Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Arti Logo Baru PSI yang Tampilkan Gajah Berkepala Merah

    Arti Logo Baru PSI yang Tampilkan Gajah Berkepala Merah

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar kongres nasional partai di Solo pada 19-20 Juli 2025.

    Jelang kongres besar tersebut, PSI merubah logo partai mereka dari yang semula mawar merah menjadi gajah merah-hitam.

    Kemudian dari bendera partai yang dipasang di sejumlah ruas jalan di Solo, nama PSI berubah menjadi Partai Super Tbk.

    Pergantian logo baru PSI tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Plt Ketum PSI Andy Budiman saat memberikan jaket ke Jokowi pada Kamis (17/7/2025).

    Menurut dia, gajah merupakan makhluk hidup yang bijaksana, lembut, teguh, memiliki solidaritas kuat, dan cerdas.

    Karakter gajah itu menjadi nilai-nilai yang dikuatkan dalam internal PSI.

    Kemudian dirinya juga menjelaskan bahwa pemilihan kepala gajah berwarna merah, tidak ada makna khusus. Warna merah diambil dari logo sebelumnya yakni mawar merah.

    Adapun makna logo mawar yang sebelumnya dipakai oleh PSI diambil dari ucapan Presiden Soekarno.

    “Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya. Dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya,”

    Tanggapan Jokowi soal Logo Baru PSI

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mempermasalahkan perubahan logo PSI dari mawar merah menjadi gajah.

    “Sebuah brand itu kan perlu terus diperbarui, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau dalam bisnis (disesuaikan) permintaan pasar,” kata Jokowi, dikutip dari Instagram @psi_id, Jumat.

    Menurutnya, perubahan logo PSI saat ini menjadi gajah berkepala merah tidak ada masalah.

    Sejalan dengan itu, Jokowi juga diberikan jaket baru PSI yang memiliki logo gajah dengan tulisan “Partai Super Tbk”. 

    Plt Ketum PSI Andy Budiman mengatakan bahwa saat ini Jokowi menjadi role model PSI.

    “Anak-anak muda yang awal bergabung dengan PSI adalah anak muda yang tak punya latar belakang politik lalu masuk ke politik. Karena melihat kiprah Jokowi masuk politik, membawa kebaikan untuk masyarakat, dan bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain sebagai role model,” jelasnya.

  • Prabowo, Gibran, dan Jokowi Dipastikan Hadir di Kongres PSI di Solo – Page 3

    Prabowo, Gibran, dan Jokowi Dipastikan Hadir di Kongres PSI di Solo – Page 3

    Pada hari pertama, acara akan diikuti oleh sekitar 1.200 peserta terbatas yang terdiri dari jajaran pengurus PSI, mulai dari DPD, DPW, kepala daerah, hingga para legislator partai.

    Sedangkan pada hari kedua, peserta diperkirakan mencapai 9.000 hingga 10.000 orang, mencakup pengurus, kader, simpatisan, relawan, serta masyarakat umum yang turut meramaikan acara.

    “Tanggal 20 lebih banyak karena kombinasi antara pengurus, kader, legislator, kepala daerah, simpatisan, ada relawan juga. Itu sekitar 9.000 atau 10 ribu orang karena kapasitasnya seperti itu. Mungkin di luar akan lebih banyak lagi,” kata Andy.

  • Dukung Prof Sofian Effendi Cabut Pernyataan soal Jokowi, Dokter Tifa: Untuk Hindari Hal Terburuk

    Dukung Prof Sofian Effendi Cabut Pernyataan soal Jokowi, Dokter Tifa: Untuk Hindari Hal Terburuk

    GELORA.CO – Salah satu alumnus Universitas Gajah Mada (UGM), Tifauzia Tyassuma atau dokter Tiga memahami langkah mangan Rektor UGM Prof Sofian Effendi yang menarik pernyataannya soal skripsi dan ijazah Jokowi

    Hal tersebut, menurut salah satu terlapor kasus penyebaran ijazah palsu Jokowi itu, untuk melindungi prof Sofian dari kemungkinan-kemungkinan terburuk.

    “Apabila seorang hamba telah mencapai batas kemampuannya dalam menegakkan kebenaran, dan tak ada lagi kekuatan yang bisa ia andalkan, maka Allah akan turun tangan—dengan cara-Nya yang misterius namun pasti,” tulis dokter Tifa di X, dikutip pada Jumat (18/7/2025)

    Dokter Tifa menilai, Profesor Sofian Effendi tidak perlu dilibatkan lagi dalam kasus Ijazah 

    “Beliau sudah sepuh, harus kita lindungi dan kita hindarkan dari akhir yang buruk. Misal ada ancaman atas kebijakan beliau di masa lalu dan sebagainya,” katanya

    Pencabutan pernyataan Profesor Sofian Effendi, menurut dokter Tifa, sebagai cara Tuhan untuk menutupi dan melindungi beliau.

