Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Saran Agar Dua Orang Aktivis TSK Minta Maaf kepada Jokowi

    Saran Agar Dua Orang Aktivis TSK Minta Maaf kepada Jokowi

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Selasa, 16/12/2025 penulis tiba di Solo, lalu esok harinya penulis berkunjung ke rumah seorang tokoh Solo yang murah hati, yang berani menampung kami para pengacara aktivis Jakarta setiap minggu pada tahun 2023 selama berbulan bulan lamanya, dalam rangka melakukan advokasi di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap 2 orang aktivis pejuang Bambang Tri Mulyono/ BTM dan Gus Nur yang mengalami “praktik kriminilisasi saat Jokowi berkuasa,” kemudian lusa sejak kehadiran penulis di solo (Kamis, 18/12/2025) yang juga diteman sang tokoh pemurah, menyempatkan diri ziarah ke Dusun Ngruki, Cemani, Grogol ke kediaman sosok ulama besar dan mashur serta super tabah, Ustad Abu Bakar Ba’asyir.

    Saat berada di Solo penulis dihubungi Ketua TPUA, rekan giat juang senioren tokoh aktivis muslim Eggi Sudjana, yang sebelum menelpon, beliau sempat mengirim gambar foto surat penetapan cekal terhadap dirinya untuk pergi keluar negeri, surat cekal tersebut diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi dengan alasan hukum dirinya (Eggi) oleh penyidik reskrimum polda metro jaya ditetapkan menjadi tersangka, gegara TPUA yang diketuainya merepresentasikan tuduhan publik tentang Jokowi pengguna ijazah palsu S-1 UGM lewat upaya hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2023) dan melaporkan Jokowi (2024) melalui DUMAS Mabes Polri yang kedua upaya hukum dimaksud berkebetulan penulis merupakan konseptor (perdata dan pidana).

    Oleh karenanya alasan Eggi menelpon penulis adalah menanyakan, “apakah Penulis (DHL) yang juga salah seorang dari 8 orang TSK mendapatkan surat cekal dimaksud”, maka penulis menjawab, “belum menerima”. 

    Kemudian sang rekan senior menginformasikan “ada 2 (dua) orang oknum yang tidak jelas namun mengaku sebagai aparat menghubunginya by phone, yang isi percakapannya adalah terkait status TSK agar dapat ‘diselesaikan’ maka disarankan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi”.

    Lalu penulis merespon sang senioren aktivis muslim, “justru penulis pun pernah dihubungi sosok advokat sejenis termul berkali-kali saat jelang pemanggilan kali ke-3 pembuatan BAP di reskrimum polda metro jaya, isi pesannya agar penulis membuat surat pernyataan minta maaf”.

    Maka atas peristiwa ‘saran minta maaf’ yang harus kami berdua lakukan dimaksud, sesaat kami menjadi saling tanya, “apa salah atau keliru yang pernah (kami) berdua lakukan kepada sosok pribadi Jokowi ?

    Sebaliknya menurut kami, andai “saran permintaan maaf” dari para oknum yang tak bertanggung jawab dimaksud arahnya ditujukan kepada Kami (TPUA) terhadap semua “perilaku negatif Jokowi” ketika duduk di kursi Presiden RI ke 7 atau saat ini selaku Jokowi sebagai pejabat publik penyelenggara negara di PT Danantara”, maka saran dimaksud anomali oleh sebab antitesis karena segala upaya hukum “peran serta masyarakat” yang pernah kami (TPUA) tempuh, selain didasari fakta hukum disertai data empirik, juga oleh sebab hak hukum yang dimiliki setiap publik WNI sesuai asas legalitas yang terdapat pada sistematika hukum di tanah air.

    Selanjutnya sebagai penutup pembicaraan kami berdua sepakat, akan saling bertemu, setelah penulis tiba kembali di Jakarta dan pasca penulis melaksanakan amanah dari sang Ustad Kaffah salah seorang tokoh asset muslim dunia, sosok alim yang berdomisili di Ngruki, agar penulis menyampaikan titipan surat dari Beliau untuk diberikan kepada 4 orang tokoh politisi wakil rakyat yang terhormat, seorang diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, dengan alamat sebuah gedung megah di Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. (*)

  • Ijazah yang Ditunjukkan Polda Metro Berbeda dengan Ijazah yang Ditampilkan Bareskrim

