Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Yang Penting Itu Apa Kontribusi Kau pada Negara

    Yang Penting Itu Apa Kontribusi Kau pada Negara

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ikut merespons polemik ijazah yang tengah ramai dibicarakan publik.

    Meski tak merinci spesifik kasusnya, yang sedang ramai diperbincangkan publik adalah kontroversi ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Luhut menilai isu ijazah tak relevan untuk mengatasi masalah bangsa ini. Yang penting justru kontribusi apa yang bisa diberikan ke negara.

    “Kita asyik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di republik ini,” ujarnya di acara peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7) dikutip Detikfinance.

    Menurutnya, ketimbang sibuk mempersoalkan ijazah, lebih baik masyarakat mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), salah satunya dengan membentuk sekolah-sekolah unggulan.

    Luhut lalu mengklaim dirinya bahkan tak tahu di mana ijazahnya disimpan. Sebab, hal itu tidak penting untuk kemajuan bangsa ini.

    “Apa sih ijazah itu? Saya pun enggak tahu ijazah saya di mana saya taruh, dan saya pikir tidak relevan. Yang paling relevan itu apa yang kau berikan, kontribusikan pada negara ini,” ujarnya.

    Ia pun mengingatkan publik untuk kembali ke akal sehat dan tidak menambah kegaduhan di tengah upaya pemerintah mendorong kemajuan bangsa. Perbedaan pandangan boleh saja asalkan jangan dijadikan alasan untuk saling serang.

    “Kau tanya pada dirimu, apa yang sudah kau berikan pada negara ini? Apakah kau memberikan keributan atau pikiran-pikiran untuk membuat Indonesia lebih bagus?” lanjutnya.

    Pada 15 Juli, ahli forensik digital Rismon Sianipar melaporkan Jokowi ke Polda DIY atas dugaan penyebaran informasi bohong soal Kasmujo dosen pembimbing skripsi. Rismon mendatangi Polda DIY didampingi pengacaranya, Andhika Dian Prasetyo.

    Kemudian pada 22 Juli, Rismon dan beberapa orang kembali melaporkan Jokowi ke Polda DIY atas dugaan skripsi palsu. Selain melaporkan Jokowi, Rismon turut melaporkan Rektor UGM Prof Ova Emilia di kasus yang sama.

    Sejumlah alumni UGM juga melaporkan Jokowi ke Polda DIY soal dugaan penyebaran berita bohong terkait pernyataannya kuliah di jurusan Teknologi Kayu UGM.

  • Jejak Wakidi Calo Bus di Terminal Tirtonadi Solo, Kini Disebut Jadi Mulyono Teman Jokowi

    Jejak Wakidi Calo Bus di Terminal Tirtonadi Solo, Kini Disebut Jadi Mulyono Teman Jokowi

    GELORA.CO – Mencari jejak Wakidi calo bus di Terminal Tirtonadi Solo yang mendadak disorot lantaran kini disebut menjadi Mulyono teman Jokowi alumni UGM.

    Isu soal Mulyono, teman kuliah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang disebut-sebut pernah menjadi calo tiket bus di Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, ramai diperbincangkan.

    Namun, hasil penelusuran TribunSolo.com menunjukkan tidak ada bukti yang menguatkan tudingan tersebut.

    Pernyataan soal keterlibatan Mulyono sebagai calo pertama kali diungkapkan pengacara asal Solo, M. Taufiq, melalui kanal YouTube Muhammad Taufiq & Partners Law Firm, Minggu (27/7/2025).

    Dalam video tersebut, ia menyebut ada sosok bernama Wakidi yang diduga sebagai calo di Terminal Tirtonadi.

    “Saya sudah investigasi, menghubungi pentolan Terminal Tirtonadi. Singkat kata, yang bersangkutan namanya Wakidi, bukan Mulyono. Dia itu calo tiket,” ujar Taufiq didampingi rekannya, Andhika mengutip Tribun Solo.

    Namun, saat TribunSolo.com mencoba menelusuri langsung ke lapangan, hasilnya nihil.

    Sejumlah pekerja di Terminal Tirtonadi, mulai dari agen bus, porter, tukang ojek, hingga pedagang, tak mengenali sosok bernama Wakidi ataupun Mulyono, termasuk saat diperlihatkan foto yang dimaksud.

    Umar Sahid (70), salah satu agen bus senior di Terminal Tirtonadi, mengaku tidak pernah melihat sosok Mulyono ataupun Wakidi di lingkungan terminal.

