Tag: joko widodo

IKN Diproyeksikan Punya Penerbangan dan Kereta Antarnegara, Akuntan Ini Menyindir: Halu yang Masih Laku

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ibu Kota Nusantara (IKN) diproyeksikan punya penerbangan langsung dan kereta antarnegara. Kabar ini dikritik penulis kondang yang juga seorang akuntan, Tere Liye.

“Di Indonesia itu, hal-hal halu begini masiiih saja laku dijual,” tulisnya di media sosial, dikutip Kamis (11/12/2025).

Dia mengungkapkan, kabar semacam itu selalu dimulai dari investor dan pejabat yang percaya begitu saja. Disusul dengan jurnalis yang menulis beritanya.

“Duh Rabbi, daripada kalian haluuu banget bilang mau punya penerbangan dari LN, kereta antarnegara, mending pastikan dulu, IKN itu segera diisi. IKN tuh sudah menghabiskan 100 triliun lebih duit APBN,” ucapnya.

“Sementara ASN yang pindah ke sana baru 6.000 orang,” sambung pria bernama asli Darwis itu.

Padahal, kata dia, berbagai wacana sudah digembar-gemborkan Jokowi sejak lama. Termasuk penerbangan ke Jakarta yang dinilainya jauh dari masuk akal.

“Nah, kalau masih 2040, 2050 nanti penerbangannya, mending kalian fokus mindahin ASN deh. Biar IKN ini tambah ramai,” ucap alumni Fakultas Ekonomi UI tersebut.

“Hobiii banget halu. Besok-besok, kalian jangan-jangan mengklaim mau buka portal IKN – Klan Bintang. Terhubung langsung ke ZaramaraZ,” sindirnya.

Adapun wacana tersebut berembus saat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan kenegaraan dari Menteri Pengangkutan Serawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin, pada Rabu (10/12/2025).

Lee Kim Shin mengaku tertarik dengan pembangunan IKN. Karenanya dia mengungkapkan wacana pengembangan jalur kereta api dan penerbangan lintas negara dari IKN.
(Arya/Fajar)

11/12/2025 16:24
Jokowi Bilang Ada Operasi Politik hingga Tokoh Besar di Balik Isu Ijazah, Arif Wicaksono: Kalau Asli, Tunjukkan Saja ke Publik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat politik, ekonomi, dan sosial Arif Wicaksono merespons pernyataan Presiden RI ke-7, Jokowi, yang kembali menyinggung adanya operasi politik serta keterlibatan tokoh besar di balik isu ijazah palsu.

Dikatakan Arif, narasi serupa sudah kerap diulang dan tak lagi memberikan jawaban yang dibutuhkan publik.

Arif menegaskan, polemik ijazah yang terus mencuat seharusnya dapat diselesaikan dengan langkah sederhana jika memang tidak ada yang perlu disembunyikan.

“Selalu itu saja yang dia omongkan,” ujar Arif di X @arifbalikpapan1 (11/12/2025).

Ia menegaskan bahwa transparansi merupakan cara paling efektif untuk meredam spekulasi.

Publik, kata Arif, justru semakin bertanya-tanya karena isu tersebut tak kunjung diselesaikan secara terbuka.

“Kalau jujur asli mudah saja, tinggal tunjukkan ke publik,” tandasnya.

Baginya, selama klarifikasi tidak diberikan secara langsung dan terbuka, wacana soal ijazah palsu akan terus menjadi ruang perdebatan dan komoditas politik.

Sebelumnya, Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, menyebut bahwa justru jawaban semacam itu yang membuat polemik ini tak pernah benar-benar tuntas.

Herwin mengatakan bahwa setiap kali publik menagih klarifikasi soal dokumen ijazah, respons yang muncul justru berputar pada narasi adanya operasi politik atau keterlibatan pihak tertentu.

“Setiap kali ditanya dokumennya, jawabannya selalu muter ke ada operasi politik, ada orang besar, ada pihak tertentu,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Rabu (10/12/2025).

Ia menganggap pola jawaban seperti itu hanya memperpanjang persoalan.

