Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Rismon Siapkan 2 Laporan Lagi untuk Jokowi: Tunggu Tanggal Mainnya

    Rismon Siapkan 2 Laporan Lagi untuk Jokowi: Tunggu Tanggal Mainnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah laporan mantan Presiden Jokowi di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan, tidak sedikit yang menyebut penetapan tersangka Roy Suryo Cs hanya menunggu waktu.

    Menghadapi situasi tersebut, Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar sepertinya tidak kehilangan akal. Ia juga menunjukkan perlawanan.

    Terlebih, ia melihat beberapa pintu yang bisa dimasuki untuk melaporkan Jokowi ke pihak berwajib.

    Khususnya pada klaim Jokowi pada 2017 lalu mengenai Kasmudjo sebagai dosen pembimbing skripsi dan akademiknya.

    Setelah membuat laporan resmi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rismon menegaskan masih akan membuat laporan lagi.

    Ia betul-betul memberikan perlawanan kepada Presiden dua periode tersebut.

    “Berikutnya kami akan laporkan dua laporan lagi, tunggu tanggal mainnya,” kata Rismon kepada fajar.co.id, Rabu (16/7/2025).

    Hanya saja, Rismon belum ingin memberikan keterangan lebih jauh terkait dua laporan yang dimaksud. Begitupun dengan tanggal mainnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, mengatakan bahwa laporan yang dilayangkan tersebut telah memenuhi unsur.

    “Soal laporan Rismon, kalau kita bicara tentang hukum yah, saya melihat bahwa laporan terkait penyebaran informasi bohong itu memenuhi unsur,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (16/7/2025).

    “Semua unsurnya terpenuhi, barang siapa dengan sengaja, di situ barang siapanya Jokowi, dengan sengaja menyampaikan itu,” tambahnya.

    Dikatakan Ferdinand, yang disampaikan Jokowi mengenai Kasmudjo pada 2017 lalu dibantah mentah-mentah oleh sang mantan Dosen.

  • Ferdinand Bilang Jokowi Penuhi Syarat sebagai Tersangka, Rismon Sianipar Dorong Polisi Kerja Profesional

    Ferdinand Bilang Jokowi Penuhi Syarat sebagai Tersangka, Rismon Sianipar Dorong Polisi Kerja Profesional

    “Semua unsurnya terpenuhi, barang siapa dengan sengaja, di situ barang siapanya Jokowi, dengan sengaja menyampaikan itu,” tambahnya.

    Dikatakan Ferdinand, yang disampaikan Jokowi mengenai Kasmudjo pada 2017 lalu dibantah mentah-mentah oleh sang mantan Dosen.

    “Ternyata kan yang disampaikan tentang pak Kasmudjo adalah pembimbing skripsinya kan dibantah pak Kasmudjo sekarang,” Ferdinand menuturkan.

    Berkaca pada keterangan Kasmudjo dalam video Rismon, Jokowi bisa dikatakan telah menyebarkan informasi yang tidak benar.

    “Bahkan pada saat menyampaikan itu Jokowi masih menggunakan pin Garuda, simbol kepresidenan negara di dadanya, di jasnya,” tukasnya.

    “Dia menggunakan jabatannya waktu itu untuk menyebarluaskan berita bohong,” sambung dia.

    Kata Ferdinand, secara hukum pidana unsur-unsurnya terpenuhi bahwa Jokowi memang dengan sengaja menyebarluaskan informasi yang tidak benar terkait dirinya.

    “Saya prihatin sekali Presiden berani terbuka berbohong seperti itu. Soal laporan itu saya pikir kalau Kepolisian benar-benar bekerja profesional, maka Jokowi harus jadi tersangka,” imbuhnya.

    Persoalannya, kata Ferdinand, pihak Kepolisian berani atau tidak menjadikan Jokowi sebagai tersangka.

    “Saya perhatikan Polisi dalam kondisi terjepit sekarang ini mengurusi soal Jokowi,” terang Jokowi.

    Ferdinand bilang, laporan Jokowi di Polda Metro Jaya dan Rismon di Polda DIY masing-masing memiliki potensi naik ke penyidikan dan menjadikan para terlapor tersangka.

    “Saya sekali lagi mengatakan bahwa laporan Rismon itu memenuhi unsur untuk menetapkan Jokowi sebagai tersangka,” kuncinya. (Muhsin/fajar)

  • Tok! Prabowo Gelar Upacara HUT RI ke-80 di Jakarta, Bukan di IKN

    Tok! Prabowo Gelar Upacara HUT RI ke-80 di Jakarta, Bukan di IKN

    Bisnis.com, JAKARTA — Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI atau Hari Kemerdekaan akan kembali diselenggarakan di Jakarta, setelah di tahun sebelumnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. 