    “Dereng nate (belum pernah melihat), nggak kenal i,” ucapnya saat ditemui TribunSolo.com di area agen PO Bus Gunung Mulia.

    “Kalau (pekerja) agen-agen itu terdaftar, nama-namanya kenal semua. Tapi kalau Wakidi itu saya belum tahu,” tambahnya.

    Sahid menegaskan bahwa praktik calo tiket di terminal sudah lama diberantas oleh pengelola terminal.

    “Dulu ada memang yang nggak pakai seragam tapi ya nggak tahu nama-namanya. Ya sekitar tahun 1983–1984-an,” ungkap Sahid.

    “Kalau sekarang sudah nggak ada, udah lama disingkirin semua,” tambahnya.

    Hal serupa disampaikan Sambungan Tampubolon (65), agen bus lainnya di Terminal Tirtonadi.

    Ia juga tidak pernah mengenal Mulyono atau Wakidi.

    “Tidak pernah, tidak pernah itu. Cuma ngakunya dia kerja di Terminal,” katanya.

    “Pak Taufiq juga sempat ke sini. Cuma memang tidak ada (orang yang dimaksud),” sambungnya.

    Sambungan menekankan bahwa pengelola Terminal Tirtonadi sudah lama menertibkan calo.

    “Di sini sudah tidak ada calo, positif. Sudah lama, di sini kan juga ada organisasinya, komunitasnya kan ada,” jelasnya.

    Sebagai informasi, penertiban calo tiket bus ilegal di Terminal Tipe A Tirtonadi sudah dilakukan sejak 2018.

    Saat ini, seluruh pekerja terminal tergabung dalam berbagai paguyuban, seperti paguyuban agen bus, porter, pedagang, ojek, hingga taksi.

    Mereka semua dibekali kartu identitas resmi yang diperbarui setiap tahun, sebagai bagian dari sistem pengawasan dan profesionalisme.

    Dengan sistem yang tertib ini, keberadaan calo ilegal di Terminal Tirtonadi bisa dipastikan sudah tidak ditemukan lagi.

    Sosok Mulyono

    Nama Mulyono mencuri perhatian dalam acara peringatan 45 tahun angkatan 1980 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), di Aula Integrated Forest Farming Learning Center, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).

    Presiden ketujuh RI, Jokowi, bertemu dengan salah satu peserta reuni bernama Mulyono. 

    Nama itu sontak mengundang tawa dari para peserta karena merupakan nama kecil Jokowi semasa kanak-kanak.

    Menanggapi celetukan soal “Mulyono”, Jokowi yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM itu hanya tersenyum dan melontarkan gurauan.

    Mulyono sendiri mengaku asal Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Ia mengaku satu kampus dengan Jokowi.

    “Yang jelas nama saya Mulyono, kalau Pak Jokowi kan saya tahunya Pak Joko Widodo. Pernah sama-sama kuliah, satu kampus, ngobrol gitu,” kata Mulyono ditemui wartawan di sela-sela acara itu.

    Ia menyebut masuk UGM tahun 1980, lulus 1987.

    Ia mengatakan Jokowi lulus lebih cepat, lantaran nilai-nilai mata kuliah Jokowi lebih bagus daripada miliknya.

    Sehingga, Jokowi bisa lulus dua tahun lebih cepat darinya.

    Wawancara Mulyono bersama wartawan viral, setelah ia mengatakan di eranya kuliah, tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan UGM.

    “Waktu itu tidak ada jurusan. Kalau saya skripsi ambil manajemen ekonomi,” kata Mulyono.

  • Wapres Gibran: Kemarin Menyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus

    Wapres Gibran: Kemarin Menyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus

    FAJAR.CO.ID, PEKANBARU — Isu penugasan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Tanah Papua dan Ibu Kota Nusantara (IKN), sempat ramai jadi perbincangan publik.

    Namun, isu itu tampaknya sekadar dilempar untuk menjadi perbincangan hangat dari masyarakat, bukan sebuah keputusan yang telah ditetapkan pemerintah.

    Atas informasi yang sempat ramai jadi perbincangan itu, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka pun angkat suara.

    Sebagai wakil presiden, dirinya menyatakan siap menjalankan tugas di mana pun jika hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan Gibran itu disampaikan saat mengunjungi Sekolah Rakyat di Pekanbaru, Senin (28/7).

