Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Ketika Jokowi-Kaesang Beda Pandangan soal Pencalonan Ketum PSI 2025-2030

    Ketika Jokowi-Kaesang Beda Pandangan soal Pencalonan Ketum PSI 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Joko Widodo (Jokowi) mengaku “insecure” atau tidak pede dengan rencana Kaesang Pangarep untuk kembali maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada periode 2025-2030.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Kaesang Pangarep, yang berencana kembali maju sebagai calon Ketum PSI.

    “Saya kira kemarin ketika saya mendaftar, beliau (Jokowi) agak sedikit takut ketika saya mendaftar. Ya, ‘insecure’ bahasa Jaksel-nya,” kata Kaesang saat menanggapi pertanyaan seorang pendukung tentang bagaimana tanggapan Jokowi terhadap rencana pencalonan Kaesang itu di Jakarta, Selasa (15/7) dikutip dari Antaranews.

    Meskipun begitu, Kaesang tetap yakin dan meminta dukungan dari anggota PSI Jakarta Selatan untuk memilih dirinya pada Pemilu Raya Calon Ketua Umum yang diselenggarakan dengan menggunakan sistem secara elektronik (e-voting).

    “Saya minta tolong. Kepada Amang Inang, saya ini kan maju sekali lagi untuk menjadi Ketua Umum PSI. Saya minta doanya, semoga semuanya lancar,” lanjut Kaesang.

    Adapun saat kampanye di Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kaesang dimintai tolong oleh anggota PSI yang rerata beragama Kristen.

    Mereka meminta bantuan agar izin pendirian rumah ibadah bisa mudah, karena sudah puluhan tahun mereka tidak memiliki tempat ibadah yang tetap.

    Kaesang pun menyatakan siap membantu mereka untuk mengurus pendirian rumah ibadah melalui kadernya yang saat ini duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

    Ia menyatakan bahwa ketika anggota dewan tidak sanggup, maka dirinya akan turun tangan membantu mereka.

    “Terlepas nanti saya menjadi Ketua Umum atau tidak, saya akan tetap komitmen ketika anggota dewan tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di sini. Saya tetap izin untuk ikut nanti menyelesaikan semua yang ada di sini,” katanya.

    Pada Selasa, Caketum PSI Kaesang Pangarep menggelar kampanye di tiga lokasi yang berada di Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur.

  • Respons Kaesang Soal Rumor Jokowi Bakal jadi Dewan Pembina PSI

    Respons Kaesang Soal Rumor Jokowi Bakal jadi Dewan Pembina PSI

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep buka suara terkait dengan isu Joko Widodo (Jokowi) yang disebut bakal menjadi Dewan Pembina PSI.

    Kaesang mengatakan akan mengikuti keputusan partai. Saat ditanya apakah dirinya merestui, Kaesang pun menjawab diplomatis.

    “Biar berjalan dulu, Kongres kan belum selesai, biar Kongres berjalan dulu,” jawabnya dikutip dari Solopos, Kamis (17/7/2025).

    Kaesang mengatakan bahwa keputusan Jokowi akan menjadi Dewan Pembina atau tidak, bukan kewenangannya. 

    “Itu bukan kewenangan saya. Harus tanya ke dewan pendiri partai,” ujar Kaesang.

    Terkait dengan kesiapannya menghadapi kongres PSI di Solo, Kaesang menyatakan sangat siap dan optimis menang.

    Sebagaimana diketahui Kongres PSI akan digelar di Kota Solo pada 19–20 Juli 2025. Kongres ini akan menjadi forum tertinggi untuk menetapkan Ketua Umum PSI baru. Penentuan ketua umum dilakukan melalui sistem e-vote yang dapat diakses seluruh kader PSI. Hasil polling sementara Kaesang unggul dalam pemilihan melalui mekanisme e-vote yang tengah berlangsung. 

    Kaesang bersaing dengan dua calon lainnya, Ronald Aristone Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang. “Pasti menang. Wong akhirnya menang,” kata Kaesang saat kampanye di Karanganyar pada Rabu (16/7/2025) malam.

