Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Eks PM Malaysia Mahathir Mohamad Dirawat di Rumah Sakit karena Kelelahan

    Eks PM Malaysia Mahathir Mohamad Dirawat di Rumah Sakit karena Kelelahan

    Jakarta – Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dirawat di rumah sakit akibat kelelahan. Mahathir dilaporkan dirawat setelah meninggalkan acara piknik perayaan ulang tahunnya yang ke-100 lebih awal.

    Dilansir Reuters, Minggu (13/7/2025), Mahathir memiliki riwayat gangguan jantung dan telah menjalani operasi bypass. Ia telah dirawat di rumah sakit berulang kali dalam beberapa tahun terakhir, terakhir pada bulan Oktober karena infeksi saluran pernapasan.

    Kini Mahathir sedang menjalani observasi di Institut Jantung Nasional di Kuala Lumpur karena masalah yang berkaitan dengan kelelahan.

    “Ia sedang beristirahat, tetapi kami perkirakan ia akan pulang malam ini,” demikian pernyataan kantor Mahathir tersebut.

    Mahathir disebut menyetir sendiri ke acara tersebut yang juga menandai ulang tahun ke-99 istrinya, Hasmah Mohd Ali, sehari sebelumnya. Berdasarkan laporan media lokal, Mahathir bersepeda selama satu jam sebelum tampak lelah. Diketahui, ulang tahun Mahathir jatuh pada hari Kamis.

    Mahathir menjabat sebagai perdana menteri selama 22 tahun hingga 2003. Ia kembali menjabat pada tahun 2018 setelah memimpin koalisi oposisi meraih kemenangan bersejarah, tetapi pemerintahannya runtuh dalam waktu kurang dari dua tahun akibat pertikaian internal.

    Tonton juga video “Eks PM Malaysia Mahathir Mohamad Temui Jokowi di Solo” di sini:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kepala PPAPT: Pendaftar KIP Kuliah 2025 Tembus 900 Ribu, Tapi Kuota Terbatas – Page 3

    Kepala PPAPT: Pendaftar KIP Kuliah 2025 Tembus 900 Ribu, Tapi Kuota Terbatas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Henri Togar Hasiholan Tambunan mengatakan, antusiasme pendaftar Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah 2025 amat tinggi.

    Menurut Hendri, tercatat hingga Juni 2025, sudah ada 921 ribu yang mengajukan. Namun, Hendri menyebut, kuota KIP Kuliah 2025 amat terbatas yakni hanya untuk 200 ribu orang.

    “Di tahun 2025 sampai bulan Juni, ini sudah sampai 921 ribu yang mengajukan KIP Kuliah. Sementara kuota yang tersedia di kami, itu hanya sekitar 200 ribu,” ujar Hendri dalam diskusi publik Pengukuhan Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII Periode 2025-2030 di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/7/2025).

    Oleh sebab itu, Hendri mengatakan, Pemerintah Pusat tak bisa menampung semua pendaftar karena keterbatasan kuota. Meski begitu, dia bilang upaya untuk menambah kuota penerima KIP Kuliah terus dilakukan.

    “Mungkin ini menjadi tugas kita, kami juga berupaya untuk menambah kuota supaya apa? Supaya mereka yang mengajukan KIP kuliah ini bisa kita cover,” kata Hendri.

    Selain itu, pihaknya juga tengah mencari cara lain yakni dengan melakukan pendekatan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Hendri berharap, Pemda juga ikut membantu agar para pendaftar KIP Kuliah bisa ditampung melalui cara lain.

    “Kita memang harus terus bicarakan lagi dengan pemerintah daerah, agar itu tadi semua anak bangsa yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, apakah dia mampu atau tidak mampu, kita harus jamin mereka bisa mendapatkan pendidikan ke jenjang yang tinggi,” ucap Hendri.

     

    Tak hanya KIP Kuliah, Jokowi juga menawarkan kartu pra-kerja yang mengatasi permasalahan pengangguran.

  • Perubahan Arah Dua Isu Panas, Said Didu Sebut Era saat Ini adalah Jokowi Tiga Periode

    Perubahan Arah Dua Isu Panas, Said Didu Sebut Era saat Ini adalah Jokowi Tiga Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti tajam dua isu yang saat ini tengah hangat-hangatnya jadi pembahasan.

    Isu pertama terkait pembahasan rencana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dan isu kedua dan sudah panjang menjadi pembahasan yaitu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said memberikan sorotan terkait dua isu ini.