    “Cukup satu kali pernyataan jujur beliau yang sudah beredar menjadi data digital abadi, yang tak akan terhapus dengan surat pernyataan dan klarifikasi apapun berikutnya. Itu sudah cukup. Allah selalu bekerja dengan caraNya yang Maha Luarbiasa. Kebenaran itu milikNya,” kata dia

    “Kita semua ini, Roy, Rismon, saya, Eggi, Rizal, Kurnia dkk, hanyalah alatNya. Di tanggal 16 Juli 2025 Profesor Sofian Effendi sudah menjadi alatNya, yang bekerja satu kali saja, tetapi sangat efektif.Pencabutan pernyataan di tanggal 17 Juli 2025, tak ada artinya, ketika Kebenaran sudah dikumandangkan.”

    Diancam dipolisikan

    Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2002-2007, Prof. Dr. Sofian Effendi memutuskan untuk menarik semua pernyataannya mengenai sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi

    Dia menyebut, pernyataannya itu telah menimbulkan gejolak

    Dia tidak ingin ikut terlibat dalam perdebatan mengenai ijazah Jokowi

    Setelah video itu viral, Sofian mengakui ada goncangan di kampus UGM hingga munculnya bentuk ancaman pelaporan kepada polisi dari pendukung Jokowi.

    Sofian mengatakan dirinya mengetahui ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah ke media online.

    Link dari media online itu ia dapat dari kirim pesan WhatsApp mantan mahasiswanya.

    “Para pendukung mantan presiden itu, mereka gerah sepertinya karena soal ijazah disebut. Mereka menyebut akan mengadukan saya pada Bareskrim. Maka, saya meminta maaf atas pernyataan saya. Saya tidak mau harus berurusan dengan polisi soal ini, apalagi saya sudah berusia 80 tahun dan keluarga saya juga terganggu,” bebernya.

    Minta ditake down

    Pernyataan dari Prof Sofian menjadi perhatian publik lantaran menyangsikan Jokowi lulus sebagai sarjana S1 Fakultas Kehutanan UGM

    Pernyataan itu disampaikan Prof Sofian dalam sesi wawancara dengan Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar yang ditayangkan pada Rabu (16/7/2025

     Percakapan itu kemudian diunggah ke YouTube, Rabu (16/7/2025).

    Kepada wartawan di kediamannya, Sofian membenarkan, Rismon Sianipar, ahli forensik digital dan alumni UGM yang akhir-akhir ini ramai karena mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan beberapa alumni UGM lain berkunjung ke rumahnya.

    Mereka mengajak Sofian Effendi untuk melakukan telekonferensi dengan alumni lain yang tinggal di sejumlah kota berbeda membicarakan kebebasan akademik.

    “Mereka hanya bilang, ini kita ngomong-ngomong dengan para alumni dari kota lain. Memang ada mantan murid saya dulu dari Aceh, kemudian Kalimantan yang berhubungan di situ. Itu pembicaraan orang dalam lah,” kata Sofian menjelaskan, Kamis (17/7/2025).

    Sofian mengakui dirinya tidak tahu jika percakapan itu kemudian dibingkai untuk mengomentari isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.

    Selama percakapan dengan alumni, ia mengira bahwa obrolan itu berkaitan dengan ruang kebebasan akademik dan hanya diperuntukkan bagi internal, bukan publik.

    “Saya tidak sadar itu akan dipublikasikan. Saya tidak menyangka akan dipublikasikan seperti itu. Omongan saya tidak pantas untuk diomongkan (ke publik),” beber dia.

    Untuk itu, Sofian meminta maaf kepada semua pihak yang dia sebutkan di dalam video tersebut, tidak terkecuali Rektor UGM saat ini, Prof. Ova Emilia.

    
“Saya tidak ingin diadu dengan Prof. Ova. Itu tidak baik. Bagaimanapun, Saya adalah anggota organisasi UGM,” jelasnya.

    Dalam kesempatan ini, Sofian mengaku keberatan terkait peredaran video tersebut.

    Dia bahkan berencana untuk melayangkan langsung surat keberatan kepada Rismon dan kawan-kawan.

    Sofian meminta, video pembicaraan tentang ijazah Jokowi tersebut bisa ditarik dari peredaran.

    Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk tetap menjaga ketenangan UGM dan mempertahankan ketentraman secara nasional

    Klarifikasi UGM

    Di sisi lain, Universitas Gadjah Mada (UGM) akhirnya buka suara terkait pernyataan Rektor UGM periode 2002-2007, Prof. Dr. Sofian Effendi terkait polemik ijazah Jokowi.

    Prof Sofian sempat menduga bahwa Jokowi tidak menyelesaikan pendidikan sarjana lantaran nilai yang buruk

    Dia juga menyebut bahwa skripsi Jokowi tidak pernah disahkan

    Namun, belakangan Prof Sofian menarin pernyataannya

    Pihak UGM pun menyebut bahwa pernyataan dari Prof Sofian tidak benar

    UGM juga menyayangkan sejumlah pihak yang menggiring pernyataan Rektor UGM periode 2002-2007, Prof. Dr. Sofian Effendi menyangsikan status mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai alumnus UGM dalam sebuah tayangan live streaming di channel YouTube pada Rabu (16/7/2025).

    UGM menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan data akademik resmi yang dimiliki oleh institusi, khususnya dari Fakultas Kehutanan tempat Jokowi menempuh pendidikan.

    Dalam pernyataan resminya, UGM menilai bahwa opini yang disampaikan oleh Sofian Effendi merupakan opini yang keliru dan tidak berdasar.

