Tag: joko widodo

  • Tuding Demokrat Dalang Isu Ijazah Jokowi, Gila atau Mabuk?

    Tuding Demokrat Dalang Isu Ijazah Jokowi, Gila atau Mabuk?

    GELORA.CO – Partai Demokrat menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, sebagai respons atas dugaan yang mengaitkan partai berlambang mercy itu dalang dibalik isu ijazah palsu.

    “Sejak awal kami Partai Demokrat sebenarnya tidak punya urusan sama sekali dengan polemik ijazah pak Jokowi ini. Itu maka kami kaget, ketika beberapa hari ini nama Partai kami dibawa-bawa dan disebut-sebut. Buat kami sejak awal, ini adalah urusan pribadi pak Jokowi dengan para penuduhnya,” kata Jansen lewat akun X miliknya, Senin, 28 Juli 2025.

    Jansen menyebut, penyelidikan terhadap perkara tersebut telah dilakukan aparat penegak hukum sejak beberapa bulan lalu. Puluhan saksi, baik terlapor maupun saksi fakta, telah diperiksa. 

    Ia pun meminta pihak-pihak yang menuding Demokrat agar menyampaikan tuduhan secara terbuka dan terang, bukan dengan simbol atau insinuasi.

    “Kalau ada kaitannya dengan “partai biru” seperti yang dituduhkan, mudah saja sebenarnya. Buka saja BAP para saksi tersebut, ada kaitannya dengan partai biru tidak? Beres urusan,” katanya.

    Lebih lanjut, Jansen menegaskan tidak ada satu pun kader Demokrat yang ikut diperiksa dalam perkara tersebut. Karena itu, ia menyebut tudingan yang diarahkan ke partainya tidak masuk akal.

    “Kalau masih ada yang mengaitkannya dengan Demokrat, itu gila namanya. Atau lagi mabuk,” ucapnya.

    Meski demikian, Jansen menyatakan partainya siap menghadapi tuduhan tersebut. Ia menganggap situasi ini sebagai momentum untuk konsolidasi internal, meskipun sebelumnya para kader telah memilih diam dan tidak ikut campur.

    Ia juga mengingatkan bahwa dirinya sempat membela Presiden Jokowi dalam isu ini beberapa waktu lalu, saat mendapat kesaksian dari mantan Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980-an, yang menjadi bagian dari pembelaan publiknya.

    Terakhir, Jansen mengajak seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia tetap semangat dan tidak terprovokasi. Ia menegaskan, jika nama baik pimpinan partai seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diserang, maka partai akan mengambil langkah terukur untuk membela marwahnya.

    “Tetap semangat untuk semua kader. Jika nanti ada arahan lebih lanjut terkait persoalan ini, akan disampaikan perintah resmi melalui struktur partai di tempat masing-masing,” tutupnya. 

  • Demokrat Bantah Dalangi Isu Ijazah Palsu: Itu Upaya Adu Domba SBY-Jokowi! – Page 3

    Demokrat Bantah Dalangi Isu Ijazah Palsu: Itu Upaya Adu Domba SBY-Jokowi! – Page 3

    Menurut Herzaky, hubungan antara Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu baik dan saling menghormati.

    “Hubungan antara keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Bapak Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat,” kata dia.

    Bahkan, lanjutnya, Putra sulung Jokowi yakni Wapres Gibran Rakabuming Raka, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi,” kata dia.

     

  • Demokrat: Enggak Ada Urusan dengan Isu Ijazah Jokowi! – Page 3

    Demokrat: Enggak Ada Urusan dengan Isu Ijazah Jokowi! – Page 3

    Hinca menyayangkan bahwa kini berkembang isu liar adanya Partai Biru yang mendalangi polemik ijazah palsu Jokowi. Oleh karena itu ia merasa perlu membantah secara resmi.

    “Kami mendengar itu (partai biru) sehingga karena sudah liar, kami meminta kemarin, Ketua Umum juga, Mas AHY juga, memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu,” kata Hinca.

    “Sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo ndak ada hubungannya dengan Demokrat dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu,” pungkasnya.

  • Bangun Sutoto Tuding Reuni Fakultas Kehutanan UGM Penuh Rekayasa

    Bangun Sutoto Tuding Reuni Fakultas Kehutanan UGM Penuh Rekayasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang digelar mendadak pada Sabtu (26/7/2025) menuai sorotan publik.

    Salah satu komentar datang dari Koordinator Relagama Bergerak, Bangun Sutoto.

