesia harus ada surat keterangan kepolisian (SKK). Polri menegaskan aturan dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing hanya berdasarkan permintaan pihak penjamin.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, penerbitan Perpol itu merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-undang Keimigrasian Nomor 63 Tahun 2024.

    5. Retret Gelombang 2 Diikuti 25 Kepala Daerah, Konsepnya Lebih Sederhana

    Retret gelombang kedua akan diikuti oleh 25 kepala daerah. Pelaksanaan akan dibuat lebih sederhana dari sebelumnya. Waktu dan tempatnya belum diputuskan, meski anggarannya sudah tersedia.

    “Ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret secara total. Sebagian akan mengikuti gelombang kedua,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto seusai bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025).

    Demikian isu politik dan hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.

  • 3
                    
                        Solo, Magnet Kuat yang Mampu Menarik Anak Prabowo dan Para Menteri
                        Regional

    3 Solo, Magnet Kuat yang Mampu Menarik Anak Prabowo dan Para Menteri Regional

    Solo, Magnet Kuat yang Mampu Menarik Anak Prabowo dan Para Menteri
    Editor
    KOMPAS.com –
     Gubernur dan sejumlah menteri berbondong-bondong mengunjungi rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Sumber, Solo, Jawa Tengah.
    Bahkan, Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto, juga turut bersilaturahmi ke kediaman Jokowi.
    Berikut deretan tokoh yang mengunjungi Jokowi:
    Luhut yang mengenakan kemeja batik motif parang lengan panjang, datang bersama istrinya, Devi Simatupang.
    Luhut menyebut kunjungannya sebagai bentuk silaturahmi dan halal bihalal, mengingat ia pernah menjabat sebagai menteri selama dua periode di bawah kepemimpinan Jokowi.
    “Kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo, kami mau Lebaran ke tempatnya Pak Jokowi karena menurut saya, selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi, merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini,” kata Luhut.
    Dalam pertemuan tertutup selama satu jam, mereka juga membahas berbagai isu, termasuk pemerintahan yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo.
    Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto, mengunjungi rumah Jokowi pada Senin sore sekitar pukul 15.36 WIB setelah sebelumnya bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di Jakarta.
    Didit yang mengenakan kemeja batik warna biru dan merah sempat menyapa awak media dengan ucapan “Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin”.
    Ia kemudian mengunggah foto selfie bersama Jokowi dan Iriana di akun Instagram pribadinya @ragowo.hediprasetyo.
    Ia mengungkapkan bahwa pertemuan mereka berlangsung sekitar satu jam dan lebih banyak membahas tentang keluarga.
    “Cerita tentang cucu-cucu. Kan Pak Presiden Jokowi itu kan jadi saksi nikah tiga putri saya. Jadi oh iya, yang nomor satu itu sudah punya anak berapa, nomor dua, nomor tiga ya, cerita itu sajalah,” ungkapnya.
    Saat ditanya apakah ada pembahasan mengenai pemerintahan, Pratikno menegaskan bahwa tidak ada diskusi terkait hal tersebut.
    “Oh enggak lah, pening-pening Idul Fitri. Pak Joko Widodo kan juga sering bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Jadi kan enggak perlu lewat siapa pun bisa langsung,” jelasnya.
    Luthfi menyatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung sekitar 30 menit dan lebih banyak membahas kondisi Jawa Tengah.
    “Hanya silaturahmi terus tanya situasi Jawa Tengah, kita sudah bersama-sama dengan bupati-wali kota Jawa Tengah bersama-sama,” ungkapnya.
    Jokowi juga memberikan masukan terkait kinerja sebagai pejabat publik.
    “Sama beliau minta fokus, kerja untuk masyarakat, kerja untuk rakyat. Terus-terus itu yang disampaikan beliau,” tambahnya.
    Dalam kunjungan ini, Budi membahas program Koperasi Desa Merah Putih.
    “Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memang merupakan instrumen untuk memberantas rentenir tengkulak yang menyengsarakan masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan,” ujarnya.
    Jokowi berpesan agar program tersebut dijalankan dengan hati-hati agar benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat desa.
    Dalam kunjungannya, Bima ingin melihat langsung keberadaan destinasi wisata baru yang diperkenalkan oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, yaitu “Wisata Jokowi”.
    “Saya ke sini ini ingin membuktikan, waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya ‘Wisata Jokowi’. Ternyata ke sini benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” ujarnya.
    Ia juga mengapresiasi acara budaya dan pertunjukan seni yang meramaikan kawasan tersebut.
    Pertemuan mereka berlangsung selama 20 menit, dan Sri Mulyani menyatakan bahwa kunjungannya hanya untuk silaturahmi.
    “Silaturahmi saja,” ujarnya setelah pertemuan.
    “Ya Lebaran biasa (silaturahmi), sudah lama saya belum pernah ketemu,” ucapnya.
    Ini adalah pertemuan pertamanya dengan Jokowi sejak Oktober 2024 atau setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.
    Saat ditanya apakah ada pembicaraan mengenai proyek IKN, Basuki menegaskan bahwa tidak ada diskusi mengenai hal itu.
    “Tidak ada (pembicaraan IKN),” katanya. 
    (Penulis: Fristin Intan Sulistyowati, Romensy Augustino, I Editor: Gloria Setyvani Putri, Ferril Dennys, Diamanty Meiliana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiga Senjata Prabowo Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Siapkan Retaliasi?

