Tag: joko widodo

  • Mantan Ketua KPK Disebut dalam Pemeriksaan Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi – Page 3

    Mantan Ketua KPK Disebut dalam Pemeriksaan Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi – Page 3

    Polda Metro Jaya terus memanggil sejumlah saksi dalam kasus ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    Jumat (11/7/2025), polisi memanggil Tifauziah Tyassuma atau yang lebih dikenal dengan nama dokter Tifa, sebagai saksi dalam kasus tersebut. Kepada wartawan, Tifa mengaku dicecar banyak pertanyaan.

     “Saya tadi total 1 jam 20 menit dengan 68 pertanyaan,” kata dokter Tifa kepada wartawan usai diperiksa di Polda Metro Jaya.

    Tifa menegaskan tidak keberatan untuk ditanya perihal kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun jika hal yang ditanya masih seperti 10 tahun lalu, maka hal itu dinilainya percuma.

    “Saya tidak akan berkeberatan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu kalau ijazah itu hadir. (Tapi) karena pertanyaan semua berkaitan dengan ijazah yang menjadi polemik selama 10 tahun ini, ya tentu saya tanyakan dulu, saya klarifikasi dulu apakah ijazahnya ada. Soal ijazahnya tidak ada, ya kita percuma kan bertanya jawab gitu ya,” jelas dia.

    Menurut Tifa, jika menjawab pertanyaan namun ijazah Jokowi tidak ada, maka sama saja seperi berimajinasi.

    “Kalau ijazah itu tidak ada, lalu diskusi kita akan ke mana nih, gitu kan. Jadi seperti berimajinasi semua gitu,” ucap Tifa.

    Sebagai peneliti, Tifa menyatakan berhak untuk memastikan keaslian ijazah Jokowi karena yang bersangkutan adalah pejabat publik. Karena itu dia mengaku kecewa karena dalam pemanggilannya hari ini pihak kepolisian tidak memperlihatkan ijazah Jokowi.

    “Saya sebetulnya hari ini pun juga siap untuk diperiksa berjam-jam. Saya sudah siap mental. Saya ingin menyampaikan kebenaran, kan gitu. Tapi apa artinya, 68 pertanyaan yang itu saya jawab? Kalau tadi itu objek utamanya yaitu ijazahnya enggak hadir di sini,” kata Tifa.

  • Tom Lembong Bakal Jalani Sidang Vonis Kasus Korupsi Impor Gula Hari Ini

    Tom Lembong Bakal Jalani Sidang Vonis Kasus Korupsi Impor Gula Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bakal menjalani sidang putusan hari ini, Jumat (18/7/2025).

    Informasi sidang vonis itu diinformasikan oleh Hakim Ketua Dennie Arsan pada agenda persidangan sebelumnya di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025). 

    “Nanti untuk sidang agenda putusan dijadwalkan Jumat 18 Juli 2025. Nanti kami agendakan, dilaksanakan setelah salat Jumat,” ujar Dennie.

    Sebelumnya, jaksa telah mendakwa Tom telah memberikan persetujuan impor terhadap sejumlah, termasuk swasta dalam rangka pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula dalam negeri.

    Namun dalam pelaksanaannya, Tom Lembong diduga telah melanggar sejumlah aturan seperti persetujuan impor itu dilakukan tanpa rapat koordinasi antar kementerian. 

    Alhasil, perbuatan itu diduga telah memperkaya 10 pihak swasta senilai Rp515 miliar. Adapun, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp578 miliar

    Di samping itu, jaksa juga telah menuntut eks menteri pada kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo itu selama tujuh tahun pidana. 

    Jaksa menilai bahwa Tom Lembong telah dinyatakan secara sah dan bersalah karena terlibat dalam perkara korupsi impor gula saat menjabat sebagai Mendag periode 2015-2016.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thomas Trikasih Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun,” ujar jaksa di ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).

    Selain itu, Tom Lembong juga dituntut agar membayar denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

  • Sorotan Tajam Amien Rais ke Jokowi, Ungkap Kejahatan Ijazah Palsu dan Praktik Makar

    Sorotan Tajam Amien Rais ke Jokowi, Ungkap Kejahatan Ijazah Palsu dan Praktik Makar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais memberikan kritikan tajam ke mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    Amien Rais menyebut Jokowi tengah didera stres berat akibat isu ijazah palsu dan praktik “makar,”.

    Amien Rais menyampaikan kritikan melalui unggahan di akun YouTubenya. Ia menyebut Jokowi sebagai penipu rakyat.