    “Kami menyayangkan pihak-pihak yang telah menggiring beliau untuk menyampaikan opini yang keliru dan tidak berdasar,” ujar Sekretaris Universitas, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, dalam keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa pernyataan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang menjadi risiko pribadi bagi Sofian Effendi.

    UGM menegaskan kembali bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang sah.

    Berdasarkan data resmi, Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dengan nomor 80/34416/KT/1681 yang memulai studi pada tahun 1980 dan lulus pada 5 November 1985.

    Pihak kampus juga mengingatkan bahwa UGM adalah institusi publik yang tunduk pada peraturan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik.

    Karena itu, data pribadi hanya dapat diungkap atas permintaan resmi dari aparat penegak hukum.

    “UGM tidak terlibat dalam konflik kepentingan antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dengan Saudara Joko Widodo,” tegas Sandi.

    Dengan penegasan ini, UGM berharap tidak ada lagi penyebaran informasi yang menyesatkan terkait status akademik Presiden Jokowi.

    Tarik pernyataan

    Seperti diketahui, Prof. Sofian Effendi secara tiba-tiba menarik semua pernyataannya terkait polemik ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

    Melalui pernyataan tertulisnya, dia kini sependapat dengan keterangan yang pernah disampaikan Rektor UGM Prof.Dr.Ova Emilia mengenai status ijazah Jokowi

    “Terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan Judul “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! ljazah Jokowi & Kampus UGM!” pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas,” ungkap Prof Sofian, Kamis (17/7/2025)

    “Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran,” ungkapnya

    Prof Sofian pun meminta maaf kepada semua pihak terkait pernyataannya tersebut 

    “Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih,” ungkapnya

    Isi pernyataan sebelumnya

    Seperti diketahui, Prof Sofian menyebut bahwa Joko Widodo bukanlah mahasiswa berprestasi seperti yang disampaikan beberapa orang

    Dia mengungkapkan, nilai Jokowi di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan, bahkan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1. 

    Menurutnya, transkip nilai yang dipampang oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda

    Pernyataan itu disampaikan Prof Sofian dalam sesi wawancara dengan Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar yang ditayangkan pada Rabu (16/7/2025), Prof Sofian Effendi mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan.

    Dia bercerita, Joko Widodo memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM.

    Dia masuk pada tahun 1980.

    “Jadi Jokowi kan masuk pada saat dia lulus SMPP di Solo yang menjadi SMA 6 di Tahun 1985. Jadi, dia itu ada sedikit masalah, masih SMPP kok bisa masuk UGM. Itu ada kontroversi. Ada masalah,” kata Prof Sofian

    Pada 1980, menurut Prof Sofian, Jokowi masuk UGM berbarengan dengan kerabatnya yang bernama Hari Mulyono

    Menurutnya, ada perbedaan mendasar antara Jokowi dan Hari Mulyono

    Hari Mulyono, saat itu, dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif di berbagai organisasi.

    Secara akademik, nilai Hari Mulyono cukup menjanjikan

    Berbeda dengan Jokowi, menurut Prof Sofian, di dua tahun kuliahnya, nilainya buruk

    “Kemudian, pada waktu tahun 1980 masuk, ada dua orang yang masih bersaudara yang masuk (fakultas) Kehutanan. Satu Hari Mulyono kemudian Joko Widodo. Hari Mulyono ini aktivis, dikenal di kalangan mahasiswa. Dan juga secara akademis dia perform. Dia tahun 1985 lulus. Tapi Jokowi itu menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan, Jokowi itu tidak lulus di tahun 1982 di dalam penilaian. Ada empat semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah, dia indeks prestasinya tidak mencapai,” terang Prof Sofian

    Transkip nilai di dua tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu

    “Saya lihat di dalam transkip nilai itu juga yang ditampilkan bareskrim, IPKnya itu nggak sampai dua kan. Kalau sistemnya benar, dia tidak lulus atau di DO istilahnya. Hanya boleh sampai sarjana muda,” katanya

    Menurutnya, tidak mungkin seorang mahasiswa sarjana muda bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya tidak memenuhi syarat.

    Maka, dia pun heran ketika beredar skripsi Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus S1

    “Jadi (karena nilainya tidak memenuhi) dia belum memenuhi persyaratan melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya prof Sunardi, salah satu dekan setelah Pak Soemitro. Tidak pernah lulus. Tidak pernah diujikan. Lembar pengesahannya kosong,” ungkapnya

    Karena penasaran, Prof Sofian sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal sripsi Jokowi yang beredar itu

    Saya tanya ke petugasnya, ‘mbak ini kok kosong’? Dia bilang iya pak itu sebenarnya nggak diuji. Nggak ada nilainya. Makanya nggak ada tanggal, nggak ada tandatangan dosen penguji,” sebutnya

    Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Prof Sofian memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah s1

    “Kalau dia mengatakan punya ijazah BsC (sarjana muda) mungkin betul lah. Kalau yang ijazah sarjana, nggak punya dia,” kata Prof Sofian

    Di sisi lain, Prof Sofian juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu

    “Hari Mulyono lulus, kawin dengan adiknya dia, Idayati, punya dua anak. Itu kabarnya dia pinjem ijazahnya Hari Mulyononya ini. Kemudian ijazah ini yang dipalsuin dugaan saya. Jadi itu kejahatan besar itu. Dia kan selalu mengenalkan, bahwa untuk ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu, itu kan bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu,” jelasnya

    Di kesempatan sama, Prof Sofian juga memastikan Kasmudjo tidak pernah menjadi pembimbing Jokowi, baik pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi.