    Ia secara terbuka mengomentari acara tersebut yang disebut-sebut melibatkan angkatan 1980, tahun masuk mantan Presiden Jokowi di fakultas itu.

    “Reuni yang lucu di hari Sabtu. Reuni siapa itu? Reuni dadakan di Fakultas Kehutanan UGM oleh angkatan 1980,” ujar Bangun kepada fajar.co.id, Senin (28/7/2025).

    Ia mengaku mengetahui kabar soal reuni tersebut dari media online saat siang hari.

    “Kabar reuni yang terkesan dadakan di Sabtu pagi itu saya tahu dan baca di kanal media online menjelang siang hari. Heran, aneh, dan merasa geli seketika tahu ada kabar itu,” ucapnya.

    Bangun juga menilai acara tersebut tertutup dan tidak transparan.

    “Reuni yang terkesan disembunyikan dari civitas akademika UGM dan alumni lainnya. Bagi saya, kabar itu tidak lebih dari sekedar hiburan di akhir pekan. Hiburan yang tidak lucu dan malah menggelikan,” lanjutnya.

    Ia juga menyebut kejanggalan dalam acara tersebut justru menambah rasa penasaran publik.

    “Justru publik dan Barisan Intelijen Netizen tanpa bayaran semakin penasaran untuk mencari tahu. Terendus oleh polisi cyber tanpa seragam ada beberapa alumni palsu,” ungkapnya.

    Dikatakan Bangun, kehadiran nama-nama yang diduga bukan alumni memperkuat dugaan soal keaslian ijazah Jokowi.

    “Ini justru menghibur sekaligus makin menguatkan keyakinan publik atas kepalsuan ijazah Joko Widodo sendiri,” Bangun menuturkan.

  • Herzaky: Hubungan Keluarga SBY dan Jokowi Sangat Baik, Roy Suryo Bukan Kader Demokrat

    Herzaky: Hubungan Keluarga SBY dan Jokowi Sangat Baik, Roy Suryo Bukan Kader Demokrat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menanggapi isu yang beredar di ruang publik terkait tuduhan bahwa Partai Demokrat berada di balik ramainya isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan klarifikasi.

    Ia menegaskan tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah “partai biru” yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik Partai Demokrat.

    “Saudara Roy Suryo yang beropini terkait “dugaan ijazah palsu”, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat,” tegas Herzaky di Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Roy Suryo, kata Herzaky lagi, telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.

    Lebih jauh ia menggarisbawahi bahwa hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat.

    Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan Wapres RI, serta Kaesang Pangarep Ketua Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep,” jelasnya.

    Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD saat kemarin dirawat.

  • Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Juli 2025

    Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Kehormatan Demokrat
    Hinca Panjaitan
    menegaskan partainya tidak terlibat dan tidak ingin campur dalam isu
    ijazah palsu
    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Hal itu disampaikan Hinca saat menepis isu bahwa Demokrat adalah “partai biru” yang mendalangi dugaan
    ijazah palsu Jokowi
    .

    Partai Demokrat
    sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” ujar Hinca, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025).
    Hinca memastikan tuduhan yang menyasar Demokrat adalah fitnah.
    Sebab, Demokrat, baik secara institusi maupun kader-kader di dalamnya, sama sekali tak memiliki kepentingan terhadap persoalan ijazah Jokowi.
    “Kami tegaskan enggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak,” ujar Anggota Majelis Tinggi Demokrat.
    “Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” sambung Hinca.
    Hinca turut menerangkan bahwa sosok Roy Suryo, yang kerap menyuarakan isu ijazah palsu Jokowi, sejak lama bukan lagi bagian dari Demokrat.
     
    Oleh karena itu, mantan Sekretaris Jenderal Demokrat tersebut berpandangan bahwa persoalan yang disuarakan atau dihadapi Roy Suryo sama sekali tak ada hubungannya dengan partainya.
    “Jadi, tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo yang pernah punya pengalaman bersama kami. Saya tegaskan sekali lagi, saya Sekjen Partai Demokrat waktu itu,” tutur Hinca.
    “Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu, tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia,” tambah dia.
    Sebagai informasi, munculnya isu “partai biru” berawal dari pernyataan Jokowi tentang adanya orang besar di balik sejumlah isu yang menimpanya, yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Jokowi menyebut, ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
    “Kan saya sudah sampaikan,
    feeling
    saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    Menurut dia, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang
    back up
    , ya itu saja,” ujar Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
    Namun, Jokowi tidak menyinggung apa pun soal partai maupun warna partai.
    Isu “partai biru” pun muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade menyebut, tidak bisa menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi itu.
    Dia hanya meminta agar publik melihat baju yang dia kenakan untuk mengetahui dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    Dalam tayangan itu, Ade sedang memakai baju biru.
    “Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-
    challenge
    saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu
    clue
    yang bisa saya sampaikan,” imbuh dia.
    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, telah membantah tudingan itu.
    Dia mengatakan hal tersebut sebagai fitnah.
    “Fitnah besar itu,” ujar AHY, di sela kunjungan kerjanya ke Desa Golong, Narmada, Lombok Barat, Minggu (27/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Hinca Pandjaitan menilai isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menjadi liar, karena muncul tudingan “partai biru” yang seolah-olah mendalangi hal tersebut.