    Putra dari Jokowi itu menanggapi wacana pemindahan lokasi kerja Wapres ke Papua maupun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    “Kemarin menyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” ujar Gibran kepada awak media.

    Gibran menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas di mana saja, termasuk di Papua atau IKN. Dia menyebut bahwa sebagai wakil presiden, dirinya siap mengikuti perintah dan penempatan.

    “Saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja, mau di Papua, atau di IKN, saya menunggu perintah,” katanya.

    Gibran menambahkan bahwa dirinya bisa bekerja secara fleksibel dari berbagai lokasi karena lebih sering turun langsung ke lapangan.

    “Sebagai pembantu presiden harus siap. Dan kalau saya, minggu lalu juga sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi-misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” katanya.

  • Demokrat Dukung Usul Dino Patti Djalal Minta Jokowi Buktikan Dugaan Ijazah Palsu

    Demokrat Dukung Usul Dino Patti Djalal Minta Jokowi Buktikan Dugaan Ijazah Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Hinca Pandjaitan menanggapi saran eks Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk membalas Roy Suryo dengan argumen dan bukti, bukan bui (pidana) dalam isu dugaan ijazah palsunya.

    Hinca mengaku bahwa dirinya sangat mengenal dan dekat dengan Dino Patti Djalal, sehingga dia merasa dekat juga dengan jalan pikirannya Dino.

    “Jalan pikiran Dino Patti Djalal itu, saya kira pikiran yang bijak, sangat bijak dan mestinya semua orang mendengarkannya. Itu pandangan saya,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Dia berharap jika orang bijak seperti Dino menyampaikan pendapatnya dan pikirannya, dapat menjernihkan pikiran orang-orang, supaya suasana isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini tidak semakin berlarut-larut.

    “Suasana ini sudah berlarut-larut, nggak jelas kemana ujung pangkalnya, sekarang Demokrat ditarik-tarik, saya ingin ini selesailah secepatnya. Pikiran Dino Patti Djalal, pikiran cerdik, jernih, dan bersih. Mestinya kita bisa mengambil hikmah itu,” kata Hinca.

    Kala ditanyai soal pendapat dia setuju atau tidak dengan Dino yang merasa Jokowi tidak perlu sampai mempidanakan Roy Suryo, Hinca hanya berujar dirinya menghormati pendapat Dino.

    “Saya menghormati pikiran itu,” sebutnya.

    Sebelumnya, melalui unggahan X @dinopattidjalal pada pertengahan Juli 2025, Dino Patti Djalal menyampaikan dirinya prihatin melihat Jokowi yang ingin mempidanakan figur-figur vokal yang berkaitan dengan isu ijazah palsunya.

    Menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini, ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiliasi politik dan bisnis, hingga rekam jejak pemimpin, sepenuhnya adalah hal yang wajar dan adil untuk dibahas dan dikritik publik dalam negara demokrasi.

    “Mempidanakan Roy Suryo dkk. akan dinilai sebagai upaya Jokowi untuk menakut-nakuti masyarakat madani, dan bisa jadi bumerang bagi beliau. Kriminalisasi ini juga memberikan kesan Jokowi sedang panik, dan akan semakin menyulut tanda tanya masyarakat,” tulisnya sebagaimana dikutip pada Senin (28/7/2025).

    Maka demikian, menurut Dino seharusnya Jokowi tetap bersikap tenang dan menempuh jalur hukum tanpa harus mempidanakan Roy Suryo dan yang lainnya. 

    Lebih jauh, dia menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto juga setelah lengser pernah menuntut wartawan dari Time Magazine yang menulis harta kekayaannya, tetapi tidak sampai mempidanakan.

    “Pak @jokowi, balas Roy Suryo cs dengan argumen, senyum, doa dan bukti, bukan dengan bui,” saran dia.

  • Hinca Pandjaitan Tegaskan Roy Suryo yang Beropini Ijazah Palsu Jokowi Tak Ada Hubungannya dengan Demokrat

    Hinca Pandjaitan Tegaskan Roy Suryo yang Beropini Ijazah Palsu Jokowi Tak Ada Hubungannya dengan Demokrat

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Hinca Pandjaitan menegaskan bahwa Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat.

    Hinca menceritakan saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat periode 2015-2020, Roy Suryo mengundurkan diri dari Partai Demokrat, karena kala itu ada kasus yang menjeratnya dan kasus itu juga sudah melampaui batas.