    Ia menyebut adanya perubahan arah dari kedua pembahasan ini.

    Terkait isu pertama, pemakzulan Wapres Gibran menurut ada andil untuk perubahan arah.

    “Perbuahan arah atas  : 

    1) Usulan pemakzulan Gibran dan,” tulisnya dikutip Minggu (13/7/2025).

    Sementara untuk isu ijazah palsu Jokowi, menurut Said Didu ada faktor yang membuat isu selalu terhambat khususnya penunjukkan ijazah asli.

    “2) pengungkapan kasus ijazah palsu, 

    menjadi melemah bahkan akan dihambat karena

    infonya karena ada  “perintah singkat” dari Solo : “hambalang harus pegang komitmen”,” sebutnya.

    Terkait hal ini, Said Didu pun menaruh curiga ada pengaruh besar dan langsung dari mantan Presiden Jokowi Widodo.

    “Kalau info ini benar maka ini bukan lagi matahari kembar,” tuturnya.

    “tapi ini adalah Jokowi 3 Priode,” terangnya.

    Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana memaparkan kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ia menyebut ada tiga jalan dari sisi hukum tata negara.

    Ia menjelaskan, pemakzulan Gibran mesti melibatkan tiga lembaga. DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

  • Laporan Jokowi Naik Penyidikan, Pengamat: Hukum di Indonesia Berada di Bawah Kendali Politik

    Laporan Jokowi Naik Penyidikan, Pengamat: Hukum di Indonesia Berada di Bawah Kendali Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto memberikan sorotan tajam terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menaikkan kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tahap penyidikan.

    Pihak Jokowi mengklaim hal tersebut menandakan kebenaran.

    “Ditingkatkannya ke tahap penyidikan menandakan pengaduan yang disampaikan Pak Jokowi mengandung kebenaran dan merupakan tindak pidana,” kata pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara, kepada wartawan.

    Adapun Rivai mengungkap harapan besar Jokowi dengan naiknya kasus ini ke tahap penyidikan yaitu nama baiknya bisa pulih.

    Merespons hal tersebut, Gigin Praginanto pun memberikan sorotan tajam dengan naiknya kasus tudingan ijazah palsu ini ke tahap penyidikan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin menyorot naiknya kasus ini ke tahap penyidikan.

    “Kasus ijazah palsu yang sudah naik ke tahap penyidikan,” tulisnya dikutip Minggu (13/7/2025).

    Melihat hal ini, ia menyebut dunia bakalan tahu bagaimana kacaunya hukum di Indonesia.

    Bahkan, Gigin mengatakan untuk hukum di Indonesia saat ini justru cenderung dikendalikan oleh politik.

    “Mempertontonkan kepada dunia bahwa hukum di sini berada di bawah kendali politik,” terangnya.

    Ada pun gelar perkara khusus yang digelar di Bareskrim Polri, Rabu (9/7/2025) kemarin, tampaknya belum membuahkan hasil terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Bagaimana tidak, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro dianggap tidak menampilkan bukti konkret keaslian ijazah Jokowi.

  • Relawan Jokowi Tuding Habib Rizieq Jadi Konsultan Gerakan Pemakzulan Gibran: Ini Kelompok Virus!

    Relawan Jokowi Tuding Habib Rizieq Jadi Konsultan Gerakan Pemakzulan Gibran: Ini Kelompok Virus!

    GELORA.CO – Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro menuding Habib Rizieq Shihab menjadi konsultan gerakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka . Relawan Joko Widodo (Jokowi) ini pun menilai gerakan pemakzulan Gibran tersebut sebagai virus.

    “Ini kelompok virus. Mereka tuh bergabung dengan kelompok-kelompok aliran tertentu. Kayak HTI. Wahabi,” kata Norman dalam Podcast To the Point Aja di YouTube SindoNews dikutip pada Sabtu (12/7/2025).

    Dia pun menuding gerakan pemakzulan tersebut bertujuan untuk menggantikan kekuasaan tanpa keluar keringat. “Makanya konsultasi mereka itu ke mana? Ke Habib Rizieq,” ujar Norman.

    Norman bahkan menuding Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, hingga Mayor Jenderal (Purn) Soenarko bagian dari kelompok yang mendorong pemakzulan tersebut. Dia juga menuding ada pengacara Roy Suryo sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

    Diketahui, HTI telah dibubarkan dan dilarang di era Pemerintahan Jokowi pada 19 Juli 2017. “Kalau yang sekarang ini yang lagi ini nih Roy Suryo. Termasuk pengacaranya itu betul-betul HTI itu,” tuturnya.

