Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Usul Pemakzulan Gibran Dikaji DPR, Chusnul Chotimah: Pantas Jokowi Masih Gelisah

    Usul Pemakzulan Gibran Dikaji DPR, Chusnul Chotimah: Pantas Jokowi Masih Gelisah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah kembali menyentil kegelisahan Presiden ke-7, Joko Widodo terkait usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

    Chusnul Chotimah menyebut, Jokowi sangat pantas gelisah dengan desakan pemakzulan Gibran karena adanya informasi yang menyebut jika DPR RI mulai mempelajari surat yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI.

    “Pantas Jokowi masih gelisah, surat usulan Pemakzulan Gibran ternyata masih berjalan,” kata Chusnul Chotimah dikutip dari unggahan media sosialnya, Selasa (15/7).

    Dia lebih lanjut menyebut, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani telah melakukan kajian terkait surat usulan pemakzulan Wapres Gibran tersebut.

    “Puan Sebut Pimpinan DPR Tengah Kaji Surat Usulan Pemakzulan Gibran,” tambah Chusnul Chotimah.

    Sebelumnya, Presiden ketujuh RI Jokowi mengungkapkan kecurigaan terkait polemik ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran.

    “Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik. Dibalik isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi, Senin (14/7).

    Eks Gubernur Jakarta itu mengatakan agenda besar politik pihak tertentu bertujuan menurunkan reputasi dirinya. “Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade,” ujar dia.

    Adapun Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan surat yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka mulai diproses. Dia menyebut, pembahasan surat itu selalu mengikuti mekanisme yang ada di DPR RI. “Ya prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (15/07/2025).

  • Presiden 2 Kali Bicara Hal-hal yang Besar Saja

    Presiden 2 Kali Bicara Hal-hal yang Besar Saja

    Video Aria Bima ke Jokowi: Presiden 2 Kali Bicara Hal-hal yang Besar Saja

    Video: Anies Sentil Presiden RI Sering Absen di Forum PBB, Puan Merespons

    19 Views | Selasa, 15 Jul 2025 20:18 WIB

    Politisi PDIP Aria Bima menanggapi ucapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mencurigai adanya agenda politik besar di balik polemik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Aria Bima menilai, sebagai presiden dua periode, Jokowi seharusnya tak mengeluarkan narasi yang tidak jelas.

    Sehingga berdampak pada kebingungan publik, akibat munculnya skenario tersebut. Menurut dia, Jokowi tentu lebih paham karena hal itu terjadi dalam politik.

    Wasti Samaria Simangunsong – 20DETIK

  • Komentari Kecurigaan Jokowi, Aria Bima PDIP: Jangan Publik Dibawa yang Terlalu Kecil

    Komentari Kecurigaan Jokowi, Aria Bima PDIP: Jangan Publik Dibawa yang Terlalu Kecil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dan desakan pemaksulan Gibran Rakabuming Raka tampaknya tidak mudah berlalu begitu saja. Apalagi, isu ini setiap saat ramai diperbincangkan publik.

    Belum lagi, jika benar di balik penggiringan opini itu, ada agenda besar yang menyertainya. Seperti kecurigaan yang disampaikan Jokowi dan para pendukungnya.

    Mereka menilai, para pihak yang konsen mempermasalahkan ijazahnya serta pihak yang mendorong pemakzulan Wapres Gibran, memiliki agenda besar tersembunyi.

    Sayangnya, pernyataan Jokowi yang mengungkap kecurigaan di balik agenda besar polemik ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, tidak diterima baik oleh politisi PDIP. Dia menilai, pernyataan itu tidak semestinya keluar dari Jokowi yang notabene merupakan Presiden ke-7 RI. Pasalnya, isu itu dinilai remeh temeh yang semestinya tidak perlu jadi agenda Jokowi.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menyebut Jokowi seharusnya bisa bicara isu kenegeraan dan tak membawa rakyat ke topik remeh.

    Dia berkata demikian demi menanggapi pernyataan Jokowi yang berbicara firasat di balik polemik ijazah palsu dan pemakzulan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.

    “Sebaiknya Pak Jokowi lebih menarasikan memberikan semangat di dalam kita berbangsa dan bernegara ini. Jangan publik dibawa ke hal yang terlalu kecil,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

    Toh, ujar dia, Jokowi selama ini eksis di politik. Eks Gubernur Jakarta itu seharusnya paham menuver tak terlihat dari sebuah isu.