    Dia menyatakan bahwa bila ada tudingan “partai biru” yang mengarah ke Demokrat menjadi dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi karena Roy Suryo, itu tidaklah benar.

    “Saya pastikan masa saya Sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada, mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo pernah punya pengalaman bersama kami,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Dengan demikian pula, Hinca merasa bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi Roy Suryo, sehingga Partai Demokrat juga sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Karena itu tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia. Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” tegas dia.

    Senada, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X @PDemokrat, menegaskan bahwa Roy Suryo sudah tidak lagi menjadi bagian dari Demokrat sejak tahun 2019. 

    Roy, menurut Demokrat, telah mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai. 

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

  • Demokrat: Kalau Isu Ijazah Jokowi Ada Kaitan dengan “Partai Biru”, Buka Saja BAP Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat: Kalau Isu Ijazah Jokowi Ada Kaitan dengan “Partai Biru”, Buka Saja BAP Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat: Kalau Isu Ijazah Jokowi Ada Kaitan dengan “Partai Biru”, Buka Saja BAP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Sekretaris Jenderal
    Partai Demokrat

    Jansen Sitindaon
    , mendorong agar berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian dibuka ke publik jika memang ada keterlibatan “
    partai biru
    ” dalam polemik isu
    ijazah palsu
    Presiden RI Ke-7,
    Joko Widodo
    (Jokowi).
    “Kalau ada kaitannya dengan ‘partai biru’ seperti yang dituduhkan, mudah saja sebenarnya. Buka saja BAP para saksi tersebut, ada kaitannya dengan partai biru tidak? Beres urusan,” kata Jansen dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).
    Jansen mengatakan, persoalan keaslian
    ijazah Jokowi
    sudah bergulir dan diperiksa oleh Mabes Polri.
    Polisi pun telah memeriksa puluhan saksi dan merilis pemeriksaan tersebut.
    Oleh karena itu, Jansen mendorong agar BAP itu dibuka ke publik jika memang terdapat keterlibatan “partai biru” dalam kisruh keaslian ijazah Jokowi.
    Jansen mengatakan, jika memang dalam BAP itu jelas disebutkan ada keterlibatan “partai biru”, maka pernyataan di ruang publik harus jelas dengan menyebutkan keterlibatan Partai Demokrat.
    Jansen menyayangkan pernyataan yang menggunakan kalimat samar dan tidak jelas seperti “partai biru”.
    Dengan demikian, kata dia, akan menjadi mudah bagi Partai Demokrat untuk menempuh jalur hukum atas tuduhan tersebut.
    “Jadi bukan main-main seperti saat menggunakan kalimat samar dan bersayap di ruang publik. Mulai dari pakai baju warna birulah dan lain-lain,” ujar Jansen.
    Ia menegaskan, sejak awal Partai Demokrat sama sekali tidak berurusan dengan kisruh ijazah Jokowi.
    Oleh karena itu, pihaknya kaget ketika dalam beberapa hari terakhir nama Partai Demokrat diseret-seret dalam persoalan itu.
    “Buat kami, sejak awal, ini adalah urusan pribadi Pak Jokowi dengan para penuduhnya. Apalagi masalah ini juga sudah bergulir di ranah hukum. Jadi bukan lagi sekadar opini-opinian politik,” kata Jansen.
    Jansen juga menyebutkan, sejauh ini tidak ada satupun kader Partai Demokrat yang ikut diperiksa dalam perkara isu ijazah Jokowi.
    Oleh karena itu, menurut dia, jika masih ada orang yang mengaitkan Partai Demokrat dalam persialan tersebut merupakan sebuah kegilaan.
    “Jika ada yang mengkaitkannya dengan Demokrat, gila namanya itu atau lagi mabuk,” kata dia.
    Sebelumnya, Jokowi menduga terdapat orang besar di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan putranya, Gibran Rakabuming Raka, dari kursi Wakil Presiden RI.
    Jokowi menilai, terdapat manuver politik besar di balik kedua isu tersebut dengan beking kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” kata Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Namun, Jokowi tidak menyebut siapa elite politik yang menghembuskan isu tersebut.
    Isu keterlibatan “partai biru” kemudian muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, berbicara dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade mengaku tidak bisa mengungkap dengan jelas siapa sosok yang dimaksud Jokowi.
    Ia hanya meminta publik melihat bajunya yang berwarna biru sebagai petunjuk dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    “Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari
    Kompas TV
    pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah itu mungkin salah satu
    clue
    yang bisa saya sampaikan,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sindiran Serakanomic Prabowo Tertuju ke Politik Dinasti Jokowi

    Sindiran Serakanomic Prabowo Tertuju ke Politik Dinasti Jokowi

    GELORA.CO -Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal “Serakahnomic”, dinilai bukan sekadar sarkas yang ditujukan kepada elite politik rakus secara umum, tetapi pada keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengamati, kata-kata “Serakahnomic” tidak hanya disampaikan Presiden Prabowo saat di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), namun juga di acara perayaan Ulang Tahun (Ultah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beberapa waktu lalu.