    Ijazah yang Ditunjukkan Polda Metro Berbeda dengan Ijazah yang Ditampilkan Bareskrim

    GELORA.CO – Pegiat media sosial yang menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran fitnah Ijazah Joko Widodo, Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa menyebut bahwa Polda Metro telah melakukan blunder

    Dia menyebut bahwa ijazah Jokowi yang ditampilkan Polda Metro dalam gelar perkara khusus , berbeda dengan foto ijazah yang pernah ditampilkan Bareskrim Mabes Polri saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu

    “Polda blunder. Kami, RRT -Roy, Rismon, Tifa berani pastikan, bahwa Ijazah yang ditampilkan Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 dengan Ijazah yang ditampilkan pada Gelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember 2025 100 persen berbeda,” ungkap dokter Tifa dikutip dari keterangan di akun media sosial X pribadinya, Jumat (19/12/2025)

    Dokter Tifa pun meminta agar Polda Metro tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar

    “Karena itu saya ingatkan kepada kepolisian agar berhati-hati dengan kasus Kriminalisasi kepada RRT, sesuai dengan warning dari Prof Mahfud, bahwa kasus pidana kepada RRT melanggar HAM!” imbuhnya

    Tifa menambahkan, dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro pada malam hari, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus

    Pahadal, dia sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari

    “RRT diperkenankan melihat Ijazah yang disebut asli oleh Polda hanya beberapa menit sebelum Gelar Perkara Khusus, di jam 23.20 hampir tengah malam, setelah sejak jam 14.00 kami menunggu sampai GPK berlangsung selama 7 jam hampir tengah malam,” kata dia 

    “Padahal sejak awal, ketika GPK sedang berlangsung beberapa menit, saya, dr Tifa, sudah minta agar Ijazah ditunjukkan kepada kami, sebagai bahan diskusi. Namun, permintaan itu ditangguhkan, dan dikabulkan setelah semua kelelahan, di waktu tengah malam,” jelasnya

    Dia pun menuding, Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran HAM

    “Inilah, yang tanpa disadari, POLDA Metro Jaya telah melakukan Pelanggaran HAM! Dan inilah yang disoroti oleh Prof Mahfud, MD. Sengaja membuat kami semua kelelahan, sehingga mengalami Disonansi Kognitif, terjadi Compliance dan Confirmatory Bias, karena terjadi Brain Overloaded Polda Metro Jaya melakukan Ilusi Transparansi, untuk mengecoh kami. Mengecoh seluruh Rakyat Indonesia. Jika terbukti melanggar HAM maka kami segera lanjutkan ke HAM Internasional,” tandasnya

  • Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    GELORA.CO – Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

    Yenny mengimbau Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam.

    Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Yenny mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas.

    Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama (NU) 

    “Beliau (Luhut) menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.

    Luhut, yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan, beralasan bahwa mengelola tambang memiliki kompleksitas dan risiko konflik yang sangat tinggi.

    “Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” tambah Yenny.

    “Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” kata Yenny.

    Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini.

    Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.

    “Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ujar Yenny,

    Kondisi inilah yang membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain.

    “Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi. Jangan sampai NU masuk ke dalam ‘jebakan Batman’ semacam ini. NU itu besar, tugas kita semua untuk menjaganya,” tegasnya.

    Yenny menilai potensi perpecahan akibat tambang sudah di depan mata.

    Ia mendukung usulan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah.

    Jika pemerintah memang ingin membantu ormas, Yenny menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk dana segar yang dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat,” cetusnya.

    Kepada semua yang hadir, Yenny memohon maaf jika pendapatnya menyinggung beberapa pihak.

    Namun, Yenny merasa memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan kegelisahan umat demi menjaga muruah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari tersebut.

    “Jamiah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan remeh-temeh seperti tambang. Mari kita selamatkan organisasi ini agar tetap menjadi payung besar bagi umat Islam di Indonesia dan dunia,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menuturkan konflik di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terjadi karena persoalan tambang. 

    “Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang. Kalau ada gus atau kiai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” kata Islah saat wawancara di acara podcast di channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

    Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan pengusaha kelas kakap.

    “PBNU terikat Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

    Dia mengatakan IUP tersebut keluar di saat Jokowi menjabat presiden.

    “IUP ini kan dikeluarkan di jaman Pak Jokowi, jadi bagaimana yah. Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” katanya.

  • Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    GELORA.CO – Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

    Yenny mengimbau Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam.

    Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Yenny mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas.

    Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama (NU) 

    “Beliau (Luhut) menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.

    Luhut, yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan, beralasan bahwa mengelola tambang memiliki kompleksitas dan risiko konflik yang sangat tinggi.

    “Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” tambah Yenny.

    “Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” kata Yenny.

    Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini.

    Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.

    “Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ujar Yenny,

    Kondisi inilah yang membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain.

    “Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi. Jangan sampai NU masuk ke dalam ‘jebakan Batman’ semacam ini. NU itu besar, tugas kita semua untuk menjaganya,” tegasnya.

    Yenny menilai potensi perpecahan akibat tambang sudah di depan mata.

    Ia mendukung usulan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah.

    Jika pemerintah memang ingin membantu ormas, Yenny menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk dana segar yang dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat,” cetusnya.

    Kepada semua yang hadir, Yenny memohon maaf jika pendapatnya menyinggung beberapa pihak.

    Namun, Yenny merasa memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan kegelisahan umat demi menjaga muruah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari tersebut.

    “Jamiah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan remeh-temeh seperti tambang. Mari kita selamatkan organisasi ini agar tetap menjadi payung besar bagi umat Islam di Indonesia dan dunia,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menuturkan konflik di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terjadi karena persoalan tambang. 

    “Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang. Kalau ada gus atau kiai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” kata Islah saat wawancara di acara podcast di channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

    Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan pengusaha kelas kakap.

    “PBNU terikat Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

    Dia mengatakan IUP tersebut keluar di saat Jokowi menjabat presiden.

    “IUP ini kan dikeluarkan di jaman Pak Jokowi, jadi bagaimana yah. Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” katanya.

  • Ahmad Ali PSI Puji Jokowi Setinggi Langit

    Ahmad Ali PSI Puji Jokowi Setinggi Langit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menargetkan menjadi partai pemenang dalam Pemilihan Umum 2029 mendatang. Target itu disampaikan Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Ahmad Ali dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Banten, di Hotel Mercure, Tangerang Selatan, Banten, pekan lalu.

    Faktor ketokohan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayah dari ketua umum PSI Kaesang Pangarep menjadi salah satu penentu kemenangan PSI di Pemilu 2029 mendatang.

    Bahkan dengan lantangnya, Ahmad Ali mendudukkan Jokowi sebagai presiden terbaik RI yang dilahirkan dari rahim rakyat.

    “Dari perjalanan konsolidasi yang sudah kita hasilkan, tidak berlebihan kalau saya ingin mengatakan bahwa kita untuk 2029 itu bukan hanya lolos parlemen. InsyaAllah, kita bisa menjadi bagian dari pemenang Pemilu 2029,” ujar Ahmad Ali dikutip pada Sabtu (20/12).

    Ali menekankan salah satu kekuatan utama PSI adalah menjadikan Jokowi sebagai patron perjuangan partai.

    Menurutnya PSI patut berbangga memiliki salah satu tokoh utama yang menjadi patron bangsa ini, yakni Jokowi.

    “Beliau adalah presiden terbaik yang pernah dilahirkan, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo,” ucap Ahmad Ali.

    “Pak Jokowi adalah pemimpin yang lahir dari rakyat. Dia bukan keturunan raja, bukan keturunan politik, bukan ketua partai, dan bukan orang kaya. Tapi dia lahir dari rakyat,” tegasnya lagi.

    Ia kemudian menggarisbawahi, PSI menjadikan Jokowi sebagai patron bukan untuk mendompleng popularitas, melainkan untuk menyampaikan pesan dan harapan kepada publik tentang cita-cita partai bahwa pernah ada pemimpin tertinggi bangsa ini betul-betul lahir dari rahim rakyat.

  • Belajar Adab Dulu Sebelum Bicara!

    Belajar Adab Dulu Sebelum Bicara!

    GELORA.CO – Eks Menteri Luar Negeri Malaysia, Tan Sri Rais Yatim, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian.

    Kritik tersebut muncul menyusul pernyataan Tito yang membandingkan nilai bantuan Malaysia dengan bantuan pemerintah Indonesia untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh.

    Rais Yatim menilai pernyataan Tito tidak mencerminkan etika komunikasi pejabat publik, terlebih menyangkut isu kemanusiaan dan hubungan antarnegara.

    Ia bahkan menyarankan agar Tito terlebih dahulu mempelajari adab dan budi bahasa sebelum menyampaikan pernyataan ke ruang publik.