    Kembalinya perayaan Hari Kemerdekaan di Jakarta dilakukan pada tahun pertama Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.

    Pada 17 Agustus 2024 lalu, Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), di mana penyelenggaraan upacara dilakukan di IKN. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap, perayaan 17 Agustus pada 2025 akan kembali dilaksanakan di Jakarta. 

    “Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” ujarnya di kantor Presidential Communication Office (PCO), Jakarta, Rabu (16/7/2025). 

    Hasan juga mengatakan bahwa panitinya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga disebut menjadi bagian dari panitia. 

    Adapun sebulan jelang acara, pemerintah saat ini belum meluncurkan logo dan tema 17 Agustus. Namun, Hasan menyebut logo dan tema itu akan segera diluncurkan. 

    “Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja. Tapi pasti dalam waktu dekat akan dilaunching oleh Presiden mengenai logo dan temanya. Jadi kita tunggu ya,” paparnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, perayaan 17 Agustus pada 2024 lalu diselenggarakan secara terpisah di Istana Merdeka, Jakarta dan Istana Negara, IKN. 

    Jokowi dan Prabowo, saat itu masih presiden terpilih, melaksanakan upacara di IKN. Sementara itu, Wapres Maruf Amin dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming di Jakarta. 

  • RI Sepakat Beli Boeing dari AS, Prabowo: Saya Bertekad untuk Membesarkan Garuda

    RI Sepakat Beli Boeing dari AS, Prabowo: Saya Bertekad untuk Membesarkan Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut kesepakatan untuk membeli pesawat Boeing sebagai upaya negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) atas tarif impor resiprokal sejalan dengan tekad dan keinginannya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk menurunkan tarif impor terhadap produk dan barang dari Indonesia menjadi 19%. Sebelumnya tarif impor Indonesia sudah diputuskan 32%. 

    Sebagai timbal baliknya, Indonesia akan menerapkan tarif 0 untuk nyaris seluruh barang dan produk AS, ditambah rencana pembelian pesawat Boeing 777 hingga produk pertanian dengan nilai miliaran dolar. 

    Menurut Prabowo, khususnya terkait dengan pembelian Boeing, Indonesia perlu membesarkan maskapai nasionalnya yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

    “Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Garuda adalah kebanggan kita. Garuda adalah flight carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia,” ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (16/7/2025). 

    Tidak sampai di situ, Prabowo pun menyatakan bertekad untuk membesarkan emiten maskapai berkode GIAA itu dengan menambah armada baru.

    “Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda. Dan untuk itu kita butuh pesawat-pesawat baru. Saya kira todal ada masalah karena kita butuh, mereka ingin jual,” ucapnya. 

    Meski demikian, mantan Menteri Pertahanan era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu memastikan, Indonesia tidak hanya akan mengimpor pesawat dari perusahaan AS itu saja. 

    “Pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus,” tuturnya. 

    Adapun melalui akun media sosialnya, Trump menyatakan bahwa AS telah merampungkan kesepakatan dengan Indonesia terkait kebijakan tarif imporusai bernegosiasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Melalui kesepakatan ini, Trump akan mengenakan tarif impor sebesar 19% terhadap barang-barang asal Indonesia yang masuk ke AS. Besaran tarif tersebut lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya 32%.

    Di sisi lain, AS tidak akan membayar tarif apa pun kepada Indonesia alias bebas dari tarif dan hambatan non-tarif sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan AS—Indonesia. 

    Presiden dari Partai Republik itu menyatakan kesepakatan ini membuka seluruh pasar Indonesia bagi Negara Paman Sam untuk pertama kalinya dalam sejarah.

    Perinciannya, Indonesia akan mengimpor energi dari AS senilai US$15 miliar atau sekitar Rp244,56 triliun (asumsi kurs Rp16.304 per dolar AS). Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mengimpor produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar atau sekitar Rp73,36 triliun.

    Di samping itu, Trump menambahkan bahwa Indonesia juga bakal mengimpor 50 pesawat Boeing yang mayoritas merupakan tipe Boeing 777.

    “Sebagai bagian dari perjanjian ini, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli energi Amerika senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing, banyak di antaranya tipe [Boeing] 777,” kata Trump, dikutip pada Rabu (16/7/2025).

