Tag: joko widodo

GELORA.CO – Praktisi telematika, Roy Suryo khawatir pembuat sistem Artificial Intelligence (AI) LISA di Universitas Gadjah Mada bisa menjadi tersangka selanjutnya di kasus ijazah Jokowi dan keabsahannya sebagai lulusan dari salah satu kampus tertua di Indonesia itu.

LISA (Lean Intelligent Service Assistant) adalah sebuah perangkat artisial yang dikembangkan oleh UGM University Services, sebuah sistem layanan terpadu satu pintu berbasis daring (portal) dan luring (GIK UGM) untuk kebutuhan mahasiswa (akademik, kemahasiswaan, administrasi).

Hal ini disampaikan Roy karena beredar video operasional LISA yang sempat ditanyakan tentang apakah Jokowi adalah alumni UGM. Hasilnya, LISA menjawab jika Joko Widodo yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia memang pernah kuliah di UGM di fakultas kehutanan, namun tidak lulus.

“Apakah developer atau pembuat LISA sendiri sekarang sudah bisa dijadikan korban tersangka karena jawaban mesin AI LISA yang dibuatnya secara tegas menyatakan bahwa Jokowi tidak lulus UGM ?,” kata Roy dalam tulisannya yang diterima Holopis.com, Minggu (7/12/2025).

Roy menyatakan bahwa data yang disampaikan LISA jelas merupakan hasil dari proyeksi database milik Universitas Gadjah Mada. Sebab seluruh informasi yang diolah oleh AI LISA diyakini bersumber dari Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan di UGM.

“LISA secara teknis ini dikembangkan oleh unit internal UGM, dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Botika. Basis pengetahuan LISA dibangun dari data internal UGM tentang akademik, administrasi, informasi kampus, dan bila diperlukan, data eksternal dari internet,” jelasnya.

Apalagi kata Roy, LISA tidak dirancang untuk kepentingan komersil, sehingga ia yakin sumber informasi yang dimiliki LISA murni berasal dari database yang dikelola oleh Universitas Gadjah Mada. Maka dari itu, Roy yang juga alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) Jurusan Ilmu Komunikasi dan Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat di FK UGM tersebut menaruh keyakinan kuat bahwa informasi yang disampaikan LISA adalah valid, bahwa Joko Widodo yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia tersebut tidak pernah tercatat lulus dari kampus tersebut.

Ia juga menyinggung soal kasus mesin LISA saat ini sedang tidak bisa digunakan karena sedang dilakukan perbaikan. Jika seandainya jawaban LISA berubah dari sebelumnya, dan menyatakan Jokowi memang lulusan UGM, namun faktanya tidak, jelas bola panasnya bisa menyasar ke pengembang platform AI tersebut, bahkan dapat berimplikasi ke hukum, yakni dugaan pelanggaran UU ITE.

“Apakah memanipulasi data atau respon LISA agar jawaban berubah, atau menyebarkan ulang jawaban lama sebagai palsu atau dipalsukan?. Interpretasi itu melanggar UU ITE, khususnya Pasal 32 dan 35. Karena orang yang secara sengaja memodifikasi output atau hasil LISA (misalnya edit video, teks, metadata) sehingga menghasilkan informasi palsu atau berbeda dari aslinya, kemudian menyebarkannya sebagai ‘hasil resmi LISA’ jelas bisa termasuk manipulasi atau pemalsuan informasi elektronik sebagaimana dilarang di Pasal 32 dan-atau 35 UU ITE,” tutur Roy Suryo.

Dengan demikian, berdasarkan informasi yang pernah disampaikan oleh mesin kecerdasan buatan milik UGM tersebut, serta hasil penelitian ilmiahnya tentang materi ijazah Joko Widodo bersama dengan dua koleganya, yakni Tifauziyah Tyassuma dan Rismon Hasiholan Sianipar, semakin memperkuat lagi bahwa Jokowi tidak pernah lulus UGM, dan ijazah S1 Fakultas Kehutanan adalah palsu.

Kalau pun hasil kajian ilmiahnya salah, dan ternyata Jokowi benar-benar punya ijazah asli yang murni dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), maka Presiden Republik Indonesia ke 7 tersebut hanya tinggal menunjukkannya dengan bangga ijazah tersebut ke publik, sama halnya yang dilakukan sejumlah pejabat lainnya.

“Kesimpulannya, kasus ijazah Jokowi yang secara teknis bisa dibuktikan 99,9% palsu ini memang makin kontroversisl dan memakan banyak korban. Semua terjadi karena ketidakjujuran dan ketidak negarawanan seseorang yang sebenarnya secara mudah tinggal menunjukkan saja buktinya, kalau memang ada yang asli, sebagaimana hakim MK Arsul Sani atau bahkan Barrack Obama dalam kasus ‘Birth Certificate’, tanpa repot membayar pengacara, relawan hingga preman,” pungkas Roy.