    Seorang menteri seharusnya tahu adab dan budi bahasa. Tito perlu disekolahkan dahulu

    Menurut Rais, membandingkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk angka berpotensi menyinggung perasaan dan merusak hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

    Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan seharusnya dilihat dari niat dan manfaatnya, bukan semata nilai nominal.

    Polemik ini bermula dari reaksi warganet Malaysia terhadap pernyataan Tito Karnavian yang menyebut nilai bantuan Malaysia setara Rp1 miliar.

    Sejumlah warganet menilai perbandingan tersebut tidak sesuai dengan nilai kurs dan konteks bantuan yang diberikan.

    Kritik dari Malaysia juga mendapat perhatian pegiat media sosial Indonesia, Chusnul Chotimah.

    Ia mengaku prihatin karena pernyataan pejabat Indonesia justru menuai kecaman dari negara tetangga.

    Chusnul turut mengaitkan Tito Karnavian sebagai bagian dari warisan pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Ia menilai polemik ini kembali membuka perdebatan soal cara komunikasi pejabat publik di era sebelumnya.

    Sebelumnya, Tito Karnavian telah memberikan klarifikasi melalui podcast SLM – Suara Lokal Mengglobal.

    Ia menyebut bantuan yang ramai diperbincangkan tersebut bukan berasal dari pemerintah Malaysia, melainkan dari pihak swasta, sehingga menurutnya tidak tepat disebut sebagai bantuan antarnegara.

    Meski sudah dijelaskan, polemik belum mereda.

    Pernyataan Tan Sri Rais Yatim justru mempertegas sorotan publik terhadap pentingnya etika, kehati-hatian, serta sensitivitas diplomasi dalam penyampaian pernyataan pejabat negara.

  • Tangan Penguasa Terlibat Copot Ijeck demi Amankan Bobby Nasution?

    Tangan Penguasa Terlibat Copot Ijeck demi Amankan Bobby Nasution?

    GELORA.CO -Penunjukan Ahmad Doli Kurnia sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut menggantikan Musa Rajekshah alias Ijeck sarat dengan kepentingan penguasa.

    Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Sumut, Muhyan Tambuse menduga penunjukan Doli sebagai Plt dikarenakan kepentingan penguasa di Sumut. Ditambah lagi, penunjukan ini diduga untuk menggagalkan Musda yang sudah diusulkan ke DPP beberapa kali.

    “Plt ini juga kita mengira untuk menggagalkan proses Musda Golkar Sumut,” kata Muhyan dikutip dari Kantor Berita RMOLSumut, Jumat, 19 Desember 2025. 

    Ia mengatakan, jauh-jauh hari sudah keluar pemberitahuan bahwa penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Sumut tidak dapat terjadi jika jadwal Musda belum keluar.

    “Padahal sebelumnya sudah keluar pemberitahuan bahwa Plt tidak dapat dilakukan kalau belum keluar jadwal Musda Golkar,” katanya.

    Kejanggalan ini makin terasa karena SK penunjukan Plt Ketua Golkar Sumut hingga kini belum diterima resmi oleh sekretariat DPD Golkar Sumut.

     

    Tak pelak, beragam spekulasi bermunculan di tengah pergantian pimpinan DPD Golkar Sumut yang terkesan tiba-tiba. Gonjang-ganjing ini disebut bukan sekadar urusan internal partai.

    Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik menyinggung kedekatan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang juga mertua Gubernur Sumut Bobby Nasution.

    Pergantian pimpinan DPD Golkar Sumut ini disinyalir untuk mengamankan tiket Bobby di Pilkada 2029. Prestasi Ijeck yang cukup moncer memimpin Golkar Sumut bisa menjadi batu ganjalan bagi Bobby kembali maju di Pilkada 2029. 

    “Ijeck didepak karena disinyalir kuat mengamankan jalur Bobby menuju Pilkada 2029. Ijeck dianggap sebagai batu sandungan bagi ambisi Bobby untuk mempertahankan kekuasaan,” pungkasnya. 

  • Ahmad Ali Sebut PSI Bebas Korupsi, Umar Hasibuan: Ini Orang Sejak Jadi Jongos Jokowi, Noraknya Gak Kira-kira

    Ahmad Ali Sebut PSI Bebas Korupsi, Umar Hasibuan: Ini Orang Sejak Jadi Jongos Jokowi, Noraknya Gak Kira-kira

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan, menyentil Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, yang sebelumnya mengklaim partainya sebagai satu-satunya partai politik tanpa kader korupsi.