11/12/2025 10:32
Hendri Satrio: Setelah Purbaya, KDM Kesalip Lagi Gubernur Aceh

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Hendri Satrio menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM disalip Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.

“Kliatannya KDM kesalip lagi, kesalip Gubernur Aceh, Mualem,” tulis Hendri dikutip dari unggahannya di X, Kamis (11/12/2025).

Itu, kata dia, bukan pertama kalinya. Sebelumnya, KDM juga kesalip Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,

“Setelah sebelumnya kesalip Purbaya, ya gak? ya gak? ya gak?” ujarnya.

Hendri tak menjelaskan konteks pernyataannya. Hanya saja, sebelumnya KDM menjadi tokoh politik yang mengemuka di ruang digital.

KDM kerap viral di media sosial dan banyak diliput media. Karena aksinya yang dianggap dengan rakyat.

Dia bahkan dianggap sebagai Mulyono selanjutnya. Merujuk pada Presiden ke-7 Jokowi yang sebelumnya juga dianggap sebagai politisi yang dekat dengan rakyat dengan gaya blusukannya.

Belakangan, pejabat publik yang muncul dengan narasi positif di ruang digital datang dengan nama Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya dikenal dengan sosok yang lugas.

Baru-baru ini, terutama sejak banjir dan longsor di Sumatera, Gubernur Aceh Mualem mendapat banyak sorotan dari media. Pernyataannya juga viral di media sosial.

Mualem digambarkan sebagai sosok yang memperjuangkan masyarakat. Terutama warga Aceh.
(Arya/Fajar)

11/12/2025 10:29
Tersangka Ijazah Jokowi Kompak Buat Program untuk Korban Bencana Sumatera-Aceh

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dokter Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa membagikan momen menarik.

Momen yang dibagikan ini terkait kebersamaannya dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar.

Ketiganya sebelumnya didapatkan jadi tersangka dari isu ijazah palsu yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo.

Kini lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dokter Tifa membagikan momen berkumpul tiga orang ini.

Ia menyebut perkumpulannya sebagai Tiga Otak, Tiga Hati, Satu Aksi: RRT. Dan mengaku senang jika berkumpul seperti ini.

“Tiga Otak, Tiga Hati, Satu Aksi: RRT Paliiiing bahagia, jika bisa duduk bertiga begini.
Kesempatan mahal, karena kesibukan dan concern kami masing-masing. Tetapi hati selalu bertaut. Dan setiap bertemu, selalu ada saja ide dan gagasan yang segera akan terwujud,” tulisnya dikutip Rabu (10/12/2025).

“Kami bertiga, mas Roy, Rismon, dan saya dr Tifa, adalah jenis manusia action, bukan manusia wacana. Dan pikiran, jiwa, dan hati kami adalah untuk bangsa dan negara ini,” tuturnya.

Di pertemuan ini juga, Dokter Tifa mengungkap ketiganya membahas soal kontribusinya untuk membantu korban terdampak bencana banjir di Sumatra dan Aceh.

“Maka selain kami bertemu untuk rapat soal hukum dan konferensi pers, kami langsung bahas, bagaimana kontribusi kami kepada masalah besar di depan mata, yaitu Bencana Sumatera,” ungkapnya.

Hasilnya, ketiganya sepakat untuk menciptakan salah satu program untuk memberikan kontribusi.

“Sepakat kami membuat Program yang kami namakan: Program Biorestorasi Pasca Bencana Besar Sumatera Berbasis Data Science Inisiator kolaboratif: Roy Suryo – Rismon Sianipar – dr Tifauzia Tyassuma,” paparnya.