    Prof Sofian Effendi lahir 28 Februari 1945. Dia adalah seorang akademisi Indonesia. Sofian pernah menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada dari tahun 2002 sampai 2007.

     Dia adalah Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada.Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 1999 hingga 2000. Prof Sofian menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pertama sejak 27 November 2014 sampai 3 Oktober 2019.

    Rismon laporkan Jokowi ke polisi

    Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Kasmudjo terkait dugaan penyebaran berita bohong

    Laporan dilayangkan ke Mapolda Metro Jaya pada Selasa (15/7/2025)

    “Hari Selasa 15 Juli 2025, saya Rismon Sianipar bersama TIPU UGM melaporkan dugaan penyebaran berita bohong Jokowi dan Kasmudjo tahun 2017 saat Dies Natalis UGM terkait dosen pembimbing skripsi dan akademik,” ungkap Rismon Sianipar dalam video yang dibagikan.

    Rismon menyebut, Jokowi dan Kasmudjo pernah terlibat dalam sebuah dialog saat Jokowi berkunjung ke UGM pada 2017 lalu

    Saat itu, Jokowi beberapa kali menegaskan bahwa Kasmudjo adalah ‘pembimbingnya’ yang galak.

    Jokowi juga menyebut bahwa saat dibimbing Kasmudjo, dia harus bolak-balik memperbaiki skripsinya

    Namun, belum lama ini Kasmudjo sendiri membantah bahwa dirinya adalah pembimbing skripsi Jokowi

    Dia juga membantah sebagai pembimbing akademik Jokowi

    Berkaca dari hal itu, Rismon menganggap bahwa Jokowi diduga telah melakukan kebohongan publik

    “Bahwa di tahun 2017 Pak Jokowi dan pak Kasmudjo di situ berdialaog, ada bimbingan skripsi bolak-balik dan galak segala macam dan publik menyimpulkan bahwa Pak Kasmudjo adalah pembimbing skripsinya, tapi dibantah langsung tahun 2025 oleh Pak Kasmudjo sendiri,” terang Rismon

    Laporan ini sekaligus untuk menguji pihak kepolisian agar menerapkan prinsip persamaan hukum bagi semua warga negara

    “Asas persamaan di depan hukum, maka kami mendesak supaya Polda DIY memproses ini dan memanggil orang-orang yang diduga melakukan kebohongan tersebut. Jadi, tidak ada istilahnya mantan pengusaha, rakyat sipil, itu sama di depan hukum,” katanya

    Laporan ini, kata Rismon, juga untuk menguji kepatuhan hukum Jokowi yang telah melaporkanya ke Mapolda Metro Jaya beberapa waktu lalu

    “Kami dilaporkan oleh Pak jokowi di Polda Metro Jaya, kita datang, kita patuh hukum. Nah, sekarang kita uji apakah pak Jokowi patuh hukum nggak ketika dipanggil Polda DIY,” ungkap Rismon

  • Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Tak Sadar Ucapannya soal Ijazah Jokowi Diunggah: Ini Tidak Pantas

    Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Tak Sadar Ucapannya soal Ijazah Jokowi Diunggah: Ini Tidak Pantas

    GELORA.CO – Mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sofian Effendi, mengaku tidak sadar jika pernyataannya terkait dengan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diunggah kanal YouTube milik Rismon Sianipar, yakni Balige Academy.

    Siapa Sofian Effendi? Ia adalah rektor UGM pada periode tahun 2002 hingga 2007. Selama kurang lebih 5 tahun Sofian Effendi menakhodai UGM sebagai pimpinan tertinggi alias rektor di kampus terbaik di Yogyakarta itu.

    Statement Sofian Effendi terkait dengan Jokowi tidak menyelesaikan pendidikan sarjana karena nilai yang buruk menimbulkan kegaduhan yang besar di masyarakat.

    Pria berusia 80 tahun tersebut kini memilih untuk menarik semua pernyataannya mengenai sosok Jokowi hanya dalam selang satu hari.

    Sofian ternyata tidak sadar jika obroloannya dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar diunggah di YouTube.

    Ia membenarkan bahwa Rismon Sianipar dan alumni UGM berkunjung ke rumahnya.

    Sofian hanya mengira bahwa percakapannya dengan Rismon Sianipar itu diperuntukkan bagi internal, bukan publik.

    Menurutnya, ucapannya kala itu tidak pantas diunggah ke publik.

    Sofian mengaku keberatan terkait dengan peredaran video itu. 

    Ia berencana untuk melayangkan langsung surat keberatan kepada Rismon Sianipar dan kawan-kawan.

    Sofian meminta, video pembicaraan tentang ijazah Jokowi tersebut bisa ditarik dari peredaran. 

    Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk tetap menjaga ketenangan UGM dan mempertahankan ketentraman secara nasional.

    “Saya tidak sadar itu akan dipublikasikan. Saya tidak menyangka akan dipublikasikan seperti itu. Omongan saya tidak pantas untuk diomongkan (ke publik),” kata Sofian Effendi, Kamis (17/7/2025), dikutip dari Tribun Jogja.

    Setelah videonya viral, Sofian mengaku menerima ancaman dari pendukung Jokowi yang hendak melaporkannya kepada Bareskrim Polri.

    Mengingat usianya yang sudah 80 tahun, Sofian akhirnya meminta maaf karena ia tidak ingin berurusan dengan polisi.

    “Para pendukung mantan presiden itu, mereka gerah sepertinya karena soal ijazah disebut. Mereka menyebut akan mengadukan saya pada Bareskrim,” tutur Sofian Efendi.

    “Maka, saya meminta maaf atas pernyataan saya. Saya tidak mau harus berurusan dengan polisi soal ini, apalagi saya sudah berusia 80 tahun dan keluarga saya juga terganggu,” ujarnya.

    Sofian Effendi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang ia sebutkan di dalam video yang diunggah Rismon Sianipar di YouTube.

    Ia juga meminta maaf kepada rektor UGM saat ini, yakni Prof Ova Emilia.

    Sofian menegaskan bahwa dirinya saat ini masih aktif sebagai anggota organisasi UGM.

    “Saya tidak ingin diadu dengan Prof Ova. Itu tidak baik. Bagaimana pun, saya adalah anggota organisasi UGM.”

    Profil Sofian Effendi

    Prof Sofian Effendi lahir pada tanggal 28 Februari 1945.

    Ia menduduki posisi jabatan sebagai rektor UGM sejak tahun 2002 hingga 2007.

    Sofian Effendi juga dikenal sebagai Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM.

    Dalam kariernya, ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 1999 hingga 2000.

    Berikut jejak karier Sofian Effendi, dikutip dari Wikipedia.

    – Asisten Profesor Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada (1969−1998)

    – Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada (1978−1983)

    – Direktur Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (1981−1986)

    – Direktur Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada (1983−1994)

    – Wakil Rektor bidang Kerjasama Internasional, Universitas Gadjah Mada (1991−1994)

    – Pendiri dan Direktur Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik dan Administrasi, Universitas Gadjah Mada (1992−2002)

    – Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Pembangunan, Universitas Gadjah Mada (1994−1995)

    – Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi (1995−1998)

    – Sekretaris Eksekutif Dewan Riset Nasional (1995−1998)

    – Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia (1998)

    – Asisten Sekretaris Negara bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan (1998−1999)

    – Kepala Badan Kepegawaian Negara (1999−2000)

    – Profesor Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (1998)

    – Rektor Universitas Gadjah Mada (2002−2007) 

    – Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada (2012−2014)

    – Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (2014−2019)

    – Dewan Pembina The Habibie Center (2019−sekarang)

  • Masa Sih Sekelas Profesor Informasinya Zonk Semua

    Masa Sih Sekelas Profesor Informasinya Zonk Semua

    GELORA.CO – Pakar hukum tata negara, Refly Harun merasa curiga dengan sikap mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Sofian Effendi yang mencabut semua pernyataannya tentang ijazah Joko Widodo (Jokowi).

    Pernyataan Sofian soal ijazah Jokowi itu viral di media sosial karena dia menyebutkan bahwa nilai Jokowi di semester awal kuliah tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1 hingga mengatakan skripsi eks Presiden RI itu tidak pernah diujikan.

    Bahkan, dia juga menyebutkan bahwa ijazah yang diperlihatkan oleh Jokowi ke publik itu diduga milik mendiang Hari Mulyono, suami pertama adik dari Jokowi, yakni Idayati.

    Namun, setelah itu, Sofian tiba-tiba memberikan klarifikasi bahwa dia menarik semua pernyataannya soal ijazah Jokowi tersebut dan menyampaikan permohonan maaf.

    Oleh karena itu, Refly menaruh curiga dengan sikap Sofian yang tiba-tiba berubah arah tersebut.

    Refly pun menduga ada dua kemungkinan yang menyebabkan Sofian bersikap demikian, pertama karena ada yang meyakinkannya bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar.

    Kedua, kata Refly, bisa saja Sofian mendapatkan ancaman dari pihak lain, sehingga dirinya mencabut semua pernyataannya tersebut.

    “Ada dua kemungkinan, dia diyakinkan oleh pihak lain bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar, yang benar adalah versi Ova Emilia.”

    “Kedua, dia diancam untuk tidak menyampaikan atau untuk mencabut pernyataannya itu, kita tidak tahu,” ungkapnya, Jumat (18/7/2025), dikutip dari YouTube Refly Harun.

    Namun, Refly tetap merasa heran dengan sikap Sofian tersebut karena sekelas profesor tidak mungkin menyampaikan informasi zonk.

    “Tapi masa sih sekelas profesor menyampaikan informasi zonk semua, dari A sampai Z dan ditarik semua. Itu kan tidak lazim.”