  • Tak Mau Kalah Suara dari Bro Ron, Kaesang Akan Keliling Daerah Menjelang Kongres PSI Megapolitan 15 Juli 2025

    Tak Mau Kalah Suara dari Bro Ron, Kaesang Akan Keliling Daerah Menjelang Kongres PSI Megapolitan 15 Juli 2025

    Tak Mau Kalah Suara dari Bro Ron, Kaesang Akan Keliling Daerah Menjelang Kongres PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Kaesang Pangarep
    menyatakan akan berkeliling ke sejumlah daerah menjelang Pemilihan Raya Ketua Umum PSI periode 2025–2030.
    Langkah ini diambil menyusul hasil sementara
    electronic voting
    yang menunjukkan calon ketua umum (caketum)
    Ronald Aristone Sinaga
    atau yang akrab disapa
    Bro Ron
    , masih unggul.
    “
    Insya Allah,
    besok saya akan keliling Jawa Tengah, karena Jawa Barat sudah dikuasai Bro Ron, jadi saya harus keliling Jawa Tengah untuk membulatkan suara,” ujar Kaesang saat ditemui di Cipinang Muara, Selasa (15/7/2025).
    Kaesang juga mengungkapkan, dirinya telah menerima sejumlah nasihat dari ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia belum bersedia mengungkapkan isi pesan tersebut.
    “(Wejangan) banyak sekali, tetapi nanti saya sampaikan di kongres saja,” kata dia.
    Lebih lanjut, Kaesang menyebutkan, Jokowi dijadwalkan hadir dalam
    Kongres PSI
    yang akan diselenggarakan di Kota Solo pada 19–20 Juli 2025.
    “Kemarin dari panitia mengundang bapak (Jokowi) untuk hadir (Kongres),” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Steering Committee Pemilihan Raya PSI telah menetapkan tiga kandidat Ketua Umum DPP PSI periode 2025–2030.
    Mereka adalah Ronald Aristone Sinaga, Kaesang Pangarep, dan Agus Mulyono Herlambang.
    Ketiga kandidat dinyatakan memenuhi persyaratan khusus, yakni memperoleh dukungan minimal dari lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
    Steering committee
    juga telah menetapkan nomor urut bagi masing-masing kandidat:
    Pemilihan Raya PSI ini akan melibatkan 187.306 pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
    Verifikasi DPT dilakukan oleh Tim Data Centre DPP PSI sejak Mei 2025 dengan mengirimkan pesan verifikasi melalui WhatsApp.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Curhat Kasus Ijazah & Pemakzulan, PDIP: Semua Politisi Merasakan, tapi Tidak Diungkap

    Jokowi Curhat Kasus Ijazah & Pemakzulan, PDIP: Semua Politisi Merasakan, tapi Tidak Diungkap

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima berpandangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) semestinya tidak menyampaikan hal-hal bersifat lebih personal terkait dengan berbagai hal yang dia rasakan.

    Adapun pandangannya ini disampaikan kala merespons pernyataan Jokowi yang menduga adanya agenda besar politik untuk menurunkan reputasinya di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya melihat itu satu hal yang biasa dalam satu dinamika politik di negeri ini. Juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Airlangga, kan semua merasakan itu. Dan toh juga tidak disampaikan ke publik,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Justru, menurut Aria yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah dorongan dan semangat dari Jokowi selaku negarawan, orang yang pernah menjadi Presiden RI dua periode, mantan gubernur, dan mantan wali kota, untuk bangkit dan maju menghadapi persoalan bangsa yang ada saat ini.

    “Daripada mendengarkan keluh-kesah yang itu juga hampir ada di setiap pemimpin dan politisi di Republik Indonesia,” singgungnya.

    Meski begitu, dari sisi politik Aria menilai pernyataan Jokowi tentang hal itu sah-sah saja diucapkan, tetapi menurutnya akan lebih tepat dan bijak bila Jokowi memberikan semangat kepada rakyat menghadapi masalah negeri.

    “Jadi saya melihat, jangan rakyat justru diberi PR untuk memikirkan hal-hal yang terjadi di masing-masing individu pemimpin yang ada,” ucap dia.

    Mengutip Solopos pada Selasa (15/7/2025), pernyataan Jokowi itu diungkapkan saat diwawancarai wartawan di rumahnya, Jl Kutai Utara Nomor 1 Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7/2025). 

    “Saya berperasaan memang ada agenda besar politik di balik isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar  politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-down grade,” ujar dia.

    Namun, Jokowi menyatakan hal itu merupakan sesuatu yang biasa di dunia politik. “Ya buat saya biasa-biasa saja lah. Iya termasuk isu pemakzulan. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres saya kira ada agenda besar politik. Dan biasa saja lah itu,” ungkap dia.