11/12/2025 06:14
Jokowi Buka-bukaan soal Isu Ijazah

Jokowi Buka-bukaan soal Isu Ijazah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bicara lebih terbuka soal isu ijazah palsu yang selama empat tahun terakhir menjadi perhatian publik.
Dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya di Solo, Selasa (9/12/2025) malam,
Jokowi
beberapa kali menegaskan bahwa isu itu bukan sekadar tudingan liar.
Ia menduga kuat ada “agenda besar politik” dan “
operasi politik
” yang sengaja digerakkan untuk merusak reputasinya.
Padahal,
Universitas Gadjah Mada
(UGM) sebagai kampus tempat Jokowi kuliah telah menyatakan bahwa presiden ke-7 RI tersebut merupakan lulusan mereka.
“Yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana,” kata Jokowi.
Jokowi mengaku heran bagaimana isu yang sudah berulang kali dibantah justru terus diputar.
Ia menyebut, ada kepentingan tertentu yang sengaja merawat keraguan publik.
“Yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun enggak rampung-rampung,” ucap dia.
Menurut Jokowi, isu tersebut tampak dirancang untuk merendahkan dan menurunkan reputasinya.
“Ya mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh, semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main, kan mesti kepentingan politiknya di situ,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung kegelisahannya melihat energi publik tersedot pada isu yang menurutnya tidak substantif.
Ia menekankan pentingnya fokus pada agenda besar negara, termasuk perubahan teknologi yang pesat.
“Untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena
artificial intelligence
, karena
humanoid robotic
,” tutur Jokowi.
“Jangan malah kita, energi besar kita, kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan,” ucap dia.
Ketika pembawa acara Frisca Clarissa bertanya apakah memang ada agenda tertentu dan “orang besar” di balik isu
ijazah palsu
, Jokowi tidak menampik.
“Iya,” jawabnya singkat.
Frisca kembali menggali apakah Jokowi mengetahui siapa sosok besar itu.
“Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tidak perlu saya sampaikan,” kata dia.
Jokowi menegaskan bahwa logika hukum menempatkan beban pembuktian pada pihak penuduh.
Ia mengaku selama empat tahun memilih diam karena merasa cukup memegang bukti asli, namun kini menunggu proses hukum berjalan.
“Ya ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan dibicarakan, dan sebetulnya sudah 4 tahun diam tidak banyak menanggapi, karena tahu ijazahnya saya pegang gitu loh. Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu,” kata Jokowi.
Ia memastikan proses hukum adalah forum paling sah untuk menyelesaikan tuduhan itu.
“Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh, itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa,” ujar dia.
Jokowi memastikan seluruh ijazah pendidikannya dari sekolah dasar hingga Universitas Gadjah Mada akan ia tunjukkan di persidangan.
Langkah ini, menurut dia, sekaligus menjadi edukasi publik agar tidak mudah memfitnah.
“Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang,” ujar dia.
Sementara, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, pernyataan Jokowi dalam wawancara eksklusif ini menandai pergeseran sikap yang lebih tegas.
Pertama, menurut Adi, Jokowi ingin menegaskan bahwa arena penyelesaian isu ini adalah pengadilan, bukan perang narasi.
“Sepertinya bagi Jokowi pembuktian ijazah hanya di pengadilan, bukan saling perang narasi politik. Karena yang berkekuatan hukum pengadilan, bukan pendapat politik. Publik sangat nunggu itu pembuktian nanti di pengadilan. Biar terang benderang siapa yang salah dan siapa yang benar,” kata Adi.
Kedua, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu melihat Jokowi semakin eksplisit soal orkestrasi politik di balik isu tersebut.
“Jika betul omongan Jokowi, menarik jika di-
spill
siapa yang operasikan isu ijazah. Ini kali kedua Jokowi secara terbuka ‘menyebut’ ada pihak yang mengorkestrasi di belakang ijazah. Sebelumnya nyebut ada orang besar, kini menyebut ada operasi politik,” ucap dia.
Adi menilai, format wawancara eksklusif menjadi sinyal bahwa Jokowi ingin menunjukkan ketegasannya.
“Wawancara eksklusif dengan Kompas TV ini sepertinya Jokowi ingin kasih pesan bahwa yang nuduh dan yang mengoperasikan ijazah bakal dilawan di pengadilan. Biasanya selama ini Jokowi hanya bicara sepotong-sepotong soal tudingan ijazah lewat
door
setop media, kini dengan wawancara eksklusif di Kompas TV, pesannya khusus kalau Jokowi ingin lawan yang nuduh itu lewat jalur hukum,” ucap dia.
Polda Metro Jaya resmi menetapkan delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan mendalam dengan melibatkan sejumlah ahli di bidang hukum pidana, ITE, komunikasi sosial, hingga bahasa.
Sebelumnya, polisi telah memastikan
ijazah Jokowi
yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan dokumen asli dan sah secara hukum.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, serta manipulasi data elektronik.
“Telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, edit, dan manipulasi data elektronik,” ujar Asep, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Mereka adalah Eggi Sudjana (ES), Kurnia Tri Royani (KTR), M Rizal Fadillah (MRF), Rustam Effendi (RE), Damai Hari Lubis (DHL), Roy Suryo (RS), Rismon Hasiholan Sianipar (RHS), dan Tifauziah Tyassuma (TT).
Asep menuturkan, delapan tersangka tersebut dibagi dalam dua klaster.
Klaster pertama terdiri dari ES, KTR, MRF, RE, dan DHL.
Sementara klaster kedua meliputi RS, RHS, dan TT.
“Untuk tersangka dari klaster pertama dikenakan Pasal 310, Pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27a Juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE,” ujar Asep.
Sedangkan untuk klaster kedua, para tersangka dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 Juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat 1, serta pasal-pasal lain di bawah Undang-Undang ITE.
“Penentuan klaster adalah berdasarkan fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik dan sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan masing-masing tersangka,” ujar dia.
Kapolda mengungkapkan, proses penetapan tersangka dilakukan setelah melalui asistensi dan gelar perkara yang menghadirkan sejumlah pengawas dan ahli.
“Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara yang melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal,” kata Asep.
Dalam proses itu, penyidik meminta keterangan ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa.
Selain itu, gelar perkara di Direktorat Reserse Kriminal Umum turut dihadiri perwakilan dari Itwasda, Wasidik, Propam, dan Bidkum untuk memastikan penyidikan berjalan transparan dan ilmiah.
Penyidik menyita sebanyak 723 item barang bukti, termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan keaslian ijazah Joko Widodo.
“Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik,” ujar Asep.
Kapolda menegaskan bahwa penanganan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi dilakukan murni sebagai proses penegakan hukum.
“Kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel,” kata dia.
Ia mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
“Serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu,” ujar Asep.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga memastikan bahwa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi adalah asli.
Penyelidikan dilakukan bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri yang memeriksa dokumen secara saintifik.
“Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681/KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam konferensi pers sebelumnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/12/2025 06:12
Prabowo Diminta Pertimbangkan Ulang untuk Pertahankan Bahlil jadi Menteri