    “Saya misalnya kalau menyampaikan suatu pernyataan apalagi dalam sebuah podcast, ya tentu yang saya sampaikan harus sebagian besar adalah informasi yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu informasi sekunder maupun informasi primer apalagi,” jelasnya.

    Menurut Refly hal ini menjadi pertanyaan besar, mengapa Sofian tiba-tiba mengubah pernyataannya itu.

    Dia pun menduga, di balik itu semua pasti ada sesuatu yang terjadi dengan ijazah eks Presiden ke-7 RI tersebut.

    Apalagi, sekelas profesor seperti Sofian sampai harus menarik semua pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan.

    “This is a question, a big question. Malah kalau kita lihat cara pandang terbalik, ya, ini menegaskan bahwa pasti ada apa-apa dengan soal ijazah. There must be something happen to the diploma certificate of Jokowi,” katanya.

    “Sekelas Profesor Sofian Efendi harus menarik semua pernyataannya, ingat semua pernyataannya. dia tidak sedang meralat, tapi menarik semua pernyataannya.”

    “Justru menurut saya ini makin menegaskan there must be something happen. Ya, pasti ada yang terjadi, pasti ada yang ditutupi, pasti ada yang dikhawatirkan. Itu yang bisa kita lihat,” sambung Refly.

  • Jadi Role Model PSI, Jokowi Diundang Hadiri Kongres Parpol Anaknya di Solo, Diminta Isi Sesi Diskusi

    Jadi Role Model PSI, Jokowi Diundang Hadiri Kongres Parpol Anaknya di Solo, Diminta Isi Sesi Diskusi

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diundang untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.

    Kongres PSI tahun ini akan digelar di kota asal Jokowi yakni Solo, Jawa Tengah pada besok Sabtu dan Minggu, 19-20 Juli 2025.

    Agenda Kongres PSI 2025 ini adalah penetapan hasil pemilihan ketua umum (Ketum) yang juga diikuti oleh sang petahana Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.

    Menjelang kongres nasional, sejumlah pimpinan DPP PSI pun mengunjungi rumah Jokowi di Banjarsari, Solo pada Kamis (17/7/2025).

    Dalam kesempatan itu, Jokowi diberi jaket dengan logo baru PSI.

    Jaket berwarna dominan hitam dengan aksen putih dan merah itu dikenakan Jokowi sembari tersenyum menunjukkan gambar gajah, logo baru partai politik (parpol) yang kini diketuai Kaesang tersebut.

    Sebagai informasi, PSI sekarang tidak lagi menggunakan bunga mawar merah sebagai lambang atau logo partainya.

    Logo PSI yang baru ialah siluet Gajah dengan badan berwarna hitam dan kepala berwarna merah.

    Sedangkan, tulisan nama partai juga mulai berganti, bukan lagi nama ‘Partai Solidaritas Indonesia’ melainkan ‘PSI Partai Super Tbk’.

    Aksi simbolik penyerahan jaket PSI ini lantas memperkuat rumor bahwa Jokowi akan bergabung sebagai anggota atau bahkan Dewan Pembina PSI.

    “DPP PSI bertemu dengan Pak Jokowi sekalian menyampaikan jaket PSI kepada Pak Jokowi. Ternyata ukurannya pas. Sekaligus jaket dengan logo baru simbol gajah,” kata Ketua Steering Committee Kongres PSI, Andy Budiman, dilansir TribunJateng.com.

    Andy menyebutkan bahwa sosok Jokowi memang telah menjadi role model atau panutan bagi PSI sejak awal partai ini berdiri pada 2014.

    “Pak Jokowi sejak awal menjadi role model PSI. Kelahiran PSI juga karena anak muda yang bergabung di awal yang rata-rata tidak punya background politik,” tutur Andy.

    “Karena melihat Pak Jokowi, dengan masuk politik bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Sebagai role model, tentu ini sebagai ekspresi penghormatan kepada Presiden Ketujuh yang punya jasa begitu besar kepada negeri ini selama 10 tahun menjabat sebagai presiden,” sambungnya.

    Adapun Kongres PSI yang akan berlangsung selama 2 hari itu akan digelar di dua lokasi yaitu di Graha Saba Buana dan Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Selain sebagai tamu undangan, Jokowi juga diminta menjadi pengisi sesi diskusi bersama kader dan pengurus PSI dari seluruh Indonesia.

    “Pada saat kongres, Pak Jokowi mengisi sesi memberikan ceramah kepada kader,” ujar Andy.

    Sesi tersebut rencananya akan digelar dalam format forum terbuka yang dapat diikuti oleh seluruh peserta kongres.

    Hasil Sementara Pemilihan Ketum PSI

    Calon Ketua Umum (Caketum) nomor urut 2, PSI sekaligus petahana, Kaesang Pangarep, sementara unggul dalam proses penghitungan suara pemilihan Ketum PSI melalui e-voting, pada Kamis (17/7/2025).

    “Jadi posisinya sekarang Mas Kaesang memimpin,” ujar Sekretaris Steering Committee Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Benidiktus Papa saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

    Awalnya, caketum nomor urut 1, Ronald A. Sinaga (Bro Ron) sempat lebih unggul dari Kaesang.

    Tetapi, setelah Kaesang berkeliling ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, suaranya dalam Pemilihan Ketum PSI pun melonjak.