    Dia menuturkan, kelompok itu benci terhadap kepolisian dan lembaga-lembaga negara. “Sekarang DPD (mereka, red) benci itu,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengaku bahwa Pimpinan DPR belum menerima Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan wakil presiden (wapres). Diketahui, FPPTNI mengirimkan surat tersebut ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6/2025).

    “Belum ada (surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI di pimpinan),” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Kendati demikian, Puan menyampaikan, pihaknya akan memeriksa kembali segala surat yang ada termasuk dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia pun mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti surat tersebut dengan proses dan mekanisme yang berlaku.

    “Dan terkait dengan surat, kita akan cek kembali. Apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI terus mendesak DPR untuk menggubris surat ihwal pemakzulan Gibran. Hal itu merespons belum dibacanya surat pemakzulan Gibran oleh Pimpinan DPR.

    “Ya seperti saya tadi ngomong-ngomong sama teman-teman masalah konten tuntutan kita tetap sebar luaskan meski tidak ada tanggapan dari DPR. Terus kita gulirkan tentang tuntutan itu ya. Karena ini masalah bangsa kadang-kadang kita buktikan tapi tidak ada yang peduli lho kok nggak ada yang peduli,” ujar Fachrul di sebuah hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).

    “Kita terus desak terus kita kembalikan ke hati nurani kalian masa ini didiamkan terus,” tutur dia.

    Diketahui, FPPTNI mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut. Berdasarkan surat nomor surat 003/FPPTNI/V/2025 yang diterima, dituliskan bahwa pihak Forum Purnawirawan menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi wapres.

    “Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian isi surat tersebut, Selasa (3/6/2025).

    Dikonfirmasi kembali oleh wartawan, Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio menyampaikan bahwa surat itu sudah disampaikan ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6/2026).

    “Kemarin sudah dikirim dari Senin, Senin pagi kita sudah kirim yang terima itu dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI sudah sekaligus kita sudah data terimanya,” kata Bimo.

  • Dian Sandi PSI Sindir Dokter Tifa: Soal Kesehatan Saja Salah, Apalagi yang Lain

    Dian Sandi PSI Sindir Dokter Tifa: Soal Kesehatan Saja Salah, Apalagi yang Lain

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menyentil pernyataan yang sebelumnya dilontarkan oleh dr. Tifauzia Tyassuma soal kondisi kesehatan mantan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Dian, apa yang disampaikan Tifa soal Jokowi tidak boleh terpapar sinar matahari terbukti tak berdasar.

    Ia menyebut bukti nyatanya justru terlihat jelas dari aktivitas Jokowi di media sosial.

    “Lihat saja di Instagram. Ada video Pak Jokowi baru pulang dari liburan, wajahnya malah terlihat lebih segar,” kata Dian di X @DianSandU (13/7/2025).

    Ia menambahkan, dalam unggahan itu terlihat jelas Jokowi bermain bersama cucunya dan berjemur di pantai Bali.

    “Beliau habis main bersama cucu dan berjemur di pantai Bali,” ucapnya.

    Dian pun mempertanyakan kredibilitas Tifa sebagai seorang dokter dalam menyampaikan informasi ke publik, khususnya soal medis.

    “Padahal kata dokter Tifa, penyakit Pak Jokowi tidak boleh terkena matahari. Soal kesehatan saja dia salah, apalagi soal yang lain,” sesalnya.

    Sebelumnya, Dokter Tifauzia Tyassuma menyinggung aksi Jokowi yang beraktivitas di bawah terik matahari. Ia mengingatkan Jokowi terkait penyakit autoimun yang pernah diidapnya.

    “Masih flare up Autoimunnya, kenapa malah jemur matahari maksimal begini? Apa yang mau dibuktikan, sih? Mau unjuk diri kalau sakti apa bagaimana?” kata Tifa.

    Ia juga mempertanyakan peran keluarga dan dokter pribadi Jokowi dalam menjaga kesehatannya.

    “Keluarga dan Dokter pribadi kenapa tidak mengingatkan? Sebagai dokter saya ngeri. Autoimun musuhnya matahari terik. Apalagi jika flare up,” tegasnya.