GELORA.CO – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto harus mempertimbangkan ulang untuk mempertahankan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

“Prabowo harus pertimbangkan [posisi] Bahlil ini untuk dipertahankan,” kata Jerry di Jakarta, Rabu, 10 Desember 2025.

Jerry menyampaikan demikian karena presiden pun dibohongi atau dikibuli Bahlil soal listrik di Aceh Tamiang yang disebutnya sudah 100 persen menyala. Faktanya, tidak sesuai yang dilaporkan Bahlil.

“Jangan pilih menteri yang ngomongnya berubah-ubah dan tak jujur. Bayangkan, presiden saja dia kibulin,” ujarnya.

“Saya kira mindset-nya ikut model kepemimpinannya ikut mantan bosnya Jokowi yang suka berbohong,” katanya.

Jerry lebih lanjut menyampaikan, menteri yang memiliki tanggung jawab besar di bidang energi dan sumber daya mineral, seharusnya memiliki karakter kuat dan memiliki orientasi tegas untuk terus berpihak pada rakyat.

“Jadi kecerdasan Intelectual quition (IQ) dia lemah, bahkan emotional quition (EQ),” ujarnya.

Bukan hanya itu, kata Jerry, menteri juga harus memiliki kompetensi sesuai bidang yang dijabatnya. Dengan demikian, kebijakannya selalu berdasarkan kajian.

“Apalagi di era dunia sedang menghadapi triple planetary crisis,” katanya.