    “Mas Kaesang 2 hari terakhir ini keliling di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, saya kira ini akhirnya mendongkak perolehan suara beliau,” ungkap pria yang akrab disapa Benny tersebut.

    “Jadi sekarang posisinya Mas Kaesang bergerak menjadi yang paling kuat ya, terbanyak,” imbuhnya.

    Di tempat kedua ada Bro Ron sedangkan posisi akhir diduduki caketum nomor urut 3, Agus Mulyono Herlambang.

    Benny mengatakan bahwa suara yang diperoleh Bro Ron dan Agus Mulyono per siang hari kemarin cukup bersaing ketat.

    “Kemudian disusul Bro Ron dan Bro Agus yang bersaing ketat ini,” sebut Juru Bicara (jubir) PSI itu.

    Perolehan suara sementara ini berdasarkan data pada Kamis pukul 14.00 WIB,  total suara masuk sebanyak 65 persen.

    Benny pun optimis bahwa perolehan suara PSI akan mencapai target sesuai dengan DPT yang sudah diumumkan.

    Lantaran, proses pemilihan suara secara e-voting masih terus berjalan hingga ditutup pada Jumat (18/7/2025) malam.

    “Hari ini progresnya kita sudah di angka 65 persen suara masuk, jadi sekitar 120.000 suara yang masuk per jam 2 tadi saya cek sudah 65 persen,” jelasnya

  • Persiapan Kongres Besar PSI di Solo: Prabowo-Gibran Hadir, Jokowi Siap Beri Ceramah

    Persiapan Kongres Besar PSI di Solo: Prabowo-Gibran Hadir, Jokowi Siap Beri Ceramah

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar kongres nasional partai di Solo pada 19-20 Juli 2025.

    Jelang kongres besar tersebut, PSI merubah logo partai mereka dari yang semula mawar merah menjadi gajah merah-hitam.

    Kemudian dari bendera partai yang dipasang di sejumlah ruas jalan di Solo, nama PSI berubah menjadi Partai Super Tbk.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah memberikan konfirmasi kehadiran pada kongres tersebut, tepatnya di Edutorium UMS, Solo, Minggu (20/7/2025) malam.

    “Pak Presiden akan hadir, sudah mengonfirmasi. Pak Wakil Presiden juga di Edutorium, Minggu pukul 19.00 WIB,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSI, Andy Budiman, Kamis (17/7), dikutip dari Solopos.

    Andy mengatakan, DPP PSI akan melakukan konferensi pers mengenai kongres tersebut pada Sabtu (19/7) pagi.

    Kemudian acara tertutup sampai ada pengumuman dan pengukuhan Ketua Umum Terpilih PSI pukul 15.00 WIB. Selanjutnya ada sesi diskusi dengan Jokowi pada pukul 16.00 WIB, dilanjutkan seminar bersama tiga narasumber, yakni Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona, politikus senior Zalfan Lindan, dan Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi.

    “Nanti terbuka bagi publik pada saat pengumuman dan pengukuhan ketua umum terpilih sekitar pukul 15.00 WIB. Kemudian ada sesi ceramah atau diskusi dengan Pak Jokowi sekitar pukul 16.00 WIB sampai magrib,” lanjutnya.

    Adapun Jokowi sebelumnya telah diberikan jaket PSI berlogo baru yang diberikan PSI menjelang kongres.

    Andy pun mengatakan bahwa saat ini Jokowi menjadi role model PSI.

    “Anak-anak muda yang awal bergabung dengan PSI adalah anak muda yang tak punya latar belakang politik lalu masuk ke politik. Karena melihat kiprah Jokowi masuk politik, membawa kebaikan untuk masyarakat, dan bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain sebagai role model,” jelasnya.

  • Plt Ketua Umum Jelaskan Arti Logo Baru PSI, Gajah Berkepala Merah – Page 3

    Plt Ketua Umum Jelaskan Arti Logo Baru PSI, Gajah Berkepala Merah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, menjelaskan terkait logo baru partai yang berganti dari bunga mawar menjadi gajah.

    Bahkan, logo baru tersebut juga telah dipamerkan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi, dengan memberikan jaket berlogo baru PSI.

    Seperti diketahui, menjelang kongres di Solo, banyak terpasang bendera dan spanduk PSI di pinggir jalan.

    Hanya saja logo di atribut partai itu bukan lagi bergambar bunga mawar, melainkan gajah. Bagian kepala gajah berwarna merah dan bagian tubuhnya berwarna hitam. Selain itu, di bawahnya terdapat tulisan ‘Partai Super Tbk’.

    “Gajah itu makhluk yang bijaksana, lembut, kemudian teguh. Dan jangan lupa, kalau kita baca literatur bahwa gajah itu salah satu makhluk yang punya karakter paling kuat soal solidaritas,” kata Andy Budiman usai memberikan jaket PSI logo baru kepada Jokowi di kediaman pribadinya di Solo pada Kamis (18/7/2025).

    Dalam kesempatan itu, Andy yang juga Ketua Steering Committee Kongres PSI itu kembali menegaskan bahwa gajah merupakan salah satu hewan yang kuat dan tergolong pintar.