    Pernyataan tersebut langsung ditanggapi pedas oleh Umar Hasibuan.

    Ia menegaskan klaim Ahmad Ali tidak berdasar dan cenderung mengabaikan fakta yang ada.

    “Kasih tahu ahmad ali jangan kebanyakan halusinasi,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (19/12/2025).

    Umar bahkan menyebut adanya data kasus korupsi yang menjerat kader PSI di daerah.

    Baginya, klaim bersih dari korupsi justru mudah dipatahkan dengan fakta tersebut.

    “Tuh data ketua PSI Kaltara korupsi,” lanjutnya.

    Tidak berhenti di situ, Umar Hasibuan juga melontarkan sindiran personal kepada Ahmad Ali.

    Ia menganggap sikap politik yang ditunjukkan Ketua Harian PSI itu semakin berlebihan sejak dekat dengan lingkaran kekuasaan.

    “Nih orang sejak jadi jongos Jokowi noraknya gak kira-kira,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Kalimantan Barat yang digelar di Pontianak, Sabtu (13/12/2025) kemarin.

    Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Ali memberikan pengarahan kepada jajaran pengurus daerah sekaligus menyampaikan optimisme partai dalam menghadapi kontestasi politik nasional ke depan.

    Ia menegaskan PSI tengah menyiapkan langkah serius untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029.

    Menurut Ahmad Ali, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah strategis yang diyakini memiliki potensi besar sebagai basis suara PSI.

  • Roy Suryo Cs Tetap Tersangka Usai Gelar Perkara Khusus, Dian Sandi PSI: Bukti Ijazah Jokowi Benar Asli

    Roy Suryo Cs Tetap Tersangka Usai Gelar Perkara Khusus, Dian Sandi PSI: Bukti Ijazah Jokowi Benar Asli

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polda Metro Jaya tetap menetapkan Roy Suryo Cs sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi, pada Senin (15/12/2025) kemarin.

    Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menyebut bahwa hal itu justru semakin memperkuat fakta ijazah Jokowi adalah asli.

    “Ya semakin membuktikan bahwa memang benar ijazah itu asli,” ujar Dian kepada fajar.co.id, Jumat (19/12/2025).

    Dikatakan Dian, konsekuensi hukum merupakan risiko yang harus diterima Roy Suryo Cs yang sejak awal menuding ijazah Jokowi palsu.

    “Ketika mereka menuduh itu palsu mereka menerima konsekuensinya,” tegasnya.

    Meski demikian, Dian mengaku tetap menyayangkan perkara ini harus berujung ke ranah hukum. Ia menilai polemik tersebut seharusnya tidak perlu terjadi sejak awal.

    “Namun sebagai sesama anak bangsa kami tetap prihatin dan sayangkan kenapa kasus ini ada,” Dian menuturkan.

    “Padahal dari awal sudah diingatkan Pak Jokowi agar jangan permasalahkan,” tambahnya.

    Saat ditanya apakah ada ajakan khusus kepada Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bertobat atau mencabut pernyataannya, Dian menegaskan hal tersebut sepenuhnya berada di tangan Jokowi sebagai pihak yang merasa dirugikan.

    “Tidak ada karena semua kembali ke Pak Jokowi sebagai orang yang merasa dirugikan pada kasus tersebut,” kuncinya.

    Sebelumnya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, memastikan bahwa Roy Suryo Cs tetap berstatus tersangka dalam perkara dugaan ijazah palsu tersebut.

  • Video Polisi Tunjukkan Ijazah Jokowi ke Roy Suryo Cs

    Video Polisi Tunjukkan Ijazah Jokowi ke Roy Suryo Cs

    Video Polisi Tunjukkan Ijazah Jokowi ke Roy Suryo Cs

    4,581 Views |

    Jumat, 19 Des 2025 03:18 WIB

    Polda Metro Jaya menyebut telah menunjukkan ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Rooy Suryo cs dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu, yang digelar pada Senin (15/12) lalu.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanudin mengatakan gelar perkara khusus tersebut dihadiri oleh pihak pelapor maupun terlapor. Dalam hal itu, penyidik membuka dan memperlihatkan ijazah yang telah disita sebagai barang bukti.

    Dian Fitriyanah – 20DETIK