  • Skandal Ijazah Palsu Guncang Jepang, Kader PKB Sindir Jokowi dan Ingatkan Bahaya Kebohongan

    Skandal Ijazah Palsu Guncang Jepang, Kader PKB Sindir Jokowi dan Ingatkan Bahaya Kebohongan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah seorang kader PKB, Umar Hasibuan memberi sindiran terkait isu ijazah palsu mantan presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Umar Hasibuan mengaitkan hal ini dengan apa yang dialami oleh Maki Takubo, Wali Kota Ito di Prefektur Shizuoka, Jepang.

    Maki Takubo sebelumnya secara mengejutkan mengundurkan diri setelah terbongkar bahwa dirinya berbohong soal latar belakang pendidikannya.

    Yang lebih mengejutkan lagi, dia menyatakan siap maju lagi dalam pemilu setelah mundur, seolah skandal ini bukan akhir dari kariernya.

    “Saya memang dikeluarkan dari Universitas Toyo, dan itu sudah dikonfirmasi pihak kampus,” ujar Takubo mengutip Japan Times.

    Awalnya, Takubo mengklaim dirinya lulusan Universitas Toyo, tapi kini mengakui bahwa ia justru di-drop out dari kampus tersebut.

    Ia berjanji akan menyerahkan dokumen seperti ijazah dan buku tahunan ke kantor kejaksaan untuk diselidiki keasliannya.

    “Kalau saya bilang ijazah ini asli, itu cuma jadi kata-kata tanpa bukti kuat. Jadi saya pikir lebih baik jaksa saja yang menyimpulkan,” ujarnya.

    Peristiwa inilah yang kemudian coba dikatikan oleh Umar Hasibuan dengan apa yang dialami oleh Joko Widodo soal ijazah palsunya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar menyebut kebohongan yang terus dilakukan akan jadi kebohongan yang akan terus berulang.

    “Nanti kau akan paham jika berbohong sekali maka akan terus menerus kau akan mengulangi kebohongan yang sama,” tulisnya dikutip Minggu (13/7/2025).

    Ia pun memberi sindiran untuk belajar dari Wali Kota Jepang ini agar segera mengaku terkait kebohongannya.

  • Relawan Jokowi Sambut Kasus Ijazah Palsu Naik Penyidikan: Sudah Kami Yakini

    Relawan Jokowi Sambut Kasus Ijazah Palsu Naik Penyidikan: Sudah Kami Yakini

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya menaikkan kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke tahap penyidikan. Relawan Pro-Jokowi (Projo) menyebut sudah meyakini hal itu sejak awal kasus ini dilaporkan Jokowi.

    “Kami mengapresiasi penyelidik Polda Metro Jaya yang sudah meningkatkan laporan Pak Jokowi kepada Roy Suryo, dkk atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah menjadi proses penyidikan. Jujur kami sudah meyakini ini sejak awal, hanya masalah waktu saja Roy Suryo dkk akan menjadi tersangka atas tuduhan mereka kepada Pak Jokowi,” kata Waketum Projo Freddy Alex Damanik kepada wartawan, Minggu (13/7/2025).

    Freddy menyebut Jokowi telah menunjukkan ijazah miliknya kepada kepolisian. Dia menyebut polisi juga telah mencari fakta-fakta selama proses penyelidikan.

    “Sebenarnya pembuktian kasus ini sangat sederhana. Sejak awal melapor Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah aslinya kepada penyelidik Polda Metro Jaya. Kemudian penyelidik juga telah meminta keterangan kepada UGM selaku kampus yang mengeluarkan ijasah Pak Jokowi. Penyelidik juga sudah memeriksa teman-teman kuliah Pak Jokowi. Demikian juga sangat banyak bukti-bukti video Roy Suryo, dkk yang memfitnah Pak Jokowi,” ujarnya.

    Freddy menganggap terlapor Roy Suryo dkk telah menuduh Jokowi terkait ijazah sekolahnya. Dia menilai para terlapor harus bertanggung jawab.

    “Kami menyarankan kepada Roy Suryo, dkk tidak usah lagi memainkan narasi-narasi yang memutarbalikkan fakta. Kalian yang menuduh Pak Jokowi dengan ijazah palsunya, kalian yang telah menyerang harkat dan martabat Pak Jokowi, maka kalian harus siap bertanggungjawab,” kata Freddy.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terkini laporan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi. Penyidik sudah melakukan gelar perkara terkait laporan tersebut pada Kamis (10/7).

    “Bahwa kemarin hari Kamis, tanggal 10 Juli, pukul 18.45 WIB, penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap enam laporan polisi yang sedang ditangani. Penyelidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (11/7).