    “Pernyataan Serakahnomic juga disampaikan Prabowo di Harlah PKB pada Rabu pekan lalu, tetapi beda konteksnya di PKB ia menggunakan bahasa Serakahnomic namun tidak menyindir PKB melainkan menyindir pihak lain,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Senin, 28 Juli 2025.

    Menurutnya, makna “Serahkanomic” yang disampaikan Prabowo di PKB mengarah pada orang-orang yang mencuri, tidak menyinggung elite-elite di PKB.

    “Prabowo menggunakan sindiran itu sebagai makna adanya anomali dalam dunia politik, karena ada yang ‘nyuri’ atau ‘garong’ atau ngerampok, sehingga menyinggung penganut mazhab ‘Serakahnomic’,” urainya.

    Pernyataan Prabowo di acara PKB itu, dipandang Efriza menguatkan pernyataan sebelumnya di Kongres PSI. Dimana, kata-kata Serakahnomic dilontarkan di saat Prabowo menyinggung jumlah kader PSI yang ada di Kabinet Merah Putih cukup banyak tetapi tidak lolos ke Senayan.

    “Singgungan anomali dalam politik itu (yang disampaikan Presiden Prabowo) memperkuat pernyataan sebelumnya seperti partai kecil tapi kursi kabinetnya banyak,” tuturnya.

    Oleh karena itu, magister ilmu politik lulusan Universitas Nasional (UNAS) itu menduga kata-kata “Serakahnomic” yang terlontar di dua momentum yang berbeda, sengaja disampaikan Presiden Prabowo untuk menyindir sifat serakah yang dilakukan Jokowi dan keluarganya.

    “Prabowo mengungkapkan serakahnomic dalam forum resmi PSI dan disertai pernyataan sarkasnya itu yang tentu saja juga ditujukan kepada Jokowi, karena PSI sekarang ini telah menjadi semacam perpanjangan tangan politik keluarga Jokowi,” demikian Efriza menambahkan

  • Hinca Minta Masyarakat Tidak Kaitkan Roy Suryo dengan Demokrat

    Hinca Minta Masyarakat Tidak Kaitkan Roy Suryo dengan Demokrat

    GELORA.CO -Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan Roy Suryo dengan Demokrat atas polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazag langsung,” kata Hinca di Kompleks DPR, Senayan, Senin, 28 Juli 2025.

    Hinca mengatakan Partai Demokrat terusik dengan adanya pembicaraan di dunia maya yang mengaitkan “partai biru” sebagai pemback-up di balik layar polemik ijazah palsu Jokowi.

    “Kami mendengar itu, sehingga karena sudah liar, kami meminta kemarin, Ketua Umum juga, Mas AHY juga, memerintahkan Bapak Komstra kami untuk menjelaskan itu,” tegasnya.

    “Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung, karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan partai biru, waktu itu saya sekjendnya,”sambungnya.

    Hinca menerangkan Roy Suryo sudah mundur dari Demokrat sejak tahun 2020 silam ketika masih menjadi menteri pemuda dan olahraga periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

    “Dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Karena dia menarik diri, mundur. Dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan. Karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas,” tutupnya.

    Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan menyatakan isu ijazah palsu Jokowi yang digugat Roy Suryo dan kawan-kawan didalangi partai politik. 

    Menurutnya, ada partai politik yang menjadi dalang kekisruhan ini identik dengan warna biru.

    Ade Darmawan sendiri merupakan salah satu sosok pelapor Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu Jokowi. 

    “Siapa sih kira-kira dalangnya? Saat ini saya berbaju apa (biru)? Ini mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” kata Ade dalam acara di salah satu stasiun TV swasta, Minggu, 27 Juli 2025.

    Jokowi sebelumnya juga mengklaim ada “tokoh besar” yang menyokong Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menyebarkan isu ijazah palsu.