  • 3 Kisruh Ijazah Jokowi, Farhat Abbas Gugat Roy Suryo Cs Bayar Rp 1,5 Miliar Nasional

    3 Kisruh Ijazah Jokowi, Farhat Abbas Gugat Roy Suryo Cs Bayar Rp 1,5 Miliar Nasional

    Kisruh Ijazah Jokowi, Farhat Abbas Gugat Roy Suryo Cs Bayar Rp 1,5 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengacara
    Farhat Abbas
    menggugat ahli telematika,
    Roy Suryo
    dan kawan-kawan untuk membayar ganti rugi senilai Rp 1,5 miliar imbas kisruh ijazah Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    Gugatan itu Farhat layangkan mewakili mantan Rektor Universitas Prof. Moestopo (Beragama) sekaligus eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Paiman Raharjo.
    “Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat sejumlah Rp 750.000.000,” kata Farhat dalam salinan dokumen permohonannya sebagaimana dikutip, Rabu (16/7/2025).
    “Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp 750.000.000,” lanjut Farhat.
    Farhat mengatakan, kliennya merasa dirugikan karena telah difitnah secara keji pada kurun Mei hingga Juli 2025 di media sosial oleh Roy Suryo dan kawan-kawan.
    Paiman, kata dia, dituding aktor intelektual dalam penerbitan
    ijazah palsu Jokowi
    .
    “(Roy Suryo Cs menuding) penggugat (Paiman) sebagai otak yang memalsukan dan mencetak ijazah sarjana milik Turut Tergugat II (Jokowi) di Pasar Pramuka,” kata Farhat.
    Padahal, kata Farhat, Mabes Polri sudah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan kasus ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan.
    Polisi juga menyatakan bahwa
    ijazah Jokowi
    yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) asli.
    Oleh karena itu, Farhat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan, Roy Suryo dan kawan-kawannya melakukan perbuatan melawan hukum.
    Ia juga meminta agar penghentian penyelidikan oleh polisi sah dan berkekuatan hukum.
    “Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Turut Tergugat II (Jokowi) yang diumumkan di berita negara dan media cetak,” kata Farhat dalam permohonannya.
    Gugatan Farhat telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (14/7/2025) lalu dan akan mulai disidangkan 29 Juli mendatang.
    Adapun para tergugat dalam permohonan ini adalah Eggi Sudjana sebagai Tergugat I, Roy Suryo sebagai Tergugat II, dokter Tifauzia Tyassuma sebagai Tergugat III, Kurnia Tri Royani sebagai Tergugat IV, Rismon Hasiholan Sianipar sebagai Tergugat V, Bambang Suryadi Bitor sebagai Tergugat VI, dan Hermanto sebagai Tergugat VII.
    Selain itu, terdapat para pihak lain yakni, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Turut Tergugat I, Jokowi sebagai Turut Tergugat II, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Turut Tergugat III.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran KW Bertemu Gibran, Datang dari Bangka Belitung Diundang Gerindra Megapolitan 16 Juli 2025

    Gibran KW Bertemu Gibran, Datang dari Bangka Belitung Diundang Gerindra Megapolitan 16 Juli 2025

    Gibran KW Bertemu Gibran, Datang dari Bangka Belitung Diundang Gerindra
    Tim Redaksi