Dalam berbagai kondisi, terkhusus ketika ekonomi tidak baik-baik saja, setiap menteri memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bukan hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi caranya juga dengan menerapkan sistem keberlanjutan dan memiliki dampak terhadap masyarakat lokal.***

10/12/2025 22:47
Jokowi Pastikan Teruskan Proses Hukum Ijazah Palsu: Jangan Sampai Gampang Nuduh Orang

Jokowi Pastikan Teruskan Proses Hukum Ijazah Palsu: Jangan Sampai Gampang Nuduh Orang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya akan meneruskan proses hukum kasus ijazah palsu. Hal ini untuk memberikan pembelajaran sekaligus efek jera kepada para tersangka agar tidak menyebar fitnah.
Hal tersebut
Jokowi
sampaikan dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025).
“Ya untuk pembelajaran kita semua, jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina, fitnah, mencemarkan nama baik seseorang,” ujar Jokowi.
Jokowi berpandangan, demi pembelajaran, maka harus dilakukan
penegakan hukum
. Menurutnya, keaslian ijazahnya akan lebih baik jika diputuskan di pengadilan, agar lebih adil.
“Itu forum paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya, dari SD, SMP, SMA, universitas semua. Akan saya bawa,” tegasnya.
Sementara itu, Jokowi mengajak semua pihak berfokus pada hal besar demi kepentingan negara. Dia meminta agar orang-orang tidak menghabiskan energinya hanya untuk mengurus ijazahnya saja.
“Tapi mestinya dalam masa-masa ekstrem seperti ini, kita konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara. Misalnya yang berkaitan menghadapi masalah-masalah ekstrem, perubahan karena AI, sehingga jangan energi besar kita pakai untuk urusan ringan,” imbuh Jokowi.
Sebelumnya, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan
ijazah palsu
yang diarahkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Adapun kedelapan tersangka tersebut adalah:
1. Eggi Sudjana
2. Kurnia Tri Royani
3. M Rizal Fadillah
4. Rustam Effendi
5. Damai Hari Lubis
6. Roy Suryo
7. Rismon Sianipar
8. Tifauziah Tyassuma.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 11:24
UGM Jelaskan Soal AI LISA Tidak Akurat, Ahmad Khozinuddin: Publik Makin Yakin Ijazah Jokowi Tidak Asli

Polemik ini langsung menuai perhatian publik, termasuk pengacara Ahmad Khozinudin, S.H. Ia menilai sebuah teknologi bisa keliru, tetapi tidak mungkin berbohong.

“Kejujuran LISA patut diapresiasi. LISA menyatakan Jokowi tak lulus UGM berdasarkan data base yang di-input dalam sistem ini. Untuk mahasiswa lainnya, terbukti LISA juga jujur menyatakan lulus. Artinya, kemungkinan LISA bohong 0%. Berbeda dengan Jokowi yang terbukti banyak berbohong dan potensial bohong lagi hingga 1.000%,” ujarnya dalam unggahan media sosialnya.

Lanjut Ahmad, tekanan terhadap pihak-pihak yang mengkritisi isu ijazah Jokowi.

“Hari ini, represi soal ijazah tidak hanya menekan anak bangsa untuk merdeka menyampaikan pendapatnya. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, Rustam Efendi, dan beberapa anak bangsa lainnya, direpresi hanya karena memiliki kesimpulan ijazah Jokowi palsu. Akan tetapi, LISA UGM pun menjadi tumbal represi ijazah Jokowi,” tulisnya.

Ahmad menilai publik hanya ingin kejelasan, sementara sikap Jokowi dianggap menutup-nutupi.

“Tidak ada kewenangan rakyat untuk melihat ijazahnya, tidak ada kewajiban dia menunjukkan ijazahnya. Dia lupa, seluruh hidupnya selama menjadi Presiden dibiayai dari pajak rakyat,” lanjutnya.

Dikatakan Ahmad, pembelaan dari UGM, aparat, hingga relawan tidak membuat publik yakin terhadap keaslian dokumen itu.