    Kaesang mengaku kecewa perolehan suara di Jawa Tengah masih kalah dengan DKI dan Jawa Barat. Kaesang berharap suara di Jawa Tengah bisa meningkat dan solid memenangkannya. Saat ini, persiapan Kongres PSI yang akan berlangsung pada 19-20 Juli di Kota Solo sudah berjalan on the track. 

    Menjelang Pemilu Raya PSI, Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep roadshow ke Karanganyar untuk menggalang dukungan pada Rabu (16/7/2025) malam. Setelah sebelumnya adik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka roadshow safari politiknya ke sejumlah daerah di Jawa Tengah.

    Dalam kunjungannya di Karanganyar, Kaesang bertemu langsung dengan ratusan kader PSI dari wilayah Soloraya. Acara dibalut santai di Wedangan Mbah Onggo Bejen, Karanganyar.

    Kedatangan Kaesang didampingi Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo dan jajaran petinggi DPP PSI. Dalam pertemuan itu, Kaesang mengajak kader agar solid memberikan dukungan melalui mekanisme e-voting yang tengah berlangsung.

    “Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Ini kan ada yang dari Karanganyar, Solo, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, terima kasih sudah bulat mendukung saya untuk menjadi ketua umum lagi periode 2025-2030,” kata Kaesang. 

    Kaesang mengaku sedikit kecewa dengan perolehan suaranya di beberapa daerah yang belum bulat memberikan suara untuknya. Dengan nada bercanda, Kaesang bahkan menyindir sempat adanya trouble dalam sistem e-voting yang diduga sengaja disabotase calon lain. 

    “Waktu masih ada dua hari lagi sebelum penutupan. Saya berharap Jawa Tengah ini, kan, orangnya lebih banyak, kader PSI-nya lebih banyak. Saya berharap untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu raya untuk pemilihan ketua umum memberikan dukungannya,” katanya. 

    Kaesang mengucapkan rasa terima kasih untuk seluruh kader PSI yang sudah memberi rekomendasi untuk bisa maju lagi menjadi ketua umum periode 2025-2030. Dalam kesempatan itu, Kaesang juga menargetkan di Pemilu 2029 nanti, PSI Kota Solo dapat menambah kursi legislatif lebih banyak lagi. Dia juga berharap daerah lain di Soloraya dapat pecah telur seperti Kota Solo.

    “Jadi kita bisa ikut berpartisipasi nanti di pilkada, entah itu nanti wakil bupati atau malah bupatinya,” harapnya.

    Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Probowo menyampaikan bahwa Jawa Tengah siap solid memberikan dukungan suara ke Kaesang Pangarep.

    “Dari sejak pagi tadi Mas Kaesang sudah roadshow ke daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan malam ini ditutup di Karanganyar,” katanya.

    Dia memohon doa kepada seluruh kader agar Kongres PSI 19-20 Juli di Kota Solo berjalan aman dan lancar.