    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Ada momen unik dalam acara penyaluran
    Bantuan Subsidi Upah
    (
    BSU
    ) di Kantor Pos Tangerang, Daan Mogot, Sukarasa, Kota Tangerang, Rabu (16/7/2025).
    Dalam acara tersebut, hadir Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    . Usai menyalurkan BSU secara simbolis ke penerima,
    Gibran
    bertemu dengan pria yang dikenal mirip dengannya, Farid Bardiansyah Putra (25) alias Gibran KW.
    Saat itu, Gibran hendak menuju mobil Toyota Innova Zenix yang telah menunggunya di pinggir jalan dekat Kantor Pos Kota Tangerang. Di situlah Farid menunggu.
    Tidak sendiri, Farid ditemani seorang pria berkacamata dan berpeci hitam yang mirip dengan Presiden RI Prabowo Subianto bernama Sandi Nurdianto (40).
    Keduanya kompak menggunakan kemeja panjang biru muda, mirip pakaian yang kerap digunakan Prabowo dan Gibran saat kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
    Sontak, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu langsung menghampiri Farid dan Sandi. Gibran, Gibran KW, dan Prabowo KW pun berbincang dengan penjagaan ketat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan polisi.
    Tak diketahui apa yang diperbincangkan ketiganya. Tak lama, Gibran naik mobil Innova Zenix dan meninggalkan lokasi.
    Farid mengatakan, dirinya datang ke acara tersebut lantaran diundang oleh Partai Gerindra.
    “Kebetulan sama Gerindra yang ngundang,” kata Farid kepada
    Kompas.com
    di lokasi.
    Farid merupakan warga Bangka Belitung yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi taksi
    online
    , sedangkan Sandi adalah warga Bekasi yang bekerja di sebuah yayasan.
    Menurut Farid, mulanya ia kerap dimiripkan dengan putra bungsu Jokowi yang tak lain adik Gibran, Kaesang Pangarep. Sebab, saat itu Kaesang lebih sering disorot media ketimbang Gibran.
    Namun, seiring dengan pencalonan Gibran pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, warganet kerap menyebut Farid mirip dengan mantan Wali Kota Solo itu. Dari situlah, Farid dikenal sebagai Gibran KW melalui media sosial.
    Namun, ini merupakan momen pertama Farid bertemu dengan Gibran.
    “Udah beberapa kali mau dipertemukan, cuma jadwalnya masing-masing pada enggak bisa,” tutur dia.
    Kepada Farid, Gibran pun berpesan agar pemuda itu terus mendukung program-program pemerintah.
    “Ya kalau pesan-pesannya itu ya jangan sampai menyeleweng ke yang lain aja,” tutur dia.
    Gibran juga meminta agar Farid mengganti kemeja biru mudanya dengan kemeja cokelat yang kini kerap digunakan Prabowo-Gibran.
    “Alasannya karena ini, kampanye kan udah berakhir, kita
    move on
    dari kampanye,” tutur dia.
    Sebelumnya diberitakan, Gibran meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Tangerang, Daan Mogot, Sukarasa, Kota Tangerang, Rabu (16/7/2025).
    Di lokasi, kedatangan Gibran sempat disambut antusiasme warga. Warga meneriakkan nama Gibran dan berebut untuk bersalaman, juga mencuri momen berfoto bersama.
    Sementara, kepada warga, Gibran meminta agar BSU digunakan sebaik-baiknya.
    “Gunakan baik-baik ya Bu. Semoga bermanfaat,” ujar Gibran kepada salah seorang perempuan paruh baya.
    Tak sendiri, dalam kunjungannya Gibran ditemani Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Dicurigai Sengaja Merawat Isu Ijazah Palsu

    Jokowi Dicurigai Sengaja Merawat Isu Ijazah Palsu

    GELORA.CO –  Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi diyakini memiliki agenda politik besar sehingga sengaja merawat polemik keaslian ijazahnya.

    Hal itu disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, merespons pernyataan Jokowi terkait kecurigaan ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan yang bertujuan menurunkan reputasi politiknya.

    “Kami menduga, ada kesengajaan dari Jokowi merawat polemik ini untuk tujuan tertentu. Sehingga Jokowi lah yang patut diduga mempunyai agenda politik besar di balik persoalan ini, bukan sebaliknya ada pihak-pihak lain,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Rabu 16 Juli 2025.

    Karena, kata Hasanuddin, jika Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya kepada para pihak yang mempertanyakannya, maka polemik tersebut akan berakhir.

    Bahkan, seharusnya Polri dapat memfasilitasi atau mengundang para pihak terkait seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan para penggugat seperti Roy Suryo dkk, dan melibatkan saksi atau pihak independen, maka pertemuan itu dapat mempercepat penyelesaian.

    “Bukan sebaliknya, proses hukum pembuktian, yang dimulai dari penyelidikan. Dan tentu saja, mengakibatkan prosesnya menjadi panjang dan menimbulkan berbagai spekulasi,” pungkas Hasanuddin.

  • Turun ke Lapangan Tuh Bukan Pencitraan

    Turun ke Lapangan Tuh Bukan Pencitraan

    GELORA.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kegiatan blusukan yang rutin ia lakukan ke berbagai wilayah di Indonesia bukanlah untuk kepentingan pencitraan politik.

    Menurut Gibran, kehadiran langsung di tengah masyarakat sangat penting untuk menyerap aspirasi warga.

    “Turun ke lapangan itu bukan demi pencitraan atau sekadar mencari eksposur. Dialog langsung dengan masyarakat, pelaku UMKM, dan petani sangat krusial,” ujar Gibran saat memberikan materi dalam Pembekalan Peserta Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68, dalam siaran daring Setwapres, dikutip Rabu (16/7).