    Hinca membenarkan bahwa Demokrat sudah mendengar tudingan itu. Dengan demikian, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga langsung menugaskan Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat untuk memberikan penyataan.

    “Kami tegaskan tidak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar ini, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, pria yang juga anggota Komisi III DPR RI tersebut mengatakan bila tudingan ini dikaitkan dengan Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, hubungan Demokrat dengan Roy sudah berakhir.

    “Saya pastikan masa saya Sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada,” ujar Hinca.

    Sebab demikian, Hinca merasa bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi Roy Suryo, sehingga Partai Demokrat juga sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo, tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah langsung,” tegas dia.

    Sebelumnya, melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau Twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional.  

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai. 

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

  • 1
                    
                        Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus
                        Nasional

    1 Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus Nasional

    Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus
    Tim Redaksi
    RIAU, KOMPAS.com
    – Wapres
    Gibran
    Rakabuming Raka menyatakan siap bertugas di mana saja sesuai arahan Presiden Prabowo.
    Gibran sebelumnya diusulkan untuk pindah lokasi kerja, dari mulai
    Papua
    hingga Ibu Kota Nusantara (
    IKN
    ), Kalimantan Timur.
    “Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” ujar Gibran, saat melakukan kunjungan kerja ke Riau, Senin (28/7/2025).
    Soal wacana berkantor di IKN, Gibran menyatakan akan menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo.
    Dirinya memastikan siap ditempatkan di mana saja untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
    “Yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden,” ujar Gibran.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga menyampaikan bahwa dirinya bisa bekerja dari mana saja karena lebih sering turun langsung ke lapangan guna memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan optimal.
    “Sebagai pembantu presiden harus siap dan kalau saya, kemarin kan sudah, minggu lalu sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” ujar dia.
    Sebelumnya, beredar kabar bahwa Wapres Gibran akan berkantor di Papua.
    Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluruskan kabar tersebut.
    Yusril menyebutkan, yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan beberapa menteri dan wakil dari tiap Provinsi di Papua.
    “Jadi, yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu,” ujar Yusril.
    Sementara itu, usulan agar Gibran berkantor di IKN datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.
    Ia menyampaikan pernyataan sikap partainya mengenai IKN, yang tidak kunjung menjadi ibu kota Indonesia.
    Saan mengatakan, jika IKN pada akhirnya akan ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka
    Wapres Gibran Rakabuming Raka
    harus segera
    ngantor
    di IKN.
    Dengan begitu, IKN yang sudah dibangun dengan menggunakan anggaran yang besar, jadi tidak mubazir.
    “Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN,” ujar Saan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah, Sebut Jokowi Fitnah dan Adu Domba

    Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah, Sebut Jokowi Fitnah dan Adu Domba

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat membantah keras tuduhan yang menyebut mereka berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional. 

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai.

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Demokrat sejak tahun 2019. Roy, menurut Demokrat, telah mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai.

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

    Dia menilai keharmonisan dua keluarga besar ini tidak sepantasnya dijadikan sasaran provokasi politik.

    Demokrat juga mencermati adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu ini untuk memancing di air keruh dan mengadu domba antara Jokowi dan SBY.

    “Tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab, berpotensi menciptakan kegaduhan di ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” pungkas Herzaky.

  • Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah, Sebut Jokowi Fitnah dan Adu Domba

    Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat membantah keras tuduhan yang menyebut mereka berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional. 

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai.

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Demokrat sejak tahun 2019. Roy, menurut Demokrat, telah mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai.

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

    Dia menilai keharmonisan dua keluarga besar ini tidak sepantasnya dijadikan sasaran provokasi politik.

    Demokrat juga mencermati adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu ini untuk memancing di air keruh dan mengadu domba antara Jokowi dan SBY.

    “Tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab, berpotensi menciptakan kegaduhan di ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” pungkas Herzaky.