“Pembelaan UGM, Polisi, hingga seluruh Relawan, tak membuat Rakyat yakin ijazahnya asli. Bahkan, hal itu justru memperteguh keyakinan ijazah Jokowi palsu,” tulisnya lagi.

10/12/2025 10:39
Jokowi Blak-blakan Soal ‘Orang Besar’ dan Operasi Politik di Balik Isu Ijazah Palsu: Gampang Ditebak

GELORA.CO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengungkap ada agenda besar di balik isu ijazah palsu yang sudah empat tahunan bergulir.

Jokowi selama ini diam saja dan tidak banyak menanggapi karena dia yakin dengan ijazah asli yang dipegangnya.

Dia tidak menunjukkan ijazah karena dua alasan. Pertama, karena ada aduan di Bareskrim.

“Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu. Coba dibuktikannya seperti apa?,” katanya dikutip dari wawancara eksklusif Kompas TV pada Selasa (9/12/2025).

Menurut Jokowi, akan lebih baik kalau pembuktian tudingan ijazah palsu ini di pengadilan karena akan kelihatan proses hukum yang adil.

“Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?,” kata Jokowi sambil tersenyum.

Jokowi melihat ada agenda besar politik dan ada operasi politik sehingga isu ijazah palsu ini sampai bertahun-tahun tidak selesai.

Menurut Jokowi, ada keinginan pihak tertentu yang mau men-downgrade dan menurunkan reputasi yang dia miliki.

“Meskipun saya enggak merasa punya reputasi apa-apa,” ujarnya sambil tersenyum.

Kenapa harus diturunkan reputasinya?

Jokowi menduga ada kepentingan politik di baliknya.

“Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan mesti ada kepentingan politiknya di situ,” katanya.

Jokowi pun masih dengan keyakinannya bahwa ada orang besar di balik isu ijazah palsu terhadap dirinya.

“Saya pastikan. Iya,” katanya.

Siapa orang besar itu?

“Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi (saya) tidak tidak berusaha sampaikan,” jawabnya.

Menurut Jokowi, di tengah masa-masa ekstrem seperti ini, seharusnya konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini.

“Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robot. Sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya ya urusan ringan,” ujarnya.

Tolak Mediasi

Masih dalam wawancara eksklusif Kompas TV, Jokowi juga menutup pintu mediasi di kasus tudingan ijazah palsu yang kini sudah menyeret Roy Suryo Cs sebagai tersangka.

Menurut Jokowi untuk pembelajaran bersama, kasus ini lebih baik diputuskan di ranah hukum.

“Iya, untuk pembelajaran kita semuanya. Bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang,” kata Jokowi dikutip dari wawancara Eksklusif Kompas TV pada Selasa (9/12/2025).

Jokowi berharap demi penegakan hukum kasus ini bisa diputus di pengadilan.

“Akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya,” katanya.

Jokowi juga berjanji akan menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan.

“Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya akan saya bawa,” tegasnya.

Jokowi khawatir jika isu ijazah palsu ini terus bergulir, maka akan merembet yang lainnya seperti menteri, presiden, gubernur, bupati, walikota, dengan semuanya dengan tuduhan asal-asalan.

“Ini untuk pembelajaran kita semuanya,” tegasnya.

Digugat di PN Solo

Sidang gugatan warga negara (citizen lawsuit) tentang ijazah Jokowi kini bergulir di Pengadilan Negeri Solo.

Gugatan ini diajukan dua alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto.

Citizen lawsuit adalah mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga.

Sebelumnya, Top Taufan dan Bangun Sutoto menggugat Jokowi (tergugat 1). Rektor UGM Prof. Ova Emilia (tergugat II), Wakil Rektor UGM Prof Wening (tergugat III), dan Kepolisian Republik Indonesia (tergugat IV).

Mediasi perkara ini buntu sehingga dilanjutkan dengan sidang pokok perkata.

Dalam sidang itu, para tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan yang diajukan dua alumnus UGM tersebut.

Namun, dalam putusan sela yang dibacakan di persidangan pada Selasa (9/12/2025), eksepsi para tergugat itu ditolak majelis hakim.