    Gibran menyampaikan bahwa belum lama ini ia melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Ia menyebut kunjungan ke Jogjakarta dan Banyuwangi untuk mengikuti panen tebu, serta ke Ngawi untuk memantau panen raya padi secara langsung.

    Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menyampaikan rasa bangganya terhadap kemajuan sektor pertanian nasional.

    Ia menyebut bahwa cadangan beras nasional saat ini mencapai 4,25 juta ton—angka tertinggi dalam 23 tahun terakhir.

    “Stok beras kita saat ini yang tertinggi selama 23 tahun terakhir, mencapai 4,25 juta ton. Ini luar biasa. Saat negara lain kekurangan, kita justru mengalami surplus. Soal beras sudah kita tanganitinggal air, pupuk, dan mafia beras,” jelasnya.

    Ia juga membahas upaya pemerintah dalam menyederhanakan regulasi sektor pertanian, khususnya menyangkut pupuk bersubsidi.

    Gibran menyoroti masih banyaknya aturan yang tumpang tindih yang memperlambat proses birokrasi.

    “Kami telah memangkas 145 regulasi terkait pupuk. Saya titip kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, ini bukan hanya di pertanian. Aturan yang berbelit harus dikaji ulang. Peserta pendidikan juga harus memberi masukan,” ujar Gibran.

    Lebih jauh, Gibran menekankan pentingnya reformasi regulasi di berbagai bidang agar sistem birokrasi pemerintah menjadi lebih cepat dan tanggap terhadap kebutuhan publik.

    “Kita maunya yang cepat-cepat saja,” tutupnya.

  • Balas Jokowi Soal Tudingan Dibalik Dugaan Ijazah Palsu, Rismon Sianipar Beri Tantangan

    Balas Jokowi Soal Tudingan Dibalik Dugaan Ijazah Palsu, Rismon Sianipar Beri Tantangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar, menyebut bahwa mantan Presiden Jokowi berupaya menggeser opini publik yang selama ini tertanam soal dugaan ijazah palsu.

    Ditegaskan Rismon, agenda besar politik yang dituding Jokowi sangat keliru.

    “Jokowi itu barangkali hanya untuk menggeser opini publik bahwa kami sebenarnya murni dengan kajian ilmiah membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Rabu (16/7/2025).

    Ia menekankan bahwa apa yang diungkapkan Jokowi mengenai agenda besar politik itu hanya merupakan narasi liar belaka.

    “Jadi, hal itu merupakan narasi liar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

    Tidak terima dengan narasi yang coba dimainkan Jokowi, Rismon menantang Jokowi agar membuktikan bahwa yang dikatakan itu memang benar.

    “Kami menantang pak Jokowi untuk membuktikan statementnya. Benar tidaknya ada agenda politik dari kami,” tandasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, meminta mantan Presiden Jokowi berhenti bermain seolah-olah sebagai korban dalam dugaan ijazah palsu.

    Apalagi baru-baru ini, Jokowi menegaskan bahwa ada agenda politik besar dibalik isu tersebut. Tujuannya, menurunkan reputasinya.

    “Saya kan sudah mengatakan berkali-kali soal ini, bahwa sebetulnya tidak ada agenda besar dibalik ijazah Jokowi,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (16/7/2025).

    Dikatakan Ferdinand, apa yang saat ini bergulir itu hanya merupakan permainan kecil dari kelompok yang meragukan keaslian ijazah Jokowi.

    “Ini tidak terafiliasi dengan Partai Politik manapun di negara ini. Jadi tidak ada agenda politik, tidak ada agenda besar di sini,” ucapnya.

  • Peran 4 Tersangka Korupsi Laptop Chromebook, Mengatur Pengadaan hingga Kajian Teknis

    Peran 4 Tersangka Korupsi Laptop Chromebook, Mengatur Pengadaan hingga Kajian Teknis

    Bisnis.com, Jakarta — Penyidik Kejaksaan Agung membeberkan peran 4 tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    Direktur Penyidikan JAMpidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar membeberkan untuk tersangka eks staf khusus Nadiem Makarim atas nama Jurist Tan, pada Agustus 2019 lalu bersama Fiona Handayani membuat grup Whatsapp bernama Mas Menteri Core Team.

    Qohar menjelaskan bahwa grup tersebut membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem terpilih sebagai menteri.