    Ia kemudian mengaitkan prinsip-prinsip ini dengan isu ijazah palsu Jokowi yang menurutnya akan segera terungkap melalui proses pengadilan terbuka.

    Amien menyebut pihak-pihak yang menyamakan Jokowi dengan Nabi atau Khulafaur Rasyidin.

    “Pernyataan konyol itu sudah offside,” katanya, dikutip Jumat, (18/7/2025).

    Ia menduga, pujian-pujian tersebut muncul karena orang-orang tertipu oleh Jokowi. “Sandiwara Jokowi yang berlagak membela rakyat kecil,” tuturnya.

    Mantan Ketua MPR itu, secara terang-terangan menuduh Jokowi sebagai kejahatan makar. Bahkan, ia menyinggung beberapa ayat di Al-Quran terkait tindakan dugaan yang dilakukannya itu.

    “Tipu-tipu, pengelabuan, pembohongan seperti yang tertulis di Surah Ali Imran ayat 54, Al-Anfal ayat 30, dan Ibrahim ayat 46,” ujarnya.

    “Bangunan politik Jokowi yang didasarkan pada pilar-pilar kebohongan, ketakaburan, kemunafikan, dan lain-lain kini mulai runtuh secara meyakinkan,” jelasnya.

    Amien juga menilai bahwa tekanan psikologis akibat isu-isu ini membuat Jokowi sulit tidur dan tidak ada yang bisa menolongnya, bahkan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya menjadi “problem solver” disebutnya tidak akan berani mengambil risiko.

  • KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Tambahan Balita & Ibu Hamil di Era Jokowi

    KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Tambahan Balita & Ibu Hamil di Era Jokowi

    GELORA.CO –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan terkait pemberian makanan tambahan (PMT) balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal itu dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

    “Ini pengadaan makanan tambahan bayi dan ibu hamil. Clue-nya apa? Clue-nya adalah makanan tambahan bayi dan ibu hamil. Itu TPK (tindak pidana korupsi) terkait itu, masih lidik ya,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam, 17 Juli 2025.

    Namun demikian, karena masih tahap penyelidikan, kata Asep, pihaknya belum bisa merinci perkara dimaksud.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, penyelidikan ini sudah dilakukan sejak 7 Maret 2024 lalu. Perkara ini tempusnya terjadi pada 2016-2020.

    PMT untuk ibu hamil dan bayi merupakan upaya untuk meningkatkan status gizi mereka sehingga mengurangi angka stunting atau tengkes. Bentuknya bisa berupa biskuit, susu, telur, maupun makanan bergizi lainnya.

    Adapun Ketua KPK, Setyo Budiyanto pernah menyinggung soal pemberian biskuit maupun susu yang dilakukan pemerintah ternyata belum efektif. Ketika itu, dia mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan kajian terhadap program makan bergizi gratis (MBG) supaya penurunan stunting bisa maksimal.

    “Dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak,” kata Setyo Budiyanto pada Rabu 5 Maret 2025.

    Saat itu, Setyo menerangkan bahwa, anak atau ibu hamil lebih banyak menerima biskuit daripada susu dalam program pemerintah sebelumnya. Sehingga, kajian KPK menyebut pemberian itu tidak efektif dan diharap tak berulang dalam program makan bergizi gratis.

    Untuk itu kata Setyo BGN harus melakukan kajian, sehingga para penerima manfaat dapat gizi yang dibutuhkan.

    “Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” pungkas Setyo.