    Tiga Senjata Prabowo Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Siapkan Retaliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana sedang mempersiapkan strategi untuk menghadapi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff terhadap produk asal Indonesia sebesar 32%.

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Noudhy Valdryno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah tiga kebijakan strategis untuk merespons kebijakan Trump.

    Ketiga kebijakan strategis yang dimaksud oleh Noudhy yaitu perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan penguatan resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Perluasan Mitra Dagang

    Terkait perluasan mitra dagang, Noudhy mengatakan Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada minggu pertama setelah dilantik.

    Blok kerja sama itu tercatat berkontribusi pada 40% nilai perdagangan global. Noudhy menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. 

    Selain keanggotan daam BRICS, Indonesia tercatat telah menandatangani perjanjian kerja sama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara Asean dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

    Blok kerja sama perdagangan bebas dan investasi ini mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke OECD yang mencakup 64% perdagangan global. 

    RI juga telah mengikat diri dalam sejumlah perjanjian dagang multilateral lainnya meliputi CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, serta perjanjian bilateral dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya. 

    Genjot Hilirisasi 

    Untuk aspek percepatan hilirisasi SDA, Noudhy menyebutkan bahwa Indonesia telah menerapkannya pada komoditas nikel sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil dari hilirisasi ini terlihat dari lonjakan ekspor nikel dan turunannya dari hanya USS$3,7 miliar pada 2014 menjadi US$34,3 miliar pada 2022. 

    Hilirisasi, terang Noudhy, nantinya juga akan didukung dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Resiliensi Konsumsi

    Yang terakhir memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Prabowo disebut memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu ditargetkan mencapai seluruh target penerima manfaat yakni 82 juta pada 2025. 

    Program lain yang dinilai memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri di antaranya adalah rencana pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Kebijakan Tarif Trump

    Penerapan tarif impor timbal balik 32% untuk produk asal Indonesia dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

  • Gibran Puji Didit Prabowo: Luar Biasa, Sowan ke Sana Kemari – Halaman all

    Gibran Puji Didit Prabowo: Luar Biasa, Sowan ke Sana Kemari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, putra Presiden RI Prabowo Subianto dinilai bisa diterima semua kalangan.

    Pujian tersebut dilontarkan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka.

    Gibran membenarkan bahwa Didit sejak di Jakarta memang telah memberi tahu dirinya akan bertolak ke Kota Bengawan untuk sowan ke kediaman Joko Widodo (Jokowi).

    “Hem Heem kemarin waktu open house di Jakarta memang beliau ini pengin mampir ke Solo,” ujar Gibran, di sela blusukan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (1/4/2025) siang.

    Gibran pun berkelakar dirinya kalah cepat dari Didit Prabowo yang lebih dulu sungkem kepada ayahnya.

    “Malah keduluan,” lanjut dia.

    Didit Prabowo disebut bisa diterima semua pihak seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maupun Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan Didit Prabowo di mata Gibran merupakan sosok yang hangat kepada semua orang.

    Ia mencontohkan seperti waktu perayaan ulang tahun beberapa waktu lalu, Didit Prabowo mempertemukan anak-anak Presiden RI dari masa ke masa.

    “Ya terakhir pada waktu ulang tahun, beliau saya lihat mas Didit selaku putra dari Pak Presiden Prabowo sangat harus kita apresiasi,” ungkap Gibran.