  • Soal Baju Biru di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi, Pelapor: Bukan Demokrat

    Soal Baju Biru di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi, Pelapor: Bukan Demokrat

    GELORA.CO – Pernyataan pelapor Roy Suryo, Ade Darmawan, soal baju biru di balik isu ijazah palsu Jokowi menuai polemik. Sebagian pihak menilai, pernyataan itu mengarah ke Partai Demokrat.

    Sekjen Peradi Bersatu itu lalu memberikan penjelasan. Dia menegaskan, pernyataan soal baju biru itu tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat.

    “Kapan saya bilang Partai Demokrat. Jadi beda berbaju biru dengan bendera partai ya. Ingat, jadi jangan diartikan, salah kaprah,” kata Ade Darmawan saat dikonfirmasi, Senin (28/7).

    Ade mengatakan, banyak yang salah mengartikan soal pernyataan baju yang disampaikannya. Dia mengatakan, baju itu bukan merujuk pada partai.

    “Itu restricted blue. Tahu, kan. Jadi bukan partai. Birunya kan juga beda,” tambah pengacara ini.

    Ade Darmawan menjelaskan, tidak ada masalah antara Presiden ke-7 Jokowi dengan Partai Demokrat maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun anaknya yang juga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Partai Demokrat kan koalisi. Mas Gibran juga kemarin menjenguk Pak SBY, tidak ada masalah. Mereka orang hebat. Mas AHY itu calon pemimpin,” ucap dia.

    Ade Darmawan melaporkan Roy Suryo dkk atas dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait isu ijazah palsu Jokowi. Kasus ini masih bergulir di Polda Metro Jaya.

  • Tuding Demokrat Dalang Isu Ijazah Jokowi, Gila atau Mabuk?

    Tuding Demokrat Dalang Isu Ijazah Jokowi, Gila atau Mabuk?

    GELORA.CO – Partai Demokrat menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, sebagai respons atas dugaan yang mengaitkan partai berlambang mercy itu dalang dibalik isu ijazah palsu.

    “Sejak awal kami Partai Demokrat sebenarnya tidak punya urusan sama sekali dengan polemik ijazah pak Jokowi ini. Itu maka kami kaget, ketika beberapa hari ini nama Partai kami dibawa-bawa dan disebut-sebut. Buat kami sejak awal, ini adalah urusan pribadi pak Jokowi dengan para penuduhnya,” kata Jansen lewat akun X miliknya, Senin, 28 Juli 2025.

    Jansen menyebut, penyelidikan terhadap perkara tersebut telah dilakukan aparat penegak hukum sejak beberapa bulan lalu. Puluhan saksi, baik terlapor maupun saksi fakta, telah diperiksa. 

    Ia pun meminta pihak-pihak yang menuding Demokrat agar menyampaikan tuduhan secara terbuka dan terang, bukan dengan simbol atau insinuasi.

    “Kalau ada kaitannya dengan “partai biru” seperti yang dituduhkan, mudah saja sebenarnya. Buka saja BAP para saksi tersebut, ada kaitannya dengan partai biru tidak? Beres urusan,” katanya.

    Lebih lanjut, Jansen menegaskan tidak ada satu pun kader Demokrat yang ikut diperiksa dalam perkara tersebut. Karena itu, ia menyebut tudingan yang diarahkan ke partainya tidak masuk akal.

    “Kalau masih ada yang mengaitkannya dengan Demokrat, itu gila namanya. Atau lagi mabuk,” ucapnya.

    Meski demikian, Jansen menyatakan partainya siap menghadapi tuduhan tersebut. Ia menganggap situasi ini sebagai momentum untuk konsolidasi internal, meskipun sebelumnya para kader telah memilih diam dan tidak ikut campur.

    Ia juga mengingatkan bahwa dirinya sempat membela Presiden Jokowi dalam isu ini beberapa waktu lalu, saat mendapat kesaksian dari mantan Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980-an, yang menjadi bagian dari pembelaan publiknya.

    Terakhir, Jansen mengajak seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia tetap semangat dan tidak terprovokasi. Ia menegaskan, jika nama baik pimpinan partai seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diserang, maka partai akan mengambil langkah terukur untuk membela marwahnya.

    “Tetap semangat untuk semua kader. Jika nanti ada arahan lebih lanjut terkait persoalan ini, akan disampaikan perintah resmi melalui struktur partai di tempat masing-masing,” tutupnya.