  • Besok, Prabowo Luncurkan Tema dan Logo HUT Ke-80 RI di Istana

    Besok, Prabowo Luncurkan Tema dan Logo HUT Ke-80 RI di Istana

    Besok, Prabowo Luncurkan Tema dan Logo HUT Ke-80 RI di Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    akan meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI di
    Istana Merdeka
    , Jakarta, Jumat (18/7/2025) besok.
    “Iya, insya Allah, besok tanggal 18 Juli hari Jumat, Bapak Presiden berkenan untuk me-
    launching
    tema dan logo
    HUT ke-80 RI
    ,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg)
    Juri Ardiantoro
    di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (17/7/2025) malam.
    Namun, Juri enggan membocorkan tema dan logo HUT ke-80 RI karena ini akan diumumkan langsung oleh Kepala Negara besok.
    Menurutnya, setelah resmi diluncurkan oleh Prabowo, logo tersebut juga akan langsung dipasang baik oleh pemerintah pusat maupun daerah secara serentak.
    “Setelah di-
    launching
    oleh Bapak Presiden, maka masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat itu semua akan sama-sama memeriahkan atau memasang logo-logo itu dalam berbagai bentuk alat peraga di media luar ruang dan tempat-tempat strategis,” ucapnya.
    “Supaya masyarakat ikut meramaikan kemeriahan kemerdekaan dengan memasang logo dan tema,” sambung Juri.
    Sebelumnya diberitakan, upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia atau HUT ke-80 Republik Indonesia akan kembali digelar di Jakarta tahun ini.
    Bahkan, panitia untuk pelaksanaan HUT ke-80 RI sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
    Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun sudah melakukan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
    “Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” kata Kepala Komunikasi Presiden/PCO Hasan Nasbi di Gedung Kwartir Nasional (Kwartir), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).
    Lokasi upacara kenegaraan itu berbeda dengan yang dipilih tahun lalu, yakni di IKN.
    Upacara HUT ke-79 RI pada 2024 lalu menjadi yang pertama diadakan di IKN, sekaligus menjadi upacara terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo sebelum menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Jarang Hadir di Forum PBB, Puan: Itu di Periode Lalu, Sekarang Prabowo Lebih Aktif

    Jokowi Jarang Hadir di Forum PBB, Puan: Itu di Periode Lalu, Sekarang Prabowo Lebih Aktif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum, menyinggung pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani, terkait absennya Indonesia dalam beberapa forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belakangan ini.

    Dikatakan Yusuf, respons Puan terhadap isu tersebut terbilang lugas dan tanpa basa-basi.

    “Jawaban mba Puan Maharani cukup singkat, padat, jujur, dan makjleb,” kata Yusuf di X @yusuf_dumdum (17/7/2025).

    Ia berharap pernyataan itu bisa diterima dengan kepala dingin dan tidak menimbulkan perasaan tersinggung dari pihak mana pun.

    “Semoga gak ada yang baper,” tandasnya.

    Sebelumnya, Anies Rasyid Baswedan, memberikan singgungan terhadap ketidakhadiran Indonesia di forum-forum penting dunia, terutama Sidang Majelis Umum PBB.

    Dalam pidatonya di Rapimnas Ormas Gerakan Rakyat, Minggu (13/7/2025), Anies berbicara soal absennya Presiden RI selama satu dekade terakhir dalam forum tersebut dan hanya mengutus Menteri Luar Negeri sebagai perwakilan.

    “Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” ujarnya.

    Ia mengibaratkan posisi Indonesia sebagai negara besar yang tak ikut rapat kampung, meski memiliki peran strategis.

    “Kita warga kampung, rumahnya nomor empat terbesar. Tapi rapat kampung tidak pernah datang. Iuran tetap bayar, tapi tidak aktif,” sindirnya.

    Anies menilai, ketidakhadiran itu menunjukkan lemahnya peran diplomasi aktif Indonesia. Ia mendorong agar pemerintahan ke depan lebih hadir dan terlibat di panggung internasional.

    Sementara itu, Puan Maharani yang dimintai tanggapan mengenai hal tersebut mengatakan bahwa ia melihat ada harapan berbeda pada Presiden saat ini.

  • Tiba-tiba Cabut Pernyataan soal Ijazah Jokowi, Mantan Rektor UGM Diduga Diintimidasi?

    Tiba-tiba Cabut Pernyataan soal Ijazah Jokowi, Mantan Rektor UGM Diduga Diintimidasi?

    GELORA.CO –  Plot twist mengejutkan terjadi di tengah panasnya kembali polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang diduga palsu.

    Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada atau UGM periode 2002-2007, Profesor Sofian Effendi, yang sebelumnya secara terbuka membongkar berbagai dugaan kejanggalan, kini berbalik 180 derajat.

    Melalui surat pernyataan bermaterai yang beredar pada Kamis (17/7/2025), Prof Sofian mencabut seluruh ucapannya dan meminta maaf.

    Namun, di saat yang bersamaan, muncul dugaan kuat bahwa langkah tersebut diambil di bawah tekanan.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengklaim ada upaya ‘pembungkaman’ terhadap sang profesor.

    “Baru saja saya dapat info dari Jogya bahwa sedang terjadi upaya ‘pembungkaman’ terhadap Prof. Sofian Effendi karena buka kasus Ijazah Jokowi,” ungkap Said Didu melalui akun X miliknya, Kamis (17/7/2025).

    Said Didu bahkan secara terbuka meminta publik untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada guru besar tersebut.