    “(Dia) Mengumpulkan semua tokoh-tokoh besar, tokoh muda,” imbuhnya.

    Gibran menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Didit tersebut luar biasa dan patut diapresiasi.

    “Saya kira hal luar biasa, beliau sowan ke sana kemari. Menggandeng semua anak-anak muda. Hal yang patut diapresiasi,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya Didit Prabowo usai mengikuti open house di Istana Negara langsung bertolak ke Solo untuk sowan ke kediaman Jokowi pada Senin (31/3/2025) siang.

    Penulis: Andreas Chris Febrianto

    Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Solo, Gibran Sebut Didit Prabowo Bisa Jadi Penyatu Tokoh-Tokoh Nasional

  • Tidak Jelas yang Dituduhkan, Memalsukan atau Membuat Palsu

    Tidak Jelas yang Dituduhkan, Memalsukan atau Membuat Palsu

    GELORA.CO – UGM menjawab tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan alumni Rismon Sianipar kepada Joko Widodo.

    Pihak kampus juga menepis tudingan adanya upaya melindungi Presiden Indoensia ke-7 tersebut.

    UGM memastikan bahwa ijazah Jokowi asli, dengan memiliki data pendukung sampai dengan lulus dan diwisuda pada 1985.

    Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto, menilai tuduhan Rismon Hasiholabn Sianpar harus dibuktikan secara hukum.

    Ada dua tindakan pemalsuan dalam ranah hukum pidana, yakni membuat palsu dan memalsukan.

    membuat palsu, artinya dokumen asli tidak pernah ada namun pelaku membuat surat atau akta dalam hal ini ijazah, seolah-olah itu ada dan asli.

     “Itu namanya membuat palsu,” kata Marcus dikutip, Kamis, 3 April 2025 di laman UGM.

    Kemudian, tindakan memalsukan, dalam hal ini ijazah atau skripsi yang dulunya pernah ada, tetapi mungkin rusak atau hilang, kemudian membuat dokumen baru seolah-olah itu adalah asli.

    “Dua duanya adalah kejahatan, dan ada ancaman pidana. Ini (Rismon) tidak jelas yang dituduhkan, memalsukan atau membuat palsu,” ujarnya.

    Menurut dia, tuduhan ijazah palsu kepada Joko Widodo sangat lemah.

    UGM, khususnya di Fakultas Kehutananemiliki banyak data pendukung yang menunjukkan bahwa Joko Widodo pernah kuliah, pernah ujian, dan pernah ikut yudisium.

    “Yang bersangkutan pernah wisuda, dan ada berita acara yang menunjukkan peristiwa tersebut, maka ijazah memang pernah ada,” ujarnya.

    “Bisa dibuktikan dan dapat ditemukan di Fakultas Kehutanan,” tegasnya.

    Terkait dengan bukti fisik skripsi atau ijazah menggunakan font time new roman atau memiliki kemiripan dengan font, seharusnya  Rismon tidak hanya melihat dari skripsi atau ijazah milik Joko Widodo semata.

    Harus membandingkan dengan skripsi dan ijazah dengan lulusan Fakultas Kehutanan UGM lainnya.

    Bahkan membandingkan skripsi yang diterbitkan di Fakultas Kehutanan di tahun-tahun sebelum Joko Widodo Lulus.

    “Apakah kemudian yang memiliki kemiripan, lalu dianggap palsu semua? Itu kesimpulan bukan seorang akademisi,” ujar dia.

    “Karena skripsi maupun ijazah banyak ditemukan di UGM dengan menggunakan huruf time new roman atau huruf yang hampir mirip dengannya,” beber Marcus.

    Di sisi lain, Marcus sangat menyesalkan jika masih ada pihak membuat isu dan menuduh bahwa UGM melindungi Joko Widodo terkait kepemilikan ijazah dan skripsi palsu. Tuduhan itu sangat keliru.

    “Jika kemudian ada dugaan bahwa UGM melakukan perlindungan atau perbuatan seolah-olah hanya untuk kepentingan Joko Widodo, itu sangat salah dan gegabah,” ucap Marcus.

    Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta mengatakan, bahwa soal pengunaan font time new roman, pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan Rismon, pada tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan.

    Maupun, huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan.

    “Bahkan ada di sekitar kampus, itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup), yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi,” ujarnya.