    Selanjutnya, ketika Nadiem resmi ditunjuk menjadi menteri era Presiden Jokowi, Qohar menjelaskan grup tersebut mulai membahas pengadaan TIK menggunakan Chrome OS antara Jurist Tan dengan Yeti Khim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. 

    “Kemudian, dilakukan penunjukan jabatan konsultan untuk Ibrahim Arief agar membantu pengadaan TIK ini,” tuturnya di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Qohar menjelaskan bahwa Jurist Tan juga menindaklanjuti pengadaan TIK tersebut dengan cara mempimpin sejumlah rapat melalui zoom meeting dan meminta agar rencananya itu diberi dukungan.

    “JS selaku Staf Khusus Menteri bersama Fiona memimpin rapat-rapat melalui zoom meeting meminta kepada SW selaku Direktur SD, kemudian MUL selaku Direktur SMP, kemudian IBAM yang hadir pada saat rapat meeting agar mengadakan TIK di Kementerian Kemendikbud Ristek dengan menggunakan Chrome OS,” katanya.

    Setelah mendapatkan dukungan, kemudian Jurist Tan menindaklanjutinya dengan cara menemui Google, di mana sebelumnya Google juga telah bertemu Nadiem Makarim untuk membahas pengadaan TIK tersebut.

    Hasil pertemuan dengan Google itu lalu disampaikan Jurist Tan kepada Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulatsyah, dan Nadiem Makarim dalam sebuah zoom meeting.

    Sedangkan tersangka Ibrahim Arief, kata Qohar berperan membuat rencana untuk penggunaan Chromebook bersama Nadiem Makarim dalam proyek pengadaan TIK. Dia mengarahkan tim teknis mengeluarkan hasil kajian teknis berupa Chrome OS dengan cara mendemonstrasikan melalui zoom meeting.

    “Tersangka IBAM juga hadir bersama dengan tersangka JT, SW, dan MUL dalam rapat zoom meeting yang dipimpin oleh NAM yang memerintahkan menggunakan ChromeOs dari Google sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan,” ujarnya.

    Untuk hasil kajian pertama sendiri, menurut Qohar, tidak ditandatangani Ibrahim Arief karena tidak menyebutkan rekomendasi penggunaan chromebook. Sedangkan pada kajian kedua baru dijadikan acuan karena menyebutkan rekomendasi atas kajian chromebook.

    Sementara itu, untuk peran tersangka Sri Wahyuningsih yaitu selaku Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar. 

    Menurutnya, Sri Wahyuningsih berperan turut serta bersama Mulatsyah, Jurist Tan, Ibrahim Arief, dan Nadiem membahas pengadaan ChromeOs dari Google yang saat itu pengadaan belum dilaksanakan.

    “Tersangka SW melalui temannya berinisial IT (swasta) menyuruh saudara BH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat SD tahun 2020) agar menindaklanjuti perintah Mendikbudristek NAM untuk memilih pengadaan TIK dengan operating system ChromeOS dengan metode e-catalog,” tuturnya.

    Sri Wahyuningsih, kata dia, juga mengganti PPK karena tidak mampu melaksanakan perintah Nadiem untuk pengadaan TIK menggunakan Chrome OS. Kemudian, Sri Wahyuningsih menyuruh PPK yang baru memesan chromebook setelah bertemu dengan perwakilan dari PT Bhinneka Mentaridimensi selaku penyedia.

    “Bahwa tersangka SW memerintahkan WH selaku PPK untuk mengubah metode e-katalog menjadi SIPLAH (system Informasi Pengadaan Sekolah) dan membuat petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah pengadaan TIK di Kemendikbudristek,” kata Qohar.

    Dia juga menyebutkan bahwa Sri Wahyuni berperan menyusun Juklak pengadaan chromebook. Di mana, untuk jenjang SD sebanyak 15 unit laptop dan connector satu unit per sekolah dengan harga Rp88,25 juta dari dana transfer Satuan Pendidikan Kemendikbudristek.

    Kemudian, Qohar membeberkan untuk tersangka Mulyatsyah sendiri berperan menindaklanjuti perintah Nadiem Makarim untuk pengadaan chromebook kepada PPK dan penyedia. Dia juga berperan membuat petunjuk teknis pengadaan peralatan TIK SMP tahun 2020 yang mengarahkan ChromeOs. 

    “Hal itu sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 yang dibuat oleh NAM selaku Mendikbudristek,” tuturnya.