    “Mohon teman-teman di Jogya menjaga beliau dan kita semua berikan dukungan kepada Prof. Sofian Effendi,” harapnya.

    Kecurigaan adanya intimidasi ini sontak membayangi ketulusan surat klarifikasi Prof. Sofian dan membuat publik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar.

    Pernyataan Mundur dan Permintaan Maaf

    Sebelumnya, pernyataan Prof Sofian dalam sebuah wawancara di kanal YouTube “Langkah Update” pada 16 Juli 2025 menjadi amunisi baru bagi pihak yang meragukan ijazah Jokowi.

    Namun, hanya selang sehari, ia menarik kembali semua ucapannya.

    Dalam suratnya, Prof Sofian menegaskan bahwa pernyataan resmi Rektor UGM saat ini, Prof Dr Ova Emilia, pada 11 Oktober 2022 adalah yang benar dan sesuai bukti.

    “Terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update […] saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas,” tulis Prof. Sofian.

    Ia pun secara tegas meminta agar video wawancara kontroversialnya ditarik dari peredaran dan menyampaikan permohonan maaf.

    “Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran,” lanjutnya. 

  • Lah Kenapa? Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Minta Maaf dan Cabut Pernyataan Terkait Ijazah Jokowi

    Lah Kenapa? Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Minta Maaf dan Cabut Pernyataan Terkait Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Setelah bikin geger, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) 2002-2007, Prof. Sofian Effendi mendadak menarik semua pernyataannya terkait ijazah S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang ada dalam video di YouTube. 

    Diketahui, dalam video dengan judul “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! ljazah Jokowi & Kampus UGM!”, pada 16 Juli 2025, Sofian Effendi menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah lulus sarjana Fakultas Kehutanan karena IPK-nya kurang dari 2.

    “Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran,” kata Sofian dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis 17 Juli 2025.

    Dalam pernyataannya, Sofian menegaskan bahwa keterangan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas. 

    “Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut,” kata Sofian.

    Lewat surat surat pernyataannya tersebut, Sofian berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. 

    Berikut pernyataan lengkapnya:

    Pernyataan Sofian Effendi 

    Terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan Judul “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! ljazah Jokowi & Kampus UGM!” pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam 

    video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. 

    Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. 

    Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. 

    Yogyakarta, 17 Juli 2025 

    Yang menyatakan,

    Ttd

    Prof. Dr. Sofian Effendi 

    Mantan Rektor UGM 2002-2007.

  • Setelah Lengser, Jokowi Jadi Olok-olok Rakyat bahkan Sopir Truk

    Setelah Lengser, Jokowi Jadi Olok-olok Rakyat bahkan Sopir Truk

    GELORA.CO –  Prediksi pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut soal kondisi pasca-kepemimpinan Presiden Joko Widodo kini mulai terbukti.

    Setelah lengser dari jabatannya, Jokowi tidak hanya kehilangan pamor di hadapan publik, tetapi juga menjadi bahan olok-olok di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan akar rumput seperti sopir truk.

    “Saya sudah prediksi, begitu Jokowi lengser, dia akan jadi bahan tertawaan publik,” ujar Rocky dikutip dari channel Youtubenya, Kamis 17 Juli 2025.

    “Dan sekarang itu mulai terjadi,” tambahnya.

    Menurut Rocky, meskipun masih ada upaya dari para pendukung dan buzzer untuk membela citra Jokowi, kekuatan itu kini tidak sebanding dengan derasnya opini publik yang kritis.

    “Publik sudah well-informed. Zaman media sosial ini membuat semua orang, bahkan sopir truk, bisa memahami dan mengekspresikan kritik politik,” katanya.

    “Olok-olok terhadap Jokowi tidak hanya di media sosial, tapi juga muncul dalam bentuk mural, grafiti, dan tulisan-tulisan satir di belakang truk,” jelasnya menambahkan.

    Salah satu contoh nyata adalah tulisan di belakang truk yang berbunyi, “Dari Solo ke Pramuka, planga-plongo dan suka berdusta,” yang secara jelas menyindir asal-usul dan gaya kepemimpinan Jokowi.

    Rocky juga menyoroti isu kontroversial seputar dugaan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini belum menemukan titik terang.

    Ia menilai bahwa bukannya menjawab tuntutan publik, mantan presiden justru mencoba mengalihkan isu dengan menuding adanya “desain politik besar” untuk menjatuhkannya.