    “Berdasarkan hasil gelar perkara terhadap LP pertama, pelapornya adalah Ir HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilaksanakan dalam gelar perkara, disimpulkan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan,” jelasnya.

    (fca/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Publik Soroti 30 Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, di Saat Rakyat Sulit Cari Kerja

    Publik Soroti 30 Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, di Saat Rakyat Sulit Cari Kerja

    GELORA.CO – Pemerintahan Presiden Prabowo dianggap hanya bagi-bagi jabatan bagi mereka yang dukung kekuasaan.

    Tak beda dengan pemerintahan Jokowi, efisiensi anggaran yang digembargemborkan Prabowo justru malah banyak dilanggar.

    Terbukti sampai hari ini sudah ada 30 wakil menteri aktif yang tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris, atau komisaris utama di BUMN atau anak/cucu BUMN.

    Belum termasuk tim sukses yang menjabat komisaris, staf ahli atau stafsus.

    Demikian tweet X Big Alpha, dikutip pada Sabtu (12/7).

    “Katanya efisiensi anggaran, kok bisa 30 wamen malah merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN?”

    “Jadi gaji dan tunjangannya dobel dong? Wow kok kesannya rakus sekali ya.”

    “Di saat rakyat sedang sulit nya mencari pekerjaan dan banyak yang kesulitan ekonomi, pejabat nya malah dapat gaji berlipat ganda begini.”

    “Keterlaluan banget sih .. rakyat di uber uber bayar pajak untuk membayar mereka mereka yang jabatan nya dobel itu? Lah? Gak ikhlas ah.”

    Demikian kekesalan akun X liaa, atas kebijakan Prabowo.

    Akun X Manto Gudono SK juga mentweet, daftar 30 wakil menteri yang menjabat komisaris BUMN.

    “Pemerintah sedang gencar mensejahterakan pejabat bukan rakyatnya.”

    “Sori yee.”

    Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perombakan direksi dan komisaris pada perusahaan BUMN, merupakan hal yang lumrah untuk keberlanjutan.

    Erick menyebut, semua kepemimpinan di BUMN memiliki batasan waktu.

    Beberapa perusahaan pelat merah belum lama ini melakukan pergantian direksi dan komisaris.

    Beberapa di antaranya adalah PT Pertamina (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), dan terbaru PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).***

  • Denny Indrayana Paparkan Tiga Jalan Masuk Pemakzulan Gibran, Berdasarkan Hukum Tata Negara

    Denny Indrayana Paparkan Tiga Jalan Masuk Pemakzulan Gibran, Berdasarkan Hukum Tata Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana memaparkan kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ia menyebut ada tiga jalan dari sisi hukum tata negara.

    Ia menjelaskan, pemakzulan Gibran mesti melibatkan tiga lembaga. DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

    “Hitung-hitungan hukum tata negaranya? apakah ada pasal pemakzulan? Apakah ada korupsi? Apakah ada pengkhiantan terhadap negara? Penyuapan? Kejahatan tingkat tinggi lainnya? Kemudian perbuatan tercela, dan sebenarnya tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden?” kata Denny dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (12/7/2025).

    Di antara celah itu. Ia menyebut yang paling memungkinkan yakni persoalan korupsi.

    “Kalau dilihat satu persatu, yang memungkinkan adalah ada isu korupsi. Misalnya, ada laporan ke KPK oleh rekan Ubedilah Badrun yang sudah lama sebenarnya,” terangnya.

    Kasus dimaksud, yakni aliran dana ke dua anak Presiden ke-7 Jokowi. Kaesang Pangarep, dan Gibran sendiriZ

    “Laporan itu sudah di KPK dan memang seharusnya dan memang dicari bukti-buktinya. Jika tidak terbukti, tidak ada proses hukum. Jika terbukti, itu bisa menjadi pintu masuk pemakzulan. Terutama dalam hal korupsi,” imbuhnya.

    Kedua, kata dia, yakni persoalan Fufufafa.
    Karena bisa masuk perbuatan tercela.

    “Kenapa? Karena persoalannya itu jadi pintu masuk perbuatan tercela,” ucapnya.

    “Kalau memang itu terbukti, maka itu pintu masuk impeachment. Jika tidak, tentu tidak bisa diteruskan,” tambahnya.

    Ketiga, kata eks Wakil Menteri Hukum dan HAM itu, yakni syarat calon wakil presiden.