    “Fakta adanya mesin percetakan di sanur dan prima, juga seharusnya diketahui yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” ujarnya.

    Diketahui, sampul dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dicetak di percetakan.

    Namun seluruh isi tulisan skripsi setebal 91 halaman, masih menggunakan mesin ketik.

    “Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan,” ucapnya. (*)

  • PCO Ungkap Strategi Prabowo Hadapi Tarif Trump, Salah Satunya Masuk BRICS

    PCO Ungkap Strategi Prabowo Hadapi Tarif Trump, Salah Satunya Masuk BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terutama terkait penerapan tarif timbal balik (reciprocal tariff) 32% untuk produk Indonesia yang dijual ke pasar Negeri Paman Sam.

    Untuk diketahui, Presiden Trump telah secara resmi mengumumkan kebijakan tarif impor minimum 10% ke semua negara dan tarif lebih tinggi di kisaran 40% hingga 50% untuk sejumlah penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar. Kebijakan itu diumumkan Trump di Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025), waktu setempat. 

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Noudhy Valdryno mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah merancang berbagai kebijakan strategis sejak hari pertama dilantik. 

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy melalui siaran pers, Kamis (3/4/2025).

    Tiga kebijakan strategis yang dimaksud oleh Noudhy yaitu perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan penguatan resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Dalam perluasan mitra dagang, Noudhy mengatakan Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada minggu pertama setelah dilantik. Blok kerja sama itu tercatat berkontribusi pada 40% nilai perdagangan global. Noudhy menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. 

    Selain keanggotan daam BRICS, Indonesia tercatat telah menandatangani perjanjian kerja sama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara Asean dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Blok kerja sama perdagangan bebas dan investasi ini mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke OECD yang mencakup 64% perdagangan global. 

    RI juga telah mengikat diri dalam sejumlah perjanjian dagang multilateral lainnya meliputi CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, serta perjanjian bilateral dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya. 

    Untuk aspek percepatan hilirisasi SDA, Noudhy menyebutkan bahwa Indonesia telah menerapkannya pada komoditas nikel sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil dari hilirisasi ini terlihat dari lonjakan ekspor nikel dan turunannya dari hanya USS$3,7 miliar pada 2014 menjadi US$34,3 miliar pada 2022. 

    Hilirisasi, terang Noudhy, nantinya juga akan didukung dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Ketiga, memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Prabowo disebut memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu ditargetkan mencapai seluruh target penerima manfaat yakni 82 juta pada 2025. 

    Program lain yang dinilai memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri di antaranya adalah rencana pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Penerapan tarif impor timbal balik 32% untuk produk asal Indonesia dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

  • 9
                    
                        Wamendagri: "Wisata Jokowi" Jadi Destinasi Wisata Favorit Baru di Solo
                        Regional

    9 Wamendagri: "Wisata Jokowi" Jadi Destinasi Wisata Favorit Baru di Solo Regional

    Wamendagri: “Wisata Jokowi” Jadi Destinasi Wisata Favorit Baru di Solo
    Penulis
    SOLO, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    ) Bima Arya Sugiarto menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman pribadi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke Kota
    Solo
    , Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025).
    Kedatangannya tersebut, katanya, untuk memastikan secara langsung keberadaan destinasi wisata baru yang sebelumnya diperkenalkan oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, yakni ”
    Wisata Jokowi
    “.
    “Saya ke sini ini ingin membuktikan, waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada
    destinasi wisata favorit
    baru, namanya ‘Wisata Jokowi’. Ternyata ke sini benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” ujar Bima dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Kamis.
    Bima didampingi sang istri, Yane Ardian Racham, mengapresiasi meriahnya suasana di kediaman pribadi Jokowi.
    Hal ini terlihat dari adanya pertunjukan kesenian, budaya, serta banyaknya sentra kuliner di kawasan itu.
    Selain itu, masyarakat juga tampak berbondong-bondong bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 RI tersebut.
    Ia turut mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memadati kediaman pribadi Jokowi di Gang Kutai Utara Nomor 1 tersebut. Jokowi dan Bima juga sempat menikmati suguhan yang disajikan pengisi acara.
    Bima pun memuji semua pengisi kegiatan di depan rumah Jokowi, terutama orkestra dari SMKN 8 dan para budayawan. “Jadi apresiasi teman-teman SMK dan semua budayawan dan semua pengisi acara yang memeriahkan di sini,” ujar Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.