  • 7 Upacara HUT Ke-80 RI Kembali ke Jakarta, PDI-P: Luar Biasa Nasional

    7 Upacara HUT Ke-80 RI Kembali ke Jakarta, PDI-P: Luar Biasa Nasional

    Upacara HUT Ke-80 RI Kembali ke Jakarta, PDI-P: Luar Biasa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P
    Said Abdullah
    menilai, keputusan pemerintah menggelar upacara kemerdekaan di
    Jakarta
    , setelah sebelumnya di
    Ibu Kota Nusantara
    (IKN), adalah keputusan yang luar biasa.
    Said beralasan, memori tentang Jakarta akan terus muncul sejak Indonesia merdeka pada 1945 lalu.
    “Kalau perayaan 17 Agustus di Jakarta, bagi kami tentu itu luar biasa. Karena memori Jakarta itu tidak akan pernah hilang sejak deklarasi 1945 kita merdeka,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
    Said tak ingin mengomentari lebih lanjut mengenai keputusan itu karena itu merupakan wewenang pemerintah.
    Said juga meyakini pembangunan IKN tetap berjalan meski sudah tidak menjadi lokasi penyelenggaran upacara kemerdekan..
    “Kalau dari sisi pembangunan infrastruktur, toh tahun ini tetap ada. Perkembangan IKN saya tidak tahu persis,” bebernya.
    Sebelumnya diberitakan, upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia atau HUT ke-80 Republik Indonesia akan kembali digelar di Jakarta tahun ini.
    “Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” kata Kepala Komunikasi Presiden/PCO Hasan Nasbi di Gedung Kwartir Nasional (Kwartir), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).
    Lokasi upacara kenegaraan itu berbeda dengan yang dipilih tahun lalu yakni di IKN.
    Upacara HUT ke-79 RI pada 2024 lalu menjadi yang pertama diadakan di IKN, sekaligus menjadi upacara terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo sebelum menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Palti Hutabarat: Kalau Prof Sofian Effendi Benar, Bangsa Ini Sudah Kena Tipu Habis-habisan

    Palti Hutabarat: Kalau Prof Sofian Effendi Benar, Bangsa Ini Sudah Kena Tipu Habis-habisan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Belakangan ini publik Indonesia kembali digemparkan oleh fakta terbaru terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.

    Setelah Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar, bersama teman-teman alumni yang tergabung dalam Relagama Bergerak mengunjungi kediaman Prof. Sofian Effendi, muncul lagi fakta baru.

    Sofian yang merupakan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan bahwa Jokowi tidak ada dalam daftar alumni 1985.

    Menanggapi hal tersebut, mantan relawan Ganjar Pranowo, Palti Hutabarat, menyebut bahwa pernyataan itu merupakan hal yang mengejutkan.

    “ini mengejutkan bagi kita semua,” kata Palti kepada fajar.co.id, Kamis (17/7/2025).

    Palti bilang, jika apa yang diungkapkan Sofian benar, maka bangsa Indonesia selama sepuluh tahun terakhir menjadi korban penipuan.

    “Kalau ini benar, maka akan menjadi sebuah tragedi besar bangsa ini yang sudah kena tipu habis-habisan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sofian menyinggung dugaan manipulasi data akademik saat Pratikno menjabat sebagai Rektor UGM.

    Ia menyebutkan bahwa nilai akademik Jokowi kala itu berada di bawah standar kelulusan.

    “Jadi pada waktu Pratikno jadi Rektor, kan dia mengatakan, dia yang menjadikan Jokowi alumni UGM,” ucap Sofian.

    Ia bahkan menyebut adanya dugaan perubahan nilai, penambahan dokumen skripsi, hingga rekayasa data akademik agar Jokowi bisa diakui sebagai lulusan.

    “Doa aturlah semua, yang dulu nilainya itu di bawah dua IPK-nya, kemudian diubah-ubah nilai itu. Kemudian ditambah sehingga dia lulus program sarjana, dimasukkan nilainya, dan skripsinya dimasukkan,” ungkapnya.

  • Mantan Rektor UGM Tegaskan Jokowi Tidak Punya Ijazah Sarjana, Diduga yang Beredar Milik Saudara Ipar Meninggal pada 2018

    Mantan Rektor UGM Tegaskan Jokowi Tidak Punya Ijazah Sarjana, Diduga yang Beredar Milik Saudara Ipar Meninggal pada 2018

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus tuduhan ijazah palsu Presidenke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kian panas. Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Sejumlah tokoh yang pernah terkait dan mengetahui satu demi satu muncul membuat pengakuan di ranah publik

    Terbaru, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Sofian Effendi, mengungkapkan hal mengejutkan. Kata dia, Jokowi tidak pernah lulus sebagai sarjana penuh (S1) dari UGM.

    Prof. Sofian menyebut Jokowi hanya menyelesaikan program sarjana muda (B.Sc) dan tidak memenuhi syarat untuk ujian skripsi.