    “Jadi sekali lagi, gajah adalah simbol sesuatu yang bijaksana, yang kuat, yang cerdas. Ada istilah kan gajah enggak pernah lupa, ini adalah salah satu hal positif, hal-hal baik yang akan kami internalisasi menjadi nilai-nilai di dalam kader PSI,” tuturnya.

    Lantas, ketika disinggung logo gajah yang di bagian kepalanya berwarna merah, Andy mengungkapkan selain warna merah, dalam logo baru PSI itu juga mengusung warna putih dan hitam.

    Ia tidak mempermasalahkan warna merah di bagian kepala karena dalam logo partai sebelumnya juga terdapat warna merah.

    “Ya memang ada unsur merahnya, jadi ada putih, merah dan hitam, estetik juga ya menurut saya. (Kenapa kepala gajahnya merah?) ya enggak apa-apa juga kan, kita dulu juga logonya merah gitu,” kata Andy.

    Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin Kaesang Pangarep akan melakukan kongres di Solo, Jawa Tengah, Juni mendatang. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo mempertimbangkan untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum PSI menggantikan Kaesang.

  • Guru Besar Unair Komentari Prof Sofian yang Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi: Itu Irreversible, Tidak Bisa Dicabut

    Guru Besar Unair Komentari Prof Sofian yang Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi: Itu Irreversible, Tidak Bisa Dicabut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto angkat suara. Terkait eks Rektor UGM Prof Sofian Effendi yang menarik ucapannya soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi.

    “Komunikasi itu irreversible, tidak bisa dicabut. Kalaupun ditarik agar dianggap tidak ada, keadaan yang terjadi tidak akan kembali seperti semula, sebelum ada pernyataan yang ditarik itu,” kata Henri dikutip dari unggahannya di X, Jumat (18/7/2025).

    Apalagi, kata dia, di era digital dengan medsos yang makin marak sebagai pilar terjadinya mass self communication. Yaitu komunikasi yang menyebar dengan cepat ke jutaan orang lewat self to self communication. Person to person communication dalam jaringan digital yang jejaknya sudah kemana mana.

    “Maka komunikasi yang sudah terjadi tdk bisa ditarik kembali oleh siapapun. Karenanya meniadakan dampak pesan yang tidak diharap, dari suatu pernyataan yang sudah masuk dalam jaringan komunikasi digital, tidak bisa menanggulanginya dengan cara menyuruh orang mencabut pernyataan,” jelasnya.

    “Tak bisa pula menyuruh yang bersangkutan membantah sendiri pernyataannya yang sebelumnya,” tambah Henri.

    Satu satunya yang lebih tepat, kata dia, adalah give the fact. Beri fakta fakta berdasar data apa adanya.

    “Never argue, jangan terlalu banyak memenuhi jaringan digital dengan argumentasi dan narasi tanpa bukti. Justru retorika yang berlebihan akan membuat publik makin tidak percaya,” terangnya.

    Menurut, hanya fakta berdasar kebenaran yang kuat yang bisa menghentikan keraguan dan perdebatan. Namun celaka jika pihak yang ingin memperbaiki citra memang ternyata tidak memiliki data berdasar fakta kebenaran,” ujarnga.

  • Guru Besar Unair Komentari Prof Sofian yang Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi: Itu Irreversible, Tidak Bisa Dicabut

    Guru Besar Unair Komentari Prof Sofian yang Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi: Itu Irreversible, Tidak Bisa Dicabut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto angkat suara. Terkait eks Rektor UGM Prof Sofian Effendi yang menarik ucapannya soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi.

    “Komunikasi itu irreversible, tidak bisa dicabut. Kalaupun ditarik agar dianggap tidak ada, keadaan yang terjadi tidak akan kembali seperti semula, sebelum ada pernyataan yang ditarik itu,” kata Henri dikutip dari unggahannya di X, Jumat (18/7/2025).

    Apalagi, kata dia, di era digital dengan medsos yang makin marak sebagai pilar terjadinya mass self communication. Yaitu komunikasi yang menyebar dengan cepat ke jutaan orang lewat self to self communication. Person to person communication dalam jaringan digital yang jejaknya sudah kemana mana.

    “Maka komunikasi yang sudah terjadi tdk bisa ditarik kembali oleh siapapun. Karenanya meniadakan dampak pesan yang tidak diharap, dari suatu pernyataan yang sudah masuk dalam jaringan komunikasi digital, tidak bisa menanggulanginya dengan cara menyuruh orang mencabut pernyataan,” jelasnya.

    “Tak bisa pula menyuruh yang bersangkutan membantah sendiri pernyataannya yang sebelumnya,” tambah Henri.

    Satu satunya yang lebih tepat, kata dia, adalah give the fact. Beri fakta fakta berdasar data apa adanya.

    “Never argue, jangan terlalu banyak memenuhi jaringan digital dengan argumentasi dan narasi tanpa bukti. Justru retorika yang berlebihan akan membuat publik makin tidak percaya,” terangnya.

    Menurut, hanya fakta berdasar kebenaran yang kuat yang bisa menghentikan keraguan dan perdebatan. Namun celaka jika pihak yang ingin memperbaiki citra memang ternyata tidak memiliki data berdasar fakta kebenaran,” ujarnga.