    “Kalau Jokowi bilang ini desain politik, tunjukkan desainnya? Mana bukti bahwa ini konspirasi?” tegas Rocky.

    “Jangan semua kritik disebut agenda politik. Ini adalah tuntutan etis dari masyarakat yang harus dijawab secara jujur,” imbuhnya.

    Selain itu, tekanan juga datang dari berbagai arah. Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sedang menghadapi tuntutan pemakzulan, sementara menantunya, Bobby Nasution, juga dipanggil oleh KPK.

    Rocky menilai keluarga Jokowi kini berada dalam posisi politik yang semakin terjepit.

    “Counter Culture” dan Hilangnya Kenegarawanan

    Menurut Rocky, fenomena rakyat mengolok-olok mantan presiden ini merupakan bentuk counter culture yakni gerakan budaya tandingan terhadap kekuasaan yang dianggap tak jujur.

    “Setelah lengser, mestinya muncul aura kenegarawanan dari seorang mantan presiden. Tapi yang terjadi sebaliknya. Jokowi malah makin dijauhi, bahkan jadi bahan meme, bahan mural, dan bahan ketidakpercayaan publik,” katanya.

    Ia menyebut ini sebagai krisis kepercayaan dan kehilangan momen moralitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang negarawan setelah tidak lagi menjabat.

    Pesan untuk Prabowo dan Institusi Penegak Hukum

    Rocky juga menyinggung Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya harus cermat membaca situasi.

    Ia berharap institusi hukum bisa bersikap profesional dan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut.

    “Presiden Prabowo harus tegas memilih jalur penyelesaian. Isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran bukan hanya sensasi politik, ini soal moral dan legalitas pemimpin kita,” jelasnya.

    Ia juga menekankan bahwa elite politik seharusnya tidak menutupi atau melindungi kesalahan, apalagi menyebut kritik sebagai upaya makar atau konspirasi besar tanpa dasar yang jelas.

    Sebagai penutup, Rocky mengajak publik untuk melihat semua ini sebagai pelajaran besar dalam politik Indonesia.

    Bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi utama dalam memimpin, dan rakyat tidak bisa lagi dibohongi oleh narasi kosong.

    “Setelah kekuasaan berakhir, yang tinggal hanyalah integritas. Kalau itu tak ada, maka penghormatan pun sirna. Rakyat tak bodoh, mereka hanya butuh waktu untuk bersuara dan sekarang suara itu menggema dari mana-mana, bahkan dari belakang truk di jalanan,” pungkasnya.

  • Dugaan Ijazah Palsu dan Riza Chalid Tersangka Coreng Citra Jokowi

    Dugaan Ijazah Palsu dan Riza Chalid Tersangka Coreng Citra Jokowi

    GELORA.CO -Posisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi disinyalir masih kuat secara politik, meskipun terdapat sejumlah persoalan mengemuka di public, seperti dugaan ijazah palsu, hingga keterlibatannya pada kasus saudagar minyak M Riza Chalid.

    Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, kasus-kasus yang menyangkut nama Jokowi belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga isu yang bermunculan hanya menggerus citra positif ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    “Harus diakui, Jokowi hingga hari ini belum terbukti bersalah atau terlibat dalam kejahatan, sebab belum adanya vonis pengadilan, yang merubah posisi status dirinya, tetapi jika ia tercoreng citranya,” ujar Efriza kepada RMOL, Kamis 17 Juli 2025.

    “Misalnya, terpantulkan karena berbagai kasus seperti dugaan ijazah palsu, coba diungkap lagi kasus Riza Chalid. Dan ini akan dianggap oleh sebagian publik sebagai citra seorang mantan presiden yang tidak benar-benar bersih,” sambungnya.

    Menurutnya, citra negara juga tidak lantas menjadi tercoreng karena beberapa kasus hukum yang tengah berproses disebut-sebut ada keterlibatan Jokowi, dengan dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala pemerintahan.

    “Saat ini, fakta-fakta hukumnya belum mendukung hal itu, bahkan Jokowi tampak masih tangguh dalam menghadapi berbagai problematika yang membelitnya pasca tidak lagi menjabat sebagai Presiden,” tuturnya.

    Oleh karena itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini Jokowi masih tidak tergoyahkan pengaruhnya dalam dinamika politik nasional, sehingga masih belum terbukti dalam kasus-kasus hukum yang sedang berjalan.

    “Jokowi memang saat ini tidak lagi menjabat, tapi ia masih memiliki pengaruh politik,” demikian Efriza.