    “Jokowi ini, menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan juga, itu pada tahun 1980-an tidak lulus. Saya lihat di dalam transkrip nilai yang ditampilkan oleh Polri, IPK-nya itu tidak sampai 2,” ujar Sofian dalam wawancara bersama pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dikutip pada Kamis (17/7/2025).

    “Kalau dia mengatakan ‘saya punya ijazah asli’, ya mungkin B.Sc itu. Tapi kalau ijazah sarjana, enggak punya dia,” tegasnya lagi.

    Yang lebih mencengangkan lagi, Prof. Sofian menguak bahwa skripsi yang diklaim milik Jokowi tidak pernah diuji dan tidak memiliki tanda tangan pembimbing, bahkan diduga merupakan hasil contekan pidato ilmiah Prof. Sunardi.

    “Prof. Sunardi baru pulang dari Kanada, dia bikin makalah mengenai pengembangan industri kayu. Dan itu yang dipakai Jokowi (sebagai skripsi), tapi tidak pernah diuji. Kosong semua tanda tangan pembimbingnya,” lanjutnya.

    Menurutnya, ijazah yang beredar saat ini diduga milik Hari Mulyono, saudara ipar Jokowi, yang meninggal pada 2018.

  • Farhat Abbas Gugat Roy Suryo Cs Terkait Ijazah Jokowi, Minta Ganti Rugi Rp1,5 Miliar

    Farhat Abbas Gugat Roy Suryo Cs Terkait Ijazah Jokowi, Minta Ganti Rugi Rp1,5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Farhat Abbas menggugat Pakar Telematika Roy Suryo Cs terkait polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke PN Negeri Jakarta Pusat.

    Gugatan ini mewakili Rektor Universitas Prof. Moestopo (Beragama) sekaligus eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo yang dituduh sebagai otak dibalik penerbitan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka.

    “Tujuan mengajukan Gugatan a quo untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan nama baik terhadap Penggugat [Paiman] dan Turut Tergugat II sebagai Presiden Republik Indonesia ke 7 atas tuduhan fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dan khalayak umum,” kata Farhat dalam salinan gugatan, dikutip Kamis (17/7/2025).

    Farhat menambahkan tuduhan yang dilakukan pada Mei-Juli 2025 di media sosial para tergugat. Dalam hal ini, Paiman mengaku telah mengalami kerugian imateriil Rp750 juta dan materiil Rp750 juta.

    Dengan demikian, kubu Paiman menuntut agar majelis hakim pada PN Jakarta Pusat bisa mengabulkan tuntutan ganti rugi terhadap para penggugat senilai Rp1,5 miliar.

    “Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp750.000.000. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp750.000.000,” tutur Farhat.

    Di samping itu, gugatan ini juga meminta agar PN Jakpus bisa menyatakan surat penghentian penyelidikan atau SP3 di Bareskrim Polri kasus tudingan ijazah Jokowi telah sah dan mengikat.

    Lebih jauh, kata Farhat, gugatannya ini meminta juga kepada PN Jakpus agar memulihkan nama baik dari Paiman dan Jokowi yang diumumkan di berita negara dan media cetak.

    “Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Penggugat yang diumumkan di berita negara dan media cetak; Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Turut Tergugat II yang diumumkan di berita negara dan media cetak,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, para tergugat dalam perkara ini yaitu Eggi Sudjana sebagai Tergugat I, Roy Suryo sebagai Tergugat II, dokter Tifauzia Tyassuma sebagai Tergugat III, Kurnia Tri Royani sebagai Tergugat IV, Rismon Hasiholan Sianipar sebagai Tergugat V, Bambang Suryadi Bitor sebagai Tergugat VI, dan Hermanto sebagai Tergugat VII. 

    Sementara itu, terdapat pihak sebagai turut tergugat mulai dari Kapolri Cq Kabareskrim sebagai Turut Tergugat I, Jokowi sebagai Turut Tergugat II, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Turut Tergugat III.