    Terkait kasus ijazah palsu, Jokowi kembali mengatakan sudah dalam proses hukum. “Masa itu ditanyakan terus. Ini kan sudah dalam proses hukum, malah saya baca sudah proses penyidikan, ya sudah serahkan ke proses hukum, kita lihat di sidang-sidang pengadilan,” tutur dia.

  • Ketua DPR RI Respons Usulan Pemakzulan, Pakar Hukum Ingatkan Lolosnya Gibran di MK Tanpa Sidang

    Ketua DPR RI Respons Usulan Pemakzulan, Pakar Hukum Ingatkan Lolosnya Gibran di MK Tanpa Sidang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan TNI telah mengusulkan kepada DPR MPR untuk melakukan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming.

    Alasan yang disampaikan terkait pemakzulan, Forum Purnawirawan TNI menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi soal perubahan syarat usia capres dan cawapres yang disebut melanggengkan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi itu menjadi wakil presiden (wapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

    Terkait usulan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI masih menganalisa surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk menetukan apakah bisa diproses atau tidak.

    Hal tersebut disampaikan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/7/2025) dikutip dari laporan KompasTV.

    “Prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada, kita sedang melihat apakah itu akan diproses seperti apa, bagaimana dan sampai saat ini kita sedang melihat apakah itu memang surat yang bisa kami proses dengan mekanisme yang seperti apa,” ucap Puan.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, pakar hukum tata negara Feri Amsari mengungkapkan bahwa putusan MK 90 yang memberi jalan Gibran jadi cawapres tidak pernah disidangkan.

    Gugatan yang dilayangkan Almas Tsaqiibirru langsung dikabulkan MK tanpa proses pembuktian sidang, tanpa saksi, bahkan tanpa permohonan sah.

    Feri Amsari mengatakan bahwa kunci pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Apalagi, dorongan pemakzulan Wapres Gibran itu kembali muncul dari sejumlah elemen masyarakat sipil dan segelintir elite politik, termasuk sejumlah Purnawirawan TNI yang mengirimkan surat ke DPR.

  • Jokowi: Ada Agenda Besar Politik di Balik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Wapres – Page 3

    Jokowi: Ada Agenda Besar Politik di Balik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Wapres – Page 3

    Seperti diketahui terkait dugaan ijazah palsu, Roy Suryo Cs terus mengungkit-ungkit terkait dugaan  ijazah palsu mantan presiden dua periode itu berdasarkan hasil analisanya. 

    Ketika disinggung mengenai  tudingan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa saat ini laporan mengenai dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya berkaitan tudingan ijazah palsu sudah masuk dalam ranah hukum.

    Bahkan saat ini perkembanan penanganan kasus tersebut sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan.

    “Masa’ itu ditanyakan terus. Ini kan sudah dalam proses hukum. Sudah malah baca kemarin dalam proses penyidikan ya. Ya sudah, serahkan pada proses hukum yang ada,” kata dia.

    Jokowi memilih untuk menyerahkan penanganan kasus tersebut melalui persidangan di pengadilan. Ia juga berjanji akan menunjukkan ijazah asli miliknya di pengadilan.

    “Serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat di sidang-sidang nanti di pengadilan seperti apa. Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya,” ucapnya.

  • Selain Logo, Benarkan Nama PSI Juga Diganti?

    Selain Logo, Benarkan Nama PSI Juga Diganti?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar kongres di Solo, Jawa Tengah, pada 19-20 Juli 2025. Semua kader PSI dipastikan akan ikut ambil bagian dalam acara akbar ini dan diharapkan menjadi momentum penting dalam persiapan pemilihan ketua umum mendatang.

    “Di kongres nanti akan ada juga beberapa kejutan-kejutan yang kami siapkan. Salah satunya adalah rebranding Partai PSI yang saya kira bisa menjadi tonggak baru bagaimana Partai PSI ke depan,” jelas Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Benidiktus Papa di Jakarta, dikutip pada Selasa (15/7/2025)?.

    Pada kongres ini pula, PSI yang kini dipimpin Kaesang Pangarep akan memperkenalkan dan meluncurkan logo baru partai.

    PSI yang identitas sebelumnya dikenal dengan lambang mawar, kini berubah menjadi hewan gajah berwarna hitam dan merah.

    Benediktus menjelaskan, rebranding PSI dilakukan sebagai bentuk penyegaran partai.

    “Terkait dengan perubahan nama, saya kira tidak ada. Tapi di situ kami akan menegaskan bahwa partai PSI adalah partai super-terbuka,” ujar Benediktus.

    Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyambut positif terkait perubahan logo dan atribut PSI. Menurutnya ayah Kaesang itu, perubahan tersebut adalah hal yang wajar.

    “Ya, baik-baik saja. Sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan, kalau dalam bisnis permintaan pasar,” kata Jokowi di Solo, Senin (14/7/2025).

    “Brand itu bisa diubah, bisa diganti total, saya kira baik-baik saja dan saya melihat tadi di depan itu. Ya, keren,” tambahnya.

  • PSI Ubah Logo dari Mawar Jadi Gajah, Jokowi: Menyesuaikan Permintaan Pasar Menuju Partai Super Terbuka

    PSI Ubah Logo dari Mawar Jadi Gajah, Jokowi: Menyesuaikan Permintaan Pasar Menuju Partai Super Terbuka

    FAJAR.CO.ID — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengejutkan publik menjelang kongres yang akan digelar di Kota Solo, Jawa Tengah. Partai yang kini dipimpin anak mantan presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep itu mengubah bentuk logo dari mawar menjadi gajah.

    Rencananya, Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 19-20 Juli 2025.

    PSI selama ini identik dengan logo bunga mawar pada berbagai atributnya. Kini, gambar gajah berwarna hitam dan merah menggantikan logo bunga mawar merah itu.

    Perubahan logo yang telah berganti dari mawar merah menjadi gajah hitam merah itu dapat terlihat dari beberapa atribut partai yang tersebar di Kota Solo, mulai dari spanduk, bendera, hingga poster kongres.

    Logo baru menampilkan siluet kepala gajah dari samping dengan belalai menghadap ke atas, berpadu dengan latar belakang merah dan putih.

    PSI menamai dirinya sebagai “Partai Super Terbuka” atau “PSI Partai Super Tbk” dalam berbagai spanduk dan bendera yang menghiasi venue kongres, yakni Graha Saba Buana dan Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan tanggapan terkait perubahan bentuk logo pada berbagai atribut PSI. Menurutnya, perubahan termasuk logo merupakan hal yang wajar.

    “Ya, baik-baik saja. Sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan, kalau dalam bisnis permintaan pasar,” ungkap Jokowi.

    Dia mengaku memberikan apresiasi dan menyambut baik langkah PSI melakukan perubahan besar. Menurutnya, brand dapat diubah, bahkan bisa diganti total.

  • Dino Patti Djalal Anggap Langkah Jokowi Keliru Respons Tuduhan Ijazah Palsu, Contohnya Suharto

    Dino Patti Djalal Anggap Langkah Jokowi Keliru Respons Tuduhan Ijazah Palsu, Contohnya Suharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal menyayangkan upaya hukum yang ditempuh Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mempidanakan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dokter Tifa terkait tuduhan ijazah palsu.

    Seharusnya, kata Dino, Jokowi menanggapi tuduhan tersebut dengan bijak, melawan dengan argumen, menunjukkan bukti konkrit, bukan dengan upaya hukum.

    Dino Pati Djalal mencontohkan yang pernah dialami Presiden ke-2 RI Suharto yang pernah menuntut wartawan Time Magazine Jason Tejasukmana karena yang menulis harta kekayaan beliau. Namun kala itu, Suharto tidak mempidana.

    “Seharusnya Jokowi tetap tenang, dan tempuh jalur hukum tanpa pidanakan Roy Suryo dkk. Suharto setelah lengser pernah menuntut wartawan Jason Tejasukmana (dari Time Magazine yang menulis re harta kekayaan beliau), tapi tidak mempidana. Pak @jokowi, balas Roy Suryo cs dengan argumen, senyum, doa & bukti, bukan dengan bui,” kata Dino Patti Djalal lewat cuitannya di X, Selasa (15/7/2025).

    Ia berpandangan, dengan mempidanakan Roy Suryo dkk, publik akan menilai upaya Jokowi itu untuk menakut-nakuti masyarakat madani, dan bisa jadi bumerang bagi Jokowi sendiri.

    Menurutnya lagi, kriminalisasi ini juga memberikan kesan Jokowi sedang panik, dan akan semakin menyulut tanda tanya masyarakat.

    “Saya prihatin melihat upaya pak @jokowi pidanakan figur-figur yang vokal re masalah “ijazah palsu”, apapun pasal KUHP yang digunakan,” ujarnya.

    Ia mengatakan, dalam negara demokrasi dan alam reformasi, hal-hal seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiliasi politik dan bisnis, rekam jejak dari pemimpin negara adalah sepenuhnya “fair game” untuk diketahui, dibahas, dikritik publik.