Dengan penolakan ini akhirnya PN Solo akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Sidang ini digelar secara e-litigasi sehingga para pihak tidak hadir secara langsung.

Humas PN Solo, Subagyo, menyampaikan bahwa sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Selasa, 23 Desember 2025, dengan agenda pembuktian surat dari pihak penggugat.

“Para penggugat diminta mengunggah bukti surat bermeterai sebelum tanggal persidangan. Pada sidang 23 Desember 2025 pukul 10.00 WIB, bukti harus dibawa lengkap dengan pembanding,” jelas Subagyo, setelah persidangan.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufiq, menyatakan putusan sela ini sebagai kemajuan signifikan dalam membuka ruang transparansi bagi publik.

“Ini kemenangan bagi rakyat Indonesia. Penolakan eksepsi menunjukkan perkara ini layak diuji secara terbuka,” ujar Taufiq.

Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, menyatakan pihaknya menghormati putusan tersebut.

“Kami menghormati putusan sela yang menyatakan PN Surakarta berwenang memeriksa perkara ini, dan kami akan mengikuti proses selanjutnya,” kata Irpan.

Siapakah majelis hakim yang menolak eksepsi Jokowi?

Ternyata hakim ini adalah pengganti dari majelis yang sudah ditetapkan sebelumnya.

PN Solo sebelumnya menunjuk Putu Gde Hariadi, Sutikna, dan Fatarony, sebagai majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan tersebut.

Kemudian pihak penggugat mengajukan pergantian majelis hakim.

Para penggugat beralasan ketiga hakim tersebut merupakan majelis hakim yang memimpin persidangan gugatan soal ijazah Jokowi sebelumnya.

Akhirnya majelis pun diganti menjadi Achmad Satibi sebagai ketua majelis dan dua hakim anggota yakni Aris Gunawan dan Lulik Djatikumoro.

Humas PN Solo, Subagyo menjelaskan alasan PN Solo mengganti ketiga hakim tersebut karena salah satu hakim sebelumnya, yaitu Sutikna, mendapatkan promosi di Pengadilan Tinggi Kupang

10/12/2025 09:54
LISA UGM Dinonaktifkan Usai Jawab Jokowi Bukan Alumni, Roy Suryo: Lucunya, Bak Srimulat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kecerdasan buatan milik Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama LISA (Lean Intelligent Service Assistant) menjadi sorotan publik setelah responsnya mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) beredar luas di media sosial.

Dalam video yang viral, LISA menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumni UGM ketika ditanya soal status pendidikan Jokowi. Setelah menuai polemik, layanan LISA disebut dihentikan sementara untuk dilakukan perbaikan.

Pakar Telematika Roy Suryo ikut angkat bicara. Dalam keterangan tertulis, dikatakan Roy, jika penghentian LISA dilakukan secara tergesa-gesa.

“Jawaban ‘jujur’ LISA terkait pertanyaan ‘apakah JkW lulusan UGM’ dan dijawab LISA ‘tidak lulus UGM’ maka layanan LISA dihentikan sampai sekarang sehingga banyak yang menyebutnya ‘pensiun dini’ sungguh terlalu,” ujar Roy, dikutip Rabu (10/12/2025).

Dijelaskan Roy, kini LISA dikembangkan oleh unit internal UGM yakni Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan dengan menggandeng Botika sebagai mitra teknis.

Basis data LISA, kata dia, mengambil rujukan dari data internal kampus serta sejumlah informasi eksternal bila diperlukan.

Namun, ia menekankan bahwa LISA tidak dirancang untuk menyimpan data pribadi, berbeda dengan AI komersial seperti ChatGPT atau Gemini. Karena itu, Roy menyindir langkah perbaikan sistem yang kini dilakukan UGM.

“Lucunya, bak Srimulat, penonaktifan LISA sekarang ini disebut sedang terus disempurnakan melalui proses pelatihan berkelanjutan,” kata Roy.

Ia juga mempertanyakan apabila nantinya jawaban LISA soal status Jokowi sebagai alumni UGM berubah dari jawaban sebelumnya.

10/12/2025 09:05