  • 5 Istana Bongkar Alasan Kenapa Prabowo Tidak Upacara HUT Ke-80 RI di IKN Nasional

    5 Istana Bongkar Alasan Kenapa Prabowo Tidak Upacara HUT Ke-80 RI di IKN Nasional

    Istana Bongkar Alasan Kenapa Prabowo Tidak Upacara HUT Ke-80 RI di IKN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg)
    Juri Ardiantoro
    mengungkapkan alasan mengapa Presiden RI
    Prabowo Subianto
    tidak melakukan upacara perayaan kemerdekaan HUT Ke-80 Indonesia di
    Ibu Kota Nusantara
    (
    IKN
    ), Kalimantan Timur.
    Juri mengatakan, IKN masih dalam proses pembangunan, sehingga pemerintah harus fokus pada penyelesaiannya.
    “Ya, di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu,” ujar Juri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
    Juri mengatakan, upacara detik-detik proklamasi akan dilakukan di Jakarta, bukan di IKN.
    Namun, di IKN, kata dia, akan tetap ada upacara.
    Otoritas IKN lah yang akan menggelar upacara HUT RI di sana.
    “Di IKN sebagai kantor juga akan ada upacara, jadi Otoritas IKN akan juga menyelenggarakan upacara,” ucap dia.
    Sementara itu, Juri belum tahu apakah Wapres Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti upacara di IKN atau Jakarta.
    “Nanti kita lihat,” imbuh Juri.
    Diketahui, ayah Gibran, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), memimpin upacara perayaan HUT Ke-79 RI di IKN pada tahun lalu.
    Kini, Prabowo justru memilih merayakannya di Jakarta saja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waketum Projo Diperiksa Polisi Terkait Tudingan Ijazah Jokowi Palsu Megapolitan 17 Juli 2025

    Waketum Projo Diperiksa Polisi Terkait Tudingan Ijazah Jokowi Palsu Megapolitan 17 Juli 2025

    Waketum Projo Diperiksa Polisi Terkait Tudingan Ijazah Jokowi Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum relawan Projo,
    Freddy Alex Damanik
    , memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait laporan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (
    Jokowi
    ). Freddy hadir sebagai saksi dalam kasus ini.
    Pengamatan
    Kompas.com
    , Freddy tiba di Subdirektorat Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis (17/7/2025) sekitar pukul 10.15 WIB.
    Ia tampak mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hitam yang dipadukan dengan jas abu-abu.
    “Saya hari ini dipanggil sebagai saksi atas laporan Pak Jokowi ini,” kata Freddy kepada wartawan sebelum pemeriksaan, Kamis (17/7/2025).
    “Tapi, yang saya lihat panggilan yang sekarang ini perkaranya ini sudah disatukan semua, LP-nya sudah disatukan dengan laporan lainnya penghasutan dan lain-lain” tambah dia.
    Freddy mengaku sempat memberikan keterangan pada tahap penyelidikan. Pemeriksaan hari ini merupakan lanjutan setelah laporan tersebut dinaikkan statusnya menjadi penyidikan.
    Freddy tidak membawa dokumen atau bukti tambahan. Ia menyebut, kehadirannya hanya untuk mengonfirmasi sejumlah konten yang telah beredar di publik.
    “Saya sih tidak membawa bukti apapun, karena saya lebih kepada memberikan keterangan yang sudah ada misalnya di video-video di media-media. Saya hanya butuh konfirmasi saja, apakah itu benar saya, apakah peristiwanya seperti itu, apa benar itu Roy Suryo mengatakan itu, apakah benar dokter Tifa mengatakan, itu saja,” kata dia.
    Sebelumnya, penyidik Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menaikkan status kasus tudingan
    ijazah Jokowi palsu
    ke tahap penyidikan setelah menggelar gelar perkara pada Kamis (10/7/2025).
    Diketahui, Jokowi melaporkan sejumlah pihak terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan itu dibuat berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE, termasuk Pasal 27A dan Pasal 32.
    Secara keseluruhan, terdapat dua unsur perkara yang sedang diselidiki, termasuk laporan yang menyangkut Jokowi maupun laporan lainnya, yaitu dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan, serta penyebaran berita bohong atau hoaks.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waketum Projo dipanggil Polda Metro Jaya soal laporan ijazah Jokowi

    Waketum Projo dipanggil Polda Metro Jaya soal laporan ijazah Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) pendukung Joko Widodo (Projo), Freddy Damanik mengaku dipanggil Polda Metro Jaya terkait laporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya hari ini dipanggil sebagai saksi atas laporan Pak Jokowi ini. Tapi, yang saya lihat panggilan yang sekarang ini perkaranya ini sudah disatukan semua, LP-nya sudah disatukan dengan laporan lainnya penghasutan dan lain-lain,” kata Freddy saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Freddy menjelaskan bahwa pemanggilannya sebelumnya telah dilakukan dengan dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus tersebut.

    “Maka konsekuensinya saya harus memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini,” katanya.

    Saat dikonfirmasi apa saja yang dibawa pada pemanggilannya kali ini, Freddy mengaku tidak membawa bukti apapun, dia hanya memberikan keterangan saja.

    “Saya lebih memberikan keterangan yang sudah ada misalnya di video-video di media-media, saya hanya butuh konfirmasi aja apakah itu benar saya, apakah peristiwanya seperti itu, apa benar itu Roy Suryo mengatakan itu, apakah benar Dokter Tifa mengatakan, itu saja,” ucapnya.

    Dia berpendapat penetapan tersangka dalam kasus ini tidak akan lama lagi berdasarkan mekanisme dan proses penyidikannya.

    Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus laporan tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari penyelidikan ke penyidikan.

    “Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam maka terhadap laporan polisi yang pertama pelapornya adalah saudara Insinyur HJW disimpulkan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat (11/7).

    Kemudian untuk laporan dari sejumlah Polres yang telah ditarik oleh Polda Metro Jaya dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan.

    “Jadi ada dua peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya naik ke penyidikan. Kelompok kedua, penghasutan dan UU ITE tiga laporan naik penyidikan,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Rektor UGM Ungkap Ijazah Jokowi Palsu, Said Didu: Kebohongan Bakal Terbuka

    Mantan Rektor UGM Ungkap Ijazah Jokowi Palsu, Said Didu: Kebohongan Bakal Terbuka

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Sekertaris BUMN, Said Didu ikut menyoroti terkait pernyataan mantan Rektor UGM soal status Jokowi Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu mengunggah video penjelasan Mantan Rektor UGM, periode 2002-2007 Prof. Sofian Efendi.

    “Akhirnya apa yg diceritakan mantan Rektor UGM dan mantan Kepala BAKN ke saya tgl 25 Mov 2024 di Kampus UGM ttg ijazah Jokowidodo adalah palsu dibuka ke publik,” tulisnya dikutip Kamis (17/7/2025).

    Ia menyebut dari pernyataan Sofian Efendi ini maka kebohongan dari mantan Presiden RI itu perlahan mulai terbuka.

    “KEBOHONGAN AKAN TERBUKA,” ujarnya.

    Sebelumnya, Rismon H Sianipar berkunjung ke rumah mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Prof. Sofian Efendi dan membicarakan banyak hal.

    Dinyatakan, Jokowi diduga tidak pernah ujian skripsi bahkan naskah tersebut diduga sebagai contekan naskah dari Prof. Soenardi.

    Bahkan Pak Kasmujo yang diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi saat acara di UGM, ternyata disanggah Pak Kasmujo pada acara lain. Pak Kasmujo saat itu sebagai dosen baru, belum berhak menjadi pembimbing maupun penguji.

    Menurut Sofian, berdasarkan informasi dari sejumlah profesor, dosen, dan kolega akademik di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi hanya menyelesaikan jenjang Sarjana Muda (B.Sc.)—yang pada masa itu belum memenuhi syarat akademik untuk gelar S1 penuh.

    “Dari empat semester awal, IPK-nya tidak sampai 2. Dalam sistem lama, itu artinya dia tak bisa lanjut ke jenjang sarjana. Jadi, bagaimana mungkin bisa punya ijazah S1